PUTUSAN Nomor : 28/B/2013/PT.TUN-MDN
----------------------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1
P U T U S A N Nomor: 28/B/2013/PT.TUN-MDN
” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” ----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding,
telah
menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A.Rivai Nomor 99 Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ---------------------------------------------------------------------------1. Yazuli, SH.,MM Kepala Seksi penkajian Penanganan sengketa, Konplik dan perkara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan; -----------------------------------------------2. Armawati,
SH,
S.Mn,
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan, Kasubsi Perkara, Alamat Jalan Kapten A. Rivai Nomor: 99 Palembang; --------------------------------------------------3. Rani
Arvita,
SH,
MH,
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Alamat Jalan Kapten A. Rivai Nomor: 99 Palembang; -------------Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 715/KUASA/16.71/IX/2012, tanggal 27 Juni 2012; -----------------------------------------------------------Dan saudara YAZULI, SH.,MH., memberikan kuasa substitusi kepada ASTON ANASTRON, SH., pekerjaan/jabatan Kepala Seksi Sengketa dan perkara, alamat Jalan Kapten Rivai Nomor: 99 Palembang, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: 897/Kuasa/16.71/IX/2012, tanggal 10 September
2012
dan
berdasarkan
2
surat
kuasa Nomor: September ...
1430/Kuasa/16.71/XXII/2012, tanggal 20 Desember 2012; --------------Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING I; ---DAN 1. HARIANTO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT. Taspen, tempat tinggal di Komplek Pelita Abadi D 10 Nomor: 1553, RT. 028, RW. 004, Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning, Kota Palembang; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1; -------------2. AGUSSASI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Kenangan II Nomor: 50, RT. 07, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara, Kota Palembang; ---------Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2; ----------------3. H. AKWANI. K, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Serda KKO Usman Ali Nomor: 1351, RT. 018, RW. 005, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang; ----Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 3; --------------4. AHMAD SYAHRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS. Tempat tinggal di Komplek Pelita Abadi D 10 Nomor: 1553, RT.028, RW.004, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 4; ----------------5. DAUD ROJALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Puncak Sekuning Nomor: 725, RT. 002, RW. 004, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang; ---------Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 5; -------------6. EDY YAHYA, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT. Taspen, tempat tinggal di Jalan Raflesia Nomor 372 Blok B.21, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota 003 ... 3
Palembang; ---------------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 6; ----------------7. NANNADI, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT. Taspen, tempat tinggal di Komplek Sukarami Indah Blok B.04, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 7; ---------------8. MUHAMMAD RIZAL, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
PT.
Taspen, tempat tinggal di Jalan Peternakan 4 Blok G Nomor 5, RT. 043, RW. 003, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami; -----------------Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 8; -------------Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 8 memberi kuasa kepada, YOHANES SUPRIYO, SH, dan FREDDI PANGESTU, SH keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamatkan di Jalan Inspektur Yazid Nomor: 2363 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2012; -----------Selanjutnya
disebut
sebagai
Para Tergugat II Intervensi/-
PEMBANDING II; ----------------------------------------------------------
MELAWAN
1. KARSI YANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Nganjuk 28 April 1962 Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/tempat tinggal Dusun Lebong Tanjung Majid RT. 019, RW. 005 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang; ------------------------------------------------2. EKAWIJAYA MAYANGKARA, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Mojokerto, 27 Agustus ... Agustus 1985, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun 4
Lebong Tanjung Majid RT. 019, RW. 005 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang; ---------------------------------3. A L F A T O N I, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Purworejo 17 Desember 1963, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Lebong Tanjung Majid RT. 019, RW. 005 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang; ------------------------------------------------4. MUSTAPA, B.A., SE, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Aceh 19 Oktober 1962, Umur 50 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Lebong Tanjung Majid RT. 019, RW. 005 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang; ------------------------------------------------5. K U S M A N T O, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Semarang, 06 September 1963, Umur 49 Tahun, Pekerjaan TNI, Alamat Dusun Lebong Tanjung Majid RT. 019, RW. 005 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan AlangAlang Lebar Palembang; --------------------------------------------------------Kesemuanya telah memberi kuasa kepada: A. HUSIN, SH., M.Hum Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara Penasihat Hukum kantor Perwira Negara & Associates, yang beralamat di Jalan Sersan
Sani
Lorong
Tunas
Jaya
I
Nomor:
1184
Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2012, Nomor: 500/SK.KHPN/PTUN/VI/2012, dan berdasarkan surat kuasa Nomor: 101/SK.MT/PTUN/I/2013, tanggal 28 Januari 2013 memberikan kuasa kepada MUKTI THOHIR, SH., pekerjaan Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum berkantor di multi THOHIR, SH & Partners beralamat di Jalan Swadaya Nomor: 364, Kabupaten Talang Amon, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang; ----------------------------------------------------------------Untuk
selanjutnya
disebut
sebagai
PARA
PENGGUGAT/-
TERBANDING; -------------------------------------------------------PENGADILAN ...
5
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut; ------------------------Telah membaca: 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: ------------28/B/2013/PT.TUN-MDN., tanggal 25 Maret 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini; -------------------------------------2.
Salinan
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Palembang
Nomor:
12/G/2012/PTUN-PLG., tanggal 10 Desember 2013; ----------------------------------3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini; -------------------------------------------------
TENTANG DUDUKNYA SENGKETA
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 12/G/2012/PTUN-PLG., tanggal 10 Desember 2012, yang amar selengkapnya berbunyi:
------------------------------------ M E N G A D I L I
--------------------------------------
DALAM EKSEPSI: ----------------------------------------------------------------------------
Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya; ---------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA: --------------------------------------------------------------
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; ------------------------------------
-
Menyatakan batal: ---------------------------------------------------------------------------
6
1. Sertipikat ...
1. Sertifikat Hak Milik No. 1072/2009, Surat Ukur No. 110/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.948 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang atas nama HARIANTO; -------------2. Sertifikat Hak Milik No. 1073/2009, Surat Ukur No. 109/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.890 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama H. AKWANI. K; -------------------3. Sertifikat Hak Milik No. 1074/2009, Surat Ukur No. 113/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.764 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama HARIANTO; ---------------------4. Sertifikat Hak Milik No. 1075/2009, Surat Ukur No. 111/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.909 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama AHMAD SYAHRI; -------------5. Sertifikat Hak Milik No. 1076/2009, Surat Ukur No. 116/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.787 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama AGUSSASI; ----------------------6. Sertipikat Hak Milik No. 1077/2009, Surat Ukur No. 112/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.890 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama HARIANTO; ---------------------7. Sertifikat Hak Milik No. 1365/2010, Surat Ukur No. 262/Bukit Baru/2010, tanggal 07-05-2010 seluas 1.200 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama NANNADI; ----------------------8. Sertifikat Hak Milik No. 1367/2010, Surat Ukur No. 260/Bukit Baru/2010, tanggal 05-05-2010 seluas 1.839 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama MUHAMMAD RIZAL; -------------9. Sertifikat Hak Milik No. 1368/2010, Surat Ukur No. 255/Bukit Baru/2010, tanggal 05-05-2010 seluas 1.200 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama EDY YAHYA; ----------------------10. Sertipikat ... 7
10. Sertifikat Hak Milik No. 1371/2010, Surat Ukur No. 257/Bukit Baru/2010, tanggal 05-05-2010 seluas 320 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama DAUD ROJALI; --------------------
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut: -----------------------------------1.
Sertifikat Hak Milik No. 1072/2009, Surat Ukur No. 110/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.948 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang atas nama HARIANTO; ------------
2.
Sertifikat Hak Milik No. 1073/2009, Surat Ukur No. 109/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.890 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama H. AKWANI. K; ------------------
3.
Sertifikat Hak Milik No. 1074/2009, Surat Ukur No. 113/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.764 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama HARIANTO; ----------------------
4.
Sertifikat Hak Milik No. 1075/2009, Surat Ukur No. 111/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.909 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama AHMAD SYAHRI; ----------------
5.
Sertifikat Hak Milik No. 1076/2009, Surat Ukur No. 116/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.787 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama AGUSSASI; -----------------------
6.
Sertifikat Hak Milik No. 1077/2009, Surat Ukur No. 112/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.890 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama HARIANTO; ----------------------
7.
Sertifikat Hak Milik No. 1365/2010, Surat Ukur No. 262/Bukit Baru/2010, tanggal 07-05-2010 seluas 1.200 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama NANNADI; -----------------------
8. Sertipikat ... 8
8.
Sertifikat Hak Milik No. 1367/2010, Surat Ukur No. 260/Bukit Baru/2010, tanggal 05-05-2010 seluas 1.839 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama MUHAMMAD RIZAL; ------------
9.
Sertifikat Hak Milik No. 1368/2010, Surat Ukur No. 255/Bukit Baru/2010, tanggal 05-05-2010 seluas 1.200 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama EDY YAHYA; ---------------------
10. Sertifikat Hak Milik No. 1371/2010, Surat Ukur No. 257/Bukit Baru/2010, tanggal 05-05-2010 seluas 320 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama DAUD ROJALI; ------------------
Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya; ------------------------------------------
-
Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 657.000; (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); -------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal
10
Desember
2012
yang
dihadiri
oleh
Kuasa
Hukum
Tergugat/Pembanding I dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding -------------------------- Menimbang, melalui
Kuasa
bahwa
terhadap
Putusan
tersebut, Tergugat/ Pembanding I
Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal
21 Desember 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 12/G/2012/PTUNPLG., yang ditanda tangani oleh RANI ARVITA, SH., MH., dan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta telah diberitahukan oleh Panitera Muda Perkara dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut
kepada
Para
Penggugat/Terbanding
dan
Kuasa
Hukum
Para
Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:
9
12/G/2012/PTUN-PLG. ...
12/G/2012/PTUN-PLG., masing-masing tertanggal 26 Desember
2012 dan Para
Tergugat II Intervensi/Pembanding II melalu Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 20 Desember 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 12/G/2012/PTUN-PLG., yang ditandatangani oleh FREDDY PANGESTU, SH dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta telah diberitahukan oleh Panitera Pengasilan Tata Usaha Negara Palembang kepada Para Penggugat/Terbanding , melalui Kuasa Hukumnya Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding I dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 12/G/2012/PTUN-PLG., masing-masing tertanggal 20 Desember 2012; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding I telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 18 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 Januari 2013 dengan Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh FIRMAN FREADY BUSROH, SH., M. Hum., dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 12/G/2012/PTUN-PLG tertanggal 22 Januari 2013 dan pihak Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II juga telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Januari 2013 yang diterima kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada 21 Januari 2013 dengan Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh FREDDY PANGESTU, SH., dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan telah telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 12/G/2012/PTUNPLG., tanggal 22 Januari 2013; -------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding I ... 10
Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II tersebut, maka pihak Para Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 28 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 Januari 2013 dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 18 Februari 2013 yang ditandangani oleh MUKTI THOHIR, SH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG., tertanggal 18 Februari 2013; ---------- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca serta mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 12/G/2012/PTUN-PLG., masing-masing tertanggal 26 Desember 2012; --------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 12/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 10 Desember 2012, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang bersangkutan serta keterangan saksi-saksi, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 telah dicapai mufakat bulat dengan pertimbangan sebagai berikut;---------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 12/G/2012/PTUN-PLG diucapkan pada tanggal 10 Desember 2012 dengan dihadiri ... 11
dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Terbanding ataupun kuasanya; ------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 21 Desember 2012 dan tanggal 20 Desember 2012; ---------------------------------------------- Menimbang, bahwa pasal 123 ayat (1) UU Nomor: 5 Tahun 1986 mengatur bahwa: “ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”; ------------------- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II hadir pada saat pengucapan putusan tanggal 10 Desember 2012, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding dihitung empat belas hari setelah pengucapan putusan, sehingga permohonan banding harus diajukan paling lambat pada tanggal 24 Desember 2012; ---------------------------- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II masing-masing pada tanggal 21 Desember 2012 dan tanggal 20 Desember 2012, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 123 ayat (1) UU Nomor: 5 Tahun 1986 yang diubah dengan UU Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat/Pembanding I pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
12
Nomor ...
Nomor: 12/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 10 Desember 2012 dengan mengumukakan alasan-alasan sebagai berikut; Dalam eksepsi; Bahwa gugatan Para Penggugat/Terbanding telah melampaui tenggang waktu sebagaimana di atur dalam pasal 55 UU Nomor: 5 Tahun 1986, karena Para Penggugat/Terbanding telah mengetahui sertifikat obyek sengketa pada tanggal 16 Juli 2010 pada waktu Para Penggugat/Terbanding mengajukan permohonan sertifikat kepada Tergugat/Pembanding I, atau setidak-tidaknya pada tanggal 22 November 2010 sesuai putusan perkara pidana Nomor: 740/Pid.B/2010/PN.PLG. Dalam Pokok Perkara; 1. Bahwa Tergugat/Pembanding I menolak dengan tegas pertimbangan halaman 101 yang berbunyi: Dokumen atas hak pertama kali yang menjadi pedoman Tergugat/Pembanding I dalam menerbitkan obyek sengketa tidak diajukan aslinya, menurut Tergugat/Pembanding I pertimbangan ini tidak jelas, surat asli mana yang dimaksud, karena surat-surat asli yang menjadi dasar penerbitan 10 (sepuluh) sertifikat tersebut sudah semuanya diajukan dipersidangan dan ditunjukkan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang baik oleh Tergugat/Pembanding I maupun Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II; ------2. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah salah menggunakan surat-surat tanah yang diterbitkan Kecamatan Alang-alang lebar menjadi dasar pembatalan 10 (sepuluh) sertifikat hak milik di wilayah Kecamatan Ilir Barat I; --------------------------------------------------------------------------------------3. Tergugat/Pembanding I menolak pertimbangan putusan pada halaman 104 yang pada intinya dokumen yang diajukan oleh pemohon dalam rangka proses pensertifikatan tidak lengkap. Menurut Tergugat/Pembanding I dasar penerbitan 10 (sepuluh) sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa tidak didukung oleh halaman yang lengkap (lihat bukti T-1 s/d T-4) dan tidak dilakukan pemeriksaan
13
Panitia ...
Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Kantor Pertanahan Kota Palembang, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat/Pembanding I untuk tidak memproses penerbitan 10 (sepuluh) sertifikat tersebut; 4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak cermat dan
tidak
teliti,
dimana
pada
halaman
91
butir
I
dimana
Para
Penggugat/Terbanding memperoleh surat pengakuan hak dari Eriga Bernadia dengan luas 20.000 M2 seterusnya dijual kepada KARSI YANTO, AL FATONI, MUSTAFA, BA, SE., KUSMANTO yang jumlah keseluruhan yang dijual 25.672 M2. Menurut Tergugat/Pembanding I ini sangat aneh, karena yang dijual melebihi yang tertera pada Surat Pengakuan Hak Eriga Bernadia yaitu 20.00M2, sehingga terjadi selisih 5.672 M2, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bisa melihat dengan jeli dan teliti terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding; 5. Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat/Pembanding I mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor; 12/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 10 Desember 2012 yang dimohonkan banding; -----
Menimbang,
bahwa
Memori
Banding
dari
Para
Tergugat
II
Intervensi/Pembanding II pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 12/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 10 Desember 2012, dengan mengemukkan alasan-alasan sebagai berikut; Dalam eksepsi; 1. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding adalah seorang Notaris yang berkantor di Jalan Swadaya Raya Nomor: 364 RT. 04 RW. 07 Palembang seperti dalam foto Kantor Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding yang Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II abadikan pada tanggal 17 Januari 2013. Bahwa ... 14
Bahwa menurut hukum kenotariatan “Seorang Notaris dilarang berpratek menjadi advokat” atau “Seorang Notaris tidak boleh menerima klain untuk beracara di pengadilan “ atau Seseorang tidak boleh merangkap jabatan/profesi notaris dengan advokat” Dengan demikian maka kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat/Terbanding kepada seorang Notaris menjadi tidak sah; 2. Bahwa Para Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kwalitas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena tidak ada unsur kerugian bagi Para Penggugat/Terbanding dari akibat terbitnya obyek sengketa. 3. Bahwa perkara ini bukan merupakan perkara tentang kepemilikan atas tanah sengketa yang timpang tindih seperti yang didalilkan Para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya, sehingga harus diputus terlebih dahulu aspek perdatanya oleh Hakim perdata di peradilan umum tentang siapa hak pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut; 4. Bahwa gugatan Para Penggugat/Terbanding yang didaftarkan pada tanggal 24 Juli 2012 telah lewat waktu karena Para Penggugat/Terbanding telah mengetahui obyek sengketa pada saat Para Penggugat/Terbanding menjadi saksi di PN. Palembang dalam perkara Nomor: 740/Pid.B/2010/PN-PLG, tanggal 22-11-2010; 5. Bahwa gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak jelas/kabur, karena terdapat kontradiksi, saling bertentangan, obyek sengketa yang salah atau subyek atau jati diri Para Penggugat/Terbanding beserta alamatnya tidak jelas; Dalam pokok perkara 1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II sempat keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melebihi dari yang diminta oleh Para Penggugat/Terbanding; 2. Bahwa ... 15
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II keberatan
dengan
pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 101 angka 1 jo halaman 104 alinea ke 1 yang menyatakan bahwa atas hak pertama kali yang menjadi pedoman Tergugat/Pembanding I dalam menerbitkan obyek sengketa tidak diajukan yang aslinya, dapat Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II tanggapi bahwa atas hak pertama kali tersebut yang aslinya telah diajukan dan diperlihatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai bukti tertulis; 3. Bahwa pertimbangan Hakim pada halaman 10 angka 2 alinea terakhir sempat menyesatkan oleh karena itu perlu Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II tanggapi sebagai berikut, bahwa pada jual beli kepada Heriyanto dan Mahmun telah disebutkan bahwa letak dan batas-batasnya telah diketahui oleh para pihak seluruhnya; 4. Bahwa pertimbangan hukum pada putusan halaman 103 angka 5 tentang surat permohonan tanggalnya lebih dahulu dari pada surat sporadiknya adalah perlu Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II datang menghadap Tergugat/Pembanding I pada tanggal 24 Juli 2009, membeli formulir pendaftan, mengisinya dan memberi tanggal pada hari itu juga, formulir pendaftaran tersebut ada lampirannya yang disebut Surat Sporadik, yang supaya diisi dan ditandatangani
oleh Pamong
setempat sehingga membutuhkan waktu beberapa hari dan ditandatangani Pamong setempat pada tanggal 28 Juli 2009, kemudian diserahkan kepada Tergugat/Pembanding I pada hari itu juga; 5. Berdasarkan uraian diatas Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II mohon kepada Pengadilan Tinggi TaTa Usaha Negara Medan agar menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 12/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 10 Desember 2012; ----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukan alasan-alasan sebagai berikut:
16
Dalam ...
Dalam eksepsi; 1. Bahwa alasan yang digunakan Pembanding tentang lewat waktu adalah tidak tepat, karena dengan analisis hukum yang tepat dan benar Majelis Hakim tingkat I sudah menjalankan sesuai dengan hukum acara Tata Usaha Negara; 2. Bahwa kuasa hukum dahulu Para Penggugat/Terbanding adalah tetap sah karena memiliki kartu advokat dan surat pengangkatan sumpah dari pengadilan Tinggi Palembang; Dalam pokok perkara; 1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 101 sudah tepat, karena pembanding I dan Pembanding II tidak memeperlihatkan warkah asli surat keterangan kepemilikan pertama kali (pemilik asal) sehingga asal usul tanah tidak jelas dan tempat diragukan keabsahannya. 2. Bahwa putusan yudex fatie tingkat I dalam memberikan pertimbangan hukum sudah tepat dan benar sehingga dalam membatalkan obyek sengketa sudah tepat dan benar, karena penerbitan obyek sengketa tersebut tidak sesuai dengan pasal 19 UU PA Nomor: 5 Tahun 1960 jo pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997. 3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah melihat kekuatan bukti-bukti, saksisaksi, fakta-fakta hukum yang ada serta bertepatan dengan bukti nyata bahwa memang benar dan tepat obyek sengketa sengketa tersebut tidak memenuhi prosedur dan menyalahi aturan hukum dalam penerbitannya, oleh sebab itu sudah tepat untuk dibatalkan dan dicabut; 4. Berdasarkan uraian diatas Para Penggugat/Terbanding mohon agar Penadilan Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Medan
menolak
permohonan
banding
Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II dan menguatkan putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 12/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 10 Desember 2012; ----- Menimbang ... 17
----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memeriksa dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan, alasanalasan yang dikemukan oleh Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II dalam memori bandingnya dan alasan-alasan yang dikemukan oleh Para Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori bandingnya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II tentang kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding tidak sah, sebagaimana diuraikan dibawah ini; Dalam eksepsi; ----- Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II dalam memori bandingnya
telah
mengajukan
eksepsi
bahwa
kuasa
hukum
Para
Penggugat/Terbanding yang bernama A. Husin, SH.,M.Hum., adalah tidak sah karena yang bersangkutan seorang notaris, yang mana seorang notaris dilarang berparaktek menjadi advokat atau seorang notaris tidak boleh merangkap jabatan/profesi sebagai advokat; --------------- ------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II tersebut, Para Penggugat/Terbanding telah menyangkalnya dalam kontra memori bandingnya dengan menyatakan bahwa kuasa hukum dahulu memiliki kartu Advokat dan surat pengangkatan sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang serta telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim serta telah disetujui oleh Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II, ternyata layak sebagai kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding; ------------------------------------ Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan sebagai berikut: ------------------- Menimbang, bahwa menurut pasal 17 huruf e UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai advokat; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang ... 18
----- Menimbang, bahwa memperhatikan foto papan nama Kantor Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding yang dilampirkan dalam memori bandingnya Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II,
ternyata Kuasa Hukum Para Penggugat/-
Terbanding adalah seorang Notaris, oleh karena itu terkena larangan sebagaimana dimaksud oleh pasal 17 huruf e UU Nomor: 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa selain itu, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan meneliti surat kuasa Para Pengguat/Terbanding ternyata tidak dilampiri foto copy kartu anggota advokat sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat/Terbanding didalam kontra memori bandingnya; -------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan bahwa pemberian kuasa dari Para Penggugat/Terbanding kepada kuasa hukum bernama A. HUSIN, SH.,MH., adalah tidak sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara Nomor: 12/G/2012/PTUN-PLG tersebut, maka eksepsi Para Tergugat II Intervensi/Pemanding II tersebut dinyatakan diterima, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; ------------------------------------------------------------------
Menimbang,
bahwa
0leh
karena
eksepsi
Para
Tergugat
II
Intervensi/Pembanding II diterima, maka eksepsi selebihnya dari Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 12/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 10 Desember 2012 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengadili sendiri sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini; ----- Menimbang, karena Para Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 UU Nomor: 5 tahun 1986 sebagaimana diubah
19
terakhir ...
terakhir dengan UU Nomor: 51 Tahun 2009 kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini; --------------------------------------------------------------------------- Mengingat padal 17 huruf e UU Nomor: 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan pasal-pasal dari UU Nomor: 5 Tahun 1986 sebagai telah diubah terakhir dengan UU Nomor: 51 Tahun 2009 serta peraturan lain yang berkaitan;
MENGADILI
- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II; ------------------------------------------------------------------- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 12/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 10 Desember 2012 yang dimohonkan banding; dan
MENGADILI SENDIRI
Dalam eksepsi - Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi/Pembanding II tentang kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding tidak sah; --------------------------------------------Dalam pokok perkara 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima; 2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian ... 20
Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari, Selasa, Tanggal 21 Mei 2013 oleh kami: H. ISKANDAR, SH.,MH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Sebagai Ketua Majelis, DJOKO DWIHARTONO, SH., dan RIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2013, dibantu ANDHI RAZALI, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya;
Hakim Anggota
Ketua
dto,
Majelis dto,
DJOKO DWIHARTONO, SH.
H. ISKANDAR, SH.,MH.
dto, RIYANTO, SH.
PANITERA PENGGANTI dto,
ANDHI RAZALI, SH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai Putusan …………..……......................
Rp
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan …………..……......................
Rp
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara …………................................
Rp 239.000,-
J u m l a h ………………….................................
Rp 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) 21
