PUTUSAN Nomor : 12/G/2012/PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara :-------------MUSTAFA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi; ---------------------------------------------------------------Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada ASEP RUHIAT, S.Ag. SH. MH., HASAN BASRI, S.Ag. SH. MH., BENNO SULVETRA, SH., ARTION, SH. dan FITRI ANDRISON, SH. kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ASEP RUHIAT & Partners, beralamat di Jalan Handayani No. 36 A Lt. II Arengka Atas Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 034/SK-AR/II/2012 tertanggal 21 Februari 2012; -----------Selanjutnya disebut sebagai …………...……..……PENGGUGAT; MELAWAN :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, Berkedudukan
di
Komplek
Perkantoran
Pemerintah
Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau; ----------------------Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----------------------------1. Nama Jabatan
: WIM JEFRIZAL, S.Pd. ------------------------------: Kepala
Bagian
Hukum,
Organisasi
dan
Tatalaksana; -------------------------------------------
PUTUSAN Nomor : 12/G/2012/PTUN-Pbr.
Halaman 1 dari 50 halaman
Alamat
: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi; -------------------------------------
2. Nama Jabatan
: SURIYANTO, SH. MH. -----------------------------: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Dok dan Penyuluhan Hukum; ---------------------------------
Alamat
: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi; -------------------------------------
3. Nama
: MUHARNIS, MS. SH. --------------------------------
Pekerjaan : Pengacara/Advokat; --------------------------------Alamat 4. Nama Jabatan
: Jalan Hang Tuah Nomor 29 Pekanbaru; ------: ROY RIYADI, SH. ------------------------------------: Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan; -------------------------------
Alamat
: Komplek Perkantoran Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan; -------------------------------------------------
5. Nama Jabatan
: JUPIRMAN, S.Pd. -----------------------------------: Sekretaris
Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Kuantan Singingi; ------------------------------------Alamat
: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Teluk Kuantan; ----------------------------------------
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2012; -------------------Selanjutnya disebut sebagai …..…..…...………..TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----------------------------Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 12/PEN/2012/PTUN-Pbr. tertanggal 16 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; ----------------------------------------
Telah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 12/Pen-PP/2012/PTUN-Pbr.
tertanggal 19 Maret 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; ----------Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 12/Pen.HS/2012/PTUN-Pbr
Tanggal 28 Maret 2012 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; -------------------------------------------------------------------------------------Telah membaca Surat Gugatan Penggugat; ---------------------------Telah melihat bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;--------Telah mendengarkan keterangan Saksi-saksi pihak Penggugat;-TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Maret 2012 dengan Register Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-Pbr; ------------------------------------------------------Bahwa yang menjadi obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah : ----------------------------------------------------------------------Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISDIK-UM/071, tertanggal 18 Januari 2012 Tentang Perintah Penugasan Tempat Tugas Baru ; ---------Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah : --------------------------------------------------1.
Bahwa Penggugat (mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan juga Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (Beschikking) yang sangat merugikan kepentingan Penggugat ; ------2.
Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga surat keputusan yang dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : ---------------------------------------------------------------------“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata” ;-----------------------------------------------------
3.
Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, telah merugikan kepentingan Penggugat yang mana Pangkat/Golongan Penggugat yang sebenarnya adalah Penata TK. I (III/d) yang diturunkan satu tingkat menjadi Penata (III/c) dan juga dengan dipindahkannya Penggugat dari guru SMPN 1 Benai Kecamatan Benai ke guru SMPN 1 Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sehingga menghilangkan Insentif dari PT. Duta Palma sebesar Rp. 750.000,- /bulan ditambah beras sebanyak 30 Kg yang selama ini Penggugat terima, sehingga Gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi : -------
“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ; -----------------4.
Bahwa keberadaan obyek sengketa (Surat Perintah Penugasan) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 820/DISDIK-UM/071 tertanggal 18 Januari 2012 tentang Surat Perintah Penugasan yang Penggugat terima pada tanggal 19 Januari 2012 sehingga dengan demikian Gugatan yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara a quo masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : -----------------------------“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; ------------------------------------
5.
Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Guru SMPN 1 Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan terakhir selaku Wakil Kepala SMP Negeri 1 Benai ; -----------------------
6.
Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru SMPN 1 Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jabatan terakhir selaku Wakil Kepala SMPN 1 Benai, Penggugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ---------------
7.
Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 Penggugat telah mendapat Surat Perintah Penugasan dengan Nomor : 820/DISDIK-UM/071 tertanggal 18 Januari 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten
Kuantan
Singingi,
guna
kepentingan
Penempatan Tugas Baru sebagai Guru SMPN 1 Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, yang anehnya setelah Penggugat mencari tempat dimana beradanya SMPN 1 Logas ternyata SMPN 1 Logas tersebut tidak ada (Fiktif) ; ----------------------8.
Bahwa
dasar
Usulan
Penempatan
Tugas
Penggugat
yang
disampaikan oleh Tergugat kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Kepala BKD tertanggal 18 Januari 2011 adalah penuh rekayasa belaka karena Penggugat tidak pernah menulis Surat Permohonan Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil dari Guru SMPN 1 Benai Kecamatan Benai ke guru SMPN 1 Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ; --------------------------------------------------9.
Bahwa dengan adanya surat Permohonan yang mengatasnamakan Penggugat yang diduga dibuat/dilakukan oleh Tergugat, telah melakukan
tindakan
pemalsuan
dokumen
administrasi
yang
merugikan Penggugat ; -----------------------------------------------------------10. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2012 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bapak Bupati Kuantan Singingi terhadap Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISDIK-UM/071 yang dikeluarkan oleh Tergugat yang tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas tersebut
akan
tetapi
Bupati
Kuantan
Singingi
tidak
pernah
memberikan jawaban kepada Penggugat; ----------------------------------11. Bahwa
terhadap
apa
yang
dilakukan
oleh
Tergugat
memindahkan/menempatkan dan menurunkan pangkat Penata TK. I
(III/d) menjadi Penata (III/c) kepada Penggugat tanpa melalui proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku melahirkan kerugian, pemerintah tidak taat aturan dan merupakan beban moril bagi Penggugat, Isteri dan anak-anak adalah tindakan sewenang-wenang kepada Penggugat karena adanya penurunan Pangkat, sementara Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan baik kesalahan ringan kesalahan sedang maupun kesalahan berat ; -------------------------------------------------------------------12. Bahwa Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah dari pangkat terakhir Penggugat sebelumnya tidak pernah diberitahu dan ditegur secara tertulis dari Tergugat sebagaimana Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : ayat (2) a. Teguran Lisan; b. Teguran Tertulis dan c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis ; ---------------------------13. Bahwa Tergugat pada tanggal 18 Januari 2012 tanpa dasar hukum yang jelas telah mengeluarkan Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISDIK-UM/071 tanggal 18 Januari 2012 tentang perintah penugasan terhadap diri Penggugat ; ----------------------------------------14. Bahwa inti dari surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 820/DISDIK-UM/071 tanggal 18 Januari 2012 disamping Penugasan Penggugat dari tempat yang lama ke tempat yang baru kemudian Tergugat menjatuhkan hukuman penurunan Pangkat kepada Penggugat yaitu dari Penata TK. I (III/d) menjadi Penata (III/c) terhitung semenjak dikeluarkannya surat keputusan dimaksud dalam perkara a quo ; ------------------------------------------------
15. Bahwa Penggugat menyakini Penerbitan Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISDIK-UM/071 tanggal 18 Januari 2012 Tentang Surat Perintah Penugasan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan sebagai berikut : -----------------------------------(1) Sebelum
menjatuhkan
hukuman
disiplin,
pejabat
yang
berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangkakan melakukan pelanggaran disiplin itu” ; ------------------------------------------------------------------------------16. Bahwa berkenaan dengan Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh
Tergugat,
terhadap
diri
Penggugat
belumlah
dilakukan
pemeriksaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980, akan tetapi yang dilakukan Tergugat langsung mengeluarkan Surat Perintah Penugasan, disamping itu juga Surat Keputusan a quo juga telah bertentangan dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor : 32/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE99/SJ/2000 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) ; ----------------------------------------------------------------------------17. Bahwa disamping tindakan dan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1980, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor: 32/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-99/SJ/2000, juga bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar Asas Kepastian
Hukum,
Asas
Kecermatan
Formal
dan
Asas
Proporsionalitas, sehingga dengan demikian tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi : -----------------------------------------------------------------------------“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----------------------------------------------a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -------------b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; ----------------18. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISDIKUM/071 tanggal 18 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat, maka beralasan hukum jika Surat sebagaimana yang dijadikan obyek sengketa untuk dinyatakan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ; ----------------------------------------19. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISIDIKUM/071 tanggal 18 Januari 2012 Tentang Surat Perintah Penugasan yang menjadi obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diperintahkan untuk
mencabut Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISDIK-UM/071 tanggal 18 Januari 2012 dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagaimana semula yakni mengembalikan Penggugat ketempat tugas lama sebagai guru SMPN 1 Benai Kecamatan Benai Kabupaten
Kuantan
Singingi
dan
mengembalikan
pangkat
Penggugat semuka yaitu Penata TK. I (III/d), serta memerintahkan Tergugat
untuk
merehabilitasi
dan
memulihkan
nama
baik
Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula ; -------------------------------------------------------------------------------PERMOHONAN
PENANGGUHAN
PELAKSANAAN
SURAT
KEPUTUSAN------------------------------------------------------------------------------20. Bahwa apabila obyek sengketa tetap berlaku, akan menimbulkan kerugian secara financial bagi diri Penggugat, karena berkurangnya pendapatan guna memberi nafkah hidup bagi keluarga Penggugat ;-21. Bahwa mengingat obyek sengketa dalam perkara a quo berlaku mulai tanggal 18 Januari 2012, maka terdapat alasan-alasan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut Surat Keputusan a quo selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap -----------------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : --DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN------------------------------------------------------------------------------Memerintahkan Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi) untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISIDIK-UM/071 tanggal 18 Januari 2012 tentang Surat Perintah Penugasan, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----------------------------------------------DALAM POKOK SENGKETA : -----------------------------------------------------a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --------------------b. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 820/DISIDIK-UM/071 tanggal 18 Januari 2012 tentang Surat Perintah Penugasan; ----------------------c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penugasan; Nomor : 820/DISIDIK-UM/071 tanggal 18 Januari 2012 tentang Surat Perintah Penugasan; --------------------------------------------d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; ---------------------------------------------------------------------------Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama ARTION, S.H. untuk Tergugat
datang
menghadap
Kuasa
Hukumnya
bernama
WIM
JEFRIZAL, S.Pd., SURIYANTO, SH. MH., MUHARNIS, MS. SH. dan JUPIRMAN, S.Pd.;------------------------------------------------------------------------
Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang termuat dalam Jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 26 April 2012, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : ----------------------------------I. DALAM EKSEPSI : ------------------------------------------------------------------1. KOMPETENSI ABSOLUT--------------------------------------------------------Bahwa
dalil
gugatan
Penggugat
angka
2
pada
pokoknya
menyatakan bahwa Surat Keputusan aquo yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga surat keputusan yang dimaksud telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi “Keputusan Tata
Usaha
Negara
adalah
suatu
penetapan
tertulis
yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----------------------------------------------------------Dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa keputusan a quo berupa Surat Perintah Penugasan Nomor: 820/DISDIK-UM/071 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Alwis, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 18 Januari 2012; -----------------------
2. Bahwa keputusan a quo tersebut sifatnya pembantuan yang ditugaskan kepada Penggugat karena dari SMP Negeri 5 Logas yang masih membutuhkan 1 (satu) guru IPS untuk ditempatkan disekolah tersebut; -------------------------------------------------------------3. Bahwa keputusan a quo tersebut sebagai kebijakan yang diambil langkah terlebih dahulu untuk pemenuhan/pemetaan guru yang ada yang diambil oleh Tergugat sebagai Kepala Dinas; --------------4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2012, Drs. H. Alwis, M.Si. keputusan a quo (Surat Perintah Penugasan) an. Mustafa (Penggugat) yang dibuat Tergugat ditembuskan ke Bupati Kuantan Singingi cq. Kepala BKD Kuantan Singingi sebagai pejabat atasan Tergugat untuk dimintakan persetujuan sehingga nantinya Surat Keputusan aquo ini terhadap perpindahan Penggugat bersifat definitive apabila nantinya disetujui Bupati
Kuantan
Singingi
sebagai
Pejabat
Pembina
Kepegawaian di daerah; ----------------------------------------------------5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan
dan
Pemberhentian
mengatakan
“Pejabat
Pembina
Pegawai
Negeri
Kepegawaian
Sipil Daerah
Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota bukan Kepala Dinas dalam perkara aquo ini adalah Kepala Dinas Pendidikan; -----------6. Bahwa berdasarkan Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor : 05/X/PB/2011, Nomor :
SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor : 48 Tahun 2011, Nomor : 158/PMK.01/2011, Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK pada Bab III Kewenangan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota Pasal 4 ayat (1) Bupati/Walikota
bertanggung
jawab
dan
wajib
melakukan
penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan disatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang berlebihan dan kekurangan guru PNS; --------------------------------------------------7. Bahwa keputusan aquo ini belum menimbulkan akibat hukum yang ada karena gaji Penggugat masih ditempat/sekolah yang masih definitive yaitu SMP Negeri 1 Benai dengan golongan dan pangkat yang sama; -----------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat di atas, obyek
perkara aquo ini berupa Surat Perintah Penugasan
Nomor : 820/DISDIK-UM/071 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Alwis, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 18 Januari 2012
bukanlah Keputusan Tata
Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 butir angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 karena sifatnya belum final, masih memerlukan persetujuan atau tindakan lebih lanjut dari Badan atau pejabat Tata Usaha Negara lainnya, serta belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena haknya tetap melekat di tempat Penggugat dinas sebelumnya, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Tergugat
untuk memohon
kiranya Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan Gugatan Penggugat ditolak.; ---------------------------------------------------------------2. GUGATAN PREMATUR; --------------------------------------------------------1. Bahwa Dalil-dalil dalam gugatan Penggugat menyatakan yang menjadi obyek perkara adalah Surat Perintah Penugasan Nomor: 820/DISDIK-UM/071, tertanggal 18 Januari 2012 Tentang Perintah Penugasan Tempat Tugas Baru; -------------------------------------------2. Bahwa dengan objek perkara seperti tersebut di atas, maka Tergugat dapat menyampaikan bahwa gugatan Penggugat ini belum saatnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain gugatan ini masih sangat premature. Hal ini Tergugat sampaikan dengan alasan-alasan sebagai berikut : ------ Bahwa yang berwenang dalam pemindahan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil baik menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003, Tentang Wewenang
Pengangkatan,
Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Bupati/Walikota sebagai kepala Daerah bukan Kepala Dinas Pendidikan. Demikian juga UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan kewenangan Kepala Daerah dalam melakukan pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam ruang lingkup kekuasaannya; ------ Bahwa jika demikian halnya objek perkara yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah bentuk dari Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang besifat final, karena Tergugat bukan pihak yang berwenang dalam pemindahan dan penempatan pegawai negeri sipil akan tetapi kewenangan itu ada pada Bupati sebagai Kepala Daerah. Dengan kata lain objek perkara
yang dikeluarkan Tergugat masih memerlukan persetujuan dari Bupati sebagai Kepala Daerah; ------------------------------------------3. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR) ------------------ANTARA POSITA DAN PETITUM TIDAK BERSESUAIAN---------1. Bahwa
dalil
gugatannya
gugatan terhadap
Penggugat keputusan
angka aquo
3 telah
mendalilkan merugikan
Penggugat yang mana pangkat/golongan Penggugat yang sebenarnya adalah Penata TK. I (III/d) yang diturunkan satu tingkat menjadi
Penata (III/c) dan juga dipindahkannya
Penggugat dari guru SMPN 1 Benai Kecamatan Benai keguru SMPN 1 Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sehingga menghilangkan intensif dari PT. Duta Palma sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan ditambah beras sebanyak 30 (tiga puluh) kg yang selama ini Penggugat terima, sehingga gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan
tertulis
kepada
pengadilan
yang
berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.; -------------------------------------------------------------------Dalil tersebut kabur dengan alasan tidak adanya petitum dalam gugatan Penggugat yang menyangkut kerugian yang diterima oleh Penggugat; -------------------------------------------------
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 19 yang mengatakan keputusan aquo dinyatakan batal atau tidak sah, maka sangat beralasan hukum jika diperintahkan untuk mencabut keputusan aquo dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagaimana semula yakni mengembalikan Penggugat ketempat tugas lama sebagai guru SMP 1 Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dan mengembalikan pangkat Penggugat semula yaitu Peñata TK. I (III/d), serta memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula; Dalil tersebut kabur karena dengan alasan tidak adanya petitum
dalam
gugatan
Penggugat
yang
menyangkut
Rehabilitasi; -------------------------------------------------------------------3. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya terhadap keputusan aquo
sebagai
bentuk
hukuman
disiplin
yang
diterima
Penggugat sehingga Penggugat dalam positanya angka 12 mendalilkan
dalam
gugatannya
Keputusan
aquo
ini
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut hukuman disiplin yaitu Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : ayat (2) a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis; angka 14 Bahwa keputusan aquo ke tempat yang lama ketempat yang baru menjatuhkan hukuman penurunan pangkat kepada Penggugat dari Penata TK. I (III/d) menjadi Penata (III/c) terhitung sejak
keputusan aquo terbit; angka 15 dalil Penggugat mengatakan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatakan (1) sebelum menjatuhkan hukuman Disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa
lebih
dahulu
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
bersangkutan melakukan peraturan displin tersebut; dan angka 16 posita gugatannya keputusan aquo bertentangan dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor : 32/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Siplil dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-99/SJ/2000 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN); Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut kabur karena obyek perkara aquo ialah Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISDIK-UM/071 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Alwis, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 18 Januari 2012 bukan mengenai Surat Keputusan Penjatuhan hukuman disiplin, karena tidaklah benar kalau Penggugat dijatuhi hukumuan karena hak Penggugat masih menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan pangkat Penata TK. I (III/d), sedangkan Keputusan aquo ini belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan juga belum memiliki dampak hukum bagi Penggugat, oleh karena petitum gugatan Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kuantan Singingi Nommor : 820/DISIDIK-UM/071 tanggal 18 Januari 2012 Tentang Surat Perintah Penugasan berlainan dengan positaya (kabur), seharusnya dalam petitum Penggugat
mengenai
Surat
Keputusan
Penjatuhan
Hukuman Disiplin; ----------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat di atas, gugatan Penggugat antara posita dan petitumnya tidak bersesuaian sehingga telah kabur maka secara yuridis cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----------------------------II. DALAM POKOK PERKARA-------------------------------------------------------Terlebih dahulu
Tergugat
menyatakan
dalil-dalil
yang
diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.; ---------------------------------------------Dalil gugatan Pengguat pada pokoknya adalah bahwa : -------1. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yag berlaku yaitu : --------------------------------------------------------------------------------a. Pasal 6
ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan
Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : ayat (2) a. Teguran Lisan; b. Teguran Tertulis; c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis; --------------------------------------------------------------------------b. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakanan (1) sebelum menjatuhi hukuman disiplin, pejabat
yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu pegawai negeri sipill yang disangkakan melakukan peraturan disiplin tersebut; ---------------------------------------------------------------c. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor : 32/SE/1980
tanggal 30 Oktober 1980 Tentang Pengaturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE99/SJ/2000 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN); -----------------------------------------------------------------------2. Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu : --------------------------------------------------------------------------------a. Azas Kepastian Hukum; ----------------------------------------------------d. Azas Kecermatan Formal; --------------------------------------------------e. Azas Propesionalitas; -------------------------------------------------------3. Bahwa dalil Penggugat angka 7 mengatakan bahwa setelah mendapat surat perintah penugasan, Penggugat mencari tempat dimana beradanya SMPN 1 Logas ternyata SMPN
1 Logas
tersebut tidak ada (fiktif); -------------------------------------------------------4. Bahwa dalil Penggugat angka 8 mengatakan usulan penempatan tugas Penggugat yang disampaikan oleh Tergugat kepada Bupati Kuantan Singingi cq Kepala BKD tertanggal 18 Januari 2011 adalah penuh rekayasa belaka karena Penggugat tidak pernah menulis surat permohonan pindah tugas PNS dari guru SMPN 1 Benai Kecamatan Benai ke Guru SMPN 1 Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi; --------------------------------------
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 mengatakan Tergugat telah melakukan tindakan pemalsuan dokumen administrasi yang merugikan Penggugat; ---------------------------------------------------------6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 mengatakan Pengguga pada tanggal 23 Januari 2010 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada
Bapak Bupati Kuantan Singingi terhadap
keputusan aquo ini yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa alasan dasar hukum yang jelas akan tetapi Bupati Kuantan Singingi tidak pernah memberikan jawaban kepada Penggugat; ----------------------7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 mengatakan apa yang dilakukan
oleh
Tergugat
memindahkan/menempatkan
dan
menurunkan pangkat dari Penata TK I (III/d) menjadi Penata (III/c) tanpa proses peraturan perundang-undangan sehingga melahirkan kerugian bagi Penggugat, istri dan anak-anaknya; ----------------------Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atas hukum. Oleh karena itu Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, dengan alasan : ---------------------------------------------A. Keputusan aquo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; -----------------------------------------------------------1. Bahwa Keputusan aquo bukanlah merupakan bentuk hukuman disiplin yang diterbitkan oleh Tergugat melainkan Surat Perintah Penugasan Nomor ditandatangani
oleh
:
820/DISDIK-UM/071 yang dibuat dan Drs.Alwis,
M.Si.
selaku
Kepala
Dinas
Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 18 Januari 2012 (T-1); --------------------------------------------------------------------------
2. Oleh karena Keputusan a quo bukan merupakan bentuk hukuman disiplin yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga tidak ada relevansinya
aturan
perundang-undangan
yang
dilanggar
Tergugat seperti dalam gugatan Penggugat yaitu : --------------------a. Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis; -------------------b. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan (1) sebelum menjatuhi hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu pegawai negeri sipil yang disangkakan melakukan peraturan disiplin tersebut; -------------------------------------------------------------c. Surat Edaran Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Nomor: 32/SE/1980
tanggal 30 Oktober 1980 Tentang Pengaturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-99/SJ/2000 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan
Pemberian
Tunjangan
Khusus
Pembinaan
Keuangan Negara (TKPKN); ---------------------------------------------3. Bahwa Keputusan a quo tersebut belum bersifat final karena belum definitive masih meminta persetujuan Bupati selaku pejabat Pembina kepegawaian melalui BKD sesuai dengan Pasal 1 Butir 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil mengatakan “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota bukan Kepala Dinas Pendidikan; --------------------------------------------------------------4. Bahwa Tergugat mengakui ada salah pengetikan terhadap keputusan aquo tersebut yaitu sekolah SMPN 1 Logas seharunya SMPN 5 Logas dan terhadap pangkat Penggugat dari Penata TK I (III/d) menjadi Penata (III/c) akan tetapi Penggugat sejak keputusan a quo dikeluarkan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Penggugat masih menerima gaji dengan pangkat dan golongan yang sama yaitu Penata TK I (III/d); ---------5. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa tidak pernah menulis surat permohonan pindah tugas PNS dari guru SMPN 1 Benai Kecamatan Benai ke guru SMPN 1 Logas Kecamatan Singingi
Kabupaten
Kuantan
Singingi
dan
Penggugat
menganggap Tergugat telah memalsukan dokumen administrasi tidaklah pantas karena pemalsuan dokumen tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah membuatnya; -------------------------6. Bahwa Keputusan a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -------------------------------a. Bahwa secara substansial Tergugat mempunyai kewenangan menfasilitasi/memproses pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru sesusi dengan Bab III Mekanisme Pelaksanaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Dan
Refomasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan
dan
Menteri
Agama
Nomor
:
05/X/PB/2011,
Nomor
:
SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor : 48 Tahun 2011, Nomor : 158/PMK.01/2011, Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan
Pemerataan
Guru
Pegawai
Negeri
Sipil
TK/TKLB,
SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK; ------------------b. Bahwa secara procedural walaupun keputusan aquo ini belum bersifat
definitive/final
melainkan
masih
memerlukan
persetujuan pembentukannya akan tetapi keputusan aquo ini telah sesuai dengan laporan bulanan sekolah SMPN 5 Logas yang membuat laporan bulanan telah ada kekurangan guru IPS di SMPN 5 Logas;------------------------------------------------------------7. Bahwa Keputusan a quo tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik : ------------------------------------------a. Bahwa Keputusan a quo tersebut dibuat secara cermat dan procedural tepat penggunaan sesuai dengan laporan bulanan sekolah SMPN 5 Logas yang membuat laporan bulanan telah ada kekurangan guru IPS di SMPN 5 Logas; -------------------------b. Bahwa dasar penerbitan keputusan a quo wajar karena untuk meningkatan
program
pendidikan
bagi
anak-anak
yang
kekurangan guru di wilayah Tergugat sebagai kepala satuan pendidikan khusunya di wilayah Kecamatan Logas; ----------------III. DALAM PENUNDAAN-------------------------------------------------------------Bahwa dalil Penggugat angka 20 yang mengatakan keputusan aquo menimbulkan kerugian secara financial bagi diri Penggugat karena kurangnya pendapatan guna memberi nafkah hidup bagi keluarga Penggugat dan Penggugat angka 21 untuk memohon penundaan
keputusan a quo sangat tidak berdasarkan dengan hukum karena berdasarkan Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51` Tahun 20009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada kepentingan yang sangat mendesak dari Penggugat sehingga sesuai asas presumptio iustae causa yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan badan/pejabat tata usaha Negara dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan, kecuali ada keputusan lain yang menyatakan batal atau tidak sah, atau ada putusan
pengadilan
yang
berkekuatan
hukum
tetap
yang
membatalkan atau menyatakan tidak sah; -----------------------------------Berdasrkan dalil-dalil yang Tergugat utarakan di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berkenan : -------------------------------------------------------------------MEMUTUS DALAM EKSEPSI------------------------------------------------------------------------1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; ------------------------------2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ---------------------3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; --------------------------DALAM PENUNADAAN---------------------------------------------------------------- Menolak permohonan penundaan Penggugat terhadap Surat Perintah Penugasan
Nomor
:
820/DISDIK-UM/071
yang
dibuat
dan
ditandatangani oleh Drs. Alwis, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 18 Januari 2012; -------------DALAM POKOK PERKARA----------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya; --------------------------------
2. Menyatakan Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISDIK-UM/071 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Alwis, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 18 Januari 2012 adalah sah menurut hukum; ------------------------------------3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; --------------------------Bahwa
untuk
membuktikan
serta
menguatkan
dalil-dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-2, P-6, P-9 dan P-10, adalah sebagai berikut :----------------------1. Bukti P – 1 : Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan
Olah Raga Kabupaten Kuantan
Singingi Nomor : KPTS/2010/423.7/IV/2002, Tentang Pengangkatan
Wakil
Kepala
SLTP,
SMU/SMK
Dalam Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 15 Juli 2002 (sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------2. Bukti P-2
: Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.823/BKD-02/93
Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MUSTAFA tanggal 15 Mei 2009 (foto copy dari foto copy); ------------------------------------------------------------3. Bukti P-3
: Foto Copy Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Benai Kecamatan Benai Kabupaten
Kuantan
Singingi
KPTS/SMPN1/821.2/XII/2011,
Nomor
:
Tentang
Pengangkatan Wakil Kepala SMP Negeri 1 Benai, tanggal 28 Desember 2011 (sesuai dengan aslinya) ; 4. Bukti P-4
: Foto Copy Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISDIK-UM/071, tertanggal 18 Januari 2012 Tentang Perintah Penugasan Tempat Tugas Baru a.n. MUSTAFA NIP. : 131095898 (sesuai dengan aslinya) ; ---------------------------------------------------------
5. Bukti P-5
: Foto Copy Dinas Pendidikan Pemerintah Kab. Kuansing kepada Bupati Kuantan Singingi Nomor : 820/DISDIK-UM/072 Perihal Usulan Penempatan Tugas An. MUSTAFA NIP. 131095898 tanggal 18 Januari 2011 (sesuai dengan aslinya) ; ------------------
6. Bukti P-6
: Foto Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS an Drs. MUSTAPA ARIF NIP. 131095898 bulan Januari s/d Desember 2009 (foto copy dari foto copy); -------------------------------------------------------------
7. Bukti P-7
: Foto Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS an MUSTAFA NIP. 131095898 bulan Januari s/d Desember 2010 (sesuai dengan aslinya) ; ---------
8. Bukti P-8
: Foto Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS an MUSTAFA NIP. 195805011981111001 bulan Januari s/d Desember 2011 (sesuai dengan aslinya) ; ---------------------------------------------------------
9. Bukti P-9
: Foto Copy Pengajuan Keberatan kepada Bupati Kuantan Singingi tanggal 23 Januari 2012 (foto copy dari foto copy); --------------------------------------------------
10. Bukti P-10
: Foto Copy Surat Kementerian Dalam Negeri RI kepada
Bupati
Kuantan
Singingi
Nomor
X.350/04/IRSUS/IJ tanggal 10 Januari 2012 perihal Hasil Pemeriksaan Khusus di Kabupaten Kuantan Singingi (foto copy dari foto copy); -----------------------Bahwa
untuk membuktikan
serta menguatkan dalil-dalil
sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 6 serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti T-3, T-4, T-5 dan T-6, adalah sebagai berikut : --------------------------1.
Bukti T – 1
: Foto Copy Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISDIK-UM/071, tertanggal 18 Januari 2012 Tentang Perintah Penugasan Tempat Tugas Baru a.n. MUSTAFA NIP. : 131095898 (sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------------------------------
2.
Bukti T – 2
: Foto Copy Dinas Pendidikan Pemerintah Kab. Kuansing kepada Bupati Kuantan Singingi Nomor : 820/DISDIK-UM/072 Perihal Usulan Penempatan Tugas An. MUSTAFA NIP. 131095898 tanggal 18 Januari 2011 (sesuai dengan aslinya) ; -----------------
3.
Bukti T – 3
: Foto Copy Laporan Bulanan SMP N 5 Singingi tanggal 6 Januari 2012 (foto copy dari foto copy); ---
4.
Bukti T – 4
: Foto Copy Daftar Pembayaran Gaji SMP N 1 Benai Kab. Kuantan Singingi bulan Januari 2012 (foto copy dari foto copy); -----------------------------------------
5.
Bukti T – 5
: Foto Copy Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (tidak dengan aslinya) ; ---------6.
Bukti T – 6
: Foto Copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (tidak dengan aslinya) ; -------------------------------
Bahwa
selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak
Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu : ------------1. JUNAIDI YAKUB, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah adalah sebagai berikut : --------------------------------------- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru SMA N 1; ---------------------------- Bahwa Saksi tahu Penggugat dimutasikan dan sekolahnya tidak ada; ----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Penggugat dimutasi dari SMP N 1 Benai ke SMP N 1 Logas; -------------------------------------------------------------------------------- Bahwa setelah dicari SMP N 1 Logas tidak ada yang ada SMP N 5 Logas; -------------------------------------------------------------------------------- Bahwa obyek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kuantan Singingi; ----------------------------------------------------------------- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pindah tugas; -------------------------------------------------------------------------------- Bahwa tidak ada dasar Penggugat diturunkan pangkatnya baik lisan, maupun tertulis tetapi tidak tahu dari pangkat apa ke apa; ---- Bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan, namun sampai sekarang tidak ada tanggapan; -----------------------------------------------
- Bahwa mutasi ini ada kaitannya dengan pemilukada yang sebelumnya; ------------------------------------------------------------------------ Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak ada kegiatan karena sakit;- Bahwa Penggugat masih menerima gaji di tempat yang lama; ------- Bahwa Penggugat mengajar mata pelajaran IPS; ------------------------ Bahwa jabatan Penggugat di SMP lama adalah Wakil Kepala Sekolah; ----------------------------------------------------------------------------2. SYAPRIADI, S.PD. yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah adalah sebagai berikut : --------------------------------------- Bahwa Saksi tahu Penggugat dimutasi ke sekolah yang tidak ada di logas; ----------------------------------------------------------------------------- Bahwa pernah ada hearing dengan DPRD karena masalah mutasi tersebut; ----------------------------------------------------------------------------- Bahwa respon dari Kepala Dinas karena ada salah ketik; ------------- Bahwa menurut informasi Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pindah; ------------------------------------------------------------- Bahwa Penggugat dipindahkan dari SMP N 1 Benai ke SMPN 1 Logas; -------------------------------------------------------------------------------- Bahwa setelah dicari SMP N 1 Logas tidak ada, yang ada SMP N 5 Logas; -------------------------------------------------------------------------------- Bahwa ada penurunan pangkat maka akan berpengaruh kepada gaji; ----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris di forum guru-guru; ------------------- Bahwa forum guru pernah dialog dengan DPRD tetapi tidak ada penyelesaiannya; ----------------------------------------------------------------Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu; --------------------------------------
Bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan
tanggal
19
Juli
2012,
sedangkan
Tergugat
tidak
menyerahkan kesimpulannya ; -------------------------------------------------------Bahwa
untuk menyingkat uraian dalam putusan ini segala
sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara
Persidangan
dan merupakan
bagian tak terpisahkan dalam
berkas perkara ini;------------------------------------------------------------------------Bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;--------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dalam duduknya sengketa di atas;-------------------------------Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 26 April 2012 melalui kuasanya, ternyata dari jawaban tersebut memuat beberapa eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut ;--------------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi ;--------------------------------------------------------------------------Eksepsi Ke-1 (satu) : Tentang Kompetensi Absolut,yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.;-----------------------------------------------------------------
Bahwa pada tanggal 18 Januari 2012, Drs. H. Alwis, M.Si. keputusan a quo (Surat Perintah Penugasan) an. Mustafa (Penggugat) yang dibuat Tergugat ditembuskan ke Bupati Kuantan Singingi cq. Kepala
BKD Kuantan Singingi sebagai pejabat atasan Tergugat
untuk
dimintakan persetujuan sehingga nantinya Surat Keputusan a quo ini terhadap perpindahan Penggugat bersifat definitive apabila nantinya disetujui Bupati Kuantan Singingi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah; --------------------------------------------
Bahwa keputusan a quo ini belum menimbulkan akibat hukum yang ada karena gaji Penggugat masih ditempat/sekolah yang masih definitive yaitu SMP Negeri 1 Benai dengan golongan dan pangkat yang sama; ----------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat di atas, obyek perkara a quo ini berupa Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISDIK-UM/071 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Alwis, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 18 Januari 2012 bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 butir angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena sifatnya belum final, masih memerlukan persetujuan atau tindakan lebih lanjut dari Badan atau pejabat Tata Usaha Negara lainnya, serta belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena haknya tetap melekat di tempat Penggugat dinas sebelumnya.;---------------------------------------------------
Eksepsi ke-2 (dua) Tentang Gugatan Prematur yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.;-----------------------------------------------------------------
Bahwa dengan objek perkara seperti tersebut diatas, maka Tergugat dapat menyampaikan bahwa gugatan Penggugat ini belum saatnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain gugatan ini masih sangat premature.;------------------------------------------
-
Bahwa yang berwenang dalam pemindahan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil baik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003, Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah, bukan Kepala Dinas Pendidikan. Demikian juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan kewenangan Kepala Daerah dalam melakukan Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam ruang lingkup kekuasaannya ;--------------
-
Bahwa objek perkara yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah bentuk dari Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Final, karena Tergugat bukan pihak yang berwenang dalam Pemindahan dan penempatan sebagai Pegawai Negeri Sipil akan tetapi kewenangan itu ada pada Bupati sebagai Kepala Daerah, dengan kata lain objek perkara yang dikeluarkan Tergugat masih memerlukan persetujuan dari Bupati sebagai Kepala Daerah.;----------
Eksepsi ke-3 (tiga) Tentang Gugatan Obscur Libel (gugatan Kabur) antara Posita dan Petitum, yang pada pokoknya mendalilkan adalah sebagai berikut;----------------------------------------------------------------------------
Bahwa tidak adanya petitum dalam gugatan Penggugat yang menyangkut kerugian yang diterima oleh Penggugat ;---------------------
-
Bahwa tidak adanya petitum dalam gugatan Penggugat yang menyangkut Rehabilitasi ;----------------------------------------------------------
-
Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut kabur karena obyek perkara a quo ialah Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISDIK-UM/071 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Alwis, M.Si. selaku Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 18 Januari 2012 bukan mengenai Surat Keputusan Penjatuhan hukuman disiplin, karena tidaklah benar kalau Penggugat dijatuhi hukumuan karena hak Penggugat masih menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan pangkat Penata TK. I (III/d), sedangkan Keputusan a quo ini belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan juga belum memiliki dampak hukum bagi Penggugat, oleh karena petitum gugatan Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nommor : 820/DISIDIK-UM/071 tanggal 18 Januari 2012 Tentang Surat Perintah Penugasan berlainan dengan positanya (kabur), seharusnya dalam petitum Penggugat mengenai Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; -------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi ke-1 (satu) dan eksepsi ke-2 (dua) substansinya adalah sama, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus kedua Eksepsi tersebut;------------------------Menimbang, bahwa mencermati dalil Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud bersifat Final disini artinya, bahwa akibat hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan tertulis itu harus sudah menimbulkan akibat hukum yang definitif, yang ditentukan posisi hukum dari satu subjek atau objek hukum dan hanya pada saat itulah dikatakan bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut secara final, Oleh karena itu bahwa dalam sengketa in litis bahwa Pejabat Tata Usaha Negara telah
mengeluarkan Penetapan tertulis berupa Surat Perintah Tugas yang ditujukan kepada Penggugat telah menimbulkan akibat hukum yang definitif karena saat ini Penggugat tidak lagi bertugas sebagai guru SMPN I Benai Kecamatan Benai akibat dikeluarkannya Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sehingga telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada dan telah melahirkan hubungan hukum yang baru dimana saat Penggugat ditugaskan ditempat baru yaitu di SMPN I Logas sesuai dengan surat perintah penugasan yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka dengan demikian telah menghapus hubungan hukum yang ada yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebelumnya dan menetapkan suatu status baru bagi Penggugat yaitu sebagai guru SMPN 1 Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan surat penetapan yang dibuat oleh Tergugat dan Perintah Penugasan tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan itikad baik mencari sekolah yang dimaksud dalam Surat Perintah Penugasan tersebut dan saat ini Penggugat tidak lagi bertugas di SMPN I Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sehingga akibat dikeluarkannya objek sengketa in casu telah final, telah menetapkan suatu status baru bagi Penggugat ;--------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
memperhatikan
pengertian
tentang
Kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tertuang dalam ketentuan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 54 angka (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu :-----------------Pasal 47 : Pengadilan
bertugas dan
berwenang
memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
Pasal 50
:
Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang
memeriksa,
menyelesaikan
memutus
dan
sengketa Tata Usaha Negara
ditingkat pertama.;-------------------------------------------Pasal 54 angka (1) : Gugatan
Sengketa Tata Usaha Negara diajukan
kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.;---Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan– ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dihubungkan dengan objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat dan benar sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk itu maka dalil-dalil eksepsi ke-1 (satu) dan eksepsi ke-2 (dua), yang telah dipertimbangkan bersama-sama patut untuk ditolak ;------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ke-1 (satu) tentang Kewenangan Absolut dan eksepsi ke-2 (dua) tentang Gugatan Premature ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-3 (tiga) Tentang Gugatan Obscur Libel (gugatan Kabur) ;------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-3 (tiga) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi dari eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat
telah memasuki pokok perkara, untuk itu maka harus
dipertimbangkan bersama-sama dalam Pokok Perkara a quo, oleh karenanya Eksepsi ke-3 tersebut harus dinyatakan ditolak ;-------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara ; ---------------------------------DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk sengketa di atas; ------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo yang dimohonkan pembatalannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISDUK-UM/071 tertanggal 18 Januari 2012, tentang Perintah Penugasan Tempat Tugas Baru. (vide bukti P-4 dan bukti T-1)) ; --------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
Penggugat
di
dalam
gugatannya
mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------- Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, telah merugikan kepentingan Penggugat yang mana Pangkat/Golongan Penggugat yang sebenarnya adalah Penata TK. I (III/d) yang diturunkan satu tingkat menjadi Penata (III/c) dan juga dengan dipindahkannya Penggugat dari guru SMPN 1 Benai Kecamatan Benai ke guru SMPN 1 Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sehingga menghilangkan Insentif dari PT. Duta Palma sebesar Rp. 750.000,- /bulan ditambah beras sebanyak 30 Kg yang selama ini Penggugat terima, sehingga Gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 Penggugat telah mendapat Surat Perintah Penugasan dengan Nomor : 820/DISDIK-UM/071 tertanggal 18 Januari 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi, guna kepentingan Penempatan Tugas Baru sebagai Guru SMPN 1 Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, yang anehnya setelah Penggugat mencari tempat dimana beradanya SMPN 1 Logas ternyata SMPN 1 Logas tersebut tidak ada (Fiktif) ; ---------------------------------------------------------------------- Bahwa
dasar
Usulan
Penempatan
Tugas
Penggugat
yang
disampaikan oleh Tergugat kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Kepala BKD tertanggal 18 Januari 2012 adalah penuh rekayasa belaka karena Penggugat tidak pernah menulis Surat Permohonan Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil dari Guru SMPN 1 Benai Kecamatan Benai ke guru SMPN 1 Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.;------------------------------------------------------ Bahwa Penggugat menyakini Penerbitan Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISDIK-UM/071 tanggal 18 Januari 2012 Tentang Surat Perintah Penugasan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan sebagai berikut : -------------------------------------(1). Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai
Negeri
Sipil
yang
disangkakan
melakukan
pelanggaran disiplin itu” ; ---------------------------------------------
- Bahwa disamping tindakan dan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor : 32/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 dan Surat Edaran
Sekretaris
Jenderal
Departemen
Keuangan
Republik
Indonesia Nomor : SE-99/SJ/2000, juga bertentangan dengan AzasAzas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar Azas Kepastian
Hukum,
Azas
Kecermatan
Formal
dan
Azas
Proporsionalitas, sehingga dengan demikian tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi : -------------------------------------------------------------------------------“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : ----------------------------------------------a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----------b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; --------------Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;--------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa keputusan a quo bukanlah merupakan bentuk hukuman disiplin yang diterbitkan oleh Tergugat, melainkan Surat Perintah Penugasan
Nomor
:
820/DISDIK-UM/071,
yang
dibuat
dan
ditandatangani oleh Drs. Alwis M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 18 Januari 2012 ;------------
- Bahwa
Tergugat
mengakui
ada
salah
pengetikan
terhadap
keputusan a quo tersebut yaitu sekolah SMPN 1 Logas seharusnya SMPN 5 Logas dan terhadap pangkat Penggugat dari Penata TK I (III/d) menjadi Penata (III/c) akan tetapi Penggugat sejak keputusan a quo dikeluarkan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Penggugat masih menerima gaji dengan pangkat dan golongan yang sama yaitu Penata TK I (III/d); ------------------------------- Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa tidak pernah menulis surat permohonan pindah tugas PNS dari guru SMPN 1 Benai Kecamatan Benai ke guru SMPN 1 Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan Penggugat menganggap Tergugat telah memalsukan dokumen administrasi tidaklah pantas karena pemalsuan dokumen tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah membuatnya; --------------------------------------------------------------- Bahwa Keputusan a quo telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu : --------------------------------------------------a. Bahwa secara substansial Tergugat mempunyai kewenangan menfasilitasi/memproses pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru sesuai dengan Bab III Mekanisme Pelaksanaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refomasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor : 05/X/PB/2011, Nomor : SPB/03/M.PANRB/10/2011, Nomor : 48 Tahun 2011, Nomor : 158/PMK.01/2011, Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru
Pegawai
Negeri
Sipil
TK/TKLB,
SD/SDLB,
SMP/SMPLB,
SMA/SMALB dan SMK; -------------------------------------------------------b. Bahwa secara prosedural walaupun keputusan a quo ini belum bersifat definitive/final melainkan masih memerlukan persetujuan pembentukannya akan tetapi keputusan a quo ini telah sesuai dengan laporan bulanan sekolah SMPN 5 Logas yang membuat laporan bulanan telah ada kekurangan guru IPS di SMPN 5 Logas;------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Keputusan a quo tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik : ----------------------------------------------a. Bahwa Keputusan a quo tersebut dibuat secara cermat dan prosedural tepat penggunaan sesuai dengan laporan bulanan sekolah SMPN 5 Logas yang membuat laporan bulanan telah ada kekurangan guru IPS di SMPN 5 Logas; ---------------------------------b. Bahwa dasar penerbitan keputusan a quo wajar karena untuk meningkatkan
program
pendidikan
bagi
anak-anak
yang
kekurangan guru di wilayah Tergugat sebagai kepala satuan pendidikan khusunya di wilayah Kecamatan Logas; ------------------Menimbang,
bahwa
untuk
menguatkan
dalil
gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 ; ----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalildalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan a quo ; ------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan Jawaban dari Tergugat serta bukti-bukti surat kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -------------------------1. Bahwa
apakah
benar
Penggugat
telah
mengajukan
Surat
Permohonan pindah tugas Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 18 Januari 2012 An. MUSTAFA NIP. 131095898 dari Guru SMPN I Benai Kecamatan Benai ke Guru SMPN I Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ;---------------------------------------------------2. Bahwa apakah benar terjadi salah pengetikan terhadap surat keputusan a quo tentang penurunan Pangkat dari Penata TK.I (III/d), Turun satu tingakat menjadi Penata (III/c) bukan merupakan bentuk hukuman disiplin, dan penempatan tugas baru sebagai Guru SMPN I Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Singingi adalah SMPN yang fiktif;-------------------------------------------------------------------------------------3. Apakah benar penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;--------------------------------Menimbang, bahwa Terhadap Point Nomor 1, apakah benar Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan pindah tugas. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :------------------------------Menimbang, bahwa salah satu sumber
masalah dalam
Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah mengenai Nomenklatur /Dasar dari Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang adanya Surat Permohonan pindah tugas Pegawai Negeri Sipil yang tidak diakui kebenarannya oleh Penggugat (vide bukti P4, bukti P-5 dan bukti T-1);------------------------------
Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil kedua belah pihak, dan sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 28 Juni 2012, Majelis Hakim dalam persidangan telah membebankan kepada Tergugat untuk membawa bukti surat Permohonan Pindah Tugas An. Mustafa sebagaimana dasar terbitnya Surat Pindah Tugas Penggugat dari SMPN 1 Benai kecamatan Benai ke Guru SMPN 1 Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi pada Persidangan selanjutnya, namun sampai tahap kesimpulan dan sampai tahap Majelis Hakim untuk mengambil Sikap terhadap perkara in-casu, pihak Tergugat tidak pernah menyerahkan bukti yang dimohonkan oleh Majelis Hakim dalam beberapa kali Persidangan tersebut.;--------------------------------------Menimbang,
bahwa
oleh
karena
Tergugat
tidak
bisa
menyampaikan bukti-bukti surat yang dimohonkan Majelis Hakim dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat permohonan pindah tugas atas nama Penggugat beralasan hukum untuk diragukan kebenarannya, maka dengan demikian terhadap dalil-dalil sanggahan terhadap surat permohonan yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya patut untuk diyakini kebenarannya, dan hal tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi Junaidi Yakub, dan saksi Syapriadi, S.PD. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pindah tugas;---------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dasar surat Permohonan Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil tanggal 18 Januari 2012 An. MUSTAFA NIP. 131.095.898 dari Guru SMPN 1 Benai Kecamatan Benai ke Guru SMPN 1 Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singing adalah tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya ;--------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa kemudian terhadap Poin ke-2 apakah benar terjadi salah pengetikan terhadap surat keputusan a quo tentang penurunan Pangkat dari Penata TK.I (III/d), Turun satu tingakat menjadi Penata
(III/c)
bukan
merupakan
bentuk
hukuman
disiplin,
dan
penempatan tugas baru sebagai Guru SMPN I Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Singingi adalah SMPN yang fiktif (vide bukti P4 dan bukti T-1);-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat dalam Jawabannya yang menyatakan telah terjadi adanya salah pengetikan pada substansi surat yang dikeluarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan telah terjadi salah pengetikan dalam objek sengketa in casu patut untuk diyakini kebenarannya karena segala hakhak yang diterima oleh Penggugat berupa gaji masih sesuai dengan pangkat/golongan yang sama sebelum terbitnya objek sengketa in casu, maka dengan demikian sangat tidak relevan dalil-dalil Penurunan pangkat yang didalilkan oleh Penggugat dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, untuk itu terhadap dalil yang diajukan Penggugat patut untuk dikesampingkan ;-------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa walau diyakini kebenarannya bahwa objek sengketa in litis terdapat salah pengetikan dalam pangkat/golongan serta tempat tugas baru. Namun sampai saat ini, sampai Persidangan memasuki tahap pengambilan sikap oleh Majelis Hakim berupa putusan, Tergugat belum pernah merubah atau tidak pernah memperbaiki objek sengketa in litis, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Tergugat tetap sah untuk
dipersengketakan di Peradilan Tata Usaha Pekanbaru sesuai dengan Pasal 47 bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kemudian terhadap poin ke 3 apakah benar penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ?;------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati kewenangan pemindahan seorang Pegawai Negeri Sipil tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yaitu : ---------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 1 angka 5 bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati atau Walikota. ;---------------------------- Pasal 14 angka 1 huruf d : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan; pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural esselon III kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II kebawah dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota ;----------------------Menimbang,
bahwa
dengan
demikian
yang
berwenang
terhadap pemindahan Pegawai Negeri Sipil adalah Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, dan sebagai Kepala Dinas yang mengetahui tentang peraturan tersebut seharusnya Tergugat menunggu usulan yang diajukan tersebut apakah diterima atau tidak usulan pemindahan tugas seorang pegawai negeri sipil tersebut, namun
Tergugat
tetap
mengeluarkan
Surat
Keputusan
memindahkan
seseorang tanpa menunggu keputusan Pejabat yang lebih berwenang adalah tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat dan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 2003
Tentang
Wewenang
Pengangkatan,
Pemindahan
dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 angka 5 bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati atau Walikota ;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa substansi surat yang menjadi objek sengketa in litis telah diakui pula oleh Tergugat terdapat kesalahan ketik tentang substansi pangkat/golongan serta tempat tugas baru, namun Tergugat tidak memperbaiki kesalahan dari surat keputusan tersebut maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacat hukum karena kesalahan substansi surat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, sehingga surat perintah penugasan tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khusunya Azas Kepastian Hukum karena sampai saat ini Penggugat tidak jelas dimana tempat untuk melaksanakan tugas mengajarnya sebagai guru karena surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Kuantan Singingi secara hukum adalah cacat formal dan cacat materiil ;------------Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah cacat secara hukum maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singing telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik dan telah mengabaikan peraturan perundang-undangan;-----------------------------------
Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat materiil karena tidak didasarkan atas kepastian hukum, dan tidak mempertimbangkan kepatutan bagi Penggugat, sehingga Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa harus dinyatakan batal ;-------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
terhadap
permohonan
penundaan
pelaksanaan keputusan objek sengketa tidak dapat dikabulkan, karena tidak terlihatnya keadaan yang memaksa apabila objek sengketa dilaksanakan ;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat harus
dihukum
membayar biaya perkara yang
besarnya akan
ditentukan dalam amar putusan ini ; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -------Mengingat,
Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
1986
sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta PerundangUndangan dan Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E N G A D I L I : ----------------------------------DALAM EKSEPSI :----------------------------------------------------------------------- Menolak eksepsi Tergugat :----------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA: --------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -------------------2. Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 820/DISDIK-UM/071, tanggal 18 Januari 2012 tentang Surat Perintah Penugasan ;----------------------------------3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penugasan Nomor: 820/DISDIK-UM/071, tanggal 18 Januari 2012 tentang Surat Perintah Penugasan ;------------------------------------------4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.153.500,- (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah); --
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari KAMIS tanggal 26 JULI 2012 oleh kami FARI RUSTANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PAHALA SHETYA LUMBANBATU, S.H. dan YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang dibuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 02 AGUSTUS 2012 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H. sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----------------
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd
Ttd
1. PAHALA SHETYA LUMBANBATU, S.H. FARI RUSTANDI, S.H.
Ttd
2. YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.
PANITERA PENGGANTI, ttd
NUR SUJUD, S.H.
Rincian Biaya perkara :
- Pendaftaran Gugatan
: Rp.
30.000,-
- ATK
: Rp.
50.000,-
- Panggilan
: Rp.
62.500,-
- Redaksi
: Rp.
5.000,-
- Materai
: Rp.
6.000,-
: Rp.
153.500,-
Jumlah
(Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);
