P
U
T
U
S
A
N
Nomor : 112/B/2012/PT.TUN-MDN
------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-------------------------------------------------------------------------------
P
U
T
U
S
A
N
Nomor: 112/B/2012/PT.TUN-MDN
” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun, kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---------------------------------------------I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun No.1 Padang, Sumatera Barat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada;---------------1. Nama
: ASWANDI, S.H.;-----------------------
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang;----------------------------2. Nama
: UPIK SURYATI, SH. -----------------
Jabatan : Kasubsi Sengketa dan
Perkara
dan
Pertanahan
Konflik Kota
Padang;----------------------------------3. Nama
: OLSIA REDIFTERA;------------------
Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang;----
4. Nama… 2
4. Nama
: DEFRINIKO SYAHRONI, SH;------
Jabatan : Staf subsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang;---Kesemuanya
berkewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Padang, beralamat kantor di Jalan Ujung Gurun No.1 Padang., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 71/SK-13.71/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Padang dengan Nomor : 03/SK/01/I/2012 /PTUNPDG tanggal 18 Januari 2012;------------------------Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ PEMBANDING I;--------------------------------------II.
H.
BASRIZAL
KOTO,
Kewarganegaraan
Wiraswasta, Tempat
Indonesia, tinggal
Pekerjaan di
Jalan
Diponegoro No. 9, Kota Pekanbaru, Riau;-------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :---------1. H.MHD.HARIS,SH,MH;--------------------------2. HERIYANTO,SH;----------------------------------Kesemuanya
berkewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor di Jalan Soekarno Hatta Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No.20 Pekanbaru - Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 022/MH/I/2012 tanggal 30
Januari… 3
Januari
2012
Kepaniteraan
yang
telah
Pengadilan
Tata
didaftarkan Usaha
di
Negara
Padang dengan Nomor: 08/SK/01/II/2012 /PTUNPDG tanggal 9 Februari 2012;------------------------Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING II ;-----------------
-------------------------------------- M E L A W A N -----------------------------------
PT. KERETA API INDONESIA, yang diwakili oleh Ir. Muhammad Barlian,
MT,
Kewarganegaraan
Pekerjaan
Vice
Presiden
Sumatera
Barat
PT.
Divisi
Kereta
Indonesia, Regional
Api
II
Indonesia
(Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Kereta
Api
Indonesia
(Persero)
Nomor:
Kep.U/KP.303/VI/11/KA-2011 tanggal 8 Juni 2011, tempat tinggal di Jalan Jatayu Dalam II No.09, RT/RW 001/010 Kelurahan Husein Sastra Negara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung dan Jalan Dr. Sutomo No.02 Padang, Sumatera Barat ;-----------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :---------1. MIKO KAMAL,S.H.,LL.M.,Ph.D;---------------2. ZULHESNI, S.H.;----------------------------------3. RIKI EDWIN, S.H.;-------------------------------4. AVISENNA, S.H.;-----------------------------------
Kesemuanya… 4
Kesemuanya
adalah
para
Advokat,
Kewarganegaraan Indonesia yang tergabung pada kantor MIKO KAMAL & ASSOCIATES beralamat di Taman
Mangunsarkoro
A6,
Lt.2,
Jl.
Kis
Mangunsarkoro, Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 214/XII/DIVRE II.SB-2011 tanggal 22 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Padang dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK/01/I/2012/PTUN-PDG tanggal 10 Januari 2012 ;-----------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / TERBANDING;-----------------------------------------
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telah membaca :--------------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 112/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 05 September 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini ; -------------2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 01/G/2012/PTUN-PDG tanggal 07 Juni 2012 ; -----------------------------3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 112/B/PEN.HS/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 15 Oktober 2012 tentang Hari Sidang ; ---------------------------------------------------4. Berkas Perkara, Surat-Surat Bukti yang diajukan para pihak dan suratsurat lain yang berkenaan dengan perkara ini ; ----------------------------
Tentang… 5
TENTANG DUDUK SENGKETA
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk perkara sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 01/G/2012/PTUN-PDG. tanggal 07 Juni 2012, yang amar selengkapnya sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :----------------------------------------------------------------------
Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;--
DALAM POKOK PERKARA ; --------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;---------------------------2. Menyatakan Batal : ----------------------------------------------------------------- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 200 Tanggal 27 Juli 2010, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Luas 1.986 M2 dengan Surat Ukur No. 00275/2010 Tanggal 9 Juli 2010, Atas Nama Pemegang Hak Basrizal Koto;------------------------------------------------------------------------------- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 201 Tanggal 30 Juli 2010, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Luas 951 M2 dengan Surat Ukur No. 00277/2010 Tanggal 21 Juli 2010, Atas Nama Pemegang Hak Basrizal Koto;-------------------------------------------------------------------------------- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 205 Tanggal 27 Agustus 2010, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat,Luas 1.013 M2 dengan Surat Ukur No.
00281… 6
00281/2010 Tanggal 18 Agustus 2010, Atas Nama Pemegang Hak Basrizal Koto;---------------------------------------------------------------------3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut : ----------------------------------- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 200 Tanggal 27 Juli 2010, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Luas 1.986 M2 dengan Surat Ukur No. 00275/2010 Tanggal 9 Juli 2010, Atas Nama Pemegang Hak Basrizal Koto;-------------------------------------------------------------------------------- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 201 Tanggal 30 Juli 2010, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Luas 951 M2 dengan Surat Ukur No. 00277/2010 Tanggal 21 Juli 2010, Atas Nama Pemegang Hak Basrizal Koto;-------------------------------------------------------------------------------- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 205 Tanggal 27 Agustus 2010, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Luas 1.013 M2 dengan Surat Ukur No. 00281/2010 Tanggal 18 Agustus 2010, Atas Nama Pemegang Hak Basrizal Koto;----------------------------------------------------------------------
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.195.000,- ( satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah );--------- Menimbang, bahwa Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 07 Juni 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi maupun Kuasanya ; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang… 7
----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pembacaan putusan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi atau Kuasa Hukumnya tidak hadir, maka oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan tersebut kepada pihak Tergugat II Intervensi,
melalui
Surat
Pemberitahuan
Isi
Putusan
Nomor
:
01/G/2012/PTUN-PDG. tanggal 08 Juni 2012 ;-------------------------------------2 ----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 01/G/2012/PTUN-PDG, tanggal 07 Juni 2012 pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tata Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, untuk Tergugat tertanggal 12 Juni 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 12 Juni 2012
sesuai
Akta
Permohonan
Pemeriksaan
Banding
Nomor:
01/G/2012/PTUN-PDG. yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya bernama ASWANDI, SH. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sedangkan untuk Tergugat II Intervensi
tertanggal 14 Juni 2012 yang
ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya bernama H. MHD. HASRIS, SH. MH, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 14 Juni 2012, serta ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding I (semula Tergugat) dan Pembanding II (semula Tergugat II Intervensi), sedangkan Penggugat oleh karena permohonan pemeriksaan banding tersebut selanjutnya disebut sebagai Terbanding ; ---------------------------------
Menimbang… 8
----- Menimbang, bahwa selanjutnya pernyataan permohonan banding para pembanding tersebut, oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah beritahukan secara seksama kepada para pihak sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN-PDG. tanggal 14 Juni 2012 ; ---------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pemeriksaan bandingnya,
Tergugat/Pembanding
I
melalui
kuasa
hukumnya
telah
mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 05 Juli 2012 dan selanjutnya oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding II sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 01/G/2012/PTUN-PDG tanggal 05 Juli 2012, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan hukum serta amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang telah menolak eksepsi Pembanding/Tergugat serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus dengan amar Putusan sebagai berikut :------------------------- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;---------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 01/G/2012/PTUN-PDG. tanggal 7 Juni 2012 yang dimohonkan banding;---Mengadili Sendiri : DALAM EKSEPSI : - Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat seluruhnya;---------------------DALAM POKOK PERKARA :
9
1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya;-------------------------2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :--------------------------------------2. Menyatakan… - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 200 Tanggal 27 Juli 2010, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Luas 1.986 M2 dengan Surat Ukur No. 00275/2010 Tanggal 9 Juli 2010, Atas Nama Pemegang Hak Basrizal Koto ; ------------------------------------------------------------------------------- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 201 Tanggal 30 Juli 2010, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Luas 951 M2 dengan Surat Ukur No. 00277/2010 Tanggal 21 Juli 2010, Atas Nama Pemegang Hak Basrizal Koto ; ------------------------------------------------------------------------------- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 205 Tanggal 27 Agustus 2010, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Luas 1.013 M2 dengan Surat Ukur No. 00281/2010 Tanggal 18 Agustus 2010, Atas Nama Pemegang Hak Basrizal Koto ; --------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding II sehubungan dengan permohonan pemeriksaan bandingnya,
melalui kuasa
hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 12 Juli 2012 dan selanjutnya oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding dan pihak Tergugat / Pembanding I sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori
10
pokoknya...
Banding Nomor: 01/G/2012/PTUN-PDG. tanggal 12 Juli 2012, pokoknya keberatan
atas pertimbangan
yang pada
hukum serta amar putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang telah menolak eksepsi Pembanding/Tergugat serta bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku, yang dalam memutus perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana yang berlaku atau setidak-tidaknya menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan sangat dangkal dalam pertimbangan hukumnya, serta tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :----------------------------------------------1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding II seluruhnya ; -----------------------------------------2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 01/G/2012/PTUN-PDG. tanggal 7 Juni 2012 ; -----------------------------------3. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima dan atau 4. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ; ------------------------5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas adanya gugatan ini ; ------------------------------------------------ Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Tergugat/ Pembanding
I
dan
Tergugat
II
Intervensi/Pembanding
Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya
II,
telah pula mengajukan
Kontra Memori Banding tertanggal 02 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 03 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan
11
Terbanding…
Tata Usaha Negara Padang sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Terbanding/Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus perkara banding ini dengan amar : ---------------------1. Menolak Permohonan dan alasan-alasan Pembanding seluruhnya ; ---------2. Mengadili sendiri : -------------------------------------------------------------------Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor: 01/G/2012/PTUN-PDG, dan;------------3. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);------------------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat/Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN-PDG. tanggal 27 Juni 2012 , namun para pihak tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Haknya Untuk Melihat / Mempelajari Berkas Perkara ; ----------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 01/G/2012/PTUN-PDG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 7 Juni 2012, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi atau Kuasa hukumnya ; -------------------------------------
Menimbang… 12
----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:------------------------------“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ; --------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan pihak Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir, maka oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah diberitahukan isi Putusan tersebut kepada pihak Tergugat II Intervensi atau Kuasa Hukumnya melalui Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 01/G/2012/PTUN-PDG. tanggal 08 Juni 2012 ; ------------------------------------------ Menimbang, bahwa dengan demikian bagi Tergugat II Intervensi tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding 14 (empat belas) hari dihitung sejak diberitahukannya putusan secara sah kepadanya ; ----------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 12 Juni 2012 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding II.pada tanggal 14 Juni 2012, diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding keduanya secara yuridis formal dapat diterima ; -------------------------------------------------------------------------Menimbang… 13
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada
kesimpulan
dengan menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya, serta mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; ------ Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mempelajari dan memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II serta Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding serta berkas perkara yang berkaitan ; --------------------- Menimbang, bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari KAMIS, tanggal 18 Oktober
2012
telah
mengambil
Putusan
tidak
sependapat
dengan
pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ; ----------------------------
Menimbang,
bahwa
masalah
hukum
pertama
yang
harus
dipertimbangkan dalam mengajukan gugatan apakah Penggugat/Terbanding cukup syarat formal untuk bertindak sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan
pada
perkara
ini
sehingga
dapat
didudukkan
dan
dapat
dikwalifikasikan sebagai Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diperbaiki dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan apabila gugatan dibuat dan ditanda tangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah ;-------------------- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan Penggugat sebagai Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara … 14
Negara Republik Indonesia, sebagaimana didalilkan Penggugat/Terbanding pada gugatannya angka IV.8 (halaman 8 sampai dengan 10) ; ---------------------- Menimbang, bahwa tanah-tanah dari penyerahan Pemerintah Hindia Belanda kepada PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) dikuatkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan;---------------------------------------------- Menimbang, bahwa selain itu Penggugat/Terbanding mengajukan bukti berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 (Bukti P-51) yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam fakta-fakta hukum menyatakan tanah dimaksud telah terbit Sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Perhubungan
jo. Lampiran
A-2 Bukti P-69 TIM
PENERTIBAN DAN PENELITIAN TANAH PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API BUKU KERJA TIM 1983 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN ; -------------------------- Menimbang, bahwa Lampiran A -2 tersebut adalah berupa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 30/OT.001/Phb-83 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.3/OT.001/PHB-83 tanggal 19 Januari 1983 tentang Pembentukan Team Penertiban Dan Penelitian Tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api, tanggal 14 September 1983; yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal ; -------------------------------- Menimbang, bahwa dari dalil dan fakta hukum tersebut maka yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan menurut hukum adalah Menteri Perhubungan
Republik
Indonesia
dan
apabila
Penggugat/Terbanding
menyatakan tanah-tanah oleh Pemerintah Hindia Belanda diserahkan kepada Staats Spoorwegen sekarang PT. Kereta Api Indonesia, maka Penggugat adalah Direksi PT. Kereta Api Indonesia;------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat adalah VICE PRESIDEN DIVISI REGIONAL II SUMATRA BARAT PT. KERETA
Api … 15
API INDONESIA (PERSERO) dan bukan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) ; ---------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Penggugat dalam pemberian kuasanya tidak membuktikan adanya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengangkatannya sebagai Direksi PT. KAI, sehingga apakah ia dapat bertindak
selaku
Direksi
telah
benar
menurut
hukum
tidak
dapat
dipertimbangkan sampai kepada penerima kuasa Penggugat / Terbanding PT. Kereta Api Indonesia ; ---------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan tidak dengan kuasa dari Menteri Perhubungan selaku Pemegang Hak Pakai Nomor 4 atau tidak diajukan oleh Direksi PT. Kereta Api Indonesia (PERSER0) menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan merupakan perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diperbaiki dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya menurut hukum gugatan Penggugat /Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;-------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak diterima gugatan Penggugat/Terbanding, mengenai eksepsi dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 01/G/2012/PTU-PDG tanggal 7 Juni 2012 tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana di bawah ini : ----------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat-alat bukti... 16
bukti yang tidak ikut dipertimbangkan, dianggap tidak relevan dan harus dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima maka Terbanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 terakhir diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; ----------------------------------------------------- Mengingat, Pasal-Pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -------------------------------------------------------M E N G A D I L I - Menerima Permohonan Banding
Tergugat/Pembanding I dan
Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -------------------------------- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 01/G/2012/PTUN-PDG. tanggal 07 Juni 2012.yang dimohonkan banding, dan;----------------------------------------------
MENGADILI SENDIRI - Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;-----
Menghukum… 17
- Menghukum
Penggugat/Terbanding
untuk
membayar
biaya
perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);------------------------------------------------------------------Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari KAMIS, tanggal 18 Oktober 2012 oleh kami : MASKURI, SH. M.Si., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis, NABARI SEMBIRING, SH. MH., dan T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH., masingmasing sebagai Hakim Tinggi Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 22 Oktober 2012
oleh Hakim Ketua Majelis dengan diampingi
oleh Hakim-Hakim Tinggi Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARMEN SIMAMORA, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya; ------------------------------------------------------HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS
dto,
dto,
NABARI SEMBIRING, SH. MH.
MASKURI , SH. M.Si.
dto,
dto,
T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH.
PANITERA PENGGANTI Dto,
ARMEN SIMAMORA, SH.
Perincian...
18
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Materai Putusan.……… Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan………. Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ……….. Rp. 239.000,J u m l a h
……………. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah);---------------------------------------------------------------------------------
19
