P
U
T
U
S
A
N
Nomor : 146/B/2012/PT.TUN-MDN
-------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-----------------------------------------------------------------------------------
P
U
T
U
S
A
N
Nomor: 146/B/2012/PT.TUN-MDN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: --------------------------------------------------------------------------------------SAID AHMAD
:
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Muhamadiyah RT.18 Kelurahan Budiman Kecamatan Jambi Timur; -----------------------------
LUKMAN HASNY
:
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Kampung
rarahan
RT.03
Desa
Cimacan
Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2012 memberikan kuasa kepada: --------ADRIANSYAH,
S.H.,M.M.,
kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal di Kapten M. Daud No.30 RT.18 Kelurahan Payo Lebar Propinsi Jambi, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum; M.ALI RACHMAN S, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Abdul Kartawirana
No.35
Jambi,
pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum;-------------------------Selanjutnya
disebut
sebagai
PARA
PENGGUGAT/PEMBANDING; -----------------------
M E L A W A N ...
2
M E L A WA N I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, berkedudukan di Jalan Kol. Pol. M. Thaher No. 17 Kota Jambi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. Nama : SUBAGIYONO, SH. Jabatan
Kepala
Seksi Sengketa Konflik dan Perkara ;--------2. Nama : KURNIYAWATI, SH. Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;----------------3. Nama : KOKO SUMARWAN, S.ST. Kepala
Sub
Seksi
sengketa
Jabatan
dan
Konflik
Pertanahan;----------------------------------------4. Nama : SLAMET, Jabatan Staf Seksi Sengketa Konflik
dan
Perkara,
berdasarkan
Surat
Kuasa tanggal 13 Februari 2012; --------------Selanjutnya
disebut
sebagai----
TERGUGAT/TERBANDING I;-------------------
II.
KEPALA
KEPOLISIAN
NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA,
berkedudukan di Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan; -------------------------------Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Februari 2012 memberikan kuasa kepada: -----------------1. Drs.MUDJI WALUYO, S.H., M.M.: Inspektur Jendral Polisi; -------------------------------------2. Dr. R. SIGID TRI H, Drs., S.H., M.Si.: Komisaris Besar Polisi NRP.64100595; --------
3. AGUS ... 3
3. AGUS
BUDI
KAWEDAR,
S.H.:
Komisaris
Besar Polisi NRP. 63080917; -------------------4. YUSMAR LATIEF, S.H.: Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.56070826; ----------------------------5. FIDIAN S, S.H., M.H.: Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.71080527; ----------------------------6. DESRIZAL,
S.H.:
Komisaris
Polisi
NRP.70120137; -----------------------------------7. ENDANG
WIDIANINGSIH,
S.H.,
M.H.:
Komisaris Polisi NRP.74040774; ---------------8. MARTINO ROY GINTING, S.H.: Penata I NIP. 196918031998031002; --------------------------9. S
Y
A
H
R
I
L
,
S.H.
:
Penata
I
NIP.196001171996031001; ---------------------Selanjutnya disebut sebagai------TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING II;----------------
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; --------------------------------Telah membaca: ------------------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 146/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; ------------------------------------------2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 03/G/2012/PTUN-MDN tanggal 11 Juli 2012; ------------------------------------------3. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat dan surat – surat yang berkenaan dengan perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------------------4. Penetapan... 4
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor:
146/Pen.HS/2012/PTTUN-MDN
tanggal
25
Oktober
2012tentang Penetapan Hari Sidang;-----------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA -----
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 03/G/2012/PTUNJBI, tanggal 11 Juli 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:---MENGADILI DALAM EKSEPSI 1. Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;--2. Menyatakan
Penggugat
tidak
memiliki
kepentingan
untuk
mengajukan gugatan terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor : 33 terletak di Kelurahan Sungai Asam dengan Surat Ukur Nomor : 00537/Sungai Asam/2009 dengan luas tanah 770 m2 tertanggal 17 September 2009, dan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 34 terletak di
Kelurahan
Sungai
Asam
dengan
Surat
Ukur
Nomor
:
00538/Sungai Asam/2009 dengan luas tanah 695 m2 tertanggal 17 September 2009;---------------------------------------------------------DALAM POKOK SENGKETA 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;---------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.606.000,- (dua juta enam ratus enam ribu rupiah);----------------
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal ... 5
tanggal 11 Juli 2012 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum
Tergugat/Terbanding
I
dan
Kuasa
Hukum
Tergugat
II
Intervensi/Terbanding II;------------------------------------------------------------------------------
Menimbang,
bahwa
terhadap
putusan
tersebut,
pihak
Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 24 Juli 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 03/G/2012/PTUN-JBI yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding SAID AHMAD dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi serta telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi kepada pihak lawan secara seksama dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 03/G/2012/PTUN-JBI tertanggal 24 Juli 2012; -------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan
Memori Banding pada tanggal 25 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 25 September 2012 dan diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 09 Oktober 2012 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 September 2012 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 03/G/2012/PTUN-JBI;------------------------------ Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat/Pembanding tertanggal 25 September 2012 mengemukakan pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 03/G/2012/PTUNMDN tanggal 11 Juli 2012 dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:--------1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;---------------2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor perkara 03/G/2012/PTUN-JBI tertanggal 11 Juli 2012 yang dimohonkan banding dan, mengadili sendiri : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum... 6
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara aquo baik tingkat pertama maupun tingkat kedua; -----
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding I pada tanggal
04 Oktober 2012 telah mengajukan kontra Memori Banding, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 04 Oktober 2012 dan diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 09 Oktober 2012 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 05 Oktober 2012 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 03/G/2012/PTUN-JBI;------------------------------------------------ Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Kuasa hukum Tergugat/Terbanding I tertanggal 04 Oktober 2012 mengemukakan pada pokoknya menolak keberatan-keberatan dari Pembanding/Penggugat karena Yudex Factie telah benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya, dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:------------------------------------------------------------------
Menolak permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Jambi Nomor: 03/G/2012/PTUN-MDN tanggal 11 Juli 2012;
----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding II pada tanggal 04 Oktober 2012 juga telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 05 Oktober 2012 dan diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 09 Oktober 2012 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 05 Oktober 2012 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 03/G/2012/PTUN-JBI;---------------------- Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding II tertanggal 04 Oktober 2012 mengemukakan pada pokoknya sepakat dan mendukung keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha ... 7
Usaha Negara Jambi Nomor: 03/G/2012/PTUN-JBI dan menolak seluruh dalildalil yang di kemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 25 September 2012, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci, dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:------------------------------------------------------------------
Menolak
permohonan
banding
dari
Pembanding/Penggugat
untuk
seluruhnya; -
Menguatkan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Jambi Nomor: 03/G/2012/PTUN-MDN tanggal 11 Juli 2012;
-----
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing–masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 03/G/2012/PTUN-JBI, masing–masing tertanggal 14 Agustus 2012;------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 03/G/2012/PTUN-MDN diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,
tanggal
11
Juli
2012,
dengan
dihadiri
kuasa
hukum
Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah putusan tersebut diucapkan di persidangan; ------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan
banding
dengan
Akta
Permohonan
Banding
Nomor:
03/G/2012/PTUN-JBI pada tanggal 24 Juli 2012, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang
waktu ... 8
waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor: 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 03/G/2012/PTUN.JBI tanggal 11 Juli 2012 serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti, keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding II di persidangan, serta Memori Banding dari para
Penggugat/Pembanding,
Kontra
Memori
Banding
Kuasa
Hukum
Tergugat/Terbanding I dan Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 03/G/2012/PTUN-MDN tanggal 11 Juli 2012, maka Hakim Anggota I Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;----------------------------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa Hakim Anggota I Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Yudex Factie di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang ... 9
----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mempertimbangkan bagian pokok perkara pada halaman 57 s/d 68 terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada atau tidak kepentingan Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan aquo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan yang cukup menurut hukum mengajukan gugatan aquo;---------------------------------------------
Menimbang,
bahwa
Hakim
Anggota
I
tidak
sependapat
dengan
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut diatas, karena berdasarkan surat bukti berupa Meetbrief Nomor 62, tertanggal 21 November 1921, seluas 15964 M² dan Verklaaring De Resident Van Djambi Regiister Nomor 225/H, tertanggal 29 Oktober 1941 (vide bukti P.3), Laporan Penelitian oleh Tim Peneliti Pemkot Jambi (vide bukti P.4), Surat Keterangan Peminjaman Tanah dari Kepala Daerah Kotapraja Jambi tertanggal
Oktober
1957 ( vide bukti P.1), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 01/G.TUN/2001/PTUN.JBI, tanggal 6 September 2001 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 95/BDG.G-JB/PT.TUN-MDN/2001, tanggal 19 Pebruari 2002 (vide bukti P.5), Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Jambi Nomor 332/1985, tanggal 15 Juli 1985 (vide bukti P.7), Silsilah Keluarga alm. Said Muhamad Said Saleh Alhasni, tanggal 17 Apriol 2001 (vide bukti P.6), dikuatkan oleh keterangan saksi Hasan Hadad yang pada pokoknya menerangkan; bahwa saksi tahu ada asrama polisi berdasarkan surat pinjaman yang diperlihatkan oleh Said Al Hadad pada tahun 2004, terbukti bahwa Penggugat/Pembanding
mempunyai
kepentingan
hukum
yang
cukup
mengajukan gugatan aquo; --------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa hakim tidak semata-mata menegakkan kepastian hukum, sehingga apabila terdapat benturan antara “kepastian hukum” dengan “keadilan”, maka hakim harus mengutamakan penegakkan keadilan, karena putusan hakim adalah “demi keadilan”, bukan “demi kepastian hukum”;-------------
Menimbang ... 10
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim Anggota I,
Penggugat/ Pembanding dinilai mempunyai kepentingan
hukum yang cukup menurut hukum mengajukan gugatan aquo sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004;----------------------
Menimbang,
pertimbangan
bahwa
dilanjutkan
berdasarkan pada
bagian
pertimbangan pokok
tersebut
perkara
diatas
sebagaimana
dipertimbangkan berikut ini;----------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA -----
Menimbang,
bahwa
terlebih
dahulu
dipertimbangkan,
apakah
Tergugat/Terbanding I berwenang atau tidak menerbitkan sertipikat obyek sengketa, sebagaimana diuraikan berikut ini;----------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tata Cara Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertipikat Hak Tanah Yang Dikuasai Oleh Instansi Pemerintah, pada angka IV.1.a menyebutkan, bahwa yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi (vide bukti T.9);------------------------------ Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai tanggal 10 Agustus 2009 (vide bukti T.3 dan T.7) ternyata dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding I;--------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai adalah tidak sah, sehingga mengakibatkan sertipikat obyek sengketa yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai tersebut menjadi cacat pula secara yuridis;------------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa selain itu pada angka III.1.c menyebutkan; “ Permohonan harus ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota, dan surat permohonan tersebut harus ada surat kuasa dari pimpinan instansi pusat” ( vide bukti T.9);----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang ... 11
----- Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Permohonan ( vide bukti T.1 dan T.5),
ternyata
dibuat
dan
ditandatangani
oleh
Drs.
H.
Bambang
Sudarisman,S.H.M.M mewakili Kepala Kepoilisian Kota Besar Jambi tanpa didasarkan adanya surat kuasa dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditujukan kepada Tergugat/Terbanding-I;------------------------------------------- Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai dari Tergugat/Terbanding-I atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding-II ( vide bukti T.3 dan T.7) disebutkan pada bagian konsideran faktual bagian “Menimbang”, bahwa permohonan hak pakai diajukan oleh Drs. H. Bambang Sudarisman,S.H.,M.M atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”, padahal apabila diperhatikan Surat Permohonan dimaksud (vide bukti T.1 dan T.3), Drs. H. Bambang Sudarisman,S.H.M.M bertindak atas nama Kepala Kepolisian Kota Besar Jambi, bukan atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;-------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa angka III.1.c menyebutkan; “Surat Pernyataan harus dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan instansi induk pusat’ (vide bukti T.9); ----- Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Pernyataan (vide bukti T.2 dan T.6), ternyata yang membuat dan menandatangani surat pernyataan dimaksud bukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi Drs. H. Bambang Sudarisman,S.H,.M.M mewakili Kepala Kepolisian Kota Besar Jambi;-------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapat prosedur yang dilanggar oleh Tergugat/Terbanding I dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa, sehingga sertipikat obyek sengketa harus dibatalkan, dan oleh karena itu Tergugat/Terbanding-I harus pula diperintahkan untuk mencabutnya; -------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang,
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan
Para Penggugat/Pembanding harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga Tergugugat/Terbanding-I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding-II
sebagai ... 12
sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pemeriksaan;--------------------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; ------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 03/G/2012/PTUNJBI tanggal 11 Juli 2011 yang dimohon banding harus dikuatkan; -----------------------
Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding
pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----------------------------------------------------------------------
MEMPERHATIKAN 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----------------------------2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -------------------------------------------------------------------------------
M
-
E
N
G
A
D
I
L
I
Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; ---------------
- Menguatkan ... 13
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 03/G/2012/PTUN-PDG tanggal 11 Juli 2012 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); --------------------------------------------------------------------------------------
Demikian
diputus
dalam
rapat
permusyawaratan
Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari RABU tanggal 24 Oktober 2012, oleh kami, JAYATAN SIHOMBING, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, YOSRAN, SH., MHum dan NABARI SEMBIRING, SH., MH masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 Oktober 2012, oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DANIEL H. SIAGIAN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasanya;-------------------------------------------------------------------
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
dto,
dto,
I. YOSRAN, SH., MHum
JAYATAN SIHOMBING , SH.
dto, II. NABARI SEMBIRING, SH., MH
PANITERA PENGGANTI dto, DANIEL H. SIAGIAN, SH.
14
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Materai Putusan …..
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ….
Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara .……. Rp. 239.000,J u m l a h …................... Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
15
