AR
TA
TU NJ
P U T U S A N
AK
GI
NOMOR : 10/G/2013/ PT.TUN.JKT. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
UN J
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dengan
RT
acar cepat dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang di gedung
IT
Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Lantai I, di Jalan Jend.
KA
Ahmad Yani Kav. 58, Jakarta Pusat (
[email protected]) atau
GG
[email protected]) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
JA
PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK), berkedudukan di Jalan Barat
No:
30,
Jakarta
Selatan,
didirikan
UN
Pejaten
berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 68, tanggal 23 Juli
NT
2002, dalam hal ini diwakili oleh: ---------------------------------Nama
: Ir. Sayuti Asyathri --------------
Kewarganegaraan
: Indonesia. ---------------------------
Pekerjaan/Jabatan
: Presiden
GG
LA
I.
IT
IN
dalam sengketa antara : ------------------------------------------------------------------
Demokrasi
Kebangsaan. ----------------------: Jalan
IN
Alamat
Partai
Pejaten
Barat
IV
Nomor 5, Jakarta Selatan. -----
Nomor faksimili
021-7804654 ---------------------
: Dr. Ir. Kun Wardana A.MT. ---
Kewarganegaraan
: Indonesia. ---------------------------
Pekerjaan/Jabatan
: Sekretaris
Jenderal
Partai
Demokrasi Kebangsaan. ------Alamat
: Jl.
Ciujung
No.4
Jakarta
Pusat. --------------------------------
Nomor Telepon/HP : 08161360000 --------------------:
021-7804654 ---------------------
NT
Nomor faksimili
Dalam perkara ini memberi kuasa kepada: -------------------HAMZA MAUDY MAUSSA, S.H. ----------------------------------
DI LA
JOPIE GILALO, S.H., M.H. ----------------------------------------FAHRUL SIREGAR. S.H.,M.H. ------------------------------------
T AN
GA
Hal. 1 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
II. Nama
:
IN GG IT U
NT
Nomor Telepon/HP : 08161155912 ---------------------
AR
TA
TU NJ
RAHMAH MARTSINAH., S.H., M.H. -----------------------------
GI
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
AK
advokat pada kantor Pengacara HD & Associates, yang berkantor di Jalan Kramat V Nomor 2, Jakarta Pusat, telp
UN J
(021) 310 6085, Hp. 081219205572, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; ----------------------------------------------
IT
RT
M E L A W A N
KA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di
GG
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, yang diwakili
HUSNI KAMIL MANIK, Warganegara Indonesia,
JA
oleh
IN
pekerjaan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta
NT
UN
Pusat ; --------------------------------------------------------------------Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : --------------------
IT
A H. WAKIL KAMAL, S.H., M.H. ----------------------------------
LA
BAGINDA SIREGAR, S.H.,S.Ag. ---------------------------------
GG
MUHAMMAD JUSRIL, S.H.,M.H. ---------------------------------MULYADI M. PHILLIAN, S.H.,BIL,M.Si.-------------------------GUNTORO, S.H., M.H. -----------------------------------------------
IN
SUHAEDI, S.H., M.H. -------------------------------------------------
NT
IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H. ----------------------------
IN GG IT U
HEDI HUDAYA, S.H. -------------------------------------------------ANDI IRWANDA ISMUNANDAR, S.H. ---------------------------
Advokat pada Kantor Hukum AWK & Partners, beralamat di Menara Karya 28 th floor Jalan H.R. Rasuna Said, Blok
X –
5
Kav.
1
– 2,
Jakarta
12950,
[email protected], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
13
Pebruari 2013, Selanjutnya
disebut
NT
sebagai TERGUGAT ; ----------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :--
DI LA
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 152/KMA/SK/XII/2012 tentang Penetapan
T AN
GA
Hal. 2 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
AR
TA
TU NJ
Hakim-Hakim Khusus Sengketa Pemilihan Umum; --------------------------
GI
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
AK
tanggal 11 Pebruari 2013 Nomor : 10/G/2013/PT.TUN.JKT tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
UN J
yang bersangkutan ; -----------------------------------------------------------------3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta
tanggal
11
Pebruari
2013
Nomor
:
RT
10/G/2013/PT.TUN.JKT. tentang Hari Pemeriksaan Persidangan; ------
IT
4. Surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Pebruari 2013 dan surat-surat
JA
TENTANG DUDUKNYA SENGKETA
KA
GG
lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini; -----------------------------
2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata
perkara
Nomor
:
UN
Usaha Negara Jakarta tanggal 07 Pebruari 2013, dibawah register 10/G/2013/PT.TUN.JKT.,
mengemukakan
hal-hal
IT
sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
I.
JAKARTA ----------------------------------------------------------------------------1.
GG
LA
NT
IN
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Pebruari
Bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum harus terlebih
IN
diselesaikan
sebagaimana
diatur
dahulu
dalam
melalui ketentuan
upaya
administratif
Pasal
269
ayat
NT
(1)Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
IN GG IT U
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena itu
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadilli
sengketa
a
quo
sebagaimana
diatur
dalam
ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun
KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT. ---------------------------------------2.
DI LA
II.
NT
2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009; ------------------
Bahwa PENGGUGAT adalah Partai Politik yang didirikan
T AN
GA
Hal. 3 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
apabila seluruh upaya administratif telah digunakan maka
AR
TA
TU NJ
berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 68, Tanggal 23 Juli 2002,
GI
dibuat di hadapan DANIEL, P.M., SH., Notaris di Jakarta dan
AK
kemudian mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum Publik dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
UN J
dengan Surat Keputusan Nomor: M/15.UM.06.08 Tahun 2003, tanggal 06-08-2003 bedasar atas Surat Keterangan Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU.4.AH.11.01-38
dan
Kepengurusan
Partai
RT
Nomor
IT
Demokrasi Kebangsaan telah mendapatkan Pengesahan dari
IN
3.
KA
Nomor M.HH-08.AH.11.01 Tahun 20212, tanggal
22 Maret
2912 (Vide Bukti, P-1); ------------------------------------------------------
JA
GG
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
Bahwa PENGGUGAT dalam kedudukannya sebagai Partai Politik yang dinyatakan tidak lolos sebagai perserta Pemilihan Tahun
2014
berhak
mengajukan
UN
NT
Umum
gugatan
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 268
ini
ayat (2)
IT
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
LA
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN -------------------------4.
Bahwa
PENGGUGAT
IN
III.
GG
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ----------------------
mengetahui
adanya
KEPUTUSAN
OBYEK SENGKETA pada tanggal 8 Januari 2013 dari
IN GG IT U
NT
TERGUGAT yang mana sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, terlebih dahulu
keberatan maupun upaya banding administratif, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 269 ayat (1)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, namun upaya administrasi a quo ditolak oleh TERGUGAT dan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA sesuai dengan Keputusan BADAN
NT
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor: 001/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013, tanggal 30 Januari 2013
(Vide Bukti, P-2) ;------------------------------------------------------------Bahwa kemudian PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke
DI LA
5.
Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara Jakarta melalui
T AN
GA
Hal. 4 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
PENGGUGATmenempuh upaya Administrasi, baik berupa
AR
TA
TU NJ
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4
GI
Februari 2013. Dengan demikian pengajuan gugatan sengketa
AK
Tata Usaha Negara Pemilihan Umum ini masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, sebagaimana ditentukan dalam
UN J
ketentuan Pasal 269 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
IT
RT
Rakyat Daerah; ----------------------------------------------------------------
IN
GG
6.
KA
OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN UMUM -Bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum adalah sengketa yang ditimbulkan antara Komisi Pemilihan Umum dan
JA
IV.
Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi
NT
UN
Pemilihan Umum tentang Penetapan Politik peserta Pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 268 ayat (2)
IT
huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
LA
Pemlihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
GG
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu obyek sengketa dalam gugatan ini adalahSurat Keputusan
Tata
Usaha
Negara
yang
dikeluarkan
oleh
IN
TERGUGAT, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemililhan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 8
Pemilihan
Umum Tahun
IN GG IT U
NT
Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta 2014,
beserta lampiran berita
acaranya; khususnya pada Putusan Menetapkan pada Bagian
memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Tahun 2014,
untuk
selanjutnya
disebut
“KEPUTUSAN
OBYEK
SENGKETA”(Vide Bukti, P-3); -------------------------------------------
7.
Bahwa KEPUTUSAN OBYEK SENGKETAa quo merupakan
NT
keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3
Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
DI LA
Usaha Negara sebagaimanatelah diubah dengan Undang-
T AN
GA
Hal. 5 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Kedua yang menyatakan Partai Demokrasi Kebangsaan tidak
AR
TA
TU NJ
undang Nomor: 9 Tahun 2004dan Undang-Undang Nomor: 51
AK
GI
Tahun 2009, yaitu: ----------------------------------------------------------- KONKRET
karena
KEPUTUSAN
OBYEK
SENGKETA
merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum
UN J
dari TERGUGAT yaitu Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum tahun 2014; -------------------------------------------
- INDIVIDUAL karena dengan jelas
RT
KEPUTUSAN OBYEK
IT
SENGKETA langsung ditujukan kepada PENGGUGAT
selaku partai politik calon peserta Pemiihan Umum yang
wewenangTERGUGAT
JA
- FINAL karena KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA adalah dan
tidak
memerlukan
lagi
persetujuan dari instansi lain sehingga telah bersifat definitif
KERUGIAN
PENGGUGAT
AKIBAT
DITERBITKANNYA
IT
V.
UN
yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak PENGGUGAT; --
KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA -------------------------------------------8.
Bahwa adapun kerugian yang timbul akibat diterbitkannya
GG
LA
NT
KA
tahun 2014; ------------------------------------------------------------------
IN
GG
dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilihan Umum
KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA a quo, yaitu: ------------------- PENGGUGAT sebagai Partai politik tidak dapat mengikuti
IN
Pemilihan Umum tahun 2014 dan oleh karenanya tidak dapat
NT
pula menyalurkan aspirasi dan hak-hak politik anggotanya; ---
IN GG IT U
- Kerugian materiil dalam membiayai infrastuktur Partai Politik;
Sehingga dengan timbulnya kerugian tersebut, PENGGUGAT
ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-
Undang Nomor: 51 Tahun 2009; ------------------------------------------
VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL YANG DILAKUKAN
NT
VI.
OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;--------------------------Bahwa dalam pelaksanaan proses verifikasi administrasi
DI LA
9.
Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh TERGUGAT telah
T AN
GA
Hal. 6 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
berhak mengajukan gugatana quo, sebagaimana diatur dalam
AR
TA
TU NJ
melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
10. Bahwa
AK
GI
dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012
tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
UN J
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur mengenai persyaratan yang harus diserahkan partai
RT
politik dan yang akan diverifikasi oleh KPU. Ketentuan ayat (2)
IT
Pasal 8 Undang-undang a quo mengatur bahwa partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi
JA
kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; ------------f.
memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada
UN
kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda
IT
anggota; -------------------------------------------------------------------Demikian pula pada Pasal 15 Undang-Undang a quoditegaskan bahwadokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
GG
NT
LA
KA
d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah
IN
GG
persyaratan, antara lain: ----------------------------------------------------
Pasal 14 ayat (3) meliputi: -------------------------------------------------f.
bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu)
IN
orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk
IN GG IT U
NT
pada setiap kabupaten/kota; ------------------------------------------
11. Bahwa selanjutnya verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu
diperintahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 melalui “KPU
melakukan
verifikasi
terhadap
kelengkapan
dan
kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2)”. -------------------------------------------------------------------------
NT
Melalui paparan pasal-pasal di atas, Undang-undang Nomor 8
Tahun 2012 memerintahkan bahwa : -----------------------------------(1). KPU melakukan verifikasi administrasi; ---------------------------
DI LA
(2). Dua berkas administrasi yang wajib diverifikasi adalah kepengurusan kecamatan minimal 50 persen kecamatan di
T AN
GA
Hal. 7 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan : ---------------------------------
AR
TA
TU NJ
kabupaten/kota dan administrasi bukti keanggotaan parpol
GI
sebanyak minimal 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk di
AK
kabupaten/kota; ---------------------------------------------------------12. Bahwa perintah Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012
UN J
sebagaimana dipaparkan di atas diperkuat dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 15 ayat (1) huruf f dan i yang
RT
menegaskan dua hal yang sama, bahwa pengurus kecamatan
IT
dan keanggotaan parpol adalah wajib dimasukkan sebagai parameter
verifikasi
administrasi.
Namun
fakta
empiris
KA
TERGUGAT ternyata mengabaikan kepengurusan kecamatan
JA
dan syarat minimal keanggotaan parpol minimal 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk sebagai parameter untuk menentukan
pemenuhan syarat dan kelulusan verifikasi administrasi. Hal ini
UN
terbukti dari pernyataan anggota KPU Hadar Nafis Gumay dan Ida Budhiati yang dimuat di Majalah Tempo Edisi 11 November
IT
2012, halaman 44, pernyataan anggota KPU dalam berita berjudul “Agar Pemilu Punya Peserta” termuat dalam kolom ketiga paragraf ke-4,5 dan 6 tertulis sebagai berikut:----------------
GG
LA
NT
IN
GG
membuktikan bahwa proses verifikasi yang dilakukan oleh
“Partai Amanat Nasional dan Gerindra agaknya lebih siap
IN
jadi kontestan pemilu. Jumlah anggota mereka lebih merata ketimbang empat partai tadi.Sedangkan jumlah pengikut
NT
PDIP juga tak mencukupi kuota.Meski sama-sama belum
IN GG IT U
memenuhi syarat, kondisi Demokrat dan Golkar tak
terlampau parah.Menyiasati hal tersebut, pada 25-28 maraton.“Perdebatan antarkomisioner cukup ramai,’’ kata seorang
peserta
keanggotaan
tak
rapat.
Keputusan
dipakai
administrasi.......................dan
dalam
diambil:
tahap
seterusnya”.
syarat
verifikasi
Selanjutnya
anggota Komisi Pemilu, Ida Budhiati, mengatakan:“Undang-
NT
Undang Pemilihan Legislatif tak menyebutkan secara teknis tata cara verifikasi. Peraturan memungkinkan pengecekan
administrasi dilakukan berbarengan dengan pemeriksaan
DI LA
faktual.Atas keputusan tersebut, kata Ida, “Kami siap bertanggung jawab.” (Vide Bukti P-4); ---------------------------
T AN
GA
Hal. 8 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Oktober lalu, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat
TA AR
TU NJ
13. Bahwa dengan demikian proses verifikasi administrasi yang
GI
meloloskan partai politik ke tahapan verifikasi faktual, tanpa verifikasi
administrasi
AK
dilakukan
terhadap
kepengurusan
kecamatan dan keanggotaan Partai Politik, sebagaimana
UN J
dengan ternyata tidak dilakukan oleh TERGUGAT adalah nyata-nyata telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun
RT
2012 dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012; -------------------
IT
14. Bahwa TERGUGAT dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dan
faktual
partai
politik
peserta
Pemilu
melakukan
KA
ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.
JA
Pasal 8 ayat (2) huruf d mensyaratkan agar setiap partai politik wajib melengkapi kepengurusan Kecamatan minimal di 50 persen Kecamatan di tiap Kabupaten/Kota yang mana pada
UN
saat pendaftaran kelengkapan administrasi ini seyogyanya disertakan, sesuai dengan perintah Pasal 16 ayat (1), maka
IT
seluruh kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), termasuk huruf d, seharusnya dilakukan VERIFIKASI
FAKTUAL.
Namun
faktanya,
dalam
proses
GG
LA
NT
IN
GG
pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 16
verifikasi administrasi dan faktual, pengurus Kecamatan Partai Politik tidak dilakukan verifikasi, oleh karena itu PENGGUGAT
IN
mensommir TERGUGAT untuk membuktikan apa parameter yang dijadikan TERGUGAT bahwa seluruh partai politik telah
IN GG IT U
NT
memenuhi syarat pengurus kecamatan sesuai dengan amanat Undang-undang; ---------------------------------------------------------------
berjenjang atau bertahap yang dilakukan oleh TERGUGAT
bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012
dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012. Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai
berikut: ---------------------------------------------------------------------------
NT
“Setelah verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), KPU melakukan verifikasi faktual lama
8
(delapan)
hari
terhadap
kebenaran
DI LA
paling
persyaratan.....dan seterusnya”. -------------------------------------
T AN
GA
Hal. 9 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
15. Bahwa selain itu pelaksanaan verifikasi parpol yang sifatnya
ini
jelas
AR
TA
TU NJ
Pasal
menyebutkan
bahwa
setelah
verifikasi
GI
administrasi, KPU melanjutkan dengan verifikasi faktual dan
AK
tidak dilakukan pengumuman partai politik yang lolos verifikasi administrasi; --------------------------------------------------------------------
UN J
16. Bahwa dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 tentang tahapan dan jadwal Pemilu pada angka 3 tentang
RT
Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, tertulis : ----------------
IT
h. Pemberitahuan penelitian administrasi hasil perbaikan. ------kepada: ---------------------------------------------------------------------
KA
Oktober 2012; -------------------------------------------------------
JA
2). Pimpinan partai politik tingkat pusat 23 /sd 29 Oktober 2012;- -----------------------------------------------------------------Verifikasi faktual di tingkat KPU: ------------------------------------
i.
UN
1). Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat 30 Okt s/d 6 November 2012; ------------------------------------------------
IT
Kedua peraturan inilah yang menjadi rujukan atas proses verifikasi yang berlangsung, dimana tidak ada satu pasalpun dalam kedua peraturan ini yang menyiratkan bahwa proses verifikasi bisa dilaksanakan secara berjenjang, melainkan
GG
LA
NT
IN
GG
1). KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 23 s/d 29
diniscayakan dilakukan secara akumulatif; ----------------------------
IN
17. Bahwa dalam Peraturan KPU tersebut disebutkan bahwa
NT
pemberitahuan penelitian hasil perbaikan kepada pimpinan
IN GG IT U
partai politik tingkat pusat, tidak pernah disebutkan bahwa
pengumuman atau penetapan partai politik yang memenuhi
Filosofi UU Nomor 8 Tahun 2012 bahwa proses verifikasi partai politik
bersifat
akumulatif
dan
bukan
berjenjang
juga
disampaikan oleh Ketua Pansus RUU Pemilu, anggota Komisi II DPR RI Arief Wibowo, sebagiamana dikutip dalam pemberitaan
Sindonews Rabu tanggal 7 November 2012, paragraf keempat
NT
menyatakan: -------------------------------------------------------------------“Proses verifikasi partai politik harus secara utuh, dan penuh, tidak bertahap karena bersifat akumulatif,’’ terang
DI LA
politikus PartaiDemokrasi Indonesia Perjuanganini (Vide Bukti, P-4). Hal yang sama disampaikan Direktur Sigma
T AN
GA
Hal. 10 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
syarat administrasi atau tidak. ---------------------------------------------
AR
TA
TU NJ
Said Salahudin (Republika.co.id, Sabtu, 03 November
GI
2012) yang menyatakan bahwa verifikasi berjenjang
AK
menyalahi Undang-Undang(Vide Bukti P-5) ----------------18. Bahwa Badan Pengawas Pemilu melalui surat kepada KPU
UN J
Nomor 870/Bawaslu/XI/2012 tanggal 3 November 2012, telah menyatakan bahwa terjadi pelanggaran administrasi dalam
RT
proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014. Pada butir 2
IT
surat tersebut Bawaslu menyatakan: “Bahwa berdasarkan Temuan
Bawaslu
dalam
Formulir
Temuan
Nomor:
pelanggaran
temuan
yakni
administrasi
terkait
dan
kode
KA
pokok
dengan
etik
dugaan
dalam
proses
JA
dengan
pendaftaran, penelitian administrasi, penelitian administrasi hasil
perbaikan,
penundaan
pengumuman
penelitian
UN
administrasi hasil perbaikan, pengadaan dan penyelenggaraan sisem informasi partai politik, ketertutupan akses bagi partai
IT
politik dan Bawaslu.” ---------------------------------------------------------Selanjutnya, Bawaslu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik
oleh
anggota
KPU
GG
LA
NT
IN
GG
002/TM/PILEG/XI/2012 pada tanggal 02 November 2012,
kepada
Dewan
Kehormatan
Penyelenggara Pemilu yang mendorong DKPP menggelar kode
etik.
Dengan
demikian,
proses
verifikasi
IN
sidang
administrasi partai politik telah dilakukan oleh KPU secara tidak
NT
profesional, tertutup dan menimbulkan kecurigaan bahwa
IN GG IT U
lembaga ini tidak mandiri yang merupakan pelanggaran atas Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
19. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui
Putusan Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 26 November
2012 pada putusan butir 1 dan 3 jelas-jelas telah memvonis bahwa KPU tidak bertindak cermat, dan profesional dalam
NT
pelaksanaan verifikasi partai politik. Walaupun dalam putusan itu KPU disebutkan tidak berniat melanggar kode etik, namun
DKPP telah memvonis dan meminta KPU bekerja lebih
DI LA
profesional, transparan, jujur, adil dan akuntabel. Artinya, rangkaian proses verifikasi parpol yang diselenggarakan
T AN
GA
Hal. 11 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Pemilu; ---------------------------------------------------------------------------
AR
TA
TU NJ
berdasarkan penilaian DKPP telah dilaksanakan secara kurang
GI
profesional, kurang jujur, kurang transparan, kurang adil dan
AK
kurang akuntabel. (Vide Bukti, P-6);-----------------------------------20. Bahwa TERGUGAT dalam pelaksanaan verifikasi partai politik
UN J
telah bertindak tidak profesional, dibuktikan oleh dinamika dan konflik
diantara
para
anggota
KPU
dengan
jajaran
persidangan
DKPP.
Seluruh
IT
dalam
RT
kesekretariatan jenderal yang mencuat ke media massa dan dinamika
itu
mengindikasikan ada yang tidak beres dan sikap ngawur dalam
KA
dibuktikan melalui fakta-fakta sebagai berikut:------------------------
JA
a. Risalah Pokok-Pokok Jawaban Sekretariat KPU dalam
Sidang DKPP pada hari Selasa, 13 November 2012 (Vide
IN
GG
proses verifikasi partai politik dimaksud. Justifikasi di atas dapat
UN
Bukti P-7). Pada paragraf pertama baris ke-16 tertulis:
NT
“Fakta berikutnya, demi terciptanya pemilu yang jujur dan
dilakukan
di
IT
adil, sekretariat mengusulkan agar pelaksanaan verifikasi tempat
tertentu
yang
tidak
mudah
LA
mempengaruhi verifikator terutama oleh parpol (copy pokja
GG
dan SPT). Tapi faktanya menunjukkan KPU membeberkan “data utuh” yang belum diolah dan diberikan kepada parpol,
IN
yang seharusya data tersebut menjadi dokumen KPU tidak disebarluaskan;” ------------------------------------------------------judul
“Divonis
DKPP,
Karier
pejabat
Setjen
KPU
IN GG IT U
NT
b. Harian Rakyat Merdeka halaman 3 memuat berita dengan Tamat/Tetap Masuk Kantor Nunggu Dipulangkan’’, di kolom Johan, Wakil Kepala Biro Hukum KPU, tertulis: “ Selain itu
undang-undang mengamanatkan setiap tahapan harus sesuai jadwal. Tidak boleh dilanggar karena ada sanksi
hukumnya. “Tapi komisioner KPU membuat peraturan yang bertujuan menjustifikasi tindakannya. Langkah ini malah
NT
sangat melanggar Undang-Undang Pemilu. Namun kenapa
kasus ini tidak dibuka sama sekali?’’ tanyanya. (Vide Bukti,
DI LA
P-8);------------------------------------------------------------------------21. Bahwa selain
itu TERGUGAT (KPU Provinsi
dan KPU
T AN
GA
Hal. 12 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
ke-5 baris ke-3, berdasarkan pengakuan Saiful Bahri
AR
TA
TU NJ
Kabupaten/Kota) telah melanggar Pasal 15 huruf d UU Nomor
GI
8 Tahun 2012, karena menjadikan parameter pemenuhan
AK
syarat keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen dalam kepengurusan di jenjang provinsi dan kabupaten/kota sebagai
UN J
inidikator pemenuhan syarat yang menyatakan bahwa partai politik memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat di provinsi atau kabupaten/kota bersangkutan, padahal Pasal 15 huruf d
keterwakilan
IT
faktual
30
persen
RT
Undang-Undang a quo hanya mensyaratkan proses verifikasi perempuan
dalam
KA
GG
kepengurusan partai politik di tingkat pengurus pusat;--------------
dengan
diterapkan
syarat
keterwakilan
30
%
perempuan dalam verifikasi faktual oleh TERGUGAT terhadap
UN
beberapa pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Vide Bukti, P-9) yang nyata-
Tahun
IT
nyata melanggar Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor: 8 2012,
membuktikan
dan
oleh
karenanya
tidak
terbantahkan bahwa TERGUGAT telah bertindak sewenangwenang
GG
LA
NT
IN
22. Bahwa
JA
VII. TINDAKAN TERGUGAT YANG SEWENANG-WENANG.---------------
melaksanakan
verifikasi
faktual
terhadap
PENGGUGAT;-----------------------------------------------------------------
IN
23. Bahwa selain itu tindakan sewenang-wenang TERGUGAT dalam verifikasi faktual terhadap PENGGUGAT dapat dilihat
NT
dari:-------------------------------------------------------------------------------
IN GG IT U
1. Penetapan KPU (TERGUGAT) di beberapa Kabupaten/
dalam
verifikasi
faktual
tanpa
melakukan
verifikasi faktual (Vide Bukti, P-10);--------------------------------
TERGUGAT (KPU) di beberapa Kabupaten/Kota (Vide Bukti, P-11) tidak memberikan waktu perbaikan dalam
proses verifikasi faktual kepada Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan
(penggugat)
setempat,
padahal
waktu
NT
2.
setempat)
perbaikan dalam proses verifikasi faktual adalah perintah Undang-undang dan/atau merupakan HAK Partai Politik
DI LA
calon peserta Pemilihan yang diverifikasi;-----------------------3. TERGUGAT (KPU) di beberapa Kabupaten/Kota (Vide
T AN
GA
Hal. 13 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Kota yang tidak meloloskan PENGGUGAT (Pengurus PDK
AR
TA
TU NJ
Bukti, P-12) secara sewenang-wenang memberitahukan
GI
pelaksanaan verifikasi faktual kepada PENGGUGAT, tanpa
AK
mempertimbangkan syarat kepatutan waktu pengiriman
UN J
surat pemberitahuan;---------------------------------------------------
VIII. KETIDAKPROFESIONALAN TERGUGAT.----------------------------------
Kehormatan
Penyelenggara
Pemilu
IT
Dewan
RT
24. Bahwa ketidakprofesionalan TERGUGATterlihat jelas pasca meloloskan
KA
PENGGUGAT dalam verifikasi administrasi, antara lain:----------
pasca
keputusan
Penyelenggara
Pemilu
yang
Dewan
Kehormatan
membatalkan
keputusan
IN
TERGUGAT tidak sama dengan rentang waktu verifikasi
dahulu
dinyatakan
UN
faktual yang dialokasikan kepada Partai-partai yang terlebih lolos
verifikasi
administrasi
oleh
- TERGUGAT
IT
TERGUGAT;---------------------------------------------------------------tidak
mengirimkan
data
/dokumen
PENGGUGAT yang telah PENGGUGAT serahkan kepada
LA
NT
PENGGUGAT
JA
GG
- Rentang waktu verifikasi faktual yang dialokasikan kepada
GG
TERGUGAT untuk diserahkan selanjutnya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka dilakukan faktual
oleh
KPU
Provinsi
dan
KPU
IN
verifikasi
Kabupaten/Kota. Akibatnya, sekian banyak KPU Provinsi
NT
dan KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan verifikasi faktual
IN GG IT U
terhadap PENGGUGAT karena tidak adanya data dari
TERGUGAT, juga mengakibatkan persyaratan verifikasi
Kabupaten/Kota meminta dokumen kepada PENGGUGAT di saat masa perbaikan yang tenggat waktunya sangat terbatas, padahal hal itu bukan merupakan kewajiban
PENGGUGAT, melainkan kewajiban TERGUGAT (Vide
25. Bahwa
NT
Bukti P-13);----------------------------------------------------------------ketidakprofesionalan
verifikasi
faktual,
TERGUGAT berlanjut dalam
khususnya
dalam
memaknai
syarat
DI LA
keterwakilan perempuan, dimana TERGUGAT lagi-lagi secara serampangan
menambah
syarat
normatif
yang
harus
T AN
GA
Hal. 14 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
faktual menjadi tidak lengkap atau menyebabkan KPU
AR
TA
TU NJ
diverifikasi
secara
faktual
di
tingkat
Provinsi
dan
GI
Kabupaten/Kota, padahal menurut pasal 8 UU nomor 8 Tahun
AK
2012, keterwakilan perempuan hanya disyaratkan harus
UN J
dipenuhi untuk kepengurusan tingkat Pusat;-------------------------26. Bahwa dalam pada itu terbukti TERGUGAT tidak profesional melakukan verifikasi faktual di provinsi Kalimantan Selatan,
KPU
IT
kepada
Provinsi
Kalimantan
Selatan
RT
karena TERGUGAT tidak menyerahkan data PENGGUGAT
sebagaimana
KA
prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU, maka atas inisiatif
Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Desember 2012,
JA
yakni sehari setelah batas akhir perbaikan (Vide Bukti, P-14). Namun kenyataannya KPU Provinsi tidak melakukan verifikasi
sudah
melewati
batas
UN
terhadap data-data PENGGUGAT tersebut dengan alasan waktu
sehingga
PENGGUGAT
IT
dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Selatan;-------------------------------------------------------------------------27. Bahwa TERGUGAT dalam KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA
GG
LA
NT
IN
GG
PENGGUGAT data-data tersebut diserahkan kepada KPU
melampirkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual Partai Politik sebagai
alasan
Keputusan
KPU
untuk
menyatakan
IN
PENGGUGAT (Partai Demokrasi Kebangsaan) tidak memenuhi
NT
syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, namun
IN GG IT U
tidak menguraikan di dalam lampiran tersebut alasan masingmasing kabupaten/kota mengapa dinyatakan tidak memenuhi tetapi hanya secara
umum
menyatakan
jumlah
kabupaten/kota pada tiap provinsi yang memenuhi syarat relatif
terhadap 75 % jumlah kabupaten/kota dalam satu provinsi. Hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT tidak profesional dan dengan nyata menafikan azas fairness;--------------------------------
28. Bahwa untuk lebih jelas adanya ketidakprofesionalan dan sewenang-wenang
TERGUGAT,
NT
tindakan
maka
dapat
dikelompokkan ke dalam 5 kategori sebagai berikut:----------------
DI LA
1. TERGUGAT menggunakan Data Lama:-----------------------Bahwa TERGUGAT menggunakan data lama yang belum
T AN
GA
Hal. 15 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
syarat,
oleh
melakukan
GI
AR
TA
TU NJ
dikoreksi
PENGGUGAT
verifikasi
ketika
faktual.
Data
TERGUGAT
lama
tersebut
AK
(kepengurusan dan keanggotaan) banyak yang tidak sesuai lagi dikarenakan berpindahnya pengurus atau anggota PDK
UN J
sebagai akibat dari pengumuman TERGUGAT atas tidak lolosnya
PENGGUGAT
dalam
verifikasi
administrasi
tanggal 28 Oktober 2012 (Vide Bukti P-15). Ketika
RT
mengetahui tindakan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT
IT
mengajukan revisi data, akan tetapi TERGUGAT menolak,
GG
TERGUGAT mau melakukan verifikasi atas Keanggotaan
JA
PENGGUGAT, TERGUGAT melakukannya pada hari-hari terakhir, sehingga sudah tidak ada lagi masa perbaikan;-----
IN
Sekedar contoh di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi
UN
Tengah PENGGUGAT telah menyerahkan kelengkapan
NT
data perbaikan tanggal 11 Desember 2012, namun KPU
IT
Kabupaten Donggala tidak menerimanya, padahal tanggal tersebut masih dalam masa verifikasi;-----------------------------
GG
LA
KA
dengan alasan waktu yang tersedia sangat sempit. Jika pun
2. TERGUGAT melakukan verifikasi tanpa pemberitahuan yang layak. -------------------------------------------------------------melakukan
IN
TERGUGAT
pemberitahuan
yang
verifikasi, patut
tanpa
dan
didahului
layak
kepada
NT
PENGGUGAT. Banyak surat pemberitahuan verifikasi yang
Jika
pun
diberitahukan,
TERGUGAT
memberitahukannya pada saat-saat terakhir pelaksanaan verifikasi faktual. Akibatnya, PENGGUGAT tidak memiliki waktu yang cukup menghadirkan anggota yang akan
diverifikasi itu. Pada saat verifikasi, sebagian pengurus PENGGUGAT tidak berada di tempat.Ini merupakan akibat
NT
dari waktu pemberitahuan yang begitu singkat. (Bukti Surat Keberatan, P-16);----------------------------------------------
DI LA
3. TERGUGAT melakukan verifikasi secara sepihak.--------Verifikasi
keanggotaan
yang
dilaksanakan
oleh
TERGUGAT secara sepihak tanpa melibatkan pengurus
T AN
GA
Hal. 16 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
kabupaten/kota.
IN GG IT U
tidak dikirim ke kantor sekretariat PENGGUGAT di tingkat
AR
TA
TU NJ
PDK
(Penggugat)
setempat
sebagai
pihak
yang
GI
mengesahkan validitas soal verifikasi yang benar, sehingga
AK
hasil verifikasi tidak dapat dijamin kebenarannya.(Bukti Surat Keberatan, P-17);---------------------------------------------profesionalan
UN J
Ketidak
Tergugat
semakin
Keanggotaan
dan
terbukti
kesewenang-wenangan dalam
kasus
verifikasi
Penggugat di Kota Depok, sebagaimana
RT
terdapat bukti Penggugat berupa surat dari KPU Kota
IT
Depok yang menyatakan bahwa KPU Kota Depok tidak
KA
dapat melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan
GG
PENGGUGAT di Kota Depok karena KPU tidak memiliki
JA
anggaran(Vide Bukti, P- 18);----------------------------------------
NT
kabupaten
Demakdan
Karanganyar,
Provinsi
UN
IN
Dalam kasus verifikasi keanggotaan PENGGUGAT di Jawa
Tengah,TERGUGAT secara tegas menolak memverifikasi PENGGUGAT,
hanya
karena
sebagian
IT
keanggotaan
LA
anggota PENGGUGAT tidak berada ditempat. Terhadap
GG
hal ini, PENGGUGAT telah mengajukan surat yang menerangkan bahwa sebagian anggota PENGGUGAT berada di luar kota. Namun surat PENGGUGAT ini ditolak
IN
oleh TERGUGAT (Bukti Surat Keberatan, P-19);-----------
NT
4. Ketidakjelasan Kriteria Diskualifikasi.--------------------------
IN GG IT U
TERGUGAT tidak memiliki kriteria yang adil dalam
akibatnya
TERGUGAT
menggugurkan
PENGGUGAT
hanya dengan menggunakan atau didasarkan pada salah
satu unsur/kriteria, yang ditentukan sendiri atau ditentukan
secara sepihak.Singkatnya, TERGUGAT menggunakan satu unsur yang secara sepihak dianggap tidak terpenuhi, untuk menggugurkan unsur-unsur lain yang terpenuhi.------kasus
berdasarkan
di
Kabupaten
Bantul,
NT
Dalam
berita
acara
dari
Provinsi
KPU,
D.I.Y,
keanggotaan sebanyak 118,
DI LA
PENGGUGAT yang menenuhi syarat
namun tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat. Padahal batas kelolosan adalah 100 anggota.Ini hanya sekedar
T AN
GA
Hal. 17 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
menentukan kelolosan verifikasi faktual PENGGUGAT,
AR
TA
TU NJ
cuplikan
dari
serangkaian
masalah
yang
dialami
AK
GI
PENGGUGAT;----------------------------------------------------------5. Surat
Edaran
TERGUGAT
memperkuat
bukti
UN J
Diskriminasi;-----------------------------------------------------------TERGUGAT secara nyata mengistimewakan Kelompok 16 Partai. Tindakan ini dilakukan dengan cara TERGUGAT
RT
menerbitkan Surat KPU Nomor 675/KPU/XI/2012 Tentang
IT
Verifikasi Faktual 16 Partai Politik dan 18 Partai Politik
GG
berisi pengakuan
bahwa
KA
Pasca Putusan DKPP. Pada pokoknya Surat Keputusan ini TERGUGAT
tidak memiliki
dokumen yang cukup untuk dijadikan rujukan oleh KPU
JA
Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi
IN
faktual.----------------------------------------------------------------------
UN
Pada butir 1 Surat KPU ini dijelaskan ”KPU Kabupaten/Kota
NT
yang belum melaksanakan verifikasi faktual tahap pertama
LA
syarat
IT
terhadap 16 Partai Politik yang dinyatakan memenuhi administrasi
sebagai
akibat
tidak
tersedianya
dokumen dari KPU, dapat melakukan verifikasi faktual
GG
dengan menggunakan dokumen yang disampaikan oleh DPC Partai Politik. Dalam hal DPC Partai Politik belum dokumen,
KPU
Kabupaten/Kota
IN
menyampaikan
membangun Komunikasi dengan liaison officer (LO) partai
NT
politik yang bersangkutan agar segera menyampaikan
IN GG IT U
dokumen sampai dengan berakhirnya masa perbaikan.
IX.
Keistimewaan ini tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga pelaksanaan verifikasi faktual menjadi tidak adil.
PENGGUGAT juga mempertanyakan istilah liaison officer (LO) partai politik yang tidak ada di dalam Undang-undang;
TERGUGAT
MEMILIKI
ITIKAD
TIDAK
BAIK
DALAM
NT
MENGGUGURKAN PENGGUGAT.--------------------------------------------
28. Bahwa secara keseluruhan dalam pelaksanaan verifikasi baik
DI LA
administrasi maupun faktual sampai pada penetapan Surat Keputusan Komisi Pemililhan Umum 5/Kpts/KPU/Tahun 2013
T AN
GA
Hal. 18 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
(Vide Bukti P-20);-------------------------------------------------------
AR
TA
TU NJ
tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
GI
Tahun 2014 yang menetapkan PDK tidak memenuhi syarat
AK
sebagai peserta PEMILU 2014, Tergugat telah menunjukkan itikad tidak baik terhadap Penggugat sebagai berikut:-------------waktu
penetapan
UN J
1. Pada
hasil
verifikasi
administrasi,
TERGUGAT menetapkan ketidaklolosan PENGGUGAT untuk mengikuti verifikasi faktual hanya dengan cara
yang
IT
keputusan
kemudian
RT
mengumumkan kepada publik tanpa nomor dan surat hasilnya
dibatalkan
oleh
KA
2. Waktu yang dialokasikan kepada kelompok 18 partai tidak
JA
adil dibanding yang diberikan kepada kelompok 16 partai (vide, bukti P-22);-----------------------------------------------------3. Putusan tentang memenuhi syarat atau tidak dilakukan
UN
secara sewenang-wenang tanpa tolak ukur yang jelas(vide, bukti P-23);---------------------------------------------------------------
komunikasi
IT
4. TERGUGAT memberikan keistimewaan perlakuan dalam
LA
NT
IN
GG
DKPP(vide, bukti P-21);----------------------------------------------
kepada kelompok 16 partai sementara
GG
menghukum PENGGUGAT dengan rujukan perlakuan yang tidak adil(vide, bukti P-24);------------------------------------------5. TERGUGAT telah mengumumkan kepada publik tentang
IN
hasil verifikasi faktual yang dijalani oleh PENGGUGAT baru kemudian hanya memberikan kesempatan 5 menit kepada
NT
PENGGUGAT untuk menyampaikan keberatan dan tidak
IN GG IT U
ada waktu untuk klarifikasi keberatan tersebut, langsung
PENGGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai peserta PEMILU 2014(vide, bukti P-25);------------------------------------
6. TERGUGAT telah mengetahui dengan bukti-bukti yang kuat bahwa Penggugat memenuhi syarat di 3 (tiga) provinsi
yaitu: Jawa Tengah, Bali dan Kalimantan Selatan, tetapi
NT
TERGUGAT tetap bertahan dengan bukti-bukti yang lemah yang pada akhirnya diputuskan oleh Bawaslu bahwa
PENGGUGAT sesungguhnya memenuhi syarat di 3 (tiga) sehingga
secara
keseluruhan
Penggugat
DI LA
provinsi
memenuhi syarat pada tingkat provinsi di 33 provinsi, dan
T AN
GA
Hal. 19 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
diikuti dengan Surat Keputusan yang menetapkan bahwa
AR
TA
TU NJ
karena lemahnya profesionalitas dan kepastian hukum
GI
dalam persidangan banding administratif di Bawaslu, maka
AK
PENGGUGAT menolak putusan Bawaslu yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadikan dasar Bawaslu tidak
UN J
meloloskan PENGGUGAT sebagai Peserta PEMILU 2014. (vide, bukti P-26);------------------------------------------------------
7. Dengan demikian terlihat jelas bahwa rangkaian verifikasi
RT
yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT,
sistematis
GG
PELEMAHAN
yang
TERGUGAT
dilakukan
untuk
secara dengan
terstuktur
dan
mendiskualifiakasi
sengaja
oleh
PENGGUGAT
sebagai peserta Pemilihan Umum;--------------------------------ATAS
HASIL
REKAPITULASI
VERIFIKASI
UN
SANGGAHAN FAKTUAL
IT
29. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas Hasil Rekapitulasi verifikasi faktual yang ditetapkan oleh TERGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak lolos verifikasi faktual
GG
IN
NT
LA
IX.
upaya
KA
terdapat
JA
IT
dimulai dari verifikasi administrasi sampai verifikasi faktual
di 166 Kabupaten/Kota, karena verifikasi faktual yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tidak akuntabel dan
IN
atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
NT
yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan di atas;----------------
IN GG IT U
30. Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT berkepentingan secara
hukum untuk menyampaikan data-data pembanding yang dalam
CLUSTER
beserta
alasan-alasan
yang
mendasarinya, sebagai berikut:-------------------------------------------
1. Cluster I (Pertama) adalah pengelompokan atas Pengurus
Partai Demokrasi Kebangsaan di Tingkat Kabupaten /Kota yang tidak dilakukan verifikasi faktual oleh TERGUGAT
NT
(KPU Kabupaten/Kota), yaitu terdiri dari: -----------------------
‐ Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat; -----------------------------------------------Partai Demokrasi Kebangsaan diseluruh
DI LA
‐ Pengurus
Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan;-----
T AN
GA
Hal. 20 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
dibuat
AR
TA
TU NJ
‐ Pengurus Partai Demokrasi Kebangsan di Kabupaten
GI
Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo,
AK
Kabupten Yahukimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Deiyai,
Kabupaten
Kepulauan
UN J
Kabupaten
Mimika,
Waropen,
Kabupaten
Yapen,
Merauke,
Kabupaten
Yapen
Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten
Pegunungan
Bintang,
Kabupaten
Puncak
Jaya,
RT
IT
Kesemuanya berada dan/atau terletak di Provinsi Papua;------------------------------------------------------------------
Kepulauan
Anambas,
khususnya
KA
GG
‐ Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan di Kabupaten verifikasi
faktual
JA
terhadap KTA atau anggota PDK di Pulau Siantan, Pulau Jemaja, Pulau Matak dan Pulau-pulau kecil lainnya;-------
IN
‐ Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten
NT
UN
Padang Law, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Siantar,
LA
‐ Pengurus
IT
Kesmuanya terletak di Provinsi Sumatera Utara;-----------Partai
Demokrasi Kebangsaan Kabupaten
GG
Mamasa (tidak dilakukan verifikasi tahap II);----------------‐ Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Hulu,
IN
Rokan
Kabupaten
Indragiri
Hulu,
Kaupaten
NT
Indragiri Hilir yang terletak di Provinsi Riau;------------------
IN GG IT U
2. Cluster II (Kedua) adalah pengelompokan atas Pengurus
yang diverifikasi secara faktual oleh TERGUGAT (KPU Kabupaten/Kota), namun tidak diberikan kesempatan atau
waktu perbaikan atas persyaratan verifikasi faktual, yaitu terdiri dari:----------------------------------------------------------------
‐ Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Surakarta (perbaikan persyaratan KTA), Kabupaten Karanganyar
NT
(perbaikan persyaratan KTA), Provinsi Jawa Tengah;-----
‐ Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten
DI LA
Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;-----------------------3. Cluster III (Ketiga) adalah pengelompokan atas Pengurus
T AN
GA
Hal. 21 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Partai Demokrasi Kebangsaan di Tingkat Kabupten/Kota
AR
TA
TU NJ
Partai Demokrasi Kebangsaan di Tingkat Kabupaten/Kota
GI
yang diterapkan syarat keterwakilan perempuan dalam
AK
verifikasi faktual, yaitu terdiri dari:----------------------------------‐ Pengurus
Partai
Demokrasi
Kebangsaan
Provinsi
UN J
Kepulauan Riau;-----------------------------------------------------‐ Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah;-----------------------------------------------------------------
RT
IT
‐ Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Solok (Provinsi Sumatera Barat);----------------------------------------
Subang, Kabupaten Ciamis, kesemuanya terletak di
JA
Jawa Barat;------------------------------------------------------------
(waktu
pemberitahuan
Tegal
(waktu
Kabupaten
tidaksepatutnya),
pemberitahuan
Batang
tidak
UN
IN
‐ Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Pati
NT
(waktu
Kabupaten
sepatutnya),
pemberitahuan
tidak
4. Cluster
IT
sepatutnya), Kabupaten Boyolali (waktu .)-------------------IV
Pengurus
(Keempat) Partai
adalah
Demokrasi
GG
LA
KA
GG
‐ Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten
Kabupaten/Kota
yang
pengelompokan
Kebangsaan
tidak
di
mendapatkan
atas
Tingkat surat
IN
pemberitahuan verifikasi faktual dan/atau mendapatkan surat
pemberitahuan tidak
faktual,
memenuhi
NT
penyampaiannya
verifikasi
syarat
namun kepatutan
IN GG IT U
sebagaimana mestinya, yaitu terdiri dari:-------------------------
Pekalongan (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya);-----
‐ Pengurus
Partai
Demokrasi
Palangkraya
(tidak
Kabupaten
Seruyan
menerima
Kebangsan
Kota
suratpemberitahuan),
(tidak
menerima
surat
pemberitahuan), Kabupaten Kotawaringin Timur (tidak
menerima surat pemberitahuan), Kabupaten Murung (tidak
menerima
surat
NT
Raya
pemberitahuan),
kesemuanya terletak di Provinsi Kalimantan Tengah;------
DI LA
‐ Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kapupaten Kerinci
(waktu
pemberitahuan
tidak
sepatutnya),
T AN
GA
Hal. 22 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
‐ Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten
AR
TA
TU NJ
Kabupaten Muaro Jambi (waktu pemberitahuan tidak
GI
sepatutnya), Kota Jambi (waktu pemberitahuan tidak
AK
sepatutnya), kesemuanya terletak di Provinsi Jambi;-----‐ Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Banjar
UN J
(waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), Kota Cimahi (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), Kabupaten Purwakarta (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), (waktu
pemberitahuan
tidak
RT
Bogor
sepatutnya), Kota Tasikmalaya (waktu pembertahuan tidak
septutnya),
Kabupaten
Indramayu
(waktu
KA
GG
IT
Kabupaten
pemberitahuan tidak sepatutnya), Kabupaten Kuningan
Garut
(waktu
IN
Kabupaten
JA
(waktu pemberitahuan tidak sepatutnya, Kabupaten pemberitahuan
Ciamis
(waktu
tidak
sepatutnya),
pemberitahuan
tidak
UN
NT
septutnya), Kota Banjar (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya),
Kabupaten
Bandung
Barat
(waktu
IT
pemberitahuan tidak sepatutnya), kesemuanya terletak
LA
di Jawa Barat;--------------------------------------------------------Partai
Demokrasi
Kebangsaan
di
32
GG
‐ Pengurus
Kabupaten di Jawa Timur;----------------------------------------‐ Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten
IN
Muko-moku, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang
Lebong,
Kesemuanya
terletak
di
Propinsi
IN GG IT U
NT
Bengkulu;--------------------------------------------------------------
Partai Demokrasi Kebangsaan di Tingkat Kabupaten/Kota yang mekanisme verifikasi faktualnya tidak jelas, yaitu terdiri dari:-----------------------------------------------------------------
- Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Pati, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten
Boyolali, Kabupaten Klaten, Kota Salatiga, Kabupaten Kabupaten
Jepara,
Kabupaten
NT
Magelang,
Demak,
kesemunya terletak di Provinsi Jawa Tengah;--------------CLUSTER
sebagaimana
DI LA
31. Bahwa
gambaran
umum
yang
terurai
di
atas
mengafirmasi
adalah adanya
T AN
GA
Hal. 23 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
5. Cluster V (Kelima) adalah pengelompokan atas Pengurus
AR
TA
TU NJ
KETIDAKBECUSAN
TERGUGAT
dalam
melaksanakan
X.
AK
GI
verifikasi faktual terhadap PENGGUGAT;-----------------------------PERBUATAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN AZAS-
UN J
AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.-----------------------------A. Azas Kepastian Hukum ------------------------------------------------------
RT
32. Bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual,
IT
tindakan TERGUGAT tidak memiliki kepastian hukum, karena laporan hasil verifikasi a quo yang dibuat oleh TERGUGAT
KA
legalitas; hanya berupa deretan matrik dan data yang tidak
JA
jelas legalitas lembaga pengirimnya, dimana tidak ada cap lembaga, tidak ada paraf dan tanda tangan ketujuh anggota
UN
KPU (Vide Bukti, P-27); --------------------------------------------------Selain itu dalam rapat pleno rekapitulasi tanggal 8 Januari 2013,
PENGGUGAT
hanya
menerima
dokumen
berupa
IT
KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA terkait penetapan Partai Poklitik peserta Pemilu dengan lampiran yang menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai peserta
GG
LA
NT
IN
GG
tidak mencerminkan dokumen resmi dan/atau tidak memiliki
Pemilu. TERGUGAT hanya menyampaikan rekapitulasi jumlah kabupaten/kota tiap provinsi seluruh Indonesia yang dinyatakan syarat
IN
memenuhi
NT
mencantumkan atau
dan
tidak
memenuhi
syarat
tanpa
membuktikan secara hukum dalam hal
IN GG IT U
mana di kabupaten/kota tersebut PENGGUGATtidak memenuhi syarat (Vide Bukti, P-28) ;-------------------------------------------------
33. Bahwa TERGUGAT bertindak tidak adil dan tidak proporsional,
terbukti dengan hanya mengalokasikan waktu verifikasi faktual kepada PENGGUGAT secara terbatas, yaitu dari tanggal 5 sampai dengan 28 Desember 2012 atau selama 23 hari, tidak
NT
equal dengan alokasi waktu verifikasi faktual yang diberikan kepada 16 partai politik, yaitu dimulai dari tanggal 29 Oktober
DI LA
sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 atau selama 52 hari.-------------------------------------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 24 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
B. Azas Proporsionalitas. -----------------------------------------------------
AR
TA
TU NJ
Fakta lain bahwa TERGUGAT bertindak tidak adil dan tidak
GI
proporsional
adalah
TERGUGAT
secara
nyata
AK
mengistimewakan Kelompok 16 Partai. Tindakan ini dilakukan dengan cara TERGUGAT menerbitkan Surat KPU Nomor
UN J
675/KPU/XI/2012 Tentang Verifikasi Faktual 16 Partai Politik dan 18 Partai Politik Pasca Putusan DKPP. Pada butir 1 Surat KPU
ini
dijelaskan
”KPU
Kabupaten/Kota
yang
belum
RT
melaksanakan verifikasi faktual tahap pertama terhadap 16
IT
Partai Politik yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi
Partai
Politik
JA
yang disampaikan oleh DPC Partai Politik. Dalam hal DPC belum
menyampaikan
dokumen,
KPU
Kabupaten/Kota membangun Komunikasi dengan liaison officer (LO)
NT
KA
melakukan verifikasi faktual dengan menggunakan dokumen
partai
politik
yang
bersangkutan
UN
IN
GG
sebagai akibat tidak tersedianya dokumen dari KPU, dapat
agar
segera
menyampaikan dokumen sampai dengan berakhirnya masa
IT
perbaikan.-----------------------------------------------------------------------
LA
Tindakan tidak adil dan tidak proporsional yang dilakukan
GG
TERGUGAT tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 10 huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan
Umum
dan
Dewan
Kehormatan
IN
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tetang Kode Etik
NT
Penyelengara Pemilihan Umum:------------------------------------------
IN GG IT U
“Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:--------------------------------------------------------
b. memperlakukan secara sama setiap calon peserta pemilu;---
C.
Azas Akuntabilitas ---------------------------------------------------------
34. Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi azas akuntabilitas dalam
khususnya
verifikasi
faktual
terhadap
NT
melakukan
mengenai
keanggotaan
PENGGUGAT,
Partai
Poltik
(PENGGUGAT), karena TERGUGAT tidak dapat membuktikan
DI LA
dan/atau memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ketika seseorang dinyatakan oleh TERGUGAT
T AN
GA
Hal. 25 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
a. ...........dan seterusnya;--------------------------------------------------
AR
TA
TU NJ
bukan sebagai anggota Partai Politik PENGGUGAT. Oleh
GI
karena
itu
justifikasi
TERGUGAT
atas
ketidaksahihan
AK
seseorang sebagai anggota Partai Politik PENGGUGAT bersifat subyektif, bahkan di beberapa daerah sebagaimana
UN J
diuraikan dalam fakta hukum diatas telah terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh TERGUGAT (KPU Kabupaten/Kota) dalam hal verifikasi faktual terhadap anggota
IT
RT
Patai Poltik PENGGUGAT;-----------------------------------------
Azas Tertib Penyelenggara Negara dan Azas Transparansi
KA
D.
JA
DKPP Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 26 November
2012 pada putusan butir 1 dan 3 yang jelas-jelas telah memvonis bahwa KPU tidak bertindak cermat, dan profesional
UN
dalam pelaksanaan verifikasi partai politik serta meminta KPU bekerja lebih profesional, transparan, jujur, adil dan akuntabel, tidak
terbantahkan
bahwa
IT
maka
TERGUGAT
dalam
melaksanakan verifikasi administrasi terhadap PENGGUGAT telah menyimpangi Azas Tertib Penyelenggara Negara dan
GG
LA
NT
IN
GG
35. Bahwa mencermati pertimbangan hukum dan amar Putusan
Azas Transparansi.---------------------------------------------------------
IN
Begitupun halnya dalam pelaksanaan verifikasi faktual terhadap PENGGUGATyang dilakukan oleh TERGUGAT, KPU Propinsi
NT
dan KPU sebagaimana dengan ternyata terjadi di Provinsi
bahwa
TERGUGAT
melanggar
Azas
Tertib
Penyelenggara Negara dan Azas Transparansi;------------------
GA DI LA
36. Bahwa dari pemaparan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, nampak
jelas
PERBUATAN
dan
terang
MELAWAN
TERGUGATtelah
melakukan
HUKUMyang
merugikan
kepentingan hukum dan hak-hak politik PENGGUGAT dan
NT
telah melanggar AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG
BAIK, oleh karena itu KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA
DI LA
sebagai produk dari TERGUGAT mengandung cacat hukum dan patut dinyatakanTIDAK SAH; ---------------------------------------
T AN
GA
Hal. 26 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
telah
IN GG IT U
Kalimantan Selatan, Kota Depok dan lain-lain membuktikan
TA AR
TU NJ
Maka, Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat
GI
mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
AK
untuk memutuskan sebagai berikut:---------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;------------------------
UN J
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan
RT
Umum Tahun 2014; beserta lampiran berita acaranya; khususnya
IT
pada Putusan Menetapkan pada Bagian Kedua yang menyatakan
KA
Partai Demokrasi Kebangsaan tidak memenuhi syarat sebagai peserta
GG
pemilihan umum Tahun 2014, sebagaimana tercantum pada Lampiran
JA
II Keputusan dimaksud;--------------------------------------------------------------
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
IN
Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 8
Umum Tahun 2014 beserta Lampiran Berita Acaranya, khususnya
IT
pada Putusan Menetapkan pada Bagian Kedua yang menyatakan Partai Demokrasi Kebangsaan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum tahun 2014;-------------------------------------------------------
GG
LA
NT
UN
januari 2013 tentang Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Baru yang menetapkan Penggugat sebagai partai politik peserta pemilihan
5.
IN
umum tahun 2014;-------------------------------------------------------------------Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang
IN GG IT U
NT
timbul dalam perkara ini.-------------------------------------------------------------
Bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat, telah mengajukan
berikut :---------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat.------------------------
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban dan sanggahan sebagai berikut :--
bertentangan
dengan
NT
a. Verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Tergugat peraturan
perundang-undangan
yang
DI LA
berlaku.----------------------------------------------------------------------------Alur pendaftaran dan verifikasi partai politik.------------------------------
T AN
GA
Hal. 27 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Jawaban pada Tanggal 18 Pebruari 2013 yang pada pokoknya sebagai
AR
TA
TU NJ
Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 8
GI
Tahun 2012 menyebutkan partai politik dapat menjadi peserta
AK
pemilu dengan mengajukan pendaftaran dan dilengkapi dokumen persyaratan yang lengkap. Selanjutnya, ketentuan Pasal 9 ayat (1)
UN J
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan KPU melaksanakan penelitian administrasi dan menetapkan keabsahan partai politik menjadi peserta pemilu. Ketentuan lebih lanjut tata
cara
penelitian
administrasi
dan
penetapan
RT
tentang
IT
keabsahan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu diatur
KA
Berkaitan dengan tindak lanjut verifikasi administrasi, ketentuan
JA
Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan penjelasannya menyebutkan KPU melakukan verifikasi faktual
UN
terhadap keanggotaan, kepengurusan dan kantor sekretariat partai politik sampai tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan hasil
IT
verifikasi faktual, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012, Tergugat menetapkan partai politik sebagai peserta pemilu.-----------------------------------------------------
GG
LA
NT
IN
GG
lebih lanjut dengan peraturan KPU.-----------------------------------------
Berdasarkan konstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut di atas, maka seleksi partai politik menjadi peserta pemilu
IN
dilaksanakan dengan sistem gugur. Berdasarkan ketentuan
1) Partai
politik
dapat
menjadi
peserta
pemilu
dengan
IN GG IT U
NT
tersebut, Tergugat menempuh kebijakan:---------------------------------
mengajukan pendaftaran kepada Tergugat dilengkapi dengan
2) Apabila partai politik tidak dapat melengkapi persyaratan
sampai dengan akhir masa pendaftaran, dokumen partai
politik yang bersangkutan tidak dapat ditindaklanjuti verifikasi administrasi. memenuhi
Terhadap syarat
partai
pendaftaran,
politik
yang
ditindaklanjuti
dinyatakan
verifikasi
NT
administrasi;------------------------------------------------------------------
3) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, Tergugat memberi kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki dan/atau
DI LA
melengkapi persyaratan;--------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 28 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
dokumen persyaratan;-----------------------------------------------------
AR
TA
TU NJ
4) Tergugat melakukan verifikasi terhadap perbaikan syarat
GI
administratif.
Berdasarkan
verifikasi
administrasi
hasil
AK
perbaikan, Tergugat menyusun berita acara partai politik yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat administrasi;-------------partai
politik
memenuhi
syarat
UN J
5) Apabila
administrasi,
ditindaklanjuti verifikasi faktual. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual, Tergugat menetapkan partai politik
RT
IT
peserta Pemilu.--------------------------------------------------------------
2012,
dalam
menyusun
kebijakan,
Tergugat
memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemilu, antara lain
JA
transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Dalam rangka pelaksanaan asas penyelenggaraan Pemilu, Tergugat menempuh
UN
kebijakan membangun sistem informasi, melaksanakan rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual dan memberikan pelayanan
IT
data dan informasi kepada publik.-----------------------------------------Pelaksanaan dan penyampaian hasil verifikasi administrasi.---------
GG
LA
NT
IN
GG
Tahun
KA
Di samping memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8
Verifikasi administrasi dilaksanakan pada 11 Agustus - 6 Oktober 2012. Verifikasi administrasi terhadap dokumen kelengkapan
IN
syarat partai politik menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8
IN GG IT U
NT
Tahun 2012.----------------------------------------------------------------------Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, Tergugat menyampaikan
2012 dan diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen syarat menjadi peserta Pemilu Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
selama 7 (tujuh) hari yaitu tanggal 9 - 15 Oktober 2012. Dalam kegiatan tersebut, Partai Republik Nusantara (Republikan) tidak
NT
hadir. Tergugat menindaklanjuti mengirimkan hasil verifikasi administrasi melalui kurir.------------------------------------------------------
DI LA
Dalam masa perbaikan, Tergugat menerima dokumen syarat menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
T AN
GA
Hal. 29 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
hasilnya kepada 34 (tigapuluh empat) partai politik pada 8 Oktober
AR
TA
TU NJ
Kabupaten/Kota Tahun 2014 dari 33 (tigapuluh tiga) partai politik.
GI
Terhadap dokumen tersebut, Tergugat melakukan verifikasi
AK
administrasi pada tanggal 16 - 22 Oktober 2012.-----------------------Berdasarkan verifikasi administrasi hasil perbaikan, terdapat 16
UN J
(enam belas) partai politik yang memenuhi syarat adminstrasi untuk ditindaklanjuti verifikasi faktual yaitu:-------------------------------1) Partai Amanat Nasional;--------------------------------------------------
RT
2) Partai Bulan Bintang;-------------------------------------------------------
IT
3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----------------------------
KA
5) Partai Demokrat;------------------------------------------------------------
JA
6) Partai Gerakan Indonesia Raya;----------------------------------------
7) Partai Golongan Karya;---------------------------------------------------8) Partai Hati Nurani Rakyat;------------------------------------------------
UN
9) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;--------------------------10) Partai Keadilan Sejahtera;------------------------------------------------
IT
11) Partai Kebangkitan Bangsa;---------------------------------------------12) Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru;-------------------------13) Partai NasDem;--------------------------------------------------------------
GG
LA
NT
IN
GG
4) Partai Demokrasi Pembaruan;-------------------------------------------
14) Partai Peduli Rakyat Nasional;-----------------------------------------15) Partai Persatuan Nasional;-----------------------------------------------
IN
16) Partai Persatuan Pembangunan.--------------------------------------Putusan
DKPP
NT
Berdasarkan
Nomor
25-26/DKPP-PKE-
IN GG IT U
I/2012,Tergugat melaksanakan verifikasi faktual terhadap Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). Melaksanakan putusan DKPP
terhadap 18 (delapan belas) partai politik dengan mengoptimalkan waktu yang tersedia pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012.------------------------------
NT
Untuk memberikan solusi sengketa dokumen partai politik sebagai akibat 18 (delapan belas) partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi, KPU menempuh kebijakan sumber data
partai
DI LA
verifikasi faktual adalah dokumen yang diserahkan pimpinan pusat politik
kepada
KPU
dan
telah
dilakukan
verifikasi
T AN
GA
Hal. 30 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
tersebut, KPU menempuh kebijakan melakukan verifikasi faktual
AR
TA
TU NJ
administrasi. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan jenis
GI
dokumen yang dimiliki oleh KPU dengan yang diakui oleh partai yang
bersangkutan
AK
politik,
diberikan
kesempatan
untuk
menyerahkan dokumen pada masa perbaikan sesuai tingkatan
UN J
kepengurusan.-------------------------------------------------------------------Kebijakan tersebut disampaikan kepada partai politik melalui surat
681/KPU/XII/2012
/Kabupaten/Kota tanggal
3
melalui
Desember
surat 2012.
Nomor
Disamping
KA
Provinsi
IT
KPU
RT
Nomor 676/KPU/XI/2012 tanggal 29 November 2012 dan kepada
muka
dengan
18
(delapan
belas)
partai
politik
untuk
JA
mensosialisasikan pelaksanaan verifikasi faktual pasca putusan DKPP. Kegiatan yang sama dilakukan KPU kepada KPU
UN
Provinsi.----------------------------------------------------------------------------Bahwa verifikasi administrasi dan faktual merupakan satu
IT
rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan. Sesuai hasil rapat pleno terbuka di tingkat pusat, Penggugat tidak memenuhi syarat di 3 (tiga) provinsi yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan
GG
LA
NT
IN
GG
menerbitkan surat tersebut di atas, KPU juga melakukan tatap
Bali, sedangkan di kabupaten dan kota nyatanya Tergugat tidak memenuhi syarat 75 % (tujuh puluh lima persen) kepengurusan
IN
kabupaten/kota pada 26 (dua puluh enam) provinsi. Bahwa
NT
dengan demikian jelas bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi
IN GG IT U
syarat untuk menjadi partai peserta pemilu di tahun 2014. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat telah
perundang-undangan. Sebaliknya, dalil Penggugat tidak beralasan hukum, untuk itu patut dikesampingkan.-----------------------------------
b. Tindakan Tergugat yang sewenang-wenang.-----------------------------
Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas dan wewenang
NT
dengan memperhatikan asas-asas penyelenggara Pemilu dan pemerintahan yang baik. Hal demikian secara konkret dilakukan oleh Tergugat dalam proses pembentukan peraturan maupun
DI LA
pelaksanaan verifikasi. Dalam proses pembentukan Peraturan KPU yang mnegatur pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai
T AN
GA
Hal. 31 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual sesuai peraturan
AR
TA
TU NJ
politik, Tergugat melibatkan partisipasi publik. Demikian pula
GI
dengan pelaksanaan verifikasi dilakukan pengawasan oleh
AK
Bawaslu dan jajarannya serta hasilnya disampaikan dalam rapat
UN J
pleno terbuka.--------------------------------------------------------------------Terhadap dalil PENGGUGAT tentang keterwakilan perempuan, menurut TERGUGAT, seharusnya PENGGUGAT mempersoalkan
RT
apakah TERGUGAT dalam melakukan verifikasi adiministrasi
persen) perempuan, tetapi isu
ke
tuduhan
kepada
TERGUGAT
bahwa
TERGUGAT salah menafsirkan norma-norma dalam undang-
JA
undang in casu UU 8/2012. Bahwa Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan
UN
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
dam
Dewan
IT
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten/Kota
(selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012) merupakan penjabaran dari :--------------------------------------------------
GG
LA
NT
IN
GG
mengalihkan
sebaliknya PENGGUGAT justru
KA
IT
dan/atau verifikasi faktual terhadap keterwakilan 30% (tiga puluh
- Pasal 15 huruf d UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu
IN
Anggota, DPR, DPD, dan DPRD, yang berbunyi,-------------------“d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik
NT
tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-
IN GG IT U
kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan”.--------------------------------
Pemilu Anggota, DPR, DPD, dan DPRD berbunyi,------------------
“d. yang dimaksud dengan penyertaan keterwakilan
perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2
NT
ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 51 ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah
DI LA
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik”.---------------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 32 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
- Penjelasan Pasal 15 huruf d UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang
AR
TA
TU NJ
- Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2008.----------------------------
GI
(5)
Kepengurusan
dimaksud
AK
sebagaimana
partai
politik
ayat
(3)
tingkat disusun
pusat dengan
menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh persen)
UN J
keterwakilan perempuan”.----------------------------------------- Pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2008 juncto 2 Tahun 2011.--------“kepengurusan
partai
politik
tingkat
provinsi
dan
RT
ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan
KA
keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh
persen) yang diatur dalam AD/ART partai politik masingmasing”.----------------------------------------------------------------
JA
- Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 juncto UU Nomor 2 Tahun 2011.--------------------------------------------------------------------
UN
“partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
NT
IN
GG
IT
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
IT
Pasal 2 ayat (5) paling lama pada forum tertinggi
LA
pengambilan keputusan partai politik pada kesempatan pertama sesuai dengan AD/ART setelah undang-undang
GG
ini diundangkan”.-----------------------------------------------------
IN
Sementara kewenangan TERGUGAT membentuk Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 tersebut adalah kewenangan atributif
Tahun
2011
tentang
Penyelenggara
Pemililhan
Umum
IN GG IT U
NT
berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15
(selanjutnya disebut UU 15/2011) junctis Pasal 15 huruf d dan
Bahwa oleh karena PENGGUGAT hanya mempertentangkan
peraturan yang dibuat TERGUGAT in casu Peraturan KPU Nomor
14 Tahun 2012 terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi
maka
seharusnya
PENGGUGAT
mengajukan
permohonan uji materi (judicial review) peraturan KPU a quo
NT
kepada Mahkamah Agung dan bukan mempersoalkannya di Peradilan Tata Usaha Negara.------------------------------------------------
DI LA
c. Ketidakprofesionalan Tergugat dalam verifikasi administrasi.--------
T AN
GA
Hal. 33 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Penjelasan Pasal 15 huruf d UU 8/2012.-----------------------------------
dalil
GI
profesionalisme
AR
TA
TU NJ
Bahwa
Penggugat
sepanjang
penyelenggara
Pemilu
berkaitan dalam
dengan
pelaksanaan
AK
verifikasi tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan karena Tergugat telah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Hasil
UN J
verifikasi administrasi tahap I dan II disampaikan kepada Penggugat dan partai politik lainnya dengan sangat transparan, yaitu menyampaikan hasil verifikasi administrasi secara lengkap
RT
dengan menyebut seluruh jenis dokumen serta status dokumen
KA
IT
(lengkap atau tidak lengkap).--------------------------------------------------
menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual dan diberikan
JA
kesempatan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan. Hasil verifikasi faktual tahap II disampaikan dalam rapat pleno dengan
melibatkan
partai
politik
dan
UN
terbuka
pemangku
kepentingan lainnya.------------------------------------------------------------Penggugat
lainnya
yang
IT
Dalil-dalil
berkaitan
dengan
profesionalisme penyelenggara Pemilu pada tahap verifikasi administrasi telah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan putusan
GG
LA
NT
IN
GG
Demikian pula dengan verifikasi faktual, KPU pada setiap jenjang
oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sehingga tidak relevan untuk diungkap kembali dalam persidangan
IN
sengketa Tata Usaha Negara.------------------------------------------------
IN GG IT U
NT
Bahwa proses verifikasi faktual terhadap 34 (tiga puluh empat) partai politik dilakukan dengan equal treatment, berpedoman pada
UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU, Petunjuk Teknis
edaran Nomor 681/KPU/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012,
Tergugat kembali menegaskan kepada KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan verifikasi faktual terhadap 18 (delapan belas) partai politik dengan berpedoman pada
d. Tergugat
memiliki
NT
peraturan perundang-undangan.--------------------------------------------itikad
tidak
baik
dalam
menggugurkan
DI LA
Penggugat.------------------------------------------------------------------------Bahwa dalil-dalil Penggugat pada halaman 19 – 20 merupakan
T AN
GA
Hal. 34 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Verifikasi Partai Politik serta Surat Edaran. Bahkan, melalui surat
AR
TA
TU NJ
pengulangan dalil sebelumnya, yaitu berkaitan dengan proses dan
GI
verifikasi administrasi serta perbedaan waktu verifikasi faktual
AK
untuk 16 (enam belas) dan 18 (delapan belas) partai politik. Sebagaimana telah diuraikan di atas, verifikasi administrasi
UN J
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Bahkan, dalam Putusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 disebutkan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), yang menjadi bagian dari 18
RT
(delapan belas) partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat
IT
administrasi. Sedangkan verifikasi faktual bagi 18 (delapan belas)
KA
perbedaan waktu antara 16 (enam belas) dan 18 (delapan belas) politik
bukan
merupakan
diskriminasi
melainkan
JA
partai
konsekuensi.----------------------------------------------------------------------
UN
e. Perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-------------------------------------------------------
NT
IT
Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas,
LA
Tergugat telah melaksanakan tugas sesuai peraturan perundangundangan dan memperhatikan asas-asas penyelenggara Pemilu serta asas-asas pemerintahan yang baik. Dengan demikian, dalil
GG
IN
GG
partai politik dilaksanakan tanpa mengubah tahapan, sehingga
Penggugat tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan.-----Verifikasi faktual di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;--------------
IN
f.
NT
Kabupaten Donggala.-----------------------------------------------------------
IN GG IT U
Tidak dilakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Donggala
masuk ke KPU Kabupaten Donggala. Karena tidak adanya berkas Kepengurusan maka tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap
jumlah keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai Demokrasi kebangsaan Kabupaten Donggala. KPU Kabupaten
Donggala juga tidak melakukan verifikasi faktual terhadap
NT
keberadaan kantor maupun domisili kantor karena memang tidak diketahui alamat/domisili keberadaaan Kantor PDK Kabupaten Donggala. Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Donggala
DI LA
tidak memasukkan Daftar Nama Anggota, Fotocopi Kartu Tanda Anggota (KTA) maupun Fotokopi KTP/Identitas lainnya, sehingga
T AN
GA
Hal. 35 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
karena memang sama sekali tidak ada berkas kepengurusan yang
dilakukan
GI
keanggotaan
AR
TA
TU NJ
tidak
sampling
Partai
dan
verifikasi
Demokrasi
Faktual
Kebangsaan
terhadap Kabupaten
AK
Donggala.--------------------------------------------------------------------------
UN J
Provinsi Jawa Tengah.---------------------------------------------------------KPU Propinsi Jawa Tengah menolak dalil dari DPP PDK. Yang benar adalah Pengurus PDK di Jawa Tengah tidak lolos karena
RT
tidak mampu memenuhi persyaratan minimal 30% keterwakilan
IT
Pengurus Perempuan, baik pada verifikasi tahap I dan tahap II.
KA
KPU Jawa tengah telah melakukan verifikasi secara benar
KPU Jateng menerima SK Kepengurusan dan surat keterangan
JA
domisili, tanpa ada Form F-13 Parpol.--------------------------------------
Jumlah Pengurus 20 orang, jumlah pengurus perempuan 5 orang,
UN
yang berarti baru 25%. Saat diverifikasi hanya hadir 1 orang. Karena tidak memenuhi syarat minimal 30% Keterwakilan
IT
perempuan, sehingga TMS pada Tahap I. KPU Jateng minta untuk dilengkapi dengan Form F-13 pada masa perbaikan.----------
GG
LA
NT
IN
GG
berdasarkan UU dan Peraturan KPU. Pada saat verifikasi tahap I,
Pada verifikasi tahap II, KPU Jateng menerima SK Perubahan Pengurus PDK Jawa Tengah Nomor PDK/SK/PP-SJ/054/XII/2012.
IN
Jumlah Pengurus 19 orang, pengurus perempuan 8 orang, tidak ada Form F-13 Parpol.----------------------------------------------------------
IN GG IT U
NT
Saat verifikasi tahap II, KPU Jateng minta untuk dihadirkan pengurus perempuan ke kantor KPU Jateng. Dari 8 pengurus
perempuan, yang hadir di KPU Jateng hanya 3 orang, 4 orang
PDK hanya mampu menghadirkan 3 orang saja, sehingga tidak
mampu memenuhi syarat minimal 30% Keterwakilan Pengurus perempuan.------------------------------------------------------------------------
Kabupaten Magelang.----------------------------------------------------------Kabupaten
Magelang
telah
melakukan
sosialisasi
/
NT
KPU
penyuluhan perihal peraturan KPU No. 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Pemilu Anggota DPR,DPD dan
DI LA
DPRD Tahun 2014, Peraturan KPU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta
T AN
GA
Hal. 36 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
tidak hadir. Sampai dengan masa perbaikan selesai, Pengurus
AR
TA
TU NJ
Pemilu Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
GI
Tahun 2014, serta Petunjuk Teknis Verifikasi, kepada segenap
AK
partai politik yang ada di Kabupaten Magelang termasuk Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan pengurus PDK hadir dalam
UN J
acara-acara tersebut.-----------------------------------------------------------KPU Kabupaten Magelang membuka penyerahan kelengkapan persyaratan foto copy KTA minimal 1.000 (seribu)dan hard copy
RT
daftar nama anggota masing-masing 2 (dua) rangkap mulai
IT
tanggal 10 Agustus s/d 7 September 2012 , yang kemudian
KA
Pengurus Partai PDK tidak menyerahkan foto copy KTA minimal
JA
1.000(seribu) KTA dan daftar namanya kepada KPU Kabupaten Magelang.-------------------------------------------------------------------------KPU
Kabupaten
Magelang
telah
memberitahukan
jadual
UN
pelaksanaan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan kepada seluruh pengurus partai politik yang ada di Kabupaten Magelang.-
IT
Mengingat Partai PDK tidak menyerahkan foto copy KTA, maka KPU Kabupaten Magelang hanya melakukan verifikasi terhadap kepengurusan PDK, yang dilakukan di Kantor sekertariat PDK
GG
LA
NT
IN
GG
diperpanjang sampai dengan 29 September 2012. Dalam hal ini
pada tanggal 11 Desember 2012 dan ketemu dengan Ketua,
IN
Sekertaris, Wakil Ketua,Wakil Sekretaris dan Bid.Perempuan.-----Hasil verifikasi tahap I tersebut telah diberitahukan kepada
NT
pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten Magelang dengan
IN GG IT U
surat KPU Kab.Magelang tertanggal 12 Desember 2012 perihal
Terhadap pemberitahuan tersebut pengurus PDK tidak melakukan perbaikan dengan menyerahkan foto copy KTA minimal 1.000
(seribu) KTA dan daftar namanya pada masa perbaikan kepada KPU Kabupaten Magelang.----------------------------------------------------
Hasil verifikasi faktual dituangkan dalam Berita Acara Tahap I dan
NT
Tahap Perbaikan, dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi disampaikan
kepada seluruh partai politik terverifikasi dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 29 Desember 2012. Semua partai yang
DI LA
hadir menerima Berita Acara dan lampirannya termasuk Ketua PDK.---------------------------------------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 37 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Pemberitahuan Hasil Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan.--
AR
TA
TU NJ
GI
Kabupaten Klaten.---------------------------------------------------------------
AK
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KPU
Nomor
14
Tahun
2012,
bahwa
UN J
Peraturan
KPU
Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik dengan cara tatap muka untuk mencocokkan dan meneliti
IT
RT
kesesuaian KTA dengan nama setiap anggota partai politik.---------
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf h Peraturan KPU
KA
Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012, bahwa dalam hal tidak
JA
bertemu dengan anggota partai politik, KPU Kabupaten/Kota
meminta pengurus partai politik menghadirkan anggota yang bersangkutan sampai akhir masa verifikasi faktual kepada petugas
UN
verifikasi guna membuktikan keanggotaannya.--------------------------
IT
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf i Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012, bahwa dalam hal anggota
GG
LA
NT
IN
GG
Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak dapat dihadirkan oleh pengurus partai politik, keanggotaan partai politik
IN
yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.---------------
NT
KPU Kab. Klaten telah mengirimkan surat pemberitahuan untuk
tahap
perbaikan,
Surat
Nomor:
1398/KPU-
Kab/012.329461/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012.---------------
GA DI LA
Pengurus
PDK
telah
mengkomunikasikan
menerima
bahwa
tidak
surat
bisa
tersebut
dan
menghadirkan
anggotanya.------------------------------------------------------------------------
NT
Sesuai dengan ketentuan, anggota sebagaimana dimaksud huruf c dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.--------------------------------------
DI LA
Berdasarkan Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 di huruf C angka 3 huruf b angka 2)
T AN
GA
Hal. 38 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
melalui
IN GG IT U
menghadirkan anggota sebagaimana dimaksud huruf b dalam
AR
TA
TU NJ
huruf a) angka (6) bahwa dalam verifikasi faktual dapat
GI
digantikan/diwakilkan kehadirannya adalah pengurus partai politik
AK
yang berhalangan hadir karena alasan menunaikan ibadah
UN J
haji/umroh, meninggal dunia atau mengundurkan diri.--------------Berdasarkan Lampiran 4 F8 bahwa :---------------------------------------Jumlah populasi 1.010, jumlah sampel 101, jumlah MS 1, jumlah
RT
TMS 10, jumlah tidak diperiksa 0, jumlah minimal anggota 1.000,
IT
hasil verifikasi 1 x 10 = 10, kesimpulan tidak memenuhi syarat.-----
dilengkapi
dengan
bukti
dukung
berupa
Surat
Pernyataan (F12) dan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual di
JA
Kanor KPU Kabupaten Klaten.------------------------------------------------
Berdasarkan Surat KPU RI Nomor : 759/KPU/XII/2012 tanggal 14
UN
Desember 2012 perihal Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik bagian huruf h bahwa partai politik disimpulkan Memenuhi
IT
Syarat (MS) dalam sebuah kabupaten/kota apabila secara kumulatif memenuhi persyaratan pengurus inti, keterwakilan perempuan, kepemilikan kantor, dan keanggotaan. Apabila salah
GG
LA
NT
IN
GG
(seratus)
KA
i. Jumlah yang TMS sebagaimana dimaksud huruf g sejumlah 100
satu unsur tidak terpenuhi, partai politik disimpulkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). PPRN di Kabupaten Klaten tidak
IN
memenuhi syarat keanggotaan.----------------------------------------------
NT
Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka (Lampiran 6 F8), bahwa
IN GG IT U
keanggotaan PDK Tidak Memenuhi Syarat maka di dalam Lampiran 6 F8, PDK disimpulkan Tidak Memenuhi Syarat tingkat
Dalam rapat pleno terbuka, pengurus PDK Kabupaten Klaten dan Panwaslu Kabupaten Klaten tidak mengajukan keberatan.----------
Kabupaten Demak.--------------------------------------------------------------
NT
Tidak benar KPU Kab. Demak melakukan Verifikasi Faktual dengan mekanisme tidak jelas. Ini bisa dilihat dari sebelum
adanya verifikasi faktual pasca putusan DKPP yang harus
DI LA
mengikutkan 18 parpol dalam verifikasi faktual, KPU Kab. Demak mengadakan sosialisasi pada tanggal 4 desember 2012 jam 19.00
T AN
GA
Hal. 39 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Kabupaten Klaten.---------------------------------------------------------------
AR
TA
TU NJ
WIB. 18 parpol diundang, PDK juga hadir yang dihadiri oleh
AK
GI
MUHLAS (Ketua DPK PDK Kab. Demak).-------------------------------Setelah itu KPU Kabupaten Demak melakukan verifikasi Faktual
UN J
Kepengurusan terhadap PDK Kab. Demak tanggal 5 Desember 2012 (Kepengurusan PDK Kab. Demak Memenuhi Syarat).---------Tanggal 5 s/d 11 Desember KPU melakukan verifikasi faktual
:
1387.----------------------------------------------------
Sampel
:
139.----------------------------------------------------
MS
:
49. ---------------------------------------------------
TMS
:
99.---------------------------------------------------
Hasil Proyeksi
:
490.---------------------------------------------------
JA
KA
Populasi
IT GG
Karena Kenggotaan belum mencapai 100 atau hasil proyeksi Kab. Demak untuk keanggotaan harus
UN
1000. Maka PDK
melakukan perbaikan. PDK Kab. Demak melakukan perbaikan
IT
keanggotaan dengan mengirimkan KTA sebanyak 1189. Setelah di verifikasi diperoleh hasil sebagai berikut :Populasi
: 1189.------------------------------------------------------
Sampel
:
119.------------------------------------------------------
:
75.------------------------------------------------------
:
13.------------------------------------------------------
MS
IN
TMS
GG
IN
NT
LA
RT
keanggotaan PDK, diperoleh hasil :-----------------------------------------
:
31.------------------------------------------------------
Hasil Proyeksi
:
750.------------------------------------------------------
IN GG IT U
NT
Tidak dijumpai
31 anggota yang tidak dijumpai dalam verifikasi faktual, KPU Kab.
di kantor KPU Kab. Demak. Namun sampai batas akhir verifikasi
perbaikan pengurus PDK Kab. Demak tidak bisa menghadirkan anggotanya, bahkan membuat surat keberatan Menghadirkan
Anggota dengan No. 011/PDK-DPK DMK / XII / 2012, tanggal 28
Desember 2012; ------------------------------------------------------------------
NT
Karena tidak dihadirkan maka oleh KPU Kab. Demak, 31 anggota
tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Sehingga kalau
Populasi
DI LA
direkap sebagai berikut:-------------------------------------------------------: 1189.------------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 40 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Demak meminta pengurus PDK Kab. Demak untuk menghadirkan
AR
TA
TU NJ
:
119.-------------------------------------------------------
MS
:
75.-------------------------------------------------------
TMS
:
44.-------------------------------------------------------
AK
GI
Sampel
Hasil Proyeksi
:
750.-----------------------------------------------------
UN J
Karena Kenggotaan belum mencapai 100 atau hasil proyeksi 1000. Maka Keanggotaan PDK di Kab. Demak dinyatakan Tidak
RT
Memenuhi Syarat Oleh---------------------------------------------------------
IT
KPU Kab. Demak.----------------------------------------------------------------
KA
Dari Keterangan dan bukti yang disampaikan bahwa tuduhan PDK
JA
Kabupaten Bantul.---------------------------------------------------------------
Berdasarkan Lampiran 6 Model F8-Parpol KPU Kabupaten Bantul, jumlah keanggotaan yang memenuhi syarat sebanyak 118 didalilkan
oleh
PENGGUGAT
UN
sebagaimana
adalah
jumlah
kumulatif hasil verifikasi faktual keanggotaan yang menenuhi
IT
syarat pada tahap I dan tahap II (perbaikan). Sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2012, hasil verifikasi faktual keanggotaan tahap I dan II masing-masing berdiri sendiri dan penentu akhir dari
GG
LA
NT
IN
GG
terhadap KPU Kab. Demak tidak benar dan tidak berdasar.----------
terpenuhinya syarat keanggotaan adalah hasil verifikasi faktual tahap II, jika pada tahap I ada perbaikan.---------------------------------Tahap II
Jumlah populasi
946
1009
95
101
NT Jumlah sampel Hasil verifikasi
79
Tidak memenuhi syarat
16
Hasil proyeksi
790
39 62
390
Kabupaten Deli Serdang.-------------------------------------------------------
KPU Kab. Deli Serdang melakukan verifikasi faktual tahap I
NT
terhadap pengurus dan kantor Partai Demokrasi Kebangsaan
tanggal 05-12-2012, alamat kantor dan pengurus partai tidak dapat dijumpai. Selanjutnya melalui surat No. 500/KPU-DStanggal
18
Desember
2012
dilakukan
DI LA
655895/XII/2012
pemanggilan terhadap pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan
T AN
GA
Hal. 41 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Memenuhi syarat
IN GG IT U
Tahap I
IN
Keterangan
AR
TA
TU NJ
Kab. Deli Serdang untuk hadir di kantor KPU Kab. Deli Serdang,
GI
yang hadir
Ketua dengan membawa KTA KSB berkas sudah
AK
dilengkapi.--------------------------------------------------------------------------
UN J
Pada masa perbaikan tanggal 14 s/d 18 Desember 2012, Partai Demokrasi Kebangsaan melengkapi kekurangan berkas termasuk model F3 tentang keterwakilan perempuan.------------------------------
RT
KPU Kab. Deli Serdang melakukan verifikasi faktual tahap I
IT
terhadap pengurus dan kantor Partai Demokrasi Kebangsaan
KA
pada hari Rabu, 05-12-2012. Pada saat pelaksanaan verifikasi
Pengurus Partai. Namun pada masa perbaikan berkas sudah
JA
dilengkapi dan pengurus telah dihadirkan di Kantor KPU Kab. Deli Serdang.----------------------------------------------------------------------------
UN
Partai Demokrasi Kebangsaan tidak dapat memenuhi jumlah KTA sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Peraturan KPU
IT
dimana untuk jumlah penduduk diatas 1 juta orang (Kab. Deli serdang berpenduduk hampir 1,8 juta orang) Partai politik harus menyerahkan KTA paling sedikit 1000 atau 1/1000 jumlah
GG
LA
NT
IN
GG
KPU Deli Serdang tidak dapat menemukan baik Kantor maupun
penduduk. Namun sampai masa perbaikan berakhir, Partai Demokrasi Kebangsaan tidak menyerahkan KTA ke KPU Deli sedangkan
IN
Serdang
di
SIPOL
KPU,
Partai
Demokrasi
NT
Kebangsaan Kab. Deli Serdang hanya memiliki 150 KTA sehingga
IN GG IT U
tidak memenuhi syarat untuk disampling. (hasil daownload terlampir). Perlu ditambahkan, pada saat Rapat Pleno terbuka
Demokrasi Kebangsaan hadir . Pada saat itu, Pengurus PDK menerima dan
tidak mengajukan keberatan terhadap hasil
verifikasi faktual tersebut.------------------------------------------------------
Kota Solok.-------------------------------------------------------------------------
NT
Berdasarkan Rapat Pleno KPU Kota Solok Pada Hari Senin
tanggal 6 Agustus 2012, dibentuklah Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dengan Surat Keputusan KPU 7/Kpts/KPU-Kota-003.435109/VIII/2012,
DI LA
Kota Solok Nomor :
dimana dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik
T AN
GA
Hal. 42 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
penyusunan Berita Acara verifikasi faktual, Pengurus Partai
AR
TA
TU NJ
Peserta Pemilu 2014 dibagi menjadi beberapa Tim dengan Surat
GI
Tugas dari KPU Kota Solok Nomor : 105/ST/XII/2012 dan Surat
AK
Tugas Nomor : 106/ST/XII/2012.---------------------------------------------
UN J
Pada hari Jum’at tanggal 28 September 2012 pengurus DPC Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kota Solok menyerahkan fotocopi KTA dan daftar anggota sejumlah 120 (seratus dua puluh) sebanyak
2
(dua)
rangkap(sesuai
dengan
laporan
RT
orang
IT
Penerimaan KTA Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota
KA
DPR dan DPRD tahun 2014 di KPU Kota Solok).-----------------------
JA
pengurus dari KPU RI melalui KPU Provinsi.-----------------------------
KPU Provinsi Sumatera Barat yang disaksikan oleh Bawaslu
UN
Provinsi Sumatera Baratmelakukan pencuplikan Sampel terhadap Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) berjumlah 120 (Seratus Dua Puluh) orang dengan hasil Sampel sebanyak 12
KPU
Kota
Solok
IT
(Dua Belas) orang.--------------------------------------------------------------melalui
Surat
Nomor
:
GG
LA
NT
IN
GG
Pada tanggal 3 Desember2012 KPU Kota Solok Menerima berkas
Kota.03435109/XII/2012 tertanggal 4 Desember
102/KPU2012, telah
menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan Verifikasi
IN
Faktual 18 (DelapanBelas) Partai Politik Pasca Keputusan DKPP.-
melakukan
Verifikasi
Faktual
ke
VerifikasiKPU Kota Solok kantor
Partai
Demokrasi
IN GG IT U
NT
Pada tanggal 5 Desember 2012Tim
Pembangunan (PDK) yang beralamat di jl.SawahSianik No.25
Pada saat Verifikasi Faktual Kepengurusan, bukti kepemilikan kantor, DaftarPengurusInti (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan
keberadaan Pengurus Inti belum memenuhi syarat karena tidak memiliki dokumen.---------------------------------------------------------------
NT
Selanjutnya dilakukan Verifikasi Faktual terhadap Keanggotaan Partai dan Keterwakilan Perempuan, dari 12 (dua belas) anggota yang terdaftar, 8 (delapan) orang anggota memenuhi syarat, 4
DI LA
(empat) orang lainnya tidak ditemukan karena tim verifikasi telah berusaha mencari dilapangan namun alamatnya tidak jelas. Untuk
T AN
GA
Hal. 43 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
RT.001 RW.001 Kel. Nan Balimo Kota Solok.----------------------------
AR
TA
TU NJ
mencari nama-nama tersebut tim verifikasi juga berkoordanasi
GI
dengan pihak RT/RW dialamat yang dimaksud, namun tidak
AK
ditemukan.-------------------------------------------------------------------------
UN J
Dengan telah ditemukannya 8 (delapan) orang anggota yang telah diverifikasi,
maka
Verifikasi
Keanggotaan
dinyatakan
telah
Memenuhi Syarat (MS). Pada tanggal 12 Desember 2012 KPU
RT
Kota Solok menyampaikan Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual
IT
melalui surat Nomor 113/KPU-Kota.03435109/XII/2012. Dan
KA
meminta melakukan perbaikan berkas kepengurusan. Pada
datang ke kantor KPU untuk menindaklanjuti perbaikan Dokumen
JA
Hasil Verifikasi Faktual.---------------------------------------------------------
UN
Pada tanggal 18 Desember 2012 KPU Kota Solok melalui surat Nomor 132/KPU-Kota.03435109/XII/2012 menyampaikan kepada Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang substansinya adalah
IT
menghadirkan Pengurus Partai Politik, keterwakilan perempuan dan keanggotaan serta kelengkapan dokumen terkait kepemilikan kantor.-------------------------------------------------------------------------------
GG
LA
NT
IN
GG
tanggal 17 Desember 2012, pada jam 15.00 WIB ketua PDK
Pada saat proses menghadirkan keterwakilan perempuan ke
IN
kantor KPU Kota Solok pada hari kamis dan Jum’at tanggal 27 s/d 28 Desember 2012, dari Kepengurusan yang berjumlah 34 orang,
IN GG IT U
NT
yang mana jumlah kepengurusan perempunannya 16 orang, sedangkan syarat minimal keterwakilan perempuan adalah 11
(Sebelas) orang dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kota
sampai pada batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 28 Desember pada jam 16.00 Wib.----------------------------------------------
Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) merasa tidak mampu
lagi
untuk
menghadirkan
perempuan
karena
kekurangan
mereka
tidak
dari
syarat
mengetahui
NT
keterwakilan
keberadaan pengurus perempuan yang lain.-----------------------------
Bahwa
DI LA
Kabupaten Kepulauan Anambas.-------------------------------------------pada
tanggal
13
Desember
2012
KPU
KKA
T AN
GA
Hal. 44 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Solok hanya mampu menghadirkan sebanyak 7 (Tujuh) orang
AR
TA
TU NJ
menyampaikan Surat Kepada DPC PDK dengan surat Nomor
GI
240/KPU-Kab-031.670870/XII/2012 perihal pemberitahuan hasil
AK
verifikasi faktual.------------------------------------------------------------------
UN J
Bahwa mengingat masa perbaikan sangat singkat dan keadaan georafis kabupaten Kepulauan Anambas disamping dengan pemberitahuan melalaui surat kepada partai politik, Komisioner KKA
juga
melakukan
komunikasi
via
handphone
RT
KPU
perbaikan
agar
segera
melakukan
perbaikan
dengan
KA
IT
mengingatkan Pengurus Partai Politik yang belum melakukan
berakhir,
termasuk
kepada
Ketua
DPC
Partai
Demokrasi
JA
Kebangsaan (Rocky H. Sinaga / 081364526477).-----------------------
melengkapi
kekurangan
UN
Bahwa Ketua DPC PDK (Rocky H. Sinaga) bersedia dan berjanji persyaratan
keanggota
dan
Kepengurusan serta beliau meminta waktu perbaikan karena
IT
berada diluar daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.---------------Bahwa sampai masa perbaikan berakhir Partai Demokrasi
GG
LA
NT
IN
GG
menyerahkan sejumlah kekurangan sebelum masa perbaikan
Kebangsaan tidak melakukan perbaikan dan KPU KKA tidak akan memberikan
perpanjangan
waktu
karena
hal
tersebut
IN
bertentangan dengan Peraturan yang berlaku.---------------------------
NT
Pada tanggal 29 Desember 2012 dalam Rapat Pleno Terbuka
IN GG IT U
Hasil Rekapitulasi Verfikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2014, untuk Partai Demokrasi Kebangsaan tidak
Kabupaten Tuban.--------------------------------------------------------------SK dari
DPP Partai Demokrasi Kebangsaan untuk DPK
Kabupaten
Tuban
dengan
nomor
:
PDK/SK/PP-
SJ/159/V/2011dengan susunan Pengurus :-------------------------------
NT
- Ketua : Drs Abdullah Nur--------------------------------------------------- Sekretaris: Hadi Rusli--------------------------------------------------------
DI LA
- Bendahara: Ririn Sulistyo Edi---------------------------------------------Untuk melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan DPK PDK Kabupaten Tuban terlebih dahulu mencari informasi keberadaan
T AN
GA
Hal. 45 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
memenuhi syarat.----------------------------------------------------------------
AR
TA
TU NJ
Kantor/sekteratiat PDK di Kabupaten Tuban, karena Dalam kurun
GI
waktu Tiga tahun terakhir sudah tidak diketahui keberadaan DPK
sebelumnya,
ketika
diundang
untuk
pelaksanaan
UN J
Karena
AK
PDK Kab Tuban.------------------------------------------------------------------
persiapan verifikasi Faktual, pengurus DPK PDK Tuban tidak ada yang hadir. Selanjutnya Pemberitahuan dan jadual verifikasi
RT
Faktual disampaikan ke alamat Wakil Ketua,-----------------------------
IT
Dan sesuai jadual tersebut, maka Tim verifikasi dari KPU Kab
KA
Tuban didampingi oleh Anggota Panwaslu Kabupaten Tuban dan
JA
yang dulu pernah dijadikan sekretaiat. DPK PDK.-----------------------
Alhasil, setelah bertemu dengan Wakil Ketua, Beliau menyatakan
UN
bahwa Untuk Kepengurusan DPK PDK saat ini sudah tidak ada yang aktif, dan wakil ketua menyatakan bahwa, PDK di Tuban Tidak siap diverifikasi, dan kenyataan memang tidak satupun
IT
Pengurus Inti dan pengurus perempuan yang bias ditemui.---------Sehingga Dari hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan DPK PDK:
GG
LA
NT
IN
GG
teman Media mendatangi Rumah Wakil Ketua ( Drs H. Maskuri)
Tidak Sesuai dengan dokumen, kerena tidak satupun Pengurus
IN
Inti (KSB) yang bisa ditemui.-------------------------------------------------Pada saat Rapat Pleno Terbuka Penyusunan BA Hasil Verifikasi
NT
Parpol pada tanggal 29 Desember 2012 Pukul 10.00 WIB sampai
IN GG IT U
pukul: 11.30 WIB bertempat di Gedung Juang JALAN Pramuka
Tuban hanya dihadiri oleh tiga Parpol (PDS, Republik, PKNU),
KEBERATAN sama sekali dari peserta yang hadir termasuk dari PANWASLU Kabupaten Tuban.----------------------------------------------
Keterwakilan Perempuan dalam SK dari DPP tercatat 5 orang dari
19 (26%), namun hasil dari verifikasi Faktual tidak satupun yang
NT
bisa ditemui, sehingga Keterwakilan Perempuan pada akhirnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).----------------------------------------------
DI LA
Domisi kantor TMS, tidak ada dokumen yang didapatkan terkait keberadaan
Kantor/Sekretariat
DPK
PDK
Kab
Tuban.
T AN
GA
Hal. 46 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
(sesuai dengan Daftar Hadir) DPK PDK tidak hadir, dan tidak ada
AR
TA
TU NJ
Keanggotaan partai politik TMS, karena PDK Kab Tuban tidak
GI
pernah menyerahkan Daftar Nama Anggota dan fotocopy KTA
AK
kepada KPU Kabupaten Tuban, sampai pada masa Perbaikan.----
UN J
Kabupaten Jepara.--------------------------------------------------------------KPU Jepara menerima dokumen kepengurusan PDK dari KPU RI, terdiri dari
SK kepengurusan DPC PDK
dan dokumen
IT
RT
kepemilikan kantor dari DPP PDK.------------------------------------------
Pada saat di verifikasi, oleh ketua DPC (yang baru, karena
KA
masih dalam proses penerbitan DPP), dokumen yang KPU Jepara
JA
terima sudah diperbaharui, sehingga pengurs yang hadir tidak
sesuai semua. Pengurus intinya tidak sesuai begitupun pengurus perempuannya.Oleh ketua DPC PDK (yang baru) tersebut
UN
menyatakan bahwa SK yang baru masih diproses dan nanti akan disampaiakan pada saat perbaiakan, termasuk dokumen KTA-
kepemilikan
kantor
kepengurusan
IT
nya. Sehingga hasil verifikasi (tahap I) ini hanya saja
KST(Ketu,
yang
sesuai,
sekretaris,
alamat dan
sedangkan
untuk
bendahara)
serta
GG
LA
NT
IN
GG
menurutnya SK PDK kabupaten Jepara sudah berubah, tetapi
keterwakilan perempuan tidak sesuai.--------------------------------------
IN
PDK diundang dan hadir pada pertemuan penyampaian BA hasil verifikasi faktual tahap I di kantor KPU kabupaten Jepara. Dalam
NT
pertemuan tersebut KPU menjelaskan mengenai proses yang
mekanisme
perbaikan
syarat
yang
dinyatakan
belum/tidak sesuai. Ketua DPC PDK Kabupaten Jepara yang saat
GA DI LA
itu hadir sendiri dapat memahami dan hal yang harus dilakukan
mengenai perbaikan berkas selama masa perbaikan.------------------
Selanjutnya pada masa perbaikan, pihak KPU terus berkoordinasi
mengingatkan kepada DPC PDK kabupaten Jepara untuk
NT
memperbaiki yang dinyatakan tidak sesuai tersebut. Sampai
akhirnya ada konfirmasi (melaui telepon) dari ketua DPC PDK
DI LA
yang baru, menyatakan, karena SK perubahan DPC PDK yang baru belum terbit, maka untuk PDK tidak menyampaikan perbaikan ke KPU, baik kepengurusan termasuk keterwakilan
T AN
GA
Hal. 47 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
terhadap
IN GG IT U
dilakukan oleh KPU Jepara dan hasil verifikasinya serta
AR
TA
TU NJ
perempuan, maupun keanggotaannya. Atas konfirmasi Ketua
GI
DPC PDK kabupaten Jepara ini (Devi Y.) ini KPU Jepara tidak
AK
melakukan verifikasi faktual tahap II untuk PDK di Jepara.-----------
UN J
jadi tidak benar kalau petugas kpu jepara pada saat verifikasi menolak
SK DPP PDK terkait kepengurusan dan keterwakilan
perempuan yang lama. (dokumen sk tidak sesuai faktualnya,
IT
sekretaris, bendahara dan
RT
ketua dalam dokumen sk tersebut ternyata telah meninggal,
susunan pengurus perempuan juga
KA
Selama melakukan verifikasi faktual KPU Kabupaten Jepara telah
JA
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.------------------------------------
Pada saat rapat pleno terbuka, DPC PDK tidak hadir. Dan sampai saat inipun KPU Jepara tidak menerima surat keberatan dari yang
UN
bersangkutan sebagaimana dokumen yang dikirimkan DPP PDK ke KPU RI ini.---------------------------------------------------------------------
IT
dalam rapat pleno, pdk kabupaten jepara dinyatakan tms, karena 3 unsur kecuali domisili kantor (kepengurusan, keterwakilan perempuan dan keanggotaan) tidak sesuai. kepengurusan karena
GG
LA
NT
IN
GG
tidak sesuai dan menurut ketua yang baru, devi y. yelah dirubah).-
tidak diperbaiki, keanggotaan karena tidak menyerahkan kta baik
IN
pada saat pertama maupun pada saat perbaikan.----------------------Kota Palangkaraya.--------------------------------------------------------------
NT
Berkas yang diterima adalah SK tentang Dewan Pengurus Partai
IN GG IT U
Demokrasi Kebangsaan Kota Palangka Raya, tanpa tercantum alamat kantor yang jelas. Bukti Kepemilikan/Domisili atau alamat
dokumen sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak, TIDAK ADA. Daftar nama anggota dan fotocopy Kartu
Tanda Anggota (KTA) TIDAK ADA. Daftar susunan pengurus dan alamat Partai politik tingkat Kabupaten/Kota (formulir Lampiran 2
NT
Model F1-Parpol) untuk dihubungi TIDAK ADA.------------------------Tim verifikasi a.n. Junaidi dibantu beberapa orang staf telah
DI LA
berupaya mencari alamat kantor PDK yang bisa dihubungi untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan membongkar berkas Paprol tahun 2009 dan menemukan alamat Kantor PDK pada
T AN
GA
Hal. 48 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Kantor tingkat Kota Palangka Raya (Model F-11 Parpol) atau
AR
TA
TU NJ
formulir Model B yaitu Formulir Pengajuan Bakal Calon Anggota
GI
DPRD
Kota
dengan
nomor
surat:
PDK/DPK-
AK
PR/CALEG/10/VIII/2008. Alamat yang tertera dalam berkas tersebut adalah: Dewan Pimpinan Tingkat Kota, alamat Jl.
UN J
Rajawali No. 11 Palangka Raya 73112 (0536) 332233 Hp. 0812 5096 582. Tim verifikasi mendatangi alamat tersebut dan menemukan alamat tersebut adalah deretan Ruko yang salah
RT
satunya tempat Reflexi Keluarga “Pelangi” alamat Jl. Rajawali No.
IT
11 Palangka Raya, selanjutnya mencoba menghubungi telepon di
KA
alamat lain atau orang yang bisa dihubungi Tim Verifikasi
JA
melanjutkan untuk memverifikasi Parpol yang lain.-------------------
Bahwa terdapat beberapa Parpol yang secara pro aktif telah
UN
datang langsung ke kantor KPU Kota Palangka Raya untuk berkoordinasi masalah verifikasi faktual. Pengurus Parpol tersebut bahwa
mereka
mengetahui
berita
tentang
IT
menyampaikan
verifikasi faktual dari media cetak dan elektronik, disamping juga telah mendapatkan instruksi dari pimpinan pusat untuk segera berkoordinasi dengan KPU untuk persiapan verifikasi.-----------------
GG
LA
NT
IN
GG
atas dan tidak ada tanggapan. Karena tidak memiliki petunjuk
IN
Pada tanggal 30 Desember 2012, sekitar pukul 09.00 WIB, Ketua PDK Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Drs. PENGAN D.
NT
TIMPUNG, M.BA. menemui Ketua KPU Kota Palangka Raya a.n.
IN GG IT U
SASTRIADI, S.Pd., M.Hum. di Kantor KPU Kota Palangka Raya, dan dalam pertemuan tersebut sdra. SASTRIADI memberikan
dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam Rapat Pleno Terbuka
KPU Kota Palangka Raya tanggal 29 Desember 2013, pukul 15.00 – 17.00 WIB.----------------------------------------------------------------------Kabupaten Kotawaringin Timur.----------------------------------------------
NT
Berkas yang diterima hanya SK tentang Dewan Pengurus Partai
Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Timur, tanpa tercantum alamat kantor yang jelas, sehingga kami tidak dapat
DI LA
menghubungi.--------------------------------------------------------------------Kemudian kami coba mencari alamat kepengurusan PDK di
T AN
GA
Hal. 49 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
penjelasan bahwa masa verifikasi faktual telah berakhir dan PDK
AR
TA
TU NJ
Tingkat Propinsi juga tidak ditemukan. Akhirnya kami membuka
GI
dokumen/arsip kepengurusan PDK tahun 2008 data di temukan,
AK
nama-nama yang tercantum dalam kepengurusan PDK tahun 2008, tidak sama dengan data kepengurusan yang kami terima
UN J
dari KPU Provinsi (sebagai bahan Verifikasi Faktual). Kemudian kami menghubungi kepengurusan yang lama (berdasarkan data yang tercantum di data penghubung parpol tahun 2008), yaitu
RT
Bapak Amir Husin (sebagai dewan penasehat PDK Kotim).
IT
Menurut keterangan beliau bahwa beliau tidak lagi sebagai
KA
Mihing No. 38 Sampit tidak lagi sebagai kantor PDK saat ini dan
JA
beliau juga tidak mengetahui alamat kantor PDK Kepengurusan saat ini.------------------------------------------------------------------------------
UN
Kabupaten Barito Selatan.----------------------------------------------------KPU Kab Barsel hanya menerima SK Kepengurusan PDK Tingkat Pada
saat
IT
Kab Barsel dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
verifikasi faktual terhadap pengurus partai ini, tim vertual KPU Kab Barsel tidak bertemu dengan pengurus di sekretariat partai. Kemudian KPU Kab Barsel mengirimkan surat kepada pengurus
GG
LA
NT
IN
GG
pengurus PDK dan kantor PDK tahun 2008 di Jl. Christophel
untuk hadir di Kantor KPU Kab Barsel ternyata tidak ada satupun
IN
anggota pengurus yang datang.----------------------------------------------
NT
Pada tanggal 12 Desember 2012 Ketua KPU Kab Barsel
IN GG IT U
mengirimkan surat kepada Ketua PDK Kab Barsel dengan nomor surat: 360/KPU-KAB-020.435837/XII/2012 Perihal Pemberitahuan
yang diterima langsung oleh Ketua PDK Kab Barsel An. Oramahi, diminta untuk memperbaiki dokumen pada tahap perbaikan. Namun sampai batas akhir penyerahan dokumen yaitu tanggal 18 Desember
2012
pada
jam
kerja,
pengurus
tidak
datang
NT
menyerahkan dokumen perbaikan.------------------------------------------
Ketua PDK Kab. Barsel An. Oramahi hadir pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual KPU Kab Barsel, dan
DI LA
tidak ada menyatakan keberatan atas hasil verifikasi faktual terhadap partai tersebutKPU Kab Barsel hanya menerima SK
T AN
GA
Hal. 50 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Hasil Verifikasi Faktual Kantor, Kepengurusan dan Keanggotaan
AR
TA
TU NJ
Kepengurusan PDK Tingkat Kab Barsel dari KPU Provinsi
AK
GI
Kalimantan Tengah.------------------------------------------------------------Kabupaten Seruyan.-------------------------------------------------------------
UN J
KPU Kabupaten Seruyan Menerima berkas Partai Demokrasi Kebangsaan pada tanggal 4 Desember 2012 dari KPU Provinsi di Aula KPU Provinsi. Berkas yang diterima adalah SK tentang
RT
Dewan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten
KA
IT
Seruyan.----------------------------------------------------------------------------
keterwakilan
perempuan
pada
kepengurusan
DPK
PDK
JA
Kabupaten Seruyan, (Model F3-Parpol), TIDAK ADA. Bukti Kepemilikan/Domisili atau alamat Kantor Tingkat Kabupaten
UN
Seyuran (Model F-11 Parpol) atau dokumen sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak, TIDAK ADA. Daftar nama
Surat
keterangan
IT
anggota dan fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) TIDAK ADA. keterkawilan
Perempuan
30
%
dalam
kepengurusan dari Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat (Mode F13-Parpol). TIDAK ADA.------------------------------------------------------
GG
LA
NT
IN
GG
Berkas tentang Surat Pernyataan DPN Partai PDK mengenai 30%
IN
Tim verifikasi Kab. Seruyan Sudarmono, SH. dibantu beberapa orang staf telah berupaya mencari alamat kantor PDK yang bisa
NT
dihubungi untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan
IN GG IT U
membongkar berkas Paprol tahun 2009 dan menemukan alamat
Kantor PDK pada formulir Model B yaitu Formulir Pengajuan Bakal
berkas tersebut adalah: Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten,
alamat Jl. DR Adam Malik Gang Karang Paci. Depan KPU Kab. Seruyah.
Tim
verifikasi
mendatangi
alamat
tersebut
dan
menemukan alamat tersebut adalah Rumah Mantan Ketua dan Calon Legislatif tahun 2009 a.n. SUTRISNO, Papan Partai TIDAK
Dan Sutrisno sekarang udah pindah partai ke Partai
NT
ADA.
Golongan karya. KPU Kab. Seruyan Karena tidak memiliki
DI LA
petunjuk alamat lain atau orang yang bisa dihubungi Tim Verifikasi melanjutkan untuk memverifikasi Parpol yang lain.-------------------
T AN
GA
Hal. 51 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Calon Anggota DPRD Kabupaten. Alamat yang tertera dalam
AR
TA
TU NJ
Provinsi Kalimantan Selatan.--------------------------------------------------
GI
KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat pemberitahuan
AK
Nomor 179/kpu-prov-022/xii/2012 tanggal 4 desember 2012, bahwa tanggal 7 desember 2012 kpu kalsel akan melakukan
UN J
verifikasi faktual, tetapi tidak dapat menemukan alamat dewan pengurus provinsi partai demokrasi kebangsaan kalimantasn selatan. karena berkas yang tersedia di kpu prov. kalsel yang kpu ri hanya berupa surat keputusan susunan
RT
didapat dari
IT
organisasi dewan pimpinan provinsi partai demokrasi kebangsaan
yang
sah
kepemilikan
kantor
KA
dokumen
(kontrak,
pinjam
JA
pakai/sewa) dan surat pernyataan mempunyai keterwakilan pengurus perempuan (sekurang-kurangnya 30%).----------------------
UN
KPU Propinsi Kalimanatan Selatan berusaha menghubungi nomor telephon sesuai di kop (kepala) surat dewan pimpinan pusat partai
IT
demokrasi kebangsaan untuk nomor (021 7804654) meminta informasi keberadaan kantor dpd
pdk di kalsel, tetapi tidak
tersambung.-----------------------------------------------------------------------
GG
LA
NT
IN
GG
kalsel, tidak disertai surat keterangan domisili kantor (f11), dan
berdasarkan rapat pleno KPU Propinsi kalimantan selatan tangggal 10 desember 2012, dewan pengurus Propinsi Partai
IN
Demokrasi Kebangsaan dinyatakan dokumen tidak sesuai. dan
NT
diberitahukan kepada dewan pengurus provinsi partai demokrasi
IN GG IT U
kebangsaan kalsel dengan disertai berita acara verifikasi faktual (formulir model f6-parpol) serta lembaran verifkasi faktual
sampai pada masa perbaikan tanggal 14-18 desember 2012, kpu provinsi
kalimantan
selatan
tidak
menerima
konfirmasi
keberadaan partai demokrasi kebangsaan kalimantan selatan;-----
pada tanggal 19 desember 2012, seseorang yang mengaku ketua
NT
dewan pimpinan provinsi partai demokrasi kebangsaan kalsel, bernama h. abdul hamis.al
datang ke KPU Kalsel dan
‐ surat
DI LA
menyerahkan dokumen berupa :--------------------------------------------keputusan
susunan
organisasi
nomor
pdk/sk/pp-
sj/097/xii/2012 tentang susunan organisasi dan anggota dewan
T AN
GA
Hal. 52 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
(lampiran model f6-parpol.-----------------------------------------------------
AR
TA
TU NJ
pengurus provinsi partai demokrasi kebangsaan
(dpp pdk)
GI
kalimantan selatan masa bakti 2012-2015, tertanggal 15
AK
desember 2012.--------------------------------------------------------------‐ surat keterangan domisili kantor.-----------------------------------------
UN J
‐ kwitansi bukti sewa kantor, dan yang baru tetapi telah lewat masa perbaikan yaitu.------------------------------------------------------
‐ dokumen ini tidak dilakukan verifikasi faktual, karena sudah
RT
lewat batas akhir penyerahan perbaikan dokumen parpol 17
KA
IT
desember 2012.---------------------------------------------------------------
Penerimaan berkas dari Partai Demokrasi Kebangsaan pada
JA
tanggal 29 September 2012 dengan jumlah Foto Copy KTA sebanyak 393 KTA.-------------------------------------------------------------5/12/2012
Keanggotaan
Pengambilan
Sampel
Verifikasi
termasuk
Partai
UN
Tgl.
Partai
Politik
Faktual
Demokrasi
IT
Kebangsaan sebanyak 40 sampel dari 393 keseluruhan jumlah KTA. Tgl 5 s/d 11 Desember 2012 Verifikasi Faktual Kunjungan kealamat anggota Partai Demokrasi Kebangsaan oleh petugas
GG
LA
NT
IN
GG
Kabupaten Mamasa.------------------------------------------------------------
verifikasi. Hasilnya sebanyak 6 KTA yang memenuhi syarat dan
IN
34 KTA yang tidak diketahui alamatnya/alamat tidak jelas.----------Tanggal 13/12/2012 Pembuatan Berita Berita Acara Hasil
IN GG IT U
NT
Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan, Hasil verifikasi faktual Kepengurusan dan keanggotaan dikumpulkan dari setiap
parpol yang
diverifikasi di tingkat Kabupaten Mamasa. Tgl
13/12/2012 Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Kepada Partai
Politik Tingkat Kabupaten Mamasa. Khusus Pengurus Partai Demokrasi
Kebangsaan,
sesuai
hasil
verifikasi
faktual
diberitahukan untuk melakukan perbaikan Keanggotaan sesuai
NT
ketentuan yang berlaku yakni memasukkan Data KTA sejumlah Data KTA yang dimasukkan pada penyerahan berkas awal.--------
Selama masa perbaikan Tgl 14 – 18 Desember 2012 Partai
DI LA
Demokrasi Kebangsaan tidak melakukan Perbaikan keanggotaan. Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan tidak memasukkan ulang
T AN
GA
Hal. 53 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
verifikator dan dibuat berita acara hasil verifikasi untuk semua
AR
TA
TU NJ
Data Keanggotaan. Tgl 29 Desember 2012 Penyusunan Berita
GI
Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus
AK
dan Anggota Partai Politik. Seluruh hasil verifikasi faktual Kepengurusan, kantor, domisili, dan keterwakilan perempuan
UN J
minimal 30% dan Keaggotaan yang dituangkan dalam berita acara hasil Verifikasi Faktual tanggal 29 desember 2012.--------------------
RT
Kabupaten Rejang Lebong.----------------------------------------------------
IT
Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012 Komisi Pemilihan Umum
KA
Kabupaten Rejang Lebong telah menerima penyerahan dokumen
Kabupaten Rejang Lebong dari KPU Provinsi Bengkulu,
untuk
hasil Verifikasi Administrasi
JA
Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK ), tidak ada berkas Dokumen
yang di terima dari KPU Provinsi
UN
Bengkulu.--------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 168/KPU-Kab-007.434320/XII/2012
IT
Rejang Lebong Nomor :
tanggal 05 Desember 2012 perihal Jadual Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Rejang lebong , telah
GG
LA
NT
IN
GG
hasil verifikasi administrasi pengurusan DPC Partai Politik tingkat
menjadualkan
verifikasi
Kepengurusan
untuk
Partai
Demokrasi Kebangsaan pada tanggal 10 Desember 2012 jam
IN
11.00 wib s/d 12.45 Wib , namun KPU Kabupaten Rejang Lebong
NT
tidak dapat menemukan alamat maupun Pengurus Partai
di karenakan
tidak ada alamat DPC Partai Demokrasi
yang terdaftar Pada KPU Kabupaten Rejang
Lebong.-----------------------------------------------------------------------------
Bahwa Kartu Tanda Anggota yang di persyaratkan tidak pernah di sampaikan oleh DPC Partai Demokrasi Kebangsaan ( PDK ) ke KPU Kabupaten Rejang lebong dan tidak tidak ada
Bahwa
berdasarkan Rejang
Keputusan Lebong
Komisi
nomor
DI LA
Kabupaten
NT
registrasinya.----------------------------------------------------------------------
RL/007.434320/2012
tanggal
12
Pemilihan
:
oktober
Umum
38/KPTS/KPU2012
tentang
T AN
GA
Hal. 54 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
kebangsaan
IN GG IT U
Demokrasi Kebangsaan( PDK ) DPC Kabupaten Rejang Lebong
AR
TA
TU NJ
pembentukan kelompok Kerja Verifikasi Faktual Partai Politik
GI
Calon Peserta Pemilu 2014 di Kabupaten Rejang Lebong dengan
AK
melibatkan pihak Polres Rejang Lebong, Kejaksaan Negeri
UN J
Curup.------------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum
Nomor :
675/KPU /XII/2012 tanggal 29 September 2012 perihal Verifikasi
RT
Faktual 16 ( enam belas ) Partai Politik dan 18 ( delapan belas )
IT
Partai Politik Pasca putusan DKPP , dan surat Komisi Pemilihan
tanggal 03 Desember 2012
KA
Umum Nomor 681/KPU/XII/2012
beserta Lampiran surat Ketua KPU Nomor 681/KPU/XII/2012
JA
tanggal 03 Desember 2012 tentang Tahapan dan Jadwal Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan untuk
18
UN
Partai Politik. Jadual verifikasi faktual dapat di lihat pada web site KPU Republik Indonesia ( www. kpu.go.id ) serta dapat unduh
IT
oleh publik namun tidak dapat di manfaatkan oleh Pengugat sebagaimana mestinya selaku pihak yang berkepentingan / stake holder terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.------
GG
LA
NT
IN
GG
perihal Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014
Bahwa berdasarkan surat KPU nomor : 681 /KPU/XII/2012 tanggal
IN
3 Desember 2012 perihal Verifikasi faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu 2014 , pada poin hurup
(g) di sebutkan apabila
NT
Kartu Tanda Anggota ( KTA ) Partai Politik yang di serahkan
IN GG IT U
kurang dari 1000 (seribu) atau 1/1000 (satu Perseribu ) maka KPU Kabupaten/kota tidak menindak lanjuti verifikasi faktual partai yang
Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan 18 ( delapan belas ) Partai Politik pada kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Jadual KPU dari tanggal 05 Desember 2012
sampai
dengan 11 Desember 2012 dan di awasi langsung oleh Panwas
NT
kabupaten Rejang Lebong.----------------------------------------------------
Berdasarkan Surat Nomor : 197/KPU-Kab-007.434320/XII/2012
DI LA
tanggal 12 Desember 2012 perihal Pemberitahuan hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Kepada
T AN
GA
Hal. 55 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
bersangkutan.---------------------------------------------------------------------
AR
TA
TU NJ
Partai Demokrasi kebangsaan , Komisi Pemilihan Umum Telah
GI
memberikan
kesempatan
kepada
DPC
Partai
Demokrasi
AK
kebangsaan untuk melakukan perbaikan berkas Verifikasi, Namun sampai dengan masa perbaikan berakhir Pengurus / DPC Partai
UN J
Demokrasi Kebangsaan tidak pernah berkomunikasi dengan KPU Kabupaten Rejang Lebong.----------------------------------------------------
RT
Bahwa surat KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 212/KPU –
IT
Kab.007434320/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 Perihal
KA
Undangan Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual Partai
karenakan tidak ada alamat kantor DPC Partai Demokrasi
JA
Kebangsaan yang dapat di hubungi.----------------------------------------
Desember 2012, saat pleno terbuka
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong yang di
hadiri oleh
UN
Bahwa pada tanggal 29
Anggota Komisi Pemilihan Umum Rejang Lebong,
IT
Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong , unsur Polres Rejang Lebong dan Pengurus partai tingkat Kabupaten yang hadir hanya dari Partai
GG
LA
NT
IN
GG
Politik, tidak dapat di sampaikan oleh KPU Rejang Lebong di
Karya Peduli Bangsa ( PKPB ),
Partai Serikat Rakyat Independen ( SRI ) dan Partai Kedaulatan sedangkan DPC Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten
IN
Rejang Lebong tidak hadir.--------------------------------------------------
IN GG IT U
NT
Pada hari yang sama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah menyampaikan Surat Nomor : 219/KPU-kabtanggal
29
Desember
2012
Perihal
Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik
beserta lampirannya dan untuk Partai
Demokrasi kebangsaan tidak dapat
di sampaikan . Surat
terlampir.----------------------------------------------------------------------------
NT
Kabupaten Muko-Muko.--------------------------------------------------------
Hasil Rekomendasi DKPP terhadap 18 Partai Politik, maka KPU Kabupaten Mukomuko melakukan verifikasi faktual terhadap 18
DI LA
Parpol tersebut, namun ada beberapa Parpol yang tidak ada berkas kepengurusan dan keanggotannya tingkat Kabupaten
T AN
GA
Hal. 56 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
007.434320/XII/2012
AR
TA
TU NJ
GI
Mukomuko.-------------------------------------------------------------------------
AK
Salah satu Papol yang tidak mempunyai berkas tersebut adalah Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), sehingga KPU Kabupaten Mukomuko pada tanggal 07 Desember 2012 memberitahukan via
UN J
Media Masa Lokal agar Parpol hasil rekomendasi DKPP menyampaikan
Kepengurusan
dan
keanggotan
Tingkat Kabupaten Mukomuko di KPU Kabupaten
RT
Parpol
persyaratan
IT
Mukomuko.-------------------------------------------------------------------------
KA
Dari hasil pemberitahuan tersebut, Partai Demokrasi Kebangsaan
Selain dari pemberitahuan via media masa lokal, kami juga
JA
menyurati partai yang bersangkutan, karena alamat tempat tinggal
sekretariat atau pengurus partai tersebut di tingkat kabupaten
UN
Mukomuko tidak diketahui sehingga surat tersebut tidak sampai.--Pada tanggal 07 sampai dengan 12 KPU Kabupaten Mukomuko
IT
melakukan Verifikasi tahap I terhadap Parpol hasil Rekomendasi DKPP. Dari hasil Rapat Pleno tersebut dinyatakan bahwa Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dinyatakan tidak Memenuhi
GG
LA
NT
IN
GG
(PDK) tidak menyampaikan persyaratan tersebut.----------------------
Persyaratan hal ini dituangkan kan dalam Berita Acara Nomor : 17/KPU/MM/XII/2012
tentang verifikasi Faktual Pengurus dan
IN
Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Mukomuko tertanggal 12
NT
Desember 2012.------------------------------------------------------------------
IN GG IT U
Hasil verifikasi tahap I telah disampaikan pada Panwaslu Kabupaten Mukomuko.---------------------------------------------------------
18
Desember 2012), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) tidak menyampaikan
perbaikan
berkas
persyaratan
sebagaimana
dimaksud, selanjutnya KPU Kabupaten Mukomuko tidak dapat
melakukan verifikasi faktual karena bahan persyaratan (berkas kepengurusan dan daftar keanggotaan partai) tidak ada (tidak
NT
disampaikan).---------------------------------------------------------------------
KPU Kabupaten Mukomuko melakukan Rapat Pleno pada tanggal
DI LA
29 Desember 2012 dan menyatakan bahwa Partai Demokrasi Kebangsaan
(PDK)
tidak
memenuhi
Persyaratan,
hal
ini
T AN
GA
Hal. 57 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Pada Masa perbaikan Persyaratan (14 sampai dengan
AR
TA
TU NJ
dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 99/KPU/MM/XII/2012
GI
tentang
verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik
AK
Tingkat Kabupaten Mukomuko.----------------------------------------------Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik
UN J
Tingkat Kabupaten/Kota, Kabupaten Mukomuko terlihat bahwa hasil verifikasi tahap pertama Partai Demokrasi Kebangsaan
RT
(PDK) dinyatakan tidak Memenuhi Persyaratan. Pada verifikasi
IT
Tahap Kedua Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dinyatakan
KA
tidak Memenuhi Persyaratan.-------------------------------------------------
mengenai tuduhan Tergugat tidak melakukan verifikasi faktual di
JA
kabupaten/kota, maka dari itu Penggugat hanya menguraikan beberapa kabupaten/kota saja dan akan membuktikannya dalam
UN
acara pembuktian dipersidangan.-------------------------------------------Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas Tergugat telah
IT
melaksanakan azas-azas pemerintahan yang baik dan telah memenuhi peraturan perundang-undangan dalam proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan terhadap Penggugat. Untuk itu,
GG
LA
NT
IN
GG
g. Bahwa sehubungan Penggugat tidak menguraikan secara detail
Tergugat mohon kepada PT TUN Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :-------------
IN
1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;---------------------------------
NT
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
terhadap
Jawaban
Tergugat
pihak
Penggugat
telah
mengajukan Repliknya pada tanggal 19 Februari 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ; --------------------------------------Bahwa
terhadap
Replik
Penggugat
pihak
Tergugat
telah
mengajukan Dupliknya pada tanggal 20 Februari 2013 yang pada
NT
pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya ; --------------------------------------
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat
dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat
DI LA
yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam
T AN
GA
Hal. 58 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Bahwa
IN GG IT U
perkara ini.--------------------------------------------------------------------------------
TA AR
TU NJ
perkara ini yang diberi tanda P–1 sampai P–28, sedangkan P-1b, P-5,
GI
P-8, P-10 s/d P-17, P-19, P-21.s/d P-25. tidak diajukan. Bukti-bukti yang
AK
diajukan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------Bukti P – 1a : Akta Pendirian Nomor.68 tgl 23 Juli 2002 (foto copy
UN J
sesuai dengan asli) ; -------------------------------------------------Bukti P – 1c : Pengesahan MENKUMHAM No.M.HH-08.AH.11.01.thun 2012 tanggal 22 Maret 2012 (foto copy sesuai dengan
Bukti P – 2
IT
: Keputusan
BAWASLU
Nomor:
RT
asli); ------------------------------------------------------------------------
001/SP-
GG
sesuai dengan asli); ---------------------------------------------------
JA
: Obyek Sengketa (SK.KPU Nomor :5/KPTS/KPU/tahun
2013, tanggal 8 Januari 2013) (foto copy sesuai dengan asli); -----------------------------------------------------------------------: Pemberitaan Majalah Tempo Edisi 11 Nopember 2012,
UN
Bukti P-4
hal.44, kolom ketiga, paragraf 4, 5 dan 6 (foto copy dari
IT
foto copy); ---------------------------------------------------------------Bukti P – 6
: Keputusan DKPP No.25-26/DKPP-PKE-1/2012 tgl 26 Nopember 2012, butir i (foto copy dari foto copy); ------------
Bukti P – 7
GG
NT
IN
Bukti P – 3
LA
KA
2/Set.Bawaslu/1/2013 tgl 30 Januari 2013 (foto copy
: Risalah pokok jawaban Sekretariat KPU dalam sidang DKPP (foto copy dari foto copy); ----------------------------------: Verifikasi faktual terhadap keterwakilan perempuan 30%
IN
Bukti P – 9
PDK ditingkat provinsi dan kabupaten/kota (foto copy dari
NT
foto copy); ---------------------------------------------------------------
: Surat pemberitahuan KPU Kota Depok menerangkan tidak
IN GG IT U
Bukti P-18
PDK karena KPU kota Depok tidak memiliki anggaran
(foto copy sesuai dengan asli) ; -----------------------------------
Bukti P– 20 : Surat KPU Nomor 675/KPU/XI/2012 tentang verifikasi
faktual 16 partai politik dan 18 partai politik (foto copy dari foto copy); (foto copy sesuai dengan asli) ----------------------
NT
Bukti P-26a : Surat Keberatan PDK Provinsi Sumatera Utara kepada
KPU Propinsi Sumatera Utara (foto copy dari foto copy); ---
Bukti P-26b : Surat Keberatan PDK Provinsi Sumatera Barat kepada
DI LA
KPU Sumatera Barat (foto copy dari foto copy); ---------------
T AN
GA
Hal. 59 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
dapat melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan
TA AR
TU NJ
Bukti P-26c : Surat Keberatan PDK Provinsi KEPRI kepada KPU
GI
Provinsi KEPRI (foto copy dari foto copy); ----------------------
AK
Bukti P-26d : Surat Keberatan PDK Provinsi RIAU kepada KPU RIAU (foto copy dari foto copy); --------------------------------------------
UN J
Bukti P-26e : Surat Keberatan PDK Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi KPU Jambi (foto copy dari foto copy); ----------------------------
Bukti P-26f
: Surat
Keberatan PDK Kota Administratif Jakarta Timur
RT
kepada KPU Provinsi DKI Jakarta (foto copy dari foto
IT
copy); --------------------------------------------------------------------Provinsi Jawa Barat kepada
KA
Bukti P-26g : Surat Keberatan PDK
GG
KPU Jawa Barat (foto copy dari foto copy); -------------------
JA
di Propinsi
Jawa Tengah kepada KPU Jawa Tengah (foto copy dari foto copy); --------------------------------------------------------------: Surat Keberatan PDK Kabupaten / Kota di Propinsi DIY
UN
Bukti P-26i
kepada KPU DIY (foto copy dari foto copy); -------------------: Surat Keberatan PDK Provinsi Jawa Timur kepada KPU
IT
Bukti P-26j
Jawa Timur (foto copy dari foto copy); --------------------------Bukti P-26k : Surat
Keberatan PDK Kabupaten Tangerang propinsi
GG
LA
NT
IN
Bukti P-26h : Surat Keberatan PDK Kabupaten / Kota
Banten kepada KPU Banten (foto copy dari foto copy); ----Bukti P-26 l : Surat Keberatan PDK Provinsi Bali kepada KPU Bali (foto
IN
copy dari foto copy); ---------------------------------------------------
Bukti P-26m : Surat Keberatan PDK Kota Mataram di Provinsi NTB
Bukti P-26n : Surat
Keberatan
PDK
Kabupaten/Kota
di
Propinsi
IN GG IT U
NT
kepada KPU NTB (foto copy dari foto copy); ------------------
foto copy); ----------------------------------------------------------------
Bukti P-26o : Surat
Keberatan
PDK
Kabupaten/Kota
di
Propinsi
Kalimantan Selatan kepada KPU Kalsel (foto copy dari foto copy); ---------------------------------------------------------------
Bukti P-26p : Surat Keberatan PDK . Kabupaten/Kota di Propinsi
kepada KPU Sulawesi Tengah (foto
NT
Sulawesi Tengah
copy dari foto copy); --------------------------------------------------
Bukti P-26q : Surat
Keberatan
PDK
Kabupaten/Kota
di
Propinsi
kepada KPU. Sulawesi Tenggara
DI LA
Sulawesi Tenggara
(foto copy dari foto copy); -------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 60 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Kalimantan Tengah kepada KPU Kalteng (foto copy dari
TA AR
TU NJ
Bukti P-26r : Surat Keberatan PDK Kabupaten / Kota di Propinsi
GI
Sulawesi Barat kepada KPU Sulawesi Barat (foto copy
AK
dari foto copy); --------------------------------------------------------Bukti P-26s : Surat Keberatan PDK Kabupaten/Kota di Propinsi Papua
UN J
Kepada KPU Propinsi Papua; -------------------------------------Bukti P-27a : Dokumen Lampiran 3 Model F - 1 Parpol ( pengurus PDK tingkat Kecamatan di Propinsi) Bali, Banten, Bengkulu,
RT
DIY Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa
IT
Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang secara
KA
administratif telah terdaftar di KPU (foto copy dari foto
GG
copy); ---------------------------------------------------------------------
JA
Bukti P-27b : Dokumen Lampiran 3 Model F - 1 Parpol ( pengurus PDK tingkat Kecamatan di Propinsi) Kalimantan Selatan,
IN
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,
Maluku Utara, Di Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa
IT
Tenggara Timur, Papua. Papua Barat dan Riau yang secara administratif telah terdaftar di KPU (foto copy dari foto copy); ---------------------------------------------------------------
GG
LA
NT
UN
Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku,
Bukti P-27c : Dokumen Lampiran 3 Model F - 1 Parpol ( pengurus PDK tingkat Kecamatan di Propinsi) Sulawesi Barat, Sulawesi
IN
Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Sumatra Utara yang telah terdaftar
NT
secara administratif di KPU (foto copy dari foto copy); -----
: Surat KPU Kota Surakarta No.410 A/KPU.SKA-012. /
XII/2012
yang
ditujukan
kepada
Partai
Demokrasi Kebangsaan Kota Surakarta, namun isinya
menerangkan tentang Jumlah KTA Partai Pengusaha dan
Pekerja Indonesia Kota Surakarta (foto copy sesuai dengan asli); ------------------------------------------------------------
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Tergugat
NT
dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan copynyaya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam
DI LA
perkara ini yang diberi tanda T – 1 sampai T- 76 yaitu sebagai berikut:----
T AN
GA
Hal. 61 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
329574
IN GG IT U
Bukti P- 28
TA AR
TU NJ
Bukti T – 1
: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 05/kpts
GI
/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik
AK
peserta Pemilihan Umum tahun 2014 tertanggal 8 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); ----------------------------Bukti T –2
UN J
: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor. 481/KPU/ X/ 2012, perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 kepada Ketua KPU
RT
Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota tertanggal 04
IT
Oktober 2012 (foto copy dari foto copy); ------------------------
:
GG
Teknis Verifikasi Partai Politik
JA
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Jakarta 28 Oktober
2012 (foto copy sesuai dengan asli) ; ----------------------------
Bukti T- 4
: Surat
Edaran
508/KPU/X/2012
Komisi
Pemilihan
perihal
Umum
Verifikasi
UN
IN
Petunjukan
Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan
NT
Nomor
Administrasi
Keanggotaan partai politik kepada Ketua KPU Propinsi
IT
dan Ketua KPU Kabupaten/Kota tertanggal 12 Oktober 2012 (foto copy dari foto copy); -----------------------------------Bukti T–5
: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 512/KPU/X/
GG
LA
Perubahan
KA
Bukti T - 3
2012 perihal Verifikasi Administrasi Keanggotaan partai politik kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU
IN
Kabupaten/Kota tertanggal 15 Oktober 2012 (foto copy dari foto copy); ---------------------------------------------------------
: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/KPU/X/
NT
Bukti T –6
IN GG IT U
2012 perihal Verifikasi Administrasi Keanggotaan partai
Bukti T - 8
sesuai dengan asli) ---------------------------------------------------: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 538/KPU/X/ 2012 perihal Dokumen Verifikasi Faktual
partai politik
calon peserta Pemilu tahun 2014 kepada Ketua KPU
Propinsi seluruh Indonesia tertanggal 28 Oktober 2012
NT
Bukti T - 7
Kabupaten/Kota tertanggal 18 Oktober 2012 (foto copy
(foto copy sesuai dengan asli) -------------------------------------: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 588
DI LA
/KPU/X/ 2012 perihal Verifikasi Faktual Kelengkapan
T AN
GA
Hal. 62 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
politik kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU
AR
TA
TU NJ
Syarat partai politik Calon Peserta Pemilu 2014 tertanggal
GI
02 November 2012 (foto copy sesuai dengan asli) ----------Bukti T – 9
AK
: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 681/KPU/X / 2012 perihal Verifikasi Faktual partai politik Calon
UN J
Peserta Pemilu 2014 tertanggal 3 Desember 2012 (foto copy dari foto copy); ---------------------------------------------------
Bukti T -10
: Surat
Edaran
Komisi
Pemilihan
Umum
Nomor
RT
759/KPU/XII /2012 perihal rekapitulasi Hasil Verifikasi
IT
Faktual partai politik kepada Ketua KPU Propinsi dan
: Surat
Edaran
Komisi
765/KPU/XII/2012
Pemilihan
Umum
Nomor
JA
GG
(foto copy sesuai dengan asli) --------------------------------------
Bukti T-11
perihal
Rapat
Pleno
Terbuka
IN
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual partai politik kepada
UN
Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota tertanggal 17 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan
Bukti T-12
: Surat
IT
asli) -------------------------------------------------------------------------
LA
NT
KA
Ketua KPU Kabupaten/Kota tertanggal 14 Desember 2012
Edaran
Komisi
Pemilihan
Umum
Nomor
GG
781/KPU/XII / 2012 perihal rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual 18 (delapan belas) partai politik kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota tertanggal
IN
27 Desember 2012 (foto copy dari foto copy); -----------------
Bukti T-12A : Surat No. 267UND/VI/2012 tertanggal 16 Juli 2012 perihal
Poltitik peserta pemilu
tentang verifikasi Parftai
tahun 2014 (foto copy sesuai
IN GG IT U
NT
penyuluhan peraturan KPU
dengan asli) --------------------------------------------------------------
2012 perihal undangan (foto copy sesuai dengan asli) ------
Bukti T -12C : Surat No. 378/UND/IX/2012 perihal undangan tertanggal
19 September 2012 (foto copy sesuai dengan asli)-----------
Bukti T-12D : Surat No., 409/UND/X/2012 perihal undangan tertanggal 4
Bukti T-12E : Putusan
No.
NT
Oktober 2012 (foto copy sesuai dengan asli) ------------------52/PUU-X/2012
Mahkamah
Konstitusi
Republik Indonesia tertanggal 29 Agustus 2012 (foto copy
DI LA
sesuai dengan asli) ----------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 63 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Bukti T-12B : Surat Nomor. 303/UND/VIII/2012 tertanggal 3 Agustus
TA AR
TU NJ
Bukti T-12 F : Putusan
No.
25-26/DKPP-PKE/2012
tertanggal
26
GI
November 2012 (foto copy dari foto copy); ---------------------
AK
Bukti T-12 G : Putusan Bawaslu No.001/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 (foto copy sesuai dengan asli) ---------------------------------------------
UN J
Bukti T - 13 : Berita acara verfikasi faktual Pengurus dan anggota Partai Politik Tingkat kabupaten klaten No. 134/BA/XII/2012 (foto copy sesuai dengan asli) --------------------------------------------I
Model
F8-Lembaran
Verifikasi
Faktual
RT
Bukti T-13 A : Lampiran
IT
tertanggal 12 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan
KA
asli) -------------------------------------------------------------------------
GG
Bukti T-13 B : Lampiran II Model F8 lembar verifikasi faktual tertanggal
JA
12 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) -----------
Bukti T-14
: Berita acara Verifikasi Faktual No. 174/BA/.XII/2012
UN
asli) ------------------------------------------------------------------------Bukti T-14A : Lampiran I Model F8-Parpol tertanggal 29 Desember 2012
IT
(foto copy sesuai dengan asli) -------------------------------------Bukti T-14B : Lampiran II Model F8-parpol tertanggal 29 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) ------------------------------
GG
LA
NT
IN
tertanggal 29 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan
Bukti T-15
: Berita acara verfikasi faktual pengurus dan anggota partai politik Nomor . 1521/BA/XII/2012 tertanggal 11 Desember
IN
2012 (foto copy sesuai dengan asli) ------------------------------
Bukti T-15 A : Lampiran I Model F8 tertanggal 11 Desember 2012 (foto
Bukti T-15B : Berita
acara
verifikasi faktual hasil perbaikan
tertanggal 29 Desember 2012 (foto
copy sesuai dengan asli) ---------------------------------------------
Bukti T-15 C : Lampiran I Model F8 lembaran verifikasi faktual (foto copy
: Berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai politik tingkat
kabupaten/kota No. 192/BA/XII/2012
tertanggal 11 Desember 2012 kabupaten jepara (foto copy
NT
Bukti T-16
sesuai dengan asli) ----------------------------------------------------
sesuai dengan asli) ----------------------------------------------------
Bukti T-16 A : Lampiran I Model F-8 Lembaran Verifikasi Faktual (foto
DI LA
copy sesuai dengan asli) ---------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 64 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
1714/BA/XII/2012
No.
IN GG IT U
NT
copy sesuai dengan asli) ---------------------------------------------
TA AR
TU NJ
Bukti T-17
: Berita acara verifikasi faktual perbaikan pengurus dan
GI
anggota partai politik tingkat kabupaten kota tertanggal 29
AK
Februari 2012 kabupaten Jepara (foto copy sesuai dengan asli) -------------------------------------------------------------------------
UN J
Bukti T-17A : Berita Acara No. 230/BA/XII/2012 tertanggal 29 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) ------------------------------
Bukti T-17B : Berita
acara
verfikasi faktual perbaikan keanggotaan
RT
partai politik No. 230/BA/XII/2012 tertanggal 29 Desember
IT
2012 kabupaten Jepara (foto copy sesuai dengan asli) -----
GG
kabupaten kota (foto copy sesuai dengan asli) ----------------
: Berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus
JA
Bukti T-18
anggota partai politik Buktitingkat kabupaten kota No.
IN
166/BA/XII/2012 tertanggal 29 Desember 2012 kabupaten
UN
Demak (foto copy sesuai dengan asli)---------------------------Bukti T-18A : Lampiran I Lembaran Verifikasi Faktual tertanggal 29
IT
Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) Bukti T-18B : Lampiran 6 Model F8 rekapitulasi hasil verifikasi faktual
LA
NT
KA
Bukti T-17C : Lampiran I model F8 lembaran verifikasi faktual tingkat
GG
kabupaten demak tertanggal 29 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) BuktiT-18C : Berita
Acara
rapat
Pleno terbuka rekapitulasi Hasil
IN
Verifikasi pengurus dan anggota partai politik tingakt kabupaten demak no. 180/BA/XII/2012 tertanggal 29
NT
Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli)
: Berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai tingkat
kabupaten
solok
No.
94/BA/XII/2012
tertanggal 11 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan
asli) -------------------------------------------------------------------------
Bukti T-19b : Lampiran 6 Model F8 rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik tingkat kabupaten solok tertanggal 29
Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) ----------------
NT
Bukti T-19C : Pemberitahuan hasil verifikasi faktual No. 113/KPU-Kota. 03435109 /XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 kota
DI LA
solok (foto copy sesuai dengan asli) ------------------------------
T AN
GA
Hal. 65 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
politik
IN GG IT U
Bukti T-19
TA AR
TU NJ
Bukti T-20
: Berita acara hasil perbaikan pengurus dan anggota partai
GI
politik Nomor. 134/BA/XII/2012 tertanggal 29 Desember
AK
1212 Kota Solok (foto copy sesuai dengan asli) --------------Bukti T-20A : Lampiran
I
Model F8
Lembaran
Verfikasi
Faktual
UN J
Perbaikan tertanggal 28 Desember 2012 kota solok; (foto copy sesuai dengan asli) ---------------------------------------------
Bukti T-20B : Berita
acara hasil pengambilan sampel atau cuplikan
RT
sampel Nomor. 85/BA/XII/2012 tertanggal 05 Desember
IT
2012 kota solok; (foto copy sesuai dengan asli) ---------------
: Berita acara verifikasi faktual pengrus dan anggota partai tingkat
kabupaten
tertanggal
No. 13
80/BA/KPU-kab-
Desember
2012
JA
031/670870/XII/2012
kota
kepulauan anambas; (foto copy sesuai dengan asli) ---------
Bukti T-21A : Lampiran I Lembaran verifikasi Faktual pengurus partai
UN
politik tingkat kabupaten kota tertanggal 09 Desember 2012 kepulauan anambas (foto copy sesuai dengan asli)
IT
Bukti T-21B : Lampiran 2 Model F8 lembar verifikasi faktual anggota partai politik tingkat kabupaten kota tertanggal 07 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) ----------------
GG
LA
NT
IN
GG
politik
KA
Bukti T-21
Bukti T-21C : Lampiran F12 surat penyataan (foto copy sesuai dengan asli) ------------------------------------------------------------------------: Berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota
IN
Bukti T-22
partai politik tingkat kabupaten kota No. 125/BA/KPU-kab-
NT
031.670870/XII/2012
tertanggal
29
Desember
2012
IN GG IT U
kepualauan anambas (foto copy sesuai dengan asli) --------
copy sesuai dengan asli) ---------------------------------------------
Bukti T-22B : Lampiran ^model F8 rekapitulasi hasil faktual partai politik
2012 (foto copy sesuai dengan asli) -----------------------------: Berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai politik tingkat kabupaten kota Nop. 141/BA/XII/2012
NT
Bukti T-23
kabupaten kepulauan anambas tertanggal 20 Desember
tertanggal 12 desember 2012 kabupaten tuban (foto copy sesuai dengan asli) ----------------------------------------------------
DI LA
Bukti T-23A : Lampiran I Model F8 kabupaten Tuban tertanggal 07 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) ----------------
T AN
GA
Hal. 66 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Bukti T-22A : Lampiran I Model F8 parpol kepulauan anambas (foto
TA AR
TU NJ
Bukti T-24
: Berita acara Verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus
GI
dan anggota partai politik tingakt kabupaten kota No.
AK
178/BA/XII/2012 tertanggal 29 Desember 2012 kabupaten tuban (foto copy sesuai dengan asli)-----------------------------I
model F8 kabupaten tuban tertanggal 23
UN J
Bukti T-24A : Lampitan
Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) ---------------6 model F8 – parpol
verifikasi
faktual
kabupaten
rekapitulasi
tuban
hasil
tertanggal
29
RT
Bukti T-24B : Lampiran
IT
Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) ----------------
: Berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai
JA
Desember 2012 kabupaten Bantul (foto copy sesuai dengan asli) --------------------------------------------------------------
Bukti T-25A : Lampiran
2
Model
F8
lembaran
verifikasi
faktual
UN
tertanggal 08 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) ------------------------------------------------------------------------Bukti T-26
: Berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai
IT
IN
GG
politik tingakt kabupaten No. 688/B/XII/2012 tertanggal 12
politik tingkat kabupaten kota tahap II No. 786/BA/XII/2012
LA
NT
KA
Bukti T-25
GG
tertanggal 30 Desember 2012 kabupaten Bantul; (foto copy sesuai dengan asli) --------------------------------------------Bukti T-27
: Berita acara verifikasi
faktual pengurus dan anggota
IN
partai politik tingkat kabupaten kota No. 344/BA/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 kabupaten barito selatan
NT
(foto copy sesuai dengan asli) --------------------------------------
IN GG IT U
Bukti T-27A : Surat pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual kantor,
Bukti T-28
020.435837/XII/2012
tertanggal
12
Desember
2012
kabupaten barito selatan (foto copy sesuai dengan asli) ---: Berita
acara
verifikasi faktual hasil perbaikan
No.
441/BA/XII/2012 tertanggal 29 Desember 2912 kabupaten
Barito Selatan (foto copy sesuai dengan asli) ------------------
NT
Bukti T-28A : Lampiran I Lembaran verifikasi faktual pengurus partai
politik tingkat kabupaten kota tertanggal 28 Desember
DI LA
2012 (foto copy sesuai dengan asli) ------------------------------
T AN
GA
Hal. 67 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
kepengurusan dan keanggotaan No. 360/KPU-KAB-
TA AR
TU NJ
Bukti T-28B : Daftar tanda terima berita acara verifikasi faktual haril
GI
perbaikan tertanggal 29 Desember 2012 (foto copy sesuai
AK
dengan asli) -------------------------------------------------------------Bukti T-29
: Berita acara Rapat Pleno Terbuka No.165/BA/XII/2012
UN J
tertanggal 29 Desember 2012 kabupaten kota waringin timur; (foto copy sesuai dengan asli)------------------------------
Bukti T-29A : Lampiran 6 Model F8 rekapitulasi verifikasi faktual
RT
kabupaten kotawaringin timur tertanggal 29 Desember
IT
2012 (foto copy sesuai dengan asli) ------------------------------
: Berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota partai politik tingkat kabupaten kota No.
GG
JA
129/BA/XII/2012 tertanggal 29 Desember 2012 kabupaten
kotawaringin timur (foto copy sesuai dengan asli)-------------
Bukti T-30A : Lampiran I model F8 lembaran verifikasi faktual kabupaten
UN
kotawaringin timur tertanggal 29 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) --------------------------------------------4
berita
acara
hasil
verifikasi
tahap
I
IT
BuktiT-30B : Lampiran
No.139/BA/XII/2012 tertanggal 29 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) ---------------------------------------------
GG
IN
NT
LA
KA
Bukti T-30
Bukti T-30C : Lampiran
4
berita
acara
hasil
verifikasi
tahap
II
No.154/BA/XII/2012 tertanggal 29 Desember 2012 (foto
Bukti T-31
IN
copy sesuai dengan asli) ---------------------------------------------
: Berita acara verifikasi faktual Nomor. 82/BA/XII/2012
NT
tertanggal 12 Desember 2012 kota Palangkaraya (foto
IN GG IT U
copy sesuai dengan asli) ---------------------------------------------
175/BA/XII/2012v tertanggal 29 Desember (foto copy sesuai dengan asli) ----------------------------------------------------
Bukti T-31B : lampiran 6 Model F8 (foto copy sesuai dengan asli)---------: Berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai Nomor. 054/BA/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012
beserta dengan lampiran I kabupaten seruyan (foto copy
NT
Bukti T-32
sesuai dengan asli) ----------------------------------------------------
Bukti T-32A : Berita acara rapat pleno terbuka No. 086/BA/XII/2012
DI LA
tertanggal 29 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) -------------------------------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 68 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
BuktiT-31A : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi No.
TA
GI
tingkat
AR
TU NJ
Bukti T-32B : Berita
acara
hasil
verifikasi
faktual
kabupaten
seruyan
No.
keanggotaan
151/BA/XII/2012
AK
tertanggal 29 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) -------------------------------------------------------------------------
UN J
Bukti T-32C : Lampiran 6 Model F8 rekapitulasi hasil faktual kabupaten seruyan tertanggal 29 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) --------------------------------------------------------------
: Lampiran I model
F 8 lembaran
verifikasi
faktual
RT
Bukti T-33
IT
kabupaten Deli Serdang (foto copy sesuai dengan asli) ---4
berita
acara hasil verifikasi faktual
KA
Bukti T-33A : Lampiran
GG
kabupaten deli serdang No. 57/BA/XII/2012 tertanggal 29
JA
Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) ----------------
Bukti T-33B : Lampiran 6 model F8 rekapitulasi hasil verifikasi faktual
UN
Desember 2012 (foto copy dari foto copy); ---------------------Bukti T-34
: Berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai
IT
politik No. 009/BA/XII/2012 tertanggal 07 Desember 2012 provinsi kalimantan selatan (foto copy sesuai dengan asli) Bukti T-34A : Lampiran I lembaran verifikasi faktual provinsi kalimantan
GG
LA
NT
IN
partai politik kabupaten deli serdang tertanggal 29
selatan tertanggal 07 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) --------------------------------------------------------------
IN
Bukti T-34B : Surat No. 205/KPU-PROV-022/XII/2012 perihal hasil verifikasi faktual tertanggal 20 Desember 2012 (foto copy
NT
sesuai dengan asli) ----------------------------------------------------
: Berita acara hasil perbaikan pengurus partai dan anggota
IN GG IT U
Bukti T-35
provinsi kalimantan Selatan (foto copy sesuai dengan asli)
Bukti T-35A : Lampiran I Model F 8 Lembaran verifikasi faktual hasil
perbaikan tertanggal 20 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) --------------------------------------------------------------
Bukti T - 36 : Berita acara verifikasi faktual Anggota PDK tingkat
NT
kabupaten klaten No.127/BA/XII/2012, 11 Desember
2012, beserta dengan lampiran (foto copy sesuai dengan
DI LA
asli); ------------------------------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 69 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
partai No. 010/BA/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012
TA KPU
AR
TU NJ
Bukti T – 37 : Surat
Kabupaten
Magelang
Nomor.1538/KPU.
GI
012657431 /XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 dan
AK
lampirannya (foto copy sesuai dengan asli); -------------------Bukti T – 38 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil
UN J
Verifikasi Pengurus dan anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten
Kota
No.238/BA/XII/2012
tertanggal
29
Desember 2012 beserta lampirannya. Kabupaten Jepara
RT
(foto copy sesuai dengan asli); -------------------------------------
IT
Bukti T – 39 : Berita Acara Hasil Pengambilan Atas Pencuplikan Sampel
GG
04
menghadirkan
anggota
no.635/KPU.
JA
Pemberitahuan
Kab/Btl.013329600/XII /2012 tertanggal 07 Desember 2012. Kabupaten Bantul (foto copy sesuai dengan asli); ----
Bukti T – 40 : Berita Acara Pengambilan atau Pencuplikan Sampel Hasil
UN
IN
tertanggal
Desember 2012 beserta lampiran II F 8 dan surat
NT
Perbaikan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten tertanggal
20
Desember
2012
IT
.No.751/BA/XII/2012
Kabupaten Bantul (foto copy sesuai dengan asli); -----------Bukti T – 41 : Tanda terima Penyerahan Dokumen Hasil Verifikasi
GG
LA
No.645/BA/XII/2012
KA
Keanggotaan
Administrasi Kepengurusan DPC Propinsi Kalimantan Tengah tertanggal 04 Desember 2012 (foto copy sesuai
IN
dengan asli); -------------------------------------------------------------
Bukti T – 42 : Tanggapan ketua KPU Palangkaraya terhadap keberatan
NT
Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) tertanggal 24
IN GG IT U
Januari 2013 beserta. Lampirannya kota Palangka Raya (foto copy sesuai dengan asli); -------------------------------------
tertanggal 20 Desember 2012 beserta lampiran tanda
terima, surat keputusan No. PDK/SK/PP-SJ/097/XII/2012 tertanggal
15
Desember
2012,
surat
keterangan
No.330/110.AKT /RAH /2012 (foto copy dari foto copy); ---: Berita dan
acara
rekapitulasi
hasil Verifikasi
pengurus
NT
Bukti T-44
: Barita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan No. 010/BA/XII/202
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di
Propinsi DI Aceh (model F-7 Parpol ); (foto copy dari foto
DI LA
copy); ----------------------------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 70 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Bukti T-43
TA AR
TU NJ
Bukti T-45
: Berita
GI
dan
acara
rekapitulasi
anggota
hasil Verifikasi pengurus
partai politik tingkat kabupaten / kota di
AK
Sumatera Utara (model F-7 Parpol) (foto copy dari foto copy); ---------------------------------------------------------------------: Berita
acara rekapitulasi
hasil Verifikasi pengurus
UN J
Bukti T-46
dan
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di
RT
Propinsi di Sumatera Barat (model F-7 Parpol ) (foto copy
IT
dari foto copy);; ---------------------------------------------------------
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
KA
Bukti T-47
Sumatera Selatan (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto
JA
copy); ----------------------------------------------------------------------
Bukti T-48
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
UN
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi Jambi (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto copy); -------: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
IT
Bukti T-49
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi Bengkulu (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto copy); ----
GG
LA
NT
IN
GG
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi
Bukti T-50
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
NT
Bukti T-51
IN
Riau (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto copy); ----------
IN GG IT U
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi
Bukti T-53
Bukti T-54
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi Lampung (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto copy); ----
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi
NT
Bukti T-52
copy); ----------------------------------------------------------------------
Banten (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto copy); ------: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
DI LA
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi DKI Jakarta (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto copy);
T AN
GA
Hal. 71 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Kepulauan Riau (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto
TA AR
TU NJ
Bukti T-55
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
GI
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi
AK
Jawa Barat (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto copy); Bukti T-56
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
UN J
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah
(model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
IT
Bukti T-57
RT
copy); ----------------------------------------------------------------------
KA
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi
GG
DI Yogyakarta (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto copy); ----------------------------------------------------------------------
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
JA
Bukti T-58
UN
Jawa Timur (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto copy); Bukti T-59
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
IT
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi Bali (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto copy); ---------Bukti T-60
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
GG
LA
NT
IN
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat (model F-7 Parpol ) (foto copy dari
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
NT
Bukti T-61
IN
foto copy); ---------------------------------------------------------------
IN GG IT U
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi
Bukti T-63
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi Kalimantan Barat (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto copy); ----------------------------------------------------------------------
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
NT
Bukti T-62
foto copy); ----------------------------------------------------------------
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi Kalimantan Tengah (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto
Bukti T-64
DI LA
copy); ---------------------------------------------------------------------: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
T AN
GA
Hal. 72 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Nusa Tenggara Timur (model F-7 Parpol ) (foto copy dari
AR
TA
TU NJ
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi
GI
Kalimantan Selatan (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto
AK
copy); ---------------------------------------------------------------------Bukti T-65
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
UN J
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi Kalimantan Timur (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
IT
Bukti T-66
RT
copy); ----------------------------------------------------------------------
KA
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi
GG
Sulawesi Utara (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto copy); ----------------------------------------------------------------------
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
JA
Bukti T-67
UN
Sulawesi Tengah (model F-7 Parpol ); --------------------------Bukti T-68
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
IT
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi Sulawesi Barat (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto copy); ---------------------------------------------------------------------
GG
LA
NT
IN
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi
Bukti T-69
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi
IN
Sulawesi Tenggara (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto
NT
copy); ----------------------------------------------------------------------
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi
pengurus
dan
IN GG IT U
Bukti T-70
Bukti T-72
copy); ---------------------------------------------------------------------
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi Gorontalo ( model F -7 Parpol ) (foto copy dari foto copy); : Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi
NT
Bukti T-71
Sulawesi Selatan (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto
pengurus
dan
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi Maluku Utara (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto
DI LA
copy); ---------------------------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 73 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi
TA AR
TU NJ
Bukti T-73
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus
dan
GI
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi
AK
Maluku (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto copy); -----Bukti T-74
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi
pengurus
dan
UN J
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi Papua (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto copy); -------
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan
RT
Bukti T-75
IT
anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi
: Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi pengurus dan anggota partai politik tingkat kabupaten / kota di Propinsi
JA
Kep. Bangkal Belitung (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto copy); ---------------------------------------------------------------
penggugat juga
UN
Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat, mengajukansaksi Fakta sebanyak 7( tujuh ) orang
IT
masing –masing : 1.Dadi Munardi. 2. Rocky H Sinaga.3. Frans Afrely. 4 Agus Salim. 5.Zainal R. 6. Anthon Fricco Kogoya. 7. Taufik Agus Triyanto dan 1 ( satu) orang saksi ahli bernama : Dr. Margarito Kamis, SH. M.Hum.,
GG
LA
NT
IN
GG
Bukti T-76
KA
Papua Barat (model F-7 Parpol ) (foto copy dari foto copy);
yang masing-masing menerangkan sebagai berikut : -----------------------------
IN
1. Dadi Munardi, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :--------------------------------------------------------------
NT
‐ Bahwa Partai demokrasi Kebangsaan (PDK)
Kota Depok telah
Desember
dan
sebenarnya
PDK
tersebut
sudah
menyerahkan kepengurusan awal, dikarenakan ada perubahan SK
GA DI LA
kepengurusan maka saksi sendiri yang menyerahkan; ------------------
‐ Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 PDK Kota Depok sudah
diverifikasi oleh KPU Kota Depok dengan memferifikasi Ketua, sekretaris
dan
Bendahara,
kelengkapan
surat
dan
30%
keterwakilan perempuan dan tidak melakukan verifikasi anggota ; ---
NT
‐ Bahwa kemudian KPU memberikan surat pemberitahuan perihal perbaikan verifikasi faktual pada tanggal 20 desember 2012 yang
DI LA
meminta PDK Kota Depok untuk menghadirkan anggota atas hasil sampling sebanyak 100 orang ke KPU Kota Depok dansaksi
T AN
GA
Hal. 74 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
2012
IN GG IT U
menyerahkan berkas keseluruhannya ke KPU pada tanggal 15
TA AR
TU NJ
sempat menemui 28 anggota dari sampling tersebut mengatakan
GI
tidak pernah didatangi oleh verifikator dari KPU setempat meskipun
AK
dalam KTA (Kartu Tanda Anggota) tertera dengan jelas alamat dan nomor rumah dan mereka para anggota sudah saksi instruksikan
UN J
agar standby (bersiap diri) dirumah ; -----------------------------------------‐ Bahwa pada tanggal 29 desember 2012 saksi diundang untuk menghadiri rapat pleno KPU Kota Depok dan diumumkan dengan
RT
formjulir F-8 yang isinya bahwa PDK Kota Depok tidak memenuhi
IT
syarat (TMS) untuk keanggotaan saja, kemudian saksi membuat
KA
surat keberatan dengan mengisi formulir tertentu yang saksi lupa ke
GG
KPU Kota Depok dan sudah ditindak lanjuti ke KPU Propinsi; --------
JA
2. Rocky N. Sinaga, menerangkan dibawah sumpah yang pada ‐ Bahwa saksi menerangkan tentang adanya verifikasi di kepulauan KPU
setempat
yang
UN
Anambas yang pada tahap pertama akan diadakan verifikasi oleh berkaitan
dengan
Domisili
Kantor,
IT
Keanggotaan dan kepengurusan ; --------------------------------------------‐ Bahwa saksi saksi mendapatkan Berita Acara yang berhubungan denmgan verifikasi tahap pertama yang menyatakan bahwa
GG
LA
NT
IN
pokokonya sebagai berikut : -------------------------------------------------------
domisili/status Kantor sesuai memenuhi syarat (MS), kepengurusan tidak memenuhi syarat (TMS), Keanggotaan TMS dan keterwakilan
IN
perempuan TMS. Kemudian saksi perbaiki dalam vefrifikasi tahap kedua tersebut pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar
IN GG IT U
NT
pukul 09.00-10.00 waktu setempat dan saksi antarkan ke KPU setempat dan ternyata tidak ada orang dan setelah dikonfirmasi ke
jika tidak tahu kantor maupun anggotanya ; ---------------------------------
‐ Bahwa saksi juga sudah menjelaskan kepada staf KPU Kabupaten Anambas jika kantor sudah pindah dan pada saat saksi
mendatangkan keterwakilan perempuan KPU setempat yang ditemui oleh Bapak Abas ( Sigani ) dan ada dua anggota tidak tetapi ketika dicocokan denga
NT
membawa Kartu Tanda Anggota
KTP aslinya katanya tidak ada masalah. Tetapi terhadap KTA di BAP saksi mengajukan keberatan karena tidak dilaksanakan sesuai
DI LA
Juklak dan Juknis. Misalkan ketikan diverifikasi di lapangan kebetulan anggota tersebut sedang bekerjadan kondisi disana
T AN
GA
Hal. 75 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Ketua KPU yaitu Pak Marzuki dan yang bersangkutan menyatakan
TA merupakan
AR
TU NJ
adalah
pulau-pulau
dabn
mereka
menyatakan
GI
dibatasai waktu dalam melakukan memverifikasi hanya dua hari
AK
dan keterbatasan anggaran ; ---------------------------------------------------‐ Bahwa dalam laporan di BAP yang disampaikan KPU Kabupaten
UN J
Anambas ditemukan hanya 20 anggota dan kurang lima dan di Kepulauan Anambas tidak dilakjukan sampling karena KTA kurang 100 orang yang dimana minimal keanggotaan adalah 44 sedang
RT
saksi sudah menyerahkan keanggotaan sebanyak 48 KTA ;----------
IT
‐ Bahwa untuk tahap pertama verikasi oleh KPUsetempat tidak
KA
sungguh-sungguh melaksanakan verifikasi sesuai dengan daftar
GG
atau KTA sedang pada tahapkedua sama sekali tidak dilakukan ;----
JA
‐ Bahwa pada saat rapat pleno di Propinsi saksi hadir dan
yang berhubungan dengan kepengurusan memenuhi syarat (MS),
UN
Kantor memenuhi syarat (MS), sedang yang tidak memenuhi syarat adalah keterwakilan perempuan dan syarat KTA ( Keanggotaan ) ;--
IT
3. Frans Afrely, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------‐ Bahwa
saksi
adalah
sebagai
Sekretaris
Partai
Demokrasi
GG
LA
NT
IN
mengetahui jika hasil yang diumumkan oleh KPU tersebut untuk
Kebangsaan Propinsi Palangkaraya ; ----------------------------------------‐ Bahwa proses verifikasi PDK disana dari awal tidak ada
IN
pemberitahuan dari KPU Kota Palangkaraya dengan alasan tidak
NT
ditemukan alamat domisili Kantor sekretariat PDK padahal alamat
IN GG IT U
kantor adalah jelas di Jln. S. Parman depan Kantor DPRD Kota Palangkaraya ; ----------------------------------------------------------------------
sudah
diadakan
verifikasi
Faktual
tetapi
kenapa
di
Kota
Palangkaraya tidak ada pemberirtahuan sama sekali tentang hal itu meskipu saksi berusaha pada tanggal 6 dan 13 desember 2012
berusaha mendatangi Kantor KPU Kota Palangkaraya dengan
membawa FotoCopy SK Kepenbgurusan, Domisili tetapi tidak
NT
satupun ada anggota KPU disana kecuali ketemu staff ; ----------------
4. Agus Salim, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------
DI LA
‐ Bahwa saksi adalah sebagai pengurus di DPC Partai demokrasi Kebangsaan di Jakarta Timur . Sebagai penerus kepengurusan
T AN
GA
Hal. 76 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
‐ Bahwa saksi memang mendengar untuk Kabupaten Katingan
AR
TA
TU NJ
yang lama saksi telah memperbarui/mengubah kepengurusan dari
GI
seluruh keanggotaan maupun pengurus inti dimaksudkan untuk
AK
memenuhi persyaratan administrasi ; ---------------------------------------‐ Bahwa dari kepengurusan yang lama KTA yang masuk ke KPU
UN J
Jakarta Timur ada 1.414 dan oleh KPU saksi diminta penambahan anggota baru tapi tidak diminta untuk perubahan anggota dan saksi penuhi menjadi 1.296 anggota, sehingga ada tambahan 282
KPU Jakarta Timur meminta saksi agar menghadirkan
IT
‐ Bahwa
RT
anggota ; -----------------------------------------------------------------------------
KA
sebanyak 114 anggota sesuai sampling sebelumnya bukan
GG
sebanyak 129 anggota sebagaimana sudah terjadi adanya dari
sebelumnya,
sementara
saksi
sudah
JA
penambahan
menambahkan keanggotaan yaitu menjadi 1.296 KTA. Permintaan
IN
untuk menghadirkan tersebut sebagaimana isi suratnya adalah
NT
UN
antara tanggal 26 sampai 28 Desember 2012 padahal surat baru diterima saksi tanggal 27 sore hari, sehingga sangat sulit untuk
IT
dipenuhi , sehingga pada rapat pleno terbuka PDK dinyatakan
LA
bahwa tentang kepengurusan Memenuhi Syarat (MS), prosentase
GG
keterwakilan perempuan Memenuhi Syarat (MS) tidak memenuhi syarat (TMS) dan keanggotaan Tidak Memenuhi Syarat dengan rincian yang memenuhi syarat hanya 14 masih kurang 119; -----------
IN
5. Zainal R, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------
IN GG IT U
Bahwa saksi adalah Ketua DPC Kabupaten Indramayu sebelumnya
NT
‐
telah menyerahkan daftar dan kartu keanggotaan partai PDK
1000 KTA, sehingga saksi saksi harus menambah lagi sebanyak
550 KTA ; -----------------------------------------------------------------------------
‐
Bahwa verifikasi tersebut dijadwalkan pada hari Jum’at tanggal 18
Desember 2012 antara Pukul 09.00 sampai dengan 11.00 WIB,
akan tetapi ketika saksi bersama dengan 18 pengurus Tingkat
NT
Kecamatan ke sekretariat ternyata tidak ada dari KPU yang datang untuk memverifikasi meskipun ditunggu hingga usai Sholat Jum’at ;
‐
Bahwa saksi tidak ada menerima pemberitahuan untuk perbaikan
DI LA
akan hal tersebut kecuali via telephone melaljui ketua yang
T AN
GA
Hal. 77 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
sebanyak 450 KTA dan KPU Kabupaten Indramayu masih meminta
AR
TA
TU NJ
menyatakan bahwa diberikan waktu 3 hari untuk perbaikan SK
‐
Bahwa tentang keanggotaan yang kurang 550 KTA saksi tidak bisa
AK
GI
yang 30 % keterwakilan perempuan;------------------------------------------
penuhi oleh karena keterbatasan waktu dan dalam Rapat pleno
UN J
gterbuka saksi datang tetapi terlambat karena sudah bubar, sehingga tidak mengetahui hasil pengumuman daeri rapat tersebut;
RT
6. Anton Fricco Kogoya, menerangkan dibawah sumpah/janji yang
IT
pada pokoknya sebagai berikut : --------------------------------------------------
KA
‐ Bahwa verifikasi tahap awal/pertama dan kedua itu dilakukan tidak
GG
sesuai dengan petunjuk KPU. Partai-partai yang ada didaerah Papua terletak dipegunungan dan pesisir pantai, jadi partai yang
JA
asal-asalan karena tidak dari pusat, dimana pusat lolos ya ikut
UN
lolos, itu yang terjadi di Papua. ------------------------------------------------‐ Bahwa seharusnya KPU yang memverifikasi dilapangan atau
IT
disekretariat partai tapi pada kenyataannya partai yang mengejarngejar KPU untuk verifikasi; ----------------------------------------------------‐ Kabupaten Puncak
Papua itu verifikasinya ada di Jayapura,
sementara wilayahnya ada di gunung dan partai yang berada
GG
LA
NT
IN
dikejar-kejar KPU. Saya menilai bahwa verifikasi di Papua terkesan
digunung mendatangi ke KPU untuk diverifikasi itu; ----------------------
IN
‐ Bahwa partai PDK yang tidak lolos verifikasi adalah : 1. Kabupaten Lani Jaya.2. Kabupaten Jayawijaya.3. Kabupaten Puncak Jaya dan
NT
4. Kabupaten Jalimo; --------------------------------------------------------------
IN GG IT U
‐ KPU tidak pernah memberitahu kalau di Kabupaten Jayawijaya
akan diadakn proses perbaikan verifikasi; -----------------------------------
menerangkan dan menjelaskan bahwa PDK itu tidak memenuhi
syarat ----------------------------------------------------------------------------------
‐ Bahwa pada umumnya tidak ada verifikasi faktual sesudah perbaikan dengan alasan tidak ada dana dari Pusat jadi saya yang
kejar-kejar KPU.---------------------------------------------------------------------
NT
‐ Dokumen sudah disampaikan ke KPU akan tetapi KPU tidak
memverifikasi langsung ke lapangan; -----------------------------------------
DI LA
‐ Bahwa saksi heran ada 10 partai yang lolos, padahal partai tersebut tidak ada di daerah sana; -------------------------------------------‐ Bahwa saksi ikut pleno dan mengajukan keberatan; ---------------------
T AN
GA
Hal. 78 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
‐ Bahwa saksi tidak pernah menerima berita acara F8 yang
TA AR
TU NJ
GI
‐ Kantor KPU hanya ada di Jayapura; ------------------------------------------
AK
7. Taufik Agus Triyanto, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------------------------------------------------------
UN J
‐ Bahwa PDK Kota Surakarta tidak pernah menerima sosialisasi, mengetahui adanya jadwal setelah mendapatkan undangan dari Sekjen ke
Semarang untuk pertemuan pengurus ditingkat kota
RT
daerah di Jawa Tengah Semarang pada tanggal 11 September
IT
2012; -----------------------------------------------------------------------------------
GG
kepengurusan memenuhi
sudah
syarat
sesuai
karena
dengan
izin
data,
domisilinya
KA
‐ Bahwa pada saat verifikasi, untuk Sekretariat memenuhi syarat, domisili
masih
belum
diproses,
JA
menyerahkan 555 foto copy KTA; ----------------------------------------------
UN
‐ Bahwa tanggal 20 Desember KPU mengirim surat yang isinya memberitahu bahwa anggota PDK tidak bisa dilakukan verifikasi
NT
IT
faktual karena kurang dari 500 karena ada data yang ganda. Anehnya surat ini ditujukan ke Ketua PDK Kota Surakarta namun di
LA
surat itu dinyatakan bahwa jumlah KTA yang diserahkan
DPK
Partai Pekerja dan Pengusaha Kota Surakarta 556. Setelah
GG
IN
sedangkan keanggotaan juga belum memenuhi syarat karena baru
diperiksa data ganda partai saudara mencapai 358; --------------------Bahwa pada tanggal 24 Desember ketua bertemu Staff KPU (Ibu
IN
‐
Lia) batas waktu verifikasi belum berakhir karena batas akhirnya
IN GG IT U
NT
adalah tanggal 28 Desember 2012; ------------------------------------------8. Dr. Margarito Kamis, S.H. M.Hum, menerangkan dibawah sumpah
‐
Bahwa dalam mengambil keputusan, dasarnya harus tepat dan fakta yang dijadikan pijakan dalam mengambil keputusan itu tepat.
Bila kedua hal ini tidak dipenuhi maka itu berarti dia tidak cermat,
tidak teliti, dan akibatnya adalah keputusan itu cacat secara
material dan berakibat keputusan itu bisa dibatalkan. Tidak serta
NT
merta batal atau netieg, tapi dapat dimintakan pembatalannya di Pengadilan TUN. Itu adalah prinsip kalau mau melakukan tindakan hukum administrasi negara. ----------------------------------------------------Bahwa apabila KPU atau KPU kabupaten/kota s etempat tidak
DI LA
‐
T AN
GA
Hal. 79 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
sesuai dengan keahliannya pada pokoknya sebagai berikut : ------------
AR
TA
TU NJ
melakukan verifikasi faktual maka itu melanggar Pasal 8 ayat (2)
‐
Bahwa tidak bisa menggunakan kewenangan secara diskresi untuk
AK
GI
huruf d UU NO.8 Tahun 2012; --------------------------------------------------
menafsir pasal kecuali kalau normanya kabur atau normanya tidak
UN J
ada sementara demi doelmatigheid harus dilakukan baru kita bicarakan diskresi.------------------------------------------------------------------
‐
Bahwa keadaan hukum yang terverifikasi dengan satu keadaan
RT
hukum yang tidak terverifikasi adalah dua hal yang berbeda. Dua
IT
hal yang berbeda ini tidak bisa disetarakan dan sudah merupakan
KA
aksioma dalam ilmu hukum. Keberlakukan norma itu sama, oleh
GG
karena itu tidak dibenarkan subyek hukum yang dituju norma
‐
Bahwa penyelenggara pemilu terikat dengan asas legalitas, satu
IN
diantara unsur itu adalah kepastian, kepastian yang mengharuskan
‐
UN
ada perlakukan yang sama; ----------------------------------------------------UU No.8 Tahun 2012 itu ditujukan kepada komisioner, ditujukan
IT
kepada KPU, subyek itu menuju dan membebani kewajiban hukum kepada komisioner KPU. Kewajiban ada pada KPU, karena itu tidak
LA
NT
JA
hukum yang sama diperlakukan berbeda. -----------------------------------
GG
bisa dialihkan kepada subyek yang mau diverifikasi. Apabila dialihkan konsekuensinya kalau kita ukur tindakan itu adalah tidak profesional dalam prinsip salah satu asas dalam undang-undang
‐
IN
penyelenggaraan pemilu, tindakan itu bisa dinyatakan tidak sah;----Dalam membaca undang-undang kalau pasal itu tidak terang
IN GG IT U
NT
maksudnya maka lalu hal yang ada disitu tampak seolah-olah diterangkan oleh pasal disana, maka tidak ada pilihan lain untuk
menemukan hukumnya adalah dengan menggunakan tafsir, atau
dibaca secara holisitik; -----------------------------------------------------------
‐
Undang-undang tidak memberi delegasi kewenangan kepada KPU untuk melakukan atau menambah norma lain dari yang telah diperintahkan
secara
tegas
dalam
undang-undang.
Kalau
NT
kewenangan atributif sama sekali tidak dimaksudkan untuk
menambah aturan yang sudah ada. Kewenangan atributif hanya menunjuk asal usul kewenangan itu; -----------------------------------------Komisioner
KPU
atau
penyelenggara
pemilu
membuat,
DI LA
‐
menafsirkan lebih jauh, membuat peraturan harus ada verifikasi
T AN
GA
Hal. 80 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
dalam istilah lain harus dibaca secara keseluruhan atau harus
AR
TA
TU NJ
administratif dan dibuatlah verifikasi faktual maka dua-duanya
GI
harus dilakukan secara utuh. Tetapi tidak bisa menambah norma
‐
AK
yang sudah clear. ------------------------------------------------------------------Bahwa saksi ahli tidak mengakui penjelasan sebagai norma, norma
‐
UN J
cuma ada dalam pasal, di luar pasal tidak ada norma; -----------------Bahwa Pasal 8 ayat (2) itu sama nilainya dengan Pasal 8 dari a – i, sifatnya imperatif, harus dilakukan; ------------------------------------------Bahwa Pasal 8 ayat (2) huruf d mengatur verifikasi hanya untuk
RT
‐
IT
tingkat kecamatan, maka harus juga dilakukan verifikasi faktual
KA
karena kepengurusan di tingkat kecamatan sama dengan nilai
GG
hukum dengan yang ada pada huruf a, b, c, dan d, dan tidak bisa
JA
terhadap sesuatu yang sama nilainya, sama sifat imperatifnya
‐
Bahwa penyelenggara pemilu adalah pihak yang memastikan partai
UN
itu memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2), parpol tidak memverifikasi dirinya sendiri, yang diperintahkan untuk
IT
memverifikasi adalah penyelenggara pemilu. ------------------------------Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat dalam meneguhkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan alat-alat bukti surat juga
GG
LA
NT
IN
dilaksanakan berbeda, norma itu tidak bersifat alternatif; ---------------
mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang, masing-masing bernama :
IN
1. M. Fajar Subhi A.K. Arif, 2. Benny Sweny, S.Sos., 3. Ir. Monang Butarbutar, M.Si, 4. Ahmad Khotibul Uman, 5. Tugiman yang masing-masing
NT
menerangkan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------
IN GG IT U
1. M. Fajar Subhi A.K. Arif, menerangkan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut : ----------------------------------------------------------
terpenuhinya di daerah lain sebagian karena keanggotaan; -----------
‐ Bahwa dalam rapat pleno PDK tidak hadir; ---------------------------------‐ Bahwa
kepengurusan
di
kabupaten/kota
untuk
perempuan hasilnya 25%, seharusnya keterwakilan
keterwakilan
perempuan
adalah 30 % ; -----------------------------------------------------------------------
NT
‐ Bahwa pada saat verifikasi faktual saksi turun ke lapangan dan
yang menandatangani adalah komisioner dan Panwaslu, ada lima
DI LA
kabupaten yang didatangi yaitu Boyolali, Solo, Karanganyar, Sragen, dan Kutoarjo; ------------------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 81 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
‐ Bahwa PDK memenuhi syarat di empat kabupaten/kota, tidak
TA AR
TU NJ
‐ Bahwa tahapan verifikasi dilakukan serentak pada tanggal 4 dan
GI
lima, antara dapil yang satu dengan dapil yang lain dapat ditempuh
AK
satu atau dua hari; -----------------------------------------------------------------‐ Bahwa pada saat rapat pleno tanggal 3 Januari 2013 tidak semua
UN J
parpol hadir; -------------------------------------------------------------------------‐ Bahwa dalam hal keterwakilan perempuan apabila tidak terpenuhi harus mengisi formulir F-13 telah dilakukan sosialisasi secara
RT
berjenjang ; ---------------------------------------------------------------------------
IT
‐ Bahwa untuk Provinsi Jawa Tengah ada beberapa kabupaten yang
KA
TMS yaitu Rembang, Sragen, Kendal, Banjarnegara; --------------------
GG
‐ Bahwa Jadwal verifikasi untuk PDK adalah tanggal 5 dan pada saat
JA
didatangi tidak ada. Pada tanggal 6 kesana lagi dan yang ditemui
UN
memenuhi syarat adalah 6 orang; ---------------------------------------------2. Benny Sweny, S.Sos., menerangkan dibawah sumpah yang pada
IT
pokoknya sebagai berikut : --------------------------------------------------------‐ Bahwa Rapat Pleno tanggal 3 Januari 2013, untuk PDK Hasil di kota dinyatakan MS. Hasil untuk 16 Kabupaten/Kota untuk PDK ,minimal 44%. Minimal 32 di propinsi. -----------------------------------------
GG
LA
NT
IN
hanya satu, tanggal 7 juga hanya 1 dari 8, padahal untuk
‐ Bahwa pada saat pleno terbuka parpol mengajukan keberatan;
IN
‐ Bahwa ada Pembekalan tehnis KPU yang mengatur proses faktual dan ada 5 kloter perwilayah dan Korwil dititik-titik tertentu, yang di
NT
pengunungan di Wamema. Merauke Nabire, Mimika, Jayapura;------
IN GG IT U
‐ Bahwa memang ada keterbatasan anggaran karena adanya
Pilkada Papua; ----------------------------------------------------------------------
perempua dilakukan dengan cara keanggotaan berkumpul di suatu
tempat lalu dilaksanakan verifikasi; -------------------------------------------
‐ Bahwa untuk memantau parpol di pegunungan ada perwakilan
KPU di Rombaga; ------------------------------------------------------------------
NT
‐ Verifikasi dilakukan oleh komisioner dan staf sekretariat; ---------------
3. Ir. Monang Butar-butar, M.Si. menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------
DI LA
‐ Bahwa Verifikasi faktual di Kota Jakarta Timur dimulai dari tanggal 5 – 11 Desember 2012. Untuk tingkat kepengurusan PDK
T AN
GA
Hal. 82 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
‐ Verifikasi bisa dilaksanakan dengan baik, kantor, keterwakilan
AR
TA
TU NJ
memenuhi syarat. Pada verifikasi faktual keanggotaan PDK tidak
GI
dilakukan karena belum menyerahkan data KTA; -------------------------
AK
‐ Bahwa pada saat verifikasi tahap perbaikan PDK TMS 115 dari jumlah sampling 129 dan ketika diminta menghadirkannya ke KPU
UN J
Kota Jakarta Timur, pihak PDK membawa 49 orang dan semuanya tidak ada yang termasuk dari 115 yang harusnya dihadirkan; ---------
‐ Bahwa rapat pleno terbuka dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal
RT
29 Desember 2012 dan sesuai dengan daftar hadir, PDK hadir dan
IT
dihadiri oleh Ketua Cabang PDK Kota Jakarta Timur Bapak Agus
KA
Salim; ---------------------------------------------------------------------------------
GG
‐ Bahwa dari semua parpol yang hadir tidak ada yang menuliskan
JA
keberatan atas hasil pleno; ------------------------------------------------------
pendukung yang diserahkan sehingga menyulitkan verifikator
UN
dalam melakukan verifikasi faktual ; -------------------------------------------
IT
4. Tugiman, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------‐ Bahwa verifikasi faktual untuk PDK Kabupaten Bogor, pengurus inti tidak memenuhi syarat karena waktu itu tidak dihadiri oleh
GG
LA
NT
IN
‐ Bahwa alamat keanggotaan PDK tidak lengkap dan tidak ada data
bendahara, keterwakilan perempuan satu orang tidak hadir; -----------
IN
‐ Bahwa PDK hanya menyerahkan daftar anggota 100 tanpa ada KTA, KTP, ataupun KK, dan seharusnya yang diserahkan sebanyak
NT
5.200 atau 1000; --------------------------------------------------------------------
IN GG IT U
‐ Bahwa ada perintah dari KPU pusat, untuk melihat di sipol atau di
e-mail oleh provinsi dan yang ketiga di hardcopy. Namun dari ketiga tidak ada
datanya. -------------------------------------------------------------------------------
‐ Bahwa pada tanggal 3 Desember KPU Kabupaten Bogor menerbitkan
surat
undangan
kepada
seluruh
parpol
yang
berdasarkan keputusan DKPP untuk menghadiri sosialisasi di KPU Kab. Bogor yang dilaksanakan pada 4 Desember, namun dari 18
NT
parpol itu yang hadir hanya 3, PDK tidak hadir; ----------------------------
5. Ahmad Khotibul Uman, menerangkan dibawah sumpah yang pada
‐
DI LA
pokoknya sebagai berikut : --------------------------------------------------------Bahwa pada tanggal 4 D esember diadakan rapat parpol di KPU
T AN
GA
Hal. 83 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
instrument tadi, dari PDK tidak ada. Jadi untuk KTA
AR
TA
TU NJ
Kab. Indramayu, dari 18 parpol sebanyak 9 parpol hadir, PDK tidak
‐
Bahwa setelah ada kesepakatan verifikasi faktual kepengurusan
AK
GI
hadir; ----------------------------------------------------------------------------------
yang tadinya dijadwalkan tanggal 7 Desember menjadi tanggal 10 ;
‐
Bahwa yang TMS adalah kepengurusan dan keanggotaan ------------
UN J
‐
Bahwa lampiran 1 model F-8 untuk verifikasi pertama, tidak diserahkan ke PDK; ---------------------------------------------------------------Bahwa dari awal PDK Kabupaten Indramayu tidak menyerahkan
RT
‐
bahwa
pihak
Penggugat
GG
Menimbang,
dan
KA
IT
hard copy KTA; ---------------------------------------------------------------------Tergugat
pada
persidangan tanggal 5 Maret 2013 telah menyerahkan kesimpulannya,
JA
tertanggal 4 Maret 2013, yang keseluruhannya sebagaimana terlampir
UN
dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -------------------------------------------------------bahwa
kedua
belah
pihak
IT
Menimbang,
yang
bersengketa
menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini ; ------------------------------------------------
GG
LA
NT
IN
masing-masing dari Penggugat tertanggal 6 Maret 2013 dan dari Tergugat
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
IN
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
NT
pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara sebagaimana
IN GG IT U
tersebut terurai di atas; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Tahun 2014, khususnya pada lampiran II angka 10 yang menyatakan Partai Nasional Republik
(Penggugat)
tidak memenuhi
syarat menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, (selanjutnya dalam
NT
perkara ini disebut objek sengketa ) ; --------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas pada
pokoknya menyatakan Surat Keputusan objek sengketa in litis diterbitkan:
DI LA
1. Merugikan kepentingan Penggugat sebagai Partai Politik tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 oleh karena tidak dapat
T AN
GA
Hal. 84 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
adalah Surat Keputusan KPU Jakarta Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013
TA AR
TU NJ
Menyalurkan aspirasi dan hak-hak politik anggotanya serta kerugian
AK
GI
materiil dalam membiayai infrastruktur Partai Politik ; -----------------------2. Bahwa proses verifikasi administrasi dan faktual tidak dilakukan oleh Tergugat dan mengabaikan kepengurusan kecamatan dan syarat
UN J
minimal keanggotaan Parpol minimal 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk sebagai parameter untuk menentukan pemenuhan syarat
RT
dan kelulusan verifikasi administrasi, sehingga proses verifikasi
IT
administrasi yang meloloskan partai politik ke tahapan verifikasi faktual, dilakukan
verifikasi
administrasi
terhadap
kepengurusan
KA
tanpa
GG
kecamatan dan keanggotaan Partai politik yang tidak dilakukan
Tergugat dipandang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
JA
3. Bahwa verifikasi partai politik harus secara utuh dan penuh tidak
UN
bertahap karena bersifat akumulatif dan tidak berjenjang ; -----------------
IT
4. Bahwa Tergugat (KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota ) melanggar Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, karena menjadikan sebanyak
ukuran/parameter 30
persen
dalam
syarat
keterwakilan
kepengurusan
GG
LA
NT
IN
dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012; -------------------------------------
di
perempuan
Propinsi
dan
Kabupaten/Kota, padahal keterwakilan tersebut hanya untuk ditingkat
IN
Pusat saja ; ------------------------------------------------------------------------------Verifikasi administrasi yang diumumkan pada tanggal 28 Oktober 2012
NT
tidak sah atau setidak-tidaknya cacat hukum, dilaksankan Tergugat
IN GG IT U
tanpa dasar hukum, melewati waktu yang ditetapkan, seharusnya
pengumuman tersebut dilakukan antara tanggal 23 s/d 25 Oktober
Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 padahal peraturan tersebut baru diundangkan pada tanggal 31 Desember 2012; -------------------------------
5. Melaksanakan verifikasi faktual sepihak dan tidak mendatangi ke alamat masing-masing sesuai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA)
NT
sesuai dengan Lampiran 2 Formulir Model F-12 Parpol dan Lampiran 2 Model F-8 Parpol dan tidak memberi kesempatan/waktu untuk
DI LA
memperbaiki verifikasi faktual ; -----------------------------------------------------6. Bahwa Tergugat juga tidak mengirimkan data/dokumen Penggugat
T AN
GA
Hal. 85 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
2012 dengan mendasari Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 dan
AR
TA
TU NJ
yang telah Penggugat kirimkan/serahkan kepada Tergugat untuk
GI
diserahkan kepada KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga
AK
KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak melaksanakan Verifikasi faktual terhadapPenggugat ; --------------------------------------------------------
UN J
7. Bahwa Tergugat tidak adil dan tidak proporsional dimana alokasi waktu verifikasi faktual kepada Penggugat selama 23 hari, yaitu dari tanggal 5
RT
sampai dengan 28 Desember 2012, sedang untuk kelompok 16 Partai
IT
Politik alokasi waktu selama 52 hari, yaitu dari tanggal 29 Oktober
KA
sampai dengan 18 desember 2012 ; ----------------------------------------------
GG
Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat membantah dalil-dalil
JA
gugatan tersebut dan menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 maupun peraturan –
UN
peraturan lain yang berkait serta telah melaksanakan azas-azas Penyelenggaraan Pemilu maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan yang
IT
Baik , dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: ---------------------------Berdasarkan Keputusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 DKPP membenarkan rekomendasi Bawaslu agar KPU mengikutsertakan 18
GG
LA
NT
IN
sengketa in litis telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
(delapan belas) Partai Politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk dilakukan verifikasi faktual dengan tidak mengubah jadwal tahapan Pemilu. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan DKPP tersebut, KPU
IN
‐
menempuh kebijakan melakukan verifikasi faktual terhadap 18 (delapan
IN GG IT U
NT
belas) Partai Politik dengan mengoptimalkan waktu yang tersedia pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta
Nomor 8 Tahun 2012. Dengan demikian, perbedaan waktu verifikasi antara 16 (enam belas) dengan 18 (delapan belas) Partai Politik bukan
tindakan diskriminasi melainkan sebuah konsekuensi karena ketentuan
Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur batas waktu verifikasi Partai Politik harus diselesaikan paling lambat 15
Bahwa untuk memberikan solusi sengketa dokumen Partai Politik sebagai akibat 18 (delapan belas) Partai Politik dinyatakan tidak
DI LA
memenuhi syarat administrasi, Tergugat menempuh kebijakan sumber data verifikasi faktual adalah dokumen yang diserahkan Pimpinan
AN
T
Hal. 86 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
GA
‐
NT
(lima belas) bulan sebelum hari pemungutan suara; --------------------------
EN
PE N
GA DI LA
Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang
AR
TA
TU NJ
Pusat Partai Politik kepada KPU dan telah dilakukan verifikasi
GI
administrasi. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan jenis dokumen
AK
yang dimiliki oleh KPU dengan yang diakui oleh Partai Politik, yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen
‐
UN J
pada masa perbaikan sesuai tingkatan kepengurusan; ---------------------Bahwa kebijakan tersebut disampaikan kepada Partai Politik melalui
KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota
melalui
IT
kepada
RT
surat Nomor : 676/KPU/XI/2012 tanggal 29 November 2012 dan surat
Nomor
:
681/KPU/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012. Disamping menerbitkan
KA
surat tersebut di atas, Tergugat juga melakukan tatap muka dengan 18
GG
(delapan belas) Partai Politik untuk mensosialisasikan pelaksanaan
JA
verifikasi faktual pasca putusan DKPP. Kegiatan yang sama dilakukan
November 2012 diterbitkan sebelum adanya putusan DKPP yang
IT
memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap 18 (delapan belas) Partai Politik. Sedangkan Surat Edaran KPU Nomor 681/KPU/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 diterbitkan pasca putusan DKPP; -------------------------------------------------------------------------------------‐
GG
LA
Bahwa Surat Edaran KPU Nomor : 588/KPU/XI /2012 tanggal 2
UN
‐
NT
IN
KPU kepada KPU Provinsi. -----------------------------------------------------------
Bahwa tata cara verifikasi faktual bagi 34 (tiga puluh empat) Partai
IN
Politik menggunakan regulasi yang sama sehingga tidak ada diskriminasi terhadap 18 (delapan belas) Partai Politik. Hal demikian KPU
681/KPU/XII/2012
melalui
tanggal
3
Surat
Desember
Edaran 2012
KPU
Nomor
angka
1
:
yaitu
IN GG IT U
oleh
NT
ditegaskan
prosedur/mekanisme verifikasi faktual 18 (delapan belas) Partai Politik
Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik. ------------------------------------------
NT
Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil masing-masing,
Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 dengan pengecualian untuk P-1b, P-5, P-8, P-10 sampai dengan P-
DI LA
17,P-19,P-21 sampai dengan P-25 ditarik kembali oleh Penggugat dan 7 (tujuh) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli, dan Tergugat untuk
T AN
GA
Hal. 87 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 tentang
TA AR
TU NJ
mempertahankan dalil bantahannya menyampaikan bukti surat yang diberi
AK
GI
tanda T-1 sampai dengan T-76 dan 5 ( lima ) orang saksi fakta; ------------Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberadaan objek sengketa in litis terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan:-
UN J
1. Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. -------------
RT
2. Tenggang waktu pengajuan gugatan; ---------------------------------------------
IT
Pertimbangan Mengenai Kewenangan Mengadili ---------------------
KA
Menimbang, bahwa Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang
GG
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan
JA
2012 menyatakan KPU berwenang untuk melaksanakan penelitian
UN
administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta Partai Politik peserta Pemilu serta melakukan verifikasi faktual terhadap kelengkapan
IT
dan kebenaran persyaratan dokumen partai peserta Pemilu; ------------------Menimbang, bahwa Pasal 258 dan Pasal 259 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan Bawaslu berwenang menyelesaikan
GG
LA
NT
IN
Pemilu adalah KPU, dan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 16 UU Nomor 8 Tahun
sengketa Pemilu. Bawaslu dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
IN
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari
IN GG IT U
NT
sejak diterimanya laporan atau temuan, Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa Pemilu melalui tahapan 1) menerima dan mengkaji laporan atau
mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai
kesepakatan
antara
pihak
yang
bersengketa,
Bawaslu
memberikan alternatif penyelesaian kepada pihak yang bersengketa; ------Menimbang,
bahwa
penyelesaian
sengketa
Pemilu
yang
NT
dilaksanakan Bawaslu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan
verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota
DI LA
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Vide Pasal 259 ayat (1), Para pihak yang tidak puas atas penyelesaian sengketa verifikasi
T AN
GA
Hal. 88 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
temuan, dan atau 2) mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk
TA AR
TU NJ
Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap di atas, yang merasa
GI
kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan
AK
tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. -----------------------Menimbang, bahwa dari bunyi pasal di atas menunjukkan yang
UN J
menjadi Tergugat dalam sengketa Pemilu tentang verifikasi Partai Politik dan pencoretan calon tetap DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
IT
RT
Kabupaten/Kota sudah pasti adalah Komisi Pemilihan Umum ( KPU ); -----Menimbang, bahwa sebelum gugatan didafrtar di Pengadilan Tinggi
KA
Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat terlebih dahulu telah membawa
GG
penyelesaian objek sengketa ke Bawaslu pada tanggal 09 Januari 2013
JA
diterima di Bawaslu tanggal 14 Januari 2013 (banding administratif), dan
Keputusan Bawaslu Nomor : 001/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013
tanggal 30
UN
Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan: “Menolak Permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD,
IT
dan DPRD Tahun 2014 ; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut Pasal 259 jo Pasal 269 UU Nomor 8 Tahun 2012 apabila para pihak merasa kepentingannya dirugikan oleh
GG
LA
NT
IN
pada tanggal 30 Januari 2013 Bawaslu memutus berdasarkan Surat
keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan
IN
Tinggi Tata Usaha Negara setelah melalui upaya administratif ke Bawaslu; Menimbang, bahwa menurut Pasal 269 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun
IN GG IT U
NT
2012, gugatan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Bawaslu mengeluarkan keputusan, dan penggugat telah mengajukan gugatan
tanggal 4 Februari 2013; ------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa peraturan lebih lanjut tentang penyelesaian
sengketa Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 270 ayat (6) UU Nomor 8
Tahun 2012, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan
NT
hakim-hakim khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa
Tata Usaha Negara Pemilu dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 152/KMA/SK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012
DI LA
tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-Nama Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang Telah Memiliki Sertifikasi pelatihan hakim
T AN
GA
Hal. 89 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada
TA AR
TU NJ
dalam perkara Pemilu, antara lain dari nama-nama tersebut adalah Majelis
Menimbang,
AK
GI
Hakim yang mengadili sengketa Pemilu ini; -----------------------------------------bahwa
dengan
dasar
Surat
Keputusan
Ketua
UN J
Mahkamah Agung RI Nomor : 152/KMA/SK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menunjuk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tanggal 11
IT
RT
Februari 2012 Nomor : 10/G/2013/PT.TUN. JKT ; ----------------------------------
KA
Menimbang, bahwa Pasal 269 ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2012
GG
mengamanatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan
JA
UN
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diterima, dan dinyatakan lengkap dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta
tercatat
dalam
register
perkara
Nomor
:
IT
Negara
10/G/2013/PT.TUN.JKT pada tanggal 7 Pebruari 2013; -------------------------Menimbang, bahwa Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012,
GG
LA
NT
IN
dinyatakan lengkap; -------------------------------------------------------------------------
Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012 dan Surat Edaran KPU Nomor 681/KPU/XII/2012 yang menyebutkan batas akhir penyelesaian sengketa
IN
Pemilu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu pada tanggal 15
IN GG IT U
NT
Maret 2013;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa in litis diterbitkan oleh KPU
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan memutus objek sengketa in litis; ------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian
NT
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutus objek sengketa in litis dan masih dalam
tenggang waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (6) UU Nomor 8 Tahun
DI LA
2012, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012, dan Surat Edaran KPU Nomor 681/KPU/XII/2012; --------------
T AN
GA
Hal. 90 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
yang berkedudukan di Jakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan
AR
TA
TU NJ
GI
AK
Pertimbangan Mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan; ------Menimbang, bahwa tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha
UN J
Negara Pemilu dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 28 November 2012 menyatakan: ------------------------------------Pengajuan gugatan diajukan secara tertulis dengan menyertakan
RT
‐
IT
keputusan KPU yang digugat dengan menyebutkan alamat lengkap termasuk alamat e mail; -------------------------------------------------------------
Dalam hal gugatan yang diajukan kurang lengkap, Penggugat dapat
KA
‐
GG
memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja
Gugatan Penggugat didaftar setelah gugatan dinyatakan lengkap; ------
UN
Menimbang, bahwa gugatan objek sengketa in litis diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
IT
pada tanggal 7 Februari 2013, diperbaiki pada hari itu dan didaftar hari itu juga ; -------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
setelah
memperhatikan
tanggal
Surat
GG
LA
NT
IN
‐
JA
sejak diterimanya gugatan; ----------------------------------------------------------
Keputusan Bawaslu Nomor 001/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 (objek sengketa in litis) dengan tanggal pendaftaran gugatan
2013
tercatat
dalam
NT
Februari
IN
di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal tanggal 7 register
perkara
Nomor
:
IN GG IT U
10//G/2013/PT.TUN.JKT, maka gugatan Penggugat secara formal diajukan masih dalam tenggang waktu 3 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian
objek sengketa in litis merupakan sengketa tata usaha negara Pemilu yang timbul
dalam
bidang
tata
usaha
negara
Pemilu
sebagai
akibat
dinyatakannya Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan
NT
sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, yang pemeriksaannya diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; --------------------Menimbang,
bahwa
setelah
mempertimbangkan
kewenangan
DI LA
mengadili, tenggang waktu pengajuan gugatan, kewenangan hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, tenggang waktu
T AN
GA
Hal. 91 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Pasal 269 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012; ----------------------------------------
TA AR
TU NJ
penyelesaian sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih
GI
lanjut tentang: ---------------------------------------------------------------------------------
AK
Pertama, Kewenangan KPU menerbitkan objek sengketa in litis, apakah objek sengketa in litis diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang atau tidak;
UN J
Kedua, Prosedur penerbitan objek sengketa in litis, apakah penerbitannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan KPU, atau apakah objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan tahapan-tahan
RT
yang telah ditentukan, apakah pelaksanaan ferifikasi faktual telah
IT
dilakukan sesuai dengan langkah-lahkah yang ditetapkan dalam petunjuk
KA
teknis atau tidak; ----------------------------------------------------------------------------
GG
Ketiga, apakah penerbitan objek sengketa in litis sesuai dengan
JA
substansinya dan diterbitkan tidak bertentangan dengan peraturan
UN
atau tidak ? -----------------------------------------------------------------------------------Pertama, Kewenangan Menerbitkan Objek Sengketa ------------------------
IT
Menimbang, bahwa mengenai kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa in litis akan dipertimbangkan di bawah ini; ------Menimbang, bahwa mengenai sistematika penulisan pertimbangan
GG
LA
NT
IN
perundang-undangan dan atau asas-asas umum Penyelenggaraan Pemilu
akan dipertimbangkan dengan cara berjenjang dan bersifat alternatif,
IN
artinya apabila masalah kewenangan penerbitan surat objek sengketa in litis dinyatakan telah terbukti, maka mengenai prosedur penerbitan dan
NT
substansi objek sengketa in litis tidak perlu dipertimbangkan lagi. Apabila
IN GG IT U
mengenai kewenangan menerbitkan objek sengketa tidak terbukti,
selanjutnya akan dipertimbangkan tentang prosedur penerbitan objek
litis
setelah
diterbitkan
dipertimbangkan tidak
penyelenggaraan dipertimbangkan
sesuai Pemilu, lagi.
ternyata
dengan maka
Sebaliknya
penerbitan
objek
tahapan-tahapan
substansi apabila
objek
setelah
sengketa
dan
sengketa
jadwal tidak
dipertimbangkan
mengenai prosedur dan dinyatakan tidak terbukti maka untuk selanjutnya
NT
akan dipertimbangkan tentang substansi objek sengketa in litis; -------------
Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan
DI LA
lembaga Penyelenggara Pemilu dalam tingkat Nasional.Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, merupakan
T AN
GA
Hal. 92 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
sengketa in litis. Apablila setelah prosedur penerbitan objek sengketa in
TA AR
TU NJ
Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota (UU Nomor 15
GI
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012,
AK
Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
UN J
Umum Kabupaten/Kota); -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut Peraturan KPUN omor 05 Tahun 2008
RT
Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
IT
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU, KPU
KA
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. KPU Provinsi dan
GG
KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU yang bersifat tetap
sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah
JA
Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu
UN
oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat. Dalam mengambil keputusan KPU, KPU Provinsi dan
IT
KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat Pleno Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Rapat Pleno tertutup dan Rapat Pleno terbuka; -----------------------------------------------------------------------------------------
GG
LA
NT
IN
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; -------------------------------------------------
Menimbang, bahwa: ---------------------------------------------------------------
IN
1. Ketua KPU, mempunyai tugas: ----------------------------------------------------a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU; -----------------------
NT
b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam; -----------
IN GG IT U
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan -------------------------------------------------------------------------------------
Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU bertanggung jawab kepada rapat pleno; ----------------------------------------------------------------
2. KPU Provinsi merupakan bagian dari KPU, adalah penyelenggara
Pemilu di Provinsi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan mempunyai tugas: ----------------------------------------------------------------------
NT
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi ; ----------b. bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam;
DI LA
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi; dan -----------------------------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 93 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU; ---------------
TA AR
TU NJ
d. menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi (vide Pasal 36)
GI
Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua KPU Provinsi bertanggung jawab
AK
kepada rapat pleno KPU Provinsi; -----------------------------------------------------3. KPU Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU, adalah
UN J
penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan mempunyai tugas: ---------------------------------------a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
RT
b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke
IT
dalam; ---------------------------------------------------------------------------------
KA
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU
GG
Kabupaten/Kota; -------------------------------------------------------------------
JA
d. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----------
UN
jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota;----------------------------------Menimbang, bahwa KPU berkewajiban melakukan supervisi, dan
koordinasi
kepada
KPU
Provinsi,
dan
KPU
IT
pengarahan,
Kabupaten/Kota, serta PPLN. KPU Provinsi berkewajiban melakukan supervisi, pengarahan dan koordinasi kepada KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan supervisi, pengarahan dan
GG
LA
NT
IN
Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung
koordinasi kepada PPK, PPS dan KPPS; --------------------------------------------bahwa
IN
Menimbang,
KPU
Kabupaten/Kota
menyelesaikan
permasalahan-permasalahan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan ditetapkan
KPU.
Apabila
permasalahan
tidak
dapat
IN GG IT U
telah
NT
yang
diselesaikan KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan
dengan KPU Provinsi. Apabila KPU Provinsi tidak dapat
menyelesaikan KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan KPU; ---------------------
Menimbang, bahwa menurut Pasal 258 UU Nomor 8 Tahun 2012
Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilu dalam
tenggang waktu 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau
NT
temuan. Keputusan Bawaslu merupakan putusan akhir dan mengikat kecuali putusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan
DI LA
verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -------------------------
T AN
GA
Hal. 94 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
konsultasi
AR
TA
TU NJ
Menimbang, bahwa tata cara mengajukan permohonan sengketa
GI
Pemilu diajukan secara tertulis kepada Bawaslu melalui sekretariat,
AK
dengan melampirkan alat bukti pendukung atas permohonan, keputusan Majelis Pemeriksa sengketa Bawaslu Pemilu diputus dalam rapat pleno
UN J
yang bersifat tertutup dan diucapkan dalam rapat yang terbuka untuk umum; ------------------------------------------------------------------------------------------
RT
Menimbang, bahwa sengketa Pemilu yang berkaitan dengan
IT
verifikasi faktual Partai Politik peserta Pemilu dan daftar calon tetap
KA
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terlebih
GG
dahulu diselesaikan di Bawaslu. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru berwenang setelah seluruh upaya admnistratif di Bawaslu telah
JA
Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilu melalui surat kepada Nomor
:
870/Bawaslu/XI/2012,
tanggal
3
November
UN
KPU
2012
menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi dalam proses verifikasi
IT
Partai Politik Peserta Pemilu 2014. Pada butir 2 surat tersebut Bawaslu tersebut menyatakan “berdasarkan temuan Bawaslu dalam Formulir Temuan Nomor 002/TM/PILEG/XI/2012 pada tanggal 02 November 2012,
GG
LA
NT
IN
digunakan; -------------------------------------------------------------------------------------
ditemukan pelanggaran administrasi dan kode etik. Atas temuan tersebut, Bawaslu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan
IN
anggota KPU kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengeluarkan
IN GG IT U
NT
Keputusan Nomor : 25-26/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 26 November 2012 dalam butir 1 dan 3 menyatakan KPU tidak bertindak cermat, dan
peserta Pemilu dan meminta KPU bekerja lebih profesional, transparan, jujur, adil dan akuntabel; -------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan
Nomor : 25-26/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 26 November 2012 yang memerintahkan kepada KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap
NT
18 (delapan belas) Partai Politik yaitu 1) Partai Bhinneka Indonesia, 2) Partai Buruh, 3) Partai Damai Sejahtera, 4) Partai Demokrasi Kebangsaan,
DI LA
5) Partai Karya Peduli Bangsa, 6) Partai Karya Republik, 7) Partai Kebangkitan Nasional Ulama, 8) Partai Kedaulatan, 9) Partai Kesatuan
T AN
GA
Hal. 95 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
profesional dalam pelaksanaan verifikasi administrasi Partai Politik calon
TA AR
TU NJ
Demokrasi Indonesia, 10) Partai Kongres, 11) Partai Nasional Benteng
GI
Kerakyatan Indonesia, 12) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, 13)
AK
Partai Nasional Republik, 14) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, 15) Partai Penegak Demokrasi Indonesia, 16) Partai Republika Nusantara,
UN J
17) Partai Serikat Rakyat Independen; 18) Partai Republik, dan memerintahkan kepada Bawaslu untuk melaksanakan verifikasi faktual
RT
kepada 18 Partai Politik tersebut; -------------------------------------------------------
IT
Menimbang, bahwa setelah KPU memverifikasi faktual kelengkapan
KA
persyaratan kepengurusan, keterwakilan 30% perempuan, alamat kantor
GG
di tingkat Provinsi Partai Penggugat, kemudian Tergugat melalui Surat Keputusan KPU tanggal 8 Januari 2013 Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013
JA
Partai Demokrasi Kebangsaan (Penggugat) Tidak Memenuhi Syarat
UN
sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana termuat dalam Lampiran II Keputusan KPU Nomor : 05/KPTS/KPU/Tahun 2013
IT
nomor urut 10 ; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Tergugat adalah merupakan badan atau pejabat yang berwenang untuk
GG
LA
NT
IN
tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 menyatakan
menerbitkan objek sengketa in litis;----------------------------------------------------Pertimbangan
Mengenai
Prosedur
Penerbitan
Objek
IN
Kedua,
Sengketa; ------------------------------------------------------------------------------------
IN GG IT U
NT
Menimbang, bahwa penyelenggara Pemilu berpedoman kepada
asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, umum,,
keterbukaan,
proporsionalitas,
profesionalitas,
akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (vide Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2012, jo. Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, jo. Pasal 3 Peraturan KPU 07 Tahun 2012); ---------------------------------------------------------------------------------
NT
Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 menetapkan
yang menjadi peserta Pemilihan Umum pada Tahun 2014 adalah Partai Politik yang memenuhi syarat; -----------------------------------------------------------
DI LA
Menimbang, bahwa Partai Politik peserta Pemilu mengajukan pendaftaran yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris
T AN
GA
Hal. 96 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
kepentingan
TA AR
TU NJ
Jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan Partai Politik, jadwal
dengan
melengkapi dokumen-dokumen
AK
GI
pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) bulan sebelum Pemungutan suara, persyaratan
yang
lengkap,
dokumen persyaratan pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 15 dan
UN J
Persyaratan yang dimaksut dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, persyaratan tersebut meliputi: --------------------------------------------------Persyaratan berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 2012 meliputi
RT
sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------
IT
a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai
KA
Politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; -------------------------------
GG
b. keputusan pengurus pusat Partai Politik tentang pengurus tingkat
JA
Provinsi dan pengurus tingkat Kabupaten/Kota; --------------------------------
alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat Provinsi, dan
UN
pengurus tingkat Kabupaten/Kota; ------------------------------------------------d. surat keterangan dari pengurus pusat Partai Politik tentang penyertaan
IT
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ----------------e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda
GG
LA
NT
IN
c. surat keterangan dari pengurus pusat Partai Politik tentang kantor dan
gambar Partai Politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; ---------------------
IN
f. bukti keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap
NT
Kabupaten/Kota; -------------------------------------------------------------------------
IN GG IT U
g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik; dan -----------
h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik
Persyaratan-pPersyaratan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 meliputi sebagai berikut: --------------------------------------------------
a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang Partai Politik; --------------------------------------------------------------------------------------
NT
b. memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi; --------------------------------------
c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan; -------------------------------
DI LA
d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; -------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 97 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----------------
TA AR
TU NJ
e. menyertakan
sekurang-kurangnya
30%
(tiga
puluh
persen)
GI
keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat
AK
pusat; --------------------------------------------------------------------------------------f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau
UN J
1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; ----------------------------------------
RT
g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat,
IT
Provinsi, dan Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir Pemilu; -----------
KA
h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada
GG
KPU; dan ----------------------------------------------------------------------------------
menyerahkan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama
JA
i.
UN
Menimbang, bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 di atas bersifat
IT
kumulatif dan imperatif. Bersifat kumulatif artinya harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan di atas, apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka Partai Politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Bersifat imperatif artinya
GG
LA
NT
IN
Partai Politik kepada KPU.; -----------------------------------------------------------
pengaturan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 15 dan Pasal 8 ayat
IN
(2) UU Nomor 8 Tahun 2012 di atas bersifat memaksa terhadap Partai Politik, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu
NT
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Lembaga Pengawal, dan Pemangku
IN GG IT U
Kepentingan lainnya; -----------------------------------------------------------------------
paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara dan rincian tahapan penyelenggaraan Pemilu, akan diatur dalam Peraturan KPU; ---------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa mengenai tanggal penyelenggaraan Pemilu
telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 yang
NT
diselenggarakan serentak untuk semua daerah pemilihan di wilayah
Negara Kesatuan Indonesia, hari dan tanggal pemungutan suara di luar
DI LA
negeri dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2014 berdasarkan Surat KPU Nomor 111/Kpts/KPU/TAHUN/2012; ---------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 98 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Menimbang, bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai
TA AR
TU NJ
Menimbang, bahwa tahapan-tahapan dan jadual penyelenggaraan
GI
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 pada awalnya diatur
AK
dan ditetapkan dalam Peratuan KPU Nomor 7 Tahun 2012, kemudian tahapan dan jadual diubah dalam rangka untuk melaksanakan Keputusan
UN J
Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang pengujian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012, yang pada intinya menyatakan semua Peserta Partai Politik
RT
yang telah mendaftar di KPU untuk Pemilihan Umum pada Tahun 2014
IT
termasuk Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang
KA
memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara
GG
nasional, dan Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
JA
suara pada Pemilu sebelumnya atau Partai Politik baru seluruhnya wajib di
kalinya tahapan dan jadual penyelenggaraan Pemilu diubah dengan
UN
alasan pertimbangan untuk melaksanakan prinsip penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan pencermatan terhadap hasil verifikasi administrasi
IT
syarat Partai Politik menjadi perserta Pemilu Tahun 2014 dengan Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2012, kemudian setelah perubahan yang kedua, tahap dan jadual penyelenggaran Pemilu diubah lagi untuk
GG
LA
NT
IN
verifikasi dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012, untuk yang kedua
yang ketiga kalinya, dengan alasan pertimbangan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 25-
IN
26/DKPP-PKE-I/2012 berkenaan dengan 18 (delapan belas) Partai Politik diikutsertakan untuk verifikasi faktual. Antara lain Partai Politik dari 18 belas)
Partai
NT
(kedelapan
Politik
yang
diikutsertakan
berdasarkan
IN GG IT U
Keputusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 adalah Penggugat ; ----
a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; -------------------------------------------
b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; ----------------
c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; -------------------------------------d. penetapan Peserta Pemilu; -----------------------------------------------------------
f. pencalonan
anggota
DPR,
NT
e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; -----------------DPD,
DPRD
Provinsi,
dan
DPRD
Kabupaten/Kota; -------------------------------------------------------------------------
DI LA
g. masa Kampanye Pemilu; ------------------------------------------------------------h. Masa Tenang; ----------------------------------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 99 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Menimbang, bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi: ------
TA AR
TU NJ
GI
i.
pemungutan dan penghitungan suara; --------------------------------------------
j.
penetapan hasil Pemilu; dan ---------------------------------------------------------
AK
k. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. ---------------------------------------------------------------
UN J
Menimbang, bahwa tahapan jadual pelaksanaan verifikasi faktual
sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2012, Peraturan KPU
RT
Nomor 18 Tahun 2012, Surat KPU Nomor 681/KPU/XII/2012 tanggal 3
IT
Desember 2012 jadual pelaksanaan verifikasi adalah sebagai berikut:
Ferifikasi
Faktual
16 Parpol
18 Parpol Fase
MS
DKPP
Di
faktual
di
30 Okt - 6 Nov
NT
tingkat KPU
2012
2) Penyampaian
hasil
hasil
5) Penyusunan
berita
acara Verifikasi
11 - 17 Nov 2012
11 - 17 Des 2012
18 - 24 Nov 2012
18 - 20 Des 2012
Faktual
25 - 27 Nov 2012
21 - 22 Des 2012
di
IN
b.
KPU
8 - 10 Des 2012
GG
Perbaikan
kan
IT
LA
4) Verifikasi
5 - 7 Des 2012
7 - 10 Nov 2012
Verifikasi 3) Perbaikan
Dilaksana-
UN
IN
Tingkat Pusat 1) Verifikasi
KA
a.
Verifikasi Faktual
JA
GG
No.
Jadual
Tingkat Provinsi
Faktual
30 Okt - 6 Nov
NT Ditingkat Provinsi
2) Penyampaian
2012
hasil
7 - 10 Nov 2012
11 - 17 Nov 2012
hasil
18 - 24 Nov 2012
Perbaikan
5) Penyusunan
berita
acara a) Hasil
verifikasi
25 - 27 Nov 2012
b) Rekapitulasi hasil
22 - 25 Des
Verifikasi
hasil
26 - 28 Des 2012
DI LA
Verifikasi
11 - 17 Des 2012 18 - 20 Des 2012
21 - 22 Des 2012
1- 3 Jan 2013
2012
Kabupaten/Kota 6) Penyampaian
8 - 10 Des 2012
NT
Provinsi
4 - 5 Jan 2013
kepada
T AN
GA
Hal. 100 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
3) Perbaikan
KPU Provinsi
Verifikasi
4) Verifikasi
5 - 7 Des 2012
IN GG IT U
1) Verifikasi
Verifikasi
Faktual
di
AK
Tingkat Kabupaten/Kota 1) Verifikasi Faktual Di tingkat
30 - 24 Nov 2012
5 - 11 Des 2012
Kabupaten/ Kota
UN J
Kabupaten/Kota
2) Pemberitahuan verifikasi
hasil
25 - 26 Nov 2012
12 - 13 Des 2012
27 Nov - 3 Des
14 - 18 Des 2012
faktual
kepengurusan
dan
IT
keanggotaan
3) Perbaikan
4 - 17 Des 2012
19 - 28 Des 2012
berita
18 - 19 Des 2012
29 - 30 Des 2012
hasil
20 - 21 Des 2012
30 - 31 Des 2012
acara
6) Penyampaian
UN
Verifikasi kepada KPU
NT
JA
GG IN
hasil
Perbaikan
5) Penyusunan
Provinsi Partai Perserta
Pemilu Partai
6 - 8 Jan 2013
KPU
Jan 2013
9 – 8 Jan 2013
9 - 11 Jan 2013
GG
8) Pengumuman
29 Des 2012 - 8
IT
7) Penetapan
LA
KA
2012
4) Verifikasi
Politik
KPU
RT
GI
c.
AR
TA
TU NJ
KPU
KPU
Politik Peserta Pemilu d.
Pengundian
dan
12 - 14 Jan 2013
KPU
IN
Penetapan Nomor Urut Partai Politik
sengketa
12 Jan - 15 Mar
Tata Usaha Negara
2013
PTTUN
IN GG IT U
Penyelesaian
NT
e.
dilakukan
penyelenggara
Pemilu
(KPU,KPU
Provinsi
dan
KPU
Kabupaten/Kota) dalam pelaksanaan verifikasi faktual, diatur dalam Surat
KPU Nomor : 481/KPU/X/2012 Perihal Petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014; --------------------------------------------
Menimbang, bahwa KPU melaksanakan penelitian administrasi dan
NT
menetapkan keabsahan persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta
Pemilu, melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran
DI LA
persyaratan, yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum hari pemungutan suara; ----------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 101 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Menimbang, bahwa tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang
TA AR
TU NJ
Menimbang, bahwa Partai Politik calon Peserta Pemilu yang lulus
GI
verifikasi ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU yang dilakukan
AK
dalam sidang pleno KPU dan hasil penetapan diumumkan oleh KPU; ------Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaparkan secara gamblang
UN J
persyaratan-persyaratan Partai Politik peserta Pemilu, memaparkan tahapan-tahapan dan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual, memaparkan
RT
pelaksanaan teknis verifikasi faktual, bertujuan untuk memudahkan
IT
dengan cara mencocokkan pelaksanaan faktual yang dilakukan verifikator
KA
KPU Provinsi dan verifikator KPU Kabupaten/Kota terhadap Partai Politik
GG
calon peserta Pemilu, apakah tindakan verifikator KPU Provinsi dan Verifikator KPU Kabupaten/Kota yang menjadi landasan penerbitan objek
JA
dalam peraturan perundang-undangan atau tidak, dalam sengketa ini KPU
UN
telah melaksanakan dengan prosedur yang benar; -------------------------------Menimbang, bahwa jika Penggugat mempermasalahkan alokasi
IT
pemberian waktu dari Tergugat tentang pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilakukan terhadap Penggugat berbeda dengan verifikasi Faktual terhadap Partai-Partai yang lolos Verifikasi Faktual, mereka diberi
GG
LA
NT
IN
sengketa in litis diterbitkan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
kesempatan selama 2 (dua) bulan waktu kerja, sedang untuk Penggugat hanya diberikan waktu dari tanggal 5 sampai dengan 28 Desember 2012
IN
termasuk hari libur ; -------------------------------------------------------------------------
NT
Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang melatar belakangi
IN GG IT U
perbedaan jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual antara Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik yang lulus Verifikasi Administrasi berdasarkan KPU
sebagaimana
dalam
Berita
Acara
Nomor
:
05/BA/I/2013 tanggal 28 Oktober 2012 lampiran I dengan Partai Politik
yang diluluskan Verifikasi Administrasi versi Keputusan DKPP Nomor 2526/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 26 November 2012 adalah disebabkan
sebagaimana terurai dalam pertimbangan di bawah ini ;--------------------------
NT
Menimbang, bahwa tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu
telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 dan Petunjuk teknisnya dalam Surat Edaran KPU Nomor : 481/KPU/X/2012
DI LA
tanggal 4 Oktober 2012 dan Surat Edaran KPU Nomor : 588/KPU/XI/2012 tanggal 2 November 2012 yang berlaku bagi 16 (enam belas) Partai Politik
T AN
GA
Hal. 102 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Pengumuman
TA lolos
verifikasi
AR
TU NJ
yang
administrasi
berdasarkan
pengumuman
KPU
GI
sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 53/BA/X/2012 tanggal 28
AK
Oktober 2012, sedangkan jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual terhadap 18 (delapan belas) Partai Politik yang lolos Verifikasi Administrasi pasca
UN J
Keputusan DKPP Nomor : 25-26/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 26 November 2012 diatur dalam Surat Edaran KPU Nomor : 681/KPU/XII/2012 tanggal 3
RT
Desember 2012 ; ----------------------------------------------------------------------------
IT
Menimbang, bahwa latar belakang perbedaan jadwal pelaksanaan
KA
antara Partai Politik peserta Pemilu yang lulus berdasarkan Pengumuman
GG
KPU dalam Berita Acara Nomor 53/BA/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012
dengan Partai Politik yang lolos berdasarkan Keputusan DKPP Nomor :
JA
kelolosan Verifikasi Administrasi Partai Politik, perbedaan lolosnya
UN
Verifikasi Administrasi Partai Politik peserta Pemilu di atas sudah barang tentu akan menimbulkan perbedaan waktu untuk pelaksanaan Verifikasi
IT
Faktual ; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dimulai dan berakhirnya pelaksanaan Verifikasi Faktual bagi 16 (enam belas) Partai Politik yang lolos berdasarkan
GG
LA
NT
IN
25-26/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 26 November 2012 disebabkan dua kali
Pengumuman KPU dalam berita Acara Nomor 53/BA/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam
IN
Peraturan KPU Nomor : 15 Tahun 2012, yaitu mulai dari tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 17 Desember 2012, sedangkan Verifikasi
IN GG IT U
NT
Faktual bagi 18 (delapan belas) Partai Politik yang diloloskan berdasarkan Keputusan DKPP Nomor : 25-26/DKPP-PKE-I/2012 dimulai dari tanggal 5
Menimbang,
bahwa
mengenai
tahapan-tahapan
dan
jadwal
penyelenggaraan Pemilu telah ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga
jadwal tersebut tidak boleh meleset dari yang sudah ditetapkan. Apabila terjadi
keterlambatan
maka
akan
mempengaruhi
tahapan-tahapan
NT
penyelenggaraan Pemilu selanjutnya ; ------------------------------------------------
Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan tahapan dan jadwal
pelaksanaan Verifikasi Faktual 18 (delapan belas) Partai Politik di atas
DI LA
telah diperpanjang, hal tersebut disebabkan karena Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 jadwal verifikasi faktual seharusnya dari tanggal 30
T AN
GA
Hal. 103 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Desember 2012 sampai dengan 28 Desember 2012 ; ----------------------------
TA AR
TU NJ
Oktober 2012 sampai dengan 17 Desember 2012, akan tetapi khusus
GI
terhadap 18 (delapan belas) Partai Politik sesuai dengan Lampiran Surat
AK
Nomor : 681/KPU/XI/2012 menetapkan jadwal pelaksanaan Verifikasi dimulai dari tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan 28 desember 2012
UN J
dengan perkataan lain dimulainya Verifikasi Faktual yang dilakukan kepada 18 (delapan belas) Partai Politik setelah hampir berakhirnya pelaksanaan Verifikasi Faktual bagi 16 (enam belas) Partai Politik yang
RT
lulus berdasarkan Pengumuman KPU dalam Berita Acara Nomor
KA
IT
53/BA/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 ---------------------------------------------
GG
Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak dimulainya diluluskannya
18 (delapan belas) Partai Politik oleh Keputusan DKPP tanggal 26 Nomor
25-26/DKPP-PKE-I/2012
dengan
tanggal
JA
2012
berakhirnya Verifikasi Faktual sesuai dengan yang ditetapkan dalam
UN
Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012, maka waktu yang tersedia untuk Verifikasi bagi 18 (delapan belas) Partai Politik
IT
Versi Keputusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 26 November 2012 hanya 21 (dua puluh satu) hari terhitung tanggal 26 November 2012 sampai dengan 17 Desember 2012 ; ----------------------------
GG
LA
NT
IN
November
Menimbang, bahwa penambahan waktu yang diberikan kepada 18 (delapan belas) Partai Politik versi Keputusan Bawaslu aquo melewati
IN
tanggal yang ditetapkan dalam Peratufan KPU Nomor 15 tahun 2012 adalah sangat logis dan beralasan, sebab penambahan waktu menurut
IN GG IT U
NT
hemat Majelis sangat pantas dan wajar, meskipun 18 (delapan belas) Partai Politik yang dinyatakan lolos Verifikasi Administrasi Versi Keputusan
Faktual tersebut masih sangat singkat dan sempit ; -------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena tahapan-tahapan dan jadwal
penyelenggaraan Pemilu telah terjadwal tersebut maka akan mengikat
bagi seluruh penyelenggara Pemilu dan Partai Politik peserta Pemilu pad
NT
pihak pemangku kepentingan lainnya ; ------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis memandang tidak
Tergugat telah melanggar Asas proporsionalitas sebagaimana yang
DI LA
didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu dalam gugatan Penggugat sepanjang adanya kesalahan prosedur haruslah ditolak ; --------
T AN
GA
Hal. 104 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
DKPP aquo dirasakan bahwa tenggang alokasi waktu untuk Verifikasi
TA AR
TU NJ
GI
Pertimbangan Mengenai Substansi Penerbitan Objek Sengketa --------
AK
Menimbang, bahwa sebagai batu uji untuk menguji substansi penerbitan objek sengketa selain memperhatikan peraturan perundang-
UN J
undangan juga memperhatikan asas-asas umum penyelenggaraan Pemilu yang baik dan layak; -----------------------------------------------------------------------
RT
Menimbang, bahwa meskipun penyelengggaraan Pemilu telah
IT
sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan tentunya juga dalam pelaksanaannya berpedoman
KA
GG
kepada asas-asas penyelenggaraan pemilu yang baik dan layak, yaitu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan,
proporsional,
profesionalitas,
JA
umum,
akuntabilitas, efisiensi, dan efektif, dengan perkataan lain meskipun
UN
telah mengikuti prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan tentunya tidak menyimpang dari asas-asas penyelenggaraan suatu Pemilu
IT
yang selayaknya dan baik diikuti penyelenggara Pemilu. Asas merupakan metanorma yang tingkatannya lebih tinggi dari norma, sehingga meskipun suatu norma peraturan perundang-undangan telah diikuti masih dapat diuji dengan batu uji asas-asas umum penyelenggaraan Pemilu yang baik dan
GG
LA
NT
IN
kepentingan
layak; --------------------------------------------------------------------------------------------
IN
Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajuan kedua
NT
belah pihak sepanjang mendukung dengan pertimbangan putusan ini
IN GG IT U
merupakan alasan untuk memutus perkara ini dan bukti-bukti lain yang tidak mendukung merupakan bukti ad informandum dan tetap dilampirkan
Menimbang, bahwa penerapan asas tersebut di atas tidak hanya
berlaku untuk penyelenggara Pemilu saja, tetapi menurut hemat Majelis Hakim berlaku juga terhadap Partai Politik peserta Pemilu, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu,
Pemantau
Pemilu
dan
pemangku
NT
kepentingan lain, serta masyarakat; ----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi Partai
DI LA
Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan KPU dilakukan oleh Bawaslu; ---------------------------------------------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 105 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
dalam berkas perkara ini; ------------------------------------------------------------------
TA AR
TU NJ
Menimbang, bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu
GI
atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang
AK
dilakukan oleh KPU dengan cara menyampaikan temuan kesengajaan atau kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU dalam
UN J
melaksanakan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang merugikan atau menguntungkan Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan
RT
temuan Bawaslu wajib ditindaklanjuti oleh KPU; ------------------------------------
IT
Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat, selain juga
akan dipertimbangkan
KA
masalah prosedur, mengenai substansi
Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan
JA
GG
sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------
harus dilalui oleh Partai Politik calon peserta Pemilu bersifat limitatif,
UN
imperatif dan kumulatif, sehingga apabila salah satu saja persyaratan tidak terpenuhi Partai Politk calon Peserta Pemilu Tahun 2014 dinyatakan tidak
IT
memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa peraturan yang bersifat limitatif, komulatif dan imperatif
yang
GG
LA
NT
IN
terdahulu pengaturan dan pemberlakuan peraturan persyaratan yang
diterapkan
dalam
peraturan
perundang-undangan
IN
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 sangat berat, sehingga Para Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini KPU, KPU Provinsi, KPU
NT
Kabupaten/Kota dituntut menerapkan asas-asas penyelenggaraan Pemilu
IN GG IT U
yang baik tersebut sebagai pedoman untuk penerapan norma-norma
Menimbang, bahwa karena persyaratan-persyaratan yang harus
diikuti Partai Politik calon peserta Pemilu sangat berat dan limitatif, kumulatif dan imperatif (salah satu saja persyaratan yang tidak terpenuhi
dari sekian banyak yang diverifikasi faktual seluruh Indonesia, 75% kepengurusan, domisili kantor, 30% keterwakilan perempuan, dan
NT
verifikasi kartu anggota Partai Politik untuk 75% anggota di setiap Provinsi
(dari 33 Provinsi), maka menurut hemat Majelis asas penyelenggaraan Pemilu yang baik tersebut di atas berlaku juga bagi KPU, KPU Provinsi,
DI LA
KPU Kabupaten/Kota; ----------------------------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 106 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
khususnya norma-norma verifikasi faktual; -------------------------------------------
AR
TA
TU NJ
Menimbang, bahwa dengan beratnya persyaratan yang dibebankan
GI
kepada Partai Politik calon peserta Pemilu (kurang persyaratan satu
yang
AK
mengakibatkan persyaratan lainnya menjadi tidak berlaku atau berkaitan lebih
ekstrim
kekurangan
satu
peryaratan
menghapuskan
UN J
persyaratan yang lain), sebaliknya apabila salah satu saja pelaksanaan verifikasi faktual yang terbukti menyimpang dari aturan perundangundangan dilakukan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maka
RT
berlaku pulalah adagium di atas, kesalahan satu pelaksanaan verifikasi
IT
faktual yang dilakukan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota
KA
membenarkan bahwa apa yang didalilkan Penggugat dianggap benar
GG
seluruhnya); -----------------------------------------------------------------------------------
JA
persyaratan yang sangat berat di atas tentunya tidak adil apabila hanya
UN
dibebankan kepada Partai Politik peserta Pemilu saja, hal ini juga harus juga diberlakukan kepada penyelenggara Pemilu sebagai bentuk tanggung
kejujuran,
keadilan,
demi
IT
jawab (akuntabIlitas) keprofesionalitasan, tertib penyelenggaran Pemilu, mewujudkan
kepastian
hukum
bagi
penyelenggara Pemilu maupun Partai Politik calon peserta Pemilu dan kepentingan hukum konstituen dari Partai Politik yang bersangkutan);------Menimbang,
GG
LA
NT
IN
Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pembebanan
bahwa
penafsiran
yang
dikemukakan
di
atas
IN
merupakan penafsiran argumentum acontrario terhadap asas yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan equal triament tentunya
IN GG IT U
NT
dengan memperhatikan asas proporsionalitas. Dengan perkataan lain apabila kekurangan persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun
tentunya adagium satu kesalahan verifikator membenarkan seluruh dalil
gugatan harus dipertimbangkan secara proporsional agar terwujud rasa kepentingan umum dan kepastian hukum; -------------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalam Surat
Keputusan objek sengketa in litis (bukti P-3 = T-1,) Penggugat dinyatakan
NT
tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 karena : Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ) 75 % Keterwakilan
Perempuan,
Kepemilikan
Kantor
dan
DI LA
Kepengurusan,
Keanggotaan Partai Politik, secara variatif di 27 ( Dua Puluh Tujuh )
T AN
GA
Hal. 107 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
2014 yang banyak dan tingkat kesalahan dari verifikator dominan sedikit,
TA AR
TU NJ
wilayah di Indonesia yang berjumlah 33 ( tiga puluh tiga ), dan hanya
Menimbang,
AK
GI
Memenuhi Syarat di 6 ( enam ) wilayah; --------------------------------------------bahwa
Penggugat
gugatannya
telah
alasan yang menjadikan Penggugat
UN J
mendalilkan penyebab atau
dalam
dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam objek
peraturan
IT
eksistensi
perundang-undangan
dijadikan
RT
sengketa in litis, akan tetapi Penggugat juga mempermasalahkan
dasar
bahwa
GG
Menimbang,
untuk
menguji
KA
penyelenggaraan Pemilu oleh KPU atau pemangku kepentingan lainnya; -prosedur
dan
substansi
JA
persyaratan dan prosedur penetapan Partai Politik peserta Pemilu
UN
sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal UU Nomor 8 Tahun 2012 di atas kemudian dengan mencocokkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta
IT
yang terungkap dalam persidangan dan memperhatikan dan menerapkan asas-asas Pemilu dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik; ---------Menimbang, bahwa mengenai tahapan pendaftaran dan verifikasi
GG
LA
NT
IN
keberadaan objek sengketa in litis Majelis Hakim akan mengacu kepada
administrasi peserta Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 7 tidak dipertimbangkan lebih
IN
lanjut lagi dalam sengketa ini, dengan alasan tahapan-tahapan tersebut
NT
telah dilalui atau dilewati para pihak dan berdasarkan Putusan Mahkamah
IN GG IT U
Konstitusi Nomor : 52/PUU-X/2012 semua Partai Politik Peserta Pemilu baik Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu yang memenuhi ambang
(Pemilu sebelumnya) dan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara
nasional pada Pemilu sebelumnya dan Partai Politik yang belum terdaftar
sebagai peserta Pemilu sebelumnya (Partai Politik yang baru), semuanya harus
melalui
verifikasi
administrasi
dan
verifikasi
faktual,
serta
NT
berdasarkan Keputusan DKPP Partai Politik yang tidak lolos persyaratan
verifikasi administrasi diikutkan untuk verifikasi faktual, sehingga mengenai
DI LA
verifikasi administrasi bagi 18 (delapan belas) Partai Politik tersebut dianggap telah memenuhi verifikasi administrasi; ----------------------------------
T AN
GA
Hal. 108 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional tahun 2009
AR
TA
TU NJ
Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam
GI
sengketa adalah langkah-langkah yang dilakukan Penyelenggara Pemilu
AK
dalam pelaksanaan verifikasi faktual dan hasil nyata dari verifikasi faktual yang dilakukan oleh Tergugat terutama yang menjadi permasalahan
UN J
hukum yang menjadikan Penggugat Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) tidak lolos sebagai peserta Pemilu tahun 2014, adalah sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------------
RT
Partai Demokrasi Kebangsaan ( PDK ) tidak lolos verifikasi antara lain di :-
IT
SUMATERA UTARA -----------------------------------------------------------------------
KA
Jumlah minimal yang seharusnya MS 25 kabupaten/kota dari 33 Jumlah
GG
Kabupaten/Kota, Penggugat lolos di 18 kabupaten/kota dan Tidak
JA
Memenuhi Syarat di 14 Kabupaten/Kota ; --------------------------------------------
Sumatera Utara (Bukti P-26 A) dengan mengajukan surat keberatan
UN
tertanggal 3 Januari 2013 yang pada pokoknya KPU tidak melaksanakan verifikasi Partai PDK di daerah Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten
IT
Langkat, Tapanuli Utara, Deli Serdang dan Siantar, dengan alasan bahwa KPU di daerah tersebut tidak menerima berkas PDK dari KPU Pusat, padahal berkas sudah diserahkan dan diterima KPU setempat tetapi masih
GG
LA
NT
IN
Bahwa Penggugat berusaha membuktikan kecurangan verifikasi di
dinyatakan tidak .lolos (TMS) ; Bahwa Majelis meneliti dari bukti Tergugat berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota
IN
Partai Politik PDK untuk Tingkat Kabupaten/kota sewilayah Sumatera Utara ternyata tidak ditemukan adanya, sehingga penilaian untuk
NT
pembuktian harus didukung oleh bukti lain. Bahwa Tergugat membantah
IN GG IT U
sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 18 Pebruari 2013 mengatakan
jika PDK Deli Serdang tidak memenuhi jumlah KTA sebagaimana yang
rapat pleno dilaksanakan oleh KPU setempat dan Pengurus PSK menerima dan tidak mengajukan keberatan ; ----------------------------------------
Bahwa kalaupun dari 11 TMS ternyata bisa dibuktikan sehingga berubah
menjadi MS, maka tetap status akhirnya tetap tidak terkompen/terkejar
NT
dengan keharusan MS minimal sejumlah 25 Kabupaten/Kota ;----------------
SUMATERA B ARAT ---------------------------------------------------------------------Bahwa PDK Propinsi Sumatera Barat jumlah minimal yang MS adalah 14
DI LA
Kabupaten/Kota dari jumlah 19 Kabupaten/Kota. Sesuai bukti Penggugat bertanda P-26b beserta lampirannya pada pokoknya Pengurus PDK
T AN
GA
Hal. 109 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
ditentukan dan tidak juga menyerahkan KTA ke KPU Deli Serdang hingga
TA AR
TU NJ
Propinsi Sumatera Barat mengajukan surat keberatan tentang verifikasi
GI
yang tidak adanya keseragaman karena data kepengurusan di daerah
AK
adalah data yang lama sementara data yang baru belum masuk ke KPU Pusat. Demikian pula di Kabupaten Solok berdasarkan Rapat Pleno KPU
UN J
tentang hasil verifikasi kepengurusan dan keanggotaan dinyatakan PDK Kabupaten Solok TMS, karena keterwakilan perempuan kurang 1 (satu)
RT
orang dari 8 (delapan) orang yang diminta 7 (tujuh) dapat dihadirkan ; ------
IT
Menimbang, bahwa adanya keterwakilan perempuan ini haruslah
KA
dihubungkan dengan adanya Surat Edaran KPU Nomor : 370/KPU/IX/2012
GG
tanggal 6 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua DPP Partai Politik
yang isinya adalah “dalam hal syarat keterwakilan perempuan sekurang-
JA
Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota tidak terpenuhi, Partai Politik
UN
membuat surat Pernyataan sebagaimana Formulir F-13 Parpol Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012’’; -----------------------------------------------------------
IT
Menimbang, bahwa dari surat edaran yang ditujukan kepada DPP Partai Politik tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan 30% (tiga puluh persen) kepengurusan perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak
GG
LA
NT
IN
kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik
merupakan persyaratan mutlak, sehingga harus diartikan tidak ada kewajiban Partai Politik yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan
IN
30% (tiga puluh persen) keterwakilan pengurus perempuan di Provinsi dan
NT
Kabupaten/Kota ; ----------------------------------------------------------------------------
IN GG IT U
Menimbang, bahwa bila dicermati Surat Edaran KPU Nomor :
370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September 2012 menunjukkan apabila
persen) di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota ada suatu kewajiban dari Partai Politik yang bersangkutan untuk membuat dan mengisi formulir
Model F-13, tentunya apabila tidak melaksanakan atau tidak membuat Formulir Model F-13 Partai Politik dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keterwakilan Perempuan 30% ( tiga puluh persen ) di Propinsi atau
Menimbang, Syarat
bahwa
persoalan
(TMS)
Penggugat
keterwakilan
DI LA
Memenuhi
NT
Kabupaten/Kota yang bersangkutan ; --------------------------------------------------
di
dinyatakan
tingkat
Provinsi
Tidak dan
T AN
GA
Hal. 110 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
keterwakilan perempuan tidak memenuhi persyaratan 30% (tiga puluh
TA AR
TU NJ
Kabupaten/Kota karena tidak mengisi Formulir F-13 haruslah diartikan
AK
GI
sebagai hal yang mengikat atau imperatif bagi Penggugat ; --------------------Menimbang, bahwa demikian pula untuk daerah-daerah lain yang jika dilihat dari hasil Surat Keputusan Tergugat sebagaimana dalam Obyek
UN J
Sengketa ( P-3 = T-1 ) dimana
Partai Demokrasi Kebangsaan telah
dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Tergugat di wilayah masing-
RT
masing selain Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan,
IT
juga di wilayah Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung,
KA
Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta,
GG
Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi
JA
Utara dan Papua, dengan total 27 TMS dari 33 Propinsi sedang sisanya 6
UN
MS; ---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati dari dalil-dalil Penggugat jika
IT
dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan
khususnya
bukti dari Penggugat sebagaimana bukti – bukti surat maupun saksi-saksi maka dapat dinilai masih belum cukup untuk dapat mendukung dalil
GG
LA
NT
IN
Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku
gugatannya, dari 7 (tujuh) saksi fakta diajukan antara lain : Frans Afrely, yang menerangkan bahwa saksi adalah Pengurus di DPC PDK Kota
IN
Palangkaraya, kendati ia tidak pernah ada pemberitahuan dari KPU Kota Palangkaraya untuk undangan sosialisasi, dan KPU Kota Pangkaraya
IN GG IT U
NT
tidak menemukan domisili Kantor Sekretariat PDK Kota Palangkaraya padahal alamat kantor sudah jelas di Jalan S. Parman lalu saksi
tersebut telah terlambat dari jadwal yang seharusnya tanggal 3 Desember 2012 diserahkan tanggal 6 Desember 2012, sehingga hasil akhir dinyatakan TMS semua untuk 4 (empat) Variabel (Bukti Tergugat bertanda T-63 ) ; ------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa demikian pula dari Saksi Penggugat yang
NT
bernama : Agus Salim dan sebagai pengurus PDK Kota Jakarta Timur, ia yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kota Jakarta Timur yang
DI LA
hasilnya untuk keanggotaan TMS dan saksi membenarkan serta tidak mengajukan keberatan; --------------------------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 111 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
mendatangi Kantor KPU Kota Palangkaraya untuk menyerahkan dokumen
TA AR
TU NJ
Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Penggugat yang
GI
bernama Dadi Munardi yang pada pokoknya telah menerangkan saksi
AK
tidak menghadirkan anggotanya ke KPU Kota Depok karena saksi punya kesibukan kendati pada saat sebelumnya ia yang menyerahkan dokumen
UN J
keanggotaan ke KPU Kota Depok untuk diverifikasi dan oleh karena ada perubahan kepengurusan padahal KPU Kota Depok telah meminta agar dilakukan perbaikan dan juga diminta menghadirkan anggota ke KPU Kota
RT
IT
Depok, sehingga hasil akhir verifikasi adalah TMS untuk keanggotaan; -----
sampai
dengan
P-26s adalah suatu keberatan dari
GG
bertanda P-26a
KA
Menimbang, bahwa jika mencermati bukti-bukti dari Penggugat
pengurus PDK yang diajukan ke KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, yaitu
JA
Riau, Propinsi Riau, Propinsi Jambi, Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa
UN
Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi DIY Yogyakarta, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Banten, Propinsi Bali, Propinsi NTB, Propinsi Kalimantan
IT
Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Papua pada pokoknya isinya hanya sebatas suatu pernyataan dari Penggugat,
jika
dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada ternyata tidak ada menggunakan
GG
LA
NT
IN
Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Kepulauan
haknya untuk melaporkan jika ada suatu pelanggaran kepada Bawaslu
IN
Propinsi sebelum penetapan kelolosan Penggugat di Propinsi yang bersangkutan, sehingga tidak cukup bukti untuk mendukung dalil-dalil
IN GG IT U
NT
gugatannya ; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa demikian pula dengan keberadaan bukti- 27a
adalah merupakan bukti dari adanya verifikasi faktual sebagaimana dalam
daftar susunan kepengurusan yang dilakukan oleh Tergugat untuk wilayah 33 Propinsi di Indonesia yang belum diketahui hasil akhir verifikasi kepengurusan suatu daerah tersebut masuk dalam kelompok MS atau TMS akan tetapi sebatas benar telah terjadi suatu verifikasi oleh KPU ; -----
sebaliknya
NT
Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat tersebut di atas telah dibantah
oleh Tergugat yang dapat membuktikan
DI LA
adanya PDK di sebagian besar wilayah telah terbukti Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu : ------------------------------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 112 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
sampai dengan P-27c adalah dokumen lampiran 3 Model F-1 Parpol
TA AR
TU NJ
‐ Bukti T-13 sampai dengan T-15C, berupa Berita Acara Verifikasi Faktual
GI
Pengurus dan Anggota Partai Politik beserta lampirannya Tingkat
AK
Kabupaten Klaten ; ---------------------------------------------------------------------‐ Bukti T-16 sampai dengan T-17C, berupa Berita Acara Verifikasi Faktual
UN J
Pengurus dan Anggota Partai Politik beserta lampirannya Tingkat Kabupaten Jepara ; ---------------------------------------------------------------------‐ Bukti T-18 sampai dengan T-18C, berupa Berita Acara Verifikasi Faktual
RT
Pengurus dan Anggota Partai Politik beserta lampirannya Tingkat
IT
Kabupaten Demak ; ---------------------------------------------------------------------
KA
‐ Bukti T-19 sampat dengan T-20B, berupa Berita Acara Verifikasi Faktual
GG
Pengurus dan Anggota Partai Politik beserta lampirannya Tingkat
JA
Kabupaten Solok ; -----------------------------------------------------------------------
Pengurus dan Anggota Partai Politik beserta lampirannya Tingkat
UN
Kabupaten Anambas ; -----------------------------------------------------------------‐ Bukti T-23 sampai dengan T-24B, berupa Berita Acara Verifikasi Faktual
IT
Pengurus dan Anggota Partai Politik beserta lampirannya Tingkat Kabupaten Tuban ; ---------------------------------------------------------------------‐ Bukti T-25 sampai dengan T-26, berupa Berita Acara Verifikasi Faktual
GG
LA
NT
IN
‐ Bukti T-21 sampai dengan T-22B, berupa Berita Acara Verifikasi Faktual
Pengurus dan Anggota Partai Politik beserta lampirannya Tingkat Kabupaten Bantul ; ----------------------------------------------------------------------
IN
‐ Bukti T-27 sampai dengan T-28B, berupa Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan anggota Partai Politik beserta lampirannya Tingkat
IN GG IT U
NT
Kabupaten Barito Selatan ;
‐ Bukti T-29 sampai dengan T-30C, berupa Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik beserta lampirannya Tingkat
‐ Bukti T-31 sampai dengan T-31B, berupa Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan anggota Partai Politik beserta lampirannya Tingkat Kota Palangkaraya;
‐ Bukti T-32 sampai dengan T-32C,berupa Berita Acara Verifikasi Faktual
NT
Pengurus dan Anggota Partai Politik beserta lampirannya Tingkat Kabupaten Seruyan ; --------------------------------------------------------------------
‐ Bukti T-33 sampai dengan T-33B, berupa Berita Acara Verifikasi Faktual
DI LA
Pengurus dan Anggota Partai Politik beserta lampirannya Tingkat Kabupaten Deli Serdang ; -------------------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 113 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Kabupaten Kotawaringin Timur ; -----------------------------------------------------
TA AR
TU NJ
‐ Bukti T-34 sampai dengan T-35A, berupa Berita Acara Verifikasi Faktual
GI
Pengurus dan Anggota Partai Politik beserta lampirannya Tingkat
AK
Provinsi Kalimantan Selatan; ---------------------------------------------------------
UN J
Menimbang, bahwa adapun saksi Tergugat yang berasal dari KPU Provinsi Papua yang bernama Benny Swenny, S. Sos. yang memberikan kesaksian bahwa ditingkat Provinsi Papua PDK memenuhi Syarat (MS)
RT
akan tetapi dari 29 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi tersebut PDK
IT
hanya MS sebanyak 13 Kabupaten/Kota. Di Provinsi Papua KPU Provinsi
KPU
GG
Komisioner
Provinsi
melakukan
supervisi
KA
telah melaksanakan Verifikasi di seluruh Kabupaten/kota, masing-masing terhadap
KPU
JA
Kabupaten/Kota dengan cara membentuk Korwil. Di Jayapura Kantor KPU
koordinasi. Selanjutnya saksi menjelaskan verifikasi Faktual di Tingkat
UN
Kabupaten yang medannya sulit dijangkau maka hal itu dilakukan dengan cara mengumpulkan di satu tempat. Hal ini merupakan bantahan bukti
IT
saksi dari Penggugat yang berasal dari Papua yaitu : Anthon Fricco Kogoya yang telah menerangkan jika ia sebagai Ketua Korwil Papua dan menerangkan bahwa KPU di Papua tidak mendatangi kantor-kantor partai
GG
LA
NT
IN
Kabupaten/kota hanya perwakilan saja dan hal itu untuk memudahkan
dalam rangka verifikasi karena medan di Papua tidak sama dengan
IN
wilayah Indonesia lainnya, sehingga partai-partailah yang disuruh datang
NT
ke KPU dan bukan KPU yang datang ke Kantor Partai; --------------------------
IN GG IT U
Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan kesaksian tersebut
Majelis Hakim memandang bahwa dari Bukti Tergugat bertanda T-74
Parpol telah membuktikan bahwa Provinsi Papua PDK hanya lolos di 13 Kabupaten/Kota dari syarat minimal 22 Kabupaten/Kota, sehingga masih dibawah syarat minimal untuk dapat dikatakan MS ( Memenuhi Syarat ) ; -
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka
NT
dari seluruh dalil gugatan Penggugat, baik mengenai kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa adalah tidak terbukti
dan atau melanggar Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemilu yang
DI LA
Baik, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;----
T AN
GA
Hal. 114 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi pengurus dan anggota
TA AR
TU NJ
Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak
GI
terbukti, maka Surat Keputusan KPU No. 05/Kpts/KPU/Tahun 2013
AK
tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dalam diktum kedua jo diktum keempat jo Lampiran II
UN J
Nomor Urut 10 yang menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana yang melalui
Keputusan
Bawaslu
Nomor
:
001/SP-
RT
dikuatkan
IT
2/Set.Bawaslu/I/2013, tanggal 30 Januari 2013 adalah diterbitkan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
GG
KA
tidak melanggar Asas – Asas Umum Penyelenggaraan Pemilu yang Baik ;
JA
Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat tersebut
UN
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah
Menimbang,
bahwa
IT
dalam perkara ini ; --------------------------------------------------------------------------dalam
memeriksa,
memutus
dan
menyelesaikan perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-
GG
LA
NT
IN
maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
buktii yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 51
IN
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
NT
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap
IN GG IT U
bukti-bukti lain tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas
Memperhatikan akan: --------------------------------------------------------------
‐ Undang-Undang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, -------------------------------------------------------------------------------------
‐ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata
NT
Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu; -------------------
‐ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yo. UU
DI LA
Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;--------------------------------------------------------------------
T AN
GA
Hal. 115 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------------------
TA AR
TU NJ
‐ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
GI
Pemilihan Umum; ------------------------------------------------------------------------
AK
‐ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
UN J
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ------------------------------------------------‐ Surat Keputusan KPU Nomor : 111/KPU/Tahun 2012 tanggal 8 Juni
Umum
Anggota
Dewan
Perwakilan
IT
Pemilihan
Rakyat,
RT
2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Dewan
KA
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
GG
‐ Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan
JA
Tahun 2014; ------------------------------------------------------------------------------
UN
‐ Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan
IT
Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014; ------------------------------------------------------------------------------‐ Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas
GG
LA
NT
IN
Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD
IN
Provinsi, dan DPRD Kab/Kota; ------------------------------------------------------
NT
‐ Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi,
IN GG IT U
dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota; -------------------------------------------------------
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi,
dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota; -------------------------------------------------------
‐ Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
NT
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota; -------------------------------------------------------
DI LA
‐ Surat Edaran KPU Nomor 370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September 2012 Perihal Surat Pemberitahuan Kepada DPP Partai Politik Mengenai
T AN
GA
Hal. 116 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
‐ Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
AR
TA
TU NJ
Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012; ---
AK
GI
‐ Surat Edaran KPU Nomor 1027/SJ/IX/2012 tanggal 30 September 2012 Perihal Penggunaan Sistem Informasi Logistik (Silog); -----------------------‐ Surat Edaran KPU Nomor 1158/SJ/XII/2012 tanggal 2 Desember 2012
UN J
Perihal Evaluasi Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilu; ------------------‐ Surat Edaran KPU Nomor 371/KPU//2012 tanggal 7 Desember 2012 Pemberitahuan
Kepada
KPU Provinsi dan
KPU
RT
Perihal Surat
IT
Kabupaten/Kota Mengenai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
KA
Nomor 52/PUU-X/2012; ----------------------------------------------------------------
GG
‐ Surat Edaran KPU Nomor 423/KPU/IX/2012 tanggal 10 September
JA
2012 tentang Pemberitahuan Daftar Nama Partai Politik yang Memenuhi
KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; ------------------------------
UN
‐ Surat Edaran KPU Nomor : 1158/SJ/XII/2012 tanggal 2 Desember 2012 Perihal Evaluasi Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilu dan peraturan
IT
hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; --------------------------------
LA
NT
IN
Syarat Pendaftaran Serta Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kepada
-
GG
MENGADILI:
Menolak gugatan Penggugat yaitu Partai Demokrasi Kebangsaan
-
IN
untuk seluruhnya; ---------------------------------------------------------------------Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
IN GG IT U
NT
dalam perkara ini sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah); ------------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 5
Maret 2013. oleh Kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. sebagai
Hakim Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU’A S.H.,M.H. dan Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
NT
tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis tanggal 7 Maret 2013, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan
DI LA
dibantu oleh ENDAH KUSUMASTUTI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri
T AN
GA
Hal. 117 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
GA DI LA
Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
TA AR
AK
UN J
HAKIM ANGGOTA I ,
HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd.
ttd.
H.M. ARIF NURDU’A, S.H.,M.H.
RT
DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.
IT
HAKIM ANGGOTA II,
KA
ttd.
GG
SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.
IN
Ttd.
GG
Perincian Biaya Perkara :
IT
UN
ENDAH KUSUMASTUTI, S.H.,M.H.
NT
Rp
30.000,-
2. Redaksi …………………………...
Rp
5.000,-
2. Materai ……………………………
Rp
6.000,-
3. Leges ……………………………..
Rp
5.000,-
4. Panggilan …………………………
Rp
30.000,-
NT
……………………………. Rp. 10.000,-
6. ATK
GA DI LA
Jumlah .........................................
Rp
86.000,-
DI LA
NT
Terbilang : delapan puluh enam ribu rupiah.
T
GA
Hal. 118 dari 118 hal. Put. No.10/G/2013/PT.TUN.JKT.
EN
PE N
IN GG IT U
1. Pendaftaran ………………………
IN
LA
JA
PANITERA PENGGANTI
AN
TU NJ
GI
oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; ------------------
