PUTUSAN Nomor : 23/B/2012/PT.TUN-MDN
----------------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-----------------------------------------------------------------------------------------
1
PUTUSAN NOMOR : 23/B/2012/PTTUN-MDN
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ ----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara; -----------------------------------------------------------------------------------------------Kolonel CZI (Purnawirawan) J.W. LANGITAN, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Komplek Azhar Permai Blok AV.I No.2 RT. 026 RW. 006, Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Palembang, Pekerjaan Purnawirawan TNIAD. Dalam hal ini diwakili oleh: SUSANTO WIDJAJA, SH.,dan MARYANI MARZUKI, SH.,kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Jend. A. Yani 13 Ulu, Lorong A. Kadir No. 4A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
5
Desember
2011,
selanjutnya
disebut
PENGGUGAT/-
PEMBANDING; ---------------------------------------------------------------------MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh; -----------------------1. YAZULI, SH.,Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; ---------------2. ARMAWATI, SH.,S.Mn., Kepala Sub Seksi Perkara; ----------------------3. RANI ARVITA, SH.,MH., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; --------------------------------------------------------------------------kesemuanya Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, Alamat Kantor Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 714/KUASA/16.71/IX/2011
2
tanggal ...
tanggal
7
September
2011
selanjutnya
disebut:
TERGUGAT/-
TERBANDING; -----------------------------------------------------------------------
2. MARGARET ROBBY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Dr. M. Isa No. 999 RT. 14 Kelurahan Duku Kecamatan IT. II2 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh: 1. ACUANTO, SH.,MA; ------------------------------------------------------------2. ROZAILA, SH; --------------------------------------------------------------------kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Mayor Salim Batubara No. 1996 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2011, selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING; -------------------------------
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -------------------------------------------------------------- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 23/B/2012/PTTUN-MDN, tanggal 23 Februari 2012, tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ; ----------------------------------------------------------------- Setelah membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG tanggal 1 Desember 2011 yang dimohonkan banding; --------------------------- Setelah membaca berkas perkara, surat-surat bukti, keterangan saksi-saki dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -------------------------------------------------------------------------- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 23/PEN.HS/2012/PTTUNMDN, tanggal 22 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; --------------------------------------------- Setelah membaca Putusan Sela Nomoir: 23/B/2012/PTTUN-MDN tanggal 28 Maret 2012 tentang diterimanya Permohonan Intervensi dari Margaret Robby; ------------------------------------
TENTANG ... 3
TENTANG DUDUK PERKARA ----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan , mengambil alih Duduknya Perkara seperti tersebut dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 1 Desember 2011, yang amarnya adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------MENGADILI DALAM EKSEPSI - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----------------------------------------------------------DALAM POKOK SENGKETA - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; --------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.2.422.000,- ( dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah); ------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tangggal 1 Desember 2011 dihadiri Kuasa Penggugat/Pembanding,
Kuasa
Tergugat/Terbanding
dan
tanpa
dihadiri
Tergugat
II
Intervensi/Terbanding; -------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya, SUSANTO WIDJAJA, SH.,mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh kuasa hukum tersebut dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG tanggal 15 Desember 2011; ------------------------------------- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 29 Desember 2011, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan ... 4
dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 30 Desember 2011; --------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa isi dari Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan putusan yang menyatakan bahwa obyek sengketa belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat/Pembanding, karena permohonan Penggugat/Pembanding untuk mendapatkan suatu hak sudah tertutup dan Tergugat/Terbanding berpendapat bahwa tanah milik Penggugat/Pembanding berada di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 3006/1993 atas nama Soekarno adalah tidak benar. Karena tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 62 dan bukan 3006 atas nama Soekarno (Bukti P-8 = T-1) surat ukur Nomor 3006 terletak di belakang (selatan) dari tanah milik Penggugat/Pembanding (bukti P-6); --------------------- Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, Penggugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; -------------------------------------------------------------------------1. Menerima permohonan banding Pembanding; --------------------------------------------------2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 32/G/2011/PTUNPLG tanggal 01 Desember 2011; -----------------------------------------------------------------------3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ------------------------------4. Menyatakan batal atau tidak sah surat jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 437/1671/V/2011 tanggal 05 Mei 2011, perihal : Permohonan Pengukuran kepada Ruslan selaku kuasa dari Kolonel Czi (Purnawirawan) JW Langitan (Penggugat); -------------5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 437/1671/V/2011 tanggal 05 Mei 2011, Perihal: Permohonan Pengukuran kepada Ruslan selaku kuasa dari Kolonel Czi (Purnawirawan) JW Langitan (Penggugat); -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori Banding; ----------------------------------------------------------------------
----- Menimbang ... 5
----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya ACUANTO, SH.,mengajukan permohonan sebagai pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding tertanggal 28 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 28 Desember 2011 dan mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah benar dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar: Menolak permohonan banding yang dimohonkan pembanding, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG tanggal 1 Desember 2011 yang dimohonkan banding dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara; ------------------- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak telah diberikan kesempatan guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG tanggal 20 Desember 2011 ; ------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
1
Desember
2011,
dihadiri
oleh
Kuasa
Penggugat/Pembanding,
Kuasa
Tergugat/Terbanding dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi/Terbanding; ----------------------------- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Kuasa Pembanding, Susanto Widjaja, SH.,yang berarti 11 hari setelah putusan dibacakan, dan permohonan banding tersebut diajukan sesuai ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; ------------------------------------6
----- Menimbang ...
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah mencermati berkas perkara yang terdiri dari: Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti surat dari para pihak, keterangan saksi-saksi, suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohon banding, Memori Banding, surat pengajuan permohonan sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan dan putusan hakim tingkat pertama, dengan perbaikan pada pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding yang semula atas nama SOEKARNO diperbaiki menjadi atas nama MARGARET ROBBY sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 23/B/2012/PTTUNMDN tanggal 28 Maret 2012 ; ----------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Factie di tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohon banding tersebut telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; ------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG tanggal 1 Desember 2011 harus dinyatakan dikuatkan; ------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini; ----------------------------------------------------------------- Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang terkait; ---------------------------------------------------------------------------
M E N G A D I L I ... 7
MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ------------------------------------2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 32/G/2011/PTUNPLG tanggal 1 Desember 2011 yang dimohon banding; --------------------------------------------3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ); ---------------------------------------------------Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012, oleh kami: DJOKO DWI HARTONO, SH., selaku Ketua Majelis Hakim, RIYANTO, SH., dan H. A. SYAIFULLAH, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi hakim anggota tersebut, dibantu MAKMUR SITEPU, SH., Panitera Muda Perkara selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara; -----------------------------------------------------------------------------------------------------Hakim Anggota ,
Ketua Majelis,
dto,
dto,
R I Y A N T O , SH.
DJOKO DWI HARTONO, SH.
Hakim Anggota, dto,
H.A SYAIFULLAH , SH. Panitera Pengganti, dto, MAKMUR SITEPU , SH.
8
Perincian Biaya Perkara :
Perincian ...
1. Biaya Materai Putusan …….…..…
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ………….
Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara .………........
Rp. 239.000,-
J u m l a h ……………………
Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
9
