PUTUSAN Nomor : 74/B/2012/PT.TUN-MDN
------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-------------------------------------------------------------------------------
P U T U S
A N
Nomor : 74/B/2012/PT.TUN-MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: ----------------------------------------------------------------------------
SUPRAYATNO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Kruing II Blok B 55B No. 14 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; -------------------------Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada : 1. DAVID EFFENDY, SH., MH.; ------------------------------2. RIONALDY HUTABARAT, SH.; --------------------------Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Law Firm “DAVID EFFENDY, SH., MH. & PARTNERS” Advocates and Legal Consultant yang berkantor di Jalan Setia Budi No. 150 Lantai III Kota Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21
Oktober
2011.,
selanjutnya
disebut
:
PENGGUGAT/PEMBANDING; -------------------------------
-------------------------------- M E L A W A N ------------------------------WALIKOTA… 2
WALIKOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Berkedudukan di Jalan Engku Putri No. 1 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau; -----------------------------------------------------------------Dalam hal ini telah memberi Kuasa Hukum kepada: 1. Demi Hasfinul Nasution, SH., M. Si., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam; -------------------------------------------2. Nurul Yuni, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Sekretariat Kota Batam; ---------------------------------------3. Sutjahjo Hari Murti, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Kasubbag
Jaringan
Dokumentasi
Hukum
Sekretariat Daerah Kota Batam; ------------------------------4. Joko Satrio Sasongko, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam; -----------------------------------------------------------Keempatnya berkantor pada Kantor Walikota Batam yang beralamat di Jalan Engku Putri No. 1 Batam Centre, berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor:
SKK-
02/HK/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 dan; -------------Ade E. Adhyaksa, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Alamat di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Jalan Engku Putri Batam Centre Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus… 3
Khusus Nomor : SKK-01/HK/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011, selanjutnya disebut : TERGUGAT/TERBANDING;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; --------------------------Telah membaca : ------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 74/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 29 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; ----------------------------------2. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 74/PEN.HS/2012/PT.TUN-MDN tanggal 18 Juni 2012 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini pada tingkat banding; ------------------------------------------------------------------------------3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 46/G/2011/PTUN-PBR tanggal 21 Maret 2012; -----------------------------4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini; ---------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:
46/G/2011…
4
46/G/2011/PTUN-PBR, tanggal 21 Maret 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; ---------------------------------------------------------------
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI : -
Mengabulkan Eksepsi Tergugat; ---------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; --------------------------------
-
Menghukum
Penggugat
untuk
membayar
biaya
perkara
sebesar
Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah); ---------------------
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasanya serta Kuasa Tergugat/Terbanding; ---------------------------------------Menimbang,
bahwa
terhadap
putusan
tersebut,
pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 April 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 46/G/2011/ PTUN-PBR jo. Nomor: 07/BDG/2012/PTUN-PBR yang ditandatangani oleh Kuasanya, RIONALDY HUTABARAT, SH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 46/G/2011/PTUNPBR jo. Nomor: 07/BDG/2012/PTUN-PBR tertanggal 04 April 2012; ----------
Menimbang…
5
Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari itu juga dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 46/G/2011/ PTUN-PBR jo. Nomor: 07/BDG/2012/PTUN-PBR tertanggal 20 April 2012, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 46/G/2011/ PTUN-PBR jo. Nomor: 07/BDG/2012/PTUN-PBR tanggal 21 Maret 2012; --Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak
Penggugat/Pembanding,
pihak
Tergugat/Terbanding
juga
telah
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari itu juga, serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 46/G/2011/ PTUN-PBR jo. Nomor: 07/BDG/2012/PTUN-PBR tertanggal 03 Mei 2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding, dan menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 46/G/2011/PTUN-PBR tanggal 21 Maret 2012; -------------------------------------
Menimbang…
6
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pekanbaru, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas
perkara
dengan
Surat
Pemberitahuan
Memeriksa
Berkas
Perkara Nomor: 46/G/2011/PTUN-PBR jo. Nomor: 07/BDG/2012/PTUNPBR masing-masing tertanggal 20 April 2012; --------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasanya serta Kuasa Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal diucapkannya putusan tersebut di persidangan; ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 46/G/2011/PTUN-PBR tertanggal 03 April 2012, yakni hari ketiga belas, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan
Undang-…
7
Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---------Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding,
Kontra
Memori Banding dari
Tergugat/Terbanding, serta meneliti dan memperhatikan surat–surat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; ------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 46/G/2011/PTUN-PBR tanggal 21 Maret 2012, dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; --------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; ----------------------------------
Menimbang…
8
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 46/G/2011/ PTUN-PBR tanggal 21 Maret 2012 yang dimohon banding harus dikuatkan; -Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; ----------------------------------------------------
MEMPERHATIKAN 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---------------2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; --------------------------------------------------------------------
M E N G A D I L I
-
Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; ---------
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:
46/G/2011/PTUN-PBR
tanggal
21
Maret
2012
yang
dimohonkan banding; ------------------------------------------------------------
Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ------------------------------------------------------------------------------
Demikian…
9
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari SENIN, tanggal 25 JUNI 2012 oleh kami: DJOKO DWI HARTONO, SH. selaku Ketua Majelis, RIYANTO, SH. dan H. A. SYAIFULLAH, SH., masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu ERIANUR, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri pihak yang bersengketa atau kuasanya; -------------------------------------------------------------
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,
dto,
dto,
R I Y A N T O, SH.
DJOKO DWI HARTONO, SH.
dto, H. A. SYAIFULLAH, SH.
PANITERA PENGGANTI dto, ERIANUR, SH., MH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Materai Putusan …….…..…
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ………….
Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara .………........
Rp. 239.000,-
J u m l a h …………………….
Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
10
