PUTUSAN Nomor : 01/B/2013/PT.TUN-MDN
----------------------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1
P U T U S A N Nomor: 01/B/2013/PT.TUN-MDN
” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” ----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding,
telah
menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara;
1.
IKLIL ILYAS LEUBE;
Warga
Pekerjaan
Negara
Wiraswasta,
Indonesia, tempat
umur
tinggal
51
Desa
tahun, Asir-asir
Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah; ---------------2.
MUHAMMAD RIDWAN;
Warga
Pekerjaan
Negara
Pensiunan,
Indonesia, tempat
umur
54
tahun,
tinggal Desa Pegasing
Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada; --------------------1. ADI MANSAR, S.H, M.Hum.; ---------------------------------2. DENI NIRWANSYAH PELIS, S.H.; ---------------------------3. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.; --------------------------------4. FAJARUDDIN, S.H., M.H.; ------------------------------------5. ISKANDAR LUBIS, S.H.; ---------------------------------------6. RIDHO MUBARAK, S.H.,M.H., --------------------------------Semuanya Advokat/Konsultan Hukum, semuanya Warga Negara Indonesia, pada Kantor “Adi Mansar Guntur Rambe dan Patners” berkedudukan di Jalan Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo (Perdana) Nomor 125 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2012; ----------------------Selanjutnya ... 2
Selanjutnya
disebut
sebagai
PENGGUGAT/-
PEMBANDING; -----------------------------------------------------
LAWAN
KETUA
KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN
(KIP)
KABUPATEN
ACEH
TENGAH ; berkedudukan dan berkantor di Takengon, di Jalan Pacuan Kuda Blang Bebangka Sp. Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah; ------------------------------Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING I; dan 1. Ir. H. NASARUDDIN, M.M.; Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta,
tempat
umur 51 tahun,
tinggal
Desa
Asir-asir
Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah; ---------------2. Drs. KHAIRUL ASMARA; Warga Negara pekerjaan
Pensiunan,
Indonesia, tempat
umur
tinggal
54
Desa
tahun, Pegasing
Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah; ---------------Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: --------------------1. ZAINI DJALIL, S.H.; ---------------------------------------------2. AZFILLI ISHAK, S.H.; ------------------------------------------3. TEUKU J. IRAWAN, S.H.; ---------------------------------------4. HENDRAWAN SOFYAN, S.H.; ----------------------------------Para Advokat/Penasihat Hukum, semuanya Warga Negara Indonesia, pada Kantor Hukum ZAINI DJALIL & REKAN bertempat tinggal di Jalan STA. Johansyah (Seulawah) No.01 Seutui ... 3
Seutui
Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 Agustus 2012 (Terlampir); --------------------------Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING II; --------------------------------------------------
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut; ------------------------Telah membaca: 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: ------------01/B/2013/PT.TUN-MDN., tanggal 11 Januari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini; -------------------------------------2.
Salinan
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Banda
Aceh
Nomor:
10/G/2012/PTUN-BNA., tanggal 08 Oktober 2012; -------------------------------------3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini; --------------------------------------------------
TENTANG DUDUKNYA SENGKETA
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 10/G/2012/PTUN-BNA, tanggal 08 Oktober 2012, yang amar selengkapnya berbunyi:
MENGADILI
-
Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ; ------------------------------------------------------------------------ Menyatakan ... 4
-
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara Absolut Tidak Berwenang Mengadili Perkara Nomor : 10/G/2012/PTUN-BNA; -----------------------
-
Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ; -------------------------------------
-
Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya yang Timbul dalam Pemeriksaan Sengketa ini sebesar Rp.264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah); ---
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal
08
Oktober
2012
yang
dihadiri
oleh
Kuasa
Hukum
Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding II; ----------------------------------------------------------- Menimbang, melalui
Kuasa
bahwa
terhadap
Putusan
tersebut, Penggugat/ Pembanding
Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal
22 Oktober 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 10/G/2012/PTUN-BNA, yang ditanda tangani oleh IKLIL ILYAS LEUBE dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut kepada Tergugat/Terbanding I, Ir. H. NASARUDDIN, MM. Dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor: 10/G/2012/PTUN-BNA, tertanggal 24 Oktober 2012; -------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 02 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 07 November 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan
Memori
Banding
Nomor:
10/G/2012/PTUN-BNA
masing-masing
tertanggal 14 November 2012; -----------------------------------------------------------------
----- Menimbang ... 5
-----
Menimbang,
bahwa
pihak
Tergugat/Terbanding
I
dan
Tergugat
II
Intervensi/Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding; ------------------------ Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca serta mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 10/G/2012/PTUN-BNA., masing-masing tertanggal 14 November 2012; --------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum
Tergugat/Terbanding
I
dan
Kuasa
Hukum
Tergugat
II
Intervensi/Terbanding II, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan Banding bagi Penggugat/Pembanding adalah dihitung 14 (empat belas) hari setelah pembacaan Putusan Pengadilan tersebut; ------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan
Banding
dengan
Akta
Permohonan
Banding
Nomor:
10/G/2012/PTUN-BNA, tanggal 22 Oktober 2012, yakni masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pembacaan Putusan tanggal 08 Oktober 2012 oleh karena hari ke 14 (empat belas) jatuh hari libur (Minggu) maka hitungan hari ke 14 (empat belas) nya hari kerja (Senin, tanggal 22 Oktober 2012), maka permohonan banding perkara nomor: 10/G/2012/PTUN-BNA tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125
ayat ... 6
ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, Memori Banding, yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ; ------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan Pertimbangan Hukum serta Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding
tidak diterima (Niet Onvankelijke verklaard); --------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah tepat dan benar
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 10/G/2012/PTUN-BNA., tanggal 08 Oktober
2012 yang dimohonkan banding,
haruslah dikuatkan; ---------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 10/G/2012/PTUN-BNA tanggal 08 Oktober 2012 yang
7
dimohonkan ...
dimohonkan banding tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan Penggugat/Pembanding, tetap berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -------------------------------MENGINGAT: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ------------------------------------------------------
M
E
N
G
A
D
I
L
I
-
Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding; -------------------
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor:
10/G/2012/PTUN-BNA., tanggal 08 Oktober 2012 yang dimohonkan Banding, -
Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); --------------------------------------------------------
Demikianlah diputuskan, dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari, Senin, Tanggal 28 Januari 2013 oleh
kami:
ISKANDAR,
SH.,
MH.
Sebagai
DWIHARTONO, SH. dan RIYANTO, SH.
8
Ketua
Majelis,
DJOKO
masing-masing sebagai Hakim Anggota ...
Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari, Selasa, Tanggal 29 Januari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu ANDHI RAZALI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau Kuasanya;
Hakim Anggota
Ketua
dto,
Majelis dto,
DJOKO DWIHARTONO, SH.
ISKANDAR, SH. MH.
dto,
RIYANTO, SH. PANITERA PENGGANTI
dto, ANDHI RAZALI, SH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai Putusan …………..……......................
Rp
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan …………..……......................
Rp
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara …………................................
Rp 239.000,-
J u m l a h ………………….................................
Rp 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) 9
