PUTUSAN Nomor : 104/B/2013/PT.TUN-MDN
----------------------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1
P U T U S A N Nomor: 104/B/2013/PT.TUN-MDN
” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” ----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding,
telah
menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara; GUBERNUR PROVINSI ACEH. Berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief No.219, Banda Aceh ; ------------------------------------------------------Dalam hal ini memberi Kuasa kepada; ------------------------a. MAKMUR, S.H.,M.HUM. (Jabatan Kepala Biro Hukum dan Humas pada Sekretariat Daerah Aceh); b. EDRIAN,
S.H.,M.HUM.,
(Jabatan
Kepala
Bagian
Pembinaan Hukum Kab/Kota pada Biro Hukum dan Humas Setda Aceh); c. SABARUDDIN, S.H. (Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan PPNS pada Biro Hukum dan Humas Setda Aceh); d. IR. KAIFAL (Jabatan Kepala Bidang Sumber Daya Alam BP2T Aceh); e. SYAHRUL,S.H. (Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Humas Setda Aceh); f. SAIFULLAH,
S.Hut,
M.Si.
(Jabatan
Staf
Teknis
Perkebunan pada Bidang Sumber Daya Alam); g. BAHRUL ULUM, S.H. (Advokat/Tim Penasehat Hukum BAHRUL ULUM, S.H. ... pada Biro Hukum dan Humasg.Setda Aceh);
2
h. KAMARUDDIN, S.H. (Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum dan Humas Setda Aceh); i. BAMBANG
ANTARIKSA,
S.H.
(Advokat/Tim
Penasehat Hukum pada Biro Hukum dan Humas Setda Aceh); j. AMRI SALDIN, S.H. (Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum dan Humas Setda Aceh); Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/KUASA/2012 tanggal 23 November 2012; ------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING; dan YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI). Badan Hukum Yayasan yang bergerak di bidang lingkungan hidup, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 24 Mei 2007 oleh Notaris Arman Lany,S.H. Beralamat di Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12940, yang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan WALHI No. 1 tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris Arman Lany, S.H. dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.06-679 tanggal 11 September 2012, dalam hal ini diwakili oleh; ---------------------------------------------------1. Abetnego Panca Putra Tarigan, kewarganegaraan 1. Abetnego Panca Putra Tarigan ... Indonesia, jabatan Ketua Pengurus Yayasan WALHI, beralamat di Jalan Naskah No. 2, Perumahan Wartawan 3
Puri Mulya Rt 003/Rw 008, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok; -------------------------2. Kholisoh,
kewarganegaraan
Indonesia,
Jabatan
Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI, beralamat di Jalan P. Al-Mustaqim, Mampang Prapatan II, Rt 003/Rw 002, Kelurahan
Mampang
Prapatan,
Kotamadya
Jakarta
Selatan, Propinsi Daerah Ibukota Jakarta; ----------------3. Ahmad Syamsul Hadi, Jabatan Bendahara Pengurus Yayasan
WALHI,
beralamat
di
Desa
Pengadang,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat; ----------------------------Dengan ini telah memberi kuasa kepada: --------------------a. SYAFRUDDIN, S.H. (Advokat) ; b. M. ZUHRI HASIBUAN, S.H.,M.H. (Advokat); c. NURUL IKHSAN, S.H. (Advokat); d. Ir.
TEUKU
MUHAMMAD
ZULFIKAR,
M.P.
(Pekerjaan Direktur Eksekutif Daerah WALHI Aceh); e. MUHAMMAD
NIZAR
ABDURRANI,
S.T.,M.T.
(Pekerjaan Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Eksekutif Daerah WALHI Aceh); f. TEUKU MURSALIN JAYA PUTRA, S.Si. (Pekerjaan Kepala
Divisi
Riset
dan
Kajian
Kebijakan
Eksekutif Daerah WALHI Aceh); Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat ... di Kesemuanya Jalan Tgk. Main, Lorong Chik Machmud No. 26, Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, 4
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 28 November 2012; ---------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi/PEMBANDING; ------------------------------------------------------------------------------------LAWAN-----------------------------------PT. KALLISTA ALAM, Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris No. 18
tertanggal
Handajawati
11
Maret
Tamzil,
1980
beralamat
oleh di
Notaris
Kecamatan
Liliana Darul
Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh yang dalam
hal
ini
diwakili
oleh
SUBIANTO
RUSID,
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bukit Hijau Regency No. 91, Komplek Tasbih, Kelurahan Asam Kumbang, Medan bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Kallista Alam berdasarkan Anggaran Dasar PT. Kallista Alam yang terakhir kali diubah dengan Akta Notaris No. 5 tanggal 4 Agustus 2008 oleh Notaris Sartono Simbolon; --------------------------------------------------------Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., Irianto Subiakto, S.H., LL.M., Imelda Napitupulu, S.H.,M.H., Alfian C. Sarumaha, S.H., Reinhard S.C. Situmorang, S.H., Gabriel Lase, S.H., Rebecca F. Siahaan, S.H., Karisa Utami, S.H.,
dan Andi
Ismail Mackulau, S.H ... Ismail Mackulau, S.H.; -------------------------------------------
5
Kesemuanya
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Advokat-Advokat dan Assisten Advokat pada Luhut Marihot Parulian Pangaribuan (LMPP) Advocates & Counsellors at Law, beralamat Menara Kuningan, Lantai 15, Jalan Rasuna Said Blok X-7, Jakarta 12940. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2012, Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 Desember 2012 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2012; ------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut; ------------------------Telah membaca: 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: ------------104/B/2013/PT.TUN-MDN., tanggal 20 Agustus 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini; -------------------------------------2.
Salinan
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Banda
Aceh
Nomor:
18/G/2012/PTUN-BNA., tanggal 02 Mei 2013; -----------------------------------3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini; -------------------------------------------------4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 104/Pen-HS/2013/PTTUN-MDN., tanggal 17 September 2013, tentang penetapan hari sidang; -----------------------------------
TENTANG DUDUKNYA SENGKETA ----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 18/G/2012/PTUN-BNA, tanggal 02 Mei 2013, yang amar selengkapnya berbunyi:
6
Putusan ...
MENGADILI I.
DALAM EKSEPSI
-
Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya ; -------
II.
DALAM PENUNDAAN
-
Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa ; --------------------------
III. POKOK PERKARA 1.
Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya; ---------------------------------------
2.
Menyatakan
Batal
Surat
Keputusan
Gubernur
Aceh
Nomor
:
525/BP2T/5078/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencabutan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya; --------------------------------------------3.
Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5078/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencabutan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya; --------------------------------------
4.
Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara Tanggung Renteng untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh
ribu rupiah); ---------------------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2013
serta dihadiri oleh kuasa penggugat, Kuasa Tergugat dan
Kuasa Tergugat II intervensi; --------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding masing-masing pada tanggal 07 Mei 2013
dan ... dengan Akta Permohonan Banding
Nomor: 18/G/2012/PTUN-BNA., yang maing-masing ditanda tangani oleh: BAHRUL ULUM, SH.,MH., dan Panitera muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda 7
Aceh dan SYAFRLUDDIN,SH., dan Panitera muda Perkara Pengadilan tata Usaha negara Banda Aceh dan pihak
lawan
dengan
permohonan banding tersebut diberitahukan Surat
Pemberitahuan
Pernyataan
Banding
kepada Nomor:
18/G/2012/PTUN-BNA.,masing-masing tanggal 07 Mei 2013; -------------------------------
Menimbang,
bahwa
pihak
Tergugat/Pembanding
dan
Tergugat
II
Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 24 Juni 2013 dan 28 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh pada tanggal 28 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan
Surat
Pemberitahuan
dan
Penyerahan
Memori
Banding
Nomor:
18/G/2012/PTUN-BNA., masing-masing tertanggal 28 Juni 2013; ---------------------------
Menimbang,
bahwa
terhadap
Memori
Banding
yang
Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding
diajukan
oleh
maka pihak
Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 12 Juli 2013 yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 12 Juli 2013, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 18/G/2012/PTUN-BNA., masing-masing tertanggal 12 Juli 2013; -------- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca serta mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 18/G/2012/PTUN-BNA., masing-masing tertanggal 10 Juni 2013; ---------------------
TENTANG ... TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Mei
2013
serta
dihadiri
oleh
Kuasa 8
Penggugat/Terbanding,
Kuasa
Tergugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan Banding bagi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding adalah dihitung 14 (empat belas) hari setelah pembacaan Putusan Pengadilan tersebut; ------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding,
telah
mengajukan
Permohonan
Banding
dengan
Akta
Permohonan Banding Nomor: 18/G/2012/PTUN-BNA., masing-masing tanggal 07 Mei 2013 , yakni hari ke 05 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pembacaan Putusan tanggal 02 Mei
2013, maka permohonan banding
perkara Nomor: 18/G/2012/PTUN-BNA., tersebut secara formal harus karena
diajukan
diterima
masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
serta
persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ------------------------------- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; ----------------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah tepat dan benar
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dan oleh Tinggi ... karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 18/G/2012/PTUN-BNA., tanggal 02 Mei 2013 yang dimohonkan banding, haruslah dikuatkan; ----------------------------------------------------------------------------------------
9
----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 18/G/2012/PTUN-BNA., tanggal 02 Mei 2012 yang dimohonkan banding
tersebut
dikuatkan
dalam
pemeriksaan
tingkat
banding
dan
Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -------------------------------MENGINGAT: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undang lain berkaitan dengan sengketa ini; ---------------------------------------------------------------
M -
E
N
G
A
D
I
L
I
Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----------------------------------------------------------------
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 18/G/2012/PTUN-BNA., tanggal 02 Mei 2013 yang dimohonkan Banding; -----
-
Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding - Menghukum ... untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); --------
10
Demikianlah diputuskan, dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari, Selasa, Tanggal 24 September 2013 oleh kami: JAYATAN SIHOMBING, SH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, YOSRAN, SH.,M.Hum., dan NABARI SEMBIRING, SH.,MH.,
masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota, dibantu oleh ANDHI RAZALI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya;
Hakim Anggota
Ketua
dto,
Majelis dto,
YOSRAN, SH.,M.Hum.
JAYATAN SIHOMBING, SH.
dto,
NABARI SEMBIRING, SH.,MH. PANITERA PENGGANTI
dto,
ANDHI RAZALI, SH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai Putusan …………..……......................
Rp
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan …………..……......................
Rp
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara …………................................
Rp 239.000,-
J u m l a h ………………….................................
Rp 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) 11
