PTUN-Pbr

P U T U S A N NOMOR : 26/G/2015/PTUN-Pbr “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara : ----------------------------------------------------------------------Nama

: RINALDI, S. Sos

Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan

: Ketua Asosiasi Pengusaha Warnet Pekanbaru (APWP)

Tempat Tinggal:

: Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru ;-------------------------------------------------Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Mayandri Suzarman, S.H, Pekerjaan Advokat ;--------2. Jamadi Sipahutar, S.H, Pekerjaan Advokat ;-----------3. Elpiansah, S.H. M.H, Advokat Magang ;-----------------4. Iriansyah, S.H, Advokat Magang ;-------------------------Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Berkantor Pada Kantor Hukum MAYANDRI SUZARMAN, S.H & Rekan yang beralamat di jalan H. Imam Munandar No. 39 C. Lantai 2 Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 31 / SK-PTUN / MS & R / VI / 2015 tanggal 23 Juni 2015 ;-------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai --------------- PENGGUGAT MELAWAN

WALIKOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 464 Pekanbaru ;----------------------------------------------------

Halaman 1 dari 35 halaman.Putusan Nomor : 26/G/2015/PTUN-Pbr.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Syamsuwir, S.H, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru ;-----------------------------------------------------2. Yusri Efrianto, S.H., M.H, Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru ;----------------------------------------------Keduanya

Kewarganegaraan

Indonesia,

Berkantor

Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Pekanbaru ;---------------------------------------------------------Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180 / SetHK / 001, tertanggal 9 Juli 2015 ;-----------------------------Selanjutnya disebut sebagai ------------------TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----------------------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor ; 26 / PEN-AC / 2015 / PTUN-Pbr. tanggal 25 Juni 2015 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini ; --------------------------------------------------------------------------------------Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 26 / G / 2015 / PTUN-Pbr, tanggal 25 Juni 2015 ;------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 26 / PEN-HS / 2015 / PTUN-Pbr, tanggal 25 Juni 2015 Tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ; ---------------------------------------------------------------------Telah membaca Surat Gugatan Penggugat ; ----------------------------------


Telah melihat bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;--------------Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut ;---------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 24 Juni 2015 dengan Register Perkara Nomor : 26/G/2015/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :----------------------------------A. OBJEK GUGATAN : ----------------------------------------------------------------------KEPUTUSAN TANGGAL

16

WALIKOTA PEKANBARU NOMOR : 310 TAHUN JUNI

2015

TENTANG

PENGATURAN

2015

WAKTU

OPERASIONAL TEMPAT TERTENTU SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1436 H / 2015 M DALAM KOTA PEKANBARU ;------------------------------------B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :--------------------1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah," suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, induvidual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ". ;-------------------------------------------2. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 310 Tahun 2015 Tanggal 16 Juni 2015 Tentang Pengaturan Waktu Operasional Tempat Usaha Tertentu Selama Bulan Suci Ramadhan 1436 H/2015 M Dalam Kota Pekanbaru


adalah

sebuah

keputusan

tertulis yang berisi penetapan

tertulis

(beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (einmalig) ;-----------------------------------------------------------------3. Bahwa Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 310 Tahun 2015 Tanggal 16 Juni 2015 Tentang Pengaturan Waktu Operasional Tempat Usaha Tertentu Selama Bulan Suci Ramadhan 1436 H/2015 M Dalam Kota Pekanbaru jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut ;-------------------------------------------------------------------- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 310 Tahun 2015 Tanggal 16 Juni 2015 Tentang Pengaturan Waktu Operasional Tempat Usaha Tertentu Selama Bulan Suci Ramadhan 1436 H/2015 M Dalam Kota Pekanbaru mengatur tentang Jam Operasional Warnet di Kota Pekanbaru selama bulan suci Ramadhan ;--------------------------------------- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Warnet ;------------------------------------------------------------- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final ;--------------------------------------------- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat sebagai Pengusaha Warnet yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Warnet Pekanbaru dibatasi jam operasionalnya selama bulan suci Ramadhan sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;-------------------------------------------------------------------------------


4. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”; -------------------------------5. Bahwa objek sengketa a quo terbit/dikeluarkan Tanggal 16 Juni 2015, dan Penggugat baru mengetahuinya pada Tanggal 22 Juni 2015, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; ----------------------------------------------------------------------------6. Bahwa substansi dari objek perkara a quo adalah dibatasinya jam operasional warnet di Kota Pekanbaru selama bulan Suci Ramadhan 1436 H/2015 M .Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;--------Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 310 Tahun 2015 Tanggal 16 Juni 2015 Tentang Pengaturan Waktu Operasional Tempat Usaha Tertentu Selama Bulan Suci Ramadhan 1436 H/2015 M, Dalam Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara a quo ;--------------------------C. MOHON PEMERIKSAAN DALAM PERKARA A QUO DI LAKUKAN DENGAN PEMERIKSAN ACARA CEPAT :-----------------------------------------


Bahwa sebelum Penggugat mengumukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan agar dalam perkara ini dilakukan dengan Pemeriksaan Acara Cepat dengan alasan sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa objek perkara berlaku selama bulan Ramadhan 1436 H/2015 M saja (lebih kurang 30 hari) ;----------------------------------------------------------2. Bahwa Penggugat beserta seluruh anggota Asosiasi Pengusaha Warnet Pekanbaru merasa kawatir dan resah kalau sewaktu-waktu selama bulan Suci Ramadhan 1436 H/2015 M pihak Tergugat melakukan upaya hukum tehadap Warnet Penggugat dan Asosiasi Peengusaha Warnet Pekanbaru ;--------------------------------------------------3. Bahwa apabila objek perkara dilaksanakan maka menimbulkan kerugian secara materi kepada Penggugat selama bulan Suci Ramadhan 1436 H / 2015 M karena dengan dibatasinya jam Operasional Warnet Penggugat kehilangan pendapatan ;------------------4. Bahwa

objek

perkara

akan

menimbulkan

peningkatan

jumlah

pengangguran di Pekanbaru selama bulan Suci Ramadhan 1436 H / 2015 M karena dengan dibatasinya jam operasional warnet pendapatan Penggugat

akan

berkurang

sehingga

berdampak

terhadap

pengurangan jumlah karyawan Penggugat dan warnet yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Warnet Pekanbaru ;------------------------------5. Bahwa

objek

perkara

dapat

membawa

keresahan

dan

ketidaknyamanan karena terhambat aksesnya untuk memperoleh informasi dan transaksi melalui warnet. Di zaman serba teknologi sekarang ini masyarakat sangat terbantu dengan adanya warnet sebagai sarana untuk mencari informasi yang dibutuhkan sebagai pendukung dalam memperoleh pendapatan ekonomi karena warnet


tidak saja sebagai sarana untuk memperoleh informasi tetapi juga digunakan sebagai sarana transaksi elektronik lainnya.;--------------------Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar pemeriksaan perkara a quo dilakukan dengan Pemeriksaan Acara Cepat ;------------------------------------------ALASAN DAN DASAR GUGATAN 1. Bahwa Penggugat adalah Anggota sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Warnet

Pekanbaru,

yakni

sebuah

wadah

tempat

berkumpulnya

Pengusaha Warnet di Kota Pekanbaru ;---------------------------------------------2. Bahwa pada Tanggal 16 Juni 2015 Tergugat telah mengeluarkan objek perkara a quo yang membatasi jam operasional warnet selama bulan Suci Ramadhan 1436 H / 2015 M dari pukul 08.00 WIB - 17.00 WIB dan 21.00 WIB - 24.00 WIB ;--------------------------------------------------------------------------3. Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti objek perkara a quo, pada Tanggal 17 Juni 2015 Tergugat mengeluarkan Himbauan Nomor 338 Tahun 2015 yang membatasi jam operasioanal warnet menjadi jam 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB ;------------------------------------------------------4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang memuat pembatasan jam operasional warnet di dasarkan kepada pemikiran bahwa warnet termasuk ke dalam hiburan umum (sesuai dengan Himbauan Tergugat Nomor 338 Tahun 2015 Tanggal 17 Juni 2015) padahal faktanya warnet bukanlah termasuk ke dalam kategori . hiburan umum sehingga dengan demikian objek perkara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "


Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ";--------------------------5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni :-------------------------------------------------------------------------------a. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang 6 Hiburan Umum yang menyatakan :--------------------------Pasal 2 (1) Jenis hiburan adalah :-----------------------------------------------------------a. Bioskop ;-------------------------------------------------------------------------b. Karaoke ;------------------------------------------------------------------------c. Pub ;------------------------------------------------------------------------------d. Rental Video, CD, dan LD ;-------------------------------------------------e. Taman Rekreasi/Taman Pancing ;----------------------------------------f. Kebun Binatang ;--------------------------------------------------------------g. Video Game/Play Station ;--------------------------------------------------h. Game/Play Station ;----------------------------------------------------------i. CafeGroup Band/Orgen Tunggal (tertutup/terbuka) ;----------------j. Billyard ;--------------------------------------------------------------------------b. Pasal 14 ayat (1) huruf c juncto Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan

Pemerintah

Nomor

52

Tahun

2000

Tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi ;-----------------------------------------------Bahwa Warnet termasuk ke dalam Penyelenggaraan jasa jual kembali jasa Multimedia. Penyelenggaraan jasa jual kembali jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa yang atas dasar kesepakatan usaha, menjual kembali Jasa Multimedia. Sedangkan, Jasa Multimedia adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menawarkan layanan


berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya antara lain Penyelenggaraan Jasa voice over internet protocol (VoIP), internet dan intranet, komunikasi data, konferensi video dan jasa video hiburan ;-----c. Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :-----------------------------------------------------Menyatakan " Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :---------a. Tontonan film ;----------------------------------------------------------------------b. Pagelaran kesenian, music, tari, dan/atau busana ;----------------------c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ;----------------------------d. Pameran ;----------------------------------------------------------------------------e. Diskotik, Karaoke, klab malam, dan sejenisnya ;--------------------------f. Sirkus, acrobat dan sulap ;------------------------------------------------------g. Permainan bilyar, golf dan bowling ;------------------------------------------h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ;--i. Panti pijat, refleksi mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness centre) dan ;-------------------------------------------------------------------------j.

Pertandingan olah raga ;----------------------------------------------------------

d. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 26 / PER / M.KOMINFO

/

5

/

2007

Tahun

2007 Tentang

Pengamanan

Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet ("Permen Kominfo 2007"). Dalam Pasal 1 angka 11 Permen Kominfo 2007

tersebut

dikatakan

bahwa

warnet

adalah

reseller

daii

Penyelenggara akses internet (Internet Service Provider/"ISP") dan memiliki tempat penyediaan jasa internet kepada masyarakat. ISP sendiri adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses internet kepada masyarakat ;----------------------------------------Oleh karena itu, warnet merupakan penjual jasa yang mana hubungan antara pemakai intemet pada warnet dengan pemilik warnet itu sendiri


adalah hubungan jual beli jasa.;----------------------------------------------------e. Peraturan Menteri Komunikasi & Informatika Republik Indonesia Nomor : 29/ PER / M.KOMlNFO / 12 / 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri

Komunikasi

26/PER/M.KOMINFO/5/2007

Tentang

Dan

lnformatika

Pengamanan

Nomor

Pemanfaatan

Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet ;------------------------Bahwa di dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri ini dikatakan warung Internet yang selanjutnya disebut warnet adalah resseler dari ISP dan memiliki tempat penyediaan jasa internet kepada masyarakat ;Bahwa di dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri ini dikatakan Penyelenggara akses internet (internet service provider) adalah penyelenggara jasa akses internet kepada masyarakat ;--------------------Bahwa Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah reseller dari ISP dan memiliki tempat penyediaan jasa internet kepada masyarakat dengan kegiatan bukan untuk permainan dan ketangkasan Bahwa

Jasa

Internet

adalah

perusahaan

atau

badan

yang

menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan ;---------------------------------------------------------------------------Bahwa Internet Service Provider adalah perusahaan yang menyediakan jasa untuk memberikan akses internet kepada pelanggannya. Internet Service provider ini menyediakan layanan yang dibutuhkan orang yang ingin mengakses internet ;-----------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka warnet bukanlah termasuk ke dalam jenis hiburan yang harus dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan ;---------------------------------------------f. Bahwa terdapat pertentangan antara objek perkara a quo dengan Himbauan Tergugat Nomor 338 Tahun 2015 Tanggal 17 Juni 2015. Di


dalam objek perkara a quo Waktu operasional warnet adalah pukul 08.00 WIB-17.00WIB dan 21.00 WIB -24.00 WIB sementara di dalam Himbauan pukul 08.00 WIB-17.00 WIB saja, hal ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum terhadap waktu operasional warnet di kota Pekanbaru,

sehingga

dengan

demikian

objek

perkara

a

quo

bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum ;------------g. Pasal 2 ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan menyatakan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :------------------------------------------------------------------------------------a. Tontonan film ;----------------------------------------------------------------------b. Pagelaran Kesenian, music, tari, dan / atau busana ;--------------------c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ;-----------------------------d. Pameran ;----------------------------------------------------------------------------e. Diskotik, karaoke,klub malam, dan sejenisnya ;---------------------------f. Sirkus, acrobat, dan sulap ;-----------------------------------------------------g. Pemiainan bilyar, golf dan bowling ;------------------------------------------h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ;---i. Panti pijat, refleksi, mandi uap / spa dan pusat kebugaran (fitness center) dan ;-------------------------------------------------------------------------j.

Pertandingan olah raga ;----------------------------------------------------------

h. Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, objek perkara a quo juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni :---------------------------------------------------a. Asas Kepastian Hukum


Dengan adanya pertentangan antara objek perkara dengan himbauan

Tergugat

menyebabkan

ketidak

pastian

waktu

operasional bagi warnet di kota Pekanbaru. Sehingga akan cenderung menimbulkan polemie antara pengusaha warnet dengan pihak Tergugat di dalam melaksanakan objek perkara a quo di lapangan ;----------------------------------------------------------------------------b. Asas Kepentingan Umum Dengan berlakunya objek perkara a quo maka masyarakat yang mencari informasi serta melakukan transaksi elektronik melalui warnet akan terganggu sehingga menyebabkan keresahan dan kekacauan di dalam masyarakat pengguna jasa warnet ;--------------c. Asas Profesionalitas Dengan berlakunya objek perkara a quo maka Tergugat telah menunjukkan sikap tidak patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku,

mengeluarkan

kebijakan

sepihak

yang

merugikan

pengusaha warnet, menunjukkan sikap Tergugat yang tidak memiliki keahlian dalam menyelenggarakan pemerintahan serta melanggar kode etik yang berlaku ;----------------------------------------------------------d. Asas Bertindak Cermat Dengan diberlakukannya objek perkara a quo menunjukkan Tergugat tidak cermat dalam melakukan aktiiitas pemerintahan, sehingga

menimbulkan

kerugian

bagi

masyarakat

terutama

pengusaha warnet dan masyarakat yang membutuhkan warnet dalam menjalankan aktiiitas kehidupan sehari-hari. Seyogyanya Dalam menerbitkan Ketetapan, Tergugat harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi Ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang


diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan ;----------------------------------Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarya sebagai berikut :---------------------------------------------------DALAM PERMOHONAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT : Menyatakan dengan mengeluarkan Penetapan agar perkara a quo diperiksa dengan Pemeriksaan Acara Cepat ;--------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------------------------2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 310 Tahun 2015 Tanggal 16 Juni 2015 Tentang Pengaturan Waktu Operasional Tempat Usaha Tertentu Selama Bulan Suci Ramadhan 1436 H / 2015 M sepanjang kata "Warnet" ;-------------------3. Memerintahkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Nomor : 310 Tahun 2015 Tanggal 16 Juni 2015 Tentang Pengaturan Waktu Operasional Tempat Usaha Tertentu Selama Bulan Suci Ramadhan 1436 H / 2015 M sepanjang kata "Warnet" ;------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-------------------------Bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------DALAM EKSEPSI I. Tentang Legal Standing Penggugat :------------------------------------------------1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (l) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-------------------------


" Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak san, dengan atau tanpa alisertai tuntutan ganti rugi alan/atau direhabilitasi. " ;----------------------------------------------2. Menurut R. Subekti bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim (Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni, 1987, hal.19) ;-----------------------------------------------------3. Rochmat Soemitro menyebutkan bahwa badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak dan kewajiban seperti orang pribadi (Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni, 1987, hal.19) ;-----------------4. Selanjutnya, Definisi badan hukum atau legal entity atau legal person dalam Black ’s Law Dictionary dinyatakan "a body, other than a natural person, that can function legally, sue or besued and make decisions through agents." ;-----------------------------------------------------------------------5. Sementara dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang ;--------------------------------------------6. Secara umum Pengaturan dasar dari badan hukum terdapat dalam Pasal 1654 KUH Perdata yang menyatakan Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu ;------------------------


7. Sementara, Pasal 1653 KUH Perdata merupakan Peraturan umumnya, dimana disebutkan Selainnya perseroan yang sejati oleh UndangUndang

diakui

pula

perhimpunan-perhimpunan

perkumpulan-perkumpulan,

baik

orang

sebagai

perkumpulan-perkumpulan

itu

diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan ;-------------------------------------------------8. Bahwa Perkumpulan yang dikenal secara luas antara lain adalah persekutuan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, koperasi dan perseroan terbatas. Perkumpulan ini ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum ;--------------------------------------------------9. Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu syarat badan hukum adalah anggaran dasarnya memperoleh pengesahan dari Instansi yang berwenang. Sedangkan Anggaran Dasar Perkumpulan yang tidak berbadan hukum tidak perlu Pengesahan dari Pemerintah ;----------------10. Macam-macam bentuk perkumpulan yang dikenal dalam praktek adalah kelompok, perhimpunan, perserikatan, ikatan, kepanitiaan, Asosiasi, Persatuan dan sebagainya. Pada umumnya macam-macam perkumpulan tersebut tidak bertujuan mencari laba, didirikan hanya untuk sementara waktu dan tidak diumumkan / diberitahukan kepada pihak ketiga mengenai pendiriannya ;--------------------------------------------11. Secara umum, perkumpulan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------------a. kepentingan bersama ;-----------------------------------------------------------b. kehendak bersama ;--------------------------------------------------------------c. tujuan bersama; dan ;--------------------------------------------------------------


d. kerja sama ;-------------------------------------------------------------------------12. Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat (RINALDI, S.Sos) selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Warnet Pekanbaru (APWP), tidak dapat dikategorikan

sebagai

orang

atau

badan

hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena Penggugat (RINALDI, S.Sos) bertindak selaku anggota dan Ketua Asosiasi Pengusaha Warnet Pekanbaru (APWP) ;--------------------------------------------------------13. Bahwa Asosiasi Pengusaha Warnet Pekanbaru (APWP) bukanlah termasuk Badan Hukum Perdata tetapi merupakan perkumpulan yang, tidak berbadan hukum, tidak bertujuan mencari laba, didirikan hanya untuk sementara waktu dan tidak perlu diumumkan / diberitahukan kepada pihak ketiga mengenai pendiriannya ;----------------------------------14. Bahwa jika RINALDI, S.Sos bertindak sebagai Anggota Asosiasi, maka yang berwenang untuk mewakili Asosiasi tentulah Pengurus Asosiasi. Jika Rinaldi S.Sos. bertindak sebagai Pengurus (Ketua) Asosiasi maka Asosiasi tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara aquo ;---------------------------------------------------------------------------15. Oleh karena itu jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----------------------------------------------------II. Tentang Objek Gugatan 1. Bahwa Objek Gugatan dalm perkara aquo Bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1


angka 9 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;------------------------------------------2. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 310 Tahun 2015 tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara. Sebagaimana dimaksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Meyatakan sebagai berikut ;---------------------------------------------Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-------------------------------------------------------a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-------------------------------------------------------------------------------b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengaturan yang bersifat umum ;-----------------------------------------------------------------------c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukam Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----------------------------------------------e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;------------------------------------------f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia ;----------------------------------------------------------------g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum." ;---------------------------------------------Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 huruf b menyatakan ;---------------


b. Yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersitat umum" adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.;--------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum Tentang Waktu Operasional Tempat Usaha Tertentu selama Bulan Ramadhan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap arang. Artinya tidak saja ditujukan kepada Pemilik Warung Internet tetapi semua pelaku usaha tertentu ;----------------------------------------------------------------4. Oleh karena itu, Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 310 Tahun 2015 tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----------------------------------------------------------------------------------III. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negera Berdasarkan uraian di atas yaitu bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing (lihat uraian pada angka I) dan objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (lihat uraian pada angka II), maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilidan memeriksa dalam perkara aquo. Oleh karena itu seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima. (Niet Onvaliejke veerklad) ;--------------------DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat memohon agar apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap termuat kembali dalam jawaban pokok perkara ini ;-------


2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatan ini, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini ;---------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa maksud diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, adalah dalam rangka menciptakan hubungan harmonis antar umat beragama, terutama bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Suci Ramadhan ;4. Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo diterbitkan sebagai tindak lanjut dari rapat Iembaga keagamaan dan ormas Islam untuk menjaga kekhusukan beribadah bagi umat Islam selama bulan Ramadhan ;-----------5. Bahwa tidak benar Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Karena tidak ditemukan satu kalimat pun dalam objek sengketa yang menyatakan bahwa warnet termasuk hiburan umum. (Agar Penggugat baca dan pahami kembali isi Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 310 Tahun 2015 khususnya diktum Kesatu angka 9). Oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan ;----6. Bahwa objek sengketa juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi juncto Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:29 / PER / M.KOMINFO / 12 / 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Infonnatika Nomor: 27 / PER / MKOMINFO / 5 / 2oo7 tentang Pengaman Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet ;------------------------------------------


7. Bahwa Penggugat sangat tidak memahami tentang objek sengketa TUN. Karena dalam gugatan nomor 5 huruf f (hal 7), Penggugat mempersoalkan perbedaan antara objek sengketa dalam perkara aquo dengan Himbauan Nomor: 338 Tahun 2015. Padahal, jika terdapat perbedaan diantaranya, maka tentunya harus merujuk kepada Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo ;---------------------------------------------------------8. Bahwa Penggugat mengada-ada jika objek sengketa bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam gugatan nomor 5 huruf h (hal.8) ;--------------------------------a. Asas Kepastian Hukum Perbedaan antara Himbauan dengan Keputusan bukanlah berakibat tidak adanya kepastian hukum. Karena jelas bahwa yang menjadi rujukan dalam pengaturan jam operasional usaha tertentu adalah ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 310 Tahun 2015 ;-------------------------------------------------------------b. Asas Kepentingan Umum Bahwa Penguggat jelas sangat mengada-ada jika pengaturan jam operasional warnet akan berakibat pada tergangggunya kebutuhan masyarakat dalam mencari infomqasi dan melakukan transaksi elektronik. Transaksi elektronik melalui warnet jelas sangat tidak aman dan beresiko. Selain itu, faktanya warnet lebih banyak digunakan untuk sarana hiburan sebagai tempat bermain game on line dari pada mencari informasi. Bahkan disinyalir beberapa warnet, terkadang juga dijadikan sebagai tempat yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak pantas dan melanggar norma kesusilaan dan jam operasionalnya pun nyaris 24 jam. Hal ini justru sangat meresahkan masyarakat ;-------------c. Asas Profesionalitas


Bahwa tidak benar dengan berlakunya objek sengketa maka Tergugat menunjukan

sikap

tidak

patuh

terhadap

peraturan

perundang-

undangan. Karena faktanya objek sengketa dalam perkara aquo tidak bertentangan

dengan

peraturan

perundang-undangan

manapun.

Bahkan tujuan diterbitkannya untuk melindungi dan memberikan kesempatan beribadah lebih khusuk bagi umat Islam di bulan Ramadhan. Hal ini merupakan kearifan lokal yang seharusnya didukung oleh Penggugat ;------------------------------------------------------------------------d. Asas Bertindak Cermat Bahwa tidak benar Tergugat bertindak tidak cermat. Untuk Penggugat pahami bahwa pengaturan jam operasional Usaha Tertentu selama bulan Ramadhan ini telah dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Bahkan

telah

dimulai

sejak

Tahun

2009.

Artinya

Pemerintah Kota Pekanbaru telah mempertimbangkan seeara cermat dan kajian yang mendalam ;---------------------------------------------------------Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang disampaikan Tergugat, jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah berdasarkan hukum, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Hakim yang terhomat untuk memberikan putusan yang amamya sebagai berikut :---------------------------------DALAM EKSEPSI :  Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;--------------------------------------- Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima ;---------------------------------------DALAM POKOK PERKARA :  Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;------------------------------------------ Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak ;------------------------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;------------------------


Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak menyampaikan Replik dalam perkara ini secara tertulis namun menyampaikan Replik secara lisan. Bahwa Penggugat menolak Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Dalam Pokok Perkara dalam Jawaban Tergugat, dan Penggugat tetap dengan Gugatan Penggugat.;---------Bahwa atas Replik secara lisan dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Duplik secara lisan, bahwa Tergugat tetap dengan Eksepsi dan Jawabannya ;------------------------------------Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy dan bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan asli yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------1.

Bukti P-1

: Foto Copy salinan Akte Notaris Pendirian Assosiasi Pengusaha Warnet Pekanbaru (APWP) Nomor : 16 tanggal 20 Agustus 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-

2.

Bukti P-2

: Foto Copy Surat Walikota Pekanbaru HIMBAUAN Nomor : 338 Tahun 2015 tanggal 7 Juni 2015 (sesuai dengan aslinya) ;--------------------------------------------------

Bahwa

untuk

membuktikan

serta

menguatkan

dalil-dalil

sangkalannya, Tergugat melalui kuasa Hukumnya telah pula mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda : T – 1 adalah sebagai berikut :------------

1.

Bukti T-1

: Foto Copy Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 310 TAHUN 2015 TENTANG PENGATURAN WAKTU


OPERASIONAL TEMPAT USAHA TERTENTU SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1436 H / 2015 M DALAM KOTA PEKANBARU tertanggal 16 Juni 2015

(sesuai

dengan aslinya) ;----------------------------------------------------

Bahwa Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan ini masingmasing tidak menghadirkan saksi ;---------------------------------------------------------Bahwa dalam persidangan ini Penggugat tidak menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis dan menyampaikannya secara lisan Bahwa Penggugat

menolak dalil-dalil

yang

disampaikan

oleh

Tergugat dan

Penggugat tetap pada Gugatan semula.;-------------------------------------------------Tergugat dalam persidangan ini telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2015 yang diserahkan di persidangan tanggal 4 Agustus 2015 ;----------------------------------------------------------------------Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan ;----------------------------------Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan untuk mempersingkat isi putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

maksud

dan

tujuan

gugatan

Penggugat

sebagaimana terurai di atas ;----------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa Surat Keputusan objek sengketa a quo (Vide bukti T.1) yang diterbitkan oleh Tergugat yang dimohonkan pembatalannya atau

tidak sah oleh Penggugat sebagaimana surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2015 yaitu Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 310 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pengaturan Waktu Tempat Operasional Tempat Usaha tertentu selama bulan Suci Ramadhan 1436 H/ 2015 M dalam kota Pekanbaru ;----------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya didalam persidangannya tertanggal 14 Juli 2015, dalam Eksepsi dan Pokok Perkara sebagai berikut ;---------------------------

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan terhadap pokok perkara atau sengketa a quo, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sebagai berikut ;----------------------------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat sebagaimana surat Jawabannya tertanggal 14 Juli 2015, pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Eksepsi Tentang Legal Standing Penggugat :

Bahwa menurut Tergugat, Penggugat Rinaldi S.Sos selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Warnet Pekanbaru (APWP) tidak dapat dikatagorikan sebagai orang atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pasal

53 ayat (1)

Undang Undang Nomor: 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor: 5 Tahu 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara


dikarenakan Penggugat Rinaldi, S,Sos bertindak sebagai Anggota dan Ketua Asosiasi Penguasa Warnet Pekanbaru (APWP) , sebagai Anggota Penggugat Rinaldi S,Sos maka yang berwenang untuk mewakili Asosiasi sebagai pengurus bukan bertindak sebagai Ketua Asosiasi, maka dengan demikian Penggugat Rinalsdi S,Sos tidak mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat dalam perkara a quo ;-------------------------------------------

2. Eksepsi tentang obyek sengketa a quo tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang ;-----------------------------------------

Bahwa Keputusan Walikota Nomor : 310 Tahun 2015 ( vide bukti T.1) tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarena keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan pengaturan yang bersifat umum tentang Waktu Operasional Tempat Usaha tertentu selama bulan Suci Ramadhan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang artinya tidak saja ditujuhkan kepada pemilik warung warnet tetapi semua pelaku usaha tertentu, oleh karena itu obyek sengketa a quo yang didalilkan oleh Penggugat Rinaldi, S,Sos tersebut tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud dalam pasal 1 anggka (9) Undang - Undang Nomor: 51 Tahun 20009, tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , dengan demikian gugatan Penggugat Rinaldi S,Sos tidak dapat diterima ;--------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi secara lisan dalam Repliknya tertanggal 14 Juli 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula demikian juga atas Replik


Penggugat tersebut Tergugat juga secara lisan Dupliknya tetap menolak gugatan Penggugat dan tetap pada Jawabannya seperti semula ;-----------------

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok sengketa a quo senantiasa merujuk pada ketentuan yuridis normatif yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :---

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;---------------------------------------------2. Eksepsi tentang kewenangan Relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan Jawaban atas pokok sengketa, dan Eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;----------------------------------------3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama terhadap Subtansi Eksepsi yang diajukan Tergugat, dan guna mempermudah sistimatika

dalam

menyusun

pertimbangan

hukum

sengketa

a-quo,

Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan akan merujuk berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, namun akan mendasarkan pada alur pertimbangan hukum menjadi satu kesatuan dalam eksepsi yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi Tergugat ;------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 77 ayat (1) tersebut di atas di hubungkan dengan dalil gugatan

dan eksepsi Tergugat, dan setelah


Pengadilan mempelajari subtansi eksepsi a quo Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa a quo guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat paralel dengan Asas dominus litis vide Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan memandang perlu dalam menyikapi terhadap Eksepsi Absolut tersebut Pengadilan akan diputus setelah melewati proses pembuktian dipersidangan ;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;-------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai cukup diberi tanda T-1 dan juga tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;-------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap Eksepsi Tergugat, Eksepsi Kewenangan Absolute mengadili dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

tidak

berwenang mengadili sengekta a quo karena tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang sabagaimana pasal 2 hurup (b) Undang-Undang Nomor :9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang Undang Nomor:5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan Pengaturan yang bersifat umum

sebagaimana

dalil

Eksepsinya,

maka

Pengadilan

akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :--------------------------------------------------


Menimbang, bahwa merujuk ketentuan normatip Pasal 2 hurup (b) Undang-Undang Nomor : 9

Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, yang menyebutkan pasal 2 huruh (b) yaitu ‘” bahwa tidak termasuk dalam

pengertian

Keputusan

Tata

Usaha

Negara

yang

merupakan

Pengaturan yang bersifat umum, dan dimana dalam penjelasaan dalam pasal 2 huruf (b) tersebut juga menyatakan “ yang dimaksud dengan pengaturan yang bersifat umum adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang “ ;------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan sebagai berikut “ pasal 1 angka (9) adalah “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, induvidual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata “ ;------------------------------

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indoharto, S.H dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1990,196), dikatakan bahwa “ Keputusan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam pasal 2 hurup (b) tersebut adalah merupakan Pengaturan yang bersifat umum, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan penetapan tertulis, dimana Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan Penetapan tertulis itu dapat saja berupa suatu norma konkrit, suatu rencana, suatu Perundang-undangan semu dan atau suatu Keputusan bersama. Jadi


pengertian bersifat umum itu tidak harus diartikan secara kumulatif artinya menurut waktu, tempat , setiap orang dan dapat diterapkan beberapa kali terhadap orang atau hal yang masuk rumusan yang bersangkutan ;---------------

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terbitnya obyek sengketa a quo yaitu Keputusan walikota Pekanbaru Nomor : 310 Tahun 2015

pada

tanggal 16 Juni 2015 tentang Pengaturan Waktu Operasional Tempat Usaha tertentu selama bulan Suci Ramadhan 1436 H / 2015 M dalam kota Pekanbaru (Vide bukti T.1) yang semula membatasi jam Operasional Warung Warnet dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan pukul 21.00 wib sampai dengan 24.00 wib dan berubah jam operasional Warung Warnet tersebut menjadi pukul 08.00 wib sampai dengan 17.00 wib berdasarkan himbauan Walikota Pekanbaru Nomor : 338 Tahun 2015 (Vide bukti P.2), sangat lah merugikan pihak Penggugat padahal Warnet bukan lah termasuk dalam katagori hiburan umum sehingga

bertentangan dengan Peraturan

Perundangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) ;------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 yang ditindaklanjuti

bukti P.2,

tersebut oleh Tergugat merupakan dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis

antar

umat

beragama

terutama

bagi

umat

muslim

yang

melaksanakan Ibadah Puasa dibulan Suci Ramadhan yang merupakan tindak lanjut dari hasil rapat lembaga keagamaan dan ormas islam sekota pekanbaru untuk menjaga kekhusukan beribadah bagi umat islam selama bulan Suci Ramadhan dan kerukunan umat beragama untuk menuju Pekanbaru sebagai kota Metropolitan yang madani pada tanggal 09 Juni 2009, dan menurut Tergugat tindakan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku Khususnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 5 Tahun


2002, Tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan serta tidak bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) ;------------------

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas dan dalil dalil yang dikemukan oleh para pihak dan bukti dipersidangan diketemukan fakta hukum bahwa terbitnya obyek sengketa a quo yaitu Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 338 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pengaturan waktu Operasional Tempat Usaha tempat tertentu selama bulan Suci Ramadhan 1436 H /2015 M dalam Kota Pekanbaru terhadap Penggugat semula pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan pukul 21.00 wib sampai dengan 24.00 wib menjadi berubah pukul 08.00 wib sampai dengan 17.00 wib dikarenakan hasil rapat lembaga keagamaan dan Ormas Islam sekota Pekanbaru pada tanggal 09 Juni 2015 dalam rangka untuk menjaga kesucian bulan Suci Ramadhan dan kerukunan umat beragama menuju Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani dan berdasarkan Himbauan Nomor 338 Tahun 2015 oleh Tergugat menurut

Pengadilan tindakan Tergugat

tersebut adalah merupakan Pengaturan bersifat umum dikarenakan tindakan Tergugat tersebut hanya mengatur

Tentang Waktu Operasional Tempat

Usaha terhadap Penggugat selama di dalam bulan Suci Ramadhan 1436 H/ 2015 M yang mana kekuatan hukum berlakunya mengikat setiap orang yang artinya tindakan Tergugat tersebut tidak saja ditujukan kepada Penggugat saja sebagai Pemilik Warung Warnet tetapi juga ditujukan terhadap semua pelaku usaha tertentu yang berada di wilayah hukum Kota Pekanbaru ;--------------------

Menimbang, bahwa dikarenakan tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo (vide bukti T.1), adalah Keputusan yang Pengaturan bersifat umum (regelling) dalam rangka untuk mengatur hubungan yang harmonis


dalam menjaga kesucian di bulan Suci Ramadhan dan terhadap kerukunan umat beragama untuk menuju Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang madani maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut selain bersifat umum (regelling) juga telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Khususnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa sengketa a quo (vide bukti T.1) bersifat umum yang mana Pengaturannya memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan yang kekuatan hukum berlakunya mengikat setiap orang, maka Pengadilan berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat

terhadap

Penggugat adalah merupakan Pengaturannya Bersifat Umum (regelling) dimana Keputusan tersebut tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang yang sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 2 hurup (b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan Tergugat tersebut tidak termasuk dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---------------------------------------------------------------

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

hukum

diatas,

Pengadilan berpendapat menurut hukum bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa a quo (vide bukti T.1) tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang berdasarkan


Ketentuan Pasal 2 hurup (b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,

maka dengan demikian

terhadap Eksepsi Tergugat mengenai hal ini telah terbukti

dan haruslah

dikabulkan ;----------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa

oleh karena eksepsi Tergugat point (2), Eksepsi

tentang obyek sengketa a quo (vide bukti T.1) tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang dikabulkan, maka terhadap Eksepsi Tergugat selebihnya Penggugat tidak perlu di pertimbangkan lagi ;---------------

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, telah diterima maka terhadap

pokok

sengketa

Pengadilan

berpendapat

tidaklah

perlu

dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;--------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima maka merujuk pada Ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9: Tahun 2004 Jo UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a quo haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;--------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan halhal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-


Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009,, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;--------------

`Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan ;-----------------------------------------------------------------------------

MENGADILI

DALAM EKSEPSI



Menerima Eksepsi Tergugat, tentang obyek sengketa a quo tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang - Undang ;--------------------

DALAM POKOK SENGKETA



Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;---------------------------



Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp : 113.500,- ( seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah ) ,--------------------------------------------------------------------------------

Demikian Putusan ini di putus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 oleh Hujja Tulhaq, S.H., MH. sebagai Hakim Tungggal, Putusan mana tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga


Senin tanggal 10 Agustus 2015 oleh Hujja Tulhaq, S.H.,MH sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Mairi. SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;-------------------------------------------------

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

ttd

ttd

M A I R I, S.H.

HUJJA TULHAQ, S.H. M.H.


Perincian Biaya Perkara :

1. Pendataran Gugatan

: Rp.

30.000,-

2. ATK Perkara

: Rp.

50.000,-

3. Panggilan

: Rp.

22.500,-

4. Materai

: Rp

6.000,-

5. Redaksi

: Rp.

5.000,-

__________________________________________ Jumlah

: Rp.

113.500,-

(seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).


PTUN-Pbr

Recommend Documents