P
U
T
U
S
A
N
Nomor : 15/B/2012/PT.TUN-MDN
---------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
----------------------------------------------------------------------------------
P U T U S
A N
Nomor : 15/B/2012/PT.TUN-MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -------------------------------------------------------------------------------
WALIKOTA LUBUKLINGGAU, Pemerintah
Kota
berkedudukan di Komplek Perkantoran Lubuklinggau
No.
10
Lubuklinggau.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/247/HK/2011, tertanggal 22 Nopember 2011 memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada; -------------------------------------------------------Nama
: BUDI H. PANJAITAN, SH.,MH; -----------------
Jabatan
: Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau; ----------
Berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Jalan Depati Said Nomor 2 Lubuklinggau. Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-3951/N.6.16/Gs.1/11/2011, tanggal 22 Nopember 2011, telah memberikan Kuasa Substitusi kepada; 1. NOLY WIJAYA, SH.,MH; ----------------------------------------2. KMS THANTAWI J. SH.,MH; -----------------------------------3. HERMANSYAH, SH; ---------------------------------------------4. DARMADI EDISON, SH; ----------------------------------------5. YOPHI MISDIYANA, SH; ---------------------------------------6. ALMAN NOVERI, SH; -------------------------------------------Kesemuanya … 2
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Depati Said No. 2 Lubuklinggau,
selanjutnya
disebut
TERGUGAT/-
PEMBANDING; --------------------------------------------------------
----------------------------------- M E L A W A N ------------------------------------
DRS. PARYADI, Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 06 Februari 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Embacang Nomor 47 RT. 01, Kelurahan Mojopahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. ETI GUSTINA, SH. MH; ------------------------------------2. YUSMARWATI, SH; -----------------------------------------3. APRILI FIRDAUS, SH; --------------------------------------4. TASLIM, SH; --------------------------------------------------5. ANDRI MEILANSYAH, SH; -------------------------------6. DESMA DASARI, SH; ---------------------------------------Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Palembang, yang beralamat di Jalan Bidar Blok B No. 6 Kampus Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus …
3
Khusus tertanggal 2 Desember 2011, selanjutnya disebut PENGGUGAT/TERBANDING; ------------------------------
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; ------------------------------Telah membaca : ----------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 15/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 23 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; --------------------------------------2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/G/2011/PTUN-PLG tanggal 14 Nopember 2011; ------------------------------3. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat – surat yang berkenaan dengan perkara ini; --------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Resmi
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Palembang
Nomor:
35/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 14 Nopember 2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; -------------------------------------------------------------------
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI : -
Menolak Eksepsi Tergugat ; ---------------------------------------------------------DALAM … 4
DALAM POKOK PERKARA : -
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------------
-
Menyatakan
batal
Keputusan
Walikota
Lubuklinggau
Nomor:
824/141.61/KPTS/BKD.III/2011, tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. PARYADI; ---------------------------------
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011, tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemindahan Pegawai Penegeri Sipil atas nama Drs. PARYADI
-
Memerintahkan
kepada
Tergugat
untuk
menugaskan
kembali
Drs.
PARYADI di SMA Negeri 2 Kota Lubuklinggau; --------------------------------
Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 108.500,- (seratus delapan ribu lima ratus rupiah); -
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; ------------------------------------ Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding tertanggal 25 Nopember 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 35/G/2011/PTUNPLG yang ditandatangani oleh Hermansyah, SH. dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 35/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 25 Nopember 2011; ----------------------------------- Menimbang …
5
----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 09 Desember 2011 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 35/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 13 Desember 2011 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar mengabulkan permohonan banding Tergugat/Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/G/2011/PTUN-PLG tanggal 14 Nopember 2011; --------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 Desember 2011 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan
dan
Penyerahan
Kontra
Memori
Banding
Nomor:
35/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 30 Desember 2011 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/G/2011/PTUNPLG tanggal 14 Nopember 2011; -------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 35/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 20 Desember 2011; ------------------------------------------------------------TENTANG … 6
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/G/2011/PTUN-PLG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan banding adalah 14 (empatbelas) hari dihitung setelah tanggal dibacakannya putusan Pengadilan tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum; ------------------------------------ Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 35/G/2011/PTUNPLG, tanggal 25 Nopember 2011, yakni pada hari ke 11 (sebelas) setelah pembacaan Putusan Perkara Nomor: 35/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 14 Nopember 2011, sehingga permohonan Banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 TentangmPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ------------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta meneliti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan memperhatikan surat-surat bukti serta saksi-saksi … 7
saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ; ------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas berkara sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum serta Amar Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang telah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; ------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah sampai pada kesimpulan dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding
seluruhnya
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------------Bahwa dari data yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tergugat tentang pemindahan Penggugat dari SMA Negeri 2 Lubuklinggau ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau, jika dihubungkan dengan alasan pemindahan Penggugat berdasarkan analisis kebutuhan, yaitu untuk mengisi kekosongan, kekurangan dan kelebihan guru mata pelajaran di sekolah tertentu adalah tidak tepat, karena dari data di atas terlihat bahwa dengan pemindahan Penggugat tidak mengubah fakta yang ada, di SMA Negeri 6 Lubuklinggau setelah dimutasi masih kelebihan 5 orang Guru Bahasa Indonesia, seharusnya dengan mutasi tersebut dapat mengurangi kelebihan Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 6 Lubuklinggau, dengan demikian obyek sengketa telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengharuskan pemindahan PNS/Guru berdasarkan kebutuhan kedinasan dan/atau promosi; ------------------------------------------------------------------------** Bahwa … 8
** Bahwa hak-hak Penggugat menyangkut gaji pokok dan tunjangan profesi, serta hak atas cuti tidak mengalami perubahan, hanya saja tunjangan sebagai Wakil Kepala Sekolah hilang sebesar Rp. 617.500,- karena di tempat yang baru Penggugat/Terbanding tidak dibebankan tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah; Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun pembebanan tugas Wakil Kepala Sekolah menjadi kewenangan Kepala Sekolah di tempat yang baru, namun setidaknya Tergugat/Pembanding harus
dapat
mempertimbangkan
kemungkinan-kemungkinan
posisi
Penggugat/Terbanding di tempat yang baru berdasarkan kariernya agar tidak dirugikan. Dengan demikian pemindahan Penggugat/Terbanding telah tidak memperhatikan prestasi yang telah diperoleh Penggugat/Terbanding; ---------------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat sebagai berikut; -----Ad.*: Bahwa yang dijadikan sebagai fakta persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, hanya semata-mata berdasarkan pada bukti T-9 berisi Data Kelebihan Dan Kekurangan Guru SMA Kota Lubuklinggau Berdasarkan Analisis Kebutuhan Tahun 2011 yang menurut pendapat Majelis Hakiim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Judex Factie ditingkat banding bukti T-9 adalah bersifat informatif yang menggambarkan kondisi atau keadaan yang sebenarnya dengan apa yang menurut idealnya, yang tidak pula berarti mengurangi kelebihan tenaga guru yang ada khususnya Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 6 Lubuklinggau; kekosongan itu terjadi pada saat ada guru yang dipindahkan dan sekaligus terisi kembali dengan guru yang … 9
yang dipindahkan dari SMA Negeri lainnya, yang secara otomatis tidak membawa perubahan dari formasi tenaga guru Bahasa Indonesia yang telah ada sebelumnya, kendatipun menurut yang dibutuhkannya adalah 2 (dua) orang Guru, yang kemudian kelebihan atau keberadaan 5 orang Guru Bahasa Indonesia lainnya haruskah ditiadakan? jawabannya tentu tidaklah demikian, karena mutasi yang dilakukan tidak saja hanya terhadap Guru bahasa Indonesia melainkan sesuai dengan kebutuhan yang meliputi Guru-guru yang ada di Kota Lubuklinggau sebagaimana yang termuat pada bukti T-9, yaitu meliputi Guru-guru SMP, SMA dan SMK se Kota Lubuklinggau; kebutuhan tidak pula harus mengandung unsur promosi, karena promosi bukanlah hak melainkan kepercayaan yang dianugerahkan sesuai dengan prestasi dan kinerja, sehingga harus dibedakan antara mutasi dengan promosi, mutasi tidaklah identik dengan promosi, walaupun dalam promosi bisa bersamaan waktunya dengan mutasi; -------------------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa dari bukti T-22 lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau sebagai Realisasi Revisi Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 824/141/KPTS/BKD.III/2011, Nomor : 824/142/KPTS/BKD.III/2011 dan Nomor : 824/143/KPTS/BKD.III/2011 Tanggal 23 Juni 2011, implementasi kebijakan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan Keputusan Mutasi/Pemindahan Guru-guru dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kota Lubuklinggau sesuai dengan Kebijakan Analisa Kebutuhan Dunia Pendidikan dengan memperhatikan baik jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi yang dihubungkan dengan kesehatan para guru yang dimutasi, usia guru yang menjelang pensiun dengan tidak memutasikan para guru yang mengalami
10
gangguan …
gangguan kesehatan/kurang sehat atau sakit serta guru-guru yang menjelang masa pensiun tidak dilakukan pemutasian, sehingga mutasi/perpindahan Penggugat/Terbanding dari SMA Negeri 2 Lubuklinggau ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau adalah
memenuhi kebutuhan serta unsur pemerataan, penyegaran dan
kemanusiaan seperti kesehatan para guru yang dimutasi, usia guru yang menjelang pensiun telah tepat dan benar serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; -------------Ad.** Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara sadar
telah
mempertimbangkan,
bahwa
hak-hak
kepegawaian
Penggugat/Terbanding tidak mengalami perubahan, kecuali kehilangan tunjangan sebagai Wakil Kepala Sekolah sebesar Rp. 617.500,- (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), karena ditempat yang baru Penggugat tidak dibebankan tugas sebgai Wakil Kepala Sekolah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Judex Factie di tingkat banding menilai dan berpendapat bahwa ketiadaan atau kehilangan Jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah setelah Penggugat/Terbanding menerima Surat Keputusan obyek sengketa a quo, adalah disebabkan keterlambatan Penggugat/Terbanding untuk segera lapor diri di tempat tugas yang baru, sehingga tidak diperolehnya Jabatan yang setara yakni sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 6 Lubuklinggau tidak dapat dilimpahkan kepada Tergugat/Pembanding, disamping karena memang kewenangan untuk mengangkat seorang guru menduduki jabatan Wakil Kepala Sekolah bukanlah wewenang Tergugat/Pembanding, melainkan kewenangan pengangkatan Wakil Kepala … 11
Kepala Sekolah merupakan hak prerogatif Kepala Sekolah yang bersangkutan dalam hal ini Kepala SMA Negeri 6 Lubuklinggau setelah melalui proses dan mekanisme yang ada ; -------------------------------------
----- Menimbang, bahwa memperkuat pertimbangan hukum tersebut di atas sesuai dengan keterangan saksi DRS. HIMAWAN SUTANTO (Kepala Sekolah SMAN 6 Lubuklinggau) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Penggugat/Terbanding tidak dibebankan tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah karena kebijakan saksi, yang tidak mengangkat Drs. PARYADI sebagai Wakil Kepala Sekolah karena Drs. Paryadi terlambat melaporkan diri pada saksi sedangkan jadwal pembelajaran akan dimulai sangat mepet sehingga tidak ada komunikasi dengan Penggugat/Terbanding. Hal itu terjadi karena kesalahan Penggugat/Terbanding yang terlambat melapor ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau, pada tanggal 6 Juli 2011 guru yang dimutasikan ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau sudah pada melapor, sedangkan Penggugat/Terbanding baru melapor ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau pada tanggal 9 Juli 2011 dengan menitipkan Surat Keputusan pada temannya, Penggugat/Terbanding baru hadir secara fisik melapor pada tanggal 12 Juli 2012, sedangkan pada tanggal 6 Juli 2011 telah dilaksanakan rapat untuk menetapkan guru-guru yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah dan Jadwal Mengajar Guru, sedang kegiatan belajar mengajar mulai tanggal 14 Juli 2011; --------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terkait dengan tugas-tugas tambahan bagi para guru di SMA Negeri 6 Lubuklinggau yang pada rapat yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 2011 tanpa kehadiran Penggugat/Terbanding yang memang dalam kenyataannya belum melapor, sementara formasi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah terbatas hanya 5 (lima) orang sebagaimana Lampiran III Bukti T4 Surat … 12
4 Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 6 Lubuklinggau Nomor : 424/002/SMAN 6/2011, tentang Beban Kerja Guru Dan Tugas Tambahan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012, tanggal 12 Juli 2012, sedangkan tambahan tugas atau Beban Kerja bagi Penggugat/Terbanding sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 6 Lubuklinggau tersebut adalah sebagai Pembina Ekstrakulikuler Volly Ball, sehingga dengan demikian unsur tidak memperhatikan karier atau prestasi Penggugat/Terbanding dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak dapat dipertahankan; -------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyatakan bahwa, tindakan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo telah melanggar azas kecermatan dan azas ketelitian dari azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena sebelum mengeluarkan keputusan obyek sengketa Tergugat/Pembanding diharuskan terlebih dahulu meneliti data-data yang akurat mengenai orang yang akan dipindahkan secara cermat dan menyusun skala prioritas agar tidak merugikan kepentingan Penggugat secara individu; ---------- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Pengadilan Tingkat Banding akan menilai dan mempertimbangkannya sebagai berikut; --------------------------------------- Menimbang, bahwa kebijakan Tergugat/Pembanding harus dilihat dari sisi guna pemerataan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas se Kota Lubuklinggau, sehingga diharapkan dengan keberadaan Penggugat/Terbanding selaku Guru Bahasa Indonesia sebagai Guru senior di tempat yang baru mengalami penyegaran dan tertantang untuk meningkatkan kompetensi kemampuan … 13
kemampuan mengajar Bahasa Indonesia serta dapat berbagi atau mentransfer ilmunya kepada guru Bahasa Indonesia yang masih junior sehingga SMA Negeri 6 Lubuklinggau yang semula berakredatsi C meningkat mutu serta kualitasnya menjadi Akreditasi A atau B, dan bukan saja SMA Negeri 6 , akan tetapi SMASMA Negeri yang ada di Kota Lubuklinggau mutu dan kualitas akreditasinya merata, demikian pula bagi guru-guru yuniornya mendapatkan manfaat dari keberadaan Penggugat selaku Guru Bahasa Indonesia Senior karena dapat belajar dan menyerap pengalaman dari seniornya, sehingga akan terwujud rasa silih asah, silih asuh dan pada akhirnya secara umum kemampuan kompetensinya meningkat dan merata; --------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa kebijakan Tergugat/Pembanding Walikota Lubuklinggau untuk pemerataan seluruh sekolah tanpa ada sekolah yang diunggulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan Pasal 5 dan 6 ayat (2) b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; Kebijakan Tergugat/Pembanding juga dalam upaya mewujudkan visi dan misi berkesesuaian dengan amanat tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; --------------------- Menimbang, bahwa di samping itu pula bahwa implementasi kebijakan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (K.TUN) obyek sengketa a quo telah melalui mekanisme dan prosedur (melalui kajian Tim BAPERJAKAT), sesuai dengan kebijakan Analisis Kebutuhan dunia pendidikan dengan memperhatikan baik jumlah, kualitas akademik, maupun
kompetensi … 14
kompetensi yang dilakukan secara obyektif, transparan dan merata seperti penyegaran, kemanusiaan, kesehetan para guru yang dimutasi, usia guru yang menjelang pensiun sebagaiamana dapat dilihat dalam Bukti T-21 dalam perkara Nomor: 15/B/2012/PT.TUN-MDN dapat pula diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanyang memeriksa perkara ini sebagai pengetahhuan Hakim yang dalam Bukti T-21 tersebut dapat dilihat bahwa Guru yang sakit/Kesehatannya terganggu, Guru yang menjelang Pensiun serta Guru senior yang bekerja kurang dari 4 tahun juga tidak dimutasi, jadi dalam mengambil kebijakan memutasi para guru di Kota Lubuklinggau tidak sematamata hanya mendasarkan pada pertimbangan pada komposisi jumlah guru yang dimutasi, dengan demikian kebijakan menerbitkan obyek sengketa a quo tidak dapat dikategorikan telah menyimpang dari peraturan perundangan-undangan; ------ Menimbang, bahwa terhadap petimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyatakan permasalahan Tergugat/Pembanding bertentangan dengan azas kecermatan, ketelitian dari AAUPB (Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik) karena sebelum sampai pada kesimpulan untuk mengambil kesimpulan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Yudex Factie di tingkat banding menilai bahwa, dengan mencermati Bukti T-17 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau Nomor: 420/048/Disdik/I/2010, tentang Pembentukan Panitia Mutasi Guru Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau Tahun 2010, tanggal 19 Juni 2010 yang anggota panitia melibatkan berbagai unsur di dinas terkait mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid Dikmen, Kabid Dikdas, Kabid PLS, Kabid Program, Ketua Dewan Pendidikan, Kasubbag Kepegawaian, Kasie Tendik Dikmen, Kasie Tendik Dikdas,
Koordinator … 15
Koordinator Pengawas, Kasie Data Dan Informasi, Kasie Keuangan, Kasubbag Umum dan puluhan Pengawas Dikmen dan Dikdas; yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Bukti T-16, berupa Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor : 001.a/KPTS/BKD/I/2011, tanggal 3 Januari 2012 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 , jouncto Bukti T-18 dan T-19, ternyata bahwa pemutisan Guru-Guru di wilayah Kota Lubuklinggau telah melalui telaah yang cukup sebagai persiapan untuk sampai pada kesimpulan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tidak pula bisa dipertahankan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo; --------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menilai bahwa Tindakan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo mengandung cacad yuridis dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; ----------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara nyata keliru dalam menafsirkan ketentuan perundangan-undangan yang dijadikan dasar penertbitannya, dan telah tidak mencermati dalam mempertimbangkan bukti-
bukti … 16
bukti khususnya dari Tergugat/Pembanding, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas haruslah dibatalkan dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 36/G/2011/PTUN-PLG. Tanggal 14 Nopember 2011 yang dimohonkan banding, haruslah dinyatakan batal ----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah dinyatakan batal, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sehingga Penggugat/Terbanding, berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; --------------------------------------
MENGINGAT : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -
MENGADILI…
17
MENGADILI - Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding ; ------------------- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 14 Nopember 2011 yang dimohonkan banding; ------------------------------------------------------------dan
MENGADILI SENDIRI
DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya; ----------------------DALAM POKOK PERKARA : - Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; ------------- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di
kedua tingkat pengadilan yang pada Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); ----------------------
Demikianlah diputusan dalam Majelis Permusyawaratan Hakim Tinggi pada hari SELASA, 10 April 2012 oleh H. ISKANDAR, SH.,MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Selaku Ketua Majelis, NABARI SEMBIRING, SH. MH., dan MASKURI, SH. M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 12 April 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dalam Sidang yang terbuka untuk umum,
dengan … 18
dengan dibantu MAKMUR SITEPU,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ; --
KETUA MAJELIS, HAKIM ANGGOTA,
NABARI SEMBIRING, SH.MH.,
H. I S K A N D A R, SH. MH.
M A S K U R I, SH.,M.Si. PANITERA PENGGANTI,
MAKMUR SITEPU, SH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Materai Putusan …….…..…
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ………….
Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara .………........
Rp. 239.000,-
J u m l a h ………………….…
Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
19
