PUTUSAN Nomor : 53/B/2013/PT.TUN-MDN
---------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
----------------------------------------------------------------------------------
1
P
U
T
U
S
A
Nomor : 53/B/2013/PT.TUN–MDN.
N
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara-----------------------------------
WALIKOTA PAGAR ALAM, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Gare Jalan Laskar Wanita Mentarjo
Kota
Pagar
Alam; ------------------------------------------------------------------Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :---------------------------1. Sudirman,SH.MA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, Alamat Komplek Perkantoran Gunung Gare, Jalan Lasykar Wanita Mentarjo ; ------------------------------2. Hikmalia, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / jabatan, Kasubbag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, Alamat Komplek Perkantoran Gunung Gare,
Jalan Lasykar Wanita Mentarjo ; ---------------------
3. Kusdi Aprizal, SH.,
kewarganegaraan
Indonesia
pekerjaan/jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, Alamat Komplek Perkantoran Gunung Gare, Jalan Lasykar Wanita Mentarjo ; -----------------------
Berdasarkan... 2
Berdasarkan
Surat
SD.VIII/2013,
Kuasa
tanggal
Khusus 18
Nomor:
180/03/
Pebruari
2013,
selanjutnya disebut: TERGUGAT/PEMBANDING ;--------
------------------------------- M E L A W A N----------------------------------
L U S I A N T I, kewarganegaraan Pegawai
Negeri
Sipil
di
Indonesia, lingkungan
pekerjaan dahulu Pemerintah
Pagar Alam, tempat tinggal Jalan Belakang SMA
Kota
Negeri I
No. 104 RT/RW 2/1 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara
Pagar Alam
selanjutnya disebut:
PENGGUGAT/TERBANDING;--------------------------------- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:-----1. Penetapan
Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
53/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 01 Mei
2013, tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding; ---------------------------------------------------2. Salinan
Resmi
Putusan
Pengadilan
Tata Usaha Negara
Palembang
Nomor: 35/G/2012/PTUN-PLG tanggal 05 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding; ------------------------------------------------------------------------------3. Berkas perkara, Surat-surat Bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----------------------------------------------------------------4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 53/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN tanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; ------------------------
TENTANG... 3
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih keadaan-keadaan dan duduk perkara sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/G/2012/PTUN-PLG tanggal 05 Pebruari
2013, yang amarnya sebagai
berikut:---------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------------------- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; --------------------------------------DALAM POKOK PERKARA :----------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---------------------------2. Menyatakan
batal
Keputusan
Walikota
Pagar
Alam
No.
888/115/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 atas nama Lusianti NIP 440042012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; ----------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/115/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 atas nama Lusianti NIP 440042012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; -------------------------------------------------------4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik, harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; -----------------------5. Menghukum... 4
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 208.500,- (dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah); ----------------------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Pebruari 2013 yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;---------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan Permohonan Banding pada
tanggal
19
Pebruari
2013,
yang
ditandatangani
oleh
Kuasa
Tergugat/Pembanding Kusdi Aprizal, SH., dengan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat
Pemberitahuan
Pernyataan
Banding
Nomor:
35/G/2012/PTUN-PLG
tertanggal 20 Pebruari 2013;------------------------------------------------------------------
Menimbang,
bahwa
Tergugat/Pembanding
melalui
Kuasanya
telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 35/G/2012/PTUN-PLG. tertanggal 19 Maret 2013; ----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang,
bahwa
Memori
Banding
yang
telah
diajukan
Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 April
2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal
itu juga, dan telah diberitahukan kepada...
5
kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 35/G/2012/PTUN-PLG. tertanggal 02 April 2013------------ Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca serta mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor: 35/G/2012/PTUN-PLG, tertanggal 19 Maret 2013;-------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/G/2012/PTUN-PLG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada
tanggal
05
Pebruari
2013
dengan
dihadiri
oleh
Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;---------------------- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Pebruari 2013;---------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 menentukan bahwa “Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”;------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan pada tanggal 05 Pebruari 2013, maka tenggang waktu 14
(empat
belas)
hari
untuk
mengajukan
banding
bagi
pihak
Tergugat/... 6
Tergugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal pembacaan putusan tersebut yakni setelah tanggal 05 Pebruari 2013 dan selambat-lambatnya diajukan pada tanggal 19 Pebruari 2013;-------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding Nomor: 35/G/2012/PTUN-PLG
tanggal 19 Pebruari 2013,
yakni hari ke 14 (empat belas), maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor: 51 Tahun 2009;---------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding di dalam Memori Bandingnya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/G/2012/PTUN-PLG tanggal 05 Pebruari 2013 dengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi : - Bahwa Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat/Pembanding adalah kurang tepat,
sebab
Tergugat/Pembanding
mengarahkan
untuk
mengajukan
keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Jika hal ini dilakukan akan diketahui secara tuntas akar masalah sehingga dapat mencari solusi apakah Penggugat/Terbanding memang berhak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil atau tidak. Sedangkan di Pengadilan Tata usaha Negara tidak menyelesaikan masalah kepegawaian, hal ini dapat dilihat bahwa dengan dibatalkan Keputusan Tergugat/Pembanding maka menimbulkan kebingungan bagi Tergugat/Pembanding sebab Penggugat/Terbanding tidak diakui sebagai Calon...
7
Calon pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), meskipun Keputusan dibatalkan tetapi tidak menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, harapan Tergugat/Pembanding dapat menjelaskan masalah dengan melibatkan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini akan tetapi tidak dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim. Majelis Hakim hanya memandang segi formalitas Keputusan Tergugat/Pembanding tidak sampai ke substansi yang mendasar;--------------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara : - Bahwa Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Walikota menerbitkan obyek sengketa dengan pertimbangan telah melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan pemalsuan surat sesuai dengan Keterangan Badan Kepegawaian Negara Surat Nomor 59/Dir.PNS/IX/2010: perihal Usul Penetapan NIP. CPNS Daerah a.n. Wiwin Widya Astuti, dkk 10 (sepuluh) orang. Selanjutnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian.
Pada
hal
sejak
diterbitkannya Surat dari Badan Kepegawaian Negara tanggal 20 April 2012 Nomor 149/Dir.PNS/CPNS/IV/2012, perihal Konsultasi Penetapan NIP CPNS Daerah a.n. Wiwin Widya Astuti, dkk. 10 (sepuluh) orang (T-5) yang mengajukan surat tercantum dalam T-3 dan T-4 tidak benar telah dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara padahal kedua surat tersebut menjadi dasar terkait pengangkatan CPNS oleh Walikota Pagar Alam;---------------------------Dengan
demikian
status
Penggugat/Terbanding
tidak
diakui
sebagai
CPNS/PNS oleh Badan Kepegawaian Negara, NIP Penggugat/Terbanding pernah... 8
pernah diterbitkan, telah dicabut oleh BKN pada tahun 2007, bukti surat T-2;Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) huruf b, masa kerja tentang honor dapat diangkat jadi PNS minimal 1 (satu) tahun pada Desember 2005. Jika Majelis Hakim hanya membuat pertimbangan pada ketentuan Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian, maka tidak dapat menyelesaikan masalah karena telah jelas Penggugat/Terbanding tidak mempunyai Nomor Induk Pegawai (NIP) dan pada saat melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar (bukti T-3 dan T-4). Sesuai ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 lampiran 1 huruf f angka 2 bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat,
apabila
pada
waktu
melamar
dengan
sengaja
memberikan
keterangan atau bukti yang tidak benar;--------------------------------------------Berdasarkan uraian diatas, Tergugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi
Tata
Usaha
Tergugat/Pembanding
Negara
Medan
menerima
dan
menolak
gugatan
permohonan
banding
Penggugat/Terbanding
seluruhnya;------------------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut;---------------------------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi : - Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya yang menyatakan menolak eksepsi... 9
eksepsi Tergugat/Pembanding, karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah sengketa yang ditimbulkan akibat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara,
dalam
hal
ini
Keputusan
Walikota
Pagar
Alam
Nomor
888/115/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 a. n Lusianti;---------------------Dalam Pokok Perkara : - Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah tepat dan benar, karena prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat/Pembanding harus selaras dengan substansi isi dari keputusan tersebut;--------------------------------------------------------------------Dan
berdasarkan
uraian
diatas
Penggugat/Terbanding
mohon
agar
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/G/2012/PTUN-PLG tanggal 05 Pebruari 2013;-
----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/G/2012/PTUN-PLG tanggal 05 Pebruari
2013,
beserta alat-alat bukti dan keterangan saksi maupun Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tidak sependapat dengan
pertimbangan dan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan pertimbangan sebagai terurai dibawah ini ;------------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi : 1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
tidak berwenang
mengadili perkara ini, karena gugatan Penggugat/Terbanding
berkaitan
dengan pemberhentian tidak dengan hormat vide pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan... 10
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasal 38 Peraturan Pemerintah tersebut dapat diajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----------------------------------------------2. Bahwa obyek sengketa diterbitkan dalam rangka memenuhi ketentuan pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
98
Tahun
2000
tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11
Tahun 2002 yaitu Keputusan
Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 pada lampiran I : Bahwa pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil angka 5
Kepala Badan
Kepegawaian Negara memberi nomor identitas Pegawai Negeri Sipil bagi yang memenuhi syarat, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak diberikan nomor identitas pegawai dan berkasnya dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;-------------------------------Hal ini telah dipertegas dengan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 185/Dirp/PNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal pembatalan NIP: 440042012 atas nama LUSIANTI sehubungan dengan hal itu maka yang dapat
dipermasalahkan
adalah
keputusan
BKN
bukan
keputusan
Tergugat/Pembanding;-----------------------------------------------------------------Berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara aquo;----------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan sebagai berikut;---------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut mengatur tentang banding administrasi atas keputusan pemberhentian tidak... 11
tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 itu adalah berkaitan dengan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar peraturan disiplin PNS;-------------------- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan keputusan obyek sengketa Nomor 888/115/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 ternyata pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Lusianti (Penggugat/Terbanding) bukan merupakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf e PP Nomor 53 Tahun 2010, sehingga tidak harus mengajukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini;------------------------------------ Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena yang dijadikan obyek sengketa adalah
keputusan
yang
diterbitkan
oleh
Tergugat/Pembanding,
maka
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini;-------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
di
atas, maka eksepsi
Tergugat/Pembanding harus ditolak;----------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara : ----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana terurai dalam dalil gugatannya;----------------------------------------------- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat/Pembanding
Nomor 888/115/KPTS/BKD/2012 tanggal
26 Juli 2012, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Lusianti (P-1=T-14);--------Menimbang...
12
------ Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat/Terbanding adalah keputusan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan pasal 23 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999, dimana seorang PNS hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena tidak setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah dan melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan kegiatan yang menentang negara dan pemerintah atau dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak melakukan hal itu;------------------------------
Menimbang,
bahwa
terhadap
dalil
gugatan
Penggugat/Terbanding
tersebut, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan sebagai berikut;-------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa alasan Tergugat/Pembanding menerbitkan obyek sengketa Nomor 888/115/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012, karena Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 604 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Lusianti ( Penggugat/Terbanding ) yang didasari oleh:-------------------------------------------------------------------------------a. Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian II tanggal 3 Maret 2010 Nomor 02/Dit.Dalpeg II/III/2010 (T-3) dan b. Surat Kepala BKN tanggal 28 Juni 2010 Nomor 59/Dirp.PNS/CPNS/IX/2010 perihal Usul Penetapan NIP.CPNS atas nama Daerah a.n. Wiwin Widya Astuti, dkk. 10 (sepuluh) orang (T-4). Adalah tidak benar berdasarkan surat Kepala BKN tanggal 20 April 2012 Nomor 149/Dir/PNS/CPNS/III/2012 perihal Konsultasi Penetapan NIP CPNS daerah... 13
daerah atas nama Lusianti, dkk 10 (sepuluh) orang (T-5) yang menyatakan surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b adalah tidak benar dan tidak pernah dibuat oleh Direktur Pengendalian Kepegawaian II;-------------------- Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti T-5 ternyata benar bahwa Surat Kepala BKN Nomor 59/Dir.PNS/IX/2010
tanggal 28 Juni 2010 tentang
Penetapan NIP. CPNS Daerah a.n. Wiwin Widya Astuti, dkk. 10 (sepuluh) orang (T-3) dan Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian II tanggal 3 Maret 2010 Nomor 02/Dit.Dalpeg II/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 (T-4) tidak pernah diterbitkan oleh BKN;---------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut (bukti T-5), maka menurut
hemat
Majelis
Hakim,
penerbitan
obyek
sengketa
Nomor:
888/115/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 adalah tidak cacat hukum, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak;------------------------ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor
35/G/2012/PTUN-PLG
tanggal 05 Pebruari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan
Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Medan
mengadili
sendiri
sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;------------------------------------------- Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan sebagaimana ketentuan pasal 107 Undang–Undang Nomor: 5 Tahun 1986, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini;--------- Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang–Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor: 51 Tahun 2009 kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan... 14
peradilan, yang untuk
tingkat
banding jumlahnya ditetapkan dalam amar
putusan ini;-------------------------------------------------------------------------------------- Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang–Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dan peraturan lain yang berkaitan;-----------------------------
M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;--------------------- Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Palembang
Nomor: 35/G/2012/PTUN-PLG tanggal 05 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding; dan------------------------------------------------------------------------------
MENGADILI SENDIRI: Dalam Eksepsi : - Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;----------------------------------------------Dalam Pokok Perkara : - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;---------------------- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);----------------------------------------------------
Demikian
diputus
dalam
Rapat
Permusyawaratan
Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 oleh kami: H. ISKANDAR, SH., MH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, SH., dan RIYANTO, SH.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut... 15
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum hari
dan
tanggal
itu
juga,
oleh
Majelis
Hakim
tersebut,
pada dibantu
oleh PELITARIA YUSMINAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa ataupun Kuasa hukumnya;-------------------------------------------------
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS
dto,
dto,
DJOKO DWI HARTONO, SH.
H. ISKANDAR, SH., MH.
dto, R I Y A N T O, SH. PANITERA PENGGANTI dto, PELITARIA YUSMINAR, SH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai Putusan …………..……......................
Rp
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan …………..……......................
Rp
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara …………................................
Rp 239.000,-
J u m l a h ………………….................................
Rp 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
16
