PUTUSAN Nomor : 179/B/2012/PT.TUN-MDN
------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-------------------------------------------------------------------------------
P
U
T
U
S
A
N
Nomor : 179/B/2012/PT.TUN-MDN ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun, kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---------------------------------------------WALIKOTA JAMBI, berkedudukan di Jl. Jenderal Basuki Rahmad No.01 Kota Baru Jambi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----------------------------------1. EDRIANSYAH, S.H., MM., Warga Negara Indonesia Pekerjaan PNS (Kepala Bagian Hukum dan PER-UU Setda Kota Jambi) pada
Pemerintahan
Kota
Jambi
berkedudukan di Jl. Jend Basuki Rahmat No.1 Kota Baru Jambi;-----------------------2. MAYA HERLINDA, S.H., Warga Negara Indonesia
Pekerjaan
PNS
(Kasubbag
Bantuan Bagian Hukum dan PER-UU Setda Kota Jambi) pada Pemerintahan Kota Jambi berkedudukan di Jl. Jend Basuki Rahmat No.1 Kota Baru Jambi ;---3. LEGINO K., S.H., Warga Negara Indonesia Pekerjaan PNS (Kasubbag Penyusunan
dan… 2
dan Perumusan Produk Hukum Bagian Hukum dan Per-UU Setda Kota Jambi) pada
Pemerintahan
Kota
Jambi
berkedudukan di Jl. Jend Basuki Rahmat No. 1 Kota Baru Jambi;----------------------4. ISHAK JUARSYAH, S.H., Warga Negara Indonesia
Pekerjaan
Dokumentasi
dan
PNS
(Kasubbag
Informasi
Bagian
Hukum dan Per-UU Setda Kota Jambi) pada
Pemerintahan
Kota
Jambi
berkedudukan di Jl. Jend Basuki Rahmat No.1 Kota Baru Jambi;-----------------------5. MARSIANI FERA, SH.,MH., Warga Negara Indonesia Pekerjaan PNS (Staf Bagian Hukum dan Per-UU setda Kota Jambi) pada
Pemerintahan
Kota
Jambi
berkedudukan di Jl. Jend Basuki Rahmat No.1 Kota Baru Jambi;-----------------------6. YENI,
SH.,
Warga
Negara
Indonesia
Pekerjaan PNS (Staf Bagian Hukum dan Per-UU
setda
Kota
Jambi)
pada
Pemerintahan Kota Jambi berkedudukan di Jl. Jend Basuki Rahmat No.1 Kota Baru Jambi ;-----------------------------------------7. AFRIADY, SH., Warga Negara Indonesia Pekerjaan PNS (Staf Bagian Hukum dan
Per-UU… 3
Per-UU
setda
Kota
Jambi)
pada
Pemerintahan Kota Jambi berkedudukan di Jl. Jend Basuki Rahmat No.1 Kota Baru Jambi ;-----------------------------------------8. DONA FAKRUZI A SH., Warga Negara Indonesia Pekerjaan PNS (Staf Bagian Hukum dan Per-UU setda Kota Jambi) pada
Pemerintahan
Kota
Jambi
berkedudukan di Jl. Jend Basuki Rahmat No.1 Kota Baru Jambi;-----------------------Berdasarkan
Surat
Kuasa
Nomor:
06/SK/HKU/2012, tanggal 03 April 2012;-----Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ PEMBANDING;------------------------------------------------------------------M E L A W A N------------------------------PDT.TOGU H. SITORUS, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di Perumahan Aurduri Blok D No.306 RT. 20 kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi ; KRISTOK DAMANIK, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Perumahan Aurduri No.101 RT. 17 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi ;----------Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 05/SKKMN/III/2012 tanggal 09 Maret 2012,dan
perbaikan… 4
perbaikan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2012 memberikan kuasa kepada :----M.
MUSRI NAULI, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia,
bertempat
tinggal
di
Jalan
Pattimura No. 52 RT 17 Kelurahan Rawasari Kecamatan
Kota
Baru
Propinsi
Jambi,
pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum ;------SRI
HARYANI,
Indonesia,
S.H.,
bertempat
Kewarganegaraan tinggal
di
Jalan
Pattimura No. 52 RT 17 Kelurahan Rawasari Kecamatan
Kota
Baru
Propinsi
Jambi,
pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum;---- ---Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/ TERBANDING;--------------------------------------- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah membaca ; -------------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor: 179/B/2012/PT.TUN-MDN,
tanggal
5
Desember
2012
tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebut di tingkat banding ; -------------2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 12/G/2012/PTUN-JBI, tanggal 11 September 2012;----------------------3. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini;-----------------------------------------------------------------------
4. Penetapan… 5
4. Penetapan Ketua Majelis No. 179/Pen.HS/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;-----------------------------
TENTANG DUDUKNYA SENGKETA ----- Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa dalam perkara
ini
sebagaimana
tercantum dalam
putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 12/G/2012/PTUN-JBI tanggal 11 September 2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;---------DALAM EKSEPSI: -
Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA: 1.
Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;---------------------
2. Menyatakan
tidak
sah
Surat Keputusan
Walikota Jambi
Nomor:
452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011 tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri;----------------------------------------------------------------------------3.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor: 452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011 tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri;----------------------------------------------------------
4.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri ;-------------------------------------------------------------------------
5.
Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;------------------------------------
6.
Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.606.000,- (dua juta enam ratus enam ribu);----------------------------
Menimbang… 6
-----Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 September 2012, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;-------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 12/G/2012/PTUN-JBI, tanggal 11 September 2012, pada tanggal 20 September
2012
sesuai
dengan
Akta
Permohonan
Banding
Nomor:
12/G/2012/PTUN-JBI, dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak Para Penggugat/Terbanding tanggal 20 September 2012 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi; --------------------------------------------------- Menimbang, bahwa
kepada para pihak telah diberikan kesempatan
untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan melihat berkas perkara Nomor: 12/G/2012/PTUN-JBI, tanggal 15 Oktober 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi; ------------------------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding telah mempelajari berkas perkara pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding mempelajari berkas perkara pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012, dihadapan Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;---------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2012 yang dterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Oktober 20012;-------------------
Menimbang… 7
----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding atas memori banding dari Tergugat/Pembanding tersebut, ternyata Para Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Nopember 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;---------------------
Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori Banding
tertanggal 23 Oktober 2012, memohon kepada Majelis Hakilm yang memeriksa di tingkat banding, agar berkenan memberikan Putusan yang berbunyi:----------------------------------------------------------------------------------1. Menerima dalil dalam memori banding Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----------------------------------------------------------------------2. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;--------3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Wali Kota Jambi Nomor: 452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011 Tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT.12 Aurduri ;-------------------------------------------------------4. Membebankan
biaya
yang
timbul
dalam
perkara
ini
kepada
Penggugat/Terbanding;---------------------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan
perundang … 8
perundang-undangan, maka permohonan Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;------------------------------------------------ Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 12/G/2012/PTUN-JBI tanggal 11 September 2012 tersebut yang dalam amarnya pada pokoknya dinyatakan ;----------------------------------------
Menolak eksepsi Tergugat ;--------------------------------------------------------
-
Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;---------------------
dengan
amar
selengkapnya
sebagaimana
dinyatakan
dalam
tentang
duduknya sengketa diatas;---------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memperhatikan memori banding dari Tergugat/Pembanding untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding;-------------------------- Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dengan mempelajari secara seksama : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Hasil Pemeriksaan Setempat, Berita Acara Persidangan, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi serta memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa serta pula meneliti surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini;-----------------------------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi:----------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat membenarkan dan mengambil alih pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding ditolak seluruhnya karena gugatan Para
Penggugat… 9
Penggugat/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 karena telah memuat dalil posita dan petitum yang jelas dapat dimengerti apa yang dijadikan alasan gugatan serta apa yang dituntut dalam gugatan aquo, sehingga eksepsi Tergugat/ Pembanding tentang gugatan Para Penggugat/Terbanding kabur (Obscuur libels), tidak tepat dan beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;--------------Dalam Pokok Sengketa:----------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum dan pendapat
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Jambi
yang
menyatakan
”Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan menolak gugatan yang lain dan selebihnya”, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, telah tepat dan benar oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut harus dikuatkan;--------------------- Menimbang, bahwa mengenai amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi,
menyatakan
”Memerintahkan
kepada
Tergugat
untuk
menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan Gereja HKBP Syalom RT.12 Aur Duri” menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tidak tepat dan keliru dengan alasan hukum: --------------------------------------------------------------------------------- Bahwa karakteristik Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan Hakim tidak boleh bersifat Ultra Petita (melebihi dari tuntutan Penggugat);- Bahwa karena substansi penghentian kegiatan Pembangunan Gereja dan Penghentian Aktivitas Gereja HKBP Syalom RT.12 Aur Duri dimuat dalam satu keputusan yang sama in casu objek sengketa, tentu hal seperti ini tidak dapat dipisahkan, karena satu sama lain saling terkait dimana
10
aktivitas... Bangunan…
aktivitas ibadat Gereja dilakukan didalam Bangunan/Gedung Gereja dan Bangunan/Gedung Gereja merupakan sarana untuk peribadatan dimaksud yang belum memperoleh izin;----------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, untuk tidak menghalangi aktivitas peribadatan yang
menggunakan
Gedung/Gereja
HKBP,
seharusnya
Penggugat/
Terbanding (Pengurus Gereja) untuk dalam waktu dekat memperoleh Izin Bangunan agar aktivitas peribadatan tidak terhalangi;--------------------------------- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama atas apa yang disebutkan diatas oleh Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Medan
dinyatakan
untuk
dikesampingkan dan menghilangkan amar yang berbunyi ”memerintahkan kepada
Tergugat/Pembanding
menerbitkan
Surat
Keputusan
Tentang
Penghentian Kegiatan Pembangunan Gereja HKBP Syalom RT.12 Aur Duri”;------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah memperhatikan memori banding dari Tergugat/Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal baru tetapi hanya merupakan ulangan saja dari hal yang telah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang telah dipertimbangkan dan diputus, memori banding tersebut tidak dapat melemahkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam sengketa ini;------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, oleh karena itu menghukumnya supaya membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini untuk dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;-
Mengingat… 11
----- Mengingat Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;------------------------------------------------------------------------------
M E N G A D I L I Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;--------------Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Jambi
Nomor: 12/G/2012/PTUN-JBI, tanggal 11 September 2012 dengan perbaikan amar Putusan sebagai berikut;----------------------------------------DALAM EKSEPSI: -
Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, seluruhnya;-------------------------
DALAM POKOK PERKARA: -
Mengabulkan gugatan para Penggugat/Terbanding untuk sebagian;----
-
Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011 tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri;--------------------------------------------------------------------------------------
-
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011 tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri;-------------------------------------------------------
-
Menolak gugatan lain dan selebihnya;---------------------------------------------
-
Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);--------------------------------------------------
Demikian… 12
Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari
Rabu, tanggal
09 Januari 2013, oleh kami : JAYATAN SIHOMBING, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis H.ZAINUL ABIDIN MADJID, SH, serta DJOKO DWIHARTONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh ARMEN SIMAMORA, SH, Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;---HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS
dto,
dto,
H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.
JAYATAN SIHOMBING, SH.
dto, DJOKO DWIHARTONO, SH.
PANITERA PENGGANTI
dto, ARMEN SIMAMORA, SH. Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Materai Putusan.……… 2. Biaya Redaksi Putusan………. 3. Biaya Proses Perkara ……….. J u m l a h …………………….
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 239.000,Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----------------------
13
