PUTUSAN Nomor : 60/B/2012/PT.TUN-MDN
---------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
----------------------------------------------------------------------------------
P U T U S
A N
Nomor : 60/B/2012/PT.TUN-MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -------------------------------------------------------------------------------
1. MARIAH BINTI M. HUSEN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Klieng Cot Aron Lr. Aman Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar; --------------------
2. AINUN MARDIAH BINTI M. HUSEN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan Yos Sudarso Lingk. Dapu Batu Desa Cot Ba’u Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang; ---
3. AGLI WARIS DARI ADNEN BINTI M. HUSEN, 1) HAMIDAH BINTI HAMID, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jurong Lhok Igeuh Desa Ujung Kareung Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang; ---------------------------------------------------------------2) NURHABIBAH
BINTI
HAMID,
kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Klieng Cot Aron Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar; ------------------------------------------------------------------
4. AHLI … 2
4. AHLI WARIS DARI UMMI KALSUM BINTI M. HUSEN, 1) MAUL AINI BINTI AIYUB, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Cut Nyak Dhien Kota Bawah Timur Kecamatan Suka Karya Kota Sabang; ---------------------------------------------------------------2) MURNI
BINTI
AIYUB,
kewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Lingk. Keuramat Desa Le Meule Kecamatan Suka Jaya Kabupaten Sabang; ---------------------------------------------------------------3) FIZLI UMAMI BINTI AIYUB, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan T. Nyak Arif Lingk. Keuramat Desa Le Meule Lr. Keramat Kecamatan Suka Jaya Kabupaten Sabang; ----------------------Semua merupakan ahli waris dari Alm. M.Husen, selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT/PEMBANDING; -------------
----------------------------------- M E L A W A N -------------------------------------
1.
KEPALA
KANTOR
PERTANAHAN
KOTA
BANDA
ACEH,
berkedudukan di Jalan P. Nyak Makam Kota Banda Aceh. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada; ----------------------------------1. MUTIAWATI, SH.,MH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara; -----------------------------------------------2. MULIADI, S.Si.T., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----------------------------------------------------------
3
Keduanya …
Keduanya kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jalan P. Nyak Makam No. 7 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 438/SK-11.71/2011 tanggal 20 September 2011, selanjutnya disebut: TERGUGAT I/TERBANDING-1; -----------------------2. Drs. BACHTIAR NITURA, MM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen), tempat tinggal Jalan Angsa No. 25 Dusun Suka Jaya Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut: TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING-2; -------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; ------------------------------Telah membaca : ----------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 60/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 29 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; ------------------------------------------------2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 12/G/2011/PTUN-BNA tanggal 16 Februari 2012; --------------------------------3. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat – surat yang berkenaan dengan perkara ini; --------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:
12/G/2011/PTUN-BNA ... 4
…
12/G/2011/PTUN-BNA, tanggal 16 Februari 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; -------------------------------------------------------------------
M E N G A D I L I - Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi; ----------- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor: 12/G/2011/PTUNBNA; --------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); -------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 390.500,- (tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); ------------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 yang dihadiri oleh Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat I/Terbanding-1 dan Tergugat II Intervensi/Terbanding-2; ----------------------
Menimbang,
bahwa
terhadap
putusan
tersebut,
pihak
Para
Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding tertanggal 24 Februari 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 12/G/B/2011/PTUN-BNA yang ditandatangani oleh Mariah Binti Husen dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kepada pihak Tergugat I/Terbanding-1 dan Tergugat II Intervensi/-
Terbanding-2 … 5
Terbanding-2 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 12/G/B/2011/PTUN-BNA tertanggal 28 Februari 2012; ----------------------------------- Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 21 Maret 2012 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 12/G/B/2011/PTUN-BNA tertanggal 21 Maret 2012; -------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat I/Terbanding-1 telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 11 April 2012 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 12/G/B/2011/PTUN-BNA tertanggal 11 April 2012; ----------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding-2 telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 16 April 2012 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 12/G/B/2011/PTUN-BNA tertanggal 17 April 2012; ----------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan
Surat …
6
Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 12/G/B/2011/PTUNBNA tertanggal 29 Maret 2012; -----------------------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 12/G/2011/PTUN-BNA diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 yang dihadiri oleh Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat I/Terbanding-1 dan Tergugat II Intervensi/Terbanding-2, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak Para Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut di persidangan; --------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 12/G/B/2011/PTUN-BNA tertanggal 24 Februari 2012, yakni hari kedelapan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dikaitkan dengan Memori Banding, Kontra Memori Banding, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan,
7
ternyata …
ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mepengaruhi pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh), karena menurut hemat Majelis Hakim Banding, sudah cukup dipertimbangkan secara cermat dan teliti dalam mengambil keputusannya; ------------ Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai yudex fucti di tingkat banding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut sudah tepat dan benar, baik dipertimbangan eksepsi maupun pokok perkara, sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan di tingkat banding dalam memeriksa, memutus sengketa ini; ----------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 16 Februari 2012 yang dimohonkan banding harus dikuatkan; ------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dikuatkan ditingkat banding, maka Para Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, konsekuensi yuridis dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar dibawah ini; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan amar putusan ini, Hakim Anggota I Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempunyai pendapat hukum yang berbeda (dissenting opinion) khusus terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding-1 dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut; ----------------------------------------------------------------------------------------
DALAM …
8
DALAM EKSEPSI -----
Menimbang,
bahwa
Tergugat
I/Terbanding-1
dan
Tergugat
II
Intervensi/Terbanding-2 pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut: 1. Pengajuan gugatan sudah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, karena Para Penggugat/Pembanding, sudah mengetahui adanya sertifikat objek sengketa sejak pengajuan surat sanggahan/keberatannya kepada Tergugat I/Terbanding-1 pada tanggal 7 Maret 2010, dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 23 Agustus 2011; -----------------------------------------2. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa aquo, karena dalil gugatan Penggugat/Pembanding mengandung sengketa waris, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu mengenai penetapan ahli waris dan pembagian warisnya menurut hukum islam oleh Mahkamah Syariah; ---------------------------------------------------------------3. Gugatan Para Penggugat/Pembanding kurang pihak, karena tidak menggugat Camat Banda Raya yang menandatangani Akta Jual Beli; ----------------------------- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi ke-2, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa aquo sebagaimana dipertimbangkan pada putusan halaman 35 s/d 46, karena surat keputusan objek sengketa tidak lagi berada dalam ranah hukum Tata Usaha Negra, melainkan telah memasuki ranah hukum waris/perdata islam (ahwal muamalah) yang merupakan kewenangan Mahkamah Syariah untuk mengadilinya; -------------------
----- Menimbang …
9
----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan tidak perlu memperhatikan bagian eksepsi yang lainnya dan gugatan Para Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima; ---------- Menimbang, bahwa Hakim Anggota I Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut diatas, karena berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali keputusan obyek sengketa termasuk dalam salah satu pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 atau Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986; ---------------------------------------------------------------------------
Menimbang,
bahwa
memperhatikan
posita
gugatan
Para
Penggugat/Pembanding, obyek sengketa adalah berupa sertifikat Hak Milik Nomor 2091/2008, tanggal 22 Oktober 2008 an. Drs. Bachtiar Nitura, MM dan tuntutannya adalah supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan batal atau tidak sah sertifikat obyek sengketa aquo atau bukan mengenai kepemilikan atas tanah yang bersangkutan; ------------------------------------- Menimbang, bahwa sertifikat obyek sengketa dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, karena dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, termasuk dalam ruanglingkup hukum Tata Usaha Negara, karena diatur dalam ketentuan-ketentuan dibidang Agraria, telah bersifat konkret, karena menetapkan titel hak milik atas sebidang tanah, telah bersifat final, karena telah menimbulkan keadaan hukum baru, yaitu lahirnya suatu hak milik terhadap Drs. Bachtiar … 10
Bachtiar Nitura, MM, sehingga dengan demikian sertifikat obyek sengketa telah memenuhi semua unsur Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009; ----- Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sertifikat obyek sengketa tidak pula termasuk dalam salah satu pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 atau Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986; -------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa walaupun ada permasalahan kepemilikan antara Para Penggugat/Pembanding dengan Tergugat II Intervensi/Terbanding-2, tidaklah mengakibatkan penyelesaian sengketa aquo ditunda terlebih dahulu, karena dalam hal adanya titik singgung kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Syariah, proses peradilannya dapat dilaksanakan secara bersamaan sesuai dengan kewenangannya masing-masing; ------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang mengadili sengketa aquo; ----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai elsepsi ke1, yang menyatakan pengajuan gugatan sudah lewat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, karena Para Penggugat/Pembanding sudah mengetahui adanya sertifikat obyek sengketa sejak pengajuan surat sanggahan/keberatannya kepada Tergugat I/Terbanding-1 pada tanggal 7 Maret 2010, dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 23 Agustus 2011; ------------------------------- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat sanggahan dari Mariah Husin kepada Tergugat I/Terbanding-1 tanggal 7 Maret 2010 (vide bukti P.11 dan T.5) ternyata tidak disebutkan secara tegas nomor, tanggal dan pemilik sertifikat obyek sengketa, kecuali hanya disebutkan pada surat balasan Tergugat I/Terbanding-1… 11
Terbanding-1 kepada Mariah Husin, tanggal 22 Juni 2010 (vide bukti T.6) akan tetapi tidak dapat dibuktikan bahwa surat tersebut telah diterima oleh Mariah Husin atau Para Penggugat/Pembanding yang lainnya, oleh karena itu tidak terdapat alat bukti yang cukup menurut hukum untuk menyatakan pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986; --------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa eksepsi ke-3 menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding kurang pihak, karena tidak menggugat Camat Banda Raya yang menandatangani Akta Jual Beli; --------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”; --------- Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Para Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa adalah berupa sertifikasi Hak Milik Nomor: 2091/2008, tanggal 22 Oktober 2008 a.n Drs. Bachtiar Nitura, MM., yang dikeluarkan oleh Tergugat I/ Terbanding-1 sehingga Para Penggugat/Pembanding cukup hanya menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dan tidak perlu menggugat Camat Banda Raya; --------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I/Terbanding-1 dan Tergugat II Intervensi/Terbanding-2, sehingga pertimbangan dilanjutkan pada bagian pokok perkara sebagaimana dipertimbangkan berikut ini; ------------------------------------DALAM …
12
DALAM POKOK PERKARA ----- Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Para Pengugat/Pembanding menyatakan bahwa sebelum penerbitan sertifikat obyek sengketa, Para Penggugat/Pembanding telah melakukan pemblokiran kepada Tergugat supaya tidak menerbitkan sertifikat atas nama Drs. Bachtiar Nitura, MM; ----------------------- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Para Penggugat/Pembanding mengajukan fotocopy (tanpa menunjukkan aslinya) surat sanggahan dalam tulisan tangan yang ditujukan kepada Tergugat I/Terbanding-1, tanggal 6 Januari 2008 (vide bukti P.6), dan tidak terdapat bukti bahwa surat tersebut telah diterima oleh Tergugat I/Terbanding-1. Sehingga oleh karena itu tidak terdapat bukti yang cukup menurut hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat I/Terbanding-1 telah
menerima
surat pemblokiran
dari
Para
Penggugat/Pembanding; ------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Para Penggugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak; ------------------------------------------ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta Tambahan pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut diatas, maka
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Banda
Aceh
Nomor:
12/G/2011/PTUN-BNA tanggal 16 Februari 2012 tersebut harus dikuatkan; ----------- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Para Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; --------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa walaupun Hakim Anggota I (dissenting opinion), namun berdasarkan Pasal 97 (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
undang … 13
undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peratun, berbunyi ”......... tidak mencapai kata sepakat secara bulat putusan diambil dengan suara terbanyak”.; ----------------
MENGINGAT 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --------2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----------------------------------------------------------------------M
E
N
G
A
D
I
L
I
-
Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding; ------
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:
12/G/2011/PTUN-BNA
tanggal
16
Februari
2011
yang
dimohonkan banding; -----------------------------------------------------------------
Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); --------------------
Demikian
diputus
dalam rapat
permusyawaratan
Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari RABU tanggal 20 JUNI 2012, oleh
H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH., sebagai Ketua
Majelis YOSRAN, SH., MH dan DJOKO DWI HARTONO, SH. Masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 25 JUNI 2012, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh MAKMUR SITEPU, SH., Panitera Pengganti pada... 14
pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya; -------------------------------------------------
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS
dto,
dto,
YOSRAN, SH.,MH
H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.
dto, DJOKO DWI HARTONO, SH. PANITERA PENGGANTI
dto, MAKMUR SITEPU, SH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Materai Putusan …….…..…
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ………….
Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara .………........
Rp. 239.000,-
J u m l a h ………………….…
Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
15
