P
U
T
U
S
A
N
Nomor : 33/B/2012/PT.TUN-MDN
------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-------------------------------------------------------------------------------
P U T U S
A N
Nomor : 33/B/2012/PT.TUN-MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: -----------
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, Berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km. 7 Kota Baru Selatan Martapura Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan; -----------------------------------------------------------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. A. Qory Kunci, SH., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU Timur; ---------------------------------------------------------------------------2. Sumarno, SH., Ka.Sub. Bag. Hukum Setda Kabupaten OKU Timur; --3. Fery Darmansyah, SH., Kassubid Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. OKU Timur; ----------------------Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/III/2012 tanggal 13 Januari 2012, selanjutnya disebut : TERGUGAT/PEMBANDING; --
--------------------------------------- M E L A W A N ------------------------------------
M. WATHONI MB., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Air Karang Rt. No. 0287 Ds. Tanjung Baru Baturaja Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut : PENGGUGAT/TERBANDING; ---------------------
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; ----------------------------------Telah membaca : ---------------------------------------------------------------------------------
1. Penetapan… 2
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 33/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 21 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; ---------------------------------------------------2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 47/G/2011/PTUN-PLG tanggal 12 Januari 2012; --------------------------------------3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini; ------------------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 47/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 12 Januari 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; --------------------
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat; ----------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----------------------------------2. Menyatakan batal Keputusan berupa : 2.1. Penolakan Bupati Ogan Komering Ulu Timur atas surat permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur : a. Surat Pertama tertanggal 2 September 2009, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur; --------------------
b. Surat… 3
b. Surat Kedua tertanggal 30 Mei 2011, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur; -------------------------------2.2. Surat Keputusan Nomor : 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji sementara atas nama M. Wathoni MB yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur; --------------3. Memerintahkan Tergugat untuk menugaskan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Wathoni MB NIP: 13079032 (NIP baru: 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a pada staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur; ------------------------------------------4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Wathoni MB NIP : 13079032 (NIP baru: 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a pada staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur; ------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah); --------
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 47/G/2011/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh Sumarno, SH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan… 4
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 47/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 30 Januari 2012; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 07 Pebruari 2012 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan
Surat
Pemberitahuan
dan
Penyerahan
Memori
47/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 08 Pebruari 2012, yang
Banding pada
Nomor: pokoknya
keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menerima memori banding Tergugat/Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 47/G/2011/PTUN-PLG tanggal 12 Januari 2012; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Pebruari 2012, serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 47/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 24 Pebruari 2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 47/G/2011/PTUN-PLG tanggal 12 Januari 2012; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing – masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan
Surat… 5
Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 47/G/2011/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 14 Pebruari 2012; ------------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 47/G/2011/PTUN-PLG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari
Kamis
tanggal
12
Januari
2012
yang dihadiri
oleh
Kuasa
Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding; --------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 47/G/2011/PTUN-PLG tanggal 25 Januari 2012 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan/diberitahukan putusan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding dari Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima; --------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, berita acara, alat bukti, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 47/G/2011/PTUN-PLG, Memori Banding tertanggal 08 Pebruari 2012, dan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Pebruari 2012 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini. Ternyata pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan tepat keadaan dan fakta hukum yang dipakai alasan memutus sehingga amar putusan menjadi tidak benar/keliru. Maka, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha… 6
Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini; ----------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi sebagai berikut: 1.
Pasal 1 angka 3 Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; ---------------------------------------------------------------
2.
Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai berikut: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ------------------------------------b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat/Terbanding tidak
menanggapi dan tidak mengajukan Replik; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan obyek gugatan Penggugat/Terbanding bukanlah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, adalah tidak bersifat ekseptif karena telah menyangkut bantahan terhadap materi/substansi sengketa yang seharusnya diuji dan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara. Oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding tidak ekseptif, tidak berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak; --------------------------
DALAM… 7
DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah : -
Bahwa gaji Penggugat/Terbanding telah diberhentikan untuk sementara oleh Tergugat/Pembanding dengan Surat Keputusan No : 800/3719/LKD.II/2008, tanggal 06 Nopember 2008 dengan alasan PNS yang bersangkutan telah meninggalkan tugas secara tidak sah selama 2 (dua) bulan terus menerus dan selanjutnya diusulkan kepada Gubernur Sumatera Selatan dengan surat Tergugat/Pembanding No : 800/3374/BKD.II/2009, tanggal 31 Agustus 2009; --
-
Bahwa menanggapi hal tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan surat kepada Tergugat/Pembanding masing-masing tertanggal 02 September 2009 perihal Permohonan Maaf, dengan menyatakan tidak masuk kerja ± 6 (enam) bulan karena sakit, dan merasa menyesal dan surat tertanggal 30 Mei 2011 perihal Mohon Tugas Kembali dan Permohonan Maaf, yang isinya Penggugat/Terbanding menyesali perbuatannya, mohon maaf dan mohon diberikan kesempatan untuk bekerja kembali; ------------------------------------------
-
Bahwa apakah tindakan Tergugat/Pembanding menerbitkan surat No : 800/3719/BKD.II/2008 tanggal 06 Nopember 2008 tentang Pemberhentian gaji untuk sementara tersebut, dan apakah tindakan Tergugat/Pembanding yang tidak menjawab/merespon surat-surat permohonan Penggugat/Terbanding diatas merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, melanggar peraturan perundang-undangan dan atau cacad prosedur maupun tidak sesuai dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dalam eksepsinya
tidak mengajukan bantahan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya… 8
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta penjelasan pasal tersebut dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991; -------------------------Menimbang, bahwa sesuai bukti P-6, P-1, dan P-2 maka yang tepat dan benar masing-masing obyek gugatan dalam sengketa ini adalah : 1.
Surat
Keputusan (Fiktif Negatif) Bupati
Penggugat/Terbanding
M.
WATHONI
OKU Timur tentang surat
MB
yang
ditujukan
kepada
Tergugat/Pembanding Bupati OKU Timur tanggal 02 September 2009 perihal Permohonan Maaf (bukti P-6); ----------------------------------------------------------2.
Surat
Keputusan (Fiktif Negatif) Bupati
Penggugat/Terbanding
M.
WATHONI
OKU Timur tentang surat
MB
yang
ditujukan
kepada
Tergugat/Pembanding Bupati OKU Timur, tanggal 30 Mei 2011 perihal Mohon Tugas Kembali dan Permohonan Maaf (bukti P-1); ----------------------------------3.
Surat Tergugat/Pembanding Bupati OKU Timur yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur No : 800/3719/BKD.II/2008 tanggal 06 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji Sementara (bukti P-2); ----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Permohonan Maaf
dari Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding tertanggal 02 September 2009 dihubungkan dengan dalil Penggugat/Terbanding butir 2 yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan surat tersebut pada tanggal 02 September 2009 maka harus dianggap tanggal 02 September 2009 sebagai tanggal diterimanya surat tersebut oleh Tergugat/Pembanding; ---------Menimbang, bahwa oleh karena perihal dan substansi surat tanggal 02 September 2009 tersebut mengenai penyesalan dan permohonan maaf serta mohon agar diberikan dukungan moril dan dapat bertugas sebagaimana mestinya sebagai pegawai negeri sipil terhadap permohonan seperti itu tidak ada peraturan… 9
peraturan dasar yang menentukan batas waktu Tergugat/Pembanding memberi jawaban/keputusan
atas
permohonan Penggugat/Terbanding tersebut.
Maka,
tenggang waktu unuk mengajukan gugatan yang bersifat Keputusan Tata Usaha Negara fiktif negatif atau gugatan berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah lewat waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan tersebut sesuai ketentuan penjelasan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; ------Menimbang, bahwa surat permohonan Penggugat/Terbanding diterima oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 02 September 2009 sedangkan surat gugatan diajukan/didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 03 Oktober 2011 dengan Register Nomor : 47/G/2011/PTUN-PLG. Dengan demikian, gugatan Penggugat/Terbanding tentang obyek ini telah kadaluwarsa/lewat waktu; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara bukti P-6 berupa surat Penggugat/Terbanding tertanggal 02 September 2009 yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding
(obyek
Penggugat/Terbanding
tertanggal
sengketa) 30
Mei
dan
bukti
2011
yang
P-1
berupa
ditujukan
surat kepada
Tergugat/Pembanding (obyek sengketa), ternyata isi/substansinya sama yaitu perihal permohonan maaf dan menyesal telah tidak masuk kerja ± 6 (enam) bulan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon diberi kesempatan bertugas kembali sebagai pegawai negeri sipil; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena sifat dan tujuan serta substansi surat-surat Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya sama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa surat-surat Penggugat/Terbanding merupakan satu kesatuan oleh karena mana tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan tenggang waktu keputusan fiktif negatif yang berkaitan dengan surat Penggugat/Terbanding tertanggal 30 Mei 2011 melainkan dinilai melebur dengan keputusan fiktif negatif Tergugat/Pembanding berkaitan dengan surat… 10
surat Penggugat/Terbanding tertanggal 02 September 2009. Dengan demikian secara mutatis mutandis demi hukum gugatan Penggugat/Terbanding terhadap keputusan Tergugat/Pembanding yang berkaitan dengan surat Penggugat/Terbanding tertanggal 30 Mei 2011 secara substansi telah kadaluwarsa; ------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara bukti P-2 berupa Surat Bupati OKU Timur No : 800/3719/BKD.II/2008 tanggal 06 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji untuk Sementara a.n. M. WATHONI MB (obyek sengketa), bukti P-8 berupa Print out buku tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan a.n. M. WATHONI MB. yang berisi keterangan penyetopan gaji dimulai bulan Desember 2008, dan bukti T-9 berupa Berita Acara Pemeriksaan pada Kantor Inspektorat Daerah dengan terperiksa M. WATHONI MB (Penggugat/Terbanding) pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009, ternyata ditemukan fakta hukum bahwa M. WATHONI MB (Penggugat/Terbanding) telah merasa kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan penyetopan gaji sementara (obyek sengketa) pada saat gajinya distop mulai bulan Desember 2008 pada Rekeningnya di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan. Dan pada tanggal 01 Juni 2009 Penggugat/Terbanding di depan Tim Pemeriksa pada angka 6 menyebutkan gajinya telah distop sejak bulan Oktober 2008 berdasarkan surat Bupati OKU Timur No : 800/3719/BKD.II/2008 tanggal 06 Nopember 2008; -----------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
uraian
di
atas
terbukti
bahwa
Penggugat/Terbanding telah merasa dirugikan dan telah mengetahui Surat Keputusan Bupati OKU Timur No : 800/3719/BKD.II/2008 tanggal 06 Nopember 2008 (obyek sengketa) pada bulan Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada tanggal 01 Juni 2009 sedangkan surat gugatan Penggugat/Terbanding diajukan/didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 03 Oktober 2011 dengan Register Nomor :
47/G/2011/PTUN-PLG. Dengan demikian gugatan
Penggugat/Terbanding tentang obyek sengketa ini diajukan telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya obyek sengketa ini; ----------------Menimbang… 11
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding terhadap semua obyek sengketa dalam perkara ini telah lewat waktu/kadaluwarsa; ------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding telah lewat waktu/kadaluwarsa, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 47/G/2011/PTUN-PLG tanggal 12 Januari 2012 harus dinyatakan batal, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini; Mengingat Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ------------------
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; -------------------------- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 47/G/2011/PTUN-PLG tanggal 12 Januari 2012 yang dimohonkan banding; ---------------------------------------------------------------------------------------
MENGADILI
SENDIRI
Dalam Eksepsi : - Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding; ---------------------------------------------Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; ------------
- Menghukum… 12
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----------------------------------
Demikian
diputus
dalam
rapat
permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari RABU, tanggal 11 APRIL 2012 oleh kami: SASTRO SINURAYA, SH., selaku Ketua Majelis, JAYATAN SIHOMBING, SH. dan KETUT RASMEN SUTA, SH., masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu ERIANUR, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri pihak yang bersengketa maupun kuasanya; ------------------------------------------------------------------------------------------
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,
dto,
dto,
JAYATAN SIHOMBING, SH.
SASTRO SINURAYA, SH.
dto,
KETUT RASMEN SUTA, SH.
PANITERA PENGGANTI dto,
ERIANUR, SH., MH.
Perincian…
13
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Materai Putusan …….…….
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ……….…
Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara .…………....
Rp. 239.000,-
J u m l a h …………………….….
Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
14
