PUTUSAN NOMOR : 10 / G / 2013 / PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H.R. Soebrantas KM. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan
Putusan
dengan
pertimbangan-pertimbangan
seperti
tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :------------------------------------K U S N A D I : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ex / Mantan Anggota Polri Kesatuan Payung Sekaki Polresta Pekanbaru, Bertempat tinggal di jalan Pemudi Nomor 27 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru ;---------------------------------------------------------Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. H. NURIMAN, S.H. M.H ;-----------------------------------2. GUSTI INDRA BEBASARI , S.H ;-----------------------Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, yang berkantor di jalan Selais Nomor 7 Pekanbaru ;--------------------------------------------Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2013 ;----------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ------------- PENGGUGAT ; M
E
L
A
W
A
N
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru ;-----------Dalam ………
2 Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :----------------1. TONI ARIADI EFFENDI, SH, SIK. M.H, Jabatan KABIDKUM POLDA RIAU ;----------------------------2. H. RUSLI, SH, , Jabatan KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU ;---------------------------------3. NERWAN, SH, Jabatan ADVOKAT BIDKUM POLDA RIAU ;----------------------------------------------4. YUDI KRISMEN, SH. M.H, Jabatan BANUM BIDKUM POLDA RIAU ;--------------------------------Kesemuanya
Kewarganegaraan
Indonesia,
yang
berkantor di jalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru ;------------------------------------------------------Berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
tanggal
27
Februari 2013 ;--------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai-----------------TERGUGAT Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 10 / PEN. MH / 2013 / PTUN-Pbr tanggal 15 Februari 2013, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;----------------------------------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 10 / PEN. PP / 2013 / PTUN-Pbr tanggal 18 Februari 2013, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 10 / PEN. HS / 2013 / PTUN-Pbr tanggal 11 Maret 2013, Tentang Hari Sidang ;-------------------------------------Telah membaca berkas perkara dan meneliti surat-surat bukti para pihak ;-----------------------------------------------------------------------------------------Telah …………
3 Telah
memperhatikan
segala
sesuatu
yang
terjadi
dalam
Pemeriksaan Persidangan ;-------------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Februari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Februari 2013 dengan Register Nomor : 10 / G / 2013 / PTUN-Pbr dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 11 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :----------------------------------------------------------------------------------“ Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/400 / XII / 2012 tanggal 5 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, Atas nama Kusnadi Pangkat BRIPTU, NRP.85030424, Jabatan Anggota Polsek Payung Sekaki, Kesatuan Polresta Pekanbaru “ ;-------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi Dasar Gugatan Penggugat adalah :---------------------------------------------------------------------------------------TENTANG DASAR YURIDIS GUGATAN : 1
Bahwa Penggugat semula adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas semenjak tanggal 01 Juli 2004 dan ditugaskan di Poltabes Pekanbaru ( sekarang Polresta ) kemudian dipindahkan ke Polsek Bukit Raya pada Bulan Januari 2008, dan selanjutnya sejak bulan Januari Tahun 2009 bertugas di Kepolisian Sektor Payung Sekaki sampai Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat ;------------------------------------------------------------2. Bahwa ……….
4 2.
Bahwa
Penggugat
pernah
tersangkut
suatu
tindak
Pidana
Psykotropika dan telah diadili dan diperiksa di Pengadilan Negeri Pekanbaru ;---------------------------------------------------------------------------3.
Bahwa Penggugat telah berusaha membuktikan bahwa Pengugat tidak bersalah atas suatu tindak pidana yang didakwakan, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut berpendapat lain sehingga Penggugat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yaitu sesuai dengan Putusan Pengadilan Pekanbaru tanggal 19 November 2008 Nomor 828 / Pid.B / 2008 / PN.Pbr ;--------------------------------------------------------------
4.
Bahwa selanjutnya Penggugat diajukan dalam persidangan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru ;----------------------------------------------------------------------------
5.
Bahwa dari persidangan Kode Etik yang dilakukan Majelis Hakim Komisi Kode Etik berpendapat bahwa :---------------------------------------a. Penggugat terbukti telah melakukan Pelanggaran Pasal 11 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, yaitu melakukan tindak pidana atau dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara republic Indonesia ;-----------------b. Menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;------------------------------------------------------------------------Yaitu ………….
5 Yaitu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Kode Etik Polri Kepolisian Kota Besar Pekanbaru Nomor : Kep/01/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 ;----------------------------------------------------------------------6.
Bahwa selanjutnya Penggugat diusulkan kepada Tergugat untuk dilakukan pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTGH) dan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep / 400 / XII / 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas Penggugat tanggal 05 Desember 2012 ;--------------------------------------
7.
Bahwa Keputusan tersebut adalah Keputusan yang Konkrit Individual dan Final, oleh karenanya dapat menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;------------------------------------------------
8.
Bahwa Surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/400/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 07 Desember 2012, maka sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan yang diajukan Penggugat belum lewat waktu karena belum melampaui batas waktu 90 hari semenjak diterimanya Surat Keputusan tersebut;
9.
Bahwa adapun isi pokok dari Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan tersebut adalah “ Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Dinas Polri brigadier yang nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini ( Penggugat ) terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 7 Dengan Catatan : bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembatalan sebagaimana mestinya “;-----------------------------------------10. Bahwa ……….
6 10. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep / 400 / XII / 2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Pemberhentian
Dengan
Tidak
Hormat
Penggugat
adalah
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang beraku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep / 400 / XII / 2012 tanggal 05 Desember 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Atas nama Penggugat tersebut melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena ;------------------a. Didasarkan pada persidangan Komisi Kode Etik yang tidak sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 yaitu - Sidang Komisi Kode Etik yang dilakukan terhadap Penggugat melanggar Pasal 5 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor
8
Tahun
2006,
yaitu
tidak
dilaksanakan dengan melakukan panggilan resmi terhadap Penggugat melainkan Penggugat hanya diberitahu secara lisan melalui ponsel / hand phone ;---------------------------------------------- Melanggar Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, yaitu mengenai hakhak Penggugat sebagi terperiksa, dimana Penggugat tidak diberi hak untuk menunjuk pendamping, menerima dan mempelajari berkas perkara paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang dan tidak diberi hak untuk mengajukan pembelaan ;--------------------------------------------------------------------11. Bahwa ………….
7 11. Bahwa hak Penggugat sebagai terperiksa yang sangat penting adalah tidak diberikan hak secara penuh dan leluasa untuk melakukan
pembelaan,
pembelaan
adalah
padahal
dalam
asasi
manusia
hak
persidangan yang
apapun
tidak
dapat
dikesampingkan ;-------------------------------------------------------------------12. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep / 400 / XII / 2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Atas
nama
Penggugat
tersebut
juga
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Khususnya
Asas
profesionalitas,
karena
sebagaimana
Korp
Kepolisian Negara Republik Indonesia ada dikenal dengan Asas pembinaan terhadap para anggota, bahkan terhadap anggota yang telah melakukan pelanggaran hukum ;----------------------------------------13. Bahwa Asas profesionalisme dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002, bahwa Pembinaan Kemampuan Profesi Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan salah satunya melalui Pembinaan Etika Profesi ;-----------------------------------14. Pembinaan Etika Profesi tersebut tentunya dilakukan tidak hanya sebatas sebagai upaya preventif agar tidak terjadi Pelanggaran Etika Profesi tetapi juga Upaya Represif terhadap Anggota Kepolisian yang telah melakukan Pelanggaran Etika Profesi ;--------------------------------15. Bahwa Penggugat semenjak telah selesai menjalani hukuman idana yang dijatuhkan, telah sungguh-sungguh menunjukkan sikap sebagai Anggota Polisi yang baik dan bekerja sesuai dengan aturan - aturan yang telah digariskan dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin apapun sampai diberhentikan Tidak Dengan Hormat ;----------16. Bahwa ……….
8 16. Bahwa dalam melakukan tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Anggota POLRI, Kezaliman yang biasa dilakukan adalah memberikan tenggang waktu selama sampai 2 (dua) atau 3 (tiga)
tahun
semenjak
dilakukannya
pelanggaran
sampai
dikeluarkannya Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;------17. Bahwa tenggang waktu tersebut adalah dimasukkan untuk menilai sikap dan tinggkah laku serta kedisiplinan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas, apakah ada perubahan kearah yang lebih atau tidak diberhentikan, namun sebaiknya apabila yang bersangkutan dinilai
tidak ada
perubahan
kearah
yang
lebih
baik maka
diberhentikan ;-----------------------------------------------------------------------18. Bahwa memang benar Penggugat mengaku bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana dalam bidang phsycotropika dan telah dijatuhi pidana, akan tetapi setelah Penggugat menjalani hukuman pidana penjara, Penggugat telah menunjukkan disiplin kerja secara baik sebagai penunjukan rasa penyesalan dan tekad untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan oleh Penggugat dengan harapan dapat dipertimbangkan agar Penggugat tidak diberhentikan sebagai Anggota POLRI karena Penggugat usianya masih sangat muda ;----------------------------------------------------19. Bahwa selama ini Penggugat beranggapan bahwa Penggugat Tidak diberhentikan Dengan Tidak Hormat karena semenjak adanya Putusan Komisi Kode Etik tersebut, Penggugat bertugas seperti biasa dan Penggugat memperoleh pembinaan yang baik dari atasan ditempat Penggugat, yaitu di Polsek Payung Sekaki bahkan Penggugat sudah menunjukkan sikap kedisiplinan yang baik sebagai Anggota Polisi dan tidak pernah melanggar Kode Etik POLRI dalam arti luas ………
9 arti luas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 ;------------------------20. Bahwa akan tetapi berselang waktu 2 Tahun 8 bulan semenjak putusannya sidang Komisi Kode Etik, Tergugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat ;--------------------------------------------------------------------21. Bahwa oleh karena sidang Komisi Kode Etik sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan menyimpang dari ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, maka harus dinyatakan sebagai Keputusan yang cacad hukum dan harus dibatalkan ;--------------------22. Bahwa demikian juga dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep.400 / XII / 2012 tanggal 05 desember 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat juga mengandung cacad hukum yaitu dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut ;--------------------------------------------------------------------------------a. Dalam
Surat
Keputusan
tersebut
tidak
disebutkan
konsekderannya secara jelas hanya ditulis “ Menimbang dst, Mengingat dst, Memperhatikan dst, padahal seharusnya Surat Keputusan memuat konsideran secara jelas sehingga pihak yang menerima Keputusan mengetahui dasar hukum dan alasan hukum yang jelas atas Surat Keputusan tersebut, hal tersebut adalah syarat mutlak suatu Surat Keputusan ;--------------------------b. Sangsi yang tertuang dalam hasil sidang Komisi Kode Etik Polri harus dilaksanakan selambat-lambatnya 8 (delapan) hari diajukan semenjak dibacakan akan tetapi kenyataannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 ;------------------------------------------------------------------------------23. Bahwa ……….
10 23. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/400/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ;------------------Ketua dan Angota Majelis Hakim yang terhormat :---------------------------Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--------------
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;--------------------------------
-
Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep / 400 / XII / 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas nama Penggugat, Anggota Polsek Payung Sekaki tanggal 05 Desember 2012 ;-------------------------
-
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep / 400 / XII / 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas nama Penggugat, anggota Polsek Payung Sekaki, tanggal 05 Desember 2012 dan ;--------------------------------------------------------------------------------
-
Mewajibkan Tergugat untuk memanggil kembali Penggugat untuk bertugas atau berdinas kembali dalam Kesatuan Kepolisian Republik Indonesia di Kesatuan Polsek Payung Sekaki dan merehabilitasi nama baik Penggugat serta mengembalikan hak-hak Penggugat seperti semula ;-----------------------------------------------------------------------------------
-
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----------------------------------------------------------------------------Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka
dimohonkan putusan yang seadil-adilnya ;------------------------------------------Menimbang ……….
11 Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama H. NURIMAN, S.H. M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2013, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya yang bernama NERWAN, S.H dan YUDI KRISMEN, S.H. M.H, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2013 ;----------------Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan persiapan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan petunjuk dan nasehat kepada Kuasa Penggugat untuk memperbaiki gugatannya ;---------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat atas Gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Maret 2013 yang isi selegkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara
Pemeriksaan
dan pokok Jawaban tersebut sebagai berikut :------------------------------------Bahwa Tergugat menolak
seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh
Penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui Tergugat :----------1. Bahwa pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat (Briptu Kusnadi) telah dilaksanakan dengan ketentuan dan proedur serta Mekanisme hukum yang berlaku dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 2003, Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2006 ) yaitu :---------------------------1) Adanya Laporan Polisi Nomor 07/VII/2009/P3D tanggal 09 Juli 2009 Atas nama Briptu Kusnadi telah melakukan tindak Pidana tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan psykottropika jenis shabu-shabu
dan
telah
disidangkan
di
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru dengan Putusan Nomor : 828 / Pid B / 2008 / PN.PBR tanggal 19 Nopember 2008 menyatakan terdakwa Kusnadi telah terbukti ……….
12 terbukti
secara
sah
tindak pidana tanpa
dan
hak
meyakinkan
dan
bersalah
melakukan
melawan hukum menyalurkan
Psykotropika, menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000 .- ( dua juta rupiah ) subsider selama 2 (dua) bulan kurungan, Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ( In kracch ) ;----------------------------------------------------------------------------2) Berdasarkan Laporan Polisi tersebut dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 828/Pid/B/2008/PN.PBR tanggl 19 Nopember 2008 Unit P3D/Provos Polresta Pekanbaru juga melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kusnadi yang dihimpun menjadi berkas perkara dan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Internal Polri ( PP Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006) 3) Bahwa
dari
hasil
pemberkasan
tersebut
Provos
Polresta
Pekanbaru (Unit P3D) melimpahkan berkas tersebut kepada Ankum terperiksa / Penggugat selanjutnya Ankum terperiksa meminta saran pendapat hukum ke Bidkum Polda Riau tanggal 9 Juni 2009 guna menetukan arah penyelesaian perkara tersebut ;---4) Selanjutnya atas permintaan Kapolresta Pekanbaru selaku Ankum terperiksa Bidkum Polda Riau telah mengeluarkan pendapat dan saran hukum Nomor : R / 313 / VI / 2009 / Bidkum tanggal 15 Juni 2009 yang intinya berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terperiksa/Penggugattelah memenuhi unsur Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan menyarankan agar terperiksa disidangkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri Polresta Pekanbaru ;----------------------------------------5). Berdasarkan ……….
13 5) Berdasarkan analisa berkas perkara dan saran pendapat hukum dari Biodkum Polda Riau, pada tanggal 11 Januari 2010 Pejabat Pembentuk Komisi Kode Etik untuk menyidangkan terperiksa dengan Surat Keputusan Pembentukan Komisi Kode Etik No. Pol : Skep / 01 / I / 2010 ;--------------------------------------------------------------6) Bahwa setelah dibentuknya susunan sidang Kode Etik maka pada tanggal 10 Februari 2010, komisi yang menyidangkan terperiksa / Penggugat Briptu Kusnadi dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya di persidangan, kemudian Hakim Komisi Kode Etik Polri berkesimpulan bahwa Briptu Kusnadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu “ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian RI apabila di pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut Pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas kepolisian Negara Republik Indonesia “ ;------------------------------------------------------------7) Bahwa setelah adanya Putusan sidang Komisi Kode etik terhadap terperiksa Briptu Kusnadi ( Penggugat ) Nomor : Pol : Skep / 01/II/2010 tanggal 11 Februari 2010, selanjutnya Ketua Komisi Kode Etik memberikan saran pertimbangan / rekomendasi kepada Pejabat pembentuk Komisi Kode Etik (Kapolres), selanjutnya Ankum meneruskan ke Kapolda Riau untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas nama Briptu Kusnadi ;----------------------------------------------------------------------------8) Bahwa ………..
14 8) Bahwa Kapolda Riau setelah menerima saran pertimbangan rekomendasi selanjutnya
dari
Komisi
Kapolda
Riau
Kode
Etik
sebelum
Polresta
Pekanbaru,
mengambil
keputusan
Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, terlebih dahulu Kapolda Riau / Tergugat meminta pertimbangan / saran / rekomendasi dari satuan kerja dilingkungan Polda
Riau,
untuk
dijadikan
bahan
pertimbangan
dalam
menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, selanjutnya Kapolda Riau / Tergugat setelah menelaah pertimbangan / saran tersebut kemudian Kapolda Riau / Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas nama Briptu Kusnadi Nomor : Kep / 400 / XII / 2012 tanggal 05 Desember 2012 hal ini sesuai dengan Surat keputusan Kapolri No. Pol : Kep/74/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang pada intinya menyatakan bahwa wewenang Kapolri didelegasikan kepada Kapolda Riau tentang pengakhiran Dinas Anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang sifatnya ( PTDH ) ;-------------2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2006 ;---------------------------------------------------------------Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dilakukan oleh Tergugat atas diri Penggugat dengan Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor : Kep / 25 / I / 2011 tanggal 25 Januari 2011, secara materil dan prosedur telah sesuai Ketentuan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu proses Pemberhentian Tidak Dengan ………….
15 Dengan Hormat dilakukan melalui Mekanisme / prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Internal Polri yaitu Perkap Nomor 8 Tahun 2006 tentang tata cara sidang Komisi Kode Etik, dan Penggugat / Terperiksa telah terbukti melakukan Pelanggaran Pasal 12 ayat 1 sub (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, perbuatan terperiksa sangat mencoreng dan mencendarai nama baik Institusi Polri, bahwa proses persidangan Komisi Kode etik Polresta Pekanbaru telah memberikan hak-hak dari Penggugat sebagai terperiksa dimana telah diberikannya
pendamping
dalam
persidangan
tersebut
dan
mempelajari berkas melalui komandannya ( atasan langsung ) dan pembelaan yang diberikan melalui pendamping maupun yang bersangkutan di persidangan yaitu atasannya langsung ;------------------Bahwa Putusan Komisi Kode Etik sangsi administrative berupa rekomendasi dengan demikian dapat dipahami bahwa Keputusan yang diambil oleh Komisi Kode Etik dalam menjatuhkan sanksi adalah Keputusan ( bukan pro justisia ) kemudian Keputusan tersebut direkomendasi
kepada
Pejabat
yang
mengangkat
dan
memberhentikan personel Polri untuk ditindaklanjuti dalam rangka Penerbitan Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;-----------------Dengan demikian Putusan Komisi Kode Etik secara yuridis tetap merupakan Keputusan yang memuat sanksi, namun sifatnya adalah rekomendasi dan telah sesuai dengan prosedur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2006, serta tidak bertentangan dengan Asas kecermatan dan Asas kepastian hukum serta Asas Umum Pemerintahan ;-----------------Bahwa pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap terperiksa / Penggugat, secara yuridis meteril dan formil sudah dilaksanakan sesuai ………….
16 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dibenarkan oleh hukum ;----------------------------------------------------------------------------Bahwa yurisdiksi / domein Komisi Kode Etik Polri adalah menilai secara materil apakah Anggota Polri yang disidang terbukti atau tidak terhadap perkara yang disangkakan ?, dan apa yang diputuskan oleh Komisi Kode Etik sifatnya Final ( Pasal 11 ayat (7) Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2006 ) demikian juga Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Komisi Kode Etik bersifat otonom, dengan demikian secara Pembuktian / Yuridis Materil Putusan Komisi Kode Etik tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat diuji oleh pihak manapun, kecuali yang terkait dengan kesalahan procedural atau yang berkaitan dengan kompetensi ;--------------------------------------3. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 poin 12, 13, 14, 15 yang menyatakan bahwa semenjak Penggugat telah disidangkan dalam sidang Komisi Kode Etik dan mendapat sanksi rekomendasi pemecatan pada tanggal 11 Februari 2010, masih adanya tengang waktu sampai 2 (dua) Tahun 3 ( tiga ) bulan baru turun SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Polda Riau dan bagaimana Asas Pembinaan terhadap Anggota ;--------------------------------------------Bahwa Penggugat setelah selesai menjalani hukuman pidana dan menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang (Ankum) tidak layak lagi dipertahankan dalam Institusi Olri sebagaimana Surat keputusan sidang KKEP Polresta Pekanbaru dan Ketua Komisi Kode Etik langsung
memberikan
pertimbangan
kepada
Ankum
sebagai
pembentuk sidang KKEP untuk diproses dengan sangsi PTDH, dan tidak ada rekomendasi untuk dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud …………
17 dimaksud Penggugat dalam gugatannya, bahwa hasil Sidang Komisi Kode Etik tersebut harus ditindak lanjuti oleh Ankum sebagai amanat dari Undang-Undang namun proses administrasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat baru dapat diselesaikan pada tanggal 5 Desember 2012, tenggang waktu tersebut hanya masalah administrasi belaka ;----------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mengakui telah melakukan tindak pidana psykotropika dan menjalani hukuman, Penggugat telah menunjukkan sikap yang baik, rasa penyesalan dan tekad
memperbaiki
kesalahan
dengan
harapan
dapat
dipertimbangkan. ;--------------------------------------------------------------------Bahwa
dalil
Penggugat
tersebut
di
atas,
Tergugat
dapat
memahaminya tetapi dalam pelaksanaan tugas Penggugat telah melanggar hukum positif in casu Undang - Undang psykotropika dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, dan sebelumnya Penggugat telah membuat pernyataan bersedia dipecat oleh Dinas Kepolisian jika terlibat dalam perkara tindak pidana pskotropika maupun narkoba, dan sebenarnya Penggugat sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas putusan Komisi Kode Etik tetapi Penggugat tidak mempergunakan hak tersebut sehingga Putusan Komisi Kode Etik dapat di banding lagi ataupun final ;----------5. Bahwa dalil Penggugat dalam halaman 4 point 22 bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep / 400 / XII / 2012 tanggal 05 Desember 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat mengandung cacad hukum, karena tidak disebutkan konsiderannya secara jelas, dasar hukum, dalam surat Keputusan tersebut ;-----------------------------------------------------------------Bahwa …………..
18 Bahwa apa yang menjadi keberatan dari Penggugat tersebut sebenarnya akibat salah persepsi dan pemahaman saja karena sebagaimana teknis Administrasi yang berlaku di Institusi Polri dan Administrasi Pemerintahan pada umumnya untuk Petikan Keputusan yang diberikan kepada Penggugat memang tidak dicantumkan secara rinci, namun pada Salinan Keputusan dilibatkan secara rinci dan jelas mengenai alasan, dasar hukum terbitnya Surat Keputusan tersebut sebagaimana surat Keputusan yang asli yang berada pada Tergugat ;Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan selambat-lambatnya 8 (delapan) hari semenjak dibacakan akan tetapi kenyataannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan ;----------------------------------------------------------------------Bahwa pernyataan tersebut sangatlah tidak benar bahwa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat tidaklah seperti yang dimaksudkan karena hasil sidang Komisi Kode Etik tersebut telah disampaikan atau diajukan oleh kedua Komisi Kode Etik kepada Ankum ( Kapolresta ) pada tanggal 10 februari 2010 dengan nomor surat nomor : R / 01 / II / 2010 / KKEP ;--------------------------------Berdasarkan fakta-fakta / alasan-alasan hukum tersebut di atas, disimpulkan bahwa Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Briptu Kusnadi ( Penggugat ) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sah menurut hukum dan telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim …………
19 Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----------------------------------------------------1) Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;---------------2) Menyatakan Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor : Kep / 400 / XII / 2012, tanggal 05 Desember 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) atas nama Briptu Kusnadi adalah sah menurut hukum ;--------------------------------------3) Menolak tuntutan rehabilitasi dari Penggugat ;--------------------------4) Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;-------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya telah termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;------------Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Dupliknya secara tertulis akan tetapi menanggapi secara lisan pada persidangan Hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabanya ;---------------Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup serta dengan
telah dicocokkan
aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah
menurut hukum yang diberi tanda
Bukti P–1 dan Bukti P–2, adalah
sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------P – 1 : Foto copy ………
20 P–1
: Foto copy Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep / 01 / II / 2010 Tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Atas nama Briptu Kusnadi Anggota Polsekta Payung Sekaki Poltabes Pekanbaru tanggal 10 Februari 2010 ( sesuai dengan asli ) ;-----------------------------------
P–2
: Foto copy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep / 400 / XII / 2012 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri tanggal 05 Desember 2012 Atas nama Briptu Kusnadi Anggota Polsek Payung Sekaki Polresta Pekanbaru (sesuai dengan asli) ;----------------------------Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-
dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat–surat yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti T– 5, T–10, T–11, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti T– 1 sampai dengan Bukti T – 11, sebagai berikut :------------------------------------T–1
: Foto copy Laporan No. Pol : 07/VII/2009/P3D tanggal 09 Juli 2009 ( sesuai dengan asli ) ;-----------------------------------------------
T–2
; Foto copy surat No. R/01/I/2010/P3D tanggal 11 Januari 2010 perihal Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa perkara Briptu KUSNADI Nrp. 85030424, Jabatan Anggota Polsekta Payung Sekaki ( sesuai dengan asli ) ;---------
T–3
: Foto copy Surat – Keputusan No. Pol. : Skep / 01 / I / 2010, tanggal 11 Januari 2010 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik kepolisian Negara Republik Indonesia beserta daftar nama Anggota Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI ( sesuai dengan asli ) ;-----------------------------------------------------------------T – 4 : Foto copy ………
21 T – 4 : Foto copy Surat Nomor : R/01/II/2010/KKEP tanggal 10 Februari 2010 Perihal Saran Pertimbangan Tidak Dengan Hormat terhadap Briptu Kusnadi Nrp.85030424 ; ( sesuai dengan asli ) ; T–5 :
Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 828/Pid/B/2008/PN-PBR, tanggal 19 Nopember 2008 ( copy dari copy ) ;---------------------------------------------------------------------
T–6 ;
Foto copy Surat No. Pol : R/313/VI/200/Bid/Binkum tanggal 15 Juni 2009, Perihal Saran dan pendapat hukum A.N. Terperiksa Briptu Kusnadi Nrp. 85030424 Ba poltabes Pekanbaru (sesuai dengan asli ) ;------------------------------------------------------------------
T–7 :
Foto copy Acara Sidang Komisi Kode Etik POLRI terhadap Briptu Kusnadi NRP. 85030424 Anggota Polsek Payung Sekaki tanggal 10 Februari 2010 serta Dokumentasi Sidang KKEP terhadap Briptu Kusnadi, Briptu M. Mursani, Bripda Joni Arid an Briptu S. Saragih ( In Absensia ) ( sesuai dengan asli ) ;-----------
T–8 :
Foto copy Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/400/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI, A.N. Briptu Kusnadi (sesuai dengan asli) ;------------------------------------
T–9 :
Foto copy buku ekspedisi pengiriman berkas perkara kode etik profesi Polri A.n. Briptu Kusnadi ( sesuai dengan asli ) ;------------
T – 10 : Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. POL : 8 Tahun 2006 tentang organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ( sesuai foto copy ) ;-------------------------------------------T – 11 :
Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ( sesuai foto copy ) ;---------------------------------------------------------Menimbang ……….
22 Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masingmasing tidak mengajukan saksi pada persidangan ini walaupun telah diberi kesempatan secara patut ;------------------------------------------------------Menimbang, menyampaikan
bahwa
Penggugat
Kesimpulannya
dalam
maupun perkara
Tergugat ini
telah
masing-masing
tertanggal 29 April 2013 yang untuk selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;----------------------Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini ;---------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/400/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama KUSNADI, Pangkat Briptu Nrp. 85030424 Jabatan Anggota Polsek Payung Sekaki Kesatuan Polresta Pekanbaru, oleh karena diterbitkan telah bertentangan dengan Peraturan ……….
23 Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Profesionalitas dan sangat merugikan kepentingan Penggugat ;-------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
terhadap
gugatan
Penggugat
tersebut,
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Maret 2013 dimana setelah diteliti ternyata jawaban Tergugat tersebut tidak memuat eksepsi akan tetapi langsung memuat pokok perkara yang pada pokoknya menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Pemberhentian
Tidak Dengan
Hormat
terhadap
Penggugat
telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta mekanisme hukum yang berlaku dalam Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 ;---------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
terhadap
Jawaban
Tergugat
tersebut,
Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Maret 2013 yang pada pokoknya menerangkan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas Replik tersebut, Tergugat tidak menyampaikan Duplik secara tertulis, akan tetapi pada persidangan hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula ;------------------------Menimbang,
bahwa
untuk
menguatkan
dalil
gugatannya,
Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2, tanpa mengajukan saksi dalam persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;---------------------------------------------------Menimbang ……….
24 Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copinya di persidangan serta diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11, tanpa mengajukan
saksi
dalam
persidangan
walaupun
telah
diberikan
kesempatan untuk itu, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;----------Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab-jinawab dan pemeriksaan bukti-bukti para pihak yang diajukan selama dipersidangan, dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :----------------------
Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia POLSEKTA PAYUNG SEKAKI POLTABES PEKANBARU dengan pangkat BRIPTU, NRP : 85030424 ;----------------------------------------------
-
Bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalurkan dan atau menyerahkan psykotropika jenis shabu-shabu sesuai surat Laporan Polisi Nomor : 07/VII/2009/P3D tanggal 09 Juli 2009 (vide bukti T-1) ;---------------------------------------------------------------- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 828/Pid/B/2008/PN.PBR tanggal 19 November 2009, Penggugat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan, dimana Penggugat telah menjalani hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan, dan perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-5) ;----------------- Bahwa Kabid Binkum atas nama Kapolda Riau melalui surat No. Pol : R/313/VI/2009/ .......
R/313/VI/2009/Bid Binkum tanggal 15 Juni 2009 memberikan saran dan pendapat hukum kepada Kapoltabes Pekanbaru agar Penggugat
25 disidangkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) sub (b) dan ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 (vide bukti T-6) ;-------------------------------------------------------------------------- Bahwa selanjutnya Kanit P3D Poltabes Pekanbaru mengusulkan agar dilakukan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa Penggugat
sebagaimana
R/01/I/2010/P3D
tanggal
tertuang 11
dalam
Januari
Surat
2010
No.Pol
Perihal
:
Usulan
Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa Briptu Kusnadi Nrp. 85030424, jabatan anggota Polsekta Payung Sekaki, yang selanjutnya usulan tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan No.Pol.: Skep/01/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran atas nama Penggugat (vide bukti T-2 dan T-3) ;----------------------------- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 dilakukan sidang Kode Etik Polri terhadap Penggugat (vide bukti T-7) ;------------------------------------ Bahwa
sesuai
Keputusan
Komisi
Kode
Etik
Polri
Nomor
:
Kep/01/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Putusan Sidang Komisi, Penggugat dijatuhi sanksi berupa : ”PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA” (vide bukti P-1) ;----------------------------------------------------- Bahwa melalui Surat Nomor : R/01/II/2010/KKEP tanggal 10 Februari 2010, Perihal Saran Pertimbangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat yang ditujukan kepada Kapoltabes Pekanbaru, Ketua Komisi Kode Etik Polri menyarankan agar Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri (PTDH) (vide bukti T-4) ;------------------------------------------------------------ Bahwa ..........
- Bahwa berdasarkan hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik, Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat melalui Keputusan
26 Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/400/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 (vide bukti P-2 = T-8) ;----------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada syaratsyarat sahnya Keputusan yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi serta asas penggunaan wewenang sebagai konsep hukum publik yang mengandung unsur pengaruh,
dasar / sumber hukum
wewenang dan konformitas hukum sebagai standard untuk menguji penggunaan wewenang, Majelis Hakim akan memberikan penilaian hukum perihal :-----------------------------------------------------------------------------1.
Apakah penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa menimbulkan pengaruh yang berakibat pada dirugikannya kepentingan Penggugat ? ;--------------------------------------------------------
2.
Apakah
Tergugat
mempunyai
wewenang
untuk
menerbitkan
Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut dalam perspektif dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang Tergugat ? ;-----------------------------------------------------------3.
Apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi prosedur dan Substansi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai standar penilaian wewenang ? ;-------------------------------------------------Menimbang,
ditimbulkan
oleh
bahwa
perihal
Keputusan
ada
Tergugat
tidaknya sehingga
pengaruh
yang
mengakibatkan
kepentingan Penggugat dirugikan, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan ………..
dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor
5
Tahun
1986
Tentang
peradilan
Tata
Usaha
Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
27 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah hanya dapat diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga atas dasar ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dikategorikan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatannya dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal verband) ;-------------Menimbang,
bahwa
yang
dimaksud
dengan
kepentingan
mengandung dua arti yaitu kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut ;--------------------------------------------------------Menimbang ………..
Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat halaman 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa Penggugat semula adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas sejak tanggal 1 Juli 2004 dan ditugaskan di Poltabes Pekanbaru (sekarang Polresta) kemudian dipindahkan ke Polsek Bukit Raya pada bulan Januari
28 2008, dan selanjutnya sejak bulan Januari tahun 2009 bertugas di Kepolisian Sektor Payung Sekaki, yang dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P - 2 dan T - 8 masing-masing berupa Petikan dan Salinan Surat
Keputusan
Kepala
Kepolisian
Daerah
Riau
Nomor:
Kep/400/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama KUSNADI, Pangkat Briptu Nrp. 85030424 Jabatan Anggota Polsek Payung Sekaki Kesatuan Polresta Pekanbaru, maka Majelis Hakim dapat menarik Kesimpulan bahwa Penggugat yang semula menjabat sebagai Anggota Polri telah diberhentikan oleh Tergugat dari jabatan tersebut pada tanggal 05 Desember 2012, sehingga atas dasar fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa, dimana atas pemberhentian Penggugat selaku anggota Polri telah merugikan kepentingannya berupa kehilangan jabatan dengan berbagai wewenang dan tunjangan/fasilitas serta penghasilan lainnya yang melekat dalam jabatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kerugian tersebut diakibatkan secara langsung oleh terbitnya Keputusan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat, karena itu mempunyai kedudukan hukum
(legal
standing)
untuk
bertindak
selaku
Penggugat
dan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;---------------------Menimbang ………..
Menimbang, mempertimbangkan
bahwa perihal
selanjutnya tenggang
Majelis
waktu
Hakim
mengajukan
akan gugatan
sebagaimana dimaksud didalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;-----------------------------------Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau
29 Nomor:
Kep/400/XII/2012
tanggal
05 Desember 2012 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama KUSNADI, Pangkat Briptu Nrp. 85030424 Jabatan Anggota Polsek Payung Sekaki Kesatuan Polresta Pekanbaru, dikaitkan dengan waktu pengajuan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang didaftarkan pada tanggal 14 Februari 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 10/G.TUN/2013/PTUN-PBR dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 11 Maret 2013, dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;---------------------------------Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan jawab jinawab
dari
para
Pihak,
Majelis
Hakim
berkesimpulan
bahwa
permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dalam pokok sengketa ini adalah : Apakah Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/400/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama KUSNADI, Pangkat Briptu Nrp. 85030424 Jabatan Anggota Polsek Payung Sekaki Kesatuan Polresta Pekanbaru, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;------------------------------------------------------------Menimbang ……… Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat dipergunakan Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan Batal atau Tidak Sah apabila :--------------a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, atau ;-----------------------
30 b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;---------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya suatu keputusan dapat dikatakan sebagai produk yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku apabila ;-------------------------------------------------------
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang, atau
-
Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural, atau
-
Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat substansial ;------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa memperhatikan obyek sengketa a quo berupa
Surat
Keputusan
Kepala
Kepolisian
Daerah
Riau
Nomor:
Kep/400/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas nama KUSNADI, Pangkat Briptu Nrp. 85030424 Jabatan Anggota Polsek Payung Sekaki Kesatuan Polresta Pekanbaru diterbitkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah ……….
Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1542/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Pendelegasian
31 Wewenang dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri, dengan demikian dasar Penerbitannya didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan tersebut, oleh karena itu pengujian baik dari segi kewenangan maupun segi prosedural dan substansinya diuji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas ;-------------------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan perihal dasar hukum wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa untuk menentukan apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan tersebut ;----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam
menerbitkan
Surat
Keputusan
obyek
sengketa
adalah
sebagaimana terurai sebagai berikut : ------------------------------------------------ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----------------------------------------------------------------Pasal 30 ……….
Pasal 30 ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat ;-------------------------------------------Pasal 30 ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;--------------------------------------- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :--------------------------Pasal 15 : Memberhentikan
Anggota
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia dilakukan oleh : ---------------------------------------------
32 a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ; ---------b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi ( AKBP ) atau yang lebih rendah ;---------------------------------------------------------- Panduan Teknis
atas
Keputusan Kepala
Kepolisian Negara
Republik Indonesia No. Pol : Kep / 74 / XI / 2003 tentang PokokPokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri ; --------------------------------------------------------------------------------------- Bab I Umum :Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa / sebagian dari kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Kesatuan Kewilayahan dan Kepala Satuan Induk Organisasi di Lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dilingkungan kesatuannya masing-masing ; ----------- Bab II PASAL DEMI PASAL angka 5 PEMBERHENTIAN SISWA, PENGAKHIRAN DINAS DAN MEMPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF …………
AKTIF
ANGGOTA
POLRI
huruf
b.
Pengakhiran
Dinas
dan
mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri :---------------------------- Angka 12
:
Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat
(PTDH)
di
Kewilayahan,
Kapolri
melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ;----------- Angka 13
: Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda ;----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa memperhatikan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/400/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan
33 Hormat Dari Dinas Polri Atas nama KUSNADI, Pangkat Briptu Nrp. 85030424 Jabatan Anggota Polsek Payung Sekaki Kesatuan Polresta Pekanbaru yang diterbitkan oleh Drs. SUEDI HUSEIN, SH, Pangkat Brigadir Jenderal Polisi, selaku Kepala Kepolisian Daerah Riau, apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku yang juga telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara yuridis temporis, locus dan substansi (isi/materi) penerbitan obyek sengketa, Tergugat dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Riau berwenang menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa berdasarkan Delegasi yang merupakan pelimpahan wewenang dari Kapolri ;------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya perihal apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam konteks prosedur maupun substansi telah memenuhi atau tidak peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,maka Majelis Hakim Mempertimbangkannya …….. mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan obyek sengketa yang diatur pada ketentuan sebagai berikut :------------------------------------------------------- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang
Pemberhentian
Anggota
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia ;-------------------------------------------------------------------------------Pasal 11 : Anggota
Kepolisian
Negara Republik
Indonesia
yang
diberhentikan tidak dengan hormat apabila :---------------------a. Melakukan tindak pidana ;-----------------------------------------b. Melakukan pelanggaran ;-------------------------------------------c. Meninggalkan tugas atau hal lain ;-------------------------------Pasal 12 ayat (1) huruf a : Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apaila di pidana
34 penjara
berdasarkan
mempunyai
Putusan
kekuatan
pertimbangan
Pejabat
hukum yang
Pengadilan tetap
yang
dan
berwenang
telah
menurut
tidak
dapat
dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;------------------------------------------- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :------Pasal 20 : Ankum sidang
berwenang disiplin
memerintahkan
terhadap
diselenggarakannya
anggotanya
yang
disangka
melakukan pelanggaran disiplin ;------------------------------------Pasal 21 : Sebelum melaksanakan Sidang Disiplin, Ankum meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
guna
menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin ;--Peraturan ……….
- Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-------------------------------------------Pasal 11 ayat (1) : Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap Pelanggaran :------------------------------------------------a. Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ;----------------------------------b. Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ;-------Pasal 12 ayat (1) :
Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diputuskan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri ;------------------------------------------------------
35 Pasal 14 ayat (1) :
Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri ;---------
Pasal 15 :
Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimum 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode
Etik
Polri
tidak
layak
untuk
tetap
dipertahankan sebagai anggota Polri ;----------------Pasal 16 :
Apabila
terjadi
pelanggaran
kumulatif
antara
pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dari terperiksa ............
terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum ;------------Pasal 17 :
Dalam
pemeriksaan
pelanggaran
Kode
Etik
Profesi Polri, Terperiksa dapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuk oleh Terperiksa ;-------Menimbang, bahwa memperhatikan bukti bertanda T-1 berupa Laporan No.Pol : 07/VII/2009/P3D tanggal 9 Juli 2009 yang berisikan laporan telah terjadi tindak pidana tanpa hak menyalurkan dan atau menyerahkan psikotropika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Penggugat dilaporkan telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selanjutnya atas laporan tersebut, Kabid Binkum atas nama Kapolda Riau melalui Surat Kabid Binkum atas nama Kapolda Riau Nomor : R/313/VI/2009/Bid Binkum tanggal 15 Juni 2009 perihal Saran dan Pendapat Hukum a.n Terperiksa BRIPTU KUSNADI
36 Nrp. 85030424 Ba Poltabes Pekanbaru, memberikan saran dan pendapat hukum kepada Kapoltabes Pekanbaru agar terhadap Penggugat segera disidangkan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri sesuai ketentuan pasal 11 ayat (1) sub (b) dan ayat 4 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 ;-------Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kabid Binkum Atas nama Kapolda Riau Nomor : R / 313 / VI / 2009 / Bid Binkum tanggal 15 Juni 2009 tersebut, kemudian dibentuk Tim Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memeriksa pelanggaran Atas nama Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No.Pol.: Skep / 01 / I / 2010 tanggal 11 Januari 2010 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa Pelanggaran Atas nama Penggugat ..........
Penggugat sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan No. Pol.: Skep/01/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 dengan susunan Anggota Komisi Kode Etik sebagai berikut :--------------------------------------------------------------- Waka Poltabes Pekanbaru
: Ketua merangkap anggota ;---------------
- Kabagmin Poltabes Pekanbaru : Wakil Ketua merangkap anggota ;------- Kanit P3D Poltabes Pekanbaru : Sekretaris merangkap anggota ;--------- Kapolsek Payung Sekaki
: Anggota ;---------------------------------------
- Panit Paminal Poltabes Pekanbaru : Anggota ;---------------------------------(vide bukti T-2 dan T-3) ;--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa seterusnya memperhatikan bukti bertanda T-7 berupa Acara Sidang Kode Etik Polri terhadap Briptu Kusnadi Nrp. 85030424 Anggota Polsekta Payung Sekaki, sidang KKEP terhadap Penggugat dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2010 dengan urutan sidang :---------------------------------------------------------------------------------------a. Pimpinan sidang Komisi beserta anggota memasuki ruangan sidang ;-b. Ketua Komisi Kode Etik Polri membuka sidang dengan mengetuk palu
37 3 (tiga) kali ;-----------------------------------------------------------------------------c. Ketua Komisi menanyakan identitas Terperiksa ;-----------------------------d. Ketua
Komisi
dan
Anggota
melakukan pemeriksaan
terhadap
Terperiksa ;-----------------------------------------------------------------------------e. Ketua Komisi memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan diri baik secara tertulis maupun secara lisan ;--f. Ketua Komisi menyatakan sidang diskors ;-------------------------------------g. Sidang dimulai kembali ;-------------------------------------------------------------h. Ketua Komisi membacakan Putusan Sidang Komisi dan disampaikan kepada Terperiksa ;-------------------------------------------------------------------i. Ketua ............
i. Ketua Komisi menutup sidang Komisi dengan mengetuk palu sebanyak 3 (tiga) kali ;---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 2 point 10 dinyatakan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena :---------a. Didasarkan pada persidangan Komisi Kode Etik yang tidak sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006, yaitu :--------------------------------------------------------------------
Sidang Komisi Kode Etik yang dilakukan terhadap Penggugat melanggar Pasal 5 huruf a yaitu tidak dilaksanakan dengan melakukan panggilan resmi terhadap Penggugat, melainkan Penggugat
hanya
diberitahu
secara
lisan
melalui
ponsel/handphone ;---------------------------------------------------------------
Melanggar Pasal 12 yaitu mengenai hak-hak Penggugat sebagai Terperiksa, dimana Penggugat tidak diberi hak untuk menunjuk Pendamping, menerima dan mempelajari berkas perkara paling
38 lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang dan tidak diberi hak untuk mengajukan pembelaan ;------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati bukti bertanda T - 7 berupa Acara Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Briptu Kusnadi Nrp 85030424 Anggota Polsekta Payung Sekaki pada point 7 yaitu urut-urutan Sidang huruf d dan e yaitu d. Ketua Komisi dan Anggota melakukan Pemeriksaan terhadap ............
terhadap Terperiksa, huruf e. Ketua Komisi memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan diri baik secara tertulis maupun secara lisan, selanjutnya didalam lampiran bukti tersebut berupa Dokumentasi Sidang KKEP terhadap Penggugat, terdapat foto yang diberi keterangan Pendamping Terperiksa, yang menunjukkan bahwa pada saat pelaksanaan sidang KKEP tanggal 10 Februari 2010 Penggugat didampingi oleh Pendamping Terperiksa . Fakta tersebut dibantah oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tercantum didalam surat gugatan, Replik serta Kesimpulan Penggugat tertanggal 29 April 2013 ;-----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, diperoleh fakta bahwa Penggugat hadir pada saat pelaksanaan sidang KKEP pada tanggal 10 Februari 2010, yang artinya bahwa Penggugat telah memenuhi proes
panggilan
sidang
KKEP
dalam
rangka
untuk
didengar
keterangannya sebagai Terperiksa, sehingga Majelis Hakim berpendapat
39 bahwa Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut sebagai Komisi yang bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dalam melaksanakan tugasnya telah memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006 yaitu memanggil Anggota Polri
untuk didengar
keterangannya
sebagai
Terperiksa, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sidang Komisi Kode Etik tidak dilaksanakan dengan melakukan panggilan resmi terhadap Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai Terperiksa tidak diberi hak untuk menunjuk .............
menunjuk Pendamping, menerima dan mempelajari berkas perkara paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang dan tidak diberi hak untuk mengajukan pembelaan, Majelis Hakim akan memberi penilaian dengan mencermati bukti bertanda T-7 angka 7 urut-urutan Sidang huruf e. Ketua Komisi memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan diri baik secara tertulis maupun secara lisan, dan didalam lampirannya terdapat dokumentasi foto yang memperlihatkan foto dengan
keterangan
Pendamping
Terperiksa.
Sebaliknya
untuk
mendukung dan membuktikan dalil gugatannya tersebut, Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti yang diajukan oleh para pihak yang menunjukkan keberatan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis terhadap proses dan mekanisme Sidang Komisi Kode Etik yang diawali dengan proses pemberkasan, panggilan-panggilan yang tidak sesuai prosedur, penunjukan pendamping, sampai dengan pada pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik pada tanggal 10 Februari 2010 yang
40 menghasilkan
Keputusan
berupa
menjatuhkan
sanksi
berupa
Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, hak dan kewajiban Penggugat sebagai Terperiksa telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 sehingga dalil gugatan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ;------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : …………
Nomor : Kep / 400 / XII / 2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas nama KUSNADI, Pangkat Briptu Nrp. 85030424 Jabatan Anggota Polsek Payung Sekaki Kesatuan Polresta Pekanbaru (vide bukti P-2 = T-8) diterbitkan telah memenuhi prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan alasan :-----1. Obyek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau pada tanggal 05 Desember 2012 dengan didasarkan pada Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dimana dalam sengketa in casu Penggugat telah dipidana selama 8 (delapan) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 828/Pid/B/2008/PN.PBR tanggal 19 November 2009 dan telah berkekuatan hukum tetap ;--------------------------------------
41 2. Proses pemberhentian melalui tahapan / prosedur / mekanisme yang diawali dengan :-----------------------------------------------------------------------a. Laporan Atas nama YUSRI dengan laporan Polisi No. Pol. : 07/VII/2009/P3D tanggal 9 Juli 2009 ;---------------------------------------b. Surat Kabid Binkum atas nama Kapolda Riau Nomor : R / 313 / VI / 2009 / Bid Binkum tanggal 15 Juni 2009 Perihal Saran dan Pendapat Hukum an. Terperiksa Briptu Kusnadi Nrp. 85030424 Ba Poltabes Pekanbaru ;------------------------------------------------------------c. Surat Kanit P3D No.Pol : R/01/I/2010/P3D tanggal 11 Januari 2010 Perihal Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa Penggugat ;---------------------------------------------------------d. Surat ………..
d. Surat Keputusan No.Pol.: Skep/01/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran Atas nama Penggugat ;----------------------------------------e. Sidang Kode Etik Polri terhadap Penggugat pada tanggal 10 Februari 2010, dihadiri oleh Penggugat sebagai Terperiksa serta Pendamping Terperiksa ;-------------------------------------------------------f. Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/01/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 Tentang Putusan Sidang Komisi, Penggugat dijatuhi sanksi berupa : ” PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT
DARI
DINAS
KEPOLISIAN
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA” ;------------------------------------------------------g. Surat Ketua Komisi Kode Etik Polri kepada Kapoltabes Pekanbaru Nomor : R / 01 / II / 2010 / KKEP tanggal 10 Februari 2010, Perihal Saran
Pertimbangan
Pemberhentian
Tidak
Dengan
Hormat
terhadap Penggugat ;------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena secara prosedur penerbitan Surat
42 Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan
yang
berlaku,
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan Perihal substansi / materi Keputusan Tergugat yang didasarkan pada dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat dihubungkan dengan ada tidaknya persyaratan, kewajiban maupun larangan sebagai Anggota Polri yang tidak dipenuhi atau dilanggar oleh Penggugat ;--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa a quo adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep / 400 / XII / 2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Tidak ………….
Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas nama KUSNADI, Pangkat Briptu Nrp. 85030424 Jabatan Anggota Polsek Payung Sekaki Kesatuan Polresta Pekanbaru yang pada pokoknya memberhentikan Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Anggota Polri yang didasarkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri Poltabes Pekanbaru No.Pol.: Kep/01/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Briptu Kusnadi Nrp. 85030424 Anggota Polsekta Payung Sekaki Poltabes Pekanbaru dengan alasan :-------------------------------------------------------------1. Telah terbukti telah melakukan Pelanggaran Pasal 11 huruf (a) yo. Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, Tentang Pemberhentian angota Polri yaitu Melakukan Tindak Pidana atau Dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Menjatuhkan Sanksi berupa :-------------------------------------------------------
43 “DIBERHENTIKAN
TIDAK
DENGAN
HORMAT
DARI
DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA” ;--------------------------Menimbang, bahwa Penggugat sesuai surat gugatannya pada halaman 4 angka 18 menyatakan pada pokoknya tidak membantah dan mengakui telah melakukan tindak pidana psykotropika dan telah dijatuhi pidana, serta telah menjalani masa hukuman pidana penjara ;---------------Menimbang, bahwa memperhatikan bukti bertanda T-1 berupa Laporan Polisi Nomor : 07/VII/2009/P3D tanggal 09 Juli 2009 Tentang Penggugat telah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalurkan dan atau ...........
atau menyerahkan psykotropika jenis shabu-shabu dikaitkan dengan bukti bertanda T-5 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 828/Pid/B/2008/PN.PBR tanggal 19 November 2009 bahwa Penggugat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan, selanjutnya Penggugat telah menjalani hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan, dan perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-1 dan T-5 tersebut, selanjutnya dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 11 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Anggota Kepolisian Negara RI yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila : melakukan tindak pidana”. Seterusnya pada Pasal 12 angka 1 huruf (a) disebutkan: “Anggota Kepolisian Negara RI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila : dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk
44 tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Seterusnya berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan : “Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimum 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Anggota Polri” ;--------Menimbang ………..
Menimbang, bahwa didalam lampiran Surat Keputusan Obyek Sengketa
pada
kolom
7
disebutkan
keterangan
bahwa
Penggugatmelanggar Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, yaitu telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menyalurkan Psikotropika”, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi Penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 11 huruf (a) dan Pasal 12 angka 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 15 Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;---------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
45 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/400/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas nama KUSNADI, Pangkat Briptu Nrp. 85030424 Jabatan Anggota Polsek Payung Sekaki Kesatuan Polresta Pekanbaru, telah sesuai dan telah memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik ditinjau dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi/materinya, yaitu telah memenuhi Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang …………
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 993 / XII / 2004 tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri ;-----------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata
46 Usaha Negara, maka patut secara hukum Gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan obyek sengketa harus ditolak, dengan demikian seluruh Petitum dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-------------------------------------------------------------------------Menimbang ………
Menimbang,
bahwa
terhadap
bukti-bukti
yang
tidak
ikut
dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dianggap sah dan bernilai serta terlampir dalam berkas perkara ;------------------------------------Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara
yang
menggariskan
bahwa Hakim bebas
menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alatalat
bukti
yang
diajukan
oleh
Para
Pihak,
namun
untuk
mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan
terhadap
alat-alat
bukti
selain
dan
selebihnya
tetap
dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;------------Mengingat :-----------------------------------------------------------------------------------
47 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------- Serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;---------------MENGADILI 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-------------------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 123.500,- (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;-----------------Demikian ………
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari RABU, tanggal 1 Mei 2013 oleh kami : ELFIANY, SH., M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDI RINALDI SURACHMAN, SH dan POPPY PRASTIANY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 8 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAIRI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya ;------------------------------------------------------------------------------------
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
ttd
1. YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.
HAKIM KETUA MAJELIS
ttd
E L F I A N Y, S.H., M.Kn.
48
ttd
2. POPPY PRASTIANY, S.H.
PANITERA PENGGANTI
ttd
M A I R I, S.H.
49
PERINCIAN BIAYA PERKARA :
1. Pendaftaran Gugatan
:
Rp.
30. 000 .-
2. Alat Tulis Kantor
:
Rp.
30. 000 .-
3. Panggilan
:
Rp.
32. 500 .-
4. Materai
:
Rp.
6. 000 .-
5. Redaksi
:
Rp.
5. 000 .-
_______________________ Jumlah
:
Rp. 123. 500 .-
( Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima RatusRupiah )
