PUTUSAN Nomor : 09/B/2013/PT.TUN-MDN
---------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
----------------------------------------------------------------------------------
1
P
U
T
U
S
A
N
Nomor: 09/B/2013/PT.TUN-MDN
” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”
----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara
dalam
tingkat
banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:----------------------
GUBERNUR BENGKULU, berkedudukan di Jalan Pembangunan No.01 Padang Harapan Bengkulu memberikan kuasa kepada : ------------------------------------------------------1. RIRIS BUDIYATI, SH (Kepala Biro Hukum setda Propinsi Bengkulu);-------------------------------------2. BAHKTIAR,SH.,MH (Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu) ;-------3. DONY ISWANDI, SH (Kepala Sub Bagian sengketa Hukum dan Bantuan hukum pada Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu;-------------------------------4. HENDRA GUNAWAN, SH (Staf sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu);------------------------------------------------5. NICKY JANUARSYAH, SH (Staf Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu);------------------------------------------------Masing-masing...
2
Masing-masing warga negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Setda Propinsi Bengkulu, alamat Jl. Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan Bengkulu Berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor:
800/382.a/B.2 tertanggal 05 Nopember 2012 dan :---1. PURWANTO JOKO IRIANTO, SH.,MH;---------------2. HENDRI DJUNAIDI, SH;--------------------------------3. DWI ANITA, SH.,MH;-----------------------------------4. TONNY FRANKY PANGARIBUAN, SH., MH; ---------Masing-masing
warga
negara
Indonesia,
Jaksa
Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, alamat Jl. S Parman Nomor 2 Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-14/N.7/Gtn/06/2012 tanggal 01 Juni 2012 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu atas Surat Kuasa Khusus Plt Gubernur Bengkulu Nomor:183/183/B.2 tanggal 30 Mei 2012;--Selanjutnya disebut :TERGUGAT/PEMBANDING;----
---------------------------------------M E L A W A N---------------------------------------
PT. INMAS ABADI,
Badan Hukum Perdata berdasarkan Akta
Pendirian Perusahaan Nomor: 66 tanggal 24 Februari 1992 oleh Notaris
Esther Daniar Iskandar, SH.,
di Jakarta, sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang
telah
mendapatkan
pengesahan Menteri...
3
dari
Menteri Kehakiman RI No: C2-2264 HT.01.01 TH 93 berkedudukan di Data Print Building 7 Floor, Jalan Blora No.27-28 Menteng, Jakarta Pusat, Dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Nama Tengku H. Muh Ali Husein, kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal Jalan Bangka II No.30 Rt.008/003 Pela Mampang, Mampang
Prapatan
Jakarta
Selatan,
Direktur Utama PT. INMAS ABADI,
Pekerjaan
dan dalam hal ini
memberikan Kuasa Khusus kepada:----------------------1. Prof. Dr.YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH.,M.Sc;------2. JAMALUDDIN KARIM, SH.,MH;------------------------3. WIDODO ISWANTORO, SH;---------------------------4. MANSUR MUNIR, SH;-----------------------------------5. LAODE HARIS, SH;--------------------------------------6. AGUS DWIWARSONO, SH.MH ;-----------------------Masing-masing warganegara Indonesia, Advokat yang tergabung dalam kantor Advokat IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di Gedung Citra Graha, Lantai 10 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta Selatan 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal
22 Mei 2012;--------------------------------------------------Selanjutnya disebut:PENGGUGAT/TERBANDING;------- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;---------------------------- Telah membaca :----------------------------------------------------------------------1. Penetapan…
4
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 09/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 11 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;------------------------------2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 07/G/2012/PTUN-BKL tanggal 16 Oktober 2012;---------------------------------3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini;------------------------------------------4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 22
Januari 2013 Nomor: 09/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN tentang
Penetapan persidangan pada hari Selasa tanggal
29 Januari
2013;------
TENTANG DUDUK PERKARA
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih dalam
Putusan
mengenai duduk
Pengadilan
Tata
sengketa sebagaimana tercantum
Usaha
07/G/2012/PTUN-BKL tanggal 16 Oktober
Negara
Bengkulu
2012 yang amarnya
Nomor: berbunyi
sebagai berikut;------------------------------------------------------------------------------
MENGADILI: DALAM PENUNDAAN : ------------------------------------------------------------------- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 07/G/2012/PTUN-BKL. Tanggal 05 Juni 2012 , tentang Penetapan Penundaan tindak lanjut dari pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : V.61.XXV.Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 Kode Wilayah.. 5
Wilayah 96MR0524, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Inmas Abadi yang ditanda tangani oleh Wakil Gubernur Bengkulu, tetap sah dan berlaku kecuali ada Penetapan lain dikemudian hari; DALAM EKSEPSI : ------------------------------------------------------------------------ Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; --------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----------------------------2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : V.61.XXV.Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 Kode Wilayah 96MR0524, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Inmas Abadi yang ditanda tangani oleh Wakil Gubernur Bengkulu, telah melanggar Pasal 115 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor :4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas Kecermatan formil (asas pertimbangan dan asas audi et alteram partem), asas keterbukaan dan asas akuntabilitas;-------------3. Menyatakan batal surat keputusan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:
V.61.XXV.Tahun
2012
tanggal
27
Februari
2012
tentang
Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: W.421.XXV Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 Kode Wilayah 96MR0524, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Inmas Abadi yang ditanda tangani oleh Wakil Gubernur Bengkulu; ---------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:
V.61.XXV.Tahun
2012
tanggal
27
Februari
2012
tentang
Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: W.421.XXV Tahun … 6
Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 Kode Wilayah 96MR0524, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Inmas Abadi yang ditanda tangani oleh Wakil Gubernur Bengkulu;---------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
ini sebesar
Rp. 303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah).; ---------------------------------------
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah diucapkan di
persidangan yang terbuka
untuk
umum pada hari
Selasa
tanggal 16 Oktober 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-------------------------------------------------------- Menimbang, Pembanding
bahwa
telah
terhadap
mengajukan
putusan
tersebut,
permohonan
pihak
banding
Tergugat/-
pada
tanggal
23 Oktober 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 07/G/2012/PTUNBKL yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding: Hendra Gunawan, SH.,dan Nicky Januarsyah ,SH serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat
Pemberitahuan
Pernyataan
Banding
Nomor:
07/G/2012/PTUN-BKL
tertanggal 24 Oktober 2012;------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 12 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 20 Nopember 2012 dan telah diberitahukan kepada
pihak lawan secara seksama, dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori
Banding Nomor: 07/G/2012/PTUN-BKL
tertanggal
21 Nopember 2012;-------------------------------------------------------------------------
Menimbang …
7
----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding
tersebut, pihak Penggugat/Terbanding, mengajukan
Kontra Memori Banding tertanggal 19 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu
pada tanggal
21 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak
lawan secara
seksama, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 07/G/2012/PTUN-BKL, tanggal 21 Desember 2012;----------------------------- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing–masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 07/G/2013/PTUN-BKL masing–masing tertanggal 21 Nopember 2012;-------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 07/G/2012/PTUN-BKL diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Kuasa
Penggugat/Terbanding
maka
dan
Kuasa
Hukum
Tergugat/Pembanding,
penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;-------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 07/G/2012/PTUN-BKL pada tanggal 23 Oktober 2012, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan … 8
persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal harus diterima;--------------- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Bengkulu
serta
meneliti
dan
memperhatikan surat–surat bukti dan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli
yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa,
Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding
Memori Banding
Penggugat/Terbanding
maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini--------------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;------ Menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 07/G/2012/PTUN-BKL tanggal 16 Oktober 2012 harus dikuatkan;------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 07/G/2012/PTUN-BKL tanggal 16 Oktober 2012 tersebut yang dimohon
banding
dikuatkan
dalam
pemeriksaan
tingkat
banding
dan
pihak Tergugat/Pembanding, tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus… 9
harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;------------------- Mengingat Undang–Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang–Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;----------------------------------------------------------------------------------------------
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;-------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 07/G/2012/PTUN-BKL tanggal 16 Oktober 2012 yang dimohonkan banding;- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);------------------------------------------------------------------------
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 oleh kami: H. ISKANDAR, SH., MH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, SH., dan RIYANTO, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku
Hakim Anggota, putusan
tersebut
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 29 Januari 2013
pada
diucapkan hari
oleh Hakim Ketua Majelis dengan
dalam Selasa,
didampingi
kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh: SAHRIANI HASIBUAN, SH., sebagai... 10
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;--------------
Hakim – Hakim Anggota
Ketua
dto,
Majelis
dto,
DJOKO DWI HARTONO, SH.
H. ISKANDAR, SH., MH.
dto, R I Y A N T O, SH.
Panitera Pengganti
dto, SAHRIANI HASIBUAN, SH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai Putusan ………….......... Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan …………..…….. Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara …………............ Rp. 239.000,J u m l a h …………………......
Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
11
