PT.TUN-MDN

PUTUSAN Nomor : 181/B/2012/PT.TUN-MDN

----------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___

----------------------------------------------------------------------------------

Halaman 1 sampai 19 Putusan Nomor: 141/B/2012/PT.TUN-MDN

PUTUSAN NOMOR : 181/B/2012/PTTUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili

sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :----------------------------------------------------PT. BUMI MANSYUR PERMAI; berkedudukan di Medan, Anggaran Dasar Akta No. 3 tanggal 28 November 1990 yang diperbuat oleh dan dihadapan Malem Ukur Sembiring, SH. Notaris di Medan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 12 tanggal 12 Februari 2010 yang diperbuat oleh dan dihadapan Suriaty Sandery Tania, SH.,Notaris di Medan, dalam hal ini diwakili oleh MARTHIN SEMBIRING, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai, beralamat di Perisai Plaza Lt. 7, Jalan Pemuda Medan, dalam

hal

ini

diwakili

oleh

kuasanya:

LAZIM

BANGUN,

SH.,kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara pada Kantor “LAZIM BANGUN, SH & REKAN”, berkantor di Jalan Sriwijaya No. 83 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2012, selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING;

----------------------------------------- M E L A W A N --------------------------------------------


1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN; berkedudukan di Jalan Jenderal A. H. Nasution, Pangkalan Mansyur, Kota Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----------------------------------------------------1.

Nama : SRI PUSPITA DEWI, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

2.

Nama :

SUTRISNO GINTING, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

3.

Nama : ROTUA NOVIYANTI, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

4.

Nama : SYAFRIDA

AYULITA SIREGAR, SH., Staf Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan; 5.

Nama :

ROBERT SILALAHI, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

6.

Nama :

HADJRAL ASWAD BAUTY, SH.,Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Medan Jalan Jend. Besar Abdul Haris Nasution Medan,

berdasarkan

12.71/VI/2012

Surat

tertanggal

21

Kuasa Juni

Khusus 2012,

Nomor: selanjutnya

1987/SKdisebut:

TERGUGAT/TERBANDING I;


2. TALIASA TELAUMBANUA; Warga Negara Indonesia, Perkerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pelita VI, Gg. Sedar No. 5, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, selanjutnya disebut: TERGUGAT II INTERVENSI-I/TERBANDING II; 3. TADJUDDIN; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Thamrin No. 128 A,Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya disebut: TERGUGAT II INTERVENSIII/TERBANDING III ; 4. JOHANNES DANIEL CHAN; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Menteng VII G. Sitinjo No. 4 B, Kelurahan MedanTenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut: TERGUGAT II INTERVENSI-III/TERBANDING IV 5. IWAN; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Wahidin No. 270, Lk VI, Kelurahan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Kota,

Kota

Medan.

Selanjutnya

disebut:

TERGUGAT

II

INTERVENSI-IV/TERBANDING V 6. SABAR RUSMANTO; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Air Bersih No. 147, Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Selanjutnya disebut: TERGUGAT II INTERVENSI-V/TERBANDING VI 7. EDDY TANOTO; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komp. Jati Residen Blok B2, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: 1. FACHRUDDIN RIFAI, SH.,M.Hum 2. FARIDAH ARIANY NASUTION, SH


3. SUHARDI, SH 4. PURWANTO, SH Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Bambu II No. 1 J Medan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus

tertanggal

9

Juli

2012,

selanjutnya

disebut:

TERGUGAT II INTERVENSI-VI/TERBANDING VII;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; ---------------------------------------Telah membaca : --------------------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Tata

Usaha Negara Medan Nomor:

181/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 5 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; 2. Salinan

Resmi

Putusan

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Medan

Nomor:

49/G/2012/PTUN-MDN tanggal 19 September 2012; 3. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat – surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA Memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai duduk perkara ini, sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 49/G/2012/PTUN-MDN tanggal 19 September 2012, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;


MENGADILI Dalam Eksepsi: - Menerima Eksepsi Tergugat II Interversi I s/d VI tentang Kompetensi Absolut; Dalam Pokok Perkara: 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding maupun Kuasanya, Tergugat/Terbanding I maupun Kuasanya dan Tergugat II Intervensi I s/d VI/Terbanding II s/d VII maupun Kuasanya; Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi I s/d VI/Terbanding II s/d VII maupun kuasanya tidak hadir pada saat pembacaan isi Putusan tersebut, maka Panitera Pengganti telah memberitahukan Surat Pemberitahuan isi Putusan tersebut kepada Para Pihak yang bersengketa dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 49/G/2012/PTUN-MDN tanggal 19 September 2012; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya, telah mengajukan permohonan banding tertanggal 27 September 2012 dengan Akte Permohonan Banding Nomor: 49/G/2012/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding LAJIM BANGUN, SH., dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 49/G/2012/PTUN-MDN tanggal 28 September 2012;


Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 49/G/2012/PTUN-MDN tanggal 11 Oktober 2012; Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi I s/d VI/Terbanding II s/d VII telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Oktober 2012 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 49/G/2012/PTUN-MDN tertanggal 22 Oktober 2012; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada kedua pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 49/G/2012/PTUN-MDN tertanggal 30 Oktober 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari secra cermat, seksama dan teliti berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 49/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 19 September 2012, surat-surat bukti, saksi-saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha


Negara Medan telah melaksanakan musyawarah dalam ruang rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012, dengan pertimbangan berikut ini; Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 49/G/ 2012/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding maupun Kuasanya, Tergugat/Terbanding-I maupun Kuasanya dan Tergugat II Intervensi-I s/d VI/Terbanding-II s/d VII maupun Kuasanya; Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 49/G/2012/PTUN-MDN kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding-I dan Tergugat II Intervensi I s/d VI/Terbanding-II s/d VII pada tanggal 19 September 2012; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2012; Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan; “ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding atau kuasanya tidak hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 19 September 2012, maka tenggang waktu pengajuan permohonan bandingnya dihitung empat belas hari sejak saat pemberitahuan putusan tanggal 19 September 2012, sehingga permohonan banding harus diajukan paling lambat pada tanggal 3 Oktober 2012; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Penggugat/Pembanding

mengajukan

permohonan banding pada tanggal 27 September 2012, Majelis Hakim Pengadilan


Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan mufakat bulat menyatakan bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-I s/d VI/Terbanding II s/d VII mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili sengketa

aquo,

karena

dalil-dalil

gugatan

Penggugat/Pembanding

mempermasalahkan kepemilikan atau hak keperdataan Penggugat/Pembanding terhadap tanah yang diatasnya terbit obyek sengketa;

2. Bahwa gugatan kabur (obscuur libel), karena Penggugat/Pembanding tidak menunjuk secara jelas tanah Penggugat/Pembanding yang tumpang tindih dengan tanah Tergugat II Intervensi I s/d VI/Terbanding-II s/d VII;

3. Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan dengan landasan yang sama dengan perkara aquo, sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding tertanggal 5 Maret 2012 dalam perkara tata usaha negara Nomor: 12/G/2012/PTUN-Mdn, tanggal 20 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan eksepsi ke-1 tentang kewenangan mengadili absolut pengadilan pada putusan halaman 100 alinea ke-2 dan ke-3 pada pokoknya sebagai berikut ;


-

“… bahwa berpedoman pada surat gugatan Penggugat, jawab jinawab Tergugat dan Tergugat II Intervensi I s/d VI dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan saksi dan pemeriksaan lokasi, dihubungkan dengan obyek sengketa aquo, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat permasalahan asal usul kepemilikan tanah atau tumpang tindih kepemilikan, perbedaan perihal luas tanah dan asal usul hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi I s/d VI terhadap tanah yang diatasnya terbit sertipikat obyek sengketa aquo, yang harus terlebih dahulu dibuktikan dasar kepemilikannya dan permasalahan hukum tersebut adalah merupakan permasalahan keperdataan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk menguji dan memberi penilaian hukum terlebih dahulu”;

-

“…bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan dihubungkan dengan

Yurisprudensi

tersebut

diatas

maka

Majelis

Hakim

berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum (vide Pasal 77 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I s/d VI mengenai kompetensi absolut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima”; Menimbang, bahwa Yurisprudensi yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah sebagaimana diuraikan pada putusan halaman 91, yaitu Putusan Nomor 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, dengan kaidah hukum, “bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya”. Selanjutnya Putusan Nomor 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001,


dengan kaidah hukum, “ bahwa keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepntingan”. Lebih lanjut Putusan Nomor 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, dengan kaidah hukum, “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya”; Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dinilai salah dalam menkonstatir permasalahan hukum yang ada pada sengketa aquo, karena setelah memperhatikan secara cermat uraian posita, petitum, jawaban, replik dan duplik, bahwa yang menjadi permasalahan pokok (objectum litis) dalam sengketa aquo bukan mengenai kepemilikan yang bersifat keperdataan, melainkan mengenai pengujian keabsahan sertipikat obyek sengketa dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi, yaitu apakah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Secara tegas dapat diperhatikan pada bagian posita gugatan, bahwa yang dijadikan obyek sengketa adalah sertipikat hak atas tanah dan pada bagian tuntutan ternyata tidak memuat supaya Penggugat/Pembanding ditetapkan sebagai pemilik tanah, melainkan menuntut supaya pengadilan menyatakan batal atau tidak sah sertipikat obyek sengketa. Bahwa adanya dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan tanah yang tersebut pada sertipikat obyek sengketa adalah sebagai miliknya dan sebaliknya Tergugat II Intervensi-I s/d VI/Terbanding-II s/d VII juga menyatakan tanah tersebut sebagai miliknya, tidaklah dapat dikatakan bahwa perkara


aquo merupakan perkara perdata, karena pernyataan yang demikian selalu disampaikan dalam setiap kasus pertanahan yang obyeknya berupa sertipikat hak atas tanah pada proses Peradilan Tata Usaha Negara. Bagi Penggugat/Pembanding pernyataan tersebut merupakan dasar untuk menyatakan bahwa ia mempunyai kepentingan hukum, sehingga dijadikan sebagai pintu masuk untuk mengajukan gugatan aquo, sedangkan bagi Tergugat II Intervensi-I s/d VI/Terbanding-II s/d VII dimaksudkan sebagai upaya untuk mempertahankan hak keperdatannya dan menangkis gugatan Penggugat/Pembanding; 2. Bahwa dengan demikian berdasarkan point ke-1 diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dinilai salah dalam menerapkan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi yang dikutip dalam putusannya; 3. Bahwa secara normatif untuk menilai terpenuhi atau tidaknya eksepsi absolut, hakim harus mengujinya berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara hanya mengadili sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara sebagai obyek sengketa tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur pada Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kecuali keputusan


tata usaha negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 atau Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bahwa sertipikat obyek sengeta aquo adalah suatu

penetapan

tertulis yang dikeluarkan secara sepihak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara ( Tergugat/Terbanding-I), berdasarkan permohonan dari Tergugat II Intervensi-I s/d VI/Terbanding-II s/d VII, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Pertanahan, yang memuat titel “Hak Milik” atas beberapa bidang tanah, atas nama Taliasa Telaumbanua,S.E,Tadjuddin, Johannes Daniel Chan, Iwan, Sabar Rusmanto, Eddy Tanoto dan telah menimbulkan keadaan hukum baru bagi pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sertipikat obyek sengketa dinilai telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak pula termasuk dalam salah satu pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 atau Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; 4. Bahwa sertipikat merupakan akta otentik. Pasal 1870 KUH-Perdata, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) pada pokoknya menyatakan, bahwa akta otentik merupakan bukti yang mengikat, yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis didalamnya harus diakui kebenarannya oleh hakim, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Selanjutnya secara tegas Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan, bahwa sertipikat berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang


sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah. Konsekuensi dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah bahwa hakim pada Peradilan Perdata terikat atas kebenaran sertipikat yang diajukan sebagai alat bukti. Hal tersebut tentu akan semakin memperburuk posisi Penggugat/Pembanding di hadapan hakim perdata. Untuk menguji kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum pada sertipikat obyek sengketa merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu untuk mewujudkan perinsip kepastian hukum dan keadilan, semestinya yang lebih didahulukan pengujiannya adalah mengenai keabsahan sertipikat aquo melalui Peradilan Tata Usaha Negara, setelah itu baru dilanjutkan dengan proses kepemilikannya di Pengadilan Negeri atau setidak-tidaknya dalam hal adanya titik singgung kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum, sesuai dengan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya murah, proses pada Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan proses pada Peradilan Umum. Proses peradilan yang dilakukan secara bersamaan tersebut, dapat mengeleminir kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat/Pembanding, karena dengan adanya gugatan atas sertipikat obyek

sengketa,

keinginan

pihak

tertentu

untuk

menjual

atau

menggadaikan atau menjaminkan sertipikat obyek sengketa kepada pihak lain dapat dicegah; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi ke-1 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi ke-2, yang menyatakan gugatan kabur (obscuur libel), karena Penggugat/Pembanding tidak menunjuk secara jelas tanah Penggugat/Pembanding yang tumpang tindih dengan tanah Tergugat II Intervensi I s/d VI/Terbanding-II s/d VII;


Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu gugatan kabur atau tidak harus diukur berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan; bahwa syarat formal surat gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan formalitas surat gugatan Penggugat/Pembanding, ternyata sudah memuat secara jelas dan rinci tentang identitas para pihak dan obyek gugatan, dasar atau dalil gugatan dan hal

yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan,

sehingga dengan demikian eksepsi ke-2 tentang gugatan kabur (obscuur libel ) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi ke-3 yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan dengan landasan yang sama dengan perkara aquo, sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding tertanggal 5 Maret 2012 dalam perkara tata usaha negara Nomor 12/G/2012/PTUN-Mdn, tanggal 20 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara. Bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding bukan sebagai pihak yang dituju oleh sertipikat obyek sengketa, melainkan sebagai pihak ketiga. Apabila ia merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu dihitung secara kasuistis sejak saat ia


merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan, Penggugat/Pembanding mengetahui adanya sertipikat obyek sengketa dari masyarakat pada tanggal 8 Juni 2012 dan setelah memperhatikan alat-alat bukti dari para pihak tidak terbukti bahwa Penggugat/Pembanding telah mengetahui adanya sertipikat obyek sengketa melaui surat gugatan Penggugat/Pembanding tertanggal 5 Maret 2012 dalam perkara tata usaha negara Nomor 12/G/2012/PTUN-Mdn, tanggal 20 Juni 2012. Oleh karena itu eksepsi tentang pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dilanjutkan pertimbangan tentang pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut ini; Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa dalam rangka menetapkan batas bidang tanah, Tergugat/Terbanding-I tidak pernah memanggil Penggugat/Pembanding selaku pemilik tanah yang bersempadan dengan tanah pada sertipikat obyek sengketa, sehingga melanggar Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan sebelum menerbitkan sertipikat obyek sengketa Tergugat/Terbanding-I tidak pernah mengumumkan pada kantor kepala desa atau media massa, sehingga melanggar Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat bukti para pihak, tidak terbukti bahwa Tergugat/Terbanding-I telah memanggil Penggugat/Pembanding dalam penentuan batas sempadan dan tidak terbukti pula Tergugat/Terbanding-I telah mengumumkan di kantor desa sebelum penerbitan sertipikat obyek sengketa. Dengan demikian terdapat alasan yang kuat menurut hukum untuk mengabulkan gugatan


Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya dan Tergugat/Terbanding-I serta Tergugat II Intervensi-I s/d VI/Terbanding II s/d VII adalah sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas

Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 49/G/2012/PTUN-Mdn, tanggal 19 September 2012 harus dibatalkan; Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim Anggota I dan II tidak sependapat dengan Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, melainkan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga oleh karena itu berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahunn1986, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak; Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus dikuatkan dan oleh karena itu Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; Mengingat : -

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-

Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;


MENGADILI

-

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

-

Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Medan

Nomor

49/G/2012/PTUN-Mdn, tanggal 19 September 2012 yang dimohonkan banding; -

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember Tahun 2012 oleh kami, YOSRAN, S.H, M. Hum, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, dan T.SJAHNUR ANSJARI,S.H,M.H serta NURMAN SUTRISNO,S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember Tahun 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAKMUR SITEPU,S.H Panitera Muda Perkara sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya. HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

dto,

dto,

T. SJAHNUR ANSJARI,S.H,M.H

YOSRAN, S.H. M. Hum

dto,

NURMAN SUTRISNO,S.H, M.Hum

PANITERA PENGGANTI dto, MAKMUR SITEPU, S.H


PERINCIAN BIAYA PERKARA 1. Biaya Materai Putusan …..… Rp.

6.000,00

2. Biaya Redaksi Putusan…….…Rp. 5.000,00 3. Biaya Proses Perkara………… Rp. 239.000,00 J u m l a h………………

Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)


PT.TUN-MDN

Recommend Documents