PT.TUN-MDN

PUTUSAN Nomor : 15/B/2013/PT.TUN-MDN

------------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___

------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 1 dari 19 Halaman: Putusan Nomor: 15/B/2013/PTTUN.MDN

P U T U S A N Nomor: 15/B/2013/PTTUN.MDN ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: 1. BUTTY HUTAGALUNG: Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Permai Nomor: 1009 Palembang Sumatera Selatan; 2. BETTY HUTAGALUNG: Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kp. Kandang Gang Sawo I Jakarta; 3. FENRU BENNY HUTAGALUNG: Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Swadaya Raya Jakarta; 4. WT. HALOMOAN HUTAGALUNG: Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Denpasar IV/ 22 Jakarta; 5. ERWIN MANUMPAK HUTAGALUNG: Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Teratai Nomor: 210 Sukajadi Pekanbaru; Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: BINTANG SIANIPAR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Halaman 2 dari 19 Halaman: Putusan Nomor: 15/B/2013/PTTUN.MDN

dan Pengacara, yang beralamat di “ KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BINTANG SIANIPAR, SH & REKAN ”, Jalan T. Tambusai Blok Kuda - Kuda Super Nomor: 73 D Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai: PARA PENGGUGAT / PEMBANDING;

M E L A W A N KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor: 47 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1. PARNINGOTAN, S.H. 2. DESSY WULAN SARI, S.H. Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / Jabatan Pegawai Negeri Sipil / Plh. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan

Kota

Pekanbaru

dan

Staf

Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Jalan Pepaya Nomor: 47 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 676/14.71/VI/2012, tanggal 05 Juni 2012, Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, setelah membaca; 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 15/B/ 2013/PTTUN.MDN, tanggal 4 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Susunan Halaman 3 dari 19 Halaman: Putusan Nomor: 15/B/2013/PTTUN.MDN

Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding; 2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 23/ G/2012/PTUN-PBR, tanggal 22 Oktober 2012; 3. Berkas perkara dan bukti - bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini; 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN.HS/2013/PTTUN.MDN, tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 23/G/2012/PTUN-PBR, tanggal 22 Oktober 2012, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: -

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

-

Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 253.500,- ( Dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus ) rupiah;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat maupun Kuasa Hukumnya; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 Nomor: 23/G/2012/PTUN-PBR, pada tanggal 05 Nopember 2012 sesuai dengan Akte Permohonan Banding Nomor: 23/G/2012/PTUN-PBR, dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada


Tergugat/Terbanding pada tanggal 06 Nopember 2012 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa kepada Para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 23/G/2012/PTUN-PBR tanggal 29 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 29 Nopember 2012, dan diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 Nopember 2012, Nomor: 23/G/2012/PTUN-PBR;

Menimbang,

bahwa

Memori

Banding

dari

Para

Penggugat/

Pembanding, tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2012 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding tidak ada menyerahkan Kontra Memori Banding dalam perkara ini sesuai dengan surat pengantar Nomor: W.1.TUN.6.4A/Prk.02.02/I/2013, tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang - Undang dan menurut cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan, maka permohonan Para Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima; Halaman 5 dari 19 Halaman: Putusan Nomor: 15/B/2013/PTTUN.MDN

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Bintang Sianipar, S.H, mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 28 Mei 2012 dan didaftarkan pada tanggal 28 Mei 2012 dengan gugatan perbaikan diterima pada tanggal 25 Juni 2012 yang bermaksud dan memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memutuskan: -

Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

-

Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 768/Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru tanggal 9 September 1991, Surat Ukur Nomor: 678/1991, seluas 14.880 m2 atas nama Gunawan Makmur, dahulu atas nama Herry Purnomo, Sertipikat Hak Milik Nomor: 768/Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru;

-

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 768/ Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru tanggal 09 September 1991, Surat Ukur Nomor: 678 / 1991, seluas 14.880 m² atas nama Gunawan Makmur, dahulu atas nama Herry Purnomo, Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 / Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru;

-

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

tersebut

Majelis

Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam putusannya tanggal 22 Oktober 2012, Nomor: 23/G/2012/PTUN-PBR, telah manyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima, sebagaimana dapat dibaca dalam diktum putusan tersebut; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat telah menyatakan untuk memohon pemeriksaan pada tingkat banding ; Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 29 Nopember 2012 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding:


1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Reg. Perkara Nomor: 23/G/2012/PTUN-PBR; 3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnnya; 4. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 / Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru tanggal 9 September 1991, Surat Ukur Nomor: 678 / 1991, seluas 14.880 m² atas nama Gunawan Makmur, dahulu atas nama Herry Purnomo, Sertipikat Hak Milik Nomor: 768/ Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru; 5. Memerintahkan Tergugat / Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 / Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru tanggal 9 September 1991, Surat Ukur Nomor: 678 / 1991, seluas 14.880 m² atas nama Gunawan Makmur, dahulu atas nama Herry Purnomo, Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 / Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru; 6. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dengan mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, Bukti – Bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, keterangan Saksi dari Para Penggugat/ Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan memberikan pertimbangan dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 / Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru tanggal 9 September 1991, Surat Ukur Nomor: 678/1991, seluas 14.880 m² atas nama Gunawan Makmur, dahulu atas nama Herry Purnomo, Sertipikat Halaman 7 dari 19 Halaman: Putusan Nomor: 15/B/2013/PTTUN.MDN

Hak Milik Nomor: 768 / Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ( Tergugat ), Para Penggugat / Pembanding merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa a quo dan memohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dasar Para Penggugat / Pembanding mengajukan gugatan, karena Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 529/592.2/LB-XII/98, dimana oleh Tergugat / Terbanding setelah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut, ternyata pada bidang tanah yang dimohon oleh Para Penggugat / Pembanding telah tumpang tindih (Overlap) dengan bidang tanah yang telah memiliki hak atas tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 yang terdaftar atas nama Herry Purnomo ( bukti P-7 );

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding mendalilkan dengan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ( Tergugat ) atas nama Herry Purnomo tersebut, sehingga kepentingan Para Penggugat / Pembanding telah dirugikan;

Menimbang, bahwa akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa a quo permohonan Para Penggugat/Pembanding tidak bisa dilanjutkan proses permohonan Hak Atas Tanah atas nama Para Penggugat/Pembanding yang terletak di Jalan Siak II, Rt.03 / Rw.05, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sehingga kepentingan Para Penggugat/Pembanding sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Para Penggugat / Pembanding mempunyai Halaman 8 dari 19 Halaman: Putusan Nomor: 15/B/2013/PTTUN.MDN

kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986, tentang peradilan tata usaha negara; Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dilihat dari permasalahan yang ada, bahwa Para Penggugat / Pembanding mengajukan gugatan kepada Tergugat / Terbanding adalah sehubungan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 tanggal 9 September 1991 atas nama Herry Purnomo yang telah dialihkan kepada Gunawan Makmur, karena didalam Sertipikat tersebut terdapat tanah milik Para Penggugat / Pembanding seluas 5.664 m2 yang dibeli dari KADENI pada tanggal 12 April 1999, sehingga Para Penggugat / Pembanding merasa dirugikan dan untuk mengadakan upaya hukum sehubungan dengan permohonan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik tersebut, satu – satunya upaya hukum Para Penggugat / Pembanding adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang menyangkut masalah pembatalan atau menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan apa yang dilakukan oleh Para Penggugat / Pembanding dalam usahanya mengangkat masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah benar dan oleh karenanya pula Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat / Terbanding haruslah ditolak :

Menimbang, bahwa tolok ukur untuk menentukan apakah suatu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu kabur atau tidak jelas adalah dengan mengacu kepada ketentuan pasal 56 Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Halaman 9 dari 19 Halaman: Putusan Nomor: 15/B/2013/PTTUN.MDN

Undang Nomor: 9 tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara yaitu siapa yang menjadi Para Penggugat dan siapa Tergugat, apa yang menjadi Objek Sengketanya dan apa yang dituntut oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat / Pembanding tertanggal 28 Mei 2012 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2012 yang mencantumkan secara jelas siapa Para Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding dan apa yang menjadi Objek Sengketa serta apa yang menjadi tuntutan Para Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa yang berkedudukan sebagai pihak Para Penggugat adalah Betty Hutagalung dkk, yang dalam hal ini selaku ahli waris dari Welly Hutagalung yang dalam pengajuan gugatannya diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bintang Sianipar, S.H; Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: A.23/Pen.MH/2012/PTUN-PBR, tanggal 17 Juli 2012 sedangkan pihak Tergugatnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa

yang menjadi Objek Sengketa dan yang

dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Para Penggugat / Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam Objek Sengketa, Posita maupun Petitum gugatannya adalah surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 / Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru tanggal 09 September 1991, Surat Ukur Nomor: 678 / 1991, seluas 14.880 m² atas nama Gunawan Makmur, dahulu atas nama Herry Purnomo, Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 / Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru ( bukti P.8 = bukti T.3 );


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat Eksepsi Tergugat / Terbanding menyatakan gugatan Para Penggugat/ Pembanding tidak jelas / kabur (obscuur libels) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Diktum Putusan Nomor: 23/G/2012/PTUN-PBR, tanggal 22 Oktober 2012 telah keliru karena tidak mencantumkan tentang eksepsi dari Tergugat / Terbanding, apakah eksepsi tersebut dinyatakan diterima atau ditolak, tidak ada tertulis dalam diktum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mencermati, membaca, memperhatikan serta meneliti/ menilai secara khusus surat – surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/ Pembanding dan Tergugat / Terbanding serta keterangan saksi dari Para Penggugat/ Pembanding terdapat fakta - fakta hukum sebagai berikut; 1. Bukti T.1 ( Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 1347/KT/1990, tanggal 3 Oktober 1990 ) hanya berupa photocopy dari photocopy Tergugat / Terbanding ataupun pihak ketiga tidak dapat menunjukkan surat aslinya dipersidangkan karena satu – satunya bukti yang mendukung terbitnya Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 / 1991 atas nama Herry Purnomo, perlu dipertanyakan keabsahannya? Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609.K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, menegaskan: “ Bukti berupa photocopy yang tidak pernah ditunjukkan/diperlihatkan aslinya dipersidangan dikesampingkan sebagai alat bukti ”, artinya bukti T.1 Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut, tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan Sertipikat / Objek Sengketa a quo.


Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 701.K/SE/1974, tanggal 14 April 1976 “ Terhadap surat bukti yang tidak diperlihatkan / ditunjukkan dipersidangan aslinya, sedangkan substansinya masih disengketakan menjadi suatu bukti yang tidak sah ”, dan apabila Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 atas nama Herry Purnomo tersebut diperhatikan secara cermat ternyata dalam Sertipikat Hak Milik tidak terlampir surat ukur, jadi tidak jelas letak, batas, dan luas tanah ( data pisik ), demikian data Yuridis, status tanahnya, terhadap Objek Sengketa perlu dipertanyakan ? Jika berpijak kepada bukti T.1 yang tidak mempunyai kekuatan hukum atas keabsahannya untuk dijadikan dasar terbitnya Objek Sengketa in casu Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 atas nama Herry Purnomo, yang kemudian dialihkan kepada pihak ketiga Gunawan Makmur, berdasarkan akte jual beli ( bukti T.2 ) dan terbukti pula berdasarkan Surat Panggilan tertanggal 2 Juli 2012, tanggal 9 Juli 2012, tanggal 23 Juli 2012, tanggal 30 Juli 2012, tanggal 10 September 2012 dan tanggal 17 September 2012 Gunawan Makmur tidak hadir dipersidangan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya, artinya siapa pemegang Sertipikat Hak Milik / Objek Sengketa yang sebenarnya ? ; 2. Bukti P.7 ( Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 320/200.3.14.71/II/2012, tanggal 28 Febuari 2012 ) yang dialamatkan kepada Para Penggugat / Pembanding ERWIN MANUMPAK HUTAGALUNG, di Jalan Teratai Nomor: 210, RT.01 / RW.05 Sukajadi Pekanbaru, sehubungan dengan permohonan hak atas tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat / Pembanding tertanggal 10 Oktober 2010 dengan dasar penguasaan ( alas hak ) berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 540/037/KT/1999 tanggal 20 April Halaman 12 dari 19 Halaman: Putusan Nomor: 15/B/2013/PTTUN.MDN

1999 yang dikeluarkan Lurah Labuh Baru dan diketahui Camat Payung Sekaki Kota Pekanbaru; Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Tugas Nomor: 3628 / 2010 dalam penentuan batas - batas bidang tanah oleh Pemohon / Pemegang alas hak Para Penggugat / Pembanding, dimana setelah dilakukan perhitungan, penggambaran dan ploting kedalam peta dasar pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, diketahui bahwa bidang tanah yang dimohon Para Penggugat / Pembanding tersebut tumpang tindih (overlap) dengan bidang tanah yang telah memiliki hak atas tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 terdaftar atas nama Herry Purnomo; Didalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1999, pasal 106 ayat (1): “ Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif

dalam

penerbitannya

dapat

dilakukan

karena

permasalahan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan ”, selanjutnya dalam Pasal 107 Peraturan tersebut diatas disebut “ Cacat Hukum Administratif ”, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat ( 1 ): a. Kesalahan prosedur; b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; c. Kesalahan subjek hak; d. Kesalahan objek hak; e. Kesalahan jenis hak; f. Kesalahan perhitungan luas; g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; h. Data yuridis dan data pisik, tidak benar; Halaman 13 dari 19 Halaman: Putusan Nomor: 15/B/2013/PTTUN.MDN

i. Kesalahan lainnya yang bersifat Hukum Administratif; 3. Saksi KADENI yang memberikan keterangan diatas SUMPAH, sebagai beriku: --

Kenal dengan Orang Tua Para Penggugat / Pembanding yang bernama Welly Hutagalung ( almarhum ) yang beralamat di Jalan Teratai Pekanbaru;

-- Saksi sejak tahun 1982 mengusahakan tanah terletak di Jalan Siak II Gang RT.V / RW.XI, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru dengan membuka lahan hutan, berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang bernama KADIR; --

Luas tanah yang dimiliki saksi ada 1 Ha;

-- Saksi pada tahun 1998 ada menjual tanah kosong kepada Welly Hutagalung, Orang Tua Para Penggugat / Pembanding seluas ± 5.000 m2 dan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi yang dibuat pada tanggal 12 April 1999, telah menerima uang Ganti Rugi dari Welly Hutagalung sejumlah Rp. 28.000.000,- dan setelah diukur luas tanah tersebut 5.664 m2 yang berbatas sebelah utara berbatas dengan tanah Kadeni ( saksi ) sebelah selatan berbatas dengan Jalan Siak II, sebelah Barat dan Timur berbatas dengan jalan; -- Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut diketahui oleh Lurah Labuh Baru nama HASAN BASRI Reg. Nomor: 125/592.2/LB-IV/99 tanggal 20 April 1999 dan Camat Tampan Reg. Nomor: 540/037KT/IV/99. tanggal 20 April 1999; -- Semenjak dijual tanah tersebut kepada Welly Hutagalung telah berdiri pondok dan yang membersihkan tanah kosong tersebut adalah saksi, karena Welly Hutagalung minta bantu kepada saksi, Halaman 14 dari 19 Halaman: Putusan Nomor: 15/B/2013/PTTUN.MDN

untuk mengurus tanah tersebut dan tidak ada orang lain yang berkeberatan; -- Saksi sampai sekarang masih memiliki tanah yang berukuran 37 x 100 m2 di lokasi tersebut dan berbatas dengan tanah yang dijual kepada Welly Hutagalung; -- Saksi tidak kenal dengan yang bernama Herry Purnomo dan Gunawan Makmur yang mengakui pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor; 768 dilokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku berkenaaan dengan pendaftaran tanah pasal 35 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, berbunyi: …..…. asli dokumentasi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dibawa oleh Tergugat / Kuasanya untuk diperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan yo. Peraturan Menteri Agraria Nomor: 3 Tahun 1997 Pasal 1 butir 12 menyebutkan: “ Warkah adalah dokumen yang menyatakan alat pembuktian hak baik data yuridis maupun data pisik ”, ternyata Tergugat / Terbanding tidak dapat membuktikan hal tersebut dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 Objek Sengketa atas nama Herry Gunawan tersebut, sudah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa bukti T.1 ( Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 1347/KT/X/1990, tanggal 03 Oktober 1990, antara ADENAN dengan HERRY PURNOMO) dan bukti P.7 ( Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru/ Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan ), dalam penelitian Sertipikat Hak Milik Nomor: 678 / 1990 luas 14.880 m2, terdapat Cacat Hukum konsekwensi Yuridis Sertipikat Hak Milik Nomor: 768, tanggal 9 September 1991 surat ukur Nomor: 678 / 1990, luas 14.880 m2, atas nama Herry Gunawan yang telah dialihkan Halaman 15 dari 19 Halaman: Putusan Nomor: 15/B/2013/PTTUN.MDN

kepada

Gunawan

Makmur

harus

dinyatakan

Batal

Demi

Hukum

dan

memerintahkan Tergugat / Terbanding untuk mencabut Objek Sengketa serta menghapus dari daftar buku tanah yang ada di Tergugat / Terbanding ( Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ) sebagai Konsekwensi Yuridis tidak hadirnya Gunawan Makmur sebagai pihak ketiga dipersidangan untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan dan berpendapat bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 / Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru tanggal 9 September 1991, Surat Ukur Nomor: 678 / 1991, seluas 14.880 m2 atas nama Gunawan Makmur, dahulu atas nama Herry Purnomo, Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 / Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan Pekanbaru adalah Cacat Hukum dalam penerbitannya, baik prosedur maupun substansinya oleh karena itu Objek Sengketa harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012, Nomor: 23/G/2012/PTUN-PBR, haruslah dibatalkan, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dibatalkan, maka Tergugat / Terbanding berada dipihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar, dibawah ini; Memperhatikan akan Pasal-Pasal dari Undang–Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Halaman 16 dari 19 Halaman: Putusan Nomor: 15/B/2013/PTTUN.MDN

dan perubahan yang kedua Undang - Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait:

MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding;

-

Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 23/G/2012/PTUN-PBR, tanggal 22 Oktober 2012 yang dimohon banding;

Mengadili Sendiri Dalam Eksepsi: -

Menolak Eksepsi dari Tergugat / Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

-

Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;

-

Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 / Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru tanggal 9 September 1991, Surat Ukur Nomor: 678/1991, seluas 14.880 m2 atas nama Gunawan Makmur, dahulu atas nama Herry Purnomo, Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 / Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan Pekanbaru;

-

Memerintahkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 768/Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru tanggal 9 September 1991, Surat Ukur Nomor: 678 / 1991, seluas 14.880 m2 atas nama Gunawan Makmur, dahulu atas nama Herry Purnomo, Sertipikat Hak Milik Nomor: 768 / Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru, serta menghapus Sertipikat Hak Milik


Nomor: 768 atas nama Gunawan Makmur dari buku tanah yang terdaftar di Kantor Pertanahan Pekanbaru ( Tergugat / Terbanding ); -

Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari S e n i n, tanggal 04 Maret 2013, oleh kami: JAYATAN SIHOMBING, S.H., selaku Ketua Majelis, H. ZAINUL ABIDIN MADJID, S.H., dan DJOKO DWI HARTONO, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidangan terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh: A N G G O R O, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

d.t.o

d.t.o

H. ZAINUL ABIDIN MADJID, S.H.

JAYATAN SIHOMBING, S.H.

d.t.o DJOKO DWI HARTONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o A N G G O R O, S.H.


PERINCIAN BIAYA PERKARA: 1.

M a t e r a i …………… Rp.

6.000,-

2.

B i a y a Redaksi ..…… Rp.

5.000,-

3.

Biaya Proses Perkara ..... Rp. 239.000,J u m l a h ….…..... Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah).


PT.TUN-MDN

Recommend Documents