PUTUSAN Nomor : 134/B/2012/PT.TUN-MDN
------------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-------------------------------------------------------------------------------------
P
U
T
U
S
A
N
Nomor : 134/B/2012/PT.TUN-MDN
” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” ----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---------------------------------------------------
KEPALA
KANTOR
WILAYAH
BADAN
PERTANAHAN
NASIONAL
PROVINSI RIAU, berkedudukan di Jalan Pepaya No. 55 Pekanbaru;-------------------------------------------------------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ------------------------1. YOHANES
SUPAMA,
S.H.,M.Hum.,
Pengkajian
dan
Penanganan
Pertanahan
pada Kantor
(Kepala
Sengketa
Wilayah
Badan
dan
Bidang Konflik
Pertanahan
Nasional Provinsi Riau) ;----------------------------------------2. JUNIAR HUTAGALUNG, S.H., (Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau) ;------------------3. RETNO WINDRATI, S.H., (Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau;----------4. YURNELINSIA, S.H., (Plt Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah
Badan
Hukum
pada
Kantor
Wilayah
Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Riau) ;----------------------------
5. HENDRAWAN… 2
5. HENDRAWAN SAPUTRA, S.IP., (Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau);---------Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, beralamat di Jalan Pepaya No.55 Pekanbaru;-------------Berdasarkan tertanggal
Surat 2
Kuasa
Februari
Nomor:
199
A/SK-14/II/2012
2012,
selanjutnya
disebut:
TERGUGAT/PEMBANDING;--------------------------------------
--------------------------------M E L A W A N------------------------------------
PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS, yang diwakili oleh DINGOT SIMARMATA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 6,8 Kota Medan;---------------------Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: -----------------------1. H.M.K. ALDIAN PINEM, S.H.,M.H.;------------------------------2. MUSKARBED TUJUH DELAPAN, S.H.,M.H.;---------------------3. MUS MULYADI, S.H.;---------------------------------------------4. RUDIANSYAH DHARMAWAN, S.H.;------------------------------5.TOMMY BELLYN WIRYADI, S.H.;---------------------------------6. ANDREAS TARIGAN, S.H.;---------------------------------------7. SURANTA RAMSES TARIGAN, S.H.;-----------------------------Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum PHP yang berkantor di Jalan K.H.Wahid Hasyim No. 100 … 3
No. 100 Medan dan Jalan Arifin Ahmad No.100 B Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2012, selanjutnya disebut: PENGGUGAT/TERBANDING;----
----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-------------------------------- Telah membaca:-------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 134/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 21 September 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;----------------------2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 02/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 25 Juni 2012; ----------------------------------------3. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 134/PEN.HS/2012/PT.TUN-MDN tanggal 11 Oktober 2012 tentang tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-------4. Putusan Sela Nomor: 134/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 15 Oktober 2012;------5. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini; ----------------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 02/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 25 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ------------------------
MENGADILI...
4
MENGADILI DALAM EKSEPSI: - Menolak Eksepsi Tergugat; ---------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA: - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----------------------------------1. Mewajibkan
Tergugat
untuk
memproses
Surat
Permohonan
Penggugat
sebagaimana Surat Susulan tertanggal 7 September 2011 No.071/KDRRES/IX/2011 kepada Tergugat untuk perihal menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations untuk tanah seluas 12.650 Ha setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ; ----------------------------------------------------------------------------------------2. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Hak Guna Usaha kepada Penggugat sebagaimana Surat Susulan tertanggal 7 September 2011 No.071/KDRRES/IX/2011 kepada Tergugat untuk perihal menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations untuk tanah seluas 12.650 Ha setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu; ------------------------------------------------------------------3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.183, 500 ,- (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -------------------------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Senin tanggal
25 Juni 2012 yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding/Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding ataupun Kuasa Hukumnya; ----------------------------Menimbang,… 5
----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding ataupun Kuasanya tidak hadir di persidangan pada saat putusan dibacakan, maka Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: 02/G/2012/PTUNPbr, tertanggal 26 Juni 2012 ;--------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Akta
Permohonan
Banding
Nomor:
02/G/2012/PTUN-Pbr
jo
Nomor:
17/BDG/2012/PTUN-Pbr yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding: Yohanes Supama, SH., M. Hum., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:
02/G/2012/PTUN-Pbr jo
Nomor: 17/BDG/2012/PTUN-Pbr tertanggal 11 Juli 2012;---------------------------------- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 15 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 02/G/2012/PTUN-Pbr jo Nomor: 17/BDG/2012/PTUN-Pbr tertanggal 16 Agustus 2012; --------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 20 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 September 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 02/G/2012/PTUN-Pbr jo Nomor: 17/BDG/2012/PTUN-Pbr tertanggal 26 September 2012; --------------------------------
----- Menimbang ...
6
----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing – masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 02/G/2012/PTUNPbr jo Nomor: 17/BDG/2012/PTUN-Pbr tertanggal 13 Agustus 2012 ;-----------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, masih dalam tenggang waktu banding 14 hari, setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:
02/G/2012/PTUN-Pbr tersebut diucapkan pada tanggal 25
Juni 2012
serta dilakukan dengan prosedur pengajuan permohonan banding sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan–peraturan lainnya yang terkait, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;------------------------------------------------ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari lebih seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 02/G/2012/PTUN-Pbr tersebut diucapkan pada tanggal 25 Juni 2012
yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian seperti
Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, maka dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah dicapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa ini dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini :------------------------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI... 7
DALAM EKSEPSI :
----- Menimbang, bahwa
sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Majelis
Hakim Tingkat Pertama, Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya :--------------------------------------------------------------------------------1. Gugatan Prematur/belum sampai waktunya
untuk
diajukan (Dilatoire
Exceptie);----------------------------------------------------------------------------------Bahwa Penggugat mengajukan gugatan belum sampai waktunya untuk diajukan, oleh karena Tergugat
bukanlah pihak yang mengeluarkan surat
putusan yang bersifat dalam hal proses permohonan hak yang dimohonkan Penggugat. Dalam hal proses permohonan Sertipikat Hak Guna Usaha yang dimohonkan Penggugat, Tergugat hanya menerima permohonan dan melakukan penelitian fisik dan yuridis untuk dilanjutkan/diteruskan kepada Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta apabila telah memenuhi persyaratan. Dengan kata lain perbuatan Tergugat dalam meneruskan permohonan atau belum meneruskan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga unsur-unsur pasal 1 (ayat 3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor
9 Tahun
2004 tidak terpenuhi ; -------------------------------------------------------------------2. Gugatan lewat waktu ; -------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan Pasal 55 Nomor 5
Tahun 1986 jo Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004, gugatan telah lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam
mengajukan gugatan, oleh karena pada tahun 2004 melalui surat
tanggal 29 November 2004 No. 500/1180/XI/04 telah diberitahukan bahwa permohonan penerbitan Surat Keputusan belum dapat diproses oleh karena belum memenuhi persyaratan, antara lain tumpang tindih dengan lokasi pihak lain seperti perkebunan PT. Andhika Permata Sawit Lestari ; ----------------------3. Gugatan... 8
3. Gugatan tidak berdasar hukum ; --------------------------------------------------------Bahwa Tergugat bukan pihak yang berkompeten mengeluarkan Sertipikat Hak Guna Usaha sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Untuk permohonan seluas yang diajukan Penggugat, Tergugat hanya menerima permohonan, melakukan penelitian yuridis dan fisik dan meneruskan ke Badan
Pertanahan
Sedangkan
Nasional
permohonan
RI
yang
apabila diajukan
telah
memenuhi
Penggugat
belum
persyaratan. memenuhi
persyaratan-persyaratan. Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan selanjutnya diteruskan prosesnya untuk penerbitan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, dan Sertipikat Hak Guna Usaha diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat dan tuntutan (Petitum) amar putusan
Penggugat
pada
angka
3
yaitu
mewajibkan
Tergugat
untuk
menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha adalah suatu dalil yang keliru/tidak berdasar hukum ;-------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
dalil
eksepsi
tersebut
telah
dibantah
oleh
Penggugat/Terbanding dalam repliknya tertanggal 22 Maret 2012 yang pada pokoknya pihak Penggugat/Terbanding menyangkal semua dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding;------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada bagian eksepsi yang pada pokoknya mempertimbangkan dan memutus sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor
02/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 25 Juni 2012
yaitu
menolak eksepsi Tergugat/Pembanding baik mengenai “eksepsi gugatan Prematur, Gugatan lewat waktu maupun gugatan tidak berdasarkan hukum;---------------------
Menimbang…
9
----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya dengan tegas menyatakan:---------- ---------------------------Bahwa
keberatan
Pengadilan
Tata
atas
Usaha
pertimbangan Negara
hukum
Pekanbaru
putusan
yang
Majelis
menolak
Hakim eksepsi
Tergugat/Pembanding maupun putusan mengenai pokok perkara yang mengabulkan
gugatan
Penggugat/Terbanding
sehingga
Tergugat/-
Pembanding tetap pada dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban, duplik, kesimpulan dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan pokok perkara serta segala suatu yang didalilkan Tergugat/Pembanding pada jawaban, duplik, kesimpulan dan alat bukti yang diajukan merupakan nilai kesatuan dalil dalam memori banding;---------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan sebagai berikut :---------------------------------------- Menimbang, bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat/Pembanding dalam eksepsinya pada angka 3 dan angka 4 dalam gugatan atau angka 1 dan angka 3 dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru pada hakekatnya adalah sama yang pada prinsipnya mengenai objek gugatan yang belum final, berupa keputusan fiktif negatif dimana Tergugat/Pembanding hanya menerima permohonan, melakukan penelitian yuridis dan fisik dan meneruskan ke Badan Pertanahan Nasional RI apabila telah memenuhi persyaratan;------------------------------ Menimbang, bahwa apa yang diminta oleh Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2012 yang telah diperbaiki tanggal 22 Pebruari 2012 yang termuat dalam petitum gugatan pada angka dua dan angka tiga yang menyatakan
“Mewajibkan
Tergugat
untuk
memproses
surat
permohonan
Penggugat sebagaimana surat susulan tertanggal 7 September 2011 Nomor: 071/… 10
071/KDR-RES/IX/2011 kepada Tergugat untuk perihal menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations untuk tanah seluas 12.650 Ha setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu” dan “Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Hak Guna Usaha kepada Penggugat sebagaimana
surat
permohonan susulan
Penggugat
tertanggal 7 September 2011 Nomor 071/KDR-RES/IX/2011 perihal mendesak Tergugat menerbitkan Hak Guna Usaha
atas
nama
PT.
Rokan
Erasubur
Plantations untuk tanah seluas 12.650 Ha setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”;-------------------------------------- Menimbang, bahwa yang dijadikan objek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan fiktif negatif permohonan Penggugat/Terbanding berupa surat susulan tertanggal 7 September 2011 No. 071/KDR-RES/IX/2011 kepada Tergugat/Pembanding Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Poropinsi Riau untuk menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations untuk tanah seluas 12.650 Ha setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;---------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu
bahwa Tergugat/Pembanding hanya berwenang
memberikan Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 1.000. 000 M2 (satu juta meter persegi), sehingga terhadap tanah yang luasnya diatas satu juta meter persegi menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor… 11
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan
Kegiatan
Pendaftaran
Tanah
Tertentu,
dengan
demikian
bahwa
Tergugat/Pembanding Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau tidak berwenang untuk menerbitkan Hak Guna Usaha terhadap tanah seluas 12.650 Ha tetapi
sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding akan
menjadi
kewenangan
Badan
Pertanahan
Nasioal
di
Jakarta,
Tergugat/Pembanding hanyalah menerima permohonan dan melakukan penelitian fisik dan yuridis untuk dilanjutkan/diteruskan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan
Hak
Atas
Tanah
Negara
dan
Hak
Pengolaan
sehingga
Penggugat/Terbanding yang meminta agar Tergugat/Pembanding menerbitkan Hak Guna Usaha terhadap tanah seluas 12.650 Ha, sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding adalah tidak berdasar atas hukum karena hal itu bukan menjadi kewenangan Tergugat/Pembanding tetapi adalah menjadi kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI yang diajukan melalui Tergugat/Pembanding dengan demikian perbuatan Tergugat/Pembanding dalam meneruskan permohonan atau belum meneruskan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan gugatan belum sampai waktunya atau tidak berdasarkan atas hukum karena objek gugatan belum final harus dikabulkan;-------------------------------------
Menimbang, ... 12
----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus menerima eksepsi Tergugat/Pembanding sebagai eksepsi yang benar dan beralasan;------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu mempertimbangkannya lagi karena eksepsi Tergugat/Pembanding
sebagai
eksepsi
yang
benar
dan
beralasan
harus
dikabulkan;--------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena Majelis Hakim Tingkat Banding menerima eksepsi Tergugat/Pembanding sebagai eksepsi yang benar dan beralasan, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan pokok sengketa dalam gugatan Penggugat/Terbanding, dan terhadap
gugatan
Penggugat/Terbanding
tersebut
dinyatakan
tidak
dapat
diterima;----------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang,
bahwa
dari
keseluruhan
pertimbangan
di
atas
maka
pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor: 02/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 25 Juni 2012, adalah keliru dan karenanya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sengketa tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan;--------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani ... 13
dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;-------- Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor:
9
Tahun
2004
dan
perubahan
kedua
dengan
Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan – peraturan lainnya yang terkait ;----------------------------------------MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;------------------------
-
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 02/G /2012/PTUN-Pbr tanggal 25 Juni 2012 yang dimohonkan banding;--------
MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI : -
Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding obyek gugatan belum final;-------------
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;------------------------
-
Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding hingga saat ini sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);------------------------------------
Demikian putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 yang terdiri dari: H. ISKANDAR, SH., MH., Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, JAYATAN SIHOMBING,SH., dan YOSRAN, SH.,M.Hum. masing-masing Hakim Pengadilan ... 14
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Anggota Majelis, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh PELITARIA YUSMINAR, SH.,
selaku
Panitera
Pengganti
Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Medan, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Terbanding ataupun Kuasanya dan Tergugat/Pembanding ataupun kuasanya;--------------------------------------------------
Hakim – Hakim Anggota
Ketua
dto,
Majelis dto,
JAYATAN SIHOMBING, SH.
H. ISKANDAR, SH., MH.
dto, Y O S R A N, SH., M. Hum.
Panitera Pengganti
dto, PELITARIA YUSMINAR, SH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai Putusan …………..…….......
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan…………..…….......
Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara …………................
Rp. 239.000,-
J u m l a h ………………….......................Rp. 250.000,(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
15
