PUTUSAN Nomor : 158/B/2012/PT.TUN-MDN
-----------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
------------------------------------------------------------------------------------
P
U
T
U
S
A
N
Nomor: 158/B/2012/PT.TUN-MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan berikut ini, dalam perkara antara:--------------------
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau; ---------------------------------------Dalam hal ini memberi kuasa kepada; --------------------------------1. Nama Jabatan
: WIM JEFRIZAL, SH.; ------------------------------: Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana; ----------------------------------------
Alamat
: Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten
Kuantan Singingi; ---------------------------------2. Nama Jabatan
: SURIYANTO, SH. MH. -----------------------------: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Dok dan Penyuluhan Hukum; --------------------------------
Alamat
: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi; -----------------------------------
3. Nama
: MUHARNIS, MS. SH; -------------------------------
Pekerjaan
: Pengacara/Advokat; --------------------------------
Alamat
: Jalan Hang Tuah Nomor 29 Pekanbaru; --------
4.Nama … 2
4. Nama Jabatan
: ROY RIYADI, SH;-----------------------------------: Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan; -----------------------------
Alamat
: Komplek Perkantoran Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan;--------------------------------------
5. Nama Jabatan
: JUPIRMAN, SPD;------------------------------------: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi; ----------------------------------
Alamat
: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Teluk Kuantan; ------------------------
Kesemuanya Surat
kewarganegaraan
Indonesia,
berdasarkan
Kuasa Khusus Nomor: SK.5424/DISDIK-Umum/522/2012
tertanggal
13
April
2012,
selanjutnya
disebut:
TERGUGAT/PEMBANDING;------------------------------------
-----------------------------M e l a w a n-----------------------------------
MUSTAFA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi; --------------------------------------------------------Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada ASEP RUHIAT, S.Ag. SH.
MH.,
HASAN
BASRI,
S.Ag.
SULVELTRA, SH., ARTION, SH. SH.,
SH.
MH.,
BENNO
dan FITRI ANDRISON,
kesemuanya kewarga- negaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum ASEP RUHIAT & Partners, beralamat di Jalan Handayani No. 36 A Lt. II Arengka Atas Pekanbaru
berdasarkan … 3
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 034/SK-AR/II/2012 tertanggal
21
Februari
2012,
selanjutnya
disebut:
PENGGUGAT/TERBANDING;----------------------------------
----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; ------------------------------- Telah membaca:--------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 158/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 23 Nopember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----------------------------------------2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 12/G/2012/PTUN-PBR tanggal 02 Agustus 2012; --------------------------------3. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat – surat yang berkenaan dengan perkara ini; -------------------------------------------4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 31 Desember 2012 Nomor: 158/PEN.HS/2012/PT.TUN-MDN tentang Penetapan persidangan pada hari Senin tanggal 07 Januarir 2013;----------------
TENTANG DUDUK PERKARA ----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 12/G/2012/PTUN-PBR, tanggal 02 Agustus 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; --------------
MENGADILI…
4
M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat;----------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; --------------------------------2. Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 820/DISDIK-UM/071, tanggal 18 Januari 2012 tentang Surat Perintah Penugasan;----------------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut
Surat Perintah Penugasan
Nomor: 820/DISDIK-UM/071, tanggal 18 Januari 2012 tentang Surat Perintah Penugasan;--------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.153.500,(Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah); -------------------------------------- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2012 yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ; --------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 06 Agustus 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 12/G/2012/PTUN-PBR., yang
ditandatangani oleh
Kuasa Tergugat/Pembanding: Roy Riady, SH., dan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 12/G/2012/PTUN-PBR; -------------------
Menimbang… 5
----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 20 September 2012, dan telah diberitahukan dan
kepada pihak lawan sesuai dengan
Penyerahan
Memori Banding
Surat
Pemberitahuan
Nomor 12/G/2012/PTUN-PBR tertanggal
21 September 2012;-------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 04 Oktober 2012, dan telah diberitahukan secara seksama pada tanggal itu juga kepada Tergugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/G/2012/PTUNPBR;-------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 12/G/2012/PTUN-PBR masing-masing tertanggal 06 September2012;--------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 12/G/2012/PTUN-PBR diucapkan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012, yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan kuasa hukum Penggugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk megajukan permohonan banding bagi pihak Tergugat/Pembanding dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut dipersidangan;-----------------------
Menimbang,… 6
-----
Menimbang,
mengajukan
bahwa
permohonan
oleh
karena
banding
pihak
tanggal
Tergugat/Pembanding 06
Agustus
Akta Permohonan Banding Nomor 12/G/2012/PTUN-PBR,
2012,
telah
dengan
Nomor 19/BDG/2012/-
PTUN-PBR terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor
12/G/2012/PTUN-PBR
formal
tertanggal
02
Agustus
2012,
maka
secara
permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima, karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta
persyaratan
sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ------------------------------------------ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 12/G/2012/PTUN-PBR tanggal 02 Agustus 2012 dalam amar putusan pada pokoknya “ Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya “ dan Menyatakan Batal Objek Sengketa” untuk lebih jelas amar selengkapnya sebagai mana tercantum dalam duduknya sengketa;-------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh Terguagt/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2012 yang pada pokoknya “menolak gugatan Penggugat/Terbanding, demikian sebaliknya Penggugat/Terbanding, mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 12/G/2012/PTUN-PBR tanggal 02 Agustus 2012 , untuk dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding;----------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Medan ,setelah
Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara
memeriksa berkas perkara dan mempelajari secara seksama
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
secara keseluruhan, serta memperhatikan…
7
memperhatikan pula alat-alat
bukti dan Keterangan saksi-saksi
yang diajukan
oleh para pihak dipersidangan, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam
Putusannya, sudah tepat dan benar ,oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, -----
dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-
Menimbang,
bahwa
dengan
demikian
tidak
ada
alasan
dari
pada
Tergugat/Pembanding dalam memori banding yang dapat diterima, untuk melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
tertanggal
02 Agustus 2012 Nomor 12/G/2012/PTUN-PBR tersebut;-----------------------------------
Menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor: 12/G/2012/PTUN-PBR
tertanggal 02 Agustus 2012, harus dikuatkan, dengan perbaikan terhadap Amar putusan tentang objek sengketa, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini, dan menguatkan amar selebihnya;--------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa
memperhatikan/mencermati pertimbangan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada halaman 45-46 alinea ke 2, 3 dan 4 tentang kewenangan Pemindahan Pegawai Negeri
Sipil
berdasarkan
PP No. 9 Tahun 2003, tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/Kota adalah Bupati atau Walikota (Pasal 1 butir 5), pasal 14 angka 1 huruf d “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional
jenjangnya…
8
yang
jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II kebawah dilingkungan Pemda Kabupaten/Kota;---------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa
dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut
diatas, yang berhak/berwenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Bupati atau Walikota, oleh karena itu dalam sengketa ini sudah jelas bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi (Tergugat/Pembanding)
tidak
berwenang
menerbitkan
objek
sengketa
( surat perintah penugasan NO.820/DIS-DIK-UM/071, tanggal 18 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani
Drs. H. Alwis, M.Si., selaku Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi kepada Penggugat/Terbanding semula sebagai guru di SMPN I Benai dipindah tugaskan ke SMPN I Logos sedangkan yang bersangkutan berpangkat Penata TK I ( III/d );---------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding /Junaidi Yakub dan Syapriadi,S.Pd, bahwa SMPN I Logos tidak ada, yang ada SMPN 5 Logos;-----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak berwenang menerbitkan
objek sengketa, maka objek sengketa DINYATAKAN TIDAK SAH dengan segala akibat hukumnya, dan menurut hemat majelis
hakim Pengadilan
Tinggi Tata
Usaha Negara Medan kurang tepat apabila amar putusan dalam pokok perkara (objek sengketa) ”dinyatakan batal” ;----------------------------------------------------------- Menimbang , bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
berpendapat
Tergugat/Pembanding
apabila tidak
ternyata berwenang
terbukti
secara
menerbitkan
hukum suatu
bahwa
Keputusan
(beschikking), maka tidak perlu lagi mempertimbangkan aspek pelanggaran hukum lainnya, baik prosedur maupun substansialnya ;-------------------------------------------
Menimbang …
9
-----
Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat/Pembanding tidak berwenang
menerbitkan objek sengketa, maka posisi Tergugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar dibawah ini;------------------------- Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor
9 Tahun 2004, dan terakhir Undang-undang
51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan
perundangan yang terkait dengan sengketa ini;-------------------------------------------
M
E
N
G
A
D
I
L
I
- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;----------------------------- Menyatakan tidak sah Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 820/DISDIK-UM/071 tanggal 18 Januari 2012 tentang Surat Perintah Penugasan;---------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-------------------------------------------------------------Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013, oleh Tata
kami: H. Zainul Abidin Madjid, SH., Hakim Tinggi Usaha
Negara
Medan,
selaku
Ketua
Majelis,
Pengadilan Tinggi Riyanto,
SH.
dan Maskuri, SH., M.Si., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota , dibantu oleh Sahriani Hasibuan, SH., Panitera…
10
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya; --------------------------
Hakim Anggota
Ketua Majelis
dto,
dto,
R I Y A N T O , SH.
H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.
dto,
MASKURI, SH., M. Si. Panitera Pengganti
dto, Sahriani Hasibuan, SH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Materai Putusan
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan
Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara
Rp. 239.000,-
J u m l a h
Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
11
