PUTUSAN Nomor : 16/B/2013/PT.TUN-MDN
------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-------------------------------------------------------------------------------
P
U
T
U
S
A
N
Nomor: 16/B/2013/PT.TUN-MDN ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Jalan
Peratun, kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA, yang berkedudukan di 402 Cilandak Commercial Estate, Jalan Cilandak KKO Raya, Jakarta Selatan 12560, dalam hal ini diwakili oleh : Nama
: HARRYSON SUKIANTO;---------------------------------------
Kewarganegaraan : Indonesia;-----------------------------------------------------------Pekerjaaan
: Direktur
PT.
SCHLUMBERGER
GEOPHYSICS
NUSANTARA ; ----------------------------------------------------Tempat tinggal
: di Taman Palem Lestari C5 No. 71 RT. 009 RW. 012, Cengkareng Barat, Jakarta Barat 11730;-------------------Dalam hal ini memberi kuasa kepada :----------------------1. MOCHAMAD FACHRI, S.H., LL.M.;----------------------2. HENDRONOTO SOESABDO, S.H., LL.M.;------------3. TURANGGA HARLIN, S.H., LL.M.;-----------------------Ketiganya
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Advokat pada Firma Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia,
Menara…. 2
Menara II Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2012;------------------------------------Selanjutnya disebut
PENGGUGAT/PEMBANDING;
MELAWAN
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA
PABEAN
B
PEKANBARU,
berkedudukan di Jl.Jenderal Sudirman Nomor: 2-4 Pekanbaru 28152;------------------------------------------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ----------------1. Nama Jabatan
: DIDIK HARIYANTO, SH. MH. ; ----------: Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro
Bantuan
Hukum
Kementerian
Keuangan; ------------------------------------2. Nama Jabatan
: Ir. AZIZ SYAMSU ARIFIN; ----------------: Plt. Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan Kepabeanan
dan dan
Cukai,
Peraturan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai; 3. Nama Jabatan
: Drs. RUDY HERNANTO, MM.; ----------: Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai pada
Kantor
Wilayah
Direktorat
Jenderal …. 3
Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat; -----------------------------4. Nama Jabatan
: ARIF, SE. M.Si.; ----------------------------: Kepala
Bidang
Audit
pada
Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat; --------5. Nama Jabatan
: AGUS AMIWIJAYA, S.H. MH.; ----------: Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan
dan
Cukai,
Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai; 6. Nama Jabatan
: RIZAL ALPIANI, SH.; ----------------------: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I C pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; -------------------------------------
7. Nama Jabatan
: HASYA ILMA ADHANA, SH.; ------------: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I D pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; -------------------------------------
8. Nama Jabatan
: WIJI PUTUT SIDOLAMONG, SH.; -----: Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil
Penindakan
I
pada
Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat; --------9. Nama
: SONY WAHYU PRASETYO, SE.; -------
Jabatan :....
4
Jabatan
: Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II pada
Kantor
Wilayah
Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat; -----------------------------10. Nama Jabatan
: AGUNG KISWONDO, S.Sos; ------------: Kepala Seksi Pelaksanaan Audit II pada
Kantor
Wilayah
Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat; -----------------------------11. Nama Jabatan
: NANGKOK P. PASARIBU, SE.; ---------: Kepala
Seksi
Penindakan
dan
Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru; ------------12. Nama Jabatan
: DARMA BAKTI, SH.; -----------------------: Kepala Seksi Perbendaharaan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru; ------------------------------------
13. Nama Jabatan
: FARIDA HERTIANA SARAGIH, SH.; --: Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru; -------------
14. Nama
: SATRIYANTO SADJATI; -------------------
Jabatan :....
5
Jabatan
: Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil
Penindakan
pada
Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe
Madya
Pabean
B
Pekanbaru; -----------------------------------15. Nama Jabatan
: IRIANTO; --------------------------------------: Kepala Seksi Administrasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe
Madya
Pabean
B
Pekanbaru; -----------------------------------16. Nama Jabatan
: MAHMUD ZEIN FIRMANSYAH, SH.; --: Penangan Perkara Tingkat IV pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan
dan
Cukai,
Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai; ------------------17. Nama Jabatan
: RUSDIANTO K. MARDANI, SH.; -------: Penangan Perkara Tingkat IV pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan
dan
Cukai,
Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai; ------------------18. Nama Jabatan
: RIKSI A. SOMPIE, SH.; -------------------: Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan Kepabeanan
dan dan
Cukai,
Peraturan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai; ----------------19. Nama
: ELITA MARIANT P, SH.; -------------------
6
Jabatan :..........…….
Jabatan
: Pelaksana Hukum
I,
pada
Bagian
Bantuan
Biro
Bantuan
Hukum,
Kementerian Keuangan; ------------------20. Nama Jabatan
: CHRISTIAN, SH.; ---------------------------: Pelaksana Hukum
I,
pada
Bagian
Bantuan
Biro
Bantuan
Hukum,
Kementerian Keuangan; ------------------21. Nama Jabatan
: RANDHIKA YOGA PERDATA, SH.; : Pelaksana Hukum
I,
pada
Bagian
Bantuan
Biro
Bantuan
Hukum,
Kementerian Keuangan; ------------------22. Nama Jabatan
: DINA ASSRIANA, SH.; --------------------: Pelaksana Hukum
I,
pada
Bagian
Bantuan
Biro
Bantuan
Hukum,
Kementerian Keuangan; ------------------23. Nama Jabatan
: ASTRID MONIKA, SH.; --------------------: Pelaksana Hukum
I,
pada
Bagian
Bantuan
Biro
Bantuan
Hukum,
Kementerian Keuangan; ------------------24. Nama
: FIRSTDA AYU FIAN NUR AGUSTA, SH.; ---------------------------------------------
Jabatan
: Pelaksana Hukum
I,
pada
Bagian
Bantuan
Biro
Bantuan
Hukum,
Kementerian Keuangan; ------------------25. Nama
: RUDI PURNOMO, SH.; --------------------
Jabatan…. 7
Jabatan
: Pelaksana Hukum
pada
Bagian
Bantuan
Biro
Bantuan
Hukum,
I,
Kementerian Keuangan; ------------------26. Nama Jabatan
: EKO WIGIYANTO; --------------------------: Pelaksana
Pemeriksa
pada
Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe
Madya
Pabean
B
Pekanbaru; -----------------------------------Kesemuanya
berkewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Surat Kuasa
Khusus
Nomor
:
SKU-
01/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tertanggal 16 Agustus 2012; -----------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut
TERGUGAT/TERBANDING;
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah membaca ; 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor: 16/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 4 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini di tingkat banding; 2. Penetapan Ketua Majelis No. 16/B/Pen.HS/2013/PT.TUN-MDN tentang Penetapan Hari Sidang, tanggal 12 Pebruari 2013; 3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 33/G/2012/PTUN-Pbr, tanggal 30 Oktober 2012; 4. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini; Tentang… 8
TENTANG DUDUK SENGKETA Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 33/G/2012/PTUN-Pbr, tanggal 30 Oktober 2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ; Menerima Eksepsi Tergugat ; --------------------------------------------------------------
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili sengketa ini ; ------------------------------------------------------------------
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 121.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Pekanbaru tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat; -----------------------------------Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 09 Nopember 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 33/G/2012/PTUN-Pbr yang ditanda tangani
oleh
selanjutnya
kuasa
telah
hukum
diberitahukan
Penggugat/Pembanding kepada
pihak
lawan
serta
Panitera,
dengan
Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 33/G/2012/PTUN-Pbr, tanggal 09 Nopember 2012;--------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 09 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 09 Januari 2013 dan telah
diberitahukan... 9
diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 33/G/2012/PTUN-Pbr, tanggal 09 Januari 2013; Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya tidak ada mengajukan hal-hal baru dan semuanya telah dikemukakan pada pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutuskan sebagai berikut; Dalam Eksepsi: -
Menolak Jawaban Tergugat/Terbanding;
-
Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenwng untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
Dalam Penundaan: -
Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat/Pembanding;
Dalam Pokok Perkara: -
Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
-
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayann Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru Nomor: S293/WBC.03/KPP.MP.01/2012, tanggal 9 Mei 2012;-----------------------
-
Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayann Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru Nomor: S-293/WBC.03/KPP.MP.01/2012, tanggal 9 Mei 2012;-------------------------------------------------------------------------------
Menimbang...
10
Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam pemeriksaan di tinggkat banding;-----------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tanggal 10 Desember 2012 telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca/memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 13/G/2011/PTUN-Pbr, tanggal 10 Desember 2012;--------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan Penggugat/Pembanding terhadap Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Pekanbaru
Nomor:
33/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 30 Oktober 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 123 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta meneliti dan memperhatikan surat-surat, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan
dikaitkan
dengan
Memori
Banding
dari
Penggugat/
Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;--------------------
Menimbang... 11
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 33/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 30 Oktober 2012 pada pemeriksaan di tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-----------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum judex facti dalam memeriksa dan memutus
sengketa
ini
ditingkat
banding
dengan
perbaikan
amar
sebagaimana tersebut dalam amar putusan;---------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 33/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 30 Oktober 2012 tersebut yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat Banding dan pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepada Para Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-------------------------------Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait;-------------------------------------------------------------------------
Mengadili... 12
M E N G A D I L I 1. Menerima
permohonan
banding
dari
Penggugat/
Pembanding; 2. Menguatkan Pekanbaru
putusan Nomor:
Pengadilan
Tata
Usaha
33/G/2012/PTUN-Pbr,
Negara
tanggal
30
Oktober 2012 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagai berikut: Dalam Eksepsi : -
Menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kewenangan absolut Pengadilan untuk mengadili;
Dalam Pokok Perkara : -
Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
-
Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan banding ditetapkan
yang untuk tingkat
sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu rupiah); Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2013, oleh kami: IS SUDARYONO, SH.,MH., Ketua Pengadilan Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Medan
sebagai
Ketua
Majelis,
YOSRAN,SH.,Mhum., serta NURMAN SUTRISNO, SH.,MHum., masingmasing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
dinyatakan... 13
dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh ARMEN SIMAMORA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak; HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS
dto,
dto,
YOSRAN, SH.,MHum.
IS SUDARYONO,SH.,MH.
dto,
dto,
NURMAN SUTRISNO, SH.,MHum.
PANITERA PENGGANTI
dto,
ARMEN SIMAMORA, SH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Materai Putusan.……… Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan………. Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ……….. Rp. 239.000,J u m l a h
…………….. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah);
14
