PUTUSAN Nomor : 03/G/2013/PT.TUN-MDN
-----------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-----------------------------------------------------------------------------------
P
U
T
U
S
A
N
Nomor : 03/G/2012/PT.TUN-MDN ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jl.Peratun Komplek Medan Estate di Medan menjatuhkan putusan di bawah ini, dalam perkara antara : ILYAS ABDULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (selaku Direktur CV. Helsinki), beralamat di Jl. Sulthan Malikulsaleh No. 06 Kota Bireuen Kota Juang Bireuen; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ESRON
SINAGA,
SH.,
Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat ESRON SINAGA, SH & Rekan,
beralamat
di
Jl.
Binjai
Km.7,5/
Jl.Puskesmas No.53 Medan, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 12 November 2012; Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;
-----------------------------------------------L A W A N---------------------------------------1.
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
(KPA)
DINAS
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA, KABUPATEN BIREUEN (DAK TAHUN 2012),
berkedudukan… 2
berkedudukan di Jl.Laksamana Malahayati No.1 Bireuen,
Propinsi Aceh;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya; SALAHUDDIN,
SH.,
kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Staf Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bireuen, beralamat Bireuen,
di Jl. Laksamana Malahayati No: 1 berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
tertanggal 6 Desember 2012; Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;
2. TUAN NURKHALIS, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV.TUNAS AGUNG, beralamat Jl. T. Abdurrahman Matang
Geulumpang
Kecamatan
Peusangan
Bireuen ; Dalam
hal
ini
SARONO,S.H., pekerjaan
diwakili
oleh
kuasanya:
Kewarganegaraan
Indonesia,
Advokat
dan
Konsultan
Hukum,
berkantor di Jl. Merbau No. 10 D, Lt. II Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Oktober 2012; Selanjutnya
disebut
sebagai
TERGUGAT
II
INTERVENSI;
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
Telah…
3
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 03/PEN.DIS/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Dismissal Proses; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 03/PEN/2012/PT.TUN-MDN tanggal 10 Oktober 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut; Telah
membaca
Penetapan
Ketua
Majelis
Hakim
Nomor:
03/G/Pen.Pers/2012/ PT.TUN-MDN tanggal 11 Oktober 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 03/Pen.HS/2012/ PT.TUN-MDN, tanggal 14 Nopember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; Telah
membaca
Penetapan
Ketua
Majelis
03/G/PEN/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 21 November
Hakim
Nomor:
2012 tentang Penetapan
Intervensi; Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dalam sengketa ini; Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan; Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan; Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;
TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2012 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha… 4
Usaha Negara Medan pada tanggal 4 Oktober 2012, dengan Register Nomor: 03/G/2012/PT.TUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal, terakhir tanggal 14 Nopember 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: A. OBJEK GUGATAN Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Jawaban Sanggahan Banding Nomor 420/586/2012, tanggal 23 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Bireuen; B. TENGGANG WAKTU OBYEK GUGATAN Adapun jawaban sanggahan banding yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini diketahui oleh Penggugat pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012, setelah menerima surat sanggahan banding Nomor 420/586/2012 dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kab.Bireuen, sehingga jika dihitung gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. C. ALASAN HUKUM GUGATAN 1. Bahwa adapun pelaksanaan Seleksi Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab.Bireuen wajib mengikuti aturan dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara R.I sebagaimana acuan hierarchi yang ada diantaranya: -
Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasan dan perubahannya;
-
Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nespotisme;
5
Undang…
-
Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
-
Peraturan Presiden (Perpres) No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
-
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2012 tentang Unit Pengadaan;
-
Peraturan-peraturan lainnya yang saling bersesuaian dengan Tata Urutan Perundang Undangan;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 Penggugat melihat rincian Pengumuman lelang pengadaan barang/jasa yang dipajangkan pada papan Pengumuman kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab.Bireuen dengan judul Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi; 3. Bahwa setelah mengetahui pengumuman lelang tersebut, maka pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2012 Penggugat mengajukan permohonan/ pendaftaran untuk turut serta sebagai Peserta Pelelangan khususnya Pada Pengadaan Alat Praktik SD dengan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp.2.904.408.000,. dengan menyerahkan antara lain (bukti P.1): a. Fotocopi Surat Izin Tanda Usaha (SITU) lembar, serta Penggugat menunjukkan aslinya; b. Foto copy Sub Bidang Usaha (SBU) yang masih berlaku, dilegalisir dan Penggugat menunjukkan aslinya; c. Foto copy akta pendirian Perusahaan/Perubahan, dan menunjukkan aslinya; d. Foto copy Nomor wajib Pajak; e. Foto copy surat lainnya sebagai persyaratan yang telah diserahkan oleh Penggugat;
4. Bahwa… 6
4.
Bahwa pada saat Penggugat mendaftar sebagai peserta pelelangan pengadaan Barang/Jasa tersebut, Penggugat ada menerima dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan pengadaan ULP Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab.Bireuen, berupa Dokumen Pengadaan Nomor: 05/DOK/Pokja/ULP/2012, tanpa ada tanggal terbitnya. Dokumen tersebut untuk Kegiatan Paket Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SD dengan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp.2.904.408.000., yang mana isi dokumen tersebut berisikan antara lain Daftar isi mulai BAB I (Umum) sampai dengan BAB XIV (Bentuk Dokumen Lain) serta lampiranlampiran lainnya (Bukti P-2);
5.
Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012 Kelompok Kerja Barang/Jasa lainnya Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Kab.Bireuen Tahun 2012 melaksanakan pembukaan Dokumen Penawaran dari 11 Perusahaan Penyedia Barang/ Jasa yang mengajukan penawaran harga;
6.
Bahwa adapun Pembukaan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh peserta lelang tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yang telah ditunjuk mewakili 11 perusahaan penyedia barang/jasa yang ikut mengajukan penawaran harga, serta proses tersebut tertuang pada lampiran
berita
acara Pembukaan sampul penawaran (bukti P.3); 7.
Bahwa pada saat acara pembukaan dokumen penawaran tersebut dilaksanakan, Penggugat melihat beberapa kesalahan CV.Tunas Agung, Pengadaan Barang dan Jasa lainnya ULP dilingkungan Pemerintah Kab.Bireun Tahun 2012 diantaranya : a. Dalam dokumen penawarannya, merek barang yang diajukan oleh CV.Tunas
Agung tidak sesuai dengan bentuk brosur yang diajukan,
demikian… 7
demikian juga dengan surat dukungan yang berbeda dari dokumen yang diajukan; b. Dalam dokumen penawarannya, surat dukungan yang diajukan CV.Tunas Agung adalah dari PT. Duta Nusantara, namun yang menanda
tangani
surat
dukungan
tersebut
adalah
PT.
Prima
Nusantara; c. Dalam dokumen penawarannya, surat dukungan yang diajukan CV.Tunas Agung adalah dari PT.Duta Nusantara dalam surat dukungan tersebut adapun dukungan bukan untuk CV.Tunas Agung melainkan pada nama perusahaan lain; d. Dalam dokumen penawaran yang diajukan CV.Tunas Agung, produk yang ditawarkan memakai petunjuk teknis (Juknis) tahun 2011, sementara yang harus dipersyaratkan adalah memakai petunjuk teknis tahun 2012; 8.
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 Penggugat melihat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan barang/jasa Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab.Bireuen masing-masing Nomor: 41.18/Pokja-BJ/ULP/2012
tertanggal
30
Juli
2012
dan
Nomor:
41.18/Pokja-BJ/ULP/2012 tertanggal 30 Juli 2012, kedua Pengumuman pemenang lelang tersebut dipajangkan pada papan pengumuman yang ada pada kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab.Bireuen (bukti P.4); 9.
Bahwa atas pengumuman pemenang lelang Nomor: 41.18/PokjaBJ/ULP/2012 tertanggal 30 Juli 2012 yang menetapkan CV.Tunas Agung sebagai pemenang pelelangan pengadaan alat praktik dan peraga SD,
maka… 8
maka Penggugat selaku Direktur CV.Helsinki merasa keberatan dan tidak dapat menerima keputusan yang ditetapkan oleh Pokja/ULP; 10.
Bahwa adapun keberatan Penggugat atas keputusan tentang Penetapan Pemenang Lelang tersebut, maka Penggugat melayangkan “Sanggahan” melalui surat Nomor: 11/HSK/VIII/2012, tanggal 3 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan barang/jasa lainnya ULP di lingkungan Pemerintah Kab.Bireuen;
11.
Bahwa adapun Sanggahan dari Penggugat selaku Direktur CV.Helsinki, merupakan kewenangan bagi setiap Penyedia barang/Jasa dalam peraturan pelelangan pangadaan barang/Jasa pemerintah sebagaimana diatur pada pasal 81 Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 serta petunjuk pelelangan yang tertera pada Bab III huruf ”F” angka 32 Dokumen Pengadaan Nomor: 05/Dok/POKJA-BJ/ULP/2012 tentang Instruksi kepada peserta pada Pekerjaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SD DAK Kab.Bireuen TA.2012;
12.
Bahwa Penggugat dalam surat sanggahan Nomor: 11/HSK/VIII/2012, tanggal 3 Agustus 2012 menyampaikan 4 point alasan keberatan kepada Pokja: - Penggugat mengetahui adapun Pokja Pengadaan barang/jasa lainnya ULP di lingkungan Pemerintah Kab.Bireuen dalam proses pengadaan barang/jasa Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SD DAK Kab.Bireuen TA.2012 telah melakukan penyalahgunaan wewenang dikarenakan personil pokja tersebut ditetapkan berdasarkan SK.Bupati Bireuen Nomor: 01 Tahun 2012 yang telah cacat hukum dikarenakan tidak mengacu pada peraturan Kepala LKPP Nomor: 5 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
9
Pokja …
- Pokja/ULP telah melanggar Perpers Nomor: 54 Tahun 2010, khususnya pasal 80 dikarenakan Pokja/ULP tidak mengumumkan hasil pemilihan barang/jasa melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi; - Dikarenakan atas kedua point sanggahan Penggugat diatas adalah benar adanya, maka berdasarkan Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 khususnya pada pasal 83 serta Bab III huruf “H” angka 36 Dokumen Pengadaan Nomor: 05/Dok/POKJA-BJ/ULP/2012, maka segala proses Pengadaan barang/jasa lainnya di lingkungan Pemerintah Kab.Bireuen yang didasarkan oleh keputusan yang tertuang dalam SK. Bupati Bireuen Nomor: 01 Tahun 2012
tanggal 7 Mei 2012 dinyatakan
sebagai pelelangan gagal; - Dalam proses pembukaan Dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan pelelangan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SD DAK
Kab.Bireuen TA.2012 CV.Helsinki mengetahui beberapa kesalahan fatal yang tertera pada dokumen CV.Tunas Agung yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja/ULP; 13.
Bahwa atas Sanggahan dari Penggugat selaku Direktur CV.Helsinki sebagaimana isi surat sanggahan Nomor: 11/HSK/VIII/2012, tanggal 3 Agustus 2012, maka Pokja/ULP di lingkungan Pemerintah Kab.Bireuen TA.2012,tanggal 8 Agustus 2012 melayangkan surat Nomor: 43/POKJABJ/2012 perihal Jawaban Sanggahan, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh ISKANDAR AMG sebagai Ketua Pokja Pengadaan barang/ jasa lainnya ULP di lingkungan Pemerintah Kab.Bireuen (bukti P-6);
14.
Bahwa atas jawaban sanggahan Ketua Pokja
Pengadaan barang/jasa
lainnya ULP di lingkungan Pemerintah Kab.Bireuen tersebut khususnya pada point angka “1” jawaban sanggahan, Penggugat menilai bahwa
Pokja… 10
Pokja dengan seenaknya menyatakan secara otoriter, dimana pada alinea terakhir pada jawaban sanggahan angka “1” yang menyatakan bahwa “Proses pelelangan yang dilakukan Pokja ULP di lingkungan Pemerintah Kab.Bireuen yang pelaksanaannya Minggu ke-3 Mei telah menyesuaikan peraturan dimaksud serta keabsahan personil ULP tidak ada relevansinya dengan perubahan tersebut (peraturan Kepala LKKP Nomor: 5 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Unit Iayanan Pengadaan (ULP); 15.
Bahwa Pokja dalam Jawaban sanggahannya tersebut, sama-sama sengaja mengaburkan Substansi permasalahan tentang legalitas dari personil Pokja ULP di lingkungan Pemerintah Kab.Bireuen yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Bireuen Nomo: 01 Tahun 2012 tanggal 6 Januari 2012, yang secara hukum tidak mempunyai legalitas untuk melaksanakan segala proses pengadaan barang/jasa pemerintah setelah terbit dan diberlakukannya Peraturan Kepala LKKP tanggal 7 Mei 2012 Nomor: 5 tahun 2012
tentang Unit Layanan Pengadaan sebagai pengganti
Peraturan Kepala LKKP Nomor: 002/PRT/KA/VH/2009 tentang pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dijadikan dasar terbitnya
surat Keputusan Bupati Bireuen Nomo: 01
Tahun 2012 tanggal 6 Januari 2012; 16.
Bahwa atas jawaban sanggahan yang disampaikan oleh Pokja tersebut, maka Penggugat sebagai Direktur CV.Helsinki merasa keberatan serta tidak dapat menerima jawaban tersebut, dengan melayangkan sanggahan banding dengan surat Nomor: 12/HSK/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, perihal sanggahan banding yng ditujukan kepada Tergugat selaku kuasa pengguna anggaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kab.Bireuen (bukti P.7); 17. Bahwa… 11
17.
Bahwa adapun sanggahan banding yang dijukan oleh Penggugat adalah berdasarkan kewenangan yang dimiliki Penggugat selaku Direktur CV.Helsinki sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi: “Penyedia barang/jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan”;
18.
Bahwa adapun isi surat “Sanggahan Banding” dari Penggugat adalah terdiri dari point “A,B,C dan D” yang pada initinya berisikan permohonan kepada Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kab.Bireuen, agar terhadap proses Pengadaan barang/jasa Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SD APBK (DAK) TA.2012 yang sedang berjalan/dilaksanakan oleh Pokja segera diulang kembali;
19.
Bahwa adapun sanggahan banding Penggugat pada intinya juga meminta KPA/PA untuk melakukan perbaikan dokumen Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 serta melakukan proses tender ulang;
20.
Bahwa dalam surat Jawaban sanggahan banding Nomor: 420/586/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tersebut Tergugat menyatakan bahwa pembentukan Pokja ULP Kab.Bireuen telah memenuhi Peraturan Kepala LKPP Nomor: 5 Tahun 2012 serta pada point/angka 6 menyatakan bahwa sangahan banding dari CV.Helsinki dinyatakan tidak benar;
21.
Bahwa
atas
jawaban
sanggahan
banding
dari
Tergugat
Nomor:
420/586/2012 tanggal 23 Agustus 2012, Penggugat merasa keberatan
serta… 12
serta tidak dapat menerima isi jawaban sanggahan banding
tersebut,
sehingga Penggugat mengajukan gugatan TUN ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama; 22.
Bahwa adapun personil Pokja Pengadaan barang/jasa lainnya pada Pemerintahan
yang
melaksanakan
proses
Pengadaan
barang/jasa
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SD pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Pemerintah
Kab.Bireuen TA.2012
ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 01 Tahun 2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Personalia Tim Teknis, Sekretariat
dan
Kelompok
Kerja
UPL
Pengadaan
barang/jasa
di
lingkungan Pemerintahan Kab.Bireuen; 23.
Bahwa adapun Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 01 Tahun 2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Personalia Tim Teknis, Sekretariat
dan
Kelompok
Kerja
ULP
Pengadaan
barang/jasa
di
lingkungan Pemerintahan Kab.Bireuen berpedoman kepada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor: 002/PRT/KA/VH/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan ULP Barang/jasa Pemerintah; 24.
Bahwa
adapun
peraturan
Kepala
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
barang/jasa Pemerintah Nomor: 002/PRT/KA/VH/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan ULP Barang/jasa Pemerintah, sejak tanggal 7 Mei 2012 telah dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan telah terbitnya
peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
barang/jasa Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (bukti P.10);
25. Bahwa… 13
25.
Bahwa sejak terbit dan berlakunya peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, sejak tanggal 7 Mei 2012, maka demi hukum Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 01 Tahun 2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Personalia Tim Teknis, Sekretariat dan Kelompok Kerja
UPL
Pengadaan
barang/jasa
di
lingkungan
Pemerintahan
Kab.Bireuen secara otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melaksanakan
segala
kegiatan
yang
terkait
dengan
Pengadaan
barang/jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kab.Bireuen; 26.
Bahwa adapun pelaksanaan pelelangan umum khususnya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SD pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kab.Bireuen TA.2012 diketahui Penggugat pada tanggal 21 Mei 2012 oleh
Kelompok Kerja Pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pemerintahan Kab.Bireuen TA.2012 sebagaimana jadwal pada dokumen pengadaan (bukti P.11); 27.
Bahwa adapun seluruh personil oleh Kelompok Kerja Pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintahan Kab.Bireuen TA.2012 yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Bireuen Nomor: 01 Tahun 2012 seharusnya tidak dapat melaksanakan segala kegiatan Pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintahan Kab.Bireuen TA.2012 setelah terbit
dan
diberlakukannya
peraturan
Kepala
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; 28.
Bahwa pada Bab V pasal 19 pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan secara terang dan jelas
dinyatakan… 14
dinyatakan: “Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
barang/jasa
Pemerintah
Nomor:
002/PRT/KA/VH/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan ULP Barang/jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (bukti P.12); 29.
Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012, maka Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 01 Tahun 2012 tanggal 6 Januari 2012 Sekretariat
dan
tentang Penunjukan Personalia Tim Teknis,
Kelompok
Kerja
UPL
Pengadaan
barang/jasa
di
lingkungan Pemerintahan Kab.Bireuen, seharusnya sudah dirubah/diganti dengan Surat Keputusan yang mengacu kepada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; 30.
Bahwa Bupati Kab. Bireuen dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintah seharusnya telah melakukan tindakan pengaturan antara lain menerbitkan surat keputusan yang menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan
Pengadaan
barang/jasa
di
lingkungan
Pemerintahan
Kab.Bireuen, setelah terbitnya peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; 31.
Bahwa Penggugat sebagai direktur CV. Helsinki, melalui surat sanggahan serta sanggahan banding sesuai dengan kewenangan yang ada dalam Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 serta Dokumen Pengadaan Nomor: 05/DOK/POKJA-BJ/ULP/2012 tentang Instruksi kepada peserta pada Pekerjaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SD DAK Kab.Bireuen
TA.2012… 15
TA.2012, telah memohonkan agar segala proses pelelangan pengadaan barang/jasa tersebut dibatalkan atau dilakukan proses ulang dengan alasan adanya rangkaian kesalahan prosedur hukum administrasi, khususnya pada Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 01 Tahun 2012, tanggal 6 Januari 2012; 32.
Bahwa walaupun Penggugat melalui surat sanggahan yang ditujukan kepada pokja dan surat sanggahan banding kepada kuasa pengguna anggaran sebagai Tergugat, telah memohonkan pembatalan serta proses ulang terhadap pelaksanaan pelelangan pengadaan barang/jasa tersebut, namun alasan utama yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan landasan hukum administrasi (Peraturan Kepala LKPP Nomor: 5 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan) namun tetap saja tidak dipahami serta tidak diindahkan oleh pokja dan Tergugat;
33.
Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mengindahkan Peraturan Kepala LKPP Nomor: 5 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, sebagai landasan hukum administrasi bagi segenap unsur pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah, maka Tergugat dapat dinyatakan tidak bekerja secara professional, serta belum dapat memenuhi persyaratan sebagai pejabat pengadaan sebagaimana yang diwajibkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 khususnya Pasal 17 ayat 1a dan 1 b (bukti P.13);
34.
Bahwa
Tergugat
dalam
melaksanakan
pengadaan
barang/jasa
Pemerintah pada lingkungan pemerintahan Kab. Bireuen bahkan dengan sengaja tidak menerapkan asas-asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana amanah yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 28
Tahun… 16
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang mewajibkan (bukti P.14):
35.
-
Asas Kepastian Hukum;
-
Asas Tertibnya Penyelenggaraan Negara;
-
Asas Kepentingan Umum;
-
Asas Keterbukaan;
-
Asas Proporsionalitas;
-
Asas Profesionalitas; dan
-
Asas Akuntanbilitas;
Bahwa
dalam
menjalankan
tugas
dan
wewenang pemerintah
di
lingkungan pemerintah Kab. Bireuen, Tergugat tidak cukup sekedar mendasar kepada asas kemanfaatan atau kebutuhan atau tujuan tertentu, tetapi harus bersesuaian dengan prinsip supremasi hukum, sehingga Tergugat harus pula memperhatikan serta mempertimbangkan asas kepastian hukum yaitu segera menerbitkan peraturan secara formal dan substansional yang mengikuti peraturan Kepala LKPP Nomor: 5 Tahun 2012, tanggal 7 Mei 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; 36.
Bahwa dasar hukum pemberlakuan suatu peraturan pemerintah adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya dan perubahanperubahannya serta ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Aturan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa dalam Ketetapan MPR tersebut ditegaskan “Setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (lex superior derogate legi inferior)”, yang mengandung arti bahwa aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi. Disamping itu, aturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah
substansi… 17
substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi, tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya; 37.
Bahwa dengan karakteristik tersebut diatas, maka perturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan perturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
38.
Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang ikut berperan dalam mengisi pembangunan Negara Indonesia melalui perannya sebagai penyedia barang/jasa pemerintah, maka Penggugat berhak berpartisipasi dalam perlindungan hukum, penegakan hukum termasuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha Negara maupun administrasi serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;
39.
Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 01 Tahun 2012, tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Personalia Tim Teknis, Sekretariat
dan
Kelompok
Kerja
UPL
Pengadaan
barang/jasa
di
lingkungan Pemerintahan Kab.Bireuen, merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor: 5 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sesuai amanah pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;
40. Bahwa… 18
40.
Bahwa atas penetapan pemenang pelelangan oleh pokja Pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintahan Kab.Bireuen TA. 2012 Nomor: 40.18/ pokja-BJ/ULP/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang disampaikan melalui pengumuman pemenang lelang Nomor: 40.18/pokja-BJ/ULP/2012 tanggal 30 Juli 2012, hal ini juga merupakan rangkaian dari Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 01 Tahun 2012 tanggal 6 Januari 2012, sehingga Penggugat sebagai direktur CV. Helsinki merasa kepentingannya telah dirugikan oleh Tergugat atas keputusan tata usaha negara tersebut, sebagai amanah pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
41.
Bahwa tindakan Tergugat tersebut mengandung tindakan melanggar administrasi atau setidak-tidaknya kejanggalan diluar prosedur yang berlaku
yang
akibat
langsungnya
menimbulkan
kerugian
kepada
Penggugat, selaku salah satu calon penyedia barang/jasa, baik sendiri maupun bersama-sama dengan calon penyedia jasa lain yang memiliki itikad baik dalam mengikuti proses lelang pada paket tersebut diatas; 42. bahwa adapun kerugian yang dialami tersebut meliputi hilangnya kesempatan Penggugat sebagai pemenang yang sah dan beban biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat mulai dari dimulainya persiapan Penggugat sebagai calon penyedia barang/jasa hingga berlanjut pada keluarnya
keputusan
pokja
tentang
penetapan
pemenang
lelang
Pengadaan Alat Praktik dan peraga SD TA.2012; 43.
Bahwa
tindakan
Tergugat
secara
nyata
melanggar
prosedur,
sebagaimana disebutkan diatas dan Tergugat patut diduga mengandung unsur-unsur manipulatif atau kolutif dibaliknya;
44. Bahwa… 19
44. Bahwa dengan demikian segala proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kab. Bireuen khususnya penetapan pemenang lelang pengadaan alat praktik dan peraga SD TA. 2012 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Bireuen yang ditetapkan dan diterbitkan oleh pokja sebagaimana yang tertuang pada objek gugatan Penggugat dilakukan dengan cacat hukum oleh karena bertentangan dengan Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 serta dokumen lelang itu sendiri, fakta integritas yang diperbuat/disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana amanah Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 khususnya pada pasal 17 yang menyebutkan : 1. Anggota
Kelompok
Kerja
ULP/pejabat
Pengadaan
memenuhi
persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki
Integritas,
disiplin
dan
tanggung
jawab
dalam
menjadi
tugas
melaksanakan tugas; b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan; c. Memahami
Jenis
pekerjaan
tertentu
yang
ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan; e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan; f. Memiliki sertifikat Keahlian
Pengadaan
Barang/Jasa sesuai
dengan Kompetensi yang dipersyaratkan; dan g. Menandatangani Fakta Integritas; 45.
Bahwa tindakan Tergugat secara nyata juga telah melanggar prosedur, khususnya prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa milik pemerintah
sebagaimana… 20
sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 Perpres No.54 Tahun 2010, yakni sebagai berikut : a. Efesien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas
dan
sasaran
dalam
waktu
yang
ditetapkan
atau
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. b. Efektif,
berarti
Pengadaan
Barang/Jasa
harus
sesuai
dengan
kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memeberikan manfaat yang sebesar-besarnya. c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia Barang/Jasa yang berminat serta masyarakat pada umumnya. d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan
yang
sehat
diantara
sebanyak
mungkin
Penyedia
Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang menggangu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa. f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk
memberi… 21
memberi
keuntungan
kepada
pihak
tertentu,
dengan
tetap
mempertahankan kepentingan nasional. g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait
dengan
Pengadaan
Barang/Jasa
sehingga
dapat
dipertanggungjawabkan. 46. Bahwa Penggugat sebagai salah satu peserta Pelelangan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat praktik dan peraga SD TA.2012 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Bireuen, telah melakukan segala upaya administrasi yang tersedia, sebagaimana Pasal 48 Undang – Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004; 47. Bahwa dengan demikian segala proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kab. Bireuen khususnya penetapan pemenang lelang pengadaan alat praktik dan peraga SD TA. 2012 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Bireuen yang ditetapkan dan diterbitkan oleh pokja dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam objek gugatan Penggugat dilakukan dengan cacat hukum oleh karena bertentangan dengan Prepres Nomor: 54 Tahun 2010 serta peraturan Kepala LKPP Nomor: 5 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; 48. Bahwa sebagaimana amanah Pepres Nomor: 54 Tahun 2010 Pasal 94 ayat 1 dan ayat 2, maka Penggugat menempuh gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mempunyai
kewenangan
berdasarkan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004; 49. Bahwa adapun alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah sebagaimana Surat
Edaran… 22
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, dimana pada Angka IV Upaya Adminstratif (Pasal
48 Beserta Penjelasannya) pada nomor “2.a”
dijelaskan bahwa : “Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan TUN yang telah diputus dalam tingkat banding administratif, diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi TUN dalam tingkat pertama yang berwenang”. D. Tentang Skorsing Bahwa untuk menghindari kerugian yang akan dialami CV. Helsinki sebagai Penggugat akibat penerbitan keputusan objek sengketa, maka berhubungan dengan perintah kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan pengadaan alat praktik dan peraga SD APBK (DAK) TA. 2012 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Bireuen; F. Dalam Pokok Perkara 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat yaitu tentang jawaban sanggahan banding Nomor: 420/586/2012, tanggal 23 Agustus 2012 dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Bireuen;
3.
Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara; Menimbang,
bahwa
terhadap
gugatan
Penggugat
tersebut,
TUAN
NURKHALIS, S.E, selaku Direktur CV.TUNAS AGUNG, diwakili oleh SARONO,S.H, telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara
aquo… 23
aquo,
dan
berdasarkan
Penetapan
Ketua
Majelis
03/G/PEN/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 21 November
Hakim
Nomor:
2012 tentang Penetapan
Intervensi, ditetapkan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Nopember 2012 sebagai berikut: Dalam Eksepsi: 1.
Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat akui kebenarannya;
2.
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil sebagai sebuah gugatan, dimana pada identitas dari Penggugat dinyatakan dalam gugatan diajukan oleh Ilyas Abdullah selaku direktur CV. Helsinki, akan tetapi diakhir gugatan tersebut ditandatangani oleh Esron Sinaga, SH, sehingga terkesan yang menandatangani dan mengajukan gugatan ini adalah orang yang tidak berhak, sehingga kalau benar gugatan tersebut diajukan oleh kuasa dari penggugat maka akan terlihat dalam gugatan tersebut tertulis adanya pemberian kuasa dari Ilyas Abdullah selaku direktur CV. Helsinki kepada Esron Sinaga, SH. Maka terhadap gugatan ini bisa digolongkan pada gugatan yang mengandung cacat formil;
3.
Bahwa gugatan penggugat adalah error in persona dimana dengan tidak digugatnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah Kab. Bireuen maka didalam gugatan ini terjadi kekurangan subyek yang seharusnya digugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) N.O., sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat
adalah… 24
adalah telah keliru dikarenakan kurangnya pihak dalam gugatan (plurium litis consortium); 4.
Bahwa gugatan Penggugat adalah keliru dan bisa digolongkan dalam cacat formil tentang obyek dari gugatannya jika yang menjadi obyek dari gugatan Penggugat dalam surat gugatannya adalah sanggahan banding Nomor 420/586/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kab. Bireuen. Karena jawaban sanggahan banding adalah bukan keputusan tata usaha negara, hal ini sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, sehingga jelas bahwa yang
menimbulkan
akibat
hukum
adalah
penetapannya
bukan
pengumumannya; 5.
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan: “PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan: a. Tidak ada sanggahan dari peserta; b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. Masa sanggah dan/atau massa sanggah banding berakhir.” Maka bagi Penggugat yang telah mengajukan sanggahan banding dan ditolak karena bukti tidak benar, maka seharusnya menjadi objek dari gugatan adalah
SPPBJ… 25
SPPBJ, karena SPPBJ merupakan surat keputusan yang diterbitkan oleh PPK yang ditujukan kepada pemenang lelang dan sudah bersifat konkret, individual dan final, sehingga objek dari gugatan penggugat adalah keliru dan cacat formil dan sudah seharusnya majelis hakim menolaknnya; 6.
Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
Dalam Pokok Perkara 1.
Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi diatas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini;
2.
Tergugat
menolak
dengan
tegas
seluruh
dalil-dalil
gugatan
yang
dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat akui kebenarannya; 3.
Bahwa
pelelangan
pekerjaan
pengadaan
barang/jasa
berupa
paket
pengadaan alat praktik dan peraga SD sesuai dokumen pengadaan Nomor: 05/DOK/POKJA-BJ/ULP/2012, telah dilaksanakan oleh ULP Kab. Bireuen secara patut dan sah sesuai dengan mekanisme proses yang diatur dalam ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dan
hukum
yang
berlaku
sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya terdapat kebohongan dan cenderung mengada-ada, ini terlihat pada surat gugatan dari Penggugat yang menyatakan Penggugat melihat beberapa kesalahan dari CV. Tunas Agung selaku pemenang lelang oleh kelompok kerja pengadaan barang dan jasa lainnya unit layanan pengadaan di Lingkungan pemerintah kab. Bireuen, padahal Tergugat dan ULP pemerintah kab. Bireuen telah memberi penjelasan yang cukup sebagai jawaban terhadap
sanggahan… 26
sanggahan yang disampaikan oleh Penggugat, maka patutlah Penggugat dalam hal ini dapat dinilai memberikan keterangan yang tidak benar kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini; 4.
Bahwa
benar
ULP
pemerintah
Kab.
Bireuen
telah
mengeluarkan
pengumuman pemenang lelang Nomor: 41.18/POKJA-BJ/ULP/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang menetapkan CV. Tunas Agung sebagai pemenang lelang, sehingga menyebabkan Penggugat selaku direktur CV. Helsinki merasa keberatan dengan diumumkan pemenang lelang tersebut yang dimenangkan oleh CV. Tunas Agung; 5.
Bahwa akibat pengumuman lelang tersebut yang dimenangkan oleh CV. Tunas Agung, maka Penggugat selaku direktur CV. Helsinki mengajukan sanggahan dengan empat poin alasan keberatan dimana proses pengadaan dalam pelelangan pengadaan alat praktik peraga SD telah dilaksanakan dengan penyalahgunaan wewenang adalah tidak berdasar sama sekali, perlu Penggugat ketahui bahwa Peraturan Kepala LKPP Nomor: 5 Tahun 2012 yang
merupakan
002/PRT/KA/VII/2009
perubahan tentang
atas
Pedoman
Peraturan Pembentukan
LKPP Unit
Nomor: Layanan
Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah, menjabarkan perubahan yang bersifat kebijakan umum dan pengasan atas ruang lingkup, tugas dan kewenangan ULP, Pokja, Sektretariat ULP dan hubungan kerja dengan SKPD/SKPK. Proses pelelangan yang dilakukan Pokja ULP dilingkungan Pemerintah Kab. Bireuen telah menyesuaikan dengan peraturan yang dimaksud. Dan terhadap keabsahan personil ULP tidak ada relevansinya dengan perubahan tersebut; 6.
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah… 27
Pemerintah Nomor: 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah tidak berlaku lagi sejak
terbitnya
Peraturan
Kepala
Lembaga
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan adalah tidak beralasan sama sekali, ini dikarenakan Peraturan Kepala LKPP Nomor: 5 Tahun 2012 yang merupakan perubahan atas Peraturan LKPP Nomor: 002/PRT/KA/VII/2009
tentang
Pedoman
Pembentukan
Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah menjabarkan
Unit
Layanan
perubahan yang
bersifat kebijakan umum dan pengawasan atas ruang lingkup, tugas dan kewenangan ULP sehingga proses pelelangan terhadap paket pekerjaan pengadaan alat praktik dan peraga SD telah menyesuaikan dengan peraturan dimaksud; 7.
Bahwa perlu juga kami jelaskan kepada Penggugat, pembentukan pokja ULP Kab. Bireuen telah memenuhi Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Perturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 dimana anggota masing-masing Pokja ULP berjumlah gasal, dan seluruh anggota Pokja ULP memiliki sertipikat ahli pengadaan;
8.
Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat yang mengatakan Pokja/ULP telah melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 khususnya pada Pasal 80 adalah sangat tidak benar dan cenderung mengada-ada yang menyatakan Pokja/ULP tidak mengumumkan hasil pemilihan barang/jasa melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi, karena pengumuman hasil pemilihan barang dan jasa telah dilakukan sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang dilakukan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi;
9.
Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannyan yang menyatakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
28
Nomor... ………… …
Nomor 5 Tahun 2012 tidak bekerja secara professional dan tidak menerapkan asas-asas umum pemerintahan Negara yang bersih, amanah dan tidak menganut asas keterbukaan, proporsionalitas, professional dan akuntabilitas, karena dalam pelaksanaan pengadaan barang, Tergugat telah menjalankannya sesuai dengan tahap-tahapnya dan Tergugat juga telah mengumumkan pelelangan paket tersebut sesuai dengan aturan perundangundangan yang dilakukan secara terbuka dan bersaing serta yang memasukkan penawaran dalam pelelangan tersebut tiap perusahaan diberikan kesempatan yang sama; Maka berdasarkan uraian dan alasan yang dikemukakan diatas, mohon majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut: Dalam eksepsi: 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Dalam skorsing: - Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan pengadaan alat praktik dan peraga SD APBK (DAK) TA. 2012 pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bireuen; Dalam pokok perkara: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan dapat diteruskan pelaksanaan pengadaan alat praktik dan peraga SD APBK (DAK) TA. 2012 pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bireuen;
3. Menghukum… 29
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Nopember 2012 sebagai berikut: Tentang Eksepsi: A. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) -
Bahwa Tergugat II intervensi (CV. Tunas Agung) menolak seluruh dalildalil yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan yang lalu kecuali apabila ada hal-hal yang diakuinya secara tegas;
-
Bahwa untuk dinyatakan gugatan tersebut kabur (obscuur libel) apabila petitum gugatan tidak didukung dengan posita gugatan dan atau antara posita dengan petitumnya saling bertolak belakang (Paradoks);
-
Bahwa didalam petitum gugatan penggugat pada angka 2 (dua) disebut sebagai berikut: Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat: tentang jawaban sanggahan banding Nomor 420/586/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dari KPA Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Bireuen;
-
Bahwa akan tetapi dalam uraiannya/posita dari gugatan yang diajukan penggugat tidak satu dalilpun yang dimohonkan oleh penggugat agar surat keputusan yang dimaksud sebagai objek gugatan penggugat dimohonkan untuk dibatalkan;
Dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim yth. untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya dan atau dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Dalam Pokok Perkara: 30
Bahwa…
-
Bahwa segala sesuatu yang Tergugat II Intervensi kemukakan tersebut diatas seyogianya dapat dimasukkan dalam jawaban pokok perkara dibawah ini, untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
-
Bahwa benar Tergugat II Intervensi (CV. Tunas Agung) secara hukum adalah sah sebagai pemenang lelang sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa lainnya di lingkungan pemerintah Kab. Bireuan TA. 2012 Nomor: 40.18/Pokja-BJ/ULP/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang disampaikan melalui pengumuman pemenang lelang Nomor: 41.18/Pokja-BJ/ULP/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang pekerjaan pengadaan
alat
praktik
dan
alat
peraga
sekolah
(DAK)
Nilai
HPS
Rp.2.904.408.000,- (dua milyar sembilan ratus empat juta empat ratus delapan ribu rupiah); -
Bahwa benar kemenangan lelang yang jatuh kepada Tergugat II Intervensi secara hukum cukup beralasan, yang pertama dimana untuk tawaran harga yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dalam pelelangan tersebut adalah tawaran harga yang termurah/terendah dari perusahaan-perusahaan yang lainnya yakni sebesar Rp.2.669.044.000,- sementara penggugat CV. Helsinki dengan tawaran sebesar Rp.2.896.157.000,- jadi dengan memenangkan Tergugat II Intervensi (CV. Tunas Agung), negara dapat menghemat dana anggaran
pembangunan
negara/tidak
terjadi
pemborosan
sebesar
Rp.227.113.000,- dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo lebih kental nuansa sentimentnya saja dan terkesan tidak legowo serta terkesan menghambat pembangunan, untuk itu dalil-dalil gugatan
yang
diajukan
Penggugat
seluruhnya
patut
ditolak
dan
dikesampingkan;
Didukung… 31
Didukung dengan surat dari Pokja tanggal 8 Agustus 2012, Nomor: 43/PokjaBJ/2012 yang diajukan kepada Penggugat (CV. Helsinki); -
Bahwa untuk alasan yang selanjutnya dimana Tergugat II Intervensi (CV. Tunas
Agung)
sebagai
pemenang
dalam
pelelangan
tersebut
diatas
disebabkan kelengkapan perusahaan dan kelengkapan persyaratan yang telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi dalam mengikuti pelelangan tersebut dengan demikian apa yang ditempuh selama ini dalam memenangkan tender proyek pengerjaan tersebut diatas sudah procedural dan tidak bertentangan dengan hukum lagi dengan : -
Undang-Undang Dasar 1945;
-
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
-
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
-
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
-
Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012.
Dengan demikian dasar-dasar hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat (CV. Helsinki) secara hukum tidak tepat diterapkan dalam kasus ini, untuk itu dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) patut ditolak dan dikesampingkan; -
Bahwa
kemudian
alasan
selanjutnya
Tergugat
II
Intervensi
sebagai
pemenang lelang ialah evaluasi teknis yang lengkap dari perusahaan milik Tergugat II Intervensi (CV. Tunas Agung) dimana semua data-data pendukungnya serta
bukti-bukti akan Tergugat II Intervensi kemukakan/
ajukan dalam sidang pembuktian nantinya; -
Bahwa hanya suatu alibi Penggugat saja agar dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan dimana dinyatakan tahapan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar prosedur, untuk ini Tergugat II Intervensi juga
dalam… 32
dalam kasus ini akan mendukung tindakan Tergugat yang telah melaksanakan tender pelelangan pengadaan alat praktik dan peraga SD di Kab. Bireuen, dengan demikian secara juridis Perpres Nomor 54 tahun 2010 tidak tepat diterapkan dalam kasus ini sebab pelaksanaan pelelangan tersebut diatas sudah
sesuai
dengan
prosedur,
dengan
demikian
dalil-dalil
gugatan
Penggugat pada halaman (12) patut ditolak dan dikesampingkan; -
Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan hasil pelelangan pengadaan alatalat praktik dan peraga SD TA. 2012 pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Bireuen secara hukum patut ditolak, sebab itu sama saja menghambat pembangunan dalam rangka mencerdaskan anakanak bangsa, tindakan ini adalah tindakan tidak terpuji, untuk itu haruslah dikesampingkan demi pembangunan anak-anak bangsa Indonesia dan masa depannya; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mulia, untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi : Dalam Eksepsi: - Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya; Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat tertulis yang telah
dimateraikan… 33
dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan bandingannya dan diberi tanda P-1 s/d P-22 sebagai berikut: 1.
Foto copy Surat Izin Tanda Usaha (SITU) seuai dengan aslinya .. (bukti P -1);
2.
Foto copy Sertifikat Registrasi Perusahaan No.10113-1448 tanggal 5 April 2011 sesuai dengan aslinya ………………………………………………….(bukti P - 2);
3.
Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.564/01-12/PM/VI/2010 tanggal 5 April 2011 sesuai dengan aslinya ……………………..………(bukti P-3);
4.
Foto copy Tanda Daftar Perusahaan tanggal 12 Maret 2009 sesuai dengan aslinya …...............................................................................(bukti P - 4);
5.
Foto copy Anggota ARDIN INDONESIA tanggal 1 April 2011 sesuai dengan aslinya ……………………………………………………………………….…….(bukti P – 5);
6.
Foto copy Kartu Tanda Anggota Biasa KADIN No.Anggota 10113-000225 tanggal 4 April 2011 sesuai dengan aslinya …………………..………..(bukti P- 6);
7.
Foto copy Akta Pendirian Perusahaan Nomor 160 tanggal 23 Pebruari 2009 sesuai dengan aslinya …………………………………………………..……….(bukti P-7);
8.
Foto copy Akta Pemasukan dan Pengeluaran serta Perubahan Anggaran Dasar
CV.
Helsinki
No.
49
tanggal
23
Mei
2012
sesuai
dengan
aslinya………………………………………………………………………………...(bukti P – 8); 9.
Foto copy Pengukuhan Kena Pajak No.Pem-0064/WPJ-25/KP0403/2012 tanggal 30 Juni 2012, sesuai dengan aslinya………………….…...…….(bukti P-9);
10. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-02243/WPJ.25/KP.0403/2009 tanggal 5 Maret 2009, sesuai dengan aslinya ……………..…………(bukti P-10); 11. Foto copy Garansi Bank No.003/JB/SG/BRN.04/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012, sesuai dengan aslinya …………………………………………………(bukti P-11); 12. Foto copy Dokumen Pengadaan Nomor: 05/Dok/Pokja-BJ/ULP/2012, tanggal 14 Agustus 2012, sesuai dengan foto copynya .………………………(bukti P-12);
13. Foto copy… 34
13. Foto copy Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran, sesuai dengan foto copynya…………………………………………………………………….....…….(Bukti P- 13); 14. Foto copy Pengumuman
Pemenang Pelelangan Nomor: 41.18/POKJA-
BJ/ULP/2012 tanggal 27 Juli 2012, sesuai dengan foto copynya…(bukti P-14); 15. Foto copy Sanggahan Banding Nomor:12/HSK/VII/2012, sesuai dengan foto copynya
…………………………………………………………………..……….(bukti P-15);
16. Foto copy Surat Sanggahan Banding Nomor: 420/586/2012 tanggal 23 Agustus 2012, sesuai dengan aslinya ………………………….……..…(bukti P-16); 17.
Foto copy SK Bupati Bireuen No.01 Tahun 2012 tanggal 6 Januari 2012, sesuai dengan foto copynya ………..……………………………….…..….(bukti P-17);
18. Foto copy Peraturan KIKP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, sesuai dengan foto copynya ……………………………………………………………………..…………………….(bukti P-18); 19. Foto copy Pengumuman Pelelangan Umum, sesuai dengan foto copynya ………………………………………………………………………..………………….(bukti P-19); 20. Foto copy Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Bab II, sesuai dengan foto copynya ……………………………………………………………………………..(bukti P-20); 21. Foto copy Sanggahan dari CV.Helsiki No.11/HSK/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012, sesuai dengan aslinya ...................................................(bukti P-21); 22. Foto copy Jawaban Sanggahan dari ULP Pokja Pengadaan barang/jasa No.43/POKJA-BJ/2012 tanggal 8 Agustus 2012, sesuai dengan aslinya ..............................................................................................(bukti P-22);
Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1.SAID AZHARI… 35
1. SAID AZHARI; - Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi namun tidak ada hubungan famili baik sedarah maupun semenda; - Saksi mengetahui ada masalah
pelelangan Paket Pengadaan barang
dan jasa T.A.2012 di Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab.Bireuen ; - Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sanggahan banding terkait dengan pelaksanaan Pelelangan Paket Pengadaan
barang
dan
jasa
pada
Kantor
Dinas
Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab.Bireuen; - Hak untuk mengajukan sanggahan banding sudah dilaksanakan oleh Penggugat; - Saksi tidak ikut sebagai peserta tender tersebut; - Pelaksanaan tender ini tidak memenuhi prosedur pelelengan, karena dasar pelaksanaannya Surat Keputusan Bupati Bireuen No. 01 Tahun 2012, yang dipergunakan oleh Pokja Kab.Bireuen tidak mengikat atau tidak berkuatan, karena pada saat tersebut Bupati sudah demissioner (masa menunggu pergantian Bupati lama kepada Bupati baru pemenang Pilkada yang belum dilantik/masa peralihan), maka Surat Keutusan Bupati barulah seharusnya dipakai oleh Pokja dalam pelelangan tersebut; - Merek Barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan brosur yang ada dalam dokumen penawaran;
-
36
Dalam …
- Dalam dokumen penawaran CV.Tunas Agung didukung oleh PT. Duta Nusantara, tetapi surat dukungan ditandatangani oleh direktur PT. Prima Nusantara; - Dalam dokumen
penawaran
CV.Tunas Agung tidak
mendapat
dukungan dari PT. Prima Duta Nusantara; - Tindakan Pokja yang tidak transparan dan pilih kasih sudah dilaporkan kepada Bupati dan Bupati telah memfasilitasi pertemuan di ruangan Pak Bupati yang dihadiri oleh Bupati, saksi dan Iskandar sebagai Ketua Pokja; - Bupati sudah mengingatkan supaya Pokja transparan dan pelelangan dilaksanakan sesuai prosedur pelelangan dan disarankan sebaiknya Pokja membuka dokumen pelelangan tersebut; - Bahwa Pokja menolak membuka dokumen dengan alasan dokumen lelang tersebut adalah rahasia negara; - Saksi tidak melihat dokumen-dokumen penawaran yang ada pada Pokja, tetapi hanya mendengar keterangan dari Penggugat; 2.
NURDIN ABDUL RAHMAN - Saksi mengetahui mengenai obyek perkara dalam persidangan ini, yaitu paket pelelangan pada Dinas Pendidikan Kab. Bireuen; - Bahwa pada saat proses tender tersebut saksi masih menjabat Bupati Bireuen, masa akhir Jabatan menunggu pelantikan Bupati baru; - Saksi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 01 Tahun 2012 tentang tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Personalia Tim Teknis, Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab.Bireuen; - Saksi sebagai pejabat Pengguna Anggaran;
37
Surat…
- Surat Keputusan Bupati Nomor: 01 tahun 2012 tanggal 2012
dipergunakan
sebagai
dasar
dalam
6 Januari
pelaksanaan
proses
pelelangan di Kab.Bireun oleh Pokja; - Bahwa SK Bupati tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.002/P RT/KA/VH/2009; - SK Nomor: 01 Tahun 1212 tidak berlaku lagi, karena pada saat proses lelang saksi masih menjabat sebagai Bupati Bireuen tetapi sudah demissioner (hanya menunggu pelantikan/proses pergantian kepada Bupati baru); - Saksi tidak pernah menerima laporan dari Pokja tentang pelaksanaan paket pelelangan tersebut; - Saksi tidak melihat dokumen lelang, tetapi menerima laporan dari saksi ke-1 (SAID AZHARI) tentang penyimpangan proses lelang; - Seharusnya Pokja membuat laporan kegiatannya kepada saksi selaku Bupati ketika itu, karena saksi adalah sebagai Pengguna Anggaran; Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat tertulis yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T-1 s/d T-7, sesuai dengan aslinya kecuali T-8,T-9 dicocokkan dengan foto copynya sebagai berikut: 1.
Foto copy SK Bupati Bireuen No.51 Tahun 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)………………………………………………….……(bukti T-1);
2.
Foto copy Jawaban Sanggahan Banding No. 420/586/2012…………(bukti T-2);
3.
Foto copy Penetapan Pengumuman Pelelangan Umum No. BA.40.18/POKJABJ//2012 dan No.41.18/POKJA-BJ/2012…………………………..………(bukti T-3);
38
4. Foto copy… copy…
4.
Foto copy Banding No. 420/586/2012 tertanggal 5 September 2012 perihal Penunjukan Penyedia Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SD (DAK)………………………………….……………….(bukti T-4);
5.
Foto
copy
Berita
acara
evaluasi
teknis
Nomor:
36.1/Pokja-BJ/ULP/
2012……………………..…………………………………………..…..…….….……(bukti T-5); 6.
Foto copy Pengiriman SPP/SPM dan pembayaran uang muka kerja = 20% dari nilai kontrak………………………………………………..……….………….(bukti T-6);
7.
Foto copy pengiriman SPP/SPM dan pembayaran lunas atas pekerjaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SD pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab.Bireuen DAK Tahun 2012…………………(bukti T- 7);
8.
Foto copy surat jawaban klarifikasi, dari print out website tanggal 17-1-2013 ………………………………..……………………………………………………………(bukti T-8);
9.
Foto copy
Sertifikat Merek dari print out website tanggal 17-1-2013
…………………………………………………………………………………………..…(bukti T-9); Menimbang,
bahwa
selain
mengajukan
alat
bukti
surat,
Tergugat
mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama ISKANDAR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -
Saksi mengetahui bahwa obyek perkara ini adalah menyangkut dengan Paket Pengadaan barang dan jasa T.A.2012 di Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab.Bireuen;
-
Saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan Sanggahan banding terkait dengan pelaksanaan Pelelangan Paket Pengadaan barang dan jasa pada Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab.Bireuen dan sudah dijawab oleh Tergugat;
39
Hak…
-
Hak sanggahan banding sudah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan sudah diberikan Jawaban Sanggahan banding oleh Tergugat;
-
Proses pelelangan telah melalui tahapan sebagai berikut: - Pengumuman ; - Pendaftaran peserta lelang; - Penjelasan Panitia kepada peserta lelang; - Pemasukan Dokumen/Penawaran; - Evaluasi Administrasi dan Tekhnis; - Klarifikasi dokumen; - Usulan Calon Pemenang Lelang; - Penetapan Pemenang Lelang; - Pengumuman Pemenang lelang;
-
Peserta lelang yang memenuhi syarat Evaluasi Tekhnis dan kwalifikasi hanya 1 Perusahaan yaitu CV.Tunas Agung;
-
Saksi pernah dipanggil oleh saksi ke-2 dari Penggugat (mantan Bupati), dihadiri beberapa orang termasuk Sdr.Said Azhari (Saksi ke-1 dari Pengugat), dan ketika itu saksi menolak membicarakan tentang pelelangan karena dokumen lelang adalah rahasia negara;
-
CV.Helsinki (Penggugat) hanya mengikuti hingga tahap Evaluasi Tekhnis;
-
Bahwa barang yang disediakan rekanan harus sesuai spek dan peraturan, dan hal tersebut sudah dipenuhi oleh CV.Tunas Agung;
Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotcopy surat-surat tertulis yang
telah… 40
telah dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti T II Int – 1 dan bukti T II Int – 2 sebagai berikut: 1.
Foto copy Surat Pesanan (SP) Nomor : 2168/2012 tertanggal 14 September 2012 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SD (DAK), sesuai dengan aslinya ……………..…………………..………………(bukti T II Int- 1);
2.
Foto copy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pengadaan barang Nomor: 2148/2012 tanggal 13 September 2012 tentang
Pengadaan Alat
Praktik dan Peraga SD (DAK) dengan lokasi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab.Bireuen TA. 2012, sesuai dengan aslinya …………………………………………………………….…………………….(bukti T-II Int-2); Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi; Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 dan selanjutnya pada pihak mohon putusan; Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dimuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan pada bagian duduk perkara tersebut diatas; Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 03/G/2012/PT.TUNMDN, tanggal 21 November 2012, CV.Tunas Agung telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi; Dalam Eksepsi; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa… 41
1. Bahwa surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena diajukan oleh Ilyas Abdullah selaku Direktur CV. Helsinki, akan tetapi ditandatangani
oleh
Esron
Sinaga,
S.H,
tanpa
disebutkan
adanya
pemberian kuasa dari Penggugat kepada Esron Sinaga, S.H; 2. Bahwa gugatan error in persona, karena tidak menggugat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Bireuen; 3. Bahwa gugatan Penggugat salah obyek, karena Surat Jawaban Sanggahan Banding Nomor 420/586/2012, tertanggal 23 Agustus 2012 dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Bireuen tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana ditur Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010, seharusnya yang menjadi obyek gugatan adalah SPPBJ yang diterbitkan oleh PPK; Menimbang, bahwa
Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengajukan
eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur, karena tuntutan Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa tidak didukung oleh uraian dalam posita; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam pengertian eksepsi lainlain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,
sehingga
diputus
bersama
dengan
pokok
perkara
sebagaimana
dipertimbangkan berikut ini; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena diajukan oleh Ilyas Abdullah selaku
42
Direktur…
Direktur CV. Helsinki, akan tetapi surat gugatan ditandatangani oleh Esron Sinaga,S.H, tanpa disebutkan adanya pemberian kuasa dari Ilyas Abdullah selaku Direktur CV. Helsinki kepada Esron Sinaga, S.H dipertimbangkan berikut ini; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki melalui pemeriksaan persiapan tanggal 14 November 2012, ternyata pada hari sidang pertama terbuka untuk umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Kuasa Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya dengan menambahkan kalimat “ selanjutnya memberi kuasa kepada Esron Sinaga,S.H,
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
tgl.
12
November
2012
No.
VI/BBH/G.TUN/XI/2012”, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan error in persona, karena tidak menggugat Unit Layan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Bireuen dipertimbangkan berikut ini; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, jika ada suatu keharusan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara terlebih dahulu melalui upaya banding administratif, maka obyek gugatan yang harus digugat adalah berupa keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat banding adminitartif yang bersangkutan; Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Jawaban Sanggahan Banding, tanggal 23 Agustus 2012 (vide bukti P.16) dihubungkan dengan Surat Sanggahan Banding dari Penggugat tertanggal
14 Agustus 2012 (vide bukti P.15), yang
diakui pula oleh Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa pejabat yang mengeluarkan surat keputusan pada tahap banding administratif adalah Tergugat, sehingga dengan demikian sudah cukup bila yang digugat dalam perkara aquo
hanyalah… 43
hanyalah Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah obyek, karena Surat Jawaban Sanggahan Banding Nomor 420/586/2012, tertanggal 23 Agustus 2012 dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Bireun tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana ditur Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010, seharusnya yang menjadi obyek gugatan adalah SPPBJ yang diterbitkan oleh PPK dipertimbangkan berikut ini; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Surat Jawaban Sanggahan Banding Nomor 420/586/2012, tertanggal 23 Agustus 2012 dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Bireuen (vide bukti P.16), merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa, yaitu berupa jawaban sanggahan banding yang ditujukan terhadap Penggugat,
yang mengukuhkan legalitas Surat Penetapan Pemenang
Lelang atas nama CV. Tunas Agung, sehingga telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 atau Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang harus dijadikan obyek sengketa dalam perkara aquo bukan SPPBJ yang diterbitkan oleh PPK, tetapi Surat Jawaban Sanggahan Banding Nomor 420/586/2012, tertanggal
23 Agustus… 44
23 Agustus 2012 dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Bireuen (vide bukti P.16),; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur, karena tuntutan Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa tidak didukung oleh uraian dalam posita dipertimbangkan berikut ini; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama surat gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, uraian pada bagian tuntutan Penggugat yang meminta supaya pengadilan menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa telah didasarkan pada uraian pada bagian posita yang sudah cukup jelas, yaitu yang pada pokoknya menjelaskan, “bahwa Tergugat tidak berwenang dan telah
melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, karena personil Pokja yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 01 Tahun 2012 tidak mengacu pada Peraturan Kepala LKPP nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan, tetapi berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 002/PRT/KA/VH/2009”. Bahwa selain itu dalam uraian posita gugatan Penggugat juga diuraikan, bahwa “ dokumen
penawaran dari CV. Tunas Agung mengandung beberapa kesalahan, yaitu : a. merek barang yang diajukan oleh CV. Tunas Agung tidak sesuai dengan brosur; b. surat dukungan yang diajukan oleh CV.Tunas Agung adalah PT.Duta Nusantara, tetapi surat dukungan ditandatangani oleh direktur PT.Prima Nusantara; c. surat dukungan dari PT.Duta Nusantara bukan diberikan kepada CV.Tunas Agung, tetapi kepada perusahaan lain;
d. CV.Tunas Agung … 45
d. CV.Tunas Agung memakai Petunjuk Teknis Tahun 2011 dalam dokumen penawarannya, seharusnya memakai Petunjuk Teknis Tahun 2012”; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, uraian pada bagian posita tersebut diatas dinilai telah cukup mendukung uraian pada bagian petitum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, semua eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dinyatakan ditolak, sehingga pertimbangan dilanjutkan pada bagian pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut ini; Dalam Pokok Perkara; Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut: 1. Penggugat adalah salah satu peserta lelang pengadaan alat praktik dan peraga SD dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.2.904.408.000,00 ( dua milyar sembilan ratus empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Bireun 2. Pada tanggal 1 Juni 2012 Penggugat mengajukan permohonan/pendaftaran kepada panitia lelang, dengan menyerahkan fotocopy Surat Izin Tanda Usaha (SITU), Surat Sub.Bidang Usaha ( SBU ), Akta pendirian perusahaan, NPWP dan surat-surat lainnya; 3. Pada saat pendaftaran tersebut, Penggugat menerima dokumen pengadaan; 4. Pada tanggal 5 Juni 2012 Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa lainnya Unit Layanan Pengadaan dilingkungan pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 membuka dokumen penawaran dari 11 (sebelas) perusahaan penyedia barang/jasa yang mengajukan penawaran, yang salah
satunya… 46
satunya adalah perusahaan Penggugat, dengan dsisaksikan oleh 2 (dua) orang; 5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2012, CV. Tunas Agung ditetapkan sebagai pemenang lelang Nomor: 40.18/POKJA-BJ/ULP/2012, tanggal 27 Juli 2012; 6. Bahwa Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan dilingkungan
pemerintahaan
Kabupaten
Bireuen
tidak
mempunyai
kewenangan dan telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, karena personil Pokja yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 01 Tahun 2012 tidak mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor: 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan, tetapi berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 002/PRT/KA/VH/2009; 7. Bahwa Pokja/ULP tidak mengumumkan hasil pemilihan barang/ jasa melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi, sehingga melanggar Pasal 80 Perpres Nomor 54 Tahun 2010; 8. Bahwa dokumen penawaran dari CV. Tunas Agung mengandung beberapa kesalahan, yaitu : e. merek barang yang diajukan oleh CV. Tunas Agung tidak sesuai dengan brosur; f. surat dukungan yang diajukan oleh CV. Tunas Agung adalah PT. Duta Nusantara, tetapi surat dukungan ditandatangani oleh direktur PT. Duta Prima Nusantara; g. surat dukungan dari PT. Duta Nusantara bukan diberikan kepada CV.Tunas Agung, tetapi kepada perusahaan lain;
h.dokumen… 47
h. dokumen penawaran CV.Tunas Agung memakai Petunjuk Teknis Tahun 2011, seharusnya memakai Petunjuk Teknis Tahun 2012; 9. Pada tanggal 3 Agustus 2012 Penggugat mengajukan sanggahan kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan dilingkungan pemerintahaan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2012; 10. Pada tanggal 8 Agustus 2012 Pokja/ULP dilingkungan pemerintahan Kabupaten
Bireuen
Tahun
Anggaran
2012
menegirimkan
jawaban
sanggahan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pelelangan tersebut telah sesuai dengan peraturan dan keabsahan personil ULP tidak ada relevansinya dengan perubahan tersebut (Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012, tanggal 7 Mei 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan-ULP ); 11. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan sanggahan banding kepada Tergugat; 12. Pada tanggal 23 Agustus 2012, Tergugat mengirimkan Surat Jawaban Sanggahan Banding kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sanggahan banding dari Penggugat dinyatakan tidak benar; 13. Penggugat
tidak
menerima
keputusan
Tergugat
tersebut,
sehingga
mengajukan gugatan ke PT.TUN Medan; 14. Bahwa dengan demikian Tergugat dinilai melanggar Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 serta Asas-asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur Undang-UNdang Nomor 28 Tahun 1999 ; Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:
1.Bahwa… 48
1. Bahwa pelelangan pengadaan alat praktik dan peraga SD sesuai dengan dokumen
pengadaan
Nomor:
05/DOK/POKJA-BJ/ULP/2012
telah
dilaksanakan oleh ULP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Negara; 2. Bahwa Peraturan
Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 merupakan
perubahan Peraturan Kepala LKPP Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah menjabarkan perubahan yang bersifat kebijakan umum
dan
penegasan atas ruang lingkup, tugas dan kewenangan ULP, Pokja Sekretariat ULP dan hubungan kerja pelelangan
oleh
Pokja ULP
dengan SKPD/SKPK. Proses
dilingkungan
Kabupaten
Bireuen telah
menyesuaikan dengan peraturan dimaksud dan keabsahan personil ULP tidak ada relevansinya dengan perubahan aturan tersebut; 3. Bahwa pembentukan Pokja ULP Kabupaten Bireuen telah memenuhi Pasal 17 ayat (1), (2), (3) Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012, yaitu anggota masing-masing Pokja ULP berjumlah gasal, yang telah memiliki sertifikasi; 4. Bahwa Pokja/ULP telah melakukan pengumuman hasil pemilihan barang dan jasa melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2012, sehingga tidak melanggar Pasal 80 Perpres Nomor 54 Tahun 2012; Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut : 1. Bahwa proses pelelangan pengadaan alat praktik dan alat peraga SD tahun anggaran 2012 di Kabupaten Bireuen telah sesuai dengan UUD 1945, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 54
49
Tahun…
Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012; 2. Bahwa benar Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan alat praktik dan alat peraga SD tahun anggaran 2012 di Kabupaten Bireuen, karena tawaran dari Tergugat II Intervensi merupakan tawaran terendah dari perusahan-perusahan lainnya; 3. Bahwa ditetapkannya Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang adalah atas dasar kelengkapan data-data perusahan, data pendukung dan persyaratan lainnya; 4. Alasan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa
merupakan
tindakan
yang
tidak
terpuji,
karena
dapat
menghambat pembangunan dalam rangka untuk mencerdaskan anak bangsa; Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah
mengajukan dupliknya
masing-masing; Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -
bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang pengadaan alat praktik
dan
peraga
SD
dengan
Harga
Perkiraan
Sendiri
(HPS)
Rp.2.904.408.000,00 ( dua milyar sembilan ratus empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen; -
Pada tanggal 5 Juni 2012 Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa lainnya Unit Layanan Pengadaan dilingkungan pemerintah Kabupaten
Bireuen… 50
Bireuen Tahun 2012 membuka dokumen penawaran 11 (sebelas) perusahaan penyedia barang/jasa yang mengajukan penawaran, yang salah satunya adalah perusahaan Penggugat, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang; -
Bahwa Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan dilingkungan pemerintahaan Kabupaten Bireuen menetapkan CV. Tunas Agung ( Tergugat II Intervensi) sebagai pemenang lelang;
-
Pada tanggal 3 Agustus 2012 Penggugat mengajukan sanggahan kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan dilingkungan pemerintahaan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2012;
-
Pada tanggal 8 Agustus 2012 Pokja/ULP dilingkungan pemerintahan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2012 menegirimkan jawaban sanggahan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pelelangan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
-
Bahwa kemudian Penggugat mengajukan sanggahan banding kepada Tergugat;
-
Pada tanggal 23 Agustus 2012 Tergugat mengirimkan Surat Jawaban Sanggahan
Banding
kepada
Penggugat,
yang
pada
pokoknya
menyatakan menolak sanggahan banding Penggugat ; -
Bahwa Peraturan
Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 merupakan
perubahan Peraturan Kepala LKPP Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah; -
Bahwa Penggugat mengajukan
permohonan penundaan pelaksanaan
surat keputusan obyek sengketa ;
Menimbang … 51
Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut diatas, yang merupakan permasalahan hukum dalam perkara aquo adalah : 1. Apakah penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? 2. Setelah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/ 2009
dinyatakan tidak berlaku lagi
oleh Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012,
Pokja/ULP di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2012, apakah Pokja/ULP
dilingkungan
pemerintahan
Kabupaten
Bireuen
Tahun
Anggaran 2012 berwenang atau tidak mengeluarkan surat Penetapan Pemenang Lelang ?; 3. Apakah benar atau tidak merek barang yang diajukan oleh CV. Tunas Agung tidak sesuai dengan brosurnya ?; 4. Apakah benar atau tidak surat dukungan yang diajukan oleh CV.Tunas Agung berasal dari PT. Duta Nusantara, tetapi surat dukungan ditandatangani oleh direktur PT.Prima Duta Nusantara ? 5. Apakah benar atau tidak surat dukungan dari PT.Duta Nusantara tidak diberikan kepada CV.Tunas Agung, tetapi kepada perusahaan lain ?; 6. Apakah benar atau tidak dokumen penawaran CV.Tunas Agung memakai Petunjuk Tekhnis Tahun 2011 ?; Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; Menimbang,
bahwa
Surat
Jawaban
Sanggahan
Banding
Nomor:
420/586/2012, tanggal 23 Agustus 2012 yang dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat (obyek sengketa) merupakan keputusan tata usaha negara yang
bersifat… 52
bersifat terikat (gebonden beschikking), karena dasar kewenangan, isi dan prosedur penerbitannya oleh pejabat tata usaha negara diatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengujinya semata-mata hanya merujuk pada Peraturan Presiden tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim tidak mengujinya dari aspek Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara; Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan, “Penyedia Barang/Jasa yang
tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan”; Menimbang, bahwa setelah Pokja Pengadaan Barang dan Jasa lainnya Layanan Pengadaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen menetapkan CV. Tunas Agung (Tergugat II Intervensi) sebagai pemenang lelang pada tanggal 3 Agustus 2012, Penggugat mengajukan surat sanggahan kepada Pokja dan pada tanggal 8 Agustus 2012 Pokja mengeluarkan surat jawaban atas sanggahan Penggugat tersebut (vide surat gugatan halaman 4). Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 Penggugat mengajukan Surat Sanggahan Banding kepada Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (vide bukti P-15). Atas
Surat Sanggahan
Banding tersebut, pada tanggal 23 Agustus 2012 Tergugat mengeluarkan Surat Jawaban Sanggahan Banding (vide bukti P-16 = T-2), dihubungkan dengan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2012, Tentang Penunjukan Tergugat
sebagai… 53
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bireuen (vide bukti T-1), Dokumen Pengadaan (vide bukti P-12), terbukti bahwa Tergugat berwenang mengeluarkan Jawaban Sanggahan Banding yang diajukan oleh Penggugat dan prosedur penerbitan Surat Jawaban Sanggahan Banding tersebut telah sesuai dengan Pasal 82 Peraturan Presiden RI Nomor: 54 Tahun 2010; Menimbang,
bahwa
setelah
Peraturan
Kepala
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/ 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2012, menurut Penggugat Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 6 Januari 2012 yang menetapkan Pokja/ULP di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2012 harus dinyatakan tidak sah, sehingga Pokja yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 1 Tahun 2012, tanggal 6 Januari 2012 tersebut juga harus
dinyatakan tidak berwenang
mengeluarkan Penetapan Pemenang
Lelang Nomor: 40.18/POKJA-BJ/ULP/2012, tanggal 27 Juli 2012, atas nama CV. Tunas Agung (Tergugat II Intervensi); Menimbang, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor: 54 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (1) huruf d menyebutkan salah satu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran adalah “menetapkan Pejabat Pengadaan” dan sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) “ULP /Pejabat Pengadaan pada daerah dibentuk oleh kepala daerah” , sehingga sebagai tindak lanjutnya, untuk melaksanakan anggaran tahun 2012 pada awal tahun anggaran Bupati Kabupaten Bireuen mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 1 Tahun 2012, tanggal 6 Januari 2012, Tentang Penunjukan Personalia Tim Teknis, Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Pada
bagian… 54
bagian konsideran yuridisnya memang
disebutkan salah satu dasar hukum
pembentukannya adalah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 002/PRT/KA/VH/ 2009 (vide bukti P-17), namun demikian oleh karena Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2012 tersebut belum dinyatakan dicabut oleh keputusan bupati yang baru, sehingga berdasarkan asas perundang-undangan yang menyatakan, bahwa
ketentuan
lama harus dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak dicabut oleh ketentuan yang baru, maka Surat Keputusan Bupati Bireun Nomor: 1 Tahun 2012 tersebut harus dinyatakan tetap berlaku secara sah menurut hukum. Selain itu, walaupun Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor: 5 Tahun 2012, tanggal 7 Mei 2012 telah mencabut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 002/PRT/KA/ 2009, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sesuai dengan asas perundang-undangan yang menyatakan peraturan tidak berlaku
surut, sehingga Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 1 Tahun 2012, tanggal 6 Januari 2012 tetap sah dan berlaku, dan sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa POKJA tersebut harus juga tetap dinyatakan berwenang melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk pengadaan barang/jasa bagi semua satuan kerja pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bireuen, termasuk pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen dalam tahun anggaran 2012; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Jawaban Klarifikasi dari Direktur PT.Prima Duta Nusantara kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tanggal 24 Juli 2012, yang pada pokoknya menyebutkan, bahwa PT. Prima Duta Nusantara adalah sebagai distributor untuk alat peraga Pendidikan Jasmani
Olahraga… 55
Olahraga dan Kesehatan (POA/Peralatan Olahraga Anak) dengan merk PESPEX, CHAMPION, GOLD EAGLE AERO dan TOP SPIN (vide bukti T-8), dikuatkan dengan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pengadaan Barang (vide bukti T.II.Int-1), Surat Perjanjian Nomor: 2148/2012, tanggal 13 September 2012, Pekerjaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SD (DAK) Lokasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga (vide bukti T.II.Int-2 beserta lampirannya), ternyata spesifikasi barang yang ditawarkan oleh CV.Tunas Agung telah sesuai dengan brosurnya; Menimbang, bahwa menurut Penggugat surat dukungan yang diajukan oleh CV.Tunas Agung
berasal dari
PT.Duta Nusantara, tetapi ditandatangani oleh
direktur PT.Prima Duta Nusantara; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dengan seksama Surat Dukungan Pabrikan/ Produser yang diajukan oleh CV.Tunas Agung, ternyata memang benar dibuat diatas
kertas
surat
berlogo
”duta
nusantara”,
akan
tetapi
dibuat
dan
ditandatangani oleh Direktur PT.Prima Duta Nusantara, bahkan ditegaskan dalam Surat Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, memberikan hak merek kepada PT. Prima Duta Nusantara dengan nama ” DUTA NUSANTARA- Logo “. Kemudian diperkuat dengan
Surat Pernyataan
Jaminan Keaslian Barang, Surat Pernyataan Pengiriman Barang yang juga dibuat dan ditandatangani oleh direktur PT.Prima Duta Nusantara (vide lampiran bukti T.II.Int-1 dan T.II.Int-2) dan secara tegas lagi disebutkan pada Surat Jawaban Klarifikasi dari Direktur PT.Prima Duta Nusantara kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tanggal 24 Juli 2012, yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa PT.Prima Duta Nusantara benar adanya sebagai produsen/distributor resmi
56
alat…
alat praktik dan
peraga SD dan SMP dan
memberikan dukungan kepada
CV.Tunas Agung (vide bukti T-8 ). ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa CV.Tunas Agung memperoleh surat dukungan dari PT. Prima Duta Nusantara; Menimbang, bahwa menurut Penggugat bahwa produk yang ditawarkan oleh CV.Tunas Agung didasarkan Petunjuk Teknis Tahun 2011, seharusnya didasarkan Petunjuk Tekhnis tahun 2012; Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim tentang nomor, tanggal, materi yang diatur dan pejabat yang mengeluarkan Petunjuk Tekhnis tahun 2012 yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat atas pertanyaan Majelis Hakim menjelaskan bahwa pengadaan alat praktik dan peraga SD dalam kasus ini telah sesuai dengan Juknis Permendiknas Nomor: 56 Tahun 2012, akan tetapi Tergugat tidak mengajukannya dipersidangan dan menyatakan dapat diakses melalui website Mendiknas. Setelah Majelis Hakim mengunggahnya, ternyata yang ada hanyalah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa. Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama Permendiknas tersebut dihubungkan dengan Surat Pesanan (vide bukti T.II.Int-1) dan Surat Perjanjian (vide bukti T.II.Int-2 beserta lampirannya), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bahwa pengadaan alat praktik dan peraga SD untuk tahun anggaran 2012 dalam kasus aquo dinilai sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 2011;
Menimbang… 57
Menimbang, bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa terkait dengan penerbitan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 40.18/POKJA-BJ/ ULP/2012, tanggal 27 Juli 2012, sehingga untuk mewujudkan kebenaran materil sebagaimana dimaksud Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Majelis Hakim perlu menguji prosedur penerbitan
Penetapan Pemenang tersebut
sebagaimana dipertimbangkan berikut ini; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 25 dan Pasal 73 s/d Pasal 80 jo Pasal 57 ayat (1) huruf (a) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010,
pada pokoknya menyebutkan bahwa prosedur penerbitan
penetapan pemenang lelang pengadaan barang, dimulai dengan pembentukan panitia pengadaan barang oleh kuasa pengguga anggaran, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pengumuman rencana pengadaan barang, penilaian kualifikasi, pendaftaran dan pengambilan dokumen, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang lelang dan pengumuman pemenang lelang ; Menimbang, bahwa saksi Iskandar yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menerangkan, bahwa proses lelang pengadaan alat praktik dan peraga SD dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.2.904.408.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen telah melalui tahapan pengumuman, pendaftaran peserta, pemberian penjelasan dari panitia kepada peserta lelang, pemasukan dokumen penawaran, evaluasi administrasi dan tekhnis, klarifikasi dokumen, usulan calon pemenang, penetapan pemenang lelang dan pengumuman penetapan pemenang lelang; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 1 Tahun 2012, pada tahap awal Bupati Bireuen selaku Pengguna Anggaran telah
menunjuk… 58
menunjuk dan menetapkan
Personalia Tim Teknis, Sekretariat Dan Kelompok
Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen (vide bukti P-17), kemudian dilanjutkan dengan tahap pengumuman penawaran pengadaan barang (vide surat gugatan Penggugat), pendaftaran peserta (vide surat gugatan Penggugat), penyerahan dokumen pengadaan barang dari panitia lelang kepada peserta lelang (vide surat gugatan Penggugat dan vide bukti P-12), penyerahan dokumen penawaran dari peserta lelang kepada panitia dan pembukaan sampul penawaran (vide surat gugatan Penggugat dan vide lampiran bukti T.II.Int-1 dan T.II.Int-2), Berita Acara Pemberian Penjelasan tanggal 28 Maret 2012, Berita Acara Evaluasi Teknis tanggal 7 Juni 2012, Berita Acara Evaluasi Administrasi tanggal 9 Juni 2012, Berita Acara Pembukaan Sampul Dokumen Penawaran tanggal 15 Juni 2012, Berita Acara Evaluasi Harga tanggal 3 Juli 2012, Berita Acara Evaluasi Kualifikasi tanggal 9 Juli 2012, Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tanggal 13 Juli 2012, Berita Acara Verifikasi tanggal 13 Juli 2012, Penetapan Pemenang Lelang tanggal 30 Juli 2012, Pengumuman Pemenang lelang (vide lampiran bukti T.II.Int-1 dan T.II.Int-2); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, prosedur penetapan pemenang lelang atas nama CV.Tunas Agung telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010; Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat berupa Surat Izin Tanda Usaha (vide bukti P-1), Sertifikat Registrasi Perusahaan ( vide bukti P-2 ), Surat Izin Usaha Perdagangan ( vide bukti P-3 ), Surat Tanda Daftar Perusahaan ( vide bukti P-4 ), Kartu Tanda Anggota Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia ( vide bukti P-5 ), Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang Dan Industri ( vide bukti P-6 ), Akte Pendirian Perusahaan ( vide bukti P-7 ), Akte
Pemasukan… 59
Pemasukan dan Pengeluaran Pesero ( vide bukti P-8 ), Surat Pengukuhan Kena Pajak ( vide bukti P-9 ), Surat Keterangan Terdaftar ( vide bukti P-10 ), menurut Majelis
Hakim
semata-mata
hanya
untuk
membuktikan
keberadaan
dan
keabsahan perusahaan Penggugat, sedangkan Garansi Bank (vide bukti P-11) untuk membuktikan bahwa Penggugat benar telah melakukan upaya sanggahan banding kepada Tergugat; Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Said Azhari dan Nurdin Abdul Rahman mengenai adanya cacat yuridis pada surat keputusan obyek sengketa dan penetapan pemenang lelang atas nama CV.Tunas Agung tidak berdasarkan pada hal-hal yang dialami, dilihat atau didengarnya
sendiri
sebagaimana dimaksud Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, melainkan berasal dari keterangan Penggugat (testimonium de auditu), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membatalkan keputusan obyek sengketa dan Penetapan Pemenang Lelang Nomor 40.18/POKJA-BJ/ULP/2012, tanggal 27 Juli 2012; Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Pengiriman SPP/SPM, Surat Perintah Membayar (SPM), Tanda Penerimaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
(vide
bukti T-7), menurut Majelis Hakim kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga SD pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bireuen pada Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2012 dengan CV.Tunas Agung telah selesai dilaksanakan dan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sebagaimana mestinya, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan surat penetapan pemenang lelang tidak relevan lagi untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak terbukti secara
sah… 60
sah dan meyakinkan, surat keputusan obyek sengketa dan Penetapan Pemenang Lelang atas nama CV.Tunas Agung mengandung cacat yuridis, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum; Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo; Mengingat : -
Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
-
Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
-
Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
-
Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
MENGADILI Dalam Eksepsi : - Menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; Dalam Pokok Perkara: - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Menghukum
Penggugat
untuk
membayar
biaya
perkara
sejumlah
Rp.161.000,00.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah); Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari
Selasa, tanggal 29
Januari
Tahun 2013 oleh kami, YOSRAN, S.H, M. Hum, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, dan RIYANTO, S.H serta NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum
masing-masing sebagai Hakim Anggota
61
pada…
pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Januari Tahun 2013 oleh Majelis
Hakim
tersebut
dengan
dibantu oleh
ARMEN SIMAMORA, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya dan Tergugat II Intervensi atau kuasanya.
HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS
dto,
dto,
RIYANTO, S.H
YOSRAN, S.H. M. Hum
dto,
dto,
NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum
PANITERA PENGGANTI
dto, ARMEN SIMAMORA, S.H
PERINCIAN BIAYA : 1. Biaya Materai Putusan …..… 2. Biaya Redaksi Putusan…….… 3. Biaya Administrasi ……….. J u m l a h…………………………
Rp. 6.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)
62
