PUTUSAN Nomor : 68/B/2013/PT.TUN-MDN
----------------------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1
P U T U S A N Nomor: 68/B/2013/PT.TUN-MDN
” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” ----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding,
telah
menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara;
1. Drs. H. ZULKARNAINI, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln. T. Ben Mahmud, Gampong Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan; ----------------------------------------------------------2. Drs. IRWAN YUNI, M.Kes., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gampong Lam Dingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh; ---------------------------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ------------------1. Syamsul Bahri, S.H.; ---------------------------------------2. Najmuddin, S.H.; -------------------------------------------3. Zulfikar Sawang, S.H.; -------------------------------------4. Nurul Ikhsan, S.H.; -----------------------------------------Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Syamsul Bahri, S.H. & Associates” beralamat di Jln. Soekarno-Hatta No. 6 Daroy Kameu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2012 dan 9 Januari 2013; -------------------Selanjutnya ... 2
Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT/PEMBANDING; -------------------------------------------------
LAWAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH SELATAN, Berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman Nomor 47 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan ; ----------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ----------1. Meiza Khoirawan, S.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri tapaktuan, Berkedudukan di Jalan Nyak Makam kamil No. 56 Tapak Tuan, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 01/KIP-Kab/001.434461/XII/2012, tanggal
17
Desember
2012;
Dalam
hal
ini
memberikan kuasa khusus (subsitusi) kepada: --------a. Untung
Syah
Putra,
S.H.,
Kewarganegaraan,
Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Jln. Nyak Adam Kamil No.56 Tapaktuan; -----------------------b. Muhammmad Indonesia,
Haris,
Jabatan
S.H., Jaksa
Kewarganegaraan Pengacara
Negara,
Alamat Jln. Nyak Adam Kamil No.56 Tapaktuan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK05/N.1.17/GPH/12/2012, tanggal 17 Desember 2012; ------------------------------------------------------
2. Imran Mahfudi, S.H. ... 3
2. Imran Mahfudi, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat pada kantor Imran Mahfudi dan Rekan, beralamat di Jln. Mr. T. Mohammad Hasan Nomor: 19 Batoh, Banda Aceh; --------------------------3. Zulfan, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Imran Mahfud dan Rekan, beralamat di Jln. Mr. T. Mohammad Hasan Nomor 19 Batoh, Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Desember 2012; ------------------------------Selanjutnya
disebut
sebagai
TERGUGAT/-
TERBANDING; --------------------------------------------------
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut; ------------------------Telah membaca: 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: ------------68/B/2013/PT.TUN-MDN., tanggal 28 Mei 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini; -------------------------------------2.
Salinan
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Banda
Aceh
Nomor:
20/G/2012/PTUN-BNA., tanggal 20 Maret 2013; -------------------------------------3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini; -------------------------------------------------
TENTANG DUDUKNYA SENGKETA
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Putusan ... 4
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 20/G/2012/PTUNBNA., tanggal 20 Maret 2013, yang amar selengkapnya berbunyi:
MENGADILI
1.
Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya; ---------------------------------------
2.
Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah); ------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal
20
Maret
2013
yang
dihadiri
oleh
Kuasa
Hukum
Para
Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; ------------------------------ Menimbang,
bahwa
terhadap
Putusan
tersebut, Para Penggugat/
Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 21 Maret 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 20/G/2012/PTUN-BNA., yang ditanda tangani oleh Drs. H. ZULKARNAINI, M.Si., dan Wakil Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta telah diberitahukan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 20/G/2012/PTUN-BNA., tertanggal 21 Maret 2013; ------------------------------------------- Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding
telah mengajukan
Memori Bandingnya tertanggal 22 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 23 April 2013 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan... 5
...
Penyerahan Memori Banding Nomor: 20/G/2012/PTUN-BNA., tertanggal 24 April 2013; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding, maka pihak
Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra
Memori Bandingnya tertanggal 06 Mei 2013 yang diterima Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 08 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 20/G/2012/PTUN-BNA., tertanggal 08 Mei 2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca serta mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 20/G/2012/PTUN-BNA., masing-masing tertanggal 24 April 2013; ---------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret
2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding,
Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan Banding bagi Para Penggugat/Pembanding adalah dihitung 14 (empat belas) hari setelah pembacaan Putusan Pengadilan tersebut; ------------------------------- Menimbang,
bahwa
oleh
mengajukan Permohonan Banding
karena
Para
Penggugat/Pembanding
telah
dengan Akta Permohonan Banding Nomor:
20/G/2012/PTUN-BNA., tanggal 21 Maret 2013, yakni hari ke 2(dua) masih dalam tenggang ... 6
tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pembacaan Putusan tanggal 20 Maret 2013, maka permohonan banding perkara nomor: 20/G/2012/PTUN-BNA., tersebut secara formal harus waktu dan menurut tata cara
diterima
karena diajukan masih dalam tenggang
serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan
oleh Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, saksi-saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; ---------- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan Pertimbangan Hukum serta Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang menyatakan menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding; ----------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah tepat dan benar
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 20/G/2012/PTUN-BNA., tanggal 20 Maret
2013 yang dimohonkan banding,
haruslah dikuatkan; ---------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Banda Aceh ... 7
Banda Aceh Nomor: 20/G/2012/PTUN-BNA., tanggal 20 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan Para Penggugat/Pembanding, tetap berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat/Pembanding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; --
MENGINGAT: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ------------------------------------------------------
M
E
N
G
A
D
I
L
I
-
Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding; -------------
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 20/G/2012/PTUN-BNA., tanggal 20 Maret 2013 yang dimohonkan Banding; --
-
Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -
Demikianlah diputuskan, dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari, Rabu, Tanggal 03 Juli 2013 oleh kami: YOSRAN, SH.,M.Hum. Sebagai Ketua Majelis, DJOKO DWIHARTONO, SH. dan NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.
masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam ... 8
dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu ANDHI RAZALI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau Kuasanya;
Hakim Anggota
Ketua
dto,
Majelis dto,
DJOKO DWIHARTONO, SH.
YOSRAN, SH.,M.Hum.
dto, NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.
PANITERA PENGGANTI dto,
ANDHI RAZALI, SH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai Putusan …………..……......................
Rp
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan …………..……......................
Rp
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara …………................................
Rp 239.000,-
J u m l a h ………………….................................
Rp 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
9
