PUTUSAN Nomor : 116/B/2013/PT.TUN-MDN
----------------------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1
P U T U S A N Nomor: 116/B/2013/PT.TUN-MDN
” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” ----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding,
telah
menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara;
FRANS YUSRA E.SUTARA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Tanjung Gading T.14-08 Lk.V Kelurahan Perk.Sipare-pare Kecamatan Sei Suka,Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: ------------------------------------------------1. HOTLAN NAINGGOLAN,SH; ------------------------2. HENRY SINAGA,SH; -----------------------------------Masing-masing Pekerjaan
Kewarganegaraan
Advocat/Pengacara
Indonesia,
berkantor
di
Jl.Jend.Gatot Subroto No.64 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2013, selanjutnya
disebut
sebagai
PENGGUGAT/-
PEMBANDING; ------------------------------------------------
------------------------------------------LAWAN------------------------------------
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN; Berkedudukan di Jl.Jend.A.Haris Nasution Kecamatan Medan Johor,Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: -----------------------------Drs.HISKIA SIMARMATA... 2
1. Drs.HISKIA SIMARMATA; ----------------------2. ROTUA NOVIYANTI,SH; -----------------------------3. HARIS SYAHBANA PASARIBU,SH; ---------------4. SYAFRIDA AYULITA SIREGAR,SH; ---------------5. ROBERT SILALAHI; -----------------------------------Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Medan, berkantor di Jl.Jend.A.Haris Nasution P.Masyhur Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari
2013,
selanjutnya
disebut
sebagai
TERGUGAT/TERBANDING; -------------------------
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut; ------------------------Telah membaca: 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: ------------116/B/2013/PT.TUN-MDN., tanggal 29 Agustus 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini; -------------------------------------2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor: 13/G/2013/PTUNMDN., tanggal 18 Juni 2013; ---------------------------------------------------------------3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini; -----------------------------------4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 116/Pen-HS/2013/PTTUN-MDN., tanggal 18 September 2013, tentang Penetapan Hari Sidang; -----------------------------------
TENTANG DUDUKNYA SENGKETA ----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Putusan... 3
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor: 13/G/2013/PTUN-MDN., tanggal 18 Juni 2013, yang amar selengkapnya berbunyi: M E N G A D I L I
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-------------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah); ----------------------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa Putusan PengadilanTata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013
dengan
dihadiri
Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanpa
dihadiri Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya; ------------------------------------
Menimbang,
bahwa
oleh
karena
Tergugat/Terbanding
maupun
Kuasa
Hukumnya tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi putusan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 13/G/2013/PTUN-MDN., tertanggal 18 Juni 2013; ------------------------------------------------------------- Menimbang,
bahwa
terhadap
Putusan
tersebut, Penggugat/Pembanding
telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 25 Juni 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 13/G/2013/PTUN-MDN., yang ditanda tangani oleh HOTLAN NAINGGOLAN, SH., dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 13/G/2013/PTUN-MDN., tanggal 25 Juni 2013; --------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan 4
pada...
pada tanggal 29 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan
Surat
Pemberitahuan
dan
Penyerahan
Memori
Banding
Nomor:
13/G/2013/PTUN-MDN., tanggal 30 Juli 2013; --------------------------------------------------- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca serta mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 13/G/2013/PTUN-MDN., masing-masing tertanggal 03 Juli 2013; ---------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013, dihadiri Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri Tergugat/Terbanding maupun Kuasanya. Karena itu, tengang waktu untuk mengajukan banding dari Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah empat belas hari setelah dibacakannya putusan tersebut; -------------------------- Menimbang,
bahwa
Penggugat/Pembanding
melalui
kuasanya
telah
mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 13/G/2013/PTUN-MDN., tanggal 25 Juni 2013, yaitu hari ke tujuh setelah pembacaan putusan, dan diajukan dengan tata cara serta pernyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123, pasal 125 dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal... 5
formal harus dinyatakan diterima; ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari: Salinan
Resmi
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Medan,
Nomor:
13/G/2013/PTUN-MDN., tanggal 18 Juni 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat Bukti, Keterangan saksi-saksi, Memori Banding, berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini; ----------------------------------- Menimbang, bahwa Mejelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memutuskan dengan dissenting opinion yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena tidak adanya kepentingan penggugat terhadap obyek sengketa, dengan pokok pertimbangan sebagaimana tercantum dalam halaman 23 sebagai berikut: ”Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas
dapat disimpulkan yaitu bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa masih bergantung pada proses tindak lanjut dari perjanjian untuk jual beli antara Penggugat dengan Boy Zuherman, berupa tindakan perbuatan hukum pemindahan hak yaitu dibuatnya akta jual beli antara Penggugat dengan Boy Zuherman dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu atas sebidang tanah setifikat Hak Milik Nomor 3924, Kelurahan Binjai, tanggal 30 November 2011 Surat Ukur No. 01547/Binjai/2011 tertanggal 22 Nopember 2011, Luas 120 M2 atas nama Boy Zuherman, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dan disamping itu juga oleh karena obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 30 November 2011, yaitu sebelum Penggugat melakukan perjanjian untuk jual beli atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik obyek sengketa dangan Boy Zuherman pada tanggal 8 Februari 2012 dengan demikan Penggugat dapat dikualifisir tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan atas sertifikat hak milik obyek sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 53 ayat 1 undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
6
Perubahan...
Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,”; ------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, pada pokoknya adalah keberatan atas pertimbangan tidak adanya kepentingan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, dengan alasan bahwa sesuai Bukti P-1 berupa: Fotocopy satu bundel pembayaran rumah Blok No. 4 Perumahan Menteng Garden jelas membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding sangat mempunyai kepentingan dengan obyek sengketa, obyek sengketa jelas telah dikuasai dan ditempati oleh Penggugat/Pembanding pada bulan Juli 2011 jauh sebelum obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding, ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Dra. Ellen Ida Lumongga Simanjuntak dan Dra. Munadirah yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah melihat dari Kantor Pertanahan datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran, karena mereka menempati rumah sejak pertengahan tahun 2011 dimana kedua saksi sekaligus adalah korban penipuan dari Boy Zuherman; --------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memeriksa secara seksama berkas perkara yang bersangkutan, terutama alasan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya kepentingan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut dibawah ini; -------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang mengadili perkara a quo menyatakan dissenting opinon akan tetap tidak
mempertimbangkan
tentang
kepentingan
7
melainkan
langsung
mempertimbangkan...
mempertimbangkan tentang eksepsi dan pokok perkara; ------------------------------------- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan ternyata bahwa Penggugat/Pembanding telah mendiami rumah diatas obyek sengketa sejak Juli 2011, sampai saat ini, dimana rumah tersebut dibeli dari pengembang bernama Boy Zuherman dengan booking fee sebesar Rp. 20.000.000,- dan pembayaran secara bertahap (Bukti P-1, P-3 dan P-4 dan keterangan saksi Dra. Allen Ida L Simanjuntak dan Dra. Munadirah). Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan bangunan rumah dan tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa (SHM No. 3924) terdapat kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum dalam hal ini hukum tata usaha negara. Penggugat/Pembanding menurut hemat Majelis tidak perlu menunggu proses peradilan perdata guna menentukan status kepemilikan tanah/bangunan a quo oleh karena apabila harus menunggu proses peradilan perdatanya yang memakan waktu lama, maka gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara akan menjadi hampa karena daluwarsa, selain itu Penggugat/Pembanding tidak menuntut penerbitan sertifikat atas namanya melainkan hanya pembatalan sertifikat a quo; ---------------------------------------------------------------------------=--------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengenai tidak adanya kepentingan, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal; ------- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara, yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam dissenting opinion sebagai berikut: ----------------DALAM EKSEPSI ----- Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding adalah menyangkut tentang kewenangan absolut pengadilan dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar
8
secara...
secara hukum oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menangani perkara nomor: 13/G/2013/PTUN-MDN., dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan putusan ditingkat banding dan menyatakan eksepsi tentang kewenangan absolut dinyatakan ditolak; -------------------------------DALAM POKOK PERKARA ----- Menimbang, bahwa pokok perkara telah dipertimbangkan dengan baik dan benar menurut hukum oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menangani perkara Nomor: 13/G/2013/PTUN-MDN., dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan putusan di tingkat banding dan menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan SHM Nomor: 3924 Kelurahan Binjai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyalahi prosedur sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 khususnya pasal 17, pasal 26 dan pasal 35, oleh karena itu objek sengketa harus dinyatakan batal dan memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut obyek sengketa tersebut serta menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan seluruhnya;--------------- Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, dianggap telah dikesampingkan namun harus tetap terlampir dalam berkas perkara ini; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat/Terbanding dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini; ----------------------------- Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1986 sebagaiman dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-uandangan yang berkaitan: MENGADILI...
9
...
MENGADILI 1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;--------------------2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor: 13/G/2013/PTUN-MDN., tanggal 18 Juni 2013 yang dimohonkan banding; -------
MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;
DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal sertifikat Hak Milik Nomor 3924, Kelurahan Binjai , tertanggal 30 November 2011, Surat Ukur Nomor 01547/Binjai/2011 tertanggal 22 November
2011,
seluas
120
M2,
atas
nama
Boy
Zuherman
terletak
didesa/Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan; 3. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 3924, Kelurahan Binjai, tertanggal 30 November 2011, Surat Ukur Nomor: 01547/Binjai/2011 tertanggal 22 November 2011, seluas 120 M2, atas nama Boy Zuherman terletak didesa/Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan; 4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatpengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar RP. 250.00,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan, dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari, Rabu, Tanggal 25 September 2013
oleh...
10
...
oleh kami: DJOKO DWIHARTONO, SH., Sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, SH., dan NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum.,
masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu ANDHI RAZALI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau Kuasanya;
Hakim Anggota
Ketua
dto,
Majelis
dto,
RIYANTO, SH.
DJOKO DWIHARTONO, SH.
dto,
NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum. PANITERA PENGGANTI dto, ANDHI RAZALI, SH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai Putusan …………..……......................
Rp
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan …………..……......................
Rp
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara …………................................
Rp 239.000,-
J u m l a h ………………….................................
Rp 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) 11
