PUTUSAN Nomor : 185/B/2012/PT.TUN-MDN
-----------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
------------------------------------------------------------------------------------
1
P
U
T
U
S
A
N
Nomor : 185/B/2012/PT.TUN-MDN
”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding, yang bersidang di Gedung yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan PeratunKomplek Medan Estate – Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :--------------------------------------------------------AMIROEDDIN DHAS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Jalan Air Bersih, Gang Cempaka No. 35 B, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-------1. MARIANNUR PURBA, SH, M.Hum;-------------------2. FAUZIAH LUBIS, SH, M.Hum;---------------------Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Menteng VII No. 79 B Medan, Dalam Hal ini bertindak baik secara bersamasama maupun sendiri-sendiri berdasarkan
Surat Kuasa
Khusus tertanggal 1 Oktober 2012 selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT/PEMBANDING ;--------------------------------------------------- L A W A N ------------------------------------------1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ; berkedudukan di Jalan Jend. Abd. Haris Nasution P. Masyhur No. 17 Medan dalam hal ini memberi Kuasa Kepada:---------------
1. SRI PUSPITA, … 2
1. SRI PUSPITA DEWI, SH, Kepala Seksi
Sengketa,
Konflik Dan Perkara ; -------------------------------------2. SUTRISNO GINTING, SH, Kepala Sub Seksi Sengketa Dan Konflik Pertanahan;----------------------------------3. ROTUA NOVIYANTI, SH, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-------------------------------------------------4. SYAFRIDA
AYULITA SIREGAR, SH, Staf Seksi
sengketa, Konflik dan Perkara ; --------------------------5. ISMEI SARJONO, SH, MH, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ; ------------------------------------------------6. ROBERT SILALAHI, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ; ---------------------------------------------------7. HADJRAL
ASWAD
BAUTY,
SH,
MH,
Staf
Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara ; --------------------------Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
pada
berdasarkan
Kantor
Surat
Pertanahan
Perintah
Tugas
Kota Nomor:
Medan, 1863/
SK.12.71/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT/TERBANDING I ;--------
2. HUSNA CINTARA,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Ibu
Rumah Tangga, beralamat di Jalan A.R. Hakim Gang Pembangunan No. 3 Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area Kota Medan
dalam hal ini diwakili
oleh Kuasanya : MAYA MANURUNG, SH., SpN.,-
kewarganegaraan …
3
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan
Industri/Pasar
Melintang No. 2 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2012 selanjutnya disebut sebagai:
TERGUGAT
II
INTERVENSI/-
TERBANDING II; -------------------------------------
----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 185/B/2012/PT.TUN-MDN. tanggal 18 Desember 2012, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ;------------------------2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 27 September 2012 ; -------------------------------3. Berkas Perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; ----------------------------------------------------4. Penetapan Hakim
Ketua Majelis Nomor : 185/PEN-HS/2012/PT.TUN-MDN,
tanggal 22 Januari 2013 tentang Hari Persidangan ; -------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 45/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 27 September 2012, yang amar selengkapnya sebagai berikut : -------------
MENGADILI…
4
M E N G A D I L I: DALAM EKSEPSI : - Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;----------------------------------------------------------- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 45/G/2012/PTUN-MDN ; -------------------DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----------------------------2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ; ----------------------------------- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 27 Septemberr 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya ; ----------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, oleh Hakim Ketua Majelis telah diperintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukan amar putusan Pengadilan tersebut kepada pihak Tergugat atau Kuasa Hukum-nya dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 45/G/2012/PTUN-MDN. tertanggal 27 September 2012 ; ------ Menimbang, bahwa pada sidang dengan acara pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya, maka bagi para pihak yang hadir pada saat sidang pengucapan Putusan, tenggang waktu mengajukan permohonan banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, sedangkan untuk menentukan tenggang waktu 14 (empat belas) hari bagi pihak yang tidak hadir dihitung setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ; -----
Menimbang,… 5
----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) “ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah“; ---------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa Hukum-nya telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 04 Oktober 2012, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 45/G/2012/PTUNMDN. yang ditandatangani oleh kuasanya bernama MARIANNUR PURBA, SH. M.Hum. dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 45/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 04 Oktober 2012 ; ---------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal dan hari itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 45/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 29 Nopember 2012, yang pada dasarnya keberatan atas pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/G/2012/PTUN-MDN dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dengan mengadili sendiri dengan amar putusan yang pada pokoknya ;---------------------------------------------------------------
MENGADILI …
6
MENGADILI - Menerima Permohonan Banding Penggugat / Pembanding ; ------------------------ Membatalkan
Putusan pengadilan Tata Usaha
Negara
Medan
Nomor :
45/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 27 September 2012 ; --------------------------------
MENGADILI SENDIRI 1. MengabulkanGugatan Penggugat untuk seluruhnya ;---------------------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 1076/Kelurahan Sukaramai I, tanggal 16 Nopember 2007 atas nama Husna Cintara berdasarkan Surat Ukur No. 23/Sukaramai I/2007 tanggal 24 Oktober 2007 seluas 150 meter persegi berikut rumah yang terdapat di atasnya yang terletak di Jalan A.R Hakim, Gang Pembangunan No. 5, Lingkungan VI, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ; -------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 1076/Kelurahan Sukaramai I, tanggal 16 Nopember 2007 atas nama Husna Cintara berdasarkan Surat Ukur No. 23/Sukaramai I/2007 tanggal 24 Oktober 2007 seluas 150 meter persegi berikut rumah yang terdapat di atasnya yang terletak di Jalan A.R Hakim, Gang Pembangunan No. 5, Lingkungan VI, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ; -------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;----
----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 14 Desember 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Desember 2012, dan oleh Panitera Pengadilan
Tata… 7
Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para pihak lainnya dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 45/G/2012/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 18 Desember 2012, dan oleh karena Kontra Memori Banding tersebut diajukan setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, maka Kontra Memori Banding serta
Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra
Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dilanjutkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang berdasarkan Lembar Disposisi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 07 Januari 2013, dan selanjutnya diteruskan kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara tersebut sebagai satu kesatuan berkas perkara yang bersangkutan;-------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding
II
dalam
Kontra
Memori
Bandingnya
masing-masing
telah
mendalilkan/menegaskan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai fakta hukum yang ada, oleh karena itu Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----------------------2. Mengadili Sendiri : - Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -------------------- Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik Nomor :1076/Kelurahan Sukaramai I tanggal 16 Nopember 2007
atas nama Husna Cintara berdasarkan Surat
Ukur No. 23/Sukaramai I/2007 tanggal 24 Oktober 2007 seluas 150 meter persegi berikut rumah yang terdapat di atasnya yang
terletak
A.R. Hakim… 8
di Jalan
A.R Hakim, Gang Pembangunan No. 5, Lingkungan VI, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan yang telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi dari Agustina melalui PPAT pada Tahun 2009;-------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----------------------------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara aquo, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 45/G/2012/PTUN-MDN. masing-masing tanggal 12 Nopember 2012 ; ------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
---- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/G/2012/PTUN-MDN,
diucapkan
dalam
persidangan
yang
terbuka
dan
dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari: Kamis, Tanggal tanggal 27 September 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya;--------------------------- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :----------------------------------------------------------------------------------“ Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ; -------------------------------------------------------------
Menimbang, … 9
----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 04 Oktober 2012
yakni pada hari ke 7 (tujuh) setelah putusan diucapkan, sehingga
berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima, oleh karena itu pihak Penggugat selanjutnya disebut Pembanding sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding I dan Terbanding II ;------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 27 september 2012, serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang berperkara ; ----------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam
pertimbangan
hukumnya
telah
sampai
pada
kesimpulan
dengan
menyatakan Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi Tergugat, dengan Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 45/G/2012/PTUN-MDN. dan Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta
menghukum Penggugat untuk
membayar biaya perkara ; ------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Pokok Perkara menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,
berdasarkan …
10
berdasarkan oleh karena Eksepsi tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan dikabulkan;------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dalam persidangan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah:--------------1. Objek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 1076/Kelurahan Sukaramai I terbit tanggal 16 Nopember 2007 atas nama HUSNA CINTARA, yang terletak di Jalan A.R. Hakim, Gang Pembangunan No. 5 Lingkungan VI, Kelurahan Sukaramai I Kec. Medan Area, Kota Medan) dengan dasar Akta Jual Beli No. 129/-2009 tanggal 13 Nopember 2009 antara Agustina ke Husna Cintara yang dibuat oleh Syafil Warman, SH, selaku PPAT yang sebelumnya juga dengan dasar Akta Jual Beli No.12/-2007 antara Oly Dhana ke Agustina tanggal 27 Desember 2007 yang dibuat oleh Syafil Warman, SH, selaku PPAT (vide bukti P-1=bukti T1=T.II.Int-1) ; ------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa ternyata objek sengketa aquo diperoleh dahulu berdasarkan Akta Hibah No. 16 tertanggal 3 Desember 1975 yang diberikan oleh Penggugat kepada Oly Dhana dan Rumiza (vide bukti P-4), yang pada akhirnya hibah tersebut ditarik kembali oleh Penggugat sehingga mengakibatkan sengketa antara Penggugat beserta Anak-anaknya dengan Oly Dhana sebagaimana terlihat dari : -----------a. Putusan No. 354/Pdt.G/2003/PN.Mdn (vide bukti P-12) ; ------------------------b. Putusan No. 132/Pdt.G/2004/PN.Mdn (vide bukti P-5) ; --------------------------c. Putusan No. 143/PDT/2005/PT-MDN (vide bukti P-6) ; ---------------------------d. Putusan No. 2466 K/Pdt/2006 (vide bukti P-7) ; -----------------------------------e. Putusan No. 453/Pdt.G/2010/PN.Mdn (vide bukti P-8) ; --------------------------f. Penetapan Eksekusi No. 27 / Eks / 2011 / 453 / dt.G / 2010 / PN-Mdn ( vide Bukti P-9 ) ; --------------------------------------------------------------------
g. Dan …
11
g. Dan ujung dari sengketa ini adalah keluarnya Surat Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) terhadap objek sengketa; ---------------------------
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangannya menjadikan sebagai fakta hukum, dengan berpendapat bahwa “ objek sengketa dalam perkara ini adalah masih mempersoalkan tentang status hukum kepemilikan atas tanah beserta rumah yang menjadi objek sengketa perkara aquo, oleh karena keseluruhan rangkaian dari putusan ini adalah sudah tepat dan benar merupakan sengketa kewenangan peradilan umum dan atas fakta hukum diatas objek sengketa
aquo
masih
merupakan
sengketa
keperdataan
yang
menjadi
kewenangan absolut Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya. Lebih lanjut
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
juga
mempertimbangkan
bahwa
penyelesaian sengketa ini masih akan berlanjut di Peradilan Umum (Perdata) bukan di Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) dengan tujuan untuk menghindari putusan Pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan Peradilan dengan lingkungan Peradilan lainnya dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum ; ----------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat masih bernuansa sengketa hak Keperdataan atas bidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan harus diselesaikan melalui Peradilan Umum, untuk menentukan siapa yang berhak atas bidang tanah di atas objek sengketa yang tercantum atas nama pemegang Hak berdasarkan Cintara,
dengan
demikian
peralihan eksepsi
karena
Tergugat
jual perihal
beli
yaitu
Husna
kewenangan
absolut
Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sengketa aquo adalah patut untuk
dikabulkan … 12
dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo; --------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dikabulkan, maka terhadap dalil-dalil lainnya dalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi;------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari berkas perkara Nomor: 45/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 29 Mei 2012, yang dimohonkan Banding secara seksama dan cermat , dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah dicapai mufakat secara bulat tentang Putusan sengketa ini dalam tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini :-------------------------------------------DALAM EKSEPSI : ----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya :-----------------------1. Tentang Kewenangan Absolut Tergugat :---------------------------------Bahwa Penggugat telah melakukan kekeliruan karena telah menghibahkan objek sengketa yang merupakan harta satu-satunya yang dimiliki oleh Penggugat sehingga pemberian hibah tersebut telah merugikan hak legitime portie / hak waris mutlak anak-anak Penggugat selaku ahli waris Penggugat, dengan demikian hibah yang dilakukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku sehingga jelas menunjukkan adanya sengketa kepemilikan dan ahli waris atas tanah objek sengketa sehingga hal ini menjadi wewenang peradilan umum karena menyangkut
tentang … 13
tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah aquo di Pengadilan Negeri (Perdata), dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum; ----------2. Tentang Tenggang Waktu:--------------------------------------------------Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui objek sengketa pada saat dilaksanakannya eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Medan atas permohonan Penggugat selaku pemilik objek sengketa merupakan dalil mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, sedangkan objek sengketa terbit tanggal 16 Nopember 2007 sehingga tidak ada suatu tolak ukur yang dapat dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (Sembilan puluh) hari sejak terbitnya sertifikat aquo dimana gugatan Penggugat diajukan tanggal 29 Mei 2012 dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak terbitnya Sertifikat aquo sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, untuk itu beralasan hukum mohon Majelis Hakim Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-------------------------------
3. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas dan Kualitas dalam Mengajukan Gugatan Aquo :-----------------------------------------------Bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat disebutkan bahwa yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat tersebut adalah berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri … 14
Negeri Medan No. 132/Pdt.G/2004/PN-Mdn tanggal 20 Oktober 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 143/Pdt/2005/PT-Mdn tanggal 26 Desember 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2466 K/Pdt/2006 tanggal 22 Juni 2007 tetapi di dalam dalil gugatannya tersebut Penggugat tidak menyebutkan siapa saja yang menjadi para pihak terhadap keseluruhan putusan tersebut. Tergugat menanggapi bahwa dalil gugatan Penggugat hanyalah mendalilkan sebagian putusannya saja tetapi tidak menyebutkan siapa saja yang menjadi pihak dalam perkara tersebut. Sehingga Tergugat menanggapi bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berkepentingan terhadap tanah objek perkara aquo. Sehingga hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum tentang tanah objek perkara aquo dan tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan karena Sertifikat tanah objek perkara aquo oleh Penggugat dikarenakan masih belum jelasnya dasar kepemilikan penggugat terhadap tanah aquo dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat antara lain yang menyatakan bahwa Penggugat
baru
mengetahui
keberadaan
Sertifikat
1076/Sukaramai I saat akan dilaksanakan eksekusi
Hak
Milik
No.
tanggal 16 Mei 2012.
Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut mempertegas bahwa Penggugat sama sekali tidak menguasai tanah objek perkara aquo sedangkan keberadaan Sertifikat aquo di terbitkan pada tanggal 16 Nopember 2007, sehingga dengan demikian
Penggugat
tidak
mempunyai
kapasitas
dan
kualitas
mengajukan gugatan terhadap perkara aquo. Sehingga untuk
dalam
itu gugatan
Penggugat tidak dapat diterima; -------------------------------------------------------4. Tentang Kepentingan Penggugat :-----------------------------------------Bahwa Tergugat didalam menerbitkan dan peralihan Sertifikat aquo telah menempuh
prosedur berdasarkan
Peraturan
Perundang-Undangan
berlaku … 15
yang
berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah dan telah sesuai dengan
Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat,
sehingga
penerbitan
Sertifikat
aquo
tidak
ada
merugikan
kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat; ----------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan eksepsi dan dalil-dalil Tergugat diatas, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak berdasarkan hukum sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;----Sedangkan eksepsi Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :-------------------1. Tentang jangka waktu: -----------------------------------------------------Bahwa Tergugat II Intervensi menempati rumah dan tanah terperkara sejak tanggal 17 Pebruari 2010 sampai dengan saat ini tidak ada gugatan Penggugat;----------------------------------------------------------------------------------Bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi telah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas rumah dan tanah berperkara yaitu waktu pihak Penggugat datang ke rumah dan tanah terperkara milik Tergugat II Intervensi pada bulan Pebruari 2012. dimana waktu itu Tergugat II Intervensi sedang berada dirumah dan tukang Tergugat II Intervensi sedang memperbaiki rumah terperkara. Pada waktu itu yang datang kerumah Tergugat II Intervensi adalah Penggugat dan Anak Penggugat. Anak Penggugat menyatakan “ini rumah saya atas nama saya” kemudian Tergugat II Intervensi menyatakan
“ tetapi …
16
“tetapi saya punya Sertifikat Hak Milik”. Kemudian Penggugat dan Anak Penggugat pergi ke rumah Agustina setelah dari rumah Tergugat II Intervensi. Setelah mereka sampai dirumah Agustina (pihak yang menjual rumah dan tanah terperkara kepada Tergugat II Intervensi) Tergugat II Intervensi menelepon Anak Penggugat dan menyatakan Saya akan ke BPN menyatakan apakah kita punya double Sertifikat nomor berapa Sertifikat Ibu, lalu dijawab Anak Penggugat “itu bukan urusan saya itu urusan Pengacara”. Tidak lama berselang datang kembali Penggugat dan Anaknya dan orang lain yang Tergugat II Intervensi tidak kenal. Anak Penggugat marah-marah dan “mengatakan ini rumah saya”. Lalu kata suami Tergugat II Intervensi “kami tidak ngerti hukum Kok enak kali ngambil rumah ini kami kan beli”. Kemudian anak Penggugat marah dan anak laki-laki yang bersama dengan Penggugat dan anak Penggugat mengatakan “ ibu ini tidak bersalah dia pembeli yang beritikad baik” setelah itu Penggugat dan anak Penggugat dan teman mereka yang lain pulang; --------------------------------------------------------------------------Bahwa pihak Penggugat telah lama mengetahui rumah dan tanah terperkara mempunyai Sertifikat Hak Milik kenapa baru saat ini pihak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah lewat waktu sebagaimana yang disebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diperbaiki dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Sertifikat
Hak
Milik
Nomor
1076
telah
dikeluarkan Tahun 2007, oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----------------------
2. Tentang … 17
2. Tentang Tergugat II Intervensi Adalah Pembeli Yang Beritikad Baik.Tergugat II Intervensi adalah pembeli yang beritikad baik yang dilindungi Undang - undang vide
Putusan Mahkamah Agung No. 1230 k/Sip/1980.
Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1076 untuk pertama kali Sertifikat tersebut telah terbit atas nama Olidana atau disebut Oly Dhana kemudian beralih pada Agustina terakhir atas nama Tergugat II Intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi Pembeli yang beritikad baik, tidak mengetahui adanya masalah antara Penggugat dengan Olidana atau disebut
juga
Oly
Dhana. Tergugat II Intervensi juga tidak pernah dilibatkan dalam masalah hukum antara Penggugat dengan Olidana atau disebut juga Oly Dhana. Padahal Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi telah mempunyai Sertifikat atas rumah dan tanah terperkara dan Penggugat pernah datang ke rumah yang ditempati oleh Tergugat II Intervensi ; --------------------3. Tentang Perlawanan: -------------------------------------------------------Bahwa atas tanah dan rumah terperkara Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara No. 254/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn, yang saat ini dalam proses persidangan dimana Tergugat II Intervensi mengajukan perlawanan atas eksekusi yang dimohonkan oleh Penggugat dalam permohonannya Nomor 27/eks/2011/Pdt.G/PN.Mdn dan eksekusi dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Medan; -------------------------------------- Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 12 Juli 2012, yang pada pokoknya :---------1. Tentang Kewenangan Absolut: --------------------------------------------Bahwa Tergugat tidak membaca dan mencermati secara keseluruhan materi gugatan Penggugat yang terurai secara sistematis mulai dari perolehan tanah/rumah hingga timbulnya permasalahan dalam perkara ini, Tergugat
hanya… 18
hanya menanggapi uraian gugatan Penggugat
terhadap satu point tertentu
saja, sementara point tersebut masih berkesinambungan dengan point berikutnya, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut sangat kompulsif (dipaksakan) dan tidak berdasarkan hukum ;------------------------------------------Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat halaman 3 point 5 sampai dengan 9, sangat jelas diuraikan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 132/Pdt.G/2004/PN-Mdn. tanggal 20 Oktober 2004, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 143/Pdt/2005/PT-Mdn tanggal 26 Desember 2006, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2466 K/Pdt./2006, tanggal 22 Juni 2007 telah dinyatakan bahwa tanah seluas
150 M2 berikut rumah yang
terletak di atasnya, Jalan AR. Hakim, Gang Pembangunan Nomor 5 Lingkungan VI, Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area, Kota Medan adalah milik AMIROEDDIN DHAS (Penggugat), jadi tentang adanya hak keperdataan (kepemilikan) Penggugat atas tanah dan rumah tersebut telah diputuskan secara
hukum perdata di Pengadilan Negeri Medan
sampai
Mahkamah
Agung RI ;-----------------------------------------------------------------------------------Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara ini adalah mengapa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah dan rumah milik Penggugat atas nama orang lain yang dipermasalahkan bukanlah hak kepemilikan atau warisan, melainkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Nomor : 1076/Kelurahan Sukaramai I;--2. Tentang Tenggang Waktu :--------------------------------------------------Bahwa sebagaimana uraian dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat baru mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 1076 pada tanggal 16 Mei 2012, pada saat akan dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Medan, dan pada saat itulah Penggugat menerima Sertifikat Hak Milik Nomor 1076 ;
sedangkan … 19
sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 29 Mei 2012, sehingga masih belum melebihi tenggang waktu 90 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;--------------------------------------------3. Tentang Kapasitas dan Kualitas Penggugat:-----------------------------------a. Bahwa jelas Penggugat mempunyai kepentingan, karena Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 132/Pdt.G/2004/PN-Mdn. tanggal 20 Oktober 2004, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 143/Pdt/2005/PT-Mdn tanggal 26 Desember 2006, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2466 K/Pdt./2006, tanggal 22 Juni 2007 telah dinyatakan bahwa tanah seluas 150 M2 berikut rumah yang terletak di atasnya, Jalan AR. Hakim, Gang Pembangunan Nomor 5 Lingkungan VI, Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area, Kota Medan adalah milik AMIROEDDIN DHAS (Penggugat);----Bahwa oleh karena Penggugat menurut hukum telah dinyatakan sebagai pemilik atas tanah dan rumah a quo berdasarkan Putusan Perdata yang berkekuatan hukum tetap tersebut, maka jelas Penggugat mempunyai kapasitas dan berkualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara aquo ; ---------------------------------------------------------------b. Tentang Penguasaan Obyek Tanah dan Rumah; ---------------------------------Bahwa secara fakta Penggugat belum menguasai obyek tanah dan rumah akan atetapi secara hukum pada tanggal 22 Juni 2007 telah diputuskan oleh Pengadilan (Perdata) bahwa Penggugat adalah pemilik obyek tanah dan rumah tersebut ; oleh karena itu Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan karena Penggugat tidak menguasai fisik haruslah ditolak ; ------------
4. Tentang …
20
4. Tentang Kepentingan Penggugat :-----------------------------------------Bahwa kebenaran hukum yang tidak dapat dipungkiri di mana AMIROEDDIN DHAS adalah pemilik obyek tanah dan rumah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 132/Pdt.G/2004/PN-Mdn. tanggal 20 Oktober 2004, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 143/Pdt/2005/PT-Mdn tanggal 26 Desember 2006, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2466 K/Pdt./2006, tanggal 22 Juni 2007 telah dinyatakan bahwa tanah seluas 150 M2
berikut rumah yang terletak di atasnya, Jalan AR. Hakim, Gang
Pembangunan Nomor 5 Lingkungan VI, Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area, Kota Medan; sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata saha Negara Medan dengan permohonan atau tuntutan agar obyek sengketa aquo dinyatakan batal, dan oleh karena itu pula eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak; ------------------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut juga oleh Penggugat telah dibantah dalam repliknya tertanggal 19 Juli 2012, yang pada pokoknya ; -------------------------------------------------------------------------------1. Tentang Tenggang Waktu : Bahwa Tergugat II Intervensi menempati rumah dan tanah terperkara sejak tanggal 17 Februari 2010 sampai dengan saat ini tidak ada gugatan Penggugat ; Bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi telah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas rumah dan tanah berperkara yaitu waktu pihak Penggugat datang ke rumah dan tanah terperkara milik Tergugat II Intervensi pada bulan Februari 2012. Dimana waktu itu Tergugat II Intervensi sedang berada di rumah dan tukang Tergugat II Intervensi sedang memperbaiki rumah terperkara. Pada waktiu itu yang datang ke rumah Tergugat II Intervensi
adalah… 21
adalah Penggugat dan Anak Penggugat. Anak Penggugat menyatakan “ini rumah saya atas nama saya” kemudian Tergugat II Intervensi menyatakan “tapi saya punya Sertifikat Hak Milik”. Kemudian Penggugat dan Anak Penggugat pergi ke rumah Agustina setelah dari Rumah Tergugat II Intervensi. Setelah mereka sampai di rumah Agustina (pihak yang menjual rumah dan tanah terperkara kepada Tergugat II Intervensi ) Tergugat II Intervensi menelpon Anak Penggugat dan menyatakan Saya akan ke BPN menyatakan apakah kita punya double Setifikat Ibu, lalu dijawab Anak Penggugat “itu bukan urusan saya itu urusan Pengacara”.-----------------------------------------------------Tidak lama berselang datang kembali Penggugat dan Anaknya dan orang lain yang Tergugat II Intervensi tidak kenal. Anak Penggugat marah-marah dan “mengatakan ini rumah saya”. Lalu kata suami Tergugat II Intervensi “kami tidak ngerti hukum kok enak kali ngambil rumah ini kami kan beli”. Kemudian Anak Penggugat marah dan anak laki-laki yang bersama dengan Penggugat dan Anak Penggugat mengatakan “ibu ini tidak bersalah dia pembeli yang beritikad baik” setelah itu Penggugat dan Anak Penggugat dan teman mereka yang lain pulang; ------------------------------------------------------------------------------------Bahwa pihak Penggugat telah lama mengetahui rumah dan tanah terperkara mempunyai Sertifikat Hak Milik kenapa baru saat ini pihak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah lewat waktu sebagaimana yang disebut dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diperbaiki dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat dterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. ------------------------------------------------------------------------
2. Tentang … 22
2.Tentang Tergugat II Intervensi Adalah Pembeli Yang Beritikad Baik:--Tergugat II Intervensi adalah pembeli yang beritikad baik yang dilindungi Undang - undang vide Putusan Mahkamah Agung No. 1230/k/Sip/1980. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1076 untuk pertama kali Sertifikat tersebut telah terbit atas nama Olidana atau disebut Oly Dhana kemudian beralih pada Agustina terakhir atas nama Tergugat II Intervensi pembeli yang beritikad baik, tidak mengetahui adanya masalah antara Penggugat dengan Olidana atau disebut Oly Dhana. Tergugat II Intervensi juga tidak pernah dilibatkan dalam masalah hukum antara Penggugat Olidana atau disebut juga Oly Dhana. Padahal Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi telah mempunyai Sertifikat atas rumah dan tanah terperkara dan Penggugat pernah datang ke rumah yang ditempati oleh Tergugat II Intervensi;---------------------3. Tentang Perlawanan:--------------------------------------------------------Bahwa atas tanah dan rumah terperkara Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Medan dengan perkara No.254/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn, yang saat ini dalam proses persidangan dimana Tergugat II Intervensi mengajukn perlawanan atas eksekusi yang dimohonkan oleh Penggugat dalam permohonannya Nomor: 27/eks/2011/Pdt.G/PN.Mdn dan eksekusi dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Medan;--------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada bagian eksepsi yang pada pokok mempertimbangan
dan
memutuskan
sebagaimana
yang
diuraikan
dalam
Putusannya Nomor : 45/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 27 September 2012, yaitu dengan menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat dan
menyatakan Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 45/G/2012/PTUN-MDN.; ------------------------------------------------------------
Menimbang … 23
----- Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan dengan tegas, bahwa :--------------------------------------------Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Putusannya halaman 48 alinea ke 1 adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan sangat dipaksakan, karena pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya , karena berdasarkan Bukti P-5, P-6 dan P-7, yaitu Putusan Nomor : 132/Pdt.G/2004/PN-Mdn. tanggal 20 Oktober 2004, jo Putusan
Pengadilan
Tinggi
Medan
Nomor:
143/Pdt/2005/PT-Mdn
tanggal
26 Desember 2006, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2466 K/Pdt./2006, tanggal 22 Juni 2007 telah dinyatakan bahwa tanah seluas 150 M 2 berikut rumah yang terletak di atasnya, Jalan AR. Hakim, Gang Pembangunan Nomor: 5 Lingkungan VI, Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Penggugat/Pembanding adalah sebagai pemiliknya, dengan demikian sudah jelas permasalahan kepemilikan tanah dan rumah telah selesai di Pengadilan Negeri Medan, jadi permasalahan Hibah telah diselesaikan secara hukum Perdata di Pengadilan Negeri Medan;--------------------------------------------------------------------Bahwa Eksekusi Nomor: 27/Eks/2011/453/Pdt.G/PN-Mdn. bukan merupakan rangkaian sengketa seperti yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, akan tetapi eksepsi tersebut merupakan pelaksanaan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ekseskusi tersebut tertunda oleh karena HUSNA CINTARA (Tergugat II Intervensi) menyatakan bahwa terhadap tanah dan rumah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1076 atas namanya. Dan oleh karena itu Penggugat/Pembanding mohon Pembatalan Sertifikat a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena Sertifikat Hak Milik
Tersebut
timbul
setelah
tanah
dan
rumah
dinyatakan
AMIROEDDIN …
24
milik
AMIROEDDIN DHAS (Pembanding), dengan demikian jelas Sertifikat Hak Milik tersebut mengandung cacad hukum; ------------------------------------------------------Bahwa secara tegas dikemukakan, yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara ini adalah mengapa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah dan rumah milik Penggugat atas nama orang lain ? hal tersebut adalah jelas menjadi kewenangan mutlak Peradilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat
bukan mengenai hak kepemilikan ataupun
warisan melainkan mengenai adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1076/Kelurahan Sukaramai I; -----Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1076 bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak didasarkan terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena berdasarkan fakta hukum membuktikan bahwa tanah dan rumah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat adalah milik AMIROEDDIN DHAS (Penggugat) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian Sertifikat tersebut harus dibatalkan; ---------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan sebagai berikut :----------------------------------------- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 77 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat angka 1 adalah eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan yang diputus
sebelum… 25
sebelum pokok sengketa diperiksa, sedangkan yang disebut dalam angka 2, 3 dan 4 serta Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang disebut dalam angka 1, 2 dan 3 adalah merupakan eksepsi lain-lain yang dapat diputus bersamasama dengan pokok perkara; --------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa mengenai dasar kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara baik di Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, yang menurut penilaian Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat in litis dalam sengketa a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan terkait pernyataan untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Sertifikat tersebut adalah masuk wilayah kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikannya, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat
tentang
Kewenangan
Absolut
Pengadilan
yang
menyatakan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan oleh karena itu eskepsi tersebut harus dinyatakan ditolak; --------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa
selanjutnya terkait dengan Eksepsi Tergugat dan
Tergugat, … 26
Tergugat II Intervensi Tentang Jangka Waktu/Tenggang Waktu, oleh Majelis Hakim Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut :----------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan bahwa “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “. Yang secara teknis dijelaskan lebih lanjut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 1991
tanggal 9 Juli 1991 angka V Romawi Point. 3 : “ Bagi mereka yang
tidak
oleh
dituju
suatu
Keputusan
Tata
Usaha
Negara
tetapi
merasa
kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut; ------ Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Penggugat/Pembanding bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara in litis yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding I , maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak
tidak
dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, tenggang waktu untuk mengajukan Nomor:
gugatan
sengketa
45/G/2012/PTUN-MDN.
Tata
adalah
Usaha sejak
Negara
saat
pihak
dalam
perkara
ketiga
tersebut
mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara ( vide Putusan MARI Nomor : 5 K/TUN/1992 ; Nomor : 41 K/TUN/1994; Nomor : 270 K/TUN/2001 dan Nomor: 134 K/TUN/2007 );---------------------------------- Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 134 K/TUN/2007 ditegaskan tentang pihak yang ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, maka pihak ketiga tersebut cukup hanya mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk pihak yang
dituju … 27
dituju oleh Keputusan tata Usaha Negara maka ia harus menerima Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; --------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding baru mengetahui adanya Sertifikat sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut di atas yaitu pada saat pelaksanaan eksekusi tanggal 16 Mei 2012, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah merupakan alasan yuridis yang
secara
Hukum
harus
dapat
diterima,
karena
pada
saat
tersebut
kepentingannya berbenturan, satu sisi dalam rangka menegakkan hak-hak keperdataannya atas dasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sisi lain di atas obyek yang akan dieksekusi ada pihak lain yang mengaku dan telah memiliki Sertifikat obyek sengketa, sedangkan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diajukan dan didaftar di Kepaniteraan pada tanggal 29 Mei 2012 ;------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim
Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Medan
berpendapat
dan
berkesimpulan bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan ditolak ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat/Terbanding I tentang “ Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Dan Kualitas Dalam Mengajukan Gugatan “ dan angka 4 “Tentang Kepentingan Penggugat“, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai Kapasitas dan Kualitas dalam mengajukan gugatan
dan… 28
dan tentang Kepentingan Penggugat
sudah memasuki materi pokok perkara,
karena akan dibuktikan dalam pemeriksaan perkaranya, sehingga eksepsi ini harus dikesampingkan ; ----------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding II angka 2 yaitu Tentang Tergugat II Intervensi adalah Pembeli Yang Beritikad Baik, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dengan OLI DINA, dan juga Tergugat II Intervensi tidak pernah dilibatkan dalam masalah hukum antara Penggugat dengan OLI DANA menurut Majelis Hakim alasan tersebut tidak berdasar hukum, karena permasalahan antara OLI DANA dengan AMIROEDDIN DHAS berawal dari adanya pemberian hibah antara Penggugat dengan OLI DANA dalam hubungan kekeluargaan sebelah pihak, karena antara Pemberi dan yang diberi hibah dalam hubungan sebagai Saudara Tiri dan hal tersebut terjadi pada Desember Tahun 1975, apa kepentingan Tergugat II Intervensi dalam persoalan ini, adanya sengketa yang pertamakali berkaitan dengan Perkara Nomor 354/Pdt.G/2003/PT.Mdn. di mana pihak pemberi hibah mempersoalkan hibah untuk dinyatakan batal, walau dalam kenyataannya Pemberi Hibah (Penggugat/Pembanding) dikalahkan dan Putusannya telah berkekuatan hukum tetap ; Namun, permasalah tidak berhenti hanya sampai disitu saja, karena pada saat pemberian hibah anak-anak si pemberi hibah masih kecil-kecil, dan setelah dewasa disadari bahwa dengan penghibahan tersebut hak legitimasi portie sebagai ahli waris sangat dirugikan menjadi hilang dan sangat dirugikan;--------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh anak-anak AMIROEDDIN DHAS diajukan gugatan perdata
di
Pengadilan
Negeri
Medan
yang
terdaftar
dalam
Register
Perkara… 29
Perkara Nomor: 132/Pdt.G/2003/PN.Mdn. dan telah diputus pada tanggal 20 Oktober 2004;-----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa esensi Putusan perkara tersebut, menolak gugatan
Penggugat yang nota bene adalah anak-anak kandung AMIROEDDIN DHAS sebagai Tergugat I dan RUMIZA sebagai Tergugat III sedang OLI DANA sebagai Tergugat IV dengan alasan NEBIS IN IDEM ; -------------------------------------------------- Menimbang, bahwa akan tetapi Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan oleh Putusan Mahkamah Agung RI dan telah berkekuatan hukum tetap. Sementara AMIROEDDIN DHAS sedang berperkara dengan
RUMIZA
dan
OLI
DANA
dalam
sengketa
perkara
Nomor:
354/Pdt.G/PN.Mdn. (Bukti P-12) dalam acara pembuktian diketahui bahwa Tergugat yakni (OLI DANA dan/atau RUMIZA dilaporkan ke Kepolisian setempat) karena telah memalsukan surat (memberikan keterangan palsu);-------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas bahwa Tergugat II Intervensi tidak mempunyai kepentingan untuk bisa diikut sertakan dalam peristiwa hukum, apalagi minta untuk dilibatkan di dalamnya, sehingga dengan demikian alasan eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding II tidaklah berdasar dan
beralsan
secara
hukum,
oleh
karena
itu
eksepsi
Tergugat
II
Intervensi/Terbanding II haruslah ditolak ; ---------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sedang terhadap eksepsi angkat 3 yaitu Tentang Perlawanan,
Majelis
Hakim
Pengadilan
Tinggi
Usaha
Negara
Medan
mempertimbangkannya sebagai berikut :------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa Perlawan terhadap pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap bagi pihak ketiga telah dijamin oleh perturan perundangan untuk mempertahankan agar pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak merugikan
kepentingan … 30
kepentingan atau hak-hak privasi seseorang akibat dari adanya putusan Pengadilan tersebut , namun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bahwa Perlawan yang diajukan oleh pihak HUSNA CINTARA ( i.c. Tergugat II Intervensi/Terbanding II ) dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak terkait dengan sengketa Perkara Nomor: 45/G/2012/PTUN-MDN. yang telah diputus oleh Pengadilan tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 September 2012, yang kini dalam proses penyelesaian ditingkat Banding; sehingga alasan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding II dengan mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding II sedang melakukan Perlawan terhadap Putusan Perkara Nomor: 453/Pdt.G/2010/PN.Mdn. tidaklah bersifat ekseptif dan oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding II tidak bersifat Ekseptif, maka eskepsi Tergugat II Intervensi tersebut haruslah ditolak ;------------------------------------------- Menimbang,
bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat/Terbanding I mengenai
Kewenangan Absolut Pengadilan, serta eksepsi lain-lain yaitu: Tentang Tenggang Waktu, Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas dan Kualitas dalam mengajukan gugatan, Tentang Kepentingan Penggugat demikian juga Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding II, yakni tentang: Tenggang waktu, Tergugat II Intervensi adalah Pembeli Yang Beriktikad Baik dan Perlawanan, sebagaimana diuraikan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tinggi tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak, maka selanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya; ----------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : -----
Menimbang,
bahwa
Penggugat/Pembanding
dalam
gugatannya
pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : - Bahwa Penggugat berdasarkan :---------------------------------------------------------•Putusan …
31
Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
132/Pdt.G/2004/PN-Mdn
tanggal
20 Oktober 2004, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 143 / Pdt / 2005 / PT-Mdn tanggal 26 Desember 2006, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2466 K/Pdt/2006 tanggal 22 Juni 2007 adalah Pemilik sebidang Tanah berikut Rumah yang terdapat di atasnya terletak di Jalan AR. Hakim, Gang Pembangunan Nomor 5 Medan;-------------- Berdasarkan atas ketiga Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat melakukan gugatan kepada OLI DANA untuk mengembalikan
Tanah
berikut
Rumah
tersebut
kepada
Penggugat
( AMIROEDDIN DHAS ) dalam perkara Nomor : 453/Pdt.G/2010/PN-Mdn, dan telah diputus pada tanggal 23 Februari 2010 yang amarnya antara lain: ---------Menyatakan Penggugat ( i.c. AMIROEDDIN DHAS ) adalah pemilik Rumah berikut Tapak Tanahnya yang terletak di Jalan AR. Hakim, gang Pembangunan Nomor 5 Medan; ----------------------------------------------------Putusan Perkara Nomor 453/Pdt.G/2010/PN-Mdn. tanggal 23 Februari 2010 telah berkekuatan hukum tetap, karena Tergugat OLI DANA tidak mengajukan upaya hukum banding; ------------------------------------------------ Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi tanggal 16 Mei 2012, tiba-tiba seseorang yang kemudian diketahui bernama HUSNA CINTARA menghalangi pelaksanaan eksekusi dengan alasan bahwa dia telah memiliki Sertifikat atas obyek sengketa yang akan dieksekusi seraya menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1076, sehingga pelaksanaan eksekusi tertunda, setelah diteiliti bahwa obyek sengketa yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1076 tersebut adalah sama dengan obyek sengketa yang akan dieksekusi dalam perkara Nomor : 453/Pdt.G/2010/PN-Mdn, tanggal 23 Februari 2010;------------------------Bahwa …
32
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1076 atas nama OLI DANA tanggal 16 Nopember 2007, sedangkan :-----------------------------------------------Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 143 / Pdt / 2005 / PT-Mdn tanggal 26 Desember 2006, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2466 K/Pdt/2006 tanggal 22 Juni- 2007; Dengan
perkataan
lain
bahwa
Tanggal
Putusan
Pengadilan
yang
menyatakan tanah berikut rumah tersebut adalah milik Penggugat lebih dahulu dari pada tanggal penerbitan Sertifikat atas nama OLI DANA maupun atas nama AGUSTINA dan HUSNA CINTARA;-----------------------------------------------------------Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1076 atas nama Olidana (disebut juga Oly Dhana)
cacat hukum, maka dengan sendirinya penerbitan
atas nama Agustina dan juga atas nama Husna Cintara yang dilakukan oleh Tergugat dalam Sertifikat tersebut, juga cacat hukum; --------------------------------- Bahwa perbuatan Tergugat dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1076
tersebut tidak cermat dan tidak hati-hati sehingga tindakan Tergugat
selaku Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam sertifikasi tanah telah menyalahi ketentuan Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, dimana Tergugat
tidak cermat dan tidak
hati - hati dalam pengumpulan dan
penelitian data yuridis obyek yang akan disertifikatkan, sehingga Tergugat telah melakukukan kesalahan dengan menerbitkan sertifikat tanah milik Penggugat atas nama orang lain; --------------------------------------------------------------------- Bahwa selain itu tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1076 tersebut telah melanggar Azas-azas
Umum Pemerintahan yang baik
terutama azas kecermatan dimana Tergugat telah menerbitkan Sertifikat tanah
milik … 33
milik Penggugat atas nama orang lain, Tergugat tidak cermat dalam pengumpulan dan penelitian data yuridis tanah yang akan disertifikatkan, sehingga Tergugat telah melakukan kekeliruan menerbitkan sertifikat tanah milik Penggugat atas nama orang lain; ------------------------------------------------- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (b) UU No. 5 tahun 1986 yang diperbaiki dan
disempurnakan
dengan UU No. 9 tahun 2004 karena Tergugat tidak meneliti secara cermat obyek tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya, sehingga Tergugat telah melakukan kekeliruan dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain yang tidak berhak untuk itu; ------------------------------------------------------- Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan
Sertifikat Hak Milik No.
1076/Kelurahan Sukaramai I, tanggal 16 Nopember 2007
atas nama Husna
Cintara berdasarkan Surat Ukur No. 23/Sukaramai I/2007 tanggal 24 Oktober 2007 seluas 150 meter persegi berikut rumah yang terdapat di atasnya yang terletak di Jalan A.R Hakim, Gang Pembangunan No. 5, Lingkungan VI, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan batal atau tidak sah karena proses penerbitannya cacat hukum ; ------------------------------------------ Menimbang, bahwa dari hasil penelusuran Berkas Perkara secara lengkap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperoleh fakta bahwa sengke a quo bukanlah merupakan
sengketa ansikh /murni antara
Penggugat / Pembanding dengan Tergugat II Intervensi / Terbanding II dalam Perkara Nomor : 45/G/2012/PTUN-MDN. a quo ( HUSNA CINTARA ), melainkan merupakan rangkain peristiwa hukum yang bermula dari Pemberian Hibah antara Penggugat / Pembanding ( i.c. AMIROEDDIN DHAS ) selaku Pemberi Hibah dengan OLI DHANA
dan RUMIZA selaku pihak Penerima Hibah dalam
hubungannya sebagai Saudara Tiri antara Pemberi Hibah dan Penerima Hibah, yang … 34
yang tidak dapat dipisahkan antara perkara satu dengan perkara lainnya, untuk menuntaskan
permasalahan
hukum
yang
dihadapi
oleh
para
pihak
masing-masing ;------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa atas Pemberian Hibah tersebut secara formal dilakukan di hadapan Notaris bukan tanpa syarat (Pemberian Hibah disertai syarat-syarat yang tertuang di dalam Akta Nomor 16 tanggal 3 Desember Tahun 1975), Pihak Pemberi Hibah yaitu AMIROEDDIN DHAS
di
tahun
2003
menggugat
RUMIZA dan OLI DHANA kepada Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 354/Pdt.G/2003/PN-Mdn.yang salah satu Petitum Dalam Pokok Perkara Penggugat ( AMIROEDDIN DHAS ) memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan “Menyatakan secara hukum Akta Hibah Nomor 16 Tanggal 3 Desember 1975 adalah batal “. ; ---------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sementara Perkara Nomor ; 354/Pdt.G/2003/PN-Mdn. berproses, pihak si Penerima hibah ( OLI DANA & RUMIZA ) selaku Tergugat III dan IV telah melakukan tindakan pemalsuan surat dengan mengajukan bukti surat yang dipalsukan (membuat keterangan palsu) sehingga saat gugatan tersebut diputus Penggugat tidak menggunakan upaya hukum berupa Banding, akan tetapi fokus menempuh jalur hukum pidana atas tindak kriminal yang dilakukan oleh Tergugat III dan IV ( RUMIZA dan OLI DANA ), sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor Pol : STPL/695/V/K-12/2004, tanggal 14 Mei 2004 ( vide Putusan No : 132/Pdt.G/2003/PN-Mdn. tanggal 20 Oktober 2004, hal. 10-11 ; Bukti P-5 ) ;------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor : 354/Pdt.G/2003/PNMdn. tanggal 19 Maret 2004, tidak dilakukan upaya hukum banding sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ( Bukti P-12 ), karena Penggugat sedang fokus pada kasus Laporan Pengaduannya di Mapolsekta Medan Teladan. Sengketa…
35
Sengketa Perdatanya sendiri telah selesai dengan dimenangkannya Tergugat III dan IV ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Para pihak di dalam Perkara Nomor : 132/Pdt.G/2003/PNMdn. tanggal 20 Oktober 2004,
PENGGUGAT adalah Para Anak Kandung
AMIROEDDIN
para
DHAS,
sedangkan
Tergugatnya
adalah:
Tergugat
I
AMIROEDDIN DHAS (ayah kandung para Penggugat) ; Tergugat II ROSMIDAR (ibu kandung Para Penggugat) sedang Tergugat III adalah RUMIZA dan Tergugat IV adalah OLI DANA (keduanya saudara tiri AMIROEDDIN DHAS); dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima, karena NEBIS IN IDEM; Selanjutnya, dalam Tingkat Banding dan Kasasi Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian yang oleh Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut dikuatkan hingga memperoleh kekuatan hukum tetap ;------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat kendatipun secara
hukum Penggugat-Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 132/Pdt.G/2003/PNMdn. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 143/Pdt/2005/PT.MDN. tanggal 26 Desember 2006 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2466 K/Pdt/2006 tanggal 22 Juni 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai Pemilik, namun secara fisik tidak dapat menguasai obyek sengketa berupa Rumah dan Tanah a quo ;---------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat AMIROEDDIN DHAS mengajukan gugatan terhadap OLI DANA yang didaftarkan di Kepankiteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Perkara Nomor:453/Pdt.G/2010/PN.Mdn. perkara tersebut telah diputus secara Vertek padatanggal 21 Januari 2011, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan telah berkekuatan hukum tetap;---
Menimbang … 36
-----
Menimbang, bahwa atas dasar bahwa baik Putusan Perkara Nomor :
132/Pdt.G/2003/PN.Mdn. yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 143, dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2466. Serta Putusan Perkara Nomor : 453/Pdt.G/2010/PN-Mdn. kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap, kemudian AMIROEDDIN DHAS, pada tanggal 22 September 2011 telah mengajukan Permohonan Eksekusi (Pengosongan) terhadap Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak dan dikenal dengan Jalan AR. Hakim, Gang Pembangunan Nomor 5, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, ( vide Bukti P-9) sebagaimana bunyi/isi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 453/Pdt.G/2010/PN-Mdn. dalam Perkara antara AMIRUDDIN DHAS Pemohon Eksekusi Lawan OLI DANA Termohon Eksekusi :----------- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Januari 2011, Nomor : 453/Pdt.G/2010/PN.Mdn. amarnya berbunyi :---------------------------
M E N G A DI L I 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir; ------------------------------------------------2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Verstek; -----------3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; -------------4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 143/PDT/2005/PT.Mdn, tanggal 26 Desember 2005 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2466 K/PDT/2006 tanggal 22 Juni 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap; -------------------------------------------5. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Rumah berikut Tapak Tanahnya yang terletak di Jalan AR. Hakim, Gang Pembangunan Nomor 5 Medan; ---------------6. Menyatakaan … 37
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala perbuatan hukum apapun yang bersifat mengalihkan hak atas rumah berikut tapak tanahnya yang terletak di Jalan AR. Hakim, Gang Pembangunan Nomor 5 Medan yang dilakukan oleh Tergugat atau karena Tergugat ; -------------------------------------7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau yang berkuasa karena Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat Rumah berikut Tapak tanahnya yang terletak di Jalan AR. Hakim, Gang Pembangunan Nomor 5 Medan tersebut ; ---------------------------------------------8. Menghukum Tergugat
untuk
membayar
biaya
perkara ini
sebesar
Rp. 1.181.000,- ( Satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah );-------------9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-------------------------------------- Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara sekarang ini adalah: Sertifikat Hak Milik Nomor: 1076 atas nama HUSNA CINTARA, Surat Ukur Nomor: 23/Sukaramai I/2007 Tanggal 24 Oktober 2007 atas bidang tanah seluas 150 M2, terletak di Jalan AR. Hakim, Gang Pembangunan Nomor 5, Lingkungan VI, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ; ------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa dalam Obyek Sengketa a quo ( vide Bukti P-1 = Bukti T.II.Invt.-1 ) dan Bukti T-1 (berupa Buku Tanah), ternyata bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1076/Sukaramai I/2007 yang diterbitkan pada tanggal 16 Nopember 2007, telah mengalami beberapa kali mutasi, dari yang semula atas nama OLY DHANA kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 12/2007, tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh SYAFIL WARMAN, SH. selaku PPAT, menjadi atas nama AGUSTINA; dan oleh AGUSTINA dijual kepada HUSNA CINTARA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 129/2009, tanggal 13 Nopember 2009, yang dibuat oleh SYAFIL WARMAN, SH. selaku PPAT; -----------------------------------------Menimbang … 38
----- Menimbang, bahwa badasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 132/Pdt.G/2004/PN-Mdn
tanggal 20 Oktober 2004, ( Bukti P-5 ) Jo Putusan
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 143/Pdt/2005/PT-Mdn tanggal 26 Desember 2006, ( Bukti P – 6 )
Jo Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2466K/Pdt/2006
tanggal 22 Juni 2007 ( Bukti P – 7 ) Tergugat I
telah memberi status bahwa
(AMIROEDDIN DHAS ) dalam Perkara Nomor : 132/Pdt.G/2004/PN-
MDN. a quo, dan Penggugat/Pembanding (AMIROEDDIN DHAS) dalam
sengketa
Tata Usaha Negara Nomor: 45/G/2012/PTUN-MDN. in litis adalah Pemilik sebidang Tanah berikut Rumah yang terdapat di atasnya terletak di Jalan AR. Hakim, Gang Pembangunan Nomor 5 Medan,
yang pada saat terjadi sengketa antara
AMIROEDDIN DHAS sebagai Penggugat melawan RUMIZA (Tergugat I) dan OLI DANA (sebagai Tergugat II
dalam Perkara Nomor: 354/Pdt.G/2003/PN.Mdn.
sedang berjalan, pada saat acara pembuktian didapati bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memajukan bukti surat yang dipalsukan keterangan
palsu)
vide
bukti
P-5
(Putusan
(membuat
Perkara
Nomor:
132/Pdt.G/2004/PN.Mdn. hal. 11.) ;-------------------------------------------------------------
Menimbang,
bahwa
oleh
karena
berdasarkan
bukti
surat yang
dipalsukan yang merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam penerbitan Sertifikat, dan ternyata dalam kurun waktu terjadinya sengketa baik dalam sengketa Perkara Nomor : 354 ; Perkara Nomor : 132 ; dan Perkara
143
(Banding)
Perkara Nomor: 2466, Hak
Milik
Nomor:
maupun
setelah
Putusan
Mahkamah
tanggal 22 Juni 2007 terbukti
1076
atas
nama
OLI
DANA
Agung
RI
telah terbit Sertifikat yang
diterbitkan
oleh
Tergugat/Terbanding I pada tanggal 16 Nopember 2007; --------------------------------
Menimbng,
bahwa
ternyata jelas terdapat
berdasarkan
fakta
bahwa
fakta
hukum
tersebut
atas,
tanggal penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: …
39
di
Nomor: 1076
atas nama OLY DHANA, Surat Ukur Nomor: 23/Sukaramai I/2007
tanggal 24 Oktober 2007 atas bidang tanah seluas 150 M2, terletak di Jalan
AR.
Kelurahan
Hakim, Sukaramai
Gang I,
Pembangunan
Kecamatan
Nomor
Medan
5,
Area,
Lingkungan
Kota
Medan,
VI, yakni
tanggal 16 Nopember 2007 adalah setelah adanya Putusan Pengadilan yang
berkekuatan
Nomor: 2466 Putusan
hukum
tanggal
Pengadilan
Dan Jual Beli Tanah
tetap
22
yakni
Putusan
Juni 2007
Tinggi
Medan
Nomor:
obyek
sengketa
a quo,
Mahkamah
yang
Agung
RI
telah menguatkan
143/Pdt.G/2002005/PT.Mdn.; dari
OLI
DANA
kepada
AGUSTINA dan dari AGUSTINA kepada HUSNA CINTARA yaitu pada tanggal 13 Nopember 2009
terjadi setelah ada Putusan Mahkamah Agung RI yang
berkekuatan hukum tetap tanggal 22 Juni 2007;------------------------------------------- Menimbang, bahwa konsekwensi yuridisnya secara logis, permasalahan apakah OLI DANA mempunyai kapasitas serta berkualitas untuk melakukan perbuatan hukum jual beli ? hal ini merupakan persoalan hukum tersendiri yang bisa diperkarakan oleh para pihak yang oleh karena perbuatan OLI DANA menderita kerugian berupa materi, karena obyek yang dibelinya diperoleh dari orang yang tidak berhak atas tanah tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak bisa dibebankan terhadap AMIROEDDIN DHAS yang berdasarkan Putusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum adalah selaku Pemilik obyek sengketa a quo ;---------------------------------------- Menimbang, bahwa status kepemilikan Penggugat ( AMIROEDDIN DHAS) terhadap obyek sengketa a quo, tidak saja berdasdarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 143, tanggal 26 Desember 2005 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2466 tanggal 22 Juni 2007, tetapi
juga
berdasarkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan 453/ …
40
Nomor
:
453/Pdt.G/2010/PN.Mdn. tanggal 21 Januari 2011 antara AMIROEDDIN DHAS lawan OLI DANA, menurut
Majelis
putusan tersebut juga telah berkekuatan hukum tetap, Hakim
Tinggi
sengketa kepemilikan antara
Pengadilan
Tata
Usaha
AMIROEDIN DHAS
Negara
Medan
dengan OLI DANA di
Peradilan Perdata (Pengadilan Negeri) yang merupakan cikal bakal terjadinya perbuatan hukum jual beli antara OLI DANA dengan AGUSTINA
dan antara
AGUSTINA dengan HUSNA CINTARA telah selesai;-------------------------------------------- Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah masih mempersoalkan tentang status hukum kepemilikan atas tanah beserta rumah yang menjadi objek sengketa perkara a quo, oleh karena keseluruhan rangkaian dari putusan ini adalah sudah tepat dan benar merupakan sengketa kewenangan peradilan umum dan atas fakta hukum diatas objek sengketa a quo masih merupakan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya. Lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwa penyelesaian sengketa ini masih akan berlanjut di Peradilan Umum (Perdata)
bukan di Peradilan Tata Usaha Negara
(Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) dengan tujuan untuk menghindari putusan Pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan Peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;----------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan
berkesimpulan
PERTANAHAN
KOTA
bahwa
Tergugat/Terbanding
MEDAN)
dalam
I
menerbitkan
(i.c.KEPALA Surat
KANTOR Keputusan
Tata … 41
Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1076 secara substansi materil telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Obyek sengketa a quo yakni : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1076 atas nama HUSNA CINTARA, Surat Ukur Nomor : 23/Sukaramai I / 2007 Tanggal 24 Oktober 2007 atas bidang tanah seluas 150 M2, terletak di Jalan AR. Hakim, Gang
Pembangunan
Nomor
5,
Lingkungan
VI,
Kelurahan
Sukaramai
I,
Kecamatan Medan Area, Kota Medan, yang semula atas nama OLI DANA sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, haruslah dibatalkan dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 1076 atas nama HUSNA CINTARA, Surat Ukur Nomor : 23/Sukaramai I/2007 Tanggal 24 Oktober 2007 atas bidang tanah seluas 150 M2, terletak di Jalan AR. Hakim, Gang
Pembangunan
Nomor
5,
Lingkungan
VI,
Kelurahan
Sukaramai
I,
Kecamatan Medan Area, Kota Medan ;---------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II ditingkat Banding adalah sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II dan dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;--------------------------------
Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata
Usaha
Negara
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-------------------------------------
MENGADILI …
42
M E N G A D I L I: 1. Mengabulkan Permohonan Banding Penggugat / Pembanding ;--------------------2. Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Medan
Nomor:
45/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 27 September 2012 yang dimohonkan banding;-
MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI : - Menolak
Eksepsi
Tergugat/Terbanding
I
dan
Tergugat
II
Intervensi/
Terbanding II ;-----------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;----------------2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 1076 atas nama HUSNA CINTARA, Surat Ukur Nomor : 23/Sukaramai I/2007 tanggal 24 Oktober 2007 atas bidang tanah seluas 150 M2, terletak di Jalan AR. Hakim, Gang Pembangunan Nomor 5, Lingkungan VI, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ; ---------------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 1076 atas nama HUSNA CINTARA, Surat Ukur Nomor : 23/Sukaramai I/2007 tanggal 24 Oktober 2007 atas bidang tanah seluas 150 M2, terletak di Jalan AR. Hakim, Gang Pembangunan Nomor 5, Lingkungan VI, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ; -------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng,
yang…
43
yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ------------------------------------------------------------------------Demikian
diputuskan
dalam
Rapat
Permusyawaratan
Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 28
Januari
2013
oleh
Kami:
NABARI
Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis,
SEMBIRING,
SH.
MH.
M A S K U R I, SH. M.Si., dan
T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH. masing-masing Hakim Tinggi
Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SAHRIANI HASIBUAN, SH.
sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya;---------------------------------------------
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS
dto,
dto,
MASKURI, SH., M.Si.
NABARI SEMBIRING, SH., MH.
dto,
T.SJAHNUR ANSJARI, SH., MH. PANITERA PENGGANTI,
dto, SAHRIANI HASIBUAN, SH
44
Perincian …
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai Putusan
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan
Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara
Rp. 239.000,-
J u m l a h
Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
45
