PUTUSAN Nomor : 59/B/2013/PT.TUN-MDN
-----------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
------------------------------------------------------------------------------------
1
PUTUSAN NOMOR : 59/B/2013/PT.TUN-MDN. ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan
Peratun-Komplek
Medan
Estate-Medan,
telah
menjatuhkan
putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam sengketa antara; -----------KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
;
Berkedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada; ------------------------------------------------------------1. JAILANI, SH 2. SUCIPTO, SH 3. M. RIDWAN, SH.CN 4. ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR, BA Masing
-
masing
berkewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1933/-Sk.13.12.07I/2012 tertanggal 22 Nopember 2012 selanjutnya disebut: TERGUGAT/PEMBANDING; ---
L
A
W
2
A
N
S U W O N O ...
S U W O N O ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Seroja No. 14 Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada; -------------1. ETTY REITA SIREGAR, SH 2. J. JUNIMAN SITEPU, SH Masing-masing
berkewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum di Kantor Law Office Etty R. Siregar, SH & Associatess beralamat di Jalan Medan No. 08 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2012, selanjutnya disebut: PENGGUGAT/TERBANDING; ----------------------------------------------------
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut; --------Telah membaca: 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor 59/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 01 Mei 2013 tentang Penunjukan Susunan
Majelis
Hakim
yang
memeriksa,
memutus
dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; ---------------------2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 75/G/2012/PTUN-MDN tanggal 12 Februari 2013; ------------------------3. Surat-surat bukti serta surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -
3
4. Penetapan ...
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 59/Pen. HS/2013/PT.TUN-MDN tanggal 21 Mei 2013 tentang Hari Sidang; --------------------------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa yang diuraikan dalam Salinan
Putusan
Pengadilan
75/G/2012/PTUN-MDN,
Tata
tanggal
12
Usaha
Negara
Februari
Medan
2013,
yang
Nomor: amar
selengkapnya sebagai berikut; ----------------------------------------------------MENGADILI DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----------------------2. Menyatakan batal Sertifikat Hal Milik Nomor : 189/Desa Lama, tanggal 22 Desember 2008, Surat Ukur Nomor: 21/Lama/2008, Luas 6.555 M2 dahulu atas nama Irawadi sekarang atas nama Paimin; ------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Sertifikat Hal Milik Nomor: 189/Desa Lama, tanggal 22 Desember 2008, Surat Ukur Nomor: 21/Lama/2008, Luas 6.555 M2 dahulu atas nama Irawadi sekarang atas nama Paimin; ---------------------------------------------------4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp.554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah); ----------------------------------------------------------------------------4 Menimbang ...
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 12 Februari 2013 dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding maupun Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; ---------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
oleh
karena
Penggugat/Terbanding
dan
Tergugat/Pembanding maupun Kuasa Hukumnya masing-masing tidak hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan tersebut, maka atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Panitera telah memberitahukan isi amar Putusan kepada pihak Penggugat/Terbanding
dan
Tergugat/Pembanding
dengan
Surat
Pemberitahuan Putusan Nomor: 75/G/2012/PTUN-MDN, masing-masing tertanggal 12 Februari 2013; ------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
Tergugat/Pembanding
melalui
Kuasa
Hukumnya mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding pada tanggal 19
Februari
2013
dengan
Akta
Permohonan
Banding
Nomor:
75/G/2012/PTUN-MDN, yang ditanda tangani oleh Antonius Parulian Sidabutar, BA. serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, kemudian oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan
kepada
pihak
Penggugat/Terbanding
dengan
Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 75/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 19 Februari 2013; ---------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
Tergugat/Pembanding
melalui
Kuasa
Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 April 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal
18
April
2013,
dan
telah
diberitahukan
kepada
pihak
5 Penggugat/Terbanding ...
Penggugat/Terbanding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 75/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 18 April 2013, yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, seraya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk mengadili serta memutus sebagai berikut; --------------------MENGADILI 1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 75/G/2012/PTUN-MDN tanggal 12 Februari 2013; 3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, Pembanding
bahwa
tersebut
terhadap
pihak
Memori
Banding
Penggugat/Terbanding
Tergugat/-
melalui
Kuasa
Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 April 2013, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 75/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 22 April 2013, yang pada pokoknya Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar dan oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menolak alasan-alasan Permohonan Banding
6
Tergugat/Pembanding ...
Tergugat/Pembanding
dalam
memori
bandingnya
tersebut,
dan
selanjutnya mengadili serta memutus dengan amar sebagai berikut: 1. Menguatkan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:
75/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 12 Februari 2013; 2. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biayabiaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 75/G/2012/PTUN-MDN tanggal 14 Maret 2013; -----------------------------------------------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 75/G/2012/PTUN-MDN, diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum hari Selasa, tanggal 12 April 2013, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Terbanding
dan Tergugat/-
Pembanding maupun Kuasa Hukumnya masing-masing; -------------------Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: 7 Permohonan ...
Permohonan Banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 75/G/2012/PTUN-MDN, tertanggal 19 Februari 2013, apabila dihitung permohonan banding dari Tergugat/Pembanding diajukan pada hari ke 7 (tujuh) yang berarti masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara formal Permohonan Banding Tergugat/Pembanding dinyatakan diterima, dan oleh karena itu pihak Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding, sedangkan pihak Penggugat disebut sebagai Terbanding; -------------------Menimbang, bahwa setelah meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 75/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 12 Februari 2013, Surat-Surat Bukti, Keterangan Saksi-Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dalam Eksepsi telah menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan dalam Pokok Perkara telah mempertimbangkan, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 8 Ketentuan ...
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Bagian Kedua Pasal 73 dikaitkan dengan Buku Tanah Hak Milik (Bukti T-2) pada kolom huruf c ASAL HAK tercatat sebagai bidang tanah atas dasar Pemberian Hak, memperhatikan lebih lanjut
pada kolom D DASAR PENDAFTARAN adalah tercatat
sebagai pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 33-420-22.-04-2008, tanggal 22 Oktober 2008; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 33-420-22.04-2008 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Landreform (Vide Bukti
T-1)
yang
pada
intinya
pada
Konsideran
MEMUTUSKAN
memberikan Hak Milik pada daftar lampiran nomor urut 20 telah memberikan hak milik kepada Irawadi
yang terletak di Desa Lama,
Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten deli Serdang dengan Luas 6.555M2 dan
telah pula
ditegaskan sebagai tanah objek landreform
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 114-Png-XIX-2008 tanggal 13 Oktober 2008; -------------------------Menimbang, bahwa Mekanisme Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah objek Landreform diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian pada Bab ke IV tentang Pemberian Hak Milik dan Syarat-syaratnya pada Pasal 14 ayat (3) Menyebutkan bahwa“ Pemberian hak milik tersebut pada ayat 2 pasal ini dilakukan dengan surat-keputusan Manteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya….” Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak 9 Atas ...
Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemberian Hak secara Indiviual merupakan pemberian hak atas sebidang tanah kepada seseorang atau sebuah badan hukum tertentu atau kepada beberapa orang atau badan hukum secara bersama sebagai penerimaan hak bersama yang dilakukan dengan suatu penetapan pemberian hak ” ; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pemerintah
Nomor
24
tahun
1997
Tentang
Pasal 12 Peraturan Pendaftaran
Tanah
menyebutkan bahwa “ Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi : --------------------------------------------------------------------------------------------------a.
Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;
b.
Pembuktian hak dan pembukuannya ;
c.
Penerbitan Sertipikat;
d.
Penyajian data fisik dan data juridis ;
e.
Penyimpanan daftar umum dan dokumen “ ;
Juncto ketentuan Pasal 9 ayat ( 2 ) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan bahwa “Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: angka 2. “ Keterangan mengenai Tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik “ ,
Juncto Pasal 10 menyebutkan
bahwa “ Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) dilampiri dengan ; -------------------------------------------------------------------------Angka 2: a. Data Yuridis : sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah yang telah dibeli 10 dari ...
dari pemerintah putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya ; b. Data Fisik : Surat Ukur, Gambar situasi dan IMB apabila ada c. Surat lain yang dianggp perlu ; ---------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terkait Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah objek Landreform sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor ; 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah
dan
Pemberian
Ganti
Kerugian
namun
dalam
rangka
Pengumpulan data-data juridis dan fisik tentunya tetap perpedoman pada Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Juncto ketentuan Pasal 9 ayat ( 2 ) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sebagaimana tersebut diatas ; -------------------------------Menimbang, bahwa pengumpulan dan penelitian data juridis sebagai syarat formal permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional
Nomor:
3
Tahun
1997
tentang
Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bagian Kedua, Juncto Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dimaksud, Majelis Hakim tidak melihat adanya alat bukti Tergugat berupa Permohonan Hak atas Tanah dengan dilampiri alas hak pemohon hak atas tanah sebagai data juridis yang wajib diajukan Irawadi sebagi pemohon hak atas tanah; -------------------------------------------------11 Menimbang...
Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi tertanggal 4 September 1996 yang dikeluarkan oleh Camat Hamparan Perak Daerah Tingkat II Deli Serdang dibawah register Nomor: 592.2/522/1996 (Vide Bukti P-4) adalah merupakan pelepasan hak dengan ganti rugi yang dilakukan antar Kamsio sebagai pihak pertama dan Irawadi sebagai pihak ke dua, dan
terungkap pada persidangan
dimana asli surat dimaksud ada pada pihak Penggugat yang dibuktikan sebagai dasar Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 3 tertanggal 14 April 2011 antara Irawadi dan Penggugat (Vide Bukti T-3), artinya
bahwa
Pihak
Tergugat/Pembanding
dalam
melakukan
Inventarisasi terkait proses penerbitan sertipikat secara massal dalam rangka Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) pada tahun 2008, dalam hal ini adalah
atas nama Irawadi
tidak
mengumpulkan data
juridis berupa Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi tertanggal 4 September 1996 (Vide Bukti P-4) dimaksud, ataupun setidak tidaknya bukti perolehan/penguasaan pemohon hak atas tanah yang lain sebagaimana disyaratkan ketentuan perundang-undangan; ---------------------------------Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat/Pembanding dalam Jawabannya yang pada intinya menerangkan bahwa “ Oleh karena dalam proses penerbitan Sertipikat dimaksud juga melibatkan Kepala Desa letak tanah sebagai Anggota Panitia Tanah A dengan sepenuhnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dalam hal ini setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya Risalah Pemeriksaan Panitia A dimaksud, dalam rangka untuk menilai kebenaran alat bukti pemohon hak atas tanah wajib dilakukan pengumpulan dan penelitian data juridis dan data fisik yang dicatat dalam suatu berita acara pemeriksaan 12 sebagaimana ...
sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 18 ayat 4 Juncto Pasal 19 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terkait untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan pengukuran dan pemetaan, sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -------------------a.
Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran;
b.
Penetapan batas bidang-bidang tanah;
c.
Pengukuran
dan
Pemetaan
Bidang-Bidang
Tanah
dan
Pembuatan Peta Pendaftaran; d.
Pembuatan Daftar Tanah;
e.
Pembuatan Surat Ukur;
Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut Majelis Hakim juga tidak melihat pada alat bukti Tergugat yaitu Surat Ukur sebagai dasar pengumpulan data fisik, untuk membuktikan telah dilakukan pengukuran, Penetapan dan pemetaan bidang-bidang tanah; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
seluruh
fakta-fakta
dan
pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Tergugat/Pembanding dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data Juridis dan data fiik dilakukan dengan tidak cermat yaitu dengan tidak melampirkan alas hak Irawadi sebagai syarat formal permohonan suatu hak atas tanah untuk
pertama
membuktikan
kali,
serta
kelengkapan
secara data-data
Prosedur fisik
Formal
tidak
sebagaimana
dapat
dimaksud,
13 maka ...
maka
Majelis
Pembanding
Hakim
dalam
berkesimpulan
penerbitan
bahwa
Sertipikat
tindakan
objektum
Tergugat/-
litis
maupun
peralihan hak/balik nama adalah telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun
1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian patut dan adil menyatakan dalil gugatan Penggugat/Terbanding beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum serta amar putusan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya
pertimbangan
hukum
dimaksud
diambil
alih
menjadi
pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding; --------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 75/G/2012/PTUN-MDN tanggal 12 April 2013 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 75/G/2012/PTUN-MDN tanggal 12 April 2013 dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 dan terakhir 14 dengan ...
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
maka
membayar
biaya
kepada
Tergugat/Pembanding
perkara,
yang
dalam
dibebankan
tingkat
banding
untuk
besarnya
ditetapkan dalam amar putusan ini; ---------------------------------------------MENGINGAT : Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang
ketentuan
Peradilan
peraturan
Tata
Usaha
Negara,
perundang-undangan
lain
serta yang
bersangkutan; ----------------------------------------------------MENGADILI 1. Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 75/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 12 April 2013 yang dimohonkan banding ; 3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: SELASA tanggal 28 M E I 2013 oleh kami : MASKURI, SH. M.Si. Hakim Tinggi, 15 selaku ...
selaku Hakim Ketua Majelis, T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH. dan NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum. para Hakim Tinggi masing-masing selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MAKMUR SITEPU, SH. selaku Panitera Muda Perkara sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
dto,
dto,
T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH.
M A S K U R I , SH. M. Si.
dto, NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum. PANITERA PENGGANTI, dto, MAKMUR SITEPU, SH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai Putusan …………..……….. Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan.......................... Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ……………………....Rp. 239.000,J u m l a h ……...........…………..…. Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
16
