PT.TUN-MDN

P

U

T

U

S

A

N

Nomor : 151/B/2012/PT.TUN-MDN

------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___

-------------------------------------------------------------------------------

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 151/B/2012/PT.TUN-MDN

P U T

U

S

A

N

Nomor : 151/B/2012/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : LUKMAN BIN HUSIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun IV, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Kurnianas Halim, SH., M. Hum., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat, Alamat Jalan Letnan Yasin No. 708 RT. 12 RW. 005 Kel. 20 Ilir Daerah III Kec. Ilir Timur I Palembang,

selanjutnya

disebut

:

PENGGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

BUPATI MUARA ENIM, Berkedudukan di Jalan A. Yani No. 16 Muara Enim. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Bambang Hariyanto, SH., MH. 2. Ahmad Samodra, SH., MH.


3. Firmansyah, SH., MH. 4. Hasanul Arifin, SH. 5. M. Antoni, SH., MH. 6. Purwata Adi Nugraha, SH. 7. Edwarsyah, SH. 8. Himawan Susanto, SH. 9. Rika Destiny Sinaga, SH., MH. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Kantor Hukum Bambang Hariyanto & Partners Jl. BLPT Basuki Rahmat No. 32 A Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/149/III/2012 tanggal 08

Mei

2012,

selanjutnya

disebut

:

TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 151/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; 2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 151/PEN.HS/2012/PT.TUN-MDN tanggal 08 Nopember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini pada tingkat banding;


3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 11/G/2012/PTUN-PLG tanggal 26 Juli 2012; 4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 11/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 26 Juli 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

26

Juli

2012

yang

dihadiri

oleh

Kuasa

Hukum

Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; Menimbang,

bahwa

Penggugat/Pembanding

telah

terhadap mengajukan

putusan

tersebut,

permohonan

banding

pihak pada


tanggal 03 Agustus 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 11/G/2012/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 11/G/2012/PTUN-PLG tertanggal 03Agustus 2012; Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dalam pemeriksaan sengketa di tingkat banding; Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 11/G/2012/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 13 September 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

diucapkan

di

persidangan

yang

terbuka

untuk

umum

pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan

banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung

setelah tanggal diucapkannya putusan tersebut di persidangan yakni selambatlambatnya diajukan pada tanggal 09 Agustus 2012;


Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Penggugat/Pembanding

telah

mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 11/G/2012/PTUN-PLG tertanggal 03 Agustus 2012, yakni hari kedelapan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta meneliti dan memperhatikan surat–surat bukti, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 11/G/2012/PTUN-PLG tanggal 26 Juli 2012, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata


Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 11/G/2012/PTUN-PLG tanggal 26 Juli 2012 yang dimohon banding harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

MEMPERHATIKAN 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

-

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor

:

11/G/2012/PTUN-PLG

tanggal

26

Juli

2012

yang

dimohonkan banding;


-

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari RABU, tanggal 21 NOPEMBER 2012 oleh DJOKO DWI HARTONO, SH. yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, R I Y A N T O, SH. dan NABARI SEMBIRING, SH., MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIANO GINTING, SH., Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto,

dto,

R I Y A N T O, SH.

DJOKO DWI HARTONO, SH.

dto,

NABARI SEMBIRING, SH., MH.

PANITERA dto,

RIANO GINTING, SH.


Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Materai Putusan …….…..…

Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi Putusan ………….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Proses Perkara .………........

Rp. 239.000,-

J u m l a h ……………………. Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)


PT.TUN-MDN

Recommend Documents