PUTUSAN Nomor : 187/B/2012/PT.TUN-MDN
------------------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
------------------------------------------------------------------------------------------
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 1 dari 33hal
PUTUSAN NOMOR: 187/B/2012/PT.TUN-MDN.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang telah bersidang di Gedung yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan PeratunKomplek Medan Estate-Medan, telah
menjatuhkan
putusan sebagai berikut,
dalam perkara antara :--------------------------------------------------------------------
BUPATI REJANG LEBONG, Tempat Kedudukan Jalan S. Sukowati No. 52 Curup Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya:----------------------------------------------------1.MAULANA, S.H., M.Si, Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;--2. INDRA HADIWINATA, S.H., MT, Kepala Sub Bagian Perundang-undangan
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Rejang Lebong; ------------------------------------------------3. IKHWAN SETYAWAN, S.H., Kepala Sub Bagia Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;----4. DIANA
PUSPASARI,
Dokumentasi
S.H.,
Kepala
Sub
Bagian
Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang
Lebong;-----------------------------------------------------------Masing-masing
berkewarganegaraan
Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil
pada
Indonesia, Sekretariat
Daerah Kabupaten Rejang Lebong, berkedudukan di
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 2 dari 33hal
jalan S. Sukowati No. 52 Curup, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan 180/02/Bag.3/2012
Surat Kuasa Khusus
tertanggal
3
Juli
2012,
Nomor: untuk
selanjutnya disebut……. TERGUGAT / PEMBANDING;-
---------------------------------------------- L A W A N-------------------------
SAMSUDIN, S. H. , Kewarganegaraan Kenangan
No.
Indonesia, 103
Tempat
Kelurahan
Kabupaten Rejang Lebong, Pekerjaan
Tinggal
Gang
Jalan
Baru
Pegawai Negeri
Sipil Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Kabupaten
Padang
Rejang Lebong, untuk selanjutnya disebut
sebagai : ........................ PENGGUGAT/TERBANDING;-
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN; telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 187/B/2012/PT. TUN-MDN. Tanggal 18 Desember 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini; 2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu Nomor :
10/G/2012/PTUN-BKL. tanggal 26 September 2012; 3. Berkas Perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan suratsurat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 3 dari 33hal
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 187/Pen.HS/2012/PT.TUN-MDN. tanggal 14 Januari 2013 Tentang Hari Sidang;
TENTANG DUDUK PERKARA ----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Resmi
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Bengkulu
Nomor:
10/G/2012/PTUN-BKL. tanggal 26 September 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------- MENGADILI: -------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-------------------------------------2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.039.III Tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012 tentang Penolakan Permohonan Izin untuk Dapat Melaksanakan Tugas Pegawai Negeri Sipil An. Samsudin, SH NIP: 19630806 198902 1 001 Pangkat/ Golongan Penata Muda Tk. 1 (III/b) Pegawai Pada Kantor Kelurahan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong;-----3. Mewajibkan
Tergugat
untuk
mencabut Surat Keputusan Bupati Rejang
Lebong Nomor: 180.039.III Tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012 tentang Penolakan Permohonan Izin untuk Dapat Melaksanakan Tugas Pegawai Negeri
Sipil An. Samsudin,
SH NIP: 19630806 198902 1 001 Pangkat/
Golongan Penata Muda Tk. 1 (III/b) Pegawai Pada Kantor Kelurahan Kota Padang
Kabupaten
menerbitkan
Surat
Rejang
Lebong
Keputusan
serta
mengenai
mewajibkan Tergugat untuk izin
bagi
Penggugat
untuk
melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 4 dari 33hal
Kabupaten Rejang Lebong sampai adanya Keputusan Upaya Banding Administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);------------------4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar gaji Penggugat terhitung selama Penggugat tetap masuk dan melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong;-------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar 209.000 (dua ratus sembilan ribu rupiah);-------------------
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 26 September 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding,
tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding atau Kuasa
Hukumnya;--------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding
ataupun Kuasa
Hukumnya tidak hadir di persidangan pada saat putusan diucapkan, maka atas perintah Hakim Ketua Majelis dalam persidangan tersebut agar Panitera Pengganti memberitahukan amar putusan ini kepada Tergugat/Pembanding atau Kuasa hukumnya, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding atau kuasa hukumnya pada tanggal 27 September 2012 dengan surat Pemberitahuan Putusan Nomor: 10/G/2012/PTUN-BKL;------------------------------------ Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding
dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 10/G/2012/PTUN-BKL.
tanggal 09 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh IKHWAN SETYAWAN, SH. Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, serta telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 5 dari 33hal
Bengkulu tersebut kepada pihak Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 10/G/2012/PTUN-BKL. tanggal 12 Oktober 2012; ---
---- Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 08 Nopember 2012 serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 10/G/2012/PTUN-BKL. tertanggal 09 Nopember 2012 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan hukum serta amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI 1. Menolak Gugatan Penggugat a quo secara keseluruhan; 2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.039.III Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Penolakan Permohonan Izin Untuk Dapat Melaksanakan Tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama SAMSUDIN, SH. NIP. 19630806 198902 1 001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I ( III/b ) Pegawai Pada Kantor Kelurahan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong; 3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara; 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya; ---- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 03 Desember 2012, dan Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 6 dari 33hal
oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/G/2012/PTUN-BKL, tertanggal 04 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 10/G/2012/PTUN-BKL. tanggal 26 September 2012
sudah tepat dan benar menurut peraturan perundang-
undangan dan oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:-----------------------M E N G A D I L I 1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 10/G/2012/PTUN-BKL. tanggal 26 September 2012 ; -----------------------------3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pangdilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 10/G/2012/PTUNBKL. masing-masing tertanggal 07 Nopember 2012 ; ---------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 10/G/2012/PTUN-BKL, diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari : RABU, Tanggal tanggal 26 September 2012 dengan dihadiri oleh
Pihak Penggugat/Terbanding, tanpa
dihadiri oleh Tergugat/Pembanding atau Kuasa Hukumnya;--------------------------Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 7 dari 33hal
----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:-------------------------------------------------------------------------“ Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “;--------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 09 Oktober 2012 yakni pada hari ke 13 (tiga belas) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima, oleh karena itu pihak Tergugat selanjutnya disebut Pembanding sedangkan pihak Penggugat disebut sebagai Terbanding;-------------
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 10/G/2012/PTUN-BKL. Tanggal 26 september 2012, serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi yang diajukan pihak Tergugat / Pembanding;-------------------------------------------------
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 8 dari 33hal
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam pertimbangan
hukumnya telah
sampai
pada kesimpulan
dengan
menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang didasarkan pada fakta hukum bahwa menurut Majelis Hakim haruslah dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
Penggugat/Terbanding
yang
telah
dilakukan
oleh
Inspektorat
Kabupaten Rejang Lebong;---------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding karena Surat Keputusan Tergugat Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.039.III Tahun 2010 Tentang Penolakan Permohonan Izin Untuk Dapat melaksanakan Tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama SAMSUDIN, SH. NIP. 19630806 198902 1 001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I ( III/b ) Pegawai Pada Kantor Kelurahan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong ( P – 7 ), yang menjadi Obyek sengketa telah nyata-nyata bertentangan dengan
substansi peraturan perundang-
undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan menurut Majelis Hakim telah cukup alasan untuk dinyatakan batal, dengan pertimbangan sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan konsideran pertimbangannya diterbitkan atas dasar hasil Sidang/Rapat Tim Baperjakat tanggal 19 Januari 2011 terhadap Samsudin, SH NIP: 19630806 1989 1 001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b) Pegawai pada Kantor Kelurahan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan dampak negatif terhadap lingkungan kerja maka permohonan izin untuk melaksanakan tugas/
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 9 dari 33hal
kantor selama proses banding administratif
tidak dikabulkan dan/atau tidak
diberikan izin;---------------------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa Tim Baperjakat Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan Sidang/Rapat pada tanggal 19 Januari 2012 berdasarkan Berita Acara Hasil Sidang / Rapat Tim Baperjakat Kabupaten Rejang Lebong Nomor 800/77/BAPERJAKAT/2012 tanggal 19 Januari 2012 membuat hasil pembahasan dan kesimpulan yang pada pokoknya mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan kerja tidak mengabulkan / tidak memberikan izin terhadap permohonan izin Samsudin, S.H.
untuk melaksanakan tugas / kantor selama
proses banding administratif ;------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan serta berdasarkan pada bukti-bukti dan keterangan saksi menurut Majelis
Hakim
bahwasanya
terbitnya
objek
sengketa
merupakan
suatu
keterkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 352 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Samsudin, SH NIP: 19630806 1989 1 001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Kasi Pembangunan pada Kantor Kelurahan Kota Padang (vide: T-7), namun terhadap kedua Surat Keputusan tersebut tetap merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri-sendiri;-----------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong terhadap Penggugat didasarkan pada berita Surat Kabar Bengkulu Ekspres terbitan tanggal 5 April 2010 tentang
telah terjadi penggerebekan terhadap
oknum Pegawai Negeri Sipil Kota Padang yang dilakukan oleh Ketua RT dan Warga RT.14 Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan dan pengaduan Sdr.
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 10 dari 33hal
Asmawati ( istri Samsudin, SH. ) yang melaporkan perlakuan Samsudin, SH yang selalu membawa wanita lain ke dalam rumah dan keluar rumah, namun dari Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong No: 41/LHP/IV/KH/INSP-RL/2010 tanggal 1 Juni 2010 (vide: T-2) terhadap Samsudin, S.H., dari seluruh keterangan saksi-saksi yang telah diperiksanya tidak ditemukan fakta telah terjadi penggerebekan terhadap Samsudin di RT.14 Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan oleh Ketua RT dan warga RT. 14 Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan, melainkan telah ada perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Ketua RT. 14 dan warga secara lisan mengenai tamutamu wanita yang masuk ke dalam rumah Penggugat; -------------------------------
----- Menimbang, bahwa Penggugat pada saat perkara ini diperiksa masih menunggu Keputusan Upaya Banding Administratif terhadap pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 352 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Samsudin, SH NIP: 19630806 1989 1 001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Kasi Pembangunan pada Kantor Kelurahan Kota Padang;-----------------------------------
----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan izin kepada Tergugat untuk dapat melaksanakan tugas/kantor selama menunggu Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) terhadap Upaya Banding Administratif yang telah diajukannya, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa:---
Pasal 38;------------------------------------------------------------------------------
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 11 dari 33hal
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sebagai dimaksud pasal 34 ayat 2, dapat mengajukan banding administratif ; ----------------Pasal 39; -----------------------------------------------------------------------------(1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin:---------a. mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38
maka
gajinya
tetap
dibayarkan
sepanjang
yang
bersangkutan tetap melaksanakan tugas;--------------------------------
b. tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin;----------------------------------------------------------(2) Penentuan dapat atau tidaknya Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kewenangan
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
dengan
mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja ; ----------------
----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor:
21 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada angka romawi VI Upaya Administratif pada huruf E Banding Administratif :------------------------------------------------------------------------------i.
angka “3” Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengajukan banding administratif, gajinya tetap dibayarkan sepanjang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas;--------------------------------------------------------------------------Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 12 dari 33hal
ii.
angka “4” Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;-------------
iii.
angka “5” Penentuan dapat atau tidaknya Pegawai Negeri Sipil tersebut
masuk
kewenangan
kerja
Pejabat
mempertimbangkan
dan
melaksanakan
Pembina
dampak
tugas
menjadi
Kepegawaian
pelanggaran
dengan
disiplin
yang
dilakukannya terhadap lingkungan kerja.---------------------------------
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut
Majelis
Hakim
bahwasanya
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan, Tergugat/Pembanding sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Rejang Lebong memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan izin terhadap Penggugat untuk dapat melaksanakan tugas selama proses banding administratif terhadap pemberhentian Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 352 Tahun 2010 tanggal 7 September 2010 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Samsudin, SH NIP: 19630806 1989 1 001 Pangkat / Golongan Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Kasi Pembangunan pada Kantor Kelurahan Kota Padang ; ----------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa mengenai dampak pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lingkungan kerja akibat tindakan Penggugat
sehingga
diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 352 Tahun 2010 tanggal 7 September 2010 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Samsudin, SH NIP: 19630806 1989 1 001 Pangkat/Golongan Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 13 dari 33hal
Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Kasi Pembangunan pada Kantor Kelurahan Kota Padang, menurut Majelis Hakim haruslah dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan
terhadap
Penggugat/Terbanding
yang
telah
dilakukan
oleh
Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong;------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap Penggugat/Terbanding tidak dapat diduga telah melakukan tindakan asusila atau melanggar ketentuan perundangundangan tanpa ada dasar yang jelas berdasarkan peraturan perundangundangan
dan
nilai-nilai
yang
tumbuh
di
dalam
masyarakat,
dan
Tergugat/Pembanding sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian bertugas pokok untuk membina Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya dengan menegakkan peraturan perundang-undangan berdasarkan bukti hukum yang jelas dan tegas;-
-----
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
Penggugat/Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil
diatas,
bahwa
yang dikenakan sanksi
disiplin oleh Tergugat/Pembanding berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan
sendiri
yang
mana
terhadap
keputusan
tersebut
Penggugat/Terbanding masih melakukan upaya banding administratif, menurut Majelis Hakim terhadap Tergugat/Pembanding haruslah tetap melakukan pembinaan dan memberikan izin melaksanakan tugas Pegawai Negeri sipil terhadap Penggugat/Terbanding sampai adanya Keputusan dari Upaya Banding Administratif
yang
diajukan
oleh
Penggugat
ke
Badan
Pertimbangan
Kepegawaian (BAPEK) ; --------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 8 Nopember 2012, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :----------------------------
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 14 dari 33hal
----- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Putusan Perkara a quo halaman 23 alinea 4, dinilai bahwa Majelis Hakim hanya meneliti 1 (satu) Berita Acara Sidang Baperjakat Nomor : 800/77/BAPERJAKAT/2012 (Bukti T-11), tidak memandang suatu Berita Acara Sidang BAPERJAKAT merupakan satu kesatuan data/bahan yang saling berkaitan dari rangkaian proses kepegawaian, karena dalam proses Rapat Baperjakat tersebut seluruh data yang menyangkut riwayat permasalahan kepegawaian dari Penggugat/Terbanding
( SAMSUDIN, SH. )
telah dipelajari dan cukup alasan hukum untuk menolak permohonan izin melaksanakan tugas/kantor atas nama Penggugat/Terbanding (SAMSUDIN,SH.) yaitu dengan antara lain : a. dalam Berita Acara Hasil Sidang / Rapat Tim Baperjakat Nomor : 800/474/BAPERJAKAT/2010, tanggal 21 Juli 2010 (T-6), yang membahas Penjatuhan Hukuman Atas Permintaan
Disiplin
Pemberhentian Dengan
Hormat Tidak
Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
SAMSUDIN, SH. NIP. 19630806 198902 1 001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I ( III/b ) Jabatan Kepala Seksi Pembangunan Pada Kantor Kelurahan Kota Padang, telah dengan tegas disimpulkan bahwa, SAMSUDIN, SH. pernah dijatuhi Hukum Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kasus pernikahan sirih melakukan Pernikahan lagi tanpa izin isteri yang sah dan Pejabat Berwenang, sesuai dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : SK. 880.78 Tahun 2002, tanggal 28 Juni 2002, dan untuk menegakkan citra dan wibawa pemerintah, Tim Baperjakat berkesimpulan dan sepakat bahwa SAMSUDIN, SH dijatuhi Hukuman Disiplin yaitu Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 15 dari 33hal
Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Kuputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 352 Tahun 2010 ( T- 7 ) ; ---------------------------b. bahwa dampak pelanggaran disiplin terhadap lingkungan kerja dapat disimpulkan
karena
fakta-fakta
permasalahan
kepegawaian
dari
Pengugat/Terbanding yang selalu berulang-ulang melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:-----------------------------------1. Penggugat/Terbanding pernah diberhentikan karena pernikahan tanpa izin isteri yang sah (nikah siri) dengan Surat Kuputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: SK.880.78 Tahun 2002 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Samsudin, S.H. Nip.450005751 Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong, karena melanggar Peraturan
Pemerintah
No.30 Tahun 1980 dan PP No.10 Tahun 1983 Jo PP.No. 45 Tahun 1990. (Bukti Tambahan ke dalam Memori Banding) ; ---------------------------------2. Penggugat/Terbanding diberhentikan karena melanggar Ketentuan Bab II Pasal 2 huruf c,q, dan w, Pasal 3 ayat (1) huruf a PP No.30 Tahun 1980, dengan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 352 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Samsudin,S.H.(Bukti T-7) ;--------3. Bahwa dalam masa masih menjalani sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong No.352 tahun 2010 tersebut Penggugat/Terbanding diproses kembali karena kasus asusila antara Sdri. Yulasmi Meilis dengan Samsudin, S.H./Terbanding
dengan
hasil
No.81/LHP/IV/KH/INSP-RL/2010
pemeriksaan tanggal
27
tertuang Oktober
dalam 2010
LHP (Bukti
tambahan dalam memori banding); dan atas kasusnya dengan Sdri.
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 16 dari 33hal
Yulasmi Meilis tersebut Penggugat/Terbanding belum dijatuhi hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena masih menjalani hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No.352 tahun 2010 tersebut; -------------------------------------------------------------------------------
4. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan kerja dapat diukur sesuai
maksud dan
tujuan
sebagaimana
tercantum
dalam
konsiderans Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian yaitu : ............... untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, peradaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat. Oleh sebab itu kredibilitas, profesionalitas dan moralitas Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Abdi Masyarakat patut kita pertanyakan, karena bagaimana seorang Pegawai Negeri Sipil akan menjadi pelayan/Abdi masyarakat yang baik kalau dirinya sendiri selaku Pegawai Negeri Sipil telah berulang-ulang melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, merusak citra dan wibawa selaku Pegawai Negri Sipil dan Pemerintah;-----5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
pada halaman 24 alinea ke-1 , Tergugat/Pembanding tanggapi sebagai berikut, bahwa secara prosedural terbitnya Surat Keputusan a quo merupakan kelanjutan dari Surat Keputusan No. 352 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Samsudin, SH merupakan Hubungan sebab akibat terhadap dua surat
keputusan tersebut,
termasuk
data-data atau
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 17 dari 33hal
fakta-fakta hukum yang mendukung satu kesatuan berkas sebagai dasar diterbitkannya objek sengketa;-------------------------------------------------------6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 25, alinea ke 1 dan 2, Tergugat/Pembanding tanggapi sebagai berikut, bahwa kendatipun tidak terbukti adanya penggerebekan, namun adanya keluar masuk wanita lain yang
bukan
muhrimnya
diakui
Pernyataan yang dibuat oleh
Penggugat/Terbanding
dalam
surat
Saudara Iskandar , Iskamto ,Gino, M.Aris,
Warsono, Lukman Efendi, yang dalam surat-surat pernyataan tersebut Penggugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ( berdua satu rumah dengan perempuan yang bukan muhrimnya ) dan bersedia menerima sanksi adat yaitu cuci kampung ( vide Bukti T-5 ); -----------------7. Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan Terbanding yang telah mengakui secara lisan dan sepakat untuk tidak mengulangi perbuatannya ( berdua satu rumah dengan perempuan yang bukan muhrimnya ) dan bersedia menerima sanksi adat yaitu cuci kampung di dalam Surat Pernyataan Ketua RT.14 Kelurahan Tempel Rejo (Bukti:T-5) sebagai bukti bahwa Penggugat/Terbanding telah mengakui perbuatannya sering membawa keluar / masuk perempuan / wanita yang bukan muhrimnya, dan hal ini jelas-jelas merupakan pelanggaran Norma yang hidup di Masyarakat dan Agama;--------------------------------------------8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 27 dari 32 halaman alinea ke-1, Tergugat / Pembanding tanggapi sebagai berikut, bahwa Tergugat / Pembanding
justru
telah
melaksanakan
Kewenangan
dan
tanggung
jawabnya dengan tepat dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yaitu; tetap berpedoman pada Peraturan pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada angka huruf iii angka 5 yaitu “ Penentuan
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 18 dari 33hal
dapat atau tidaknya Pegawai Negeri Sipil tersebut masuk kerja dan melaksanakan
tugas
menjadi
kewenangan
Pejabat
Pembina
Kepegawaian/PPK dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran disiplin yang dilakukan terhadap lingkungan kerja”. Oleh karenanya sebelum memberikan
izin
terhadap
Terbanding
tersebut,
Pejabat
Pembina
Kepegawaian/PPK telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta maupun data riwayat pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat/Terbanding sebagaimana telah kami uraikan pada memori banding di atas;-------------------------------------------------------------------------9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 28 dari 32 halaman alinea ke-3 dan bersambung ke halaman 29, Tergugat / Pembanding tanggapi sebagai berikut, bahwa
pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak
mencermati pertimbangan pada halaman 28 alinea ke-2 yaitu., melainkan telah ada perjanjian secara lisan antara Penggugat/Terbanding dengan Ketua RT.14 dan warga secara lisan mengenai tamu-tamu wanita yang masuk ke dalam rumah Penggugat, hal ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dalam Bukti T-5, dan jelas-jelas melanggar nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat maupun Norma Keagamaan;-------------------------------------------10. Bahwa dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Halaman 29 alinea ke-1, Tergugat / Pembanding tanggapi sebagai berikut, bahwa menurut Tergugat/Pembanding, pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak
tepat
karena
untuk
membina
Pegawai
Negeri
Sipil
(PNS)
di
lingkungannya memang menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian ( dalam hal ini Bupati Rejang Lebong), tetapi Pembinaan hanya dapat dilakukan apabila seorang Pegawai Negeri Sipil tersebut masih 1 (satu) kali melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Penggugat/Terbanding
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 19 dari 33hal
telah melakukan 2 (dua) kali pelanggaran Pegawai Negeri Sipil yang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian belum dijatuhi hukuman disiplin karena Penggugat/Terbanding masih dalam masa menjalani hukuman yang kedua; 11. Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 29 alinea ke-3 yang menyatakan, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka tindakan Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo berupa Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.039.II tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Penolakan Permohonan izin untuk dapat melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil An. Samsudin,S.H.,Nip.19630806 1989 1 001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b) Pegawai Pada Kantor Kelurahan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong
telah
nyata-nyata
bertentangan
dengan
substansi
peraturan
perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan menurut Majelis Hakim tersebut telah cukup alasan untuk dinyatakan batal;-12. Bahwa uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat tidak tepat, karena dalam Pasal 39 ayat (2) PP No.53 Tahun 2010 Jo Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, telah dengan tegas dinyatakan “Penentuan dapat atau tidaknya Pegawai Negeri Sipil tersebut masuk kerja dan melaksanakan tugas menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran disiplin yang dilakukan terhadap lingkungan kerja”, hal ini jelas-jelas kewenangan pemberian izin menjadi hak penuh bagi Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk
Penggugat/Terbanding
menolak dan
atau
selain
menerima
permohonan
pertimbangan
hukum
izin
juga
dari patut
dipertimbangkan norma / nilai yang tumbuh di masayarakat terhadap
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 20 dari 33hal
pelanggaran
Disiplin
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
dilakukan
oleh
Penggugat/Terbanding tersebut; 13. Selanjutnya sebelum menerbitkan objek sengket a quo, Pejabat Pembina Kepegawaian telah mempelajari dan meneliti seluruh data-data / riwayat kepegawaian dari Penggugat/Terbanding sehingga apabila diberikan izin melaksanakan tugas, dampak pelanggaran disiplin terhadap lingkungan kerja adalah sangat tidak baik karena beberapa hal:--------------------------------------1. Patut kita pertanyakan kepada Majelis Hakim apakah masih layak Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Abdi Masyarakat serta tauladan bagi masyarakat, sedangkan Penggugat/Terbanding sendiri telah mencederai harkat dan martabatnya sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;------------------------------------------------------------------------------------2. Penggugat/Terbanding telah merusak citra Pegawai Negeri Sipil dan wibawa pemerintah, oleh karenanya dimana letak wibawa pemerintah khususnya Pejabat Pembina Kepegawaian apabila Penggugat/Terbanding yang tidak dapat dibina diberikan izin untuk bertugas sebagai aparatur negara dan Abdi Masyarakat yang harus memiliki moral tinggi dan professional; --------14.
Atas dasar hal tersebut di atas, penerbitan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena telah melalui berbagai tahapan / proses sesuai peraturan kepegawaian yaitu tahapan pemeriksaaan di Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, Rapat Tim Baperjakat kemudian proses penerbitan objek sengketa a quo; -----------------
----- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Yudex Facti tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 21 dari 33hal
Medan tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Gugatan sengketa a quo yaitu : Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.039.111 Tahun 2012 Tentang Penolakan Permohonan Izin Untuk Dapat Melaksanakan Tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama SAMSUDIN, SH. NIP. 19630806 198902 1 001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I ( III/b ) Pegawai Pada Kantor Kelurahan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong ; ---------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sengketa terhadap gugatan dengan obyek Surat Keputusan
Bupati
Rejang
Lebong
a
quo,
adalah
termasuk
Sengketa
Kepagawaian, yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian khusunya Pasal 35 berbunyi:-----------------------------(1) Sengketa Kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara;--------------------------------------------------------------------------(2) Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui Upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----------------
----- Menimbang, bahwa sengketa a quo berawal dari diberhentikannya Penggugat / Terbanding SAMSUDIN, SH. sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP. 19630806 198902 1 001 Pangkat / Golongan Penata Muda Tk. I ( III/b ) Pegawai Pada Kantor Kelurahan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong, yang hingga diputusnya sengketa a quo oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Upaya Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK ) masih
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 22 dari 33hal
dalam proses penyelesaian dan belum ada Putusan dari BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian);------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa aquo diawali dengan adanya surat tertanggal 16 Desember 2011 Permohonan Izin dari Penggugat/Terbanding untuk dapat melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama SAMSUDIN, SH. NIP. 19630806 198902 1 001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I ( III/b ) Pegawai Pada Kantor Kelurahan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong kepada Bupati Rejang Lebong ( Bukti P – 6 ); -------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Surat Permohonan Izin Untuk Dapat Melaksanakan Tugas Sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 9 Januari kepada Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Rejang Lebong untuk dibahas dengan Tim Telaahan Staf Nomor : 800/53/BID.3-BKD/2012, tanggal 09 Januari 2012 hal permohonan izin untuk melaksanakan tugas selama dalam proses Banding Administratif atas nama SAMSUDIN, SH. NIP. 19630806 198902 1 001;-----------
----- Menimbang, bahwa dalam Konsiderans Menimbang huruf c Obyek Sengketa a quo berbunyi : bahwa berdasarkan hasil Sidang/Rapat Tim Baperjakat tanggal 19 Januari 2011 terhadap SAMSUDIN, SH. NIP. 19630806 198902 1 001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I ( III/b ) Pegawai Pada Kantor Kelurahan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan dampak negatif terhadap lingkungan kerja maka permohonan izin untuk melaksanakan tugas/kantor selama proses banding administratif tidak dikabulkan dan / atau tidak diberikan izin ( Bukti P – 7 = T – 12 ); ---------------------------------------------------------------
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 23 dari 33hal
----- Menimbang, bahwa berdasarkan penulusuran berkas serta surat-surat bukti dan surat lain yang terlampir di dalamnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan, bahwa Secara prosedural penerbitan obyek sengketa a quo Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.039.III Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Penolakan Permohonan Izin Untuk Dapat Melaksanakan Tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama SAMSUDIN, SH. NIP. 19630806 198902 1 001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I ( III/b ) Pegawai Pada Kantor Kelurahan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong
sesuai mekanisme dan
prosedur yaitu dengan diawali melakukakan pemanggilan dan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak terkait yang kemudian didasarkan atas hasil sidang BAPERJAKAT baru dibuat Surat Keputusan Obyek Sengket in litis, yang secara kronologis dapat dilihat dari serangkaian tindakan serta surat-surat bukti baik dari Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding berupa:---1. adanya berita dari Bengkulu Expres tanggal 5 April 2010 kasus dugaan penggerebekan oleh Ketua RT dan Warga RT 14 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan terhadap SAMSUDIN, SH. NIP. 19630806 198902 1 001 Alamat Tempel Rejo Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang ; ditindak lanjuti oleh Bupati Rejang Lebong dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Bupati Rejang Lebong Nomor: 32/SPT/I/KH/INSP-RL/2010, tanggal 15 April 2010;---------------------------------
2. Pemeriksaan pertama dilaksanakan pada tanggal 19 April 2010 terhadap ASMAWATI selaku pihak Pengadu untuk dimintai keterangan tentang tingkah laku yang dilakukan oleh SAMSUDIN, SH. setelah yang bersangkutan sebelumnya pada tanggal 17 April 2010 melayangkan Surat Pengaduan kepada Bupati Rejang Lebong tentang tingkah laku yang dilakukan oleh SAMSUDIN, SH ( vide Bukti T-3 ):-----------------------------------------------------Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 24 dari 33hal
a. Pada tanggal 20 April 2010
: Sdr.
GINO; M. ARIS ; WARSONO telah
membuat pernyataan yang isinya pada dasarnya bersamaan satu sama lain menerangkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 April 2010; b. Pada tanggal 24 April 2010 ada Surat Pernyataan Sdr. LUKMAN EFFENDI (Ketua RT 14 Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan) menerangkan peristiwa yang sama (vide Bukti T – 5) ; c. Pada tanggal 10 Mei 2010 dilakukan Pemeriksaan terhadap SAMSUDIN, SH. ( Bukti T- 4 ) ; d. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 41/LHP/IV/KH/IP-RL/2010, tanggal 01 Juni 2010 tentang Kasus Dugaan Penggerebekan Oleh Ketua RT. Dan Warga RT 14 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Terhadap SAMSUDIN, SH. NIP. 19630806 198902 1 001 Alamat Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang ( Bukti T-2 ); e. Ditindak lanjuti dengan Nota Dinas Inspektur Kabupaten Rejang Lebong kepada Bupati Rejang Lebong dengan Nomor : 700/324/I/INSP-RL/2010, tanggal 01 Juni 2010.
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kasus
Dugaan Penggerebekan Oleh Ketua RT. Dan Warga RT 14 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Terhadap SAMSUDIN, SH. NIP. 19630806 198902 1 001 Alamat Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang ( Bukti T-1 ); f. Pada tanggal 21 Juli 2010 diadakan Sidang / Rapat Tim Baperjakat membahas tentang penjatuhan Hukuman Disiplin bagi SAMSUDIN, SH. dan hasilnya dibuatkan Berita Acara Hasil Sidang / Rapat Tim Baperjakat Nomor : 800/474/BAPEK/2010 Tanggal 21 Juli 2010 dengan merujuk pada
Saran Tim Pemeriksa Inspektorat
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 25 dari 33hal
Kabupaten Rejang Lebong Point B yang tertuang dalam LHP Nomor : 41/LHP/KH/INSP-RL/2010, tanggal 01 Juni 2010 (Bukti T-6);
g. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 352/Tahun 2010, tanggal 7 September 2010 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SAMSUDIN, SH. NIP.19630806 198902 1 001 Pangkat/Golongan Penata Tk. I ( III/b ) Jabatan Kasi Pembangunan Pada Kantor Kelurahan Kota Padang ( Bukti P – 1 = T – 7 ); h. Tanggal 04 Oktober 2010 Penggugat / Terbanding mengajukan Surat kepada Bupati Rejang Lebong tentang Keberatan atas Penjatuhan Hukuman Disiplin
Berat
Berupa
Pemberhentian
Dengan
Hormat
Tidak
Atas
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama SAMSUDIN, SH. NIP NIP.19630806 198902 1 001 Pangkat / Golongan Penata Tk. I ( III/b ) Jabatan
Kasi
Pembangunan
Pada
Kantor
Kelurahan
Kota
Padang ( Bukti P – 2 ); i. Pada Tanggal 03 Nopember 2010 Bupati Rejang Lebong mengeluarkan Surat Nomor : 800/703/Bag.9, tanggal 03 Nopember 2010 tentang Tanggapan Atas Keberatan Hukuman Disiplin yang ditujukan kepada SAMSUDIN, SH. ( Bukti
T – 8 ) yang intinya tetap memberhentikan
Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; j. Pada Tanggal 03 Nopember 2010 juga Bupati Rejang Lebong mengeluarkan Surat Nomor : 800/704/Bag.9, tanggal 03 Nopember 2010 tentang Tanggapan Atas Keberatan Hukuman Disiplin Atas Nama SAMSUDIN, SH. NIP. 19630806 198902 1 001 Kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang isinya tetap atas Keputusannya memberhentikan SAMSUDIN, SH. dari Pegawai Negeri Sipil
karena sudah sesuai dengan
tingkat pelanggaran yang dilakukan ( Bukti T–9 );------------------------------Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 26 dari 33hal
k. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 81/LHP/IV/KH/INP-RL/2010, Tanggal 27 Oktober 2010, tentang Kasus Dugaan Asusila Sdr. YULASMI MEILIS NIP. 19680525 198903 2 003 Staff PUSKESMAS Talang Ulu Kecamatan Curup Timur dengan SAMSUDIN, SH. Dan Proses Izin Cerai Sdri. YULASMI MEILIS Tanpa Prosedur Yang Berlaku Bagi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Suaminya Sdr. HAIRULLAH ALAMAT Jalan Flamboyan Nomor 44 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur (Bukti Tambahan Tergugat/Pembanding dalam Memori Banding); l.
Pada Tanggal 16 Desember 2011 Penggugat/Terbanding SAMSUDIN, SH. mengajukan surat yang ditujukan kepada Bupati Rejang Lebong perihal Permohonan Izin Untuk Melaksanakan Tugas / Kantor ( Bukti P – 6 );
m. Setelah melalui Sidang / Rapat Tim BAPERJAKAT pada tanggal 19 Januari 2012 dengan hasil pembahasan dan kesimpulan bahwa terhadap SAMSUDIN, SH. NIP. 19630806 198902 1 001 berdasarkan pertimbangan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan Kerja maka Permohonan Izin Untuk Melaksanakan Tugas / Kantor Selama Proses banding
Administratif
tidak dikabulkan dan/atau
tidak
diberikan izin ( Bukti T – 11 ); n. Kemudian diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor :
180.039.III Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Penolakan Permohonan Izin Untuk Dapat Melaksanakan Tugas Pegawai Negeri Sipil atas
nama
SAMSUDIN,
SH.
NIP.
19630806
198902
1
001
Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I ( III/b ) Pegawai Pada Kantor Kelurahan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong ( Bukti P-7 = T-12 );
----- Menimbang, bahwa secara prosedur terbitnya Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.039.III Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Penolakan Izin Untuk Dapat Melaksanakan Tugas Pegawai Negeri Sipil
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 27 dari 33hal
atas nama SAMSUDIN, SH NIP. 19630806 198902 1 001 Pangkat / Golongan Penata Muda
Tk. I
( III/b ) Pegawai Pada Kantor Kelurahan Kota Padang
Kabupaten Rejang Lebong yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu merupakan suatu keterkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 352 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil
atas nama SAMSUDIN , SH. NIP.19630806 198902 1 001
Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I ( III/b ) Jabatan Kasi Pembangunan Pada Kantor Kelurahan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong ( Bukti P-7 = T-12 ), namun terhadap kedua Surat Keputusan tersebut tetap merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri-sendiri, menurut Majelis Hakim pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dalam menilai untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya harus melihat seluruh rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi terbitnya kedua Keputusan Bupati Rejang Lebong tersebut, yang apabila dilihat dari rangkaian bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding maupun Tergugat / Pembanding sebagaimana pertimbangan di atas, telah memenuhi tahapan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan utamanya Undang-Undang Nomlor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010, sehingga secara prosedural tidak mengadung cacat yuridis;-------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa oleh karena secara prosedural penerbitan obyek
sengketa a quo Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.039.III Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Penolakan Permohonan Izin Untuk Dapat Melaksanakan Tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama SAMSUDIN, SH. NIP. 19630806 198902 1 001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I ( III/b )
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 28 dari 33hal
Pegawai Pada Kantor Kelurahan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong sesuai mekanisme yaitu dengan dilakukannya pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait yang dilaksanakan oleh tim Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang kemudian ditindaklanjuti atas dasar hasil sidang BAPERJAKAT, sedangkan secara substansiil meteriil sikap tegas Tergugat/Pembanding dengan bersikukuh tidak memberikan izin untuk dapat melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa:------“Pasal 39 ayat (2) -------------------------------------------------------------------(2) Penentuan dapat atau tidaknya Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kewenangan
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
dengan
mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja”; --------------“Serta berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor:
21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada angka romawi VI Upaya Administratif pada huruf E Banding Administratif:-------------------------------------------------------------------------ii.
angka “4” Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas,
Pegawai
mengajukan
Negeri
Sipil
permohonan
izin
yang
bersangkutan
kepada
Pejabat
harus
Pembina
Kepegawaian;------------------------------------------------------------iii.
angka “5” Penentuan dapat atau tidaknya Pegawai Negeri Sipil tersebut
masuk
kewenangan
kerja
Pejabat
dan
melaksanakan
Pembina
tugas
Kepegawaian
menjadi dengan
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 29 dari 33hal
mempertimbangkan
dampak
pelanggaran
disiplin
yang
dilakukannya terhadap lingkungan kerja";---------------------------yang sebelumnya telah melalui mekanisme Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten
Rejang
Lebong
kemudian
ditindaklanjuti
oleh
Rapat/Sidang
BAPERJAKAT sehingga tidaklah dapat dikategorikan sebagai telah nyata-nyata bertentangan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yang berdasarkan penelusuran bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan bukti bahwa sesaat setelah ( paling tidak dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari ) Penggugat/Terbanding menerima Surat Keputusan
Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas
Permintaan Sendiri, untuk masuk kantor dengan mengajukan permohonan untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ijin kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
(PPK)
sebagaiman
diatur
dalam
Peraturan
Kepala
Badan
Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tersebut, melainkan surat permohonan izin melaksanakan
Tugas / masuk
Kantor (Bukti P-6)
baru
diajukan pada tanggal 16 Desember 2011 yakni lebih dari 1 (satu) tahun, yakni 14 (empat belas) Bulan lamanya sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaa Sendiri atas namanya;------
----- Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan, bahwa setelah menerima Surat Keputusan Pemberhentian dirinya senantiasa melaksanakan tugas/masuk kantor, pernyataan tersebut tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 30 dari 33hal
Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak dapat mempertimbangkannya sehingga dalil alasan tersebut harus dikesampingkan, bahkan justeru sebaliknya di dalam Jawaban Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding sejak menerima Surat Keputusan dimaksud tidak mengajukan izin melaksanakan tugas, dan terbukti Absensi/Daftar kehadiran sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Kota Padang tidak diketahui dan atau tidak ditandatangani oleh camat Kota Padang, sehingga secara substansiil materi pun obyek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;-------------------------------
----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam Putusan Perkara Nomor : 10/G/2012/PTUN-BKL. Tanggal 26 September 2012 adalah keliru dan tidak cermat karena tidak konsisten dengan pertimbangannya sendiri yang menyatakan terbitnya objek sengketa merupakan suatu keterkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor:
352 Tahun
2010 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Samsudin, SH NIP: 19630806 1989 1 001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Kasi Pembangunan pada Kantor Kelurahan Kota Padang (vide: T-7), namun terhadap kedua Surat Keputusan tersebut tetap merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri-sendiri;---------------------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa dengan menggunakan frasa “ merupakan suatu keterkaitan “ menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam menilai untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa a quo ( Bukti P-7= T-11) harus melihat seluruh rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi terbitnya kedua Keputusan Bupati Rejang Lebong tersebut,
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 31 dari 33hal
tidak bisa hanya harus berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat saja, maka oleh karena itu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas dan dalam amar putusan di bawah ini;-------------------------
----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang omor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ;--------
----- Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang omor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan lain yang terkait ;
MENGADILI
- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding ; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 10/G/2012/PTUN-BKL. Tanggal 26 September 2012 yang dimohonkan banding;
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 32 dari 33hal
MENGADILI SENDIRI - Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ; - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ----- Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : SENIN, tanggal 21 Januari 2013 oleh Kami : R I Y A N T O, SH. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, MASKURI, SH.,M.Si. dan NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didamping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DANIEL H. SIAGIAN, SH.
sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;-------------------------HAKIM-HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS,
dto,
dto,
M A S K U R I , SH.,M.Si.
R I Y A N T O , SH.
dto,
NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum. PANITERA PENGGANTI,
dto, DANIEL H. SIAGIAN, SH. Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 33 dari 33hal
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Materai Putusan ………
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ………
Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara .………..
Rp. 239.000,-
j u m l a h …...............
Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Putusan Nomor: 187/B/2012/PTTUN-MDN Hal. 34 dari 33hal