PUTUSAN Nomor : 10/B/2012/PT.TUN-MDN
----------------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-----------------------------------------------------------------------------------------
1
P
U
T
U
S
A
N
Nomor : 10/B/2012/PT.TUN-MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: ---------------------1. CV. PUTRA GAMAK, berdasarkan Akte tanggal 11 Nopember 1998 No. 03. dalam hal ini diwakili oleh Syarifuddin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV. Putra Gamak, bertempat tinggal di Perumnas Urung Kompas No. 123 Rantauprapat, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;---------------------------------------2. UD. SINAR MAJU, berdasarkan Akte pendirian Usaha Dagang
UD. Sinar Maju
tanggal 26 Juni 2009 No. 421, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Hasir, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur UD. Sinar Maju, bertempat tinggal di Jalan Kampung Makmur No. 21 Kota Pinang Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu selatan; --------3. CV. SIMATAHARI, berdasarkan Akte Perseroan Komanditer CV. Simatahari tanggal 23 Mei 2000 No. 11 akte pemasukan dan pengeluaran Persero serta perubahan Anggaran Dasar tanggal 17 Desember 2004 No. 28
akte
perubahan pengeluaran pemasukan Anggaran Dasar perseroan Komanditer CV. Simatahari tanggal 8 Juni 2009 No. 01 dalam hal ini diwakili oleh Jamal Harahap, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV. Simatahari, bertempat tinggal di Padangrie, Desa Simatahari, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan; Ketiganya memberi kuasa kepada; IRWANSYAH, SH., MH. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara dari Law Office Irwansyah, SH., MH. & Rekan, beralamat di 2
Jalan ---
Jalan Belibis No. 7 Rantauprapat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal
25
Agustus
2011
,
selanjutnya
disebut;
PENGGUGAT/PEMBANDING; ----------------------------------------------------
----------
M E L A W A N
---------
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,
berkedudukan
di
Jalan
Bukit
Pendopo MHB Kota Pinang, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu selatan: --------------------------------Dalam hal ini memberi kuasa kepada; 1. KHAIRIL, SH., MSP., Pangkat/Gol, Pembina, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu Selatan; -------------------2. EKA FRIDAYANI SIHALOHO, SH. Pangkat/Gol. Penata Muda (III/a), Jabatan Staf Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu Selatan; ------------------------------------------------------------------Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Prof. HM. Yamin No. 3 Kota Pinang Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 september 2011, selanjutnya disebut: TERGUGAT/TERBANDING; -----------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tersebut; --------------------------------
Telah membaca : -----------------------------------------------------------------------------------1. Penetapan
Ketua
Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Medan
Nomor:
10/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -------------------------------------------------------
2. Salinan --3
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/G/2011/PTUNMDN tanggal 2 Nopember 2011; --------------------------------------------------------------
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat -surat yang berkenaan dengan perkara ini; --------------------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA ----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 2 Nopember 2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; ----------------------
M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI : -
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolute tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 71/G/2011/PTUN-MDN; -------------------------
DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); ------------------------------------------------------------------------------------
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah); ------------------------- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat; -------- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding tanggal 11 Nopember 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 71/G/2011/PTUN-MDN
yang
ditanda-
tangani oleh Irwansyah, SH., MH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,
4
serta…
serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 71/G/2011/PTUN-MDN, tertanggal 11 Nopember 2011; ---------------------- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 09 Desember 2011 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 71/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 09 Desember 2011, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membatalkan dan menerima gugatan Para Penggugat/Pembanding; ------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 20 Januari 2012 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 71/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 20 Januari 2012, yang pada pokoknya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara a quo telah tepat dan benar, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan banding Para Penggugat/Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/G/2011/PTUN-MDN tanggal 2 Nopember 2011 yang dimohonkan banding; ------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan.…
5
Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 71/G/2011/PTUN-MDN.,
masing-
masing tertanggal 28 Nopember 2011; ---------------------------------------------------------
PERTIMBANGAN HUKUM
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor:
71/G/2011/PTUN-MDN, diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2011 dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding adalah dihitung setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yaitu tanggal 2 Nopember 2011 sebagaimana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dibawah ini ; ---------------------------------------------------------------Usaha
Menimbang, bahwa menurut akta banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Negara
Medan
permohonan
banding
tersebut
diajukan
Para
Penggugat/Pembanding tanggal 11 Nopember 2011, jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---------------------------------
Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu
dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka secara formal harus diterima; ---------------------
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,
setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari: "surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak dan surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohon banding”, yang telah dipertimbangkan …
6
dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan dalam memori banding maupun kontra memori banding tidak ada hal-hal yang baru, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti ditingkat banding berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ; ------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum judex facti ditingkat banding dalam memutus sengketa ini; ---------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/G/2011/PTUN-MDN tanggal 2 Nopember 2011 harus dikuatkan; ----------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa didalam perkara ini ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam Majelis tingkat banding, yang mana Hakim Anggota I berpendapat bahwa objek sengketa; 1. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor: 009/PPBJ/Disdik-LS/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang penetapan pemenang dan Cadangan pemenang Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011. 2. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor: 010 (PBB)/Disdik-LS/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pengumuman Pemenang
Lelang Umum pasca
kwalifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah merupakan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang telah memenuhi
unsur … 7
unsur-unsur dalam pasal 1 butir 3 yang berbunyi; “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “; ------------------------------------------------------ Bahwa dari bunyi pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tersebut, 2 (dua) objek sengketa tersebut telah terpenuhi seluruhnya dan tidak ada menyangkut hubungan hukum perdata antara Para Penggugat dengan Tergugat; ----------- Bahwa hubungan hukum perdata baru terjadi apabila pemenang lelang telah menanda tangani kontrak dengan pemberi kerja dan ini hanya terjadi antara pemenang lelang rangking pertama yang mendapat Surat Keputusan melaksanakan pekerjaan dari pemberi
kerja dalam perkara ini adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas
Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan; ------------------------------------------------------- Bahwa hubungan hukum keperdataan antara pemenang tender dengan pemberi pekerjaan adalah baru ada setelah kontrak kerja ditanda tangani oleh pemenang dan Panitia, sedangkan yang tidak ikut mengadakan kesepakatan kerja, tidak ada hubungan hukum keperdataan dengan panitia Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, sehingga setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat Keputusan Tergugat terhadap para peserta tender/lelang yang tidak menang dan tidak mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) dan merasa kepentingannya dirugikan, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide pasal 53 ayat1 Undang Undang Nomor. 51 Tahun 2009); --------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) objek sengketa tersebut Majelis Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding adalah sebagai berikut; ------------------------------------------------------------------
----- Menimbang …
8
----- Menimbang,
bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan upaya
banding administrasi kepada Bupati Labuhanbatu Selatan, tetapi tidak mendapat tanggapan apapun, maka sikap diam dari seorang pemangku jabatan dalam hal ini Bupati Labuhanbatu Selatan, maka secara hukum Bupati tersebut telah menolak Surat Banding yang diajukan oleh Para Penggugat yang dikenal dengan Surat Keputusan Fiktif Negatif, diatur dalam pasal 3 Undang Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa
setelah dipelajari secara
teliti dan cermat Berita Acara
Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Majelis Hakim tingkat pertama tidak ada menyarankan agar objek sengketa yang digugat berdasarkan pasal 3 Undang Undang Nomor. 51 Tahun 2009; -------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan gugatan tidak disarankan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat pertama telah memutus perkara ini dengan dua (2) objek sengketa tersebut diatas adalah suatu kekeliruan yang sangat prinsip yang terkait dengan kewenang mengadili sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 3 Undang Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 48 Undang Undang Nomor. 51 Tahun 2009; ------------------------------------ Bahwa pasal 48 Undang Undang Nomor. 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang upaya administratif dalam sengketa Tata Usaha Negara tertentu yang dalam aturan
dasarnya …
9
dasarnya mengatur upaya administratif berupa keberatan administratif dan banding administratif; ------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa aturan dasar tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah PERPRES Nomor. 54 Tahun 2010 dikaitkan dengan upaya banding administratif para Penggugat, maka seharusnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Fiktif Negatif oleh Bupati sebagai atasan tertinggi di Daerah dari Tergugat sesuai dengan pasal 48 ayat 2 Undang Undang Nomor. 5 Tahun
1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang Undang Nomor: 51 Tahun 2009; ------------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa oleh karena seharusnya yang dijadikan objek sengketa adalah putusan Fiktif Negatif dari Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan dikaitkan dengan pasal 3 ayat 3 Undang Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini adalan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Peradilan Tingkat Pertama; ---------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa atas pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota I berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru melaksanakan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara khususnya pasal 3 dan pasal 48 ayat 2 dan pasal 51 ayat 3 Undang Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama harus dinyatakan batal, karena kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini adalah kewenangan Peradilan tingkat banding sebagai Peradilan tingkat pertama sesuai dengan pasal 3 ayat 2, pasal 48 ayat 2 sdan pasal 51 ayat 3 Undang Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ------------------------ Menimbang … 10
----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/G/2011/PTUN-MDN tanggal 2 Nopember 2011 tersebut yang dimohonkan banding
dikuatkan
dalam
pemeriksaan
tingkat
banding
dan
Para
Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka terhadapnya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar Putusan; ------------------------
MEMPERHATIKAN: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---------------------------------------------------------------2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; --------------------------------------------------------------------------------------
MENGADILI
-
Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding; --------------------
-
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Medan
Nomor:
71/G/2011/PTUN-MDN. tanggal 2 Nopember 2011 yang dimohon banding; -----------
Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, yang ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).------------------------------------------------------------------------------------------
----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa tanggal, 20
Maret 2012, oleh kami,
H. Arpani Mansur, SH., MH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Ketua Majelis, Sastro Sinuraya, SH. dan Jayatan Sihombing, SH., masingmasing … 11
masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal,
20 Maret 2012, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim
Anggota tersebut, dibantu Joko Supratno, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara; --------------------
Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
dto,
dto,
SASTRO SINURAYA, SH.
H. ARPANI MANSUR , SH., MH.
dto, JAYATAN SIHOMBING, SH.
Panitera Pengganti,
dto, JOKO SUPRATNO, SH. Perincian biaya - biaya : 1. Biaya M e t e r a i …………………..
Rp.
6.000,-
2. Biaya R e d a k s i …………………..
Rp.
5.000,-
3. Biaya Administrasi perkara
Rp. 239.000,-
…..
J u m l a h ……………………..
Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
12
