PT.TUN-MDN

PUTUSAN Nomor : 112/B/2013/PT.TUN-MDN

--------------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___

---------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan No. 112/B/2013/PT.TUN-MDN

P U T U S

A N

Nomor : 112/B/2013/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha Negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

ROBERTH YUNIZAR; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor TNI-AL, Bertempat tinggal di Jalan Patimura No. 30 RT/RW. 03/08, Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada; 1.

HENDIE DEVITRA, SH, MH.

2.

HENDY AMERTA, SH.

3.

KHAERUDDIN, SH.

Masing - masing

Kewarganegaraan Indonesia,

Para Advokat/Pengacara Hukum pada Kantor Hukum

“HENDIE

DEVITRA

&

REKAN”

Beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.11 Tanjung Pinang,

Berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus


tertanggal 11 Maret 2013, selanjutnya disebut : PENGGUGAT/PEMBANDING ;

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG PINANG; Berkedudukan di Jalan Raya Simpang Madong, Senggarang,

Kelurahan

Kampung

Bugis,

Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. SUSILAWATI, A. P.tnh. (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara); 2. BASRAN MUNTHE, SH. (Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah); 3. H.

ASNEN

(Kepala

Seksi

NOVIZAR,

A.P.tnh.,

MH.

Survey

Pengukuran

dan

Pemetaan); 4. RAMDHAN CHRISMANA, S.Sos. (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan); Kesemuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, Berkedudukan di Jalan Raya Senggarang-Simpang Madung, Tanjung Pinang, selanjutnya disebut “Penerima Kuasa” baik

secara

bersama-sama

maupun

sendiri-


sendiri,

selanjutnya

disebut

:

TERGUGAT/TERBANDING I ; 2. CHRISTINA DJODI; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Pelantar II No.02, RT/RW. 02/10 Tanjung Pinang. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. BANGUN P. SIMAMORA, SH. 2. M. AMAN SIMAMORA,SH. Keduanya

berkewarganegaraan

Indonesia,

Advokat / Pengacara pada Kantor BANGUN P. SIMAMORA, SH.& REKAN, Beralamat di jalan Gajah Mada Ruko Tiban City Square Blok A2. No. 07 Sekupang Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2012, selanjutnyadisebut

:

TERGUGAT

II

INTERVENSI/TERBANDING II

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; Telah membaca : 1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 112/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;


2.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 112/PEN.HS/2013/PT.TUNMDN tanggal 18 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang di tingkat banding;

3.

Salinan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 27/G/2012/PTUN-TPI tanggal 18 April 2013;

4.

Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 27/G/2012/PTUN-TPI, tanggal 18 April 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI: -

Menolak eksepsi Tegugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA: -

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.857.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);


Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis

tanggal

18

April

2013

dengan

dihadiri

oleh

Kuasa

Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir di persidangan pada saat pembacaan putusan, maka Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah memberitahukan isi putusan kepadanya dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 27/G/2012/PTUN-TPI tertanggal 18 April 2013; Menimbang,

bahwa

Penggugat/Pembanding

telah

terhadapp

utusan

mengajukan

tersebut,

permohonan

banding

pihak pada

tanggal 02 Mei 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2012/PTUN-TPI

jo.

Nomor

:

09/BDG/2013/PTUN-TPI

yang

ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang kepada masingmasing pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 27/G/2012/PTUN-TPI tertanggal 02 Mei 2013; Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dalam pemeriksaan sengketa di tingkat banding; Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II maupun Kuasa Hukumnya juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;


Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 27/G/2012/PTUN-TPI jo. Nomor : 09/BDG/2013/PTUN-PBR masing-masing tertanggal 20 Juni 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Kamis

tanggal

18

April

2013

yang

dihadiri

oleh

Kuasa

Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal pemberitahuan putusan tersebut

kepadanya

yakniselambat-lambatnya

diajukan

pada

tanggal

02 Mei 2013; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2012/PTUN-TPI jo. Nomor : 09/BDG/2013/PTUN-TPI tertanggal 02 Mei 2013, yakni hari keempat belas, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 140 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun


1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir denganUndang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, serta meneliti dan memperhatikan surat–surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding I, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 27/G/2012/PTUN-TPI tanggal 18 April 2013, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hokum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh Karena itu pertimbangan hokum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor :


27/G/2012/PTUN-TPI tanggal 18 April 2013 yang dimohon banding harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundangundangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

-

Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 27/G/2012/PTUN-TPI tanggal 18 April 2013, yang dimohonkan banding;

-

Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah

diputuskan

dalam

rapat

permusyawaratan

Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari RABU, tanggal 25 SEPTEMBER 2013 oleh kami : H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan


selaku Hakim Ketua Majelis, RIYANTO, SH., dan MASKURI, SH., M. Si., masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh RIANO GINTING, SH., Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa maupun Kuasanya Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto,

dto,

R I Y A N T O, SH.

H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.

dto, MASKURI, SH., M. Si.

PANITERA dto, RIANO GINTING, SH.

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Materai Putusan …….…..…

Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi Putusan ………….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Proses Perkara.………........

Rp. 239.000,-

J u m l a h ……………………. Rp. 250.000,(duaratus lima puluhribu rupiah)


PT.TUN-MDN

Recommend Documents