PT.TUN-MDN

PUTUSAN Nomor : 74/B/2013/PT.TUN-MDN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------___Publikasi

putusan

ini

dimaksudkan

sebagai

informasi

kepada

publik,

sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 1 dari halaman 28 Putusan Nomor : 74/B/2013/PT.TUN-MDN

P U T

U

S

A

N

Nomor : 74/B/2013/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha Negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, Berkedudukan di Jalan A. H. Nasution No. 17 Pangkalan Masyhur Medan; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Drs. HISKIA SIMARMATA, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara. 2. ROTUA NOVIYANTI, SH, Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan.

3.

SYAFRIDA

AYULITA

SIREGAR, SH, Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, 4. ROBERT SILALAHI, Staf

Seksi Sengketa, Konflik

dan perkara, 5. HADJRAL ASWAD BAUTY, SH, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2012 Nomor: 3684/SK.12.71/XI/2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING II ; ---------------------


2. Ir. ASHARI,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 24 E-3, Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : JUNIRWAN KURNIA, SH. Dan JOHANNES LUMBAN GAOL, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Law Office Kurnia & Associates, beralamat URo Building (Citi Bank) Level V Suite 9 Jalan Imam Bonjol No. 23. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2013 , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING I ; -----

M E L A W A N

METTEH GINTING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Bunga Rinte Lk I Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan; ----------------Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: RAJA USAHA SINULINGGA, Pekerjaan

SH,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum,

Berkantor di Medan Jalan Bunga Rampe III No. 148 Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober

2012,

selanjutnya

disebut

sebagai

PENGGUGAT/TERBANDING ; --------------------------


Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; --------------------------Telahmembaca : -------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 74/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 28 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -------------------------------------------2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 74/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN tanggal 9 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; -------------------------3. Salinan

Putusan

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Medan

Nomor:

86/G/2012/PTUN-MDN tanggal 18 Maret 2013; ------------------------------4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini; -------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 86/G/2012/PTUNMDN, tanggal 18 Maret 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; ---------------------------------------------------------------------------------M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI; Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya; ---DALAM POKOK PERKARA ; -------------------------------------------------


1.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; ------------------------------

2.

Menyatakan

batal

Sertipikat Hak Milik Nomor: 1020 Desa/Kelurahan

Simpang Selayang, tanggal 13 Pebruari

2004, Surat Ukur Nomor

54/Simpang Selayang/2003, tanggal 18 September 2003, luas 1.048 M2 atas nama Insinyur Ashari; ----------------------------------------------------3. Mewajibkankan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 1020 Desa/Kelurahan Simpang Selayang, tanggal 13 Pebruari

2004, Surat

Ukur Nomor 54/Simpang Selayang/2003, tanggal 18 September 2003, luas 1.048 M2 atas nama Insinyur Ashari; -----------------------------------4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 2.550.000,(Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); ------------------------------------- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat /Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding I, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding II atau Kuasa Hukumnya; ----------------------- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding II ataupun Kuasa Hukumnya tidak hadir dipersidangan pada saat Putusan dibacakan, Hakim Ketua

Majelis

memberitahukan

memerintahkan

kepada

amar

Pengadilan

putusan

Panitera

Pengganti

tersebut

kepada

untuk pihak

Tergugat/Pembanding II atau Kuasa Hukumnya dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 86/G/2012/PTUN-MDN, tertanggal 18 Maret 2013; -------------------------- Menimbang, bahwa persidangan dengan acara pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum


Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding I tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding II atau Kuasa Hukumnya, maka bagi para pihak yang hadir pada saat sidang pembacaan Putusan, tenggang waktu mengajukan Permohonan banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, sedangkan untuk menentukan tenggang waktu 14 (empat belas) hari bagi pihak yang tidak hadir dihitung setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah; ----------------------------------------------------- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Maret 2013, sesusai Akte Permohonan Banding Nomor: 86/G/2012/PTUN-MDN, yang ditanda tangani oleh Kuasanya bernama JUNIRWAN KURNIA, SH., MH. Serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut

telah

diberitahukan

kepada

pihak

lawannya

dengan

Surat

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 86/G/2012/PTUN-MDN tanggal 22 Maret 2013; ----------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat/Pembanding II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Maret 2013, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 86/G/2012/PTUN-MDN, yang ditanda tangani oleh Kuasanya bernama SYAFRIDA AYULITA SIREGAR, SH. Serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah


diberitahukan

kepada

pihak

lawannya

dengan

Surat

Pemberitahuan

Pernyataan Banding Nomor: 86/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 26 Maret 2013; ----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding I, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal

dan

hari

itu

Penggugat/Terbanding

juga

serta

telah

diberitahukan

dan

Tergugat/Pembanding

I

kepada dengan

pihak Surat

Penberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 86/G/2012/PTUNMDN dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut; --------------------M E N G A D I L I -. Menerima Permohonan Banding Tergugat II Intervensi seluruhnya; ----------. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor; 86/G/2012/PTUN-MDN tanggal 18 Maret 2013; ---------------------------------MENGADILI SENDIRI DALAM POKOK PERKARA. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -------------------------------Atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ---------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding I tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 April 2013 dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan


tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I dengan Surat pemberitahuan dan Penyerahan

Kontra

Memori

Banding

Nomor:

86/G/2012/PTUN-MDN,

tertanggal 25 April 2013; -------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya telah mendalilkan/menegaskan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai fakta hukum yang ada

dan

telah

mencerminkan

rasa

keadilan

masyarakat

khususnya

Penggugat/Terbanding sendiri; -------------------------------------------------------------

Menimbang,

bahwa

Tergugat

(Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Medan)/Pembanding II, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal dan hari itu juga serta telah diberitahukan

kepada

pihak


dan

Tergugat

II

Intervensi/Pembanding I dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 86/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 24 April 2013, yang pada dasarnya

keberatan atas pertimbangan hukum serta amar Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor; 86/G/2012/PTUN-MDN dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut; M E N G A D I L I 1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding; -----------2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 86/G/2012/PTUN-MDN tanggal 18 Maret 2013 dan dengan


MENGADILI SENDIRI 1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; --------2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; ------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan)/Pembanding II tersebut, Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan

Kontra Memori Banding

tertanggal 15 Mei 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal dan hari itu juga dan selanjutnya oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding I

dan Tergugat (Kepala Kantor

Pertanahan Kota Medan)/Pembanding II melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 86/G/2012/PTUN-MDN, masingmasing tanggal 15 Mei 2013 dengan argumentasi bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah tepat dan benar dan oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menolak alasanalasan

dalam

Memori

Banding

Tergugat/Pembanding

I,

selanjutnya

menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut; ------------------------------M E N G A D I L I 1. Menerima

Kontra

Memori

Banding

yang

diajukan

Penggugat/Terbanding; --------------------------------------------------------2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 86/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 18 Maret 2013; ---------------------------


3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 86/G/2012/PTUN-MDN, masing-masing tanggal 02 April 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 86/G/2012/PTUN-MDN, diucapkan dalam dipersidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding I, tanpa dihadiri oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan )/Pembanding II atau Kuasa Hukumnya ; --------- Menimbang, bahwa pada saat sidang dengan acara Pembacaan Putusan perkara

tersebut,

pihak

Tergugat

(Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Medan)/Pembanding II maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir dan atas ketidak hadirnya dalam persidangan dengan acara pembacaan putusan oleh Hakim Ketua Majelis, Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan tersebut diperintahkan untuk memberitahukan amar putusan melalui Surat Pemberitahuan Nomor: 86/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 18 Maret 2013; --------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 menyebutkan; --------------------------------------------------------------------


“ Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”; --------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding I atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 86/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 18 Maret 2013, diajukan pada tanggal 22 Maret 2013, sedangkan Tergugat (kepala Kantor Pertanahan Kota Medan)/Pembanding II mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding setelah

yang

bersangkutan

menerima

pemberitahuan

amar

putusan

Pengadilan tersebut yakni pada tanggal 26 Maret 2013, menurut perhitungan kalender masing-masing permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke 4 (empat) dan ke 8 (delapan), sehinggan dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu Permohonan Pemeriksaan Banding Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I tersebut secara formal dapat diterima dan oleh karena itu pula pihak Penggugat disebut sebagai Terbanding, sedangkan pihak Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) disebut sebagai Pembanding II dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding I ; --------------------------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan


Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 86/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 18 Maret 2013, serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang berperkara; ---------------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan menyatakan Dalam Eksepsi menolak eksepsi-eksepsi Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan dalam Pokok Perkara mengabulkan

gugatan


untuk

seluruhnya

serta

menghukum Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap

eksepsi-eksepsi

Intervensi/Pembanding

I

Tergugat/Pembanding telah

II

mempertimbangkan

dan

Tergugat

secara

II

sekaligus

sebagaimana terurai dibawah ini; -----------------------------------------------------

A. Tentang Pengadilan tidak berwenang (kompetensi absolut) ; -----(eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi). ----- Menimbang, bahwa menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim bahwa yang menjadi acuan dan pedoman untuk menguji secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa a quo adalah dengan berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, dan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----------------------------------------------------------------------------------


----- Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati obyek sengketa a quo (vide bukti T-1=T.II Int-1) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa pemberian hak atas tanah, dan kemudian selanjutnya

menerbitkan

Perundang-undangan

yang

Sertipikat berlaku

Hak yakni

Milik,

berdasarkan

dilandasi

dengan

Peraturan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta aturan lainnya yang terkait, selanjutnya bersifat individual dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni ditujukan ke nama Tergugat II Intervensi sebagai individu yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik tersebut, sedangkan bersifat final dalam arti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan obyek sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ; -------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas obyek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa a quo ; --------------------B. Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas dalam gugatan a quo

(eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi) ; ----------------


----- Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaiman terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; ---------------------- Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa a quo) sangat merugikan

Penggugat, karena menyangkut hak yang dimiliki oleh

orang tua Penggugat/Terbanding, sehingga Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris merasa kepentingan Penggugat/Terbanding terhadap tanah yang telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat/Pembanding II begitu sangat dirugikan dan menuntut pembatalan atau pernyataan tidak sah dari Pengadilan, adanya kepentingan dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara secara formal merupakan unsur yang esensial bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dapat atau tidaknya mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi pasal tersebut diatas ; -------------------------------C. Tentang kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan (eksepsi Tergugat); ----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut penilaian dan hemat Majelis Hakim eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidak berkualitas


untuk mengajukan gugatan akan saling berkaitan dengan eksepsi bahwa kepentingan Penggugat/Terbanding tidak ada yang dirugikan, sehingga untuk efektifitas putusan ini, maka Majelis Hakim mengadopsi keseluruhan pertimbangan hukum terhadap penilaian eksepsi kedua (huruf b) tersebut diatas; --------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi-eksepsi Tergugat/Pembanding II maupun Tergugat II Intervensi/Pembanding I telah dipertimbangkan dan keseluruhan eksepsi tersebut adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim dalam sengketa a quo selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya; ----------------------------- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari berkas perkara Nomor: 86/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 18 Maret 2013, yang dimohonkan banding secara seksama dan cermat, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah dicapai mufakat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait Eksepsi Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I tentang kewenangan Absolut dan tidak sependapat dengan pertimbangan atau pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat

Pertama

dalam

Eksepsi

selebih

dan

selainnya,

yang

akan

dipertimbangkan dibawah ini, dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara serta amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut; ------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selaku judex facti tingkat pertama dalam eksepsi


huruf A. Tentang Pengadilan tidak berwenang (kompetensi absolut) (Eksepsi Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I), Majelis Hakim

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Medan

mempertegas

pertimbangan hukum dengan menambahkan bahwa ” memperhatikan ketentuan pasal 77 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding II angka 1 dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I huruf A, adalah eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan yang diputus sebelum pokok sengketa diperiksa, sedangkan yang disebut oleh Tergugat/Pembanding II dalam eksepsi angka 2, 3, 4 dan 5 serta eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding I yang disebut dalam huruf B dan C, adalah merupakan eksepsi lain-lain yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara; -------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa mengenai dasar Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara baik Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 dan Pasal 51 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa ” Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa


Tata Usaha Negara”, yang menurut penilaian Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan secara definitif Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat dalam sengketa a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang senantiasa menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dan terkait penetapan untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Sertifikat tersebut adalah masuk wilayah kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikannya; ------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama terkait dengan Eksepsi, B. Penggugat/Terbanding tidak memiliki kualitas dan kapasitas dalam gugatan a quo (eksepsi Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I); walaupun yang dijadikan dasar pengajuannya adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor: 51

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara yang mengatur bahwa ” Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ”; ----------- Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding mendalilkan Keputusan Tergugat/Pembanding II dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (objek sengketa a quo) sangat merugikan Penggugat/Terbanding, karena


menyangkut hak yang dimiliki oleh orang tua Penggugat/Terbanding, sehingga Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris merasa kepentingan Penggugat/Terbanding terhadap tanah yang telah diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat/Pembanding II begitu sangat dirugikan dan menuntut pembatalan atau pernyataan tidak sah dari Pengadilan, adanya kepentingan dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara secara formal merupakan unsur yang esensial bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dapat atau tidaknya mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi pasal tersebut diatas;

dan

terkait

dengan


Eksepsi

tidak

huruf;

ada

C.

yang

Tentang dirugikan

kepentingan (eksepsi

Tergugat/Pembanding II), yang hanya dengan mempertimbangkan ” bahwa eksepsi tersebut menurut penilaian dan hemat Majelis Hakim eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan akan saling berkaitan dengan eksepsi yang menyatakan bahwa kepentingan Penggugat/Terbanding tidak ada yang dirugikan, ” yang dengan alasan pertimbangan

untuk

efektifitas

putusan,

Majelis

Hakim

mengadopsi

keseluruhan pertimbangan hukum terhadap penilaian eksepsi kedua (huruf b) tersebut diatas dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I tidak dapat diterima; ------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I tentang: ------------------------------------------------


B. Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas dalam gugatan a quo (eksepsi Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I); -----------------------------------------------------------------------------------C.

Kepentingan Penggugat/Terbanding tidak ada yang dirugikan (eksepsi Tergugat/Pembanding II); Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dan Majelis Hakim Tinggi memberikan penilaian sebagai berikut; ---------------------------------------------------------

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memberikan pertimbangan terhadap kedua eksepsi tersebut terlalu summir dan telah mengenyampingkan tahapan analisis yuridis untuk sampai pada kesimpulan kapasitas

dalam

bahwa Penggugat/Terbanding memiliki gugatan

a

quo

dan

adanya

kualitas

dan

kepentingan

Penggugat/Terbanding yang dirugikan, hanya mendasarkan pada ketentuan bunyi pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga membuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selaku judex facti tidak sempurna dan tidak lengkap, dan berakibat putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Pengadilan Tingkat Banding; -------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukum yang menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I tidak dapat diterima, hanya dengan memberi pertimbangan, bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding mendalilkan Keputusan Tergugat/Pembanding II dalam menerbitkan Sertifikat


Hak Milik (objek sengketa a quo) sangat merugikan Penggugat/Terbanding, karena menyangkut hak yang dimiliki oleh orang tua Penggugat/Terbanding, sehingga Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris merasa kepentingan Penggugat/Terbanding terhadap tanah yang telah diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat/Pembanding II begitu sangat dirugikan dan menuntut pembatalan atau pernyataan tidak sah dari Pengadilan, adanya kepentingan dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara secara formal merupakan unsur yang esensial bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dapat atau tidaknya mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi pasal tersebut diatas; -------------------------------------------------------------------------------------

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut penilaian dan hemat Majelis Hakim eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan akan saling berkaitan dengan eksepsi bahwa kepentingan Penggugat/Terbanding tidak ada yang dirugikan, sehingga untuk efektivitas putusan ini, maka Majelis Hakim mengadopsi keseluruhan pertimbangan hukum terhadap penilaian eksepsi kedua (huruf b) tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku judex facti Tingkat Banding adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak sempurna, karena tidak didukung oleh alasan-alasan yuridis dan salah dalam mengkonstatir alat-alat bukti yang diajukan baik oleh pihak Penggugat/Terbanding sendiri maupun bukti dari Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I. Untuk bisa dianggap seseorang atau Badan Hukum Perdata itu memiliki kepentingan sebagaimana rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor: 5 Tahun


1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dapat ditetapkan secara serta merta berdasarkan pengakuan sepihak dari yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat/Terbanding, tanpa terlebih dahulu menilai secara yuridis dan menganalisis surat-surat bukti pendukung lainnya; ----------------------- Menimbang, bahwa memang menurut azas seseorang atau Badan Hukum Perdata baru bisa mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Pengadilan yang berwenang manakala merasa kepentingannya dirugikan oleh sebab diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang/berkompeten, sehingga tanpa adanya kepentingan seseorang atau Badan Hukum Perdata tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ” point d’interset pont d’action”; -----------

----- Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dan harus dijawab dalam sengketa a quo menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terkait dengan eksepsi-eksepsi Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I tersebut adalah: Apakah Penggugat/Terbanding mempunyai kualitas dan kapasitas dalam pengajukan gugatan a quo dan apakah benar kepentingan Penggugat/Terbanding telah dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyectum litis (Sertifikat Hak Milik No. 1020 Desa/Kelurahan Simpang Selayang tanggal 13 Pebruari 2004, Surat Ukur No. 54/Simpang Selayang/2003 tanggal 18 September 2003, seluas 1.048 m2, atas nama Ir. Ashari); ----------------------------------------------


----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, telah memperhatikan dengan seksama Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding I tanggal 08 April 2013 dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding II tanggal 24 April 2013, dalam kedua Memori Banding tersebut pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, dan mengadili sendiri, sebaliknya Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding tanggal 15 Mei 2013 dan tanggal 24 Mei 2013 pada pokoknya menegaskan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut sudah tepat dan benar, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut; ------------------------------------------------------------------------

----- Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan bukti-bukti

dan

dipersidangan,

surat-surat dikaitkan

serta

dengan

keterangan Memori

saksi-saksi

Banding

dari

para

pihak

Tergugat

II

Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana terurai dibawah ini; -------------------------DALAM EKSEPSI.

----- Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan

Tergugat/Pembanding

II

pada

pokoknya

mengemukakan

bahwa

Penggugat/Terguat tidak mempunyai hubungan hukum baik kualitas/kapasitas dan kepentingan untuk menggugat obyek sengketa (Bukti T-1 = T. II.Int. I) karena


hanya

menguasai/mengusahakan

tanah


tersebut selama 20 Tahun, artinya sejak tahun 1990 (Bukti P-IV), tercantum tanah seluas 19.880 M2 tersebut berdasarkan Bukti P-IV dan P-V yang notabene

bersifat

pengakuan

sepihak

dan

tidak

dikuatkan

oleh

Instansi/Pemerintah setempat, oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding kabur dan tidak jelas dan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat/Terbanding memiliki tanah seluas 19.880 M2, berasal dari warisan orang tuanya, maka dapat disimpulkan bahwa menurut hukum tanah obyek sengketa seluas 1.048 M2 yang tercantum dalam Sertifikat a quo atas nama Ir. Azhari tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat/Terbanding dan atau merugikan kepentingan Penggugat/Terbanding; hal mana sesuai pernyataan Tergugat/Pembanding II saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2013 dilokasi tersebut pernah dibuat batas patok, sebagian

berbatasan

berdampingan

dengan

dengan

Jalan

Sertifikat

Hak

Bunga

Rinte

Milik

yang

dan lain,

sebagian hal

lain

tersebut

membuktikan bahwa luas tanah yang diklaim oleh Penggugat/Terbanding seluas 19.880 M2 sebagian sudah bersertifikat atas nama orang lain dalam arti sidah tidak lagi menjadi milik Penggugat/Terbanding (sudah dijual), semestinya untuk tanah seluas 1.048 M2 juga sudah atas nama orang lain dalam hal ini atas nama Tergugat II Intervensi/Pembanding I; -----------------------

Menimbang, bahwa secara kronologis diterbitkannya obyek sengketa

oleh Tergugat/Pembanding II berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi dihadapan Camat Notaris (Bukti T-6 = T. II. Int -2; T-5 = T. II. Int -6), sedangkan Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa sudah lebih kurang 20 tahun menguasai/mengusahakan tanah tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 19 Maret 2012 dan tanggal 18 Maret


1991 dengan luas 19.880 M2, sementara orang tua Penggugat/Terbanding meninggal pada tanggal 09 Nopember 1987 dan penguasaan tanah seluas 1.048 M2 atas nama SYAMSUDDIN ARIFIN ke atas nama TENGKU MUHAMMAD ABIDININ berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 844/3/APH/MTT/1985, tanggal 30 Oktober 1985 saat nama orang tua Penggugat/Terbanding (LINGKUP GINTING) masih hidup; --------------------------- Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kualitas dan kapasitas serta

kepentingan

yang

dirugikan


mewakili

kepentingan almarhum orang tuanya, karena peristiwa hukum terjadi saat Lingkup Ginting masih hidup dan tidak ada silang sengketa antara Lingkup Ginting dengan Syamsuddin Arifin; ------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut; -------------------------- Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum Penggugat/Terbanding yang mendalilkan memiliki hak atas tanah berdasarkan Bukti P-IV dan bukti P-V serta telah mengusahakan lebih kurang 20 tahun, artinya sejak tahun 1991, sementara orang tuanya meninggal pada tanggal 09 Nopember 1987, sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding I mendalilkan perolehan hak milik dengan Bukti T –I dan Bukti T. II. Int- I (obyek sengketa) luas 1.048 M2 atas dasar Pelepasan Hak dan Ganti Rugi dari Tengku Muhammad Abidin ( Bukti T-6 = Bukti T. II. Int -2) dan (Bukti T-5) yang diperbuat dihadapan Notaris Hasan Basri, SH. Akta Nomor. 6 tanggal 19 Pebruari 2003, yang


menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Bukti PIV dan P-V Penggugat/Terbanding tersebut tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sah dan sempurna, karena bersifat pengakuan sepihak saja, bahkan dengan tanah seluas 19.880 M2 (asal dari Bukti P- III tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat/Terbanding), karena tidak dapat

membuktikan

berapa

Penggugat/Terbanding,

luas

dengan

yang

demikian

diwariskan

almarhum


kepada tidak

mempunyai kualitas/kapasitas serta kepentingan mengajukan gugatan a quo sebagaimana juga telah dipertimbangkan sebelumnya; -------------------------------- Menimbang, bahwa selain itu pula Bukti P – III atas nama Lingkup Ginting diberikannya hak tanah garapan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang seluas 19.880 M2 tidak terbukti bahwa Lingkup Ginting telah mewariskannya kepada Penggugat/Terbanding, yang sebagaimana ditegaskan oleh Tergugat/Pembanding II saat Pemeriksaan setempat, bahwa tanah obyek sengketa berdampingan dengan tanah sertifikat Hak Milik yang lainnya; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa,

oleh

karena

itu

tidak

mempunyai

kualitas/kapasitas

serta

kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan dalam persidangan Penggugat/Terbanding tidak mampu membuktikan secara hukum bahwa ia telah memperoleh warisan dari orang tuanya Lingkup Ginting atas tanah seluas 19.880 M2, sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding I secara kronologis dapat membuktikan dengan


Sertifikat Hak Milik Nomor. 1020 /Desa/Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan; ----------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, terdapat alasan untuk menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I dengan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II yang menyatakan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai

kualitas/kapasitas

serta

kepentingan,

bahkan

tidak

mengakibatkan timbulnya kerugian Penggugat/Terbanding dengan terbitnya obyek sengketa a quo; -----------------------------------------------------------------------

Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Eksepsi

Tergugat

II

Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II yang menyatakan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kualitas/kapasitas serta kepentingan, bahkan tidak mengakibatkan timbulnya kerugian Penggugat/Terbanding dengan terbitnya obyek sengketa a quo diterima oleh Pengadilan Tinggi selaku judex facti tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 86/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 18 Maret 2013 yang dimohonkan banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

akan

mengadili

sendiri

sengketa

ini

dengan

amar

putusan

sebagaimana berikut dan terurai dibawah ini; -------------------------------------DALAM POKOK PERKARA. ----- Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I tentang Penggugat tidak memiliki


kualitas dan kapasitas dalam gugatan a quo (eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi) dan tentang kepentingan Penggugat/Terbanding tidak ada yang dirugikan (eksepsi Tergugat/Pembanding II); dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lagi; ---------------------------

Menimbang,

bahwa

oleh

karena

gugatan


dinyatakan tidak diterima, maka kepada Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: Nomor:

9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang Undang

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang

Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; ----------------------

MENGINGAT . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait;

M E N G A D I L I

-

Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I; -----------------------------------------


-

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 86/G/2012/PTUN-MDN tanggal 18 Maret 2013 yang dimohonkan banding;

MENGADILI

SENDIRI

DALAM EKSEPSI; -

Menerima Eksepsi dari Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I tentang Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kualitas/kapasitas untuk menggugat obyek sengketa a quo (eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi) dan tentang kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan (eksepsi Tergugat);-----------------------------------

DALAM POKOK PERKARA -

Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;----------

-

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013 oleh kami : H. ZAINUL ABIDIN MADJID, S.H., Hakim Tinggi pada

Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua

Majelis, M A S K U R I, S.H., M. Si., dan NURMAN SUTRISNO, SH., M. Hum., masing- masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, persidangan

putusan mana diucapkan dalam

yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli

2013, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan


dibantu oleh JOKO SUPRATNO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya; ------------------------------------------------------------

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto,

dto,

M A S K U R I, S.H., M. Si.

H. ZAINUL ABIDIN MADJID, S.H.

dto, NURMAN SUTRISNO, S.H., M. Hum.

PANITERA PENGGANTI dto, JOKO SUPRATNO, S.H.

PerincianBiayaPerkara : 1. Biaya Materai Putusan …….…..…

Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi Putusan ………….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Proses Perkara.………........

Rp. 239.000,-

J u m l a h ……………………. Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)


PT.TUN-MDN

Recommend Documents