PUTUSAN Nomor : 52/B/2013/PT.TUN-MDN
----------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-----------------------------------------------------------------------------------
P
U
T
U
S
A
N
Nomor: 52/B/2013/PT.TUN-MDN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Nomor I, Kompleks Medan Estate Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut dibawah ini dalam perkara antara : ------------------------------------------------------------------
1.
R.
HELMI
FANSYURI,
SH,
kewarganegaraan
wiraswasta,
Indonesia,
pekerjaan
beralamat di Jalan TP. Rustam
Effendi Nomor: 376 RT/RW. 006/003 Desa 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;-------------------2. Drs. H. FACHRURROZI ABBAS, SKM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan purnawirawan TNI Angkatan Laut, beralamat di Jalan Sapta Marga Pinang Nomor: 56 RT/RW. 40/08 Kelurahan Bukit Sangkal Pinang, Palembang; --------------------------------------------------Dalam hal ini diwakili oleh FIRMAN WIJAYA, SH., MH dan TINA H. TAMHER, SH., MH;----------Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat Kantor di Jalan KH. Abdullah Syafei Nomor 32 – 33 Casablanca Jakarta Selatan 12860 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Januari 2013: --Selanjutnya
disebut:
PARA
PENGGUGAT/
PEMBANDING;---------------------------------------------MELAWAN … 2
---------------------------------------- M E L A W A N --------------------------------------------
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Mayor Santoso Nomor: 02 Kamboja Palembang; -Dalam
hal
ini
diwakili
oleh
ALAMSYAH
HANAFIAH, SH., F.M. MUSLIM, SH., MEIZALDI MUFTI, SH., YUDI WAHYUDI, SH, masing masing
berkewarganegaraan
Pekerjaan
Advokat,
Alamat
Indonesia, Jalan
Letjen
R.Suprapto, Ruko Cempaka Mas Boulevard Barat Blok C No.7 Jakarta Pusat 10640 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2013: --Selanjutnya disebut: TERGUGAT/TERBANDING;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; --------------------------------Telah membaca: ------------------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 52/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 16 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----------------------------------------------------2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 01/G/2013/PTUN-PLG tanggal 07 Pebruari 2013; ------------------------------------3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 52/PEN.HS/2013/PTTUN-MDN tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; 4. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta surat – surat yang berkenaan dengan perkara ini; TENTANG … 3
TENTANG DUDUK PERKARA -----
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Palembang
Nomor:
01/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 07 Pebruari 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E N G A D I L I --------------------------------------------DALAM PENUNDAAN: ---------------------------------------------------------------------------
Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Berita Acara Rapat KPU Kota Palembang No. 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 pukul 16.45 WIB dengan agenda rapat Penetapan Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan Penyerahan Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013; ---------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI : ---------------------------------------------------------------------------------
menolak eksepsi Tergugat; -------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; ---------------------------------------2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 216.000; (dua ratus enam belas ribu rupiah);
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipaal/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tanpa dihadiri kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding;--------------------------------------------------------------------------
Menimbang ... 4
----- Menimbang,
bahwa
terhadap
putusan
tersebut,
Para Penggugat/
Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 07 Pebruari 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 01/G/2013/PTUN-PLG yang ditandatangani Penggugat Prinsipal/Pembanding R. HELMI FANSYURI, SH dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak lawan secara seksama dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 01/G/2013/PTUN-PLG tertanggal 07 Pebruari 2013; -------------------------------------
-----
Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan
Memori Banding pada tanggal 18 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 Pebruari 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 18 Pebruari 2013 dengan Surat
Pemberitahuan
dan
Penyerahan
Memori
Banding
Nomor:
01/G/2013/PTUN-PLG;------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dalam memori banding Para Penggugat/Pembanding tertanggal 18 Pebruari 2013 mengemukakan pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam putusan perkara aquo kurang cukup pertimbangan hukum dan tidak cermat dalam menilai faktafakta sehingga salah dan keliru menilai fakta dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak professional (Unprofesional Conduct) dalam memeriksa dan memutus perkara aquo , dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------a. Dalam permohonan Penundaan 1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Berita acara Rapat Komisi Penilihan Umum Kota Palembang Nomor: 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tersebut dengan agenda mengenai penetapan Penutupan ... 5
penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil walikota Palembang tahun 2013; 2. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk menunda pelaksanaan Berita acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tersebut dengan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan
penyerahan
perseorangan
dukungan
dalam
tambahan
pemilihan
bakal
Walikota
dan
pasangan Wakil
calon
walikota
Palembang tahun 2013; 3. Menunda pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2013-2018 sampai adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap; b. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Rapat Komisi Penilihan Umum Kota Palembang Nomor: 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tersebut dengan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil walikota Palembang tahun 2013; 3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Berita Acara Rapat Komisi Penilihan Umum Kota Palembang Nomor: 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tersebut dengan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil walikota Palembang tahun 2013;
4. Memerintahkan … 6
4. Memerintahkan
Tergugat/Terbanding
agar
menerima
tambahan
dukungan para Penggugat R. HELMI FANSYURI, SH sebagai Bakal Calon Walikota Palembang dan Drs. H. FACHRURROZI ABBAS, SKM sebagai Bakal Calon Wakil Walikota Palembang sehingga memenuhi syarat yang ditentukan tanpa verifikasi lagi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang; 5. Memrintahkan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding untuk ikut serta dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang; 6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
-----
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal
28 Maret 2013 telah mengajukan kontra Memori Banding, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 Maret 2013, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Maret 2013 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 01/G/2013/PTUN-PLG;-----------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Kuasa hukum Tergugat/Terbanding tertanggal 28 Maret 2013 mengemukakan pada pokoknya semua pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor;
01/G/2013/PTUN-PLG
sudah
benar
dan
tepat,
Tergugat/Terbanding menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:
Menyatakan ...
7
-
Menyatakan memori banding yang dimohonkan oleh Pembanding adalah batal demi hukum;
-
Menyatakan memori banding dari Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;
Dalam Pokok Perkara -
Menguatkan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Palembang Nomor: 01/G/2013/PTUN-PLG tanggal 07 Pebruari 2013;
-----
Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing–masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 01/G/2013/PTUN-PLG, masing–masing tertanggal 01 Maret 2013;-------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 01/G/2013/PTUN-PLG diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013, dengan dihadiri Para Penggugat Prinsipal/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding ,tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding
maka tenggang waktu 14
(empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah putusan tersebut diucapkan di persidangan; --------------------------------------
----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan
banding
dengan
Akta
Permohonan
Banding
Nomor:
01/G/2013/PTUN-PLG pada tanggal 07 Pebruari 2013, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana
yang ... 8
yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor: 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---------------------------------------------------- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 01/G/2013/PTUNPLG serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti, keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat / Pembanding dan pihak Tergugat / Terbanding di persidangan, serta Memori Banding Para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -------------------------------
----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 01/G/2013/PTUN-PLG tanggal 07 Pebruari 2013 tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; ---------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -------------------------------------------------------------------------
Menimbang … 9
----maka
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Palembang
Nomor:
01/G/2013/PTUN-PLG tanggal 07 Pebruari 2013 yang dimohon banding harus dikuatkan;-------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Para Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusandi bawah ini; -----------------------------------------------------------------------MEMPERHATIKAN 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----------------------------2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; ------------------------------------------------------------------------------[[
M
E
N
G
A
D
I
L
I
-
Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding; -------
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 01/G/2013/PTUN-PLG tanggal 07 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding;-------------------------------------------------------------------------------------------
-
Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 250.000,- (dua
ratus lima puluh ribu rupiah);--------------------------------------------------------------
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari RABU tanggal 01 Mei 2013 oleh kami, JAYATAN SIHOMBING, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tata … 10
Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, YOSRAN, SH.,MHum dan NABARI SEMBIRING, SH., MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu oleh DANIEL H. SIAGIAN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;--------------------------------------------------------
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
dto,
dto,
YOSRAN, SH., MHum
JAYATAN SIHOMBING , SH.
dto, NABARI SEMBIRING, SH., MH
PANITERA PENGGANTI, dto, DANIEL H. SIAGIAN, SH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Materai Putusan …
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan …
Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara .…… Rp. 239.000,J u m l a h …................. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
11
