PUTUSAN Nomor : 177/B/2012/PT.TUN-MDN
----------------------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
----------------------------------------------------------------------------------------------
1
P U T U S A N Nomor: 177/B/2012/PT.TUN-MDN
” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” ----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding,
telah
menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU; Berkedudukan di Jalan Pramuka nomor; 03 Rantauprapat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: 1. SUJONO, SH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu; --------------2. Drs. HISKIA SIMARMATA, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu; --------------------------------------------------3. Drs. UNTUNG JAUHARI, Bsc., SH., Kepala sub seksi Sengketa dan konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu; -------------------------------------4. CINTA PANDIA, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 570.1-114/IX/2012 Berdasarkan ... tanggal 13 September 2012 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING I; -------------------------------2
2. LIM MUI ING: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Citra Garden 2 Extension blok BB1, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: ----------------------------------------------1. AZWIR AGUS, SH., M.Hum.; ---------------------------------2. M. SANTRI AZHAR SINAGA, SH.; --------------------------3. A. HERWAN BISPO, SH.; -------------------------------------Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor AZWIR, HADI & PARTNERS advocate & Legal Consultants, Berkantor di Jalan Glugur No. 43 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING II; ---------------------------LAWAN DAVID SIHOMBING : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan HM. Said No. 501 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara; ----------------------------------------Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada: -----------------1. HOTLAN NAINGGOLAN, SH; ---------------------------------2. HENDRY SINAGA, SH.; ----------------------------------------Keduanya
Kewarganegaraan
Panesehat
hukum
dari
Indonesia, Kantor
hukum
Advokat/ HOTLAN
SH ... NAINGGOLAN, SH, REKAN, Berkantor diNAINGGOLAN, Jalan Jend. Gatot Subroto no. 64 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2012 selanjunya di sebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING; --------------------------3
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut; -------------------------Telah membaca: 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: ------------177/B/2012/PT.TUN-MDN., tanggal 23 November 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini; ----------------------------2. Penetapan Hari Sidang Nomor: 177/PEN.HS/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 10 Desember 2012; ------------------------------------------------------------------------------3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 34/G/2012/PTUN-MDN., tanggal 6 September 2012; ----------------------------------4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, saksi dan suratsurat lain yang berkenaan dengan perkara ini; -------------------------------------------
TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 34/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 6 September 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya; ------------------DALAM ... DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; ------------------------------------------
4
2. Menyatakan batal Peralihan Hak/Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 425/2003 Desa/Kelurahan
Sigambal, tertanggal
9
Juli 2003, Surat Ukur Nomor:
2/Sigambal/2003 tertanggal 19 Mei 2003, Luas 152 M2, dari atas nama David Sihombing kepada Lim Mui Ing tertanggal 17 Pebruari 2012; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Peralihan Hak/Balik Nama sertifikat Hak Milik Nomor: 425/2003 Desa/Kelurahan Sigambal, tertanggal 9 Juli 2003, Surat Ukur Nomor: 2/Sigambal/2003 tertanggal 19 Mei 2003, Luas 152 M2, dari atas nama David Sihombing kepada Lim Mui Ing tertanggal 17 Pebruari 2012; ------------------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah}; -----
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut
diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I dan Kuasa
Hukum
Tergugat
II
Intervensi/Pembanding
II
tanpa
dihadiri
oleh
Penggugat/Tergugat atau Kuasanya; --------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding ataupun Kuasanya tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi putusan kepada Penggugat/Terbanding
dengan
Surat
Pemberitahuan
Putusan
Nomor
:
34/G/2012/PTUN-MDN tertanggal 06 September 2012; ---------------------------------------- Menimbang, melalui
Kuasa
bahwa
terhadap
Putusan
tersebut, Tergugat/ Pembanding
Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal
17 September 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 34/G/2012/PTUNMDN, yang ditanda tangani oleh CINTA PANDIA, SH. dan Panitera Pengadilan Tata MDN ... Usaha Negara Medan, serta telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan
tersebut
kepada
Penggugat/Terbanding
5
dan
Tergugat
II
Intervensi/Pembanding II dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 34/G/2012/PTUN-MDN, masing-masing tertanggal 17 September 2012 dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II juga mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 17 September 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 34/G/2012/PTUN-MDN, yang ditanda tangani oleh AZWIR AGUS, SH.,M.Hum. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Penggugat/Terbanding dan Kuasa hukumnya dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 34/G/2012/PTUN-MDN, masing-masing tertanggal 17 September 2012; ------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding I telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 15 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 34/G/2012/PTUN-MDN tertanggal 15 Oktober 2012 dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 9 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 November 2012 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding I sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 34/G/2012/PTUN-MDN, masing-masing tertanggal 12 November 2012; -------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah Usaha ... diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca serta mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 34/G/2012/PTUN-MDN., masing-masing tertanggal 27 September 2012; ------------6
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding II tanpa dihadiri oleh Penggugat/Terbanding, maka
untuk
menghitung
tenggang
waktu
pengajuan
banding
bagi
Tergugat/Pembanding adalah dihitung 14 (empat belas) hari setelah pembacaan Putusan Pengadilan tersebut; --------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding
II
masing-masing
mengajukan Permohonan Banding
melalui
Kuasa
Hukumnya
telah
dengan Akta Permohonan Banding Nomor
:34/G/2012/PTUN-MDN masing-masing tanggal 17 September 2012 , yakni pada hari
ke
11
(sebelas)
setelah
pembacaan
putusan
perkara
Nomor:
34/G/2012/PTUN-MDN., maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima
karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --------------------------------------------------------------------------------- Menimbang ... ----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 34/G/2012/PTUN-MDN tanggal 6 September 2012 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, saksi-saksi,
7
Memori Banding, yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ; ---------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat/Pembanding I pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/G/2012/PTUN-MDN tanggal 6 September 2012, dengan mengemukakan alasanalasan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------------------------------------------EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT : ----- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan hanya berdasarkan kepada posita gugatan Penggugat/Terbanding yang dijadikan obyek sengketa adalah keputusan tata usaha negara berupa : Peralihan tertanggal 09 Juli 2003, Surat Ukur Nomor : 2/Sigambal /2003 tanggal
19
Mei 2003 , Luas 152 M2 dari atas nama David Sihombing kepada Lim Mui Ing tertanggal 17 Februari 2012 . Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut memenuhi ketentuan pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini; Pendapat ini adalah tidak tepat berdasarkan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut : 1. Posita gugatan Penggugat/Terbanding halaman 2-5 yang menjadi dasar gugatan adalah Akta Jual Beli Nomor : 106/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati, S.H., selaku PPAT Kabupaten Labuhan Batu di Rantauprapat yang tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding.
Berdasarkan
akta
tersebutPenggugat/Terbanding Tergugat/Pembanding ...
menerbitkan obyek sengketa a quo ;-----------------------------------------------------
8
2. Sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/G/2012/PTUN-MDN tanggal 6 September 2012 halaman 5-10 yang memuat hal yang sama seperti tersebut di atas ; ------------------------------------3. Bukti P-3 sebagaimana tercantum pada halaman 25 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 34/G/2012/PTUN-MDN tanggal 6 September
2012 ; ---------------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan hal –hal tersebut di atas membuktikan sebagai berikut : a) Gugatan Penggugat/Terbanding didasarkan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang lain, yaitu perbuatan Setiawati, S.H., selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat dengan melakukan pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 16/2012 tanggal 14 Februari 2012, bukan berdasarkan mutlak perbuatan perbuatan Tergugat secara berdiri sendiri. Padahal pencatatan peralihan hak yang dilakukan Tergugat/Pembanding didasarkan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Setiawati, S.H., selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat dengan melakukan pembuatan Akta Jual Beli Nomor
:
16/2012
tanggal
14
Februari
2012
yang
dijukan
kepada
Tergugat/Pembanding I : -----------------------------------------------------------------b) Penggugat/Terbanding mendasarkan pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 16/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati, S.H., selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat adalah tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dugaan pemalsuan surat dan atau tandatangan sebagaimana pasal 263 jo 264 KUH Pidana ;--------c) Bahwa kepentingan hukum Penggugat/Terbanding adalah berasal dari Akta Jual c) Bahwa ... Beli Nomor : 16/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati, S.H., selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat ; ----------
9
d) Bahwa
konsekuensi dari dugaan perbuatan melawan hukum dan dugaan
pemalsuan surat dan atau tandatangan sebagaimana pasal 263 jo 264 KUH Pidana tersebut yang menjadi dasar sengketa Penggugat/Terbanding
yang
belum dibuktikan dengan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut adalah belum menimbulkan akibat hukum
bagai
seseorang
atau
badan
hukum
perdata
yaitu
bagi
Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat terhadap terbitnya obyek sengketa aquo . Oleh karena itu dasar gugatan Penggugat/Terbanding adalah keliru dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor :
34/G/2012/PTUN-MDN tanggal 6 September 2012 telah keliru karena tidak memenuhi unsur pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , khususnya tidak memenuhi unsur yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; ----------------------------------------------e) Sebagaimana diakui Penggugat/Terbanding pada poin 3 halaman 2 Repliknya, menyebutkan “karena Akta Jual Beli Nomor : 16/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dijadikan dasar penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara aquo, “ maka unsur dirugikan berawal dari penerbitan Akta Jual Beli Nomor : 16/2012 tanggal 14 Februari 2012, bukan karena berawal penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) dalam perkara aquo. Unsur adanya kerugian yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Terbanding jelas karena adanya Akta Jual Beli Nomor : 16/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang didalilkan Penggugat/Terbanding adalah tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh
Penggugat/Terbanding.
Oleh
karena
itu
sudah
sepantasnya
dan
berdasarkan hukum harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dengan suatuBeli ... suatu Putusan hukum oleh pengadilan tentang kekuatan hukum Akta Jual Nomor : 16/2012 tanggal 14 Februari 2012 ; ----------------------------------------
10
----- Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas sengketa aquo adalah sengketa perdata atau pidana antara Penggugat/Terbanding dengan : (1) Setiawati, S.H., selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat dan (2) Lim Mui Ing , sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Rantau Prapat bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; --------------------------DALAM POKOK PERKARA -----Bahwa pada intinya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberikan pertimbangan hukum terhadap surat permohonan peralihan hak dan surat kuasa tertanggal 14 Februari 2012, sehingga berkesimpulan tindakan Tertgugat/Pembanding melakukan peralihan hak/balik nama telah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; Pertimbangan putusan pada halaman 41 yang memberi pertimbangan “ Menimbang, bahwa lebih daripada itu memperhatikan lebih lanjut alat bukti warkah permohonan peralihan hak ( Bukti T-X ), Surat Kuasa ( Bukti T-XI ) dan Surat Pernyataan ( Bukti T-XII ) yang diajukan di persidangan adalah bukti fotokopi tanpa asli, artinya bahwa bukti dimaksud tidaklah memiliki nilai pembuktian yang cukup, atau setidak-tidaknya didukung dengan alat bukti yang lain, dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan .”
Hal ini berarti Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum
terhadap bukti yang telah dinyatakan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/G/2012/PTUN-MDN tanggal 6 September 2012 adalah tidaklah memiliki nilai pembuktian yang cukup, atau setidak-tidaknya didukung dengan alat bukti yang lain, dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan; --------------------------- Oleh karena itu telah terjadi pertentangan yang mencolok oleh Majelis Hakim sendiri dalam pertimbangan hukumnya, karena bukti permohonan peralihan hak ( Bukti T-X ), Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2012 ( Bukti T-XI ) yang telah ( Bukti T-X ) ... dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup dan patut untuk dikesampingkan, masih menjadi bukti atau alasan dan pertimbangan hukum untuk 11
memutuskan patut dan adil menyatakan dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan; -------------------------------------------------------------- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk : Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/G/2012/PTUN-MDN tangggal 6 September 2012 yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi malalui Kuasanya telah mengajukan memori Banding tertanggal 9 Nopember 2012 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/G/2012/PTUN-MDN tangggal 6 September 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI ; TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding II keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti ( pengadilan tingkat pertama) mengenai kewenangan absolut dalam Putusannya halaman 33 paragraf kedua , yang menyatakan : “ menimbang, bahwa gugatan Penggugat mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, dan dalam petitum gugatan pada pokoknya memohon pembatalan atau tidak sah peralihan hak/balik nama obyek sengketa in litis .” ------------------------------------------------------------------------------------Bahwa Pembanding juga sangat keberatan atas pertimbangan Judex Facti dalam
putusannya
halaman
34
paragraf
ketiga,
yang
menyatakan
:
“menimbang ... “menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah peralihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik No.425/2003 Desa/Kelurahan Sigambal, tertanggal 9 Juli 2003, Surat Ukur No.2/Sigambal/2003 tertanggal 19
12
Mei 2003, Luas 152 M2 dari atasnama David Sihombing kepada Lim Mui Ing tertanggal 17 Pebruari 2012 .” ----------------------------------------------------------Bahwa dari kedua pertimbangan hukum terseebut di atas, maka Judex Facti telah salah menafsirkan pengertian “peralihan hak/balik nama” sebagai obyek perkara, dimana pada paragraf lainnya Judex Facti menyatakan “peralihan hak/balik nama” terhadap suatu hak atas tanah adalah an sich merupakan tindakan administrasi yang dilakukan pada kantor pertanahan dalam rangka pencatatan pada lajur/kolom yang terdapat pada halaman tiga dari buku tanah dan sertifikat hak atas tanahnya dan sekaligus melakukan pencoretan nama pada pemegang hak sebelumnya ; -----------------------------------------------------Bahwa perbuatan “peralihan hak/balik nama” berada dalam lingkup perdata, sedangkan yang menjadi obyek perkara tata usaha negara adalah perbuatan “pencatatan” peralihan hak/balik nama oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagai salah satu kegiatan pendaftaran tanah (tindakan administrasi) sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 UUPA jo Pasal 1 dan Pasal 37 ayat (1) PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----------------------------------------------------------bahwa sangat dangkal dan tidak memenuhi penalaran hukum (legal reasoning) jika Judex Facti mengkonstatir serta mengkualifisir suatu perbuatan perdata “peralihan hak/balik nama” yang dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding menjadi an sich sebagai tindakan administrasi (obyek perkara tata usaha negara) untuuk kepentingan Terbanding yang telah dengan jelas dan nyata mendasarkan gugatannya kepada Akta Jual beli No.106/2012 tanggal 14 Februari 2012 (bukti T.II Int-1) disertai adanya pengaduan pidana pada Kepolisian Resort Labuhan Batu pada tanggal 18 April 2012 ( vide : Surat Kepolisian ... Gugatan hal.2 s/d 5 ) ; ------------------------------------------------------------------TENTANG GUGATAN PREMATUR
13
Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti pada putusannya halaman 35 paragraf terakhir yang menyatakan :”menimbang, bahwa sebagaimana alasan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa peralihan hak/balik nama terhadap suatu hak atas tanah adalah an-sich merupakan tindakan administrasi yang dilakukan pada kantor pertanahan dalam rangka ..... dst, maka oleh karenanya eksepsi ke-2 Tergugat II Intervensi adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak . “ ----------------Bahwa Pasal 37 ayat (1) PP No.24/1997 tentang Pendaftaran tanah, menyatakan : “Peralihan hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .” ---------------Bahwa dengan demikian peralihan hak/balik nama terhadap suatu hak atas tanah (ic. Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No.425/2003 Desa/Kelurahan Sigambal dengan Surat Ukur No.2/Sigambal/2003) adalah bukan merupakan tindakan administrasi, dan terkait perbuatan peralihan hak atas sertipikat tersebut maka harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahannya melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baik secara perdata maupun pidana, sehingga tidak menyebabkan gugatan Terbanding dalam perkara ini menjadi prematur ; --DALAM POKOK PERKARA ; -
Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti pada putusannya halaman 40 paragraf terakhir, yang menyatakan : “ Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Surat Permohonan Peralihan Hak tertanggal ... tertanggal 14 Februari 2012 ( vide bukti T-X ) tercantum subyek hukum pemohon atasnama Hermanto dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri atas bidang tanah terletak di Jalan HM Said, dan surat permohonan mana
14
tanpa ditandatangani yang bersangkutan ..... dst, dengan demikian Hermanto dalam hal ini secara juridis formal telah mengajukan permohonan peralihan hak bukan selaku kuasa dari Lim Mui Ing sebab jika memperhatikan permohonan dimaksud tidak ada mencantumkan keterangan bahwa pemohon adalah selaku kuasa dari Lim Mui Ing dan tanpa ditandatangani yang bersangkutan, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria No.3 Tahun 1997 .... dst .” ---------------------
Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, telah melampaui kewenangan peradilan tata usaha negara dan saling bertentangan dengan pertimbangan pada putusan halaman 35 paragraf kedua, yang menyatakan : “ Menimbang, bahwa hal mana telah pula diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Mahkamah Agung No.224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 pada angka V (1) yang pada intinya menerangkan bahwa bila terjadi gugatan mengenai tanah yang diajukan ke Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai sertipikat tanahnya, sedangkan mengenai kepemiklikan ataupun keabsahan suatu akta adalah wewenang peradilan umum ........ dst ;”-----------
-
Bahwa Judex Facti telah memeriksa dan mengadili mengenai keabsahan suatu akta, yaitu : Surat Kuasa antara Pembanding dengan Hermanto ( Bukti T-6 ) dan Surat Kuasa antara Hermanto dengan Disprillia Butar-Butar ( Bukti T-11 ) dalam permohonan pencatatan peralihan hak/balik nama. Bahwa Judex Facti berkesimpulan tidak melihat adanya kewenangan pemberian hak secara substitusi di bukti T-6 tersebut sehingga sesuai doktrin atau Pasal 1320 BW, maka perbuatan dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat sahnya maka ... perjanjian ( vide Putusan halaman 42 paragraf kedua ) ; ---------------------------
-
Bahwa Judex Facti juga mengenyampingkan bukti Warkah Permohonan ( bukti T-10 ), bukti Surat Kuasa ( Bukti T-11 ) dan bukti Surat Pernyataaan ( bukti T-
15
12 ) dengan alasan surat bukti adalah fotokopi tanpa asli walaupun fakta di persidangan menunjukkan bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disertai dengan bukti surat lainnya yang saling mendukung dan yang telah diperlihatkan surat aslinya ( vide : Yurisprudensi MARI No.701/K/SIP/1974 jo No,112/K/Pdt/1996 ) ; -----------------------------------------------------------------
Bahwa dengan mengenyampingkan bukti fotokopi tersebut di atas, maka selanjutnya Judex Facti memberikan kesimpulan yang tidak memenuhi rasa keadilan hukum, yaitu menyatakan “Surat permohonan Pencatatan Peralihan Hak/Balik Nama tidak ditandatangani oleh Pemohon” ( ic. Hermanto selaku penerima kuasa dari Pembanding ) dan menyatakan “Hermanto dalam hal ini secara juridis formal telah mengajukan permohonan bukan kuasa dari Pembanding karena dalam surat permohonan tersebut tidak mencantumkan kata-kata sebagai kuasa” sehingga sangat jelas putusan Judex Facti mengandung kesalahan penerapan hukum serta melampaui kewenangannya mengenai keabsahan Akta Surat Kuasa dan karenanya mohon Majelis Hakim Tinggi menolak putusan Judex Facti tersebut ; --------------------------------------
Berdasarkan
argumentasi
juridis
tersebut
di
atas,
Tergugat
II
Intervensi/Pembanding II Mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memberikan putusan yang pada pokoknya : Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding II dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/G/2012/PTUN-MDN tanggal 6 September 2012 yang dimohon banding ; ------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori ----- Menimbang ... Banding ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memeriksa dan meneliti berkas perkara ini, terutama alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding I dalam Memori Bandingnya tertanggal
16
15 Oktober 2012, serta alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding I dalam
Memori
Bandingnya
tertanggal
9
Nopember
2012,
maka
akan
dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tentang kewenangan absolut sebagaimana tersebut di bawah ini ; --------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI ----- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggin Tata Usaha Negara Medan tentang kewenangan absolut akan didasarkan pada faktafakta hukum sebagai berikut :----------------------------------------------------------------1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Peralihan Hak/Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 425/2003 Desa Kelurahan Sigambal, tertanggal 9 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 2/Sigambal/2003 tertanggal 19 Mei 2003, Luas 152 M2 , dari atasnama David Sihombing kepada Lim Mui Ing tertanggal 17 Februari 2012 ( Bukti P-1 = T-XIV = T.II Int-1, sesuai dengan aslinya ) ; -----------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa yang menjadi dasar hukum terjadinya peralihan hak obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 425/2003, tanggal 9 Juli 2003, yang semula nama pemegang haknya David Sihombing berubah menjadi
Lim Mui Ing ,
sesuai dengan kolom “sebab perubahan” adalah Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli No.106/2012 tgl 14-2-2012 yang diperbuat oleh dan dihadapan Setiawati, S.H., selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantau Prapat ( vide : kolom sebab perubahan pada Bukti P-1 = T-XIV = T.II Int-1, sesuai dengan aslinya ) ; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pokok Menimbang ... permasalahan yang menjadi keberatan Penggugat/Terbanding ----dalam perkara ini, adalah peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 425/2003 semula tertulis atasnama David Sihombing menjadi atasnama Lim Mui Ing, peralihan haknya adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 106/2012 ; -----------------------------------
17
----- Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil posita gugatannya, Penggugat/Terbanding pada
pokoknya
mendalilkan
bahwa
pada
tanggal
16
Desember
2011
Penggugat/Terbanding telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Hermanto selaku kuasa
dari Lim Mui Ing ( Tergugat II Intervensi/Pembanding
II ) dihadapan Notaris Setiawati, S.H., di Rantau Prapat sesuai dengan Akta Nomor : 65 tanggal 16 Desember 2011 . Harga jual yang disepakati adalah Rp.670.000.000,- dan pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli , Penggugat/Terbanding menerima uang muka sebesar Rp.150.000.000,sisanya akan dibayar bertahap paling lama tanggal 30 Januari 2012 . Bahwa ternyata
tanpa
ada
pelunasan
dan
tanpa
sepengetahuan
dan
kehadiran
Penggugat/Terbanding ternyata pada tanggal 14 Februari 2012 telah dikeluarkan Akta Jual Beli No.106/2012 oleh Notaris Setiawati, S.H. Bahwa dengan terbitnya Akta Jual Beli No.106/2012 tersebut Penggugat/Terbanding telah membuat pengaduan kepada Kepolisian Resort Labuhan Batu tanggal 18 April 2012 sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol : LP/558/IV/2012/SU/RESLBH tentang adanya Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan/atau Tandatangan sesuai pasal 263 jo 264 KUH Pidana; ----- Menimbang, bahwa tindakan Tergugat/Pembanding I dalam melakukan pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 425/2003 semula tertulis atasnama David Sihombing menjadi atasnama Lim Mui Ing terbukti didasarkan adanya suatu perbuatan hukum keperdataan yaitu
Akta Jual Beli Nomor :
106/2012 ( Bukti T II Int-2, sesuai dengan aslinya ); -----------------------------------------pada Menimbang ... ----- Menimbang, bahwa di dalam Akta Jual Beli Nomor : 106/2012 pokoknya tertulis “hadir di hadapan saya Setiawati, Sarjana Hukum ..... dst I. Tuan David Sihombing .... dan seterusnya, dan Riana Devi Lumban Gaol ( isteri David Sihombing ) sebagai Pihak Pertama , serta II Tuan Hermanto selaku Kuasa dari Lim
18
Mui Ing .... dan seterusnya sebagai Pihak Kedua . Pihak Pertama menjual kepada Pihak Kedua : Hak Milik Nomor : 425/Sigambal ..... dan seterusnya .” -------------------- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam posita gugatannya telah menyangkal kehadirannya dihadapan PPAT , Setiawati, S.H., dan menyangkal tandatangannya dan telah pula melaporkan dugaan adanya pemalsuan surat kepada kepolisian resort Labuhanbatu ( Bukti P-7, sesuai dengan aslinya ) ;-------------- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tindakan Tergugat/Pembanding I melakukan peralihan hak atas
Sertipikat Hak Milik Nomor 425/2003 dari David
Sihombing ( Penggugat/Terbanding ) kepada Lim Mui Ing ( Tergugat II Intervensi/Pembanding II ) adalah berdasarkan adanya Akta Jual Beli Nomor : 106/2012, tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Setiawati, S.H., yang adalah merupakan Akta Otentik, maka sepanjang Akta Jual Beli Nomor : 106/2012, tidak dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan yang berwenang ( Pengadilan Negeri ), maka baik secara prosedural maupun substansial tindakan Tergugat/Pembanding I tersebut tidak dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;------------------------------------------------ Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah memang terdapat pemalsuan tandatangan dari Penggugat/Terbanding atau untuk membuktikan hadir atau tidaknya Penggugat/Terbanding di hadapan PPAT Setiawati, S.H., maka hal ini juga menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan merupakan keweenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa dan mengadilinya ; ------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa mengacu kepada pertimbangan hukum tersebut di aas, ----- Menimbang ... maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat, bahwa meskipun yang menjadi obyek sengketa adalah suatu keputusan tata usaha negara berupa Peralihan Hak/Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 425/2003 yang dalam praktek telah diterima sebagai obyek dalam sengketa tata usaha negara dan
19
menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, namun karena dalam proses pengalihannya mengandung masalah keperdataan yaitu Jual Beli dan dugaan pemalsuan yang menjadi kewenangan Pengadilan Perdata maupun Pidana, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatkan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini ; Oleh
karena
itu,
eksepsi
Tergugat/Pembanding
I
dan
Tergugat
II
Intervensi/Pembanding II tentang kewenangan absolut pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayay (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 , dinyatakan dikabulkan , serta gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima ; ----------------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA ----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II
Intervensi/Pembanding
Penggugat/Terbanding
II
mengenai
dikabulkan, pokok
maka
perkara,
dan
dalil-dali juga
gugatan
eksepsi-eksepsi
selebihnya serta pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 34/G/2012/PTUN-MDN
tanggal 6 September 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ; ------------ Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, dinyatakan tidak relevan namun harus tetap terlampir dalam berkas perkara ; ------------------------- Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak ----- Menimbang ... yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ; -----------------------------------------------------------------------------
20
----- Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang terkait ; ---------------------------------------------
MENGADILI : 1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II ; ------------------------------------------------------------2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 6 September 2012 yang dimohonkan banding ;
MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI -
Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II tentang kewenangan absolut pengadilan ; -----------------------DALAM POKOK PERKARA -
Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ; -----------------------
-
Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat
pengadilan,
yang
dalam
tingkat
banding
ditetapkan
sebesar
Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----------------------------------
------ Demikian ... ------ Demikian diputuskan, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari, Selasa, Tanggal 18 Desember 2012 oleh kami: DJOKO DWIHARTONO, SH., Sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, SH., dan NABARI SEMBIRING., SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari, Rabu, Tanggal 19 Desember 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk
21
umum, dengan dibantu ANDHI RAZALI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau Kuasanya; --------------------------------------------------------------------
Hakim Anggota
Ketua
dto
Majelis
dto
RIYANTO, SH.
DJOKO DWIHARTONO, S.H.
dto NABARI SEMBIRING, SH. M.H.
PANITERA PENGGANTI
dto
ANDHI RAZALI, SH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai Putusan …………..……......................
Rp
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan …………..……......................
Rp
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara …………................................
Rp 239.000,-
J u m l a h ………………….................................
Rp 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) 22
