PUTUSAN Nomor : 33/G/2012/PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara :-------------PT.
SCHLUMBERGER
GEOPHYSICS
NUSANTARA,
yang
berkedudukan di 402 Cilandak Commercial Estate, Jalan Cilandak KKO Raya, Jakarta Selatan 12560, yang dalam hal ini diwakili oleh : ------------------------Nama
: HARRYSON SUKIANTO;----------------------------------
Kewarganegaraan : Indonesia;------------------------------------------------------Pekerjaaan
: Direktur
PT.
SCHLUMBERGER GEOPHYSICS
NUSANTARA ; -----------------------------------------------Tempat tinggal
: di Taman Palem Lestari C5 No. 71 RT. 009 RW. 012, Cengkareng Barat, Jakarta Barat 11730;-------Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----------------1. MOCHAMAD FACHRI, S.H., LL.M.;-----------------2. HENDRONOTO SOESABDO, S.H., LL.M.;-------3. TURANGGA HARLIN, S.H., LL.M.;------------------Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek
Indonesia,..…..…….
2 Indonesia, Menara II Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2012;---Selanjutnya disebut sebagai ………. PENGGUGAT; Melawan KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 2-4 Pekanbaru 28152;-------------------------------------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----------1. Nama Jabatan
: DIDIK HARIYANTO, SH. MH. ; -----: Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada
Biro
Bantuan
Hukum
Kementerian Keuangan; -------------2. Nama Jabatan
: Ir. AZIZ SYAMSU ARIFIN; -----------: Plt.
Kepala
Peraturan
dan
Sub
Direktorat
Bantuan
Hukum
pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 3. Nama Jabatan
: Drs. RUDY HERNANTO, MM.; -----: Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai
pada
Kantor
Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat; ------------
4. Nama :...….…….
3 4. Nama Jabatan
: ARIF, SE. M.Si.; -----------------------: Kepala Bidang Audit pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat; ---------------------------------------
5. Nama Jabatan
: AGUS AMIWIJAYA, S.H. MH.; -----: Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Direktorat
Penerimaan
dan
Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 6. Nama Jabatan
: RIZAL ALPIANI, SH.; -----------------: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I C pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; --------------
7. Nama Jabatan
: HASYA ILMA ADHANA, SH.; -------: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I D pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; --------------
8. Nama Jabatan
: WIJI PUTUT SIDOLAMONG, SH.; : Kepala
Seksi
Penyidikan
dan
Barang Hasil Penindakan I pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat; --------------------------------------9. Nama
: SONY WAHYU PRASETYO, SE.; --
Jabatan :...….…….
4 Jabatan
: Kepala Cukai
Seksi II
Kepabeanan
pada
Kantor
dan
Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat; -----------10. Nama Jabatan
: AGUNG KISWONDO, S.Sos; -------: Kepala Seksi Pelaksanaan Audit II pada
Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat; ------------------------11. Nama Jabatan
: NANGKOK P. PASARIBU, SE.; ----: Kepala
Seksi
Penyidikan
Penindakan pada
dan
Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru; ------------------------------12. Nama Jabatan
: DARMA BAKTI, SH.; ------------------: Kepala pada
Seksi Kantor
Perbendaharaan Pengawasan
dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru; -------13. Nama
: FARIDA
HERTIANA
SARAGIH,
SH.; ----------------------------------------Jabatan
: Kepala
Seksi
Pelayanan
Kepabeanan dan Cukai IV pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea...................……
5 Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru; ----------------------------14. Nama Jabatan
: SATRIYANTO SADJATI; -------------: Kepala Barang
Seksi Hasil
Penyidikan
dan
Penindakan
pada
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru; ----------------------------15. Nama Jabatan
: IRIANTO; ---------------------------------: Kepala Seksi Administrasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru; -----------------------------
16. Nama
: MAHMUD
ZEIN
FIRMANSYAH,
SH.; ----------------------------------------Jabatan
: Penangan Perkara Tingkat IV pada Direktorat
Penerimaan
dan
Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 17. Nama Jabatan
: RUSDIANTO K. MARDANI, SH.; --: Penangan Perkara Tingkat IV pada Direktorat
Penerimaan
dan
Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 18. Nama
: RIKSI A. SOMPIE, SH.; ---------------
Jabatan :..........…….
6 Jabatan
: Pelaksana
Pemeriksa
pada
Direktorat
Penerimaan
dan
Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat
Jenderal
Bea
dan
Cukai; -------------------------------------19. Nama Jabatan
: ELITA MARIANT P, SH.; -------------: Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan; --------------
20. Nama Jabatan
: CHRISTIAN, SH.; ----------------------: Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan; --------------
21. Nama Jabatan
: RANDHIKA YOGA PERDATA, SH.; : Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan; --------------
22. Nama Jabatan
: DINA ASSRIANA, SH.; ---------------: Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan; --------------
23. Nama Jabatan
: ASTRID MONIKA, SH.; ---------------: Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan; --------------
24. Nama :.......…….
7 24. Nama
: FIRSTDA
AYU
FIAN
NUR
AGUSTA, SH.; --------------------------Jabatan
: Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan; --------------
25. Nama Jabatan
: RUDI PURNOMO, SH.; --------------: Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan; --------------
26. Nama Jabatan
: EKO WIGIYANTO; ---------------------: Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru; -------------------------------
Kesemuanya
berkewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
:
SKU-
01/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tertanggal 16 Agustus 2012; ------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ...............TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----------------------------Telah membaca, surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 33/PEN/2012/PTUN-Pbr. tertanggal 08 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----------------------------
Telah...........….…….
8 Telah
membaca,
surat
Penetapan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru PP/2012/PTUN-Pbr.
tertanggal
09
Agustus
Hakim
Ketua
Nomor 2012
Majelis
: 33/Pen-
tentang
Hari
Pemeriksaan Persiapan; ---------------------------------------------------------------Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 33/Pen.HS/2012/PTUN-Pbr Tanggal
12 September 2012, tentang
Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----------------------------------------Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; --------------Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dari kedua belah pihak; -----Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Perkara dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut; ---TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 06 Agustus 2012 dengan Register Perkara Nomor : 33/G/2012/PTUN-Pbr, yang pada pokoknya sebagai berikut :---------------Bahwa yang menjadi obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah : ----------------------------------------------------------------------Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru Nomor : S-293/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Penyelesaian Hasil Audit Atas Nama PT. Reda Pump Indonesia;-------------------------------------------------------------------
I. TENTANG........….
9 I. TENTANG FORMALITAS PENGAJUAN GUGATAN---------------------A. PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DIPERKENANKAN OLEH UNDANG-UNDANG--1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (‘UU PTUN”) menentukan bahwa gugatan TUN diajukan dalam tenggang
waktu
90
hari
sejak
saat
diterima
atau
diumumkannya keputusan badan atau pejabat TUN;-------------2. Faktanya :---------------------------------------------------------------------(a) Surat Objek Gugatan diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2012;-(b) Gugatan a quo diajukan pada tanggal 6 Agustus 2012;-----3. Karenanya terbukti bahwa pengajuan Gugatan ini telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN, yaitu dalam tenggang waktu 90 hari sejak Surat Objek Gugatan diterbitkan;-----------------------------------------------B. SURAT
OBJEK
GUGATAN
MERUGIKAN
KEPENTINGAN
PENGGUGAT--------------------------------------------------------------------DENGAN MENGELUARKAN SURAT OBJEK GUGATAN, TERGUGAT MEWAJIBKAN PEMBAYARAN ATAS UTANG YANG TELAH HAPUS DEMI HUKUM
4. Pada.......….....….
10 4. Pada tanggal 21 Desember 2005 Tergugat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda
Administrasi
Dan
Pajak
(SPKPBM)
No.
(“Surat
S-500124/2005”)
No.
Dalam
Rangka
Impor
S-500124/AUDKAN/WBC.02/KP-11/2005 kepada
PT.
Reda
Indonesia (sekarang Penggugat). Dalam Surat
Pump tersebut
Tergugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki utang bea masuk, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor kepada Tergugat;-----------------------------------------------------------5. Sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian lain Gugatan ini, pada dasarnya utang Penggugat tersebut di atas sudah hapus demi hukum sehingga Penggugat tidak memiliki kewajiban pembayaran apapun kepada Tergugat;-----------------Namun, melalui Surat Objek Gugatan Tergugat secara tidak berdasar kembali menagih utang yang disebut dalam Surat No. S-500124/2005 kepada Penggugat. Tergugat bahkan membebankan bunga sebesar Rp. 2.385.179.060,- atas utang yang
telah
hapus
tersebut.
Selain
itu,
Tergugat
juga
mengancam akan melakukan pemblokiran atas aktivitas impor Penggugat apabila Penggugat tidak melunasi utangnya kepada Tergugat;----------------------------------------------------------------------6. Tindakan Tergugat melahirkan kembali suatu utang yang sudah hapus tentunya telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat karena Penggugat harus melakukan pembayaran atas sesuatu yang bukan
merupakan ............
11 merupakan kewajibannya, terlebih atas utang yang telah hapus tersebut Penggugat juga diwajibkan membayar beban bunga;--------------------------------------------------------------------------7. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa (keberadaan) Surat Objek Gugatan telah merugikan kepentingan Penggugat dan karenanya
Penggugat
mohon
agar
Pengadilan
TUN
Pekanbaru bersedia untuk memeriksa dan mengadili sengketa TUN a quo dalam rangka melindungi kepentingan Penggugat selaku warga masyarakat agar tidak dirugikan oleh tindakan aparatur negara yang tidak berdasar;---------------------------------C. SURAT OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA---------------------------------------------------------------8. Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyebutkan bahwa keputusan TUN merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-------------------------SURAT OBJEK GUGATAN MERUPAKAN PENETAPAN TERTULIS YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT TUN 9. Merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa surat Objek Gugatan merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat TUN dalam hal ini Kepala Kantor Pengawasan
dan.......…................
12 dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru;-------------------------------------------------------------------SURAT OBJEK GUGATAN BERISI TINDAKAN TUN 10. Surat Objek Gugatan jelas berisi hukum TUN karena melalui penerbitan surat tersebut Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Tergugat) telah menetapkan hal-hal sebagai berikut :-------------------------(a) Adanya kewajiban pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 4.969.123.042,-;-------------------------(b) Adanya beban bunga atas kewajiban pembayaran pada butir (a) sebesar Rp.2.385.179.060,-;----------------------------(c) Dilakukannya pemblokiran atas aktivitas impor Penggugat ketika
Penggugat
tidak
menyelesaikan
kewajiban
pembayarannya kepada Tergugat;-------------------------------SURAT OBJEK GUGATAN BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL 11. Berdasarkan uraian di bawah ini, Surat Objek Gugatan terbukti merupakan suatu keputusan TUN yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN;---------------------------------------------Konkrit-----------------------------------------------------------------------------12. Surat Objek Gugatan bersifat konkrit karena surat tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi
berwujud...........……
13 berwujud serta tertentu atau dapat ditentukan hal yang ditetapkan, yaitu menetapkan adanya kewajiban pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat serta pemblokiran ketika Penggugat tidak menyelesaikan kewajiban pembayarannya tersebut.;---------------------------------------------------------------------Individual-------------------------------------------------------------------------13. Surat Objek Gugatan bersifat individual karena surat tersebut tidak
ditujukan
menyebutkan
untuk
PT.
umum
tetapi
Schlumberger
secara
Geophysics
tertentu Nusantara
sebagai pihak yang ditetapkan memiliki utang kepada Tergugat, ditambah dengan beban bunga, serta dikenakan pemblokiran atas aktivitas impor ketika Penggugat tidak dapat menyelesaikan utangnya tersebut.;-----------------------------------Final--------------------------------------------------------------------------------14. Surat Objek Gugatan bersifat final karena surat tersebut sudah definitive, menimbulkan suatu akibat hukum dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan
hak
dan
kewajiban
bersangkutan.
dalam
hal
menimbulkan
akibat
yaitu
ini
pada
Surat
pihak
Objek
membebankan
yang
Gugatan kewajiban
pembayaran kepada Penggugat dan menetapkan pemblokiran ketika Penggugat tidak menyelesaikan kewajiban tersebut;----15. Dengan
demikian,
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku, terbukti bahwa Surat Objek Gugatan
memang...........……
14 memang bersifat konkrit, individual dan final sehingga surat tersebut memenuhi seluruh syarat dari definisi keputusan TUN;---------------------------------------------------------------------------SURAT OBJEK GUGATAN MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM 16. Surat Objek Gugatan jelas menimbulkan akibat hukum karena sebagai akibat dari diterbitkannya surat tersebut Penggugat diwajibkan membayar utangnya yang telah hapus yang disertai beban bunga dengan ancaman pemblokiran;------------II.
ALASAN MATERIL PENGAJUAN GUGATAN----------------------------A. SURAT OBJEK GUGATAN HARUS DIBATALKAN KARENA SURAT TERSEBUT DITERBITKAN TANPA DASAR;--------------PENERBITAN SURAT OBJEK GUGATAN NYATA-NYATA TIDAK BERDASAR KARENA FAKTANYA PENGGUGAT SUDAH TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN PEMBAYARAN APAPUN TERHADAP TERGUGAT 17. Berdasarkan Akta Notaris No. 181 April 1987, Penggugat adalah suatu perusahan yang bergerak di bidang industri perminyakan gas. Dalam kesehariannya Penggugat biasa melakukan impor alat-alat dan produk-produk perminyakan gas;----------------------------------------------------------------------------18. Pada tahun 2005, Tim Audit Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC II Tanjung Balai Karimun telah mengaudit Penggugat (dahulu PT. Reda Pump Indonesia) atas seluruh impor yang
Penggugat........……
15 Penggugat lakukan dalam kurun waktu 1 Juli 2003 sampai dengan 30 Juni 2005;-----------------------------------------------------19. Sebagai tindak lanjut atas audit kepabeanan tersebut, Tergugat menerbitkan Surat No. S-500124/2005 tertanggal 21 Desember 2005 kepada Penggugat. Dalam surat ini Tergugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki utang bea masuk, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp. 4.969.123.042,- kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut ;------------------------------------------------------------Jenis
Tagihan Bea
Tagihan
Cukai
Tagihan Pajak
Tagihan
(Rp.)
(Rp.) Bea Masuk
Jumlah
(Rp.)
753.558.891
753.558.891
Cukai PPN
2.769.241.532
2.769.241.532
692.763.728
692.763.728
PPnBM PPh Psl 22 Denda
753.558.891
753.558.891
Administrasi 1.507.117.782
3.462.005.260
4.969.123.042
20. Sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (“UU Kepabeanan”) jo. Surat Direktur Verifikasi dan Audit Kepabeanan Nomor : S-
44/BC.6/2006..…….
16 44/BC.6/2006 tertanggal 16 Januari 2006 tentang Petunjuk Atas Temuan Audit Kepabeanan, Penggugat berhak untuk mengajukan keberatan secara tertulis atas Surat No. S500124/2005 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Tergugat;---------------------------------------------------------------------Pasal 93 ayat (1) UU Kepabeanan :----------------------------------“Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan
jaminan
sebesar
tagihan
yang
harus
dibayar”;----------------------------------------------------------------------Pasal 94 ayat (1) UU Kepabeanan :----------------------------------“Orang yang dikenai sanksi administrasi berupa denda dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan”;--Surat Direktur Verifikasi dan Audit Kepabeanan Nomor : S-44/BC.6/2006
tertanggal
16
Januari
2006
tentang
Petunjuk Atas Temuan Audit Kepabeanan ---------------------“Dalam hal Saudara keberatan terhadap temuan audit yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) dan telah
ditindaklanjuti...........
17 ditindaklanjuti dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM), agar disampaikan hanya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-------------------21. Selain itu, mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa Surat No. S-500124/2005 itu sendiri juga menegaskan bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan keberatan atas surat dimaksud kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Tergugat. Berikut Penggugat kutip bagian yang relevan dari Surat No. S-500124/2005;-----------------------------------------------Paragraf 3 Surat No. S-500124/2005;--------------------------------“Keberatan atas SPKPBM ini diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan di atas, sebelum tanggal jatuh tempo dengan ketentuan sebelumnya sudah menyerahkan jaminan sebesar tagihan hutang”;------------------------------------------------------------Catatan: Berdasarkan Surat No. S-500124/2005 tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud adalah tanggal 20 Januari 2006;--------------------------------------------------------------------------22. Pada tanggal 17 Januari 2006 Penggugat melalui Suratnya No. RPI/6029/MS/I/2006 telah mengajukan keberatannya terhadap Surat No. S-500124/2005 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Tergugat sesuai dengan UU Kepabeanan
jo.
Surat
Direktur
Verifikasi
dan
Audit
Kepabeanan ...…….
18 Kepabeanan Nomor : S-44/BC.6/2006 tertanggal 16 Januari 2006 tentang Petunjuk Atas Temuan Audit Kepabeanan dan Surat No. S-500124/2005;-----------------------------------------------Dalam
surat
keberatannya
tersebut
Penggugat
telah
memohonkan hal-hal sebagai berikut :-------------------------------(a) Memohon agar Surat No. S-500124/2005 dibatalkan;------(b) Memohon agar tagihan atas PPh Pasal 22 yang telah lewat tahun takwim dibatalkan;-----------------------------------Selanjutnya, pada tanggal 16 Februari 2006 Tergugat melalui Suratnya No. S-81/WBC.02/KP.11/2006 telah mengirimkan surat keberatan Penggugat kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam surat ini Tergugat secara tegas mengakui bahwa surat keberatan Penggugat telah diajukan secara lengkap dan benar. Berikut Penggugat kutip bagian yang relevan dari Surat No. S-81/WBC.02/KP.11/2006 tertanggal 16 Februari 2006;----------------------------------------------------------Paragraf 2 Surat No. S-81/WBC.02/KP.11/2006------------------“Surat pengajuan keberatan diterima dengan lengkap dan benar pada tanggal 19 Januari 2006 jatuh tempo SPKPBM tanggal 20 Januari 2006”;------------------------------------------------23. Lebih lanjut, mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (4) jo. Pasal 94 ayat (4) UU Kepabeanan, apabila dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak diterimanya pengajuan suatu keberatan
Direktur ..............….
19 Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak juga memberikan keputusannya, maka keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan;-------------------------------------------------------------------Pasal 93 (4) UU Kepabeanan :-----------------------------------------“Apabila
dalam
jangka
waktu
60
(enam
puluh)
hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak memberikan
keputusan,
keberatan
yang
bersangkutan
dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan”;-----------------Pasal 94 (4) UU Kepabeanan :-----------------------------------------“Apabila
dalam
jangka
waktu
60
(enam
puluh)
hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak memberikan
keputusan,
keberatan
yang
bersangkutan
dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan”;-----------------24. Fakta membuktikan bahwa 60 hari sejak surat keberatan Penggugat diterima oleh Tergugat, yaitu tanggal 19 Januari 2006,. dan bahkan hingga saat tanggal pengajuan Gugatan ini, Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak pernah mengeluarkan keputusannya atas keberatan
Penggugat
terhadap Surat No. S-500124/2005 dan karenanya keberatan Penggugat yang meminta agar (1) Surat No. S-500124/2005 dan (2) tagihan atas PPh Pasal 22 yang telah lewat tahun takwim dibatalkan demi hukum dianggap dikabulkan;--------25. Sebagai konsekuensinya, Surat No. S-500124/2005 menjadi tidak berlaku atau batal dan karenanya Penggugat secara
hukum........…..……
20 hukum
tidak
memiliki
utang
bea
masuk,
denda
administrasi dan pajak dalam rangka impor ataupun kewajiban pembayaran apapun kepada Tergugat;-------------26. Walaupun Penggugat (sudah) tidak memiliki kewajiban pembayaran apapun kepada Tergugat, Tergugat justru menerbitkan Surat Objek Gugatan yang pada pokoknya bertujuan untuk kembali menagih Penggugat atas utang sebagaimana dimaksud dalam Surat No. S-500124/2005, utang mana berdasarkan UU Kepabeanan telah hapus. Tergugat
bahkan
membebankan
bunga
sebesar
Rp.
2.385.179.060,- atas utang yang telah hapus tersebut. Tergugat juga menegaskan tentang pelaksanaan tindakan pemblokiran
atas
aktivitas
impor
Penggugat
apabila
Penggugat tidak melunasi utangnya yang telah hapus tersebut kepada Tergugat;----------------------------------------------------------27. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa tindakan menagih suatu utang yang sudah hapus jelas merupakan tindakan yang keliru dan secara hukum tidak berdasar. Karenanya tindakan Tergugat menerbitkan Surat Objek Gugatan yang pada pokoknya bertujuan untuk menagih utang Penggugat yang telah hapus merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum dan untuk itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia menyatakan batal atau tidak sah Surat Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat;--------------------
B. SURAT.…..........
21 B. SURAT OBJEK GUGATAN HARUS DIBATALKAN KARENA PENERBITAN SURAT TERSEBUT MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK-----------------------------------28. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, Surat Objek Gugatan dapat dinyatakan batal atau tidak sah antara lain apabila surat tersebut bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”);--------------SURAT OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM 29. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU Bebas KKN”), asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;-----------------------------------------------30. Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Objek Gugatan jelas bertentangan dengan AAUPB, khususnya asas kepastian hukum,
karena
Tergugat
telah
mengesampingkan
UU
Kepabeanan;----------------------------------------------------------------Dalam hal ini, sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan Pasal 93 ayat (4) jo. Pasal 94 ayat (4) UU Kepabeanan surat keberatan Penggugat atas Surat No. S-500124/2005 telah demi hukum dikabulkan dan karenanya Penggugat tidak
memiliki.......…..……
22 memiliki kewajiban pembayaran apapun kepada Tergugat. Oleh karenanya, tindakan Tergugat menerbitkan Surat Objek Gugatan jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum tentang status utang Penggugat kepada Tergugat yang sebenarnya telah hapus;-------------------------------------------------31. Lebih jauh, tindakan Tergugat menerbitkan Surat Objek Gugatan jelas merupakan tindakan yang sewenang-wenang mengingat Tergugat sesungguhnya mengetahui bahwa utang Penggugat kepada Tergugat telah hapus demi hukum oleh karena
Direktur
Jenderal
Bea
dan
Cukai
tidak
juga
mengeluarkan keputusannya dalam jangka waktu 60
hari
sejak diterimanya surat keberatan Penggugat atas Surat No. S-500124/2005;------------------------------------------------------------SURAT OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA 32. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 UU Bebas KKN asas tertib penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,
keserasian
dan
keseimbangan
dalam
pengendalian penyelenggaraan Negara;----------------------------33. Tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Objek Gugatan secara tidak berdasar dan bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tindakan yang bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan Negara;------------------------------------------------------------------------
SURAT..….........….
23
SURAT OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS PROFESIONALITAS 34. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 UU Bebas KKN asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------------------------------35. Surat
Objek
Gugatan
yang
diterbitkan
oleh
Tergugat
bertentangan dengan asas profesionalitas karena Tergugat telah bertindak tidak cermat dalam mengeluarkan surat tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku warga masyarakat;-----------------------------------------------36. Sikap tidak cermat atau ketidak hati-hatian dari Tergugat tersebut
terlihat
dari
tindakan
Tergugat
yang
tetap
menerbitkan Surat Objek Gugatan dalam rangka menagih utang Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat No. S500124/2005, padahal utang tersebut telah hapus demi hukum sesuai dengan ketentuan UU Kepabeanan;----------SURAT OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS AKUNTABILITAS 37. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 UU Bebas KKN asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara
harus
dapat
dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi ..........…….
24 tertinggi
Negara
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku;----------------------------------38. Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Objek Gugatan juga jelas bertentangan dengan asas akuntabilitas karena surat tersebut tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk Penggugat karena tindakan Tergugat menghidupkan atau menagih kembali utang yang telah hapus jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, kebingungan dan kekacauan dalam masyarakat serta bertentangan dengan hukum;----------------------------------------39. Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, maka Pengadilan TUN Pekanbaru sudah sepatutnya mengabulkan Gugatan ini dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah Surat Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat karena terbukti bertentangan dengan AAUPB;-------------------------------III. DALAM PENUNDAAN-------------------------------------------------------------40. Apabila Surat Objek Gugatan dilaksankan, maka hal tersebut jelas akan sangat merugikan kepentingan Penggugat karena dengan demikian Penggugat diwajibkan untuk membayar utangnya yang telah hapus dan bahkan disertai beban bunga. Selain itu, pelaksanaan Surat Objek Gugatan juga akan melegitimasi tindakan pemblokiran terhadap aktivitas impor Penggugat ketika Penggugat tidak membayar utangnya, padahal utang tersebut secara hukum telah hapus. Pemblokiran ini tentunya akan menghalangi dan menghambat
usaha .............…….
25 usaha Penggugat dan pada akhirnya mengakibatkan kerugian materiil yang luar biasa bagi Penggugat;----------------------------41. Oleh karena itu, penundaan pelaksanaan Surat Objek Gugatan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan
guna
pemulihan
mencegah
terjadinya
kerugian-kerugian
kerumitan
Penggugat
yang
atas harus
dilakukan apabila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini nantinya mengabulkan Gugatan
a quo. Dalam hal ini, apabila Penggugat sudah
terlanjur membayar utangnya yang telah hapus tersebut tentunya akan sulit bagi Penggugat untuk mendapatkan uangnya kembali apabila nantinya Gugatan Penggugat dikabulkan, termasuk untuk mendapatkan ganti rugi atas segala kerugian yng ditimbulkan akibat tindakan pemblokiran. Selain itu, mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa penundaan pelaksanaan Surat Objek Gugatan juga tidak akan merugikan kepentingan umum dalam rangka pembangunan dan karenanya dimungkinkan untuk dikabulkan;------------------42. Berdasarkan
hal-hal
tersebut
di
atas,
terbukti
bahwa
permohonan penundaan pelaksanaan Surat Objek Gugatan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 67 ayat
(4)
UU
PTUN
dan
karenanya
beralasan
untuk
dikabulkan;-------------------------------------------------------------------43. Secara khusus, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mencegah pelaksanaan Surat
Objek...........….……
26 Objek
Gugatan
dengan
mengeluarkan
putusan
sela
(sebelum dikeluarkannya putusan akhir) berupa penundaan terhadap pelaksanaan surat tersebut, termasuk untuk melarang Tergugat melakukan tindakan pemblokiran terhadap aktivitas impor yang dilakukan oleh Penggugat, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo;--------------------------------------------------------------Berdasarkan Fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa perkara ini berkenan mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut :--------------------------------------------------------Dalam Penundaan----------------------------------------------------------------------Mengabulkan permohonan Penggugat agar pelaksanaan Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru Nomor : S-293/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tertanggal 9 Mei 2012 ditunda, termasuk agar Tergugat dilarang melakukan tindakan pemblokiran terhadap aktivitas impor yang dilakukan oleh Penggugat, selama pemeriksaan sengketa TUN a quo sedang berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----------------------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara -----------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -------------------------------
2. Menyatakan.….
27 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru Nomor : S-293/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tertanggal 9 Mei 2012 -----3. Mewajibkan
Tergugat
untuk
mencabut
Surat
Kepala
Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru Nomor : S-293/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tertanggal 9 Mei 2012 ------------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -------------------------------------------------------------------Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama 1. MOCHAMAD FACHRI, S.H., LL.M., 2. HENDRONOTO SOESABDO, S.H., LL.M. dan 3. TURANGGA HARLIN, S.H., LL.M. sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasa
Hukumnya bernama 1. SATRIYANTO SADJATI, 2. IRIANTO, 3. MAHMUD ZEIN FIRMANSYAH, SH., 4. RIKSI A. SOMPIE, SH., 5. ELITA MARIANT P, SH. dan 6. RANDHIKA YOGA PERDATA, SH.;---------------------------------------
Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang termuat dalam Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi tertanggal 25 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------1.
Bahwa Tergugat dengan tegas menolak petitum dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; ----------------------------------------------------
2. Bahwa...........….
28 2.
Bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : ----------------------------------------------------Ayat (1) -------------------------------------------------------------------------------Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; --------------Ayat (2) -------------------------------------------------------------------------------Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengeta diperiksa; --------------------------Ayat (3) -------------------------------------------------------------------------------Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa; -----------------------
3.
Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara
yang
menyatakan
bahwa
eksepsi
tentang
Kewenangan.......….
29 Kewenangan
Absolut
dapat
diajukan
setiap
waktu
selama
pemeriksaan. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi kewenangan mengadili yang Tergugat ajukan; --------4.
Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatan Penggugat tertanggal 6 Agustus 2012, bahwa Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru Nomor S-293/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang penyelesaian hasil audit atas nama PT. Reda Pump Indonesia (selanjutnya disebut objek gugatan);------------------------------
5.
Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Eksepsi Kewenangan Mengadili, perlu Tergugat jelaskan kronologis perkara a quo secara singkat sebagai berikut :----------------------------------------------------------a. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2005 Kanwil II Khusus DJBC Tipe Khusus Tanjung Balai Karimun menerbitkan Surat Tugas Nomor: ST-31/WBC.02/2005 tanggal 21 Juni 2005 untuk melakukan audit pembukuan terhadap PT. Reda Pump Indonesia dengan periode audit 1 Juli 2003 s.d. 30 Juni 2005;----------------------------b. Bahwa dari hasil pelaksanaan audit tersebut, maka terbit 3 (tiga) SPKPBM, diantaranya :------------------------------------------------------- SPKPBM Nomor : S-500124/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005 tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp. 4.969.123.042,00;----- SPKPBM Nomor : S-500125/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005 tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp. 47.002.310,00;---------
-
SPKPBM..........
30 - SPKPBM Nomor : S-500126/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005 tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp. 2.977.732.048,00;----c. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2006 PT. Reda Pump Indonesia telah
melunasi
SPKPBM
Nomor
:
S-
500125/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005 tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp. 47.002.310,00 dengan SSPCP Nomor: 022/213/0683 tanggal 18 Januari 2006;---------------------------------d. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2005, berdasarkan Surat Nomor
:
RPI/6029/MS/I/2006
dan
Surat
Nomor
:
RPI/6030/MS/I/2006, PT. Reda Pump Indonesia mengajukan keberatan
atas
SPKPBM
Nomor
:
S-
500124/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005 tanggal 21 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 4.969.123.042,00 dan SPKPBM Nomor : S-500126/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005 tanggal 21 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 2.977.732.048,00;-----e. Bahwa terhadap surat keberatan PT. Reda Pump Indonesia tersebut di atas, pada tanggal 25 Januari 2006 Tergugat telah memberikan tanggapan dengan mengirimkan surat nomor : S-28/WBC.02/KPP.01/2006 kepada PT. Reda Pump Indonesia yang menyatakan:-------------------------------------------------------------a) Mengacu pada Pasal 95 (1) UU Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan dirumuskan bahwa Orang yang keberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2),
Keputusan..….....….
31 Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93 ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi;-----------------------------------------------------------b) Bahwa tagihan yang timbul akibat verifikasi dan/atau audit merupakan penetapan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;-----------------------------------------------------c) Berdasarkan
butir
a
dan
b,
maka
Saudara
dapat
mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak;---------------f. Bahwa berdasarkan arahan Tergugat yang terdapat pada surat Tergugat
Nomor
:
S-28/WBC.02/KPP.01/2006
yang
berisi
tanggapan atas surat keberatan dari PT. Reda Pump Indonesia, pada tanggal 16 Februari 2006, PT. Reda Pump Indonesia telah
mengajukan
banding
ke
Pengadilan
Pajak
atas
SPKPBM Nomor : S-500126/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005 dengan surat Nomor : RPI/II/6063/MS-2006 tanggal 16 Februari 2006;-------------------------------------------------------------------------------g. Bahwa pada tanggal 19 April 2007, Pengadilan Pajak telah menerbitkan putusan atas banding dari PT. Reda Pump Indonesia
terhadap
SPKPBM
hasil
audit
Nomor
:
S-
500126/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005 dengan Nomor Putusan Pengadilan Pajak : Put-10450/PP/M.III/19/2007 tertanggal 27 November 2006, amar putusan Pengadilan Pajak tersebut pada
intinya..….............…
32 intinya adalah mengabulkan sebagian permohonan banding dari PT. Reda Pump Indonesia tersebut;---------------------------------------h. Bahwa
terhadap
SPKPBM
500124/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005,
Nomor PT.
: Reda
SPump
Indonesia tidak mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak sehingga PT. Reda Pump Indonesia memiliki hutang pajak kepada Negara;----------------------------------------------------------------i. Bahwa sampai dengan saat ini PT. Reda Pump Indonesia yang telah
bergabung
dengan
PT.
Schlumberger
Geophysics
Nusantara (Penggugat) belum membayar tagihan sebesar Rp. 4.969.123.042,00
(SPKPBM
Nomor
:
S-
500124/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005 tanggal 21 Desember 2005);------------------------------------------------------------------------------j.
Bahwa
Undang-Undang
Nomor
19
Tahun
2000
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyatakan : ---------------Pasal 1 angka 10 menyatakan :--------------------------------------------Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya;-------------------------------------------------------------------------Pasal 8 ayat (2) menyatakan :----------------------------------------------Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;--------
k. Bahwa..…........….
33 k. Bahwa Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai menyatakan
“apabila
orang
yang
berutang
sebagaimana
tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding, Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Teguran”;----l. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundangundangan tersebut di atas, maka dari itu pada tanggal 9 Mei 2012 Tergugat
menerbitkan
Surat
Teguran
Nomor
:
S-
293/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang penyelesaian hasil audit atas nama PT. Reda Pump Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;-----------------------------------------------------------------------------m. Bahwa
terhadap
Surat
293/WBC.03/KPP.MP.01/2012
Teguran tanggal
Nomor 9
Mei
:
S-
2012,
PT.
Schlumberger Geophysics Indonesia mengajukan gugatan ke Pengadiilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Nomor Register Perkara: 33/G/2012/PTUN-Pbr;--------------------------------DALAM EKSEPSI ------------------------------------------------------------------------
Eksepsi............……
34 Eksepsi Kewenangan Mengadili --------------------------------------------------Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Pekanbaru
tidak
memiliki
kewenangan memeriksa dan mengadili objek gugatan pada perkara a quo;---------------------------------------------------------------------------------------6.
Bahwa objek gugatan perkara a quo adalah Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru Nomor : S-293/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang penyelesaian hasil audit atas nama PT. Reda Pump Indonesia;------------------------------------------------------------------------------
7.
Bahwa Objek gugatan surat Kepala KPPBC TMP B Pekanbaru Nomor : S-293/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang penyelesaian hasil audit atas nama PT. Reda Pump Indonesia merupakan tindak lanjut dari SPKPBM Nomor : S500124/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005 tanggal 21 Desember 2005 yang belum dilakukan pelunasan oleh Penggugat;---------------------
8.
Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 yang pada intinya menyatakan apabila suatu perusahaan atau importer tidak melakukan pelunasan atas tagihan yang terdapat pada SPKPBM, maka tindak lanjut yang dilakukan oleh Tergugat adalah melakukan penagihan aktif yang dimulai
dengan
menerbitkan
293/WBC.03/KPP.MP.01/2012
surat
tanggal
teguran 9
Mei
Nomor 2012
S-
tentang
penyelesaian hasil audit atas nama PT. Reda Pump Indonesia;-------
9. Bahwa ...............
35 9. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, adapun rangkaian penagihan adalah sebagai berikut :------------------------------A. Penagihan Administratif, yang dalam perkara a quo adalah terbitnya
SPKPBM
Nomor
:
S-
500124/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005 tanggal 21 Desember 2005;------------------------------------------------------------------------------(- Bahwa
dasar
dari
SPKPBM
Nomor
:
S-
500124/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005 tanggal 21 Desember 2005 adalah tindakan audit, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah banding kepada Pengadilan Pajak;-------------- Bahwa apabila terhadap SPKPBM tersebut tidak diajukan banding kepada Pengadilan Pajak dan tidak dilakukan pelunasan,
maka
Tergugat
melakukan
penagihan
aktif
terhadap tagihan yang tidak terbayar); -------------------------------B. Penagihan Aktif---------------------------------------------------------------- Bahwa penagihan aktif dimulai dengan adanya surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur atau memperingatkan kepada
Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya (dalam perkara a quo adalah Surat Nomor : S-293/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tanggal 9 Mei 2012 Tentang Penyelesaian Hasil Audit Atas Nama PT. Reda Pump Indonesia);--------------------------------------
-
(Apabila .....…….
36 - (Apabila dengan diterbitkannya Suat Teguran atas tagihan SPKPBM tersebut belum juga dilunasi dalam jangka waktu 21 hari, maka akan terbit Surat Paksa dari Tergugat);----------------- (Apabila dengan diterbitkannya Surat Paksa tagihan tersebut masih belum juga dilunasi, maka dalam jangka waktu 2 X 24 jam akan terbit Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dari Kepala KPPBC;-------------------------------------------------------------- Bahwa dalam jangka waktu 14 hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan oleh Kepala KPPBC, maka akan terbit Pengumuman lelang oleh Kepala KPPBC;---- Pelaksanaan lelang akan dilaksankan dalam jangka waktu 14 hari setelah Pengumuman Lelang oleh Kepala KPPBC dan pelaksanaan lelang tersebut akan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang;------------------------------------------------------------------------(Bahwa upaya hukum terhadap penagihan aktif adalah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tetang Pengadilan Pajak;-------------------------------------------------10. Bahwa berdasarkan objek gugatan perkara a quo, maka gugatan Penggugat
harus
dinyatakan
ditolak
atau
setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili objek gugatan dalam perkara a quo;-----------------------------11. Bahwa pada faktanya objek gugatan perkara a quo berupa Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya...............……
37 Madya
Pabean
B
Pekanbaru
293/WBC.03/KPP.MP.01/2012
tanggal
Nomor 9
Mei
2012
:
Stentang
penyelesaian hasil audit atas nama PT. Reda Pump Indonesia merupakan surat teguran yang ditujukan kepada Penggugat untuk melunasi utang pajaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;---------------------------------------12. Bahwa materi di dalam Surat Teguran tersebut pada intinya merupakan penagihan terhadap utang pajak yaitu tagihan sebesar Rp.
4.969.123.042,00
atas
SPKPBM
Nomor
:
S-
500124/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005 tanggal 21 Desember 2005 dan bunga sebesar 2 % perbulan dari jumlah tagihan yang terhutang dimana bagian bulan dihitung satu bulan penuh untuk selamalamanya 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp. 2.385.179.060,00 sehingga jumlah seluruh tagihan yang harus dibayar sebesar Rp. 7.354.302,102,00;-------------------------------------------------------------------13. Bahwa upaya hukum yang hanya dapat dilakukan oleh Penggugat terhadap pelaksanaan penagihan Pajak tersebut yaitu mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Pajak dimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UUPPSP) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) sebagaimana berikut :-----UU PPSP menyatakan :------------------------------------------------------------
Pasal 1 angka 8 :….
38 Pasal 1 angka 8 : Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam
surat
ketetapan
pajak
atau
surat
sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.------------------Pasal 1 angka 9 : Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan
melaksanakan penyanderaan,
pencegahan,
penyitaan, menjual
melaksanakan
barang
yang
telah
disita;--------------------------------------------------------Pasal 1 angka 10 : Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya;---------------------------------------------------Pasal 1 angka 22 : Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan
yang
bersangkutan; ---------------------------------------------
UU Pengadilan …..
39 UU Pengadilan Pajak menyatakan :------------------------------------------Pasal 1 angka 2 : Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah,
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku;----------------------------------Pasal 1 angka 7
: Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan perpajakan yang berlaku;----------------Pasal 40 angka 1 : Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;----------------Pasal 40 angka 2 : Jangka
waktu
untuk
mengajukan
Gugatan
terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan;--------------------------------------------------14. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut UU Kehakiman) dengan tegas dinyatakan bahwa “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan
peradilan..................
40 peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”; ----------------------------------------------------------------15. Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menyatakan bahwa “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”;--------------------------16. Bahwa selanjutnya, di dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kehakiman ditegaskan bahwa " Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara”;-----------------------17. Bahwa terkait dengan kekhususan tersebut, juga telah diatur dalam Pasal 9A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas dinyatakan bahwa “Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang”;-------------------------------------------------18. Bahwa Pengadilan Pajak adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Pengadilan Pajak, yang dengan tegas dinyatakan bahwa “Pengadilan Pajak adalah badan/peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau
Penanggung..…......
41 Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”;---------------------------------------------------------------------------------19. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Pajak dengan tegas dinyatakan bahwa “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak”. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UndangUndang Pengadilan Pajak dengan tegas dinyatakan bahwa “Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan Penagihan Pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan
Umum
dan
Tata
Cara
Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku”;--------------------------------------20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan jika upaya hukum atas penerbitan objek gugatan perkara a quo Surat Teguran berupa Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru Nomor : S-293/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang penyelesaian hasil audit atas nama PT. Reda Pump Indonesia adalah berupa gugatan kepada Pengadilan Pajak;----------21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan
mengadili.........…….
42 mengadili objek gugatan dalam perkara a quo oleh karenanya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak Dapat Diterima;---DALAM PENUNDAAN-----------------------------------------------------------------TANGGAPAN
ATAS
PERMOHONAN
PENUNDAAN
SURAT
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA-------------------------------------------22. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat pada halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 13 (tiga belas) yang pada pokoknya meminta penundaan Surat Keputusan (Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya
Pabean
293/WBC.03/KPP.MP.01/2012
B
Pekanbaru tanggal
9
Nomor Mei
2012
:
S-
tentang
Penyelesaian hasil audit atas nama PT. Reda Pump Indonesia) yang dikeluarkan Tergugat dengan alasan menggangu dan menghambat aktivitas bisnis/usaha Penggugat dan pada akhirnya mengakibatkan kerugian materiil yang luar biasa bagi Penggugat;-------------------------23. Bahwa dalil-dalil tersebut merupakan alasan yang sangat mengadaada dan tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah seharusnya ditolak;--------------------------24. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dinyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Bahwa
dalam......…..........…
43 dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juga dinyatakan bahwa permohonan tidak dapat dikabulkan jika terdapat kepentingan umum yang mengharuskan dilaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-------------------------------------25. Bahwa terhadap permohonan penundaan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda atau menghalangi pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe
Madya
Pabean
293/WBC.03/KPP.MP.01/2012
B
Pekanbaru
tanggal
9
Mei
Nomor 2012
:
S-
tentang
Penyelesaian hasil audit atas nama PT. Reda Pump Indonesia) karena tidak ada kepentingan umum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b tersebut di atas;---------------------------26. Bahwa selanjutnya, apabila permohonan penundaan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, justru Negara akan dirugikan kepentingannya karena tertundanya penerimaan Negara yang sangat diperlukan dalam rangka pembangunan nasional;-------------------------------------------------27. Bahwa apabila surat keputusan tersebut ditunda, jelas akan mengakibatkan tidak dilunasi tagihan sebesar Rp. 4.969.123.042,00 dan bunga 2% per bulan dari jumlah tagihan bea dan cukai terutang sebesar Rp. 2.385.179.060,00 sehingga jumlah seluruh yang harus dibayar oeh Penggugat sebesar Rp. 7.354.302.102,00 yang akan menghambat hak-hak Negara dan sumber penerimaan Negara yang sangat diperlukan dalam rangka pembangunan;----------------------------
28. Bahwa...........….
44 28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;---------------------------------------------------29. Bahwa dalil-dalil dan petitum Penggugat selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa perkara a quo karena gugatan Penggugat yang jelas-jelas tidak berdasar, sama sekali tidak beralasan dan hanya mengada-ada;------------------------------------------Maka : Berdasarkan fakta hukum dan dalil yang disampaikan oleh Tergugat di atas serta berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Majelis Hakim pada perkara a quo cukup beralasan apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus pada perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan Sela terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan amar : -----------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : ---------------------------------------------------------------------1. Menerima eksepsi Tergugat--------------------------------------------------------2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ---------------------DALAM PENUNDAAN :----------------------------------------------------------------Menolak permohonan penundaan Penggugat;------------------------------------
Bahwa……..............
45 Bahwa atas Jawaban Eksepsi dan Penundaan dari Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 11 Oktober 2012;---------------------------------------------Bahwa
untuk
membuktikan
serta
menguatkan
dalil-dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 serta telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------1. Bukti P-1
: Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi Dan Pajak Dalam Rangka Impor No. S-500124/AUDKAN/WBC.02/KP11/2005, tertanggal 21 Desember 2005 (Foto copy sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------
2. Bukti P-2
: Surat Nomor : S-81/WBC.02/KP.11/2006, tertanggal 16 Februari 2006, Hal : Keberatan atas SPKPBM No. S-500124/AUDKAN/WBC.02/KP-11/2005, tertanggal 21 Desember 2005 atas nama PT. Reda Pump Indonesia (Foto copy sesuai dengan aslinya); ----------
3. Bukti P-3
: Surat Nomor : S-44/BC.6/2006, tertanggal 16 Januari 2006, Hal : Petunjuk Atas Temuan Audit Kepabeanan (Foto copy sesuai dengan aslinya); ------------------------
4. Bukti P-4
: Surat Nomor : RPI/6029/MS/I/2006, tertanggal 17 Januari
2006,
Hal
:
Keberatan
Atas
Surat
Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) Nomor : S-500124/AUDKAN/WBC.02/KP-
11/2005,……...........
46 11/2005, (Foto copy sesuai dengan aslinya); -----------5. Bukti P-5
: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Foto copy sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------------------
6. Bukti P-6
: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Foto copy sesuai dengan aslinya);-------------------------
7. Bukti P-7
: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai (Foto copy sesuai dengan aslinya); ------------------------
8. Bukti P-8
: Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009
Tentang
Bentuk
Dan
Isi
Surat
Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, Dan Surat Paksa (Foto copy sesuai dengan aslinya); ------Bahwa
untuk membuktikan
serta menguatkan dalil-dalil
sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 17 serta telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------1.
Bukti T-1
: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan……...……
47 Peradilan Tata Usaha Negara (Foto copy sesuai dengan aslinya);--------------------------------------------2.
Bukti T-2
: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Foto copy sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------------------
3.
Bukti T-3
: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas
Undang-Undang
Nomor
10
Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----------------------------------4.
Bukti T-4
: Undang-Undang
48
Tahun
2009
Tentang
Kekuasaan Kehakiman (Foto copy sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------------5.
Bukti T-5
: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa jo. UndangUndang
Nomor
Perubahan
Atas
19
Tahun
2000
Undang-Undang
tentang
Nomor
19
Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Foto copy sesuai dengan aslinya); --6.
Bukti T-6
: Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai (Foto copy sesuai dengan aslinya); --------------------------------------------
7. Bukti T-7 :.....….
48 7.
Bukti T-7
: Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi Dan Pajak Dalam
Rangka
Impor
No.
S-
500124/AUDKAN/WBC.02/KP-11/2005, tertanggal 21 Desember 2005 (Foto copy sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------------8.
Bukti T-8
: Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi Dan Pajak Dalam
Rangka
Impor
No.
S-
500126/AUDKAN/WBC.02/KP-11/2005, tertanggal 21 Desember 2005 (Foto copy sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------------9.
Bukti T-9
: Surat Nomor : RPI/6029/MS/I/2006, tertanggal 17 Januari 2006, Hal
: Keberatan
Atas Surat
Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
(SPKPBM)
Nomor
:
500124/AUDKAN/WBC.02/KP-11/2005,
S(Foto
copy sesuai dengan aslinya); ---------------------------10.
Bukti T-10
: Surat Nomor : RPI/6030/MS/I/2006, tertanggal 17 Januari 2006, Hal
: Keberatan
Atas Surat
Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
(SPKPBM)
Nomor
500126/AUDKAN/WBC.02/KP-11/2005,
:
S(Foto
copy sesuai dengan aslinya); ---------------------------11.
Bukti T-11
: Surat
Nomor
:
S-28/WBC.02/KP.11/2006,
tertanggal……….…
49 tertanggal 25 Januari 2006, Hal : Tanggapan Atas Pengajuan Surat Keberatan SPKPBM (Foto copy sesuai dengan aslinya); ----------------------------------12.
Bukti T-12
: Surat Setoran Pabean, Cukai Dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) atas nama PT. Reda Pump
Indonesia
SPKPBM
Nomor
500126/AUDKAN/WBC.02/KP-11/2005,
:
S(Foto
copy sesuai dengan aslinya); ---------------------------13.
Bukti T-13
: Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 10450/PP/M.III/19/2007, tertanggal 19 April 2007 atas nama PT. Reda Pump Indonesia terhadap SPKPBM
Nomor
:
S-
500126/AUDKAN/WBC.02/KP-11/2005 (Foto copy sesuai dengan salinan resmi putusan Pengadilan Pajak); --------------------------------------------------------14.
Bukti T-14
: Surat Nomor : ING/SGN/X-7764/AR, tertanggal 29 Oktober 2007, Hal : Permohonan Pengembalian Bea Masuk (Foto copy sesuai dengan aslinya); ----
15.
Bukti T-15
: Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk, Nomor
SPMKBM
:
000002/SPMKBM/2007,
tertanggal 14 Nopember 2007 (Foto copy sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------16.
Bukti T-16
: Surat
Perintah
Pencairan
Dana
Nomor
:
385651F/008/110, tertanggal 20 Nopember 2007
(Foto copy..........….
50 (Foto copy sesuai dengan aslinya); -------------------17.
Bukti T-17
: Surat Nomor : S-293/WBC.03/KPP.MP.01/2012, tertanggal 09 Mei 2012, Hal : Penyelesaian Hasil Audit Atas Nama PT. Reda Pump Indonesia (Foto copy sesuai dengan aslinya);----------------------------
Bahwa, sehubungan dengan adanya eksepsi Tergugat yang menyangkut kewenangan Absolut Pengadilan dan diminta agar diputus perkaranya terlebih dahulu sehingga Tergugat belum menanggapi terhadap pokok perkaranya, maka Majelis Hakim berdasarkan wewenang yang diberikan oleh ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus mengambil sikap terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;-----------------------------------------------------------------Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-----------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah : Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe
Madya
Pabean
B
Pekanbaru
Nomor
:
S-
293/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Penyelesaian Hasil Audit Atas Nama PT. Reda Pump Indonesia selanjutnya disebut objek gugatan (vide bukti T-17);------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil Gugatannya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan ( Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a
dan b……...........….
51 dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ), karena Tergugat dengan mengeluarkan surat keputusan objek sengketa telah mewajibkan pembayaran atas utang yang telah hapus demi hukum, yaitu tanggal 21 Desember 2005 atas kewajiban Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi Dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) No.
S-500124/AUDKAN/WBC.02/KP-11/2005
(“Surat
No.
S-
500124/2005”) kepada PT. Reda Pump Indonesia in casu Penggugat (vide bukti P-1 = T-7), sehingga oleh karenanya Penggugat memohon agar Keputusan objek Gugatan in litis yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan objek Gugatan tersebut ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dari Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 25 September 2012 melalui Kuasa Hukumya telah mengajukan Jawaban dalam eksepsi dan Penundaan;--------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI------------------------------------------------------------------------Eksepsi kewenangan mengadili : --------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili objek gugatan pada perkara a quo, karena surat keputusan objek sengketa yang merupakan
tindak
lanjut
dari
SPKPBM
Nomor
:
S-
500124/AUDKAN/.... ............
52 500124/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005 tanggal 21 Desember 2005 yang belum dilakukan pelunasan oleh Penggugat (vide bukti P-1 = T-7);--------Menimbang, bahwa
Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa : “eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ; ----------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut di atas sebagaimana dimasud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu yang akan diuraikan dalam pertimbangannya di bawah ini ; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa dalam perkara ini, adalah
sebagai
akibat
atas
surat
SPKPBM
Nomor
:
S-
500124/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005 tanggal 21 Desember 2005 yang belum dilakukan pelunasan oleh Penggugat (vide bukti P-1 = T-7);--------Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2006, berdasarkan Surat Nomor : RPI/6029/MS/I/2006 (vide bukti P-4 = T-9) dan Surat Nomor : RPI/6030/MS/I/2006 (vide bukti T-10), PT. Reda Pump Indonesia
mengajukan
keberatan
atas
SPKPBM
Nomor
:
S-
500124/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005 tanggal 21 Desember 2005 ;------Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan PT. Reda Pump Indonesia tersebut di atas, pada tanggal 25 Januari 2006 Tergugat telah
memberikan.............. ....
53 memberikan tanggapan dengan mengirimkan surat Nomor : S28/WBC.02/KPP.01/2006 kepada PT. Reda Pump Indonesia (vide bukti T-11);----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (bukti T-2) menentukan bahwa yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan
Pajak
berdasarkan
perpajakan,
termasuk
Gugatan
peraturan atas
perundang-undangan
pelaksanaan
penagihan
berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;-Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang sama-sama telah diakui kedua belah pihak baik pihak Penggugat maupun Tergugat yaitu bahwa objek gugatan merupakan tindak lanjut dari SPKPBM Nomor : S500124/AUDKAN/WBC.02/KP.11/2005 tanggal 21 Desember 2005 yang belum dilakukan pelunasan oleh Penggugat (vide bukti P-1 = T-7) tentang Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi Dan Pajak, maka menurut pendapat Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perpajakan;-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Pengadilan yang berwenang dan mempunyai tugas untuk memeriksa dan memutus sengketa ini adalah Pengadilan Pajak, sehingga dengan demikian
Pengadilan...............
54 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa ini;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim telah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara secara kewenangan absolut tidak berwenang, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan diterima ; -------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa
dengan diterimanya Eksepsi Tergugat,
maka pemeriksaan sengketa perkara ini berakhir dan tidak dilanjutkan lagi, sehingga terhadap pokok perkaranya haruslah dinyatakan tidak diterima; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; ----------------------------Menimbang, bahwa terhadap perkara ini terdapat pendapat yang berbeda dari Hakim Anggota II yaitu sebagai berikut :--------------------------Menimbang,
bahwa
maksud
gugatan
Penggugat
adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;-----------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban/Sangkalan-nya tertanggal 25 September 2012 tentang Eksepsi adalah sebagai berikut;---------------------
Dalam.....................
55 Dalam Eksepsi: -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawaban/ Sangkalannya yang pada pokoknya tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) atas objek sengketa dalam perkara a quo;----------------------------------------Menimbang,
bahwa
sebelum
Hakim
Anggota
II
mempertimbangkan Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut)
yang
diajukan
oleh
Tergugat,
terlebih
dahulu
akan
mempertimbangkan tentang tenggang waktu (daluarsa) gugatan sebagai berikut ;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ” ;---Menimbang, bahwa Hakim Anggota II mencermati gugatan bahwa Penggugat telah menerima surat keputusan yang menjadi
objek
sengketa dalam perkara a quo adalah tertanggal 09 Mei 2012 dan gugatan atas objek sengketa a quo telah didaftarkan oleh Penggugat ataupun Kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 06 Agustus 2012 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Undang-....................
56 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Hakim Anggota II setelah membaca secara cermat Jawaban/Sangkalan Tergugat atas gugatan Penggugat, ternyata Tergugat
mengajukan
Eksepsi
tentang
kewenangan
mengadili
(kompetensi absolut) atas objek sengketa dalam perkara a quo yang mana pada pokoknya Tergugat menyatakan peradilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo:-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Hakim Anggota II juga memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang berkaitan deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yakni peradilan khusus dimaksud dengan Pasal 9 A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan objek sengketa a quo merupakan yang menjadi alasan hukum diajukannya Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) perkara a quo karena objek sengketa a quo mengenai sengketa pajak yang merupakan kewenangan peradilan khusus yaitu Pengadilan Pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;-----------------------------------
Menimbang,.............. ...
57 Menimbang, bahwa terhadap alasan hukum Tergugat yang telah diuraikakan di atas maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa untuk menguji apakah objek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan/atau peradilan khusus yaitu Pengadilan Pajak seyogyanya terlebih dahulu memperhatikan secara cermat dan seksama peraturan perundangundangan yang menjadi dasar atas penerbitan objek sengketa dalam perkara
a
quo
serta
surat-surat
maupun
data-data
awal
(ad-
informandum) yang dianggap ada relevansi-nya dalam hal Hakim Anggota II dapat menilai serta menentukan berdasarkan keyakinannya tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) atas objek sengketa dalam perkara a quo; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Hakim Anggota II berkesimpulan dan bertetap dalam menguji kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dalam perkara a quo haruslah dipertimbangkan dalam pokok perkara adalah sebagaimana berikut;--------------------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara: Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (SPKPBM) Nomor. S293/WBC.03KPP.MP.01/2012
tertanggal
09
Mei
2012
tentang
Penyelesaian Hasil Audit Atas Nama PT. Reda Pump Indonesia (sesuai Bukti T-17); ---------------------------------------------------------------------------------
Menimbang,.............. ...
58 Menimbang, bahwa badan hukum perdata yaitu PT. Reda Pump Indonesia telah berubah nama menjadi PT. Schlumberger Geophysics Nusantara sesuai akta Notaris No. 89 tertanggal 26 Juli 2011;---------------Menimbang,
bahwa
Hakim Anggota
II
sebelum menguji
kewenangan mengadili (kompetensi absolut) atas objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam perkara a quo maupun mengenai pokok perkara terlebih dahulu berkewajiban untuk mempertimbangkan tentang syarat formil keputusan tata usaha negara (beschikking) yang diajukan objek sengketa dalam perkara a quo;---------Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah suatu surat keputusan (beschikking) tersebut dapat diajukan sebagai objek sengketa dalam gugatan yang diajukan pada peradilan tata usaha negara harus mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur ataupun syarat-syarat sebagai berikut :----------------------------- Penetapan tertulis ;---------------------------------------------------------------------- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;------------------ Berisi tindakan hukum ;---------------------------------------------------------------- Bersifat konkrit, individual dan final ;------------------------------------------------ dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II meneliti dan berpendapat surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek
sengketa..................
59 sengketa
a quo dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka surat keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo baik format, isi maupun akibat hukum yang ditimbulkan disimpulkan telah memenuhi unsur-unsur ataupun syarat-syarat diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa a quo (sesuai Bukti T-17) yang diajukan dalam gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menurut Hakim Anggota II sudah tepat dan benar;----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum menguji tentang pokok perkara terlebih dahulu Hakim Anggota II mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan
dalam
Jawaban/Sangkalan
Tergugat
yaitu
mengenai
kewenangan mengadili (kompetensi absolut) atas permohonan batal/ tidak sah atas objek sengketa a quo yang diajukan dalam gugatannya;---Menimbang, bahwa Hakim Anggota II setelah mencermati objek sengketa a quo adalah surat keputusan tata usaha negara (beschikking) tentang penagihan pajak yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dengan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dan tidaklah tepat dan benar;---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat tidak beralasan hukum apabila peradilan khusus yaitu Pengadilan Pajak
berwenang................ ..
60 berwenang untuk menguji objek sengketa dalam perkara a quo dan bukanlah termasuk sengketa pajak seperti yang didalilkan oleh Tergugat dan seyogyanya Tergugat lebih cermat maksud, isi dan tujuan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak oleh pembentuk undang-undang sehingga peraturan perundangundangan yang masih berlaku dalam ruang lingkup Perpajakan dan yang terkait lainnya tidak secara otomatis tidak berlaku dan berubah (dalam arti kasuistis);------------------------------------------------------------------------------Menimbang, sebagaimana
yang
bahwa
Hakim Anggota
didalilkan
oleh
II
Tergugat
tidak sependapat dalam
Jawaban/
Sangkalannya yang telah dipertimbangkan di atas sehingga permohonan Tergugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar terlebih dahulu memutus dan/ atau menyatakan sikap Majelis Hakim tentang Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) untuk menguji objek sengketa yang diajukan dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo;--------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek sengketa a quo serta Hakim Anggota II berdasarkan pengetahuan maupun keyakinannya untuk bertetap pada pendapatnya bahwa peradilan tata usaha negara berwenang untuk menguji objek sengketa dalam perkara a quo
dalam
pengujiannya
baik
memeriksa,
memutus
dan
menyelesaikannya;-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena sikap Hakim Anggota II yang berkeyakinan atas Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili
(kompetensi.............. ....
61 (kompetensi absolut) atas objek sengketa dalam perkara a quo telah terjawab, maka Penggugat sebagai pencari keadilan yang merasa telah dirugikan Tergugat atas penerbitan keputusan tata usaha negara (beschikking) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah memperoleh
kepastian
hukum
tentang
yurisdiksi
peradilan
dan
selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan tentang pokok perkara;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo telah dinyatakan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya maka sangatlah beralasan hukum apabila Hakim Anggota II menolak Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat
dalam
Jawaban/ Sangkalan-nya;--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II mencermati pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan tentang pokok perkara dimana Penggugat dalam gugatannya dalam tuntutannya dalam gugatan dalam perkara a quo sesuai Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana keputusan tata usaha negara (beschikking) yang dijadikan dalam objek sengketa a quo dinyatakan batal/tidak sah dengan alasan dalam penerbitannya Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;---------------
Menimbang,.............. ...
62 Menimbang, bahwa dalam pengujian untuk dinyatakan batal/ tidak sah suatu surat keputusan tata usaha negara (beschikking) yang menjadi objek sengketa haruslah terlebih dahulu diuji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi;-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II memperhatikan secara cermat dan menilai Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (SPKPBM) Nomor. S-293/WBC.03KPP.MP.01/2012 tertanggal 09 Mei 2012 tentang Penyelesaian Hasil Audit Atas Nama PT Reda Pump Indonesia atau PT. Schlumberger Geophysics Nusantara yang dijadikan objek sengketa a quo ternyata tidak dapat dipisahkan dengan Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (SPKPBM) Nomor. S-500124/2005 tertanggal 21 Desember 2005 dengan pengertian adalah suatu rangkaian keputusan tata usaha negara (beschikking) yang saling berkaitan satu sama lain;------------------Menimbang, bahwa tersebut oleh karena pengujian pada Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan menurut keadaan pada waktu keputusan (beschikking) itu ditetapkan, tanpa perlu memperhatikan perbuatan-perbuatan yang terjadi setelah keputusan itu dilaksanakan serta peraturan perundang-undangan setelah keputusan (beschikking) tersebut ditetapkan ;---------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
dengan
demikian Hakim Anggota
II
berpendapat landasan hukum terkait objek sengketa dalam perkara
a quo…….................
63 a quo secara ex tunc pengujiannya (toetsingsgronden) baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi harus sesuai peraturan perundangundangan saat diterbitkannya Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (SPKPBM) Nomor. S-500124/2005 tertanggal 21 Desember 2005;------------------------Menimbang, bahwa meskipun keputusan tata usaha negara (beschikking) dalam penerbitannya terdapat suatu rangkaian seperti dalam perkara a quo namun tetap tidak melanggar ketentuan perundangundangan dimana tindakan administrasi dalam penerbitan keputusan tata usaha negara (beschikking) oleh badan/ pejabat tata usaha negara tidak hanya
berdasarkan
kebijakannya
ataupun
inisiatif
semata
tanpa
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mempertimbangkan akibat hukum/ kerugian yang ditimbulkan bagi seseorang atau badan hukum perdata;--------------------------------------Menimbang, bahwa Hakim Anggota II dalam menilai terlebih dahulu menguji keabsahan (rechmatigheidtoetsing) penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo dimana objek sengketa a quo merupakan suatu penetapan badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru ternyata telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;-----------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil Penggugat dalam gugatannya, Penggugat terbukti telah mengajukan keberatan atas
objek.........................
64 objek sengketa dalam perkara a quo yang dikenal dalam ilmu hukum administrasi negara sebagai upaya hukum yang harus ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan;--------------------------Menimbang, bahwa upaya administratif tersebut di atas juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Penggugat
telah
mengajukan
surat
keberatan
Nomor.
RPI/6029/MS/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 dan selanjutnya atas pengajuan keberatan tersebut ternyata telah diakui oleh Tergugat dalam Jawaban/ Sangkalan-nya yang menegaskan bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan keputusan atas keberatan Penggugat sesuai dengan surat Tergugat Nomor. S-81/WBC.02/KP.11/2006 dimaksud;-----Menimbang, bahwa oleh karena kealpaan/ tidak menjawab keberatan yang diajukan/ disampaikan secara tertulis kepada Tergugat atas Jawaban Penggugat terkait objek sengketa dalam perkara a quo maka keberatan Penggugat haruslah dianggap hapus oleh karena dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari Tergugat tidak dapat memberikan keputusan atas keberatan tersebut dianggap dikabulkan dengan pengertian istilah keputusan tersebut dalam ilmu hukum administrasi
negara…...................
65 negara adalah keputusan fiktif-positif (dianggap dikabulkan) badan/ pejabat tata usaha negara;-------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara (beschikking) yang merupakan keputusan fiktif-positif tersebut yang berkaitan dengan mempertimbangkan dalil-dalil para pihak pokok perkara a quo ternyata juga diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (4) dan Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan dipersyaratkan agar jaminan dikembalikan
dalam
perkara
a
quo
Tergugat
diwajibkan
untuk
melaksanakan pengembalian uang jaminan yang telah disetor oleh Penggugat;---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengetahuan hakim terkait objek sengketa a quo yaitu Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (SPKPBM) Nomor. S-293/WBC.03KPP.MP.01/2012 tertanggal 09 Mei 2012 tentang Penyelesaian Hasil Audit Atas Nama PT. Reda Pump Indonesia dan/ atau PT. Schluumberger Geophysics Nusantara (sesuai Bukti T-17) yang diterbitkan oleh Tergugat dengan dalil yang dinilai oleh Hakim Anggota II perbuatan melawan hukum (onrechtmatig-overheidgedaad) dimana Tergugat tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang seyogyanya secara yuridis formal dan administrasi (istilah-onbevoegheid ratione tempori) yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan terkait penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo;-----------------------Menimbang, bahwa seyogyanya dalam menjalankan urusan pemerintahan haruslah tepat menurut hukum (rechtmatig) atau tepat menurut undang-undang (wetmatig) atau tepat secara fungsional (efektif)
dan/………………..... .............
66 dan/ atau berfungsi secara efisien serta keputusan tata usaha negara (beschikking) tersebut tidak bersifat melawan hukum;--------------------------Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berkesimpulan tentang dali-dalil maupun alasan-alasan hukum Tergugat dalam Jawaban/ Sangkalan-nya
dikaitkan
dengan
aturan
peraturan
perundangan-
undangan dalam pengujian (toetsingsgronden) secara keseluruhan terkait objek sengketa dalam perkara a quo terdapat kesalahan penafsiran oleh Tergugat serta pengertian atas maksud dan tujuan yang peraturan perundang-undangan yang salah penafsiran sehingga tidak dapat diterapkan dengan yang sebenarnya;--------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta
penalaran
hukum
(legal
reasoning)
Hakim
Anggota
II
berkesimpulan terbukti Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara (beschikking) yang menjadi objek sengketa dalam perkara quo adalah cacad yuridis dan haruslah dinyatakan tidak sah oleh karena didalam hukum normatif yaitu peraturan perundang-undangan tidak pernah mengatur tentang tindakan administrasi tersebut dianggap tidak pernah ada, dan telah terbukti bahwa Tergugat tidak berwenang lagi untuk menerbitkan yang berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara a quo;----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Hakim Anggota II dalam memberikan pertimbangan dan pengujian atas objek sengketa a quo dilakukan secara ex tunc yaitu dengan mengingat dan memperhatikan keadaan faktafakta, kerangka keputusan maupun kebijaksanaan dan hukum yang ada
pada………............... ...
67 pada saat itu yaitu dengan mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Hakim Anggota II ternyata Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo tidak mempunyai kewenangan dan menyatakan tidak sah keputusan tata usaha negara (beschikking) yang menjadi objek sengketa dalam perkara quo;-------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota II menyatakan dalam pertimbangan hukum keputusan tata usaha negara (beschikking) yang
menjadi
objek
sengketa
yang
bersifat
melawan
hukum
(onrechmatigoverheiddaad) haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diperkenankan (mutlak) dalam suatu negara hukum;-------------------Menimbang, bahwa sangatlah adil serta beralasan hukum setelah Hakim Anggota II menyatakan tidak sah keputusan tata usaha negara (beschikking) atas objek sengketa dalam perkara a quo dengan demikian seyogyanya gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian oleh karena tentang permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak diterima dan tidak perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------------------------Menimbang, bahwa sangatlah adil dan beralasan hukum apabila Hakim Anggota II mengabulkan gugatan Penggugat serta dinyatakan
tidak………............... ...
68 tidak sah keputusan tata usaha negara (beschikking) yang diterbitkan oleh Tergugat maka sangatlah tepat apabila objek sengketa dalam perkara a quo dianggap tidak berkekuatan hukum sejak putusan ini dibacakan/ diucapkan;------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berkesimpulan menurut hukum oleh karena dalam perkara ini baik data-data awal (adinformandum) dan hal-hal lain yang telah diajukan oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, maka oleh karenanya harus dikesampingkan;-----------Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;---------------MENGADILI : -
Menerima Eksepsi Tergugat ; -----------------------------------------------------
-
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili sengketa ini ; ---------------------------------------------
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 121.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ; ------------------------------------------------------------------------Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari KAMIS tanggal 18 Oktober 2012 oleh kami DEWI ASIMAH, S.H. sebagai Hakim Ketua
Majelis,
ADI
IRAWAN,
S.H.
dan
PAHALA
SHETYA
LUMBANBATU, S.H...
69 LUMBANBATU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang dibuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;--------------------------------
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd
Ttd
ADI IRAWAN, S.H.
DEWI ASIMAH, S.H.
Ttd
PAHALA SHETYA LUMBANBATU, S.H.
PANITERA PENGGANTI, ttd
NUR SUJUD, S.H.
Rincian.................... ....
70 Rincian Biaya perkara :
- Pendaftaran Gugatan
: Rp.
30.000,-
- ATK
: Rp.
50.000,-
- Panggilan
: Rp.
30.000,-
- Redaksi
: Rp.
5.000,-
- Materai
: Rp.
6.000,-
: Rp.
121.000,-
Jumlah
(Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);
