PT.TUN-MDN

PUTUSAN Nomor : 72/G/2013/PT.TUN-MDN

----------------------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 1 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

PUTUSAN NOMOR : 72 / B / 2013 / PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,

yang

bersidang di ruang yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Komplek Medan Esate - Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :--------BUPATI MANDAILING NATAL ; berkedudukan di Komplek Perkantoran Paya Loting, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ----------1. DR. Hj. ELZA SYARIEF, SH, MH ; ------------------------------2. SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH ; ------------------------------3. TAUFIK HIDAYAT, SH ; ------------------------------------------4. HADY SALAMPESSY, SH ; ---------------------------------------5. HENING CHANDRA W, SH ; ------------------------------------6. RADIAN ZIKRI, SH ; ----------------------------------------------7. M. IRWAN SAMUDRA, SH ; -------------------------------------8. MUALLIM TAMPA, SH ; ------------------------------------------Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang berkantor

di ELZA SYARIEF LAW OFFICE,

beralamat di Jalan Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat, untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Halaman 2 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2012 selanjutnya disebut: TERGUGAT/PEMBANDING; -------------

------------------------------------ L A W A N --------------------------------

KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Univeritas Nomor 46, Kampus USU, berdasarkan pasal 12 Ayat 1 Huruf c

Anggaran Dasar Koperasi Pengembangan

Universitas Sumatera Utara Juncto, Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara tanggal 10 September 2012 dalam hal ini di wakili : 1. Chairuddin P.Lubis, Jabatan Ketua, ----------------------2. Isman Nuriadi, Jabatan Ketua I, --------------------------3. Harmein Nasution, Jabatan Ketua II, --------------------4. Jhon Tafbu Ritonga, Jabatan Ketua III, -----------------5. Sumono, Jabatan Ketua IV, -------------------------------6. Darwin Dalimunte, Jabatan Sekretaris, ------------------7. Gontar A.Siregar, Jabatan Wakil Sekretaris, ------------8. M. Lian Dalimunte Jabatan Bendahara, ------------------9. Irwan Janahar, Jabatan Wakil Bendahara, ---------------


Masing-masing

warganegara

Indonesia,

dalam

Hal

ini

memberikan kuasa kepada :---------------------------------------------1. Prof.DR. ADNAN BUYUNG NASUTION, SH ; -------------2. PIA A.R. AKBAR NASUTION, SH. LL.M ; -----------------3. NUGRAHANINGRUM, SH, MH ; ---------------------------4. M. SADLY HASIBUAN, SH ; -------------------------------5. HANDARBENI IMAM ARIOSO, SH ; ----------------------6. NARENDRA PAMADYA, SH ; ------------------------------7. AUREA KARINA, SH ; --------------------------------------Masing-masing

berkewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Advokat, bekerja pada Kantor Hukum ADNAN BUYUNG NASUTION & Partners Law Firm beralamat di Plaza Alstom, lantai 3, Jalan TB. Simatupang Kav. IS-1 Jakarta, untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal

11

September

2012

selanjutnya

Khusus disebut:

PENGGUGAT/TERBANDING; ----------------------------------

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 72/B/2013/PT.TUN-MDN. tanggal 28 Mei 2013 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ; --------------------------------------2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 72/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 06 Maret 2013 ; -------------------------------------------


3. Berkas Perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; ------------------------------------------------------------4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:72/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 25 Juli 2013 tentang Hari Persidangan ; -------------------------------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 72/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 06 Maret 2013, yang amar selengkapnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -------------------------------------------Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; ------------------------------------2. Menyatakan

batal

Surat

Keputusan

Bupati

Mandailing

Natal

Nomor:

525.25/417/K/2012. tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan; --------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan

kepada

Tergugat

untuk

mencabut:

Surat

Keputusan

Bupati

Mandailing Natal Nomor: 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan; ---------------------------------4. Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 72/G.TUN/PEN/2012/PTUN.MDN. tanggal 7 Nopember 2012, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Halaman 5 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/484/DISBUN/ Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan; ----------------5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya; --------------------------------------6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 13.980.000 (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 06 Maret

2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya; ------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding ataupun Kuasa Hukumnya tidak hadir di persidangan pada saat Putusan diucapkan, Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukan amar putusan Pengadilan tersebut kepada pihak Tergugat atau Kuasa Hukum-nya dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 72/G/2012/PTUN-MDN. tertanggal 06 Maret 2013; ---Menimbang, bahwa pada sidang dengan acara pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya, maka bagi para pihak yang hadir pada saat sidang pengucapan Putusan, tenggang waktu mengajukan permohonan banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, sedangkan untuk menentukan tenggang waktu 14 (empat belas) hari bagi pihak yang tidak hadir dihitung setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah; ---------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukum-nya telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Maret 2013, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 72/G/2012/PTUNMDN. yang ditanda tangani oleh kuasanya bernama TAUFIK HIDAYAT, SH. serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan/Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 72/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 21 Maret 2013; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal dan hari itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 72/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 23 April 2013, yang pada dasarnya keberatan atas pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 72/G/2012/PTUN-MDN dan memohon

kepada

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Medan

untuk

membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan pada pokoknya :

MENGADILI - Menerima dalil-dalil Pembanding untuk seluruhnya; -------------------------------------- Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Medan

Nomor:

72/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 06 Maret 2013 ; ------------------------------------------- Membebankan biaya perkara kepada Terbanding ; -----------------------------------------


MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI : 1. Menerima Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya; -----------------2. Menyatakan Gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima; ---------DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima seluruh dalil dari Pembanding / dahulu Tergugat untuk seluruhnya; ----2. Menolak Gugatan Terbanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya; ----------------3. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding / dahulu Penggugat; ---------------

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Mei 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Mei 2013, dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 72/G/2012/PTUN-MDN. tertanggal 15 Mei 2013; ------------Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding selain telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, juga telah mengajukan Tambahan Kontra Memori Banding melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 27 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Medan pada tanggal 29 Mei 2013 dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah dilanjutkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang diterima pada tanggal 03 Juni 2013 dengan tambahan bantahan terhadap Memori Banding bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembaning telah melewati tengang waktu 14 (empat) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Halaman 8 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

Tambahan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan pula kepada pihak Tergugat / Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Tambahan Kontra Memori Banding Nomor : 72/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 29 Mei 2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya masing-masing telah mendalilkan/menegaskan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai fakta hukum yang ada, oleh karena itu Pengugat/Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Penetapan Penundaan : - Menguatkan Penetapan Register Nomor : 72/G/2012/PTUN-MDN. tertanggal 07 November 2012 ;. ------------------------------------------------------------------------------------ Menyatakan Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012. Tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan sampai dengan adanya Putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ; ------------------------------------------------------------- Memerintahkan Pembanding ( d.h. Tergugat ) untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012. Tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ; -------Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Pembanding ( d.h. Tergugat ) untuk seluruhnya ; --------------------


Dalam Pokok Perkara : - Menolak pernyataan / permohonan banding dari Pembanding ( d.h. Tergugat ) ; -- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 72/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 06 Maret 2013 ; -------------------------------------------- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/417/K/2012. Tertanggal 22 Juni 2012

tentang

Pencabutan

Atas

Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ; ---------------------------------------------------------------- Memerintahkan Pembanding ( d.h. Tergugat ) untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012. Tertanggal 22 Juni 2012 tentang

Pencabutan

Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor

525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ; ------------------ Menghukum Pembanding (d.h. Tergugat)

untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini ; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 72/G/2012/PTUN-MDN. masing-masing tanggal 24 April 2013 ; ----------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 72/G/2012/PTUN-MDN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari : RABU, Tanggal tanggal 06 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya; Halaman 10 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

Menimbang, bahwa pada saat sidang dengan acara Pengucapan Putusan Perkara tersebut, pihak Tergugat/Pembanding maupun Kuasa Hukum-nya tidak hadir dan atas ketidak hadirannya dalam persidangan pengucapan putusan oleh Hakim Ketua Majelis, Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan tersebut diperintahkan untuk memberitahukan amar putusan melalui Surat Pemberitahuan Nomor : 72/G/2012/PTUN-MDN. tertanggal 06 Maret 2013 ; --Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah menerima Surat Pemberitahuan berisi amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 72/G/2012/PTUN-MDN. pada tanggal 11 Maret 2013 selanjutnya melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding pada tanggal 21 Maret 2013 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 72/G/2012/PTUNMDN. tanggal 21 Maret 2013 ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan : “ Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ; -Menimbang,

bahwa

permohonan

pemeriksaan

banding

Tergugat/-

Pembanding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 72/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 06 Maret 2013, diajukan Tergugat/Pembanding setelah yang bersangkutan menerima pemberitahuan amar putusan Pengadilan tersebut pada tanggal 11 Maret 2013, yaitu pada tanggal 21 Maret 2013 maka permohonan banding diajukan pada hari ke 10 (sepuluh) sehingga dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai Pasal 123 ayat Halaman 11 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perdilan Tata Usaha Negara “ ..... dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa rumusan Pasal 123 ayat (1) tersebut menggunakan frasa “diberitahukan“ berarti menggunakan teori pengiriman bukan teori penerimaan. Sedangkan pemberitahuan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut tertanggal 06 Maret 2013, lazimnya dalam praktek perhitungan dimulai pada keesokan harinya yakni tanggal 07 Maret 2013 berarti permohonan banding diajukan pada hari ke 15 (kelimabelas) dengan demikian permohonan banding telah melewati tenggang waktu 14 (empatbelas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) tersebut di atas; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam hal pemberitahuan Putusan kepada pihak yang tidak hadir pada saat Putusan Pengadilan diucapkan, oleh Mahkamah Agung telah diberikan Petunjuk Pelaksanaan melalui Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara masing-masing Nomor : 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 dan Nomor: 223/Td.TUN/1993 tanggal 14 Oktober 1993 kedua Juklak tersebut untuk menghitung tenggang waktu dengan menggunakan Teori Pengiriman; sedangkan Juklak Nomor: 224/Td.TUN/1993 tanggal 14 Oktober 1993 dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu: 1. Apabila tidak ada keragu-raguan sejak kapan diterima, maka dipergunakan “ Teori Penerimaan “ ; ------------------------------------------------------------------------------2. Apabila ragu-ragu sejak kapan diterima, maka dihitung menurut kearifan Hakim ; Menimbang, bahwa dalam praktek cara menghitung tenggang waktu pemanggilan dan pemberitahuan amar putusan adalah dengan menggunakan Teori


Pengiriman,

kecuali

dibuktikan

sebalikmnya

bahwa

pemanggilan

atau

pemberitahuan senyatanya baru diterima yang bersangkutan; -----------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya bukti berupa tanda terima yang dikembalikan pihak Kantor Pos maupun Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Dan Dokumen yang menyatakan bahwa dokumen atau pemberitahuan amar putusan yang dikirim oleh pihak Penggadilan Tata Usaha Negara Medan benar-benar diterima pada tanggal 11 Maret 2013, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan menggunakan parameter dengan perhitungan jarak tempuh antara Medan ke Mandailing Natal ; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa jarak antara Medan-Mandaling Natal dalam kondisi normal dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 jam sampai 12 jam; ada interval waktu antara selesainya sidang pengucapan Putusan Pengadilan tersebut dengan persiapan membuat Surat Pemberitahuan Amar Putusan pada saat waktu yang bersamaan yakni tanggal 06 Maret, walaupun Surat Pemberitahuan Amar Putusan tersebut dibuat pada tanggal yang sama dengan pengucapan putusannya, dibutuhkan waktu dalam proses penyelesaiannya, barulah pada keesokan harinya yakni pada tanggal 07 Maret 2013, paling cepat surat itu disampaikan/dikirim melalui Kantor Pos atau Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dan Dokumen ke alamat yang dituju, itu pun oleh Petugas Pos atau Jasa Pengiriman Barang dan Dokumen belum tentu langsung dikirim ke alamat Tergugat (yang secara teknis oleh petugas Pos dilakukan pengelompokan surat-surat atau paket yang pengirimannya searah dan satu tujuan), karena tidak mungkin secara managemen begitu satu surat diterima oleh Petugas Pos (Kantor Pos), lalu oleh petugas langsung diantar, bisa jadi pada keesokan harinya yakni pada tanggal 08 Maret 2013 dalam pengertian


pada tanggal tersebut tidak terselang hari libur, dan dengan mengingat jarak tempuh antara Medan ke Mandailing Natal (Penyabungan) tempat berkedudukan Tergugat yang memakan waktu tempuh 10 s/d 12 jam dalam keadaan normal sehingga menurut nalar/logika Surat Pemberitahuan amar Putusan tersebut baru berada di wilayah Mandailing Natal pada sore atau malam hari. Dengan demikian dapat dipastikan Surat Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Tergugat atau melalui Pegawai pada bagian penerimaan surat-surat, paling cepat keesokan harinya yaitu tanggal 09 Maret 2013, nah pada tanggal dan hari itulah menurut hukum dianggap bahwa Surat Pembertahuan itu diketahui oleh Tergugat sebagai pihak yang dituju oleh Surat Pemberitahuan berisi amar Putusan perkara a quo, disinilah kearifan Hakim dalam menerapkan Teori Pengiriman; Bukan sejak saat selesai dibuatnya Surat Pemberitahuan oleh Panitera atau Panitera Penggati yang mendapat perintah untuk memberitahukan amar putusan kepada pihak yang tidak hadir pada saat pengucapan putusan dalam persidangan, lalu dibawa ke Kantor Pos dan mendapat tanda terima pengiriman tersebut dari Kantor Pos, lalu berhenti sampai disitu, dengan tidak melihat bagaimana proses terkirimnya, karena tujuan akhir bukanlah pada Kantor Pos, melainkan Tergugat dalam hal ini Bupati Mandiling Natal ; --------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

dengan

ilustrasi menurut nalar sehat maka permohonan banding diajukan pada hari ke 12 (duabelas) atau setidak-tidaknya pada hari hari ke 13 (tigabelas), sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) dan oleh karena itu secara formal permohonan banding dapat diterima, maka untuk selanjutnya pihak Tergugat disebut sebagai Pembanding, sedangkan pihak Penggugat disebut sebagai Terbanding; --------------------------------------------------


Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 72/G/2012/PTUN-MDN. Tanggal 17 September 2012, serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi yang diajukan pihak Tergugat / Pembanding maupun pihak Penggugat/Terbanding ; --------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan menyatakan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam persidangan ; ------------------------------------Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menolak Eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain : Dalam Eksepsi : I. Mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan mengadili perkara aquo : - Bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525 .25/ 417/ K/ 2012 Tertanggal 22 Juni 2012 (objek Sengketa) merupakan Keputusan yang tidak berdiri sendiri, melainkan keputusan yang harus diambil karena Keputusan yang lain sudah tidak ada, yaitu Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan menjadi tidak berlaku


dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena lokasi untuk melakukan kegiatan Perkebunan bagi Penggugat sudah tidak ada lagi tempatnya dengan berakhirnya Ijin Lokasi Penggugat pada tanggal 28 Januari 2012. Dengan demikian menurut Tergugat sebagaimana diperkuat oleh keterangan ahli DR. Lintong Oloan Siahaan, SH., MH mendalilkan bahwa objek sengketa termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menimbulkan akibat hukum secara definitif atau dengan kata lain objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara deklaratoir oleh karena keadaan hukum yang konstitutif sudah terjadi pada saat berakhirnya Iizin Lokasi Penggugat yang merupakan ijin penunjang bagi IUP Penggugat sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a-quo; ----------------------------------- Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Penggugat membantahnya dengan menyatakan bahwa objek sengketa dan Ijin Lokasi merupakan dua Keputusan Tata Usaha Negara yang berbeda dan tidak dapat dikorelasikan sebagaimana diperkuat oleh keterangan Ahli DR. Maruarar Siahaan, SH yang menyatakan bahwa Ijin Usaha Perkebunan dan Ijin Lokasi merupakan dua hal yang berbeda di mana suatu Ijin Usaha Perkebunan hanya terkait dengan ijin untuk melakukan kegiatan usaha yang akan dilakukannya dalam hal ini Usaha Budidaya Perkebunan dan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (Pasal 1 angka 10 Permentan No. 26 tahun 2007), sedangkan Ijin Lokasi terkait dengan kegiatan perolehan lahan yaitu ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (Pasal 1 angka 1


Permenagraria No. 2/1999) Apabila Ijin Lokasi dicabut atau habis masa berlakunya maka pihak yang sebelumnya memiliki Ijin Lokasi kemudian tidak dapat lagi melakukan kegiatan perolehan lahan, sedangkan jika Ijin Usaha Perkebunan dicabut, maka akan menyebabkan pemegang ijin perkebunan tidak dapat melakukan kegiatan usahanya dalam hal ini Penggugat tidak dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dengan demikian objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang kongkrit, individual dan final sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa perkara a-quo; ------------------------------------------------------------------------------ Bahwa mengenai eksepsi kewenangan Pengadilan sebagaimana diuraikan tersebut

menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan atas

objek sengketa terkait kedudukannya sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah apakah benar objek sengketa memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN; ----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa terhadap persoalan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa menimbulkan akibat hukum secara definitif atau tidak harus dilihat dari fungsi dan karakteristik Keputusan Tata Usaha Negara yang dicabut oleh objek sengketa. Menurut hemat Majelis Hakim apabila dicermati ketentuan Pasal 1 angka 10 Permentan No. 26 tahun 2007 tentang pengertian Ijin Usaha Perkebunan dan Pasal 1 angka 1 Permenagraria No.2/1999 Tentang Pengertian Ijin Lokasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua ijin ini baik IUP maupun Ijin Lokasi masing – masing mempunyai fungsi dan karakteristik yang berbeda satu sama lain meskipun memiliki


hubungan hukum dalam batas – batas tertentu. Ijin lokasi mempunyai fungsi untuk memberikan hak kepada pemegang ijin sesuai tujuannya yaitu untuk memperoleh tanah untuk keperluan usahanya dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun sejak ijin diperoleh, sedangkan IUP mempunyai fungsi untuk memberikan hak kepada pemegang ijin untuk melakukan kegiatan usahanya baik usaha budidaya perkebunan maupun pengolahan hasil perkebunan selama dia melakukan usahanya dengan baik. Berdasarkan fungsi dan karakteristik kedua ijin ini apabila pemegang ijin lokasi dan IUP dalam tenggang waktu 3 tahun atau setelah diperpanjang 1 tahun (4 tahun) terbukti tidak memperoleh tanah, maka dalam hal yang demikian

Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat bahwa keberadaan IUP tergantung pada ijin lokasi sehingga unsur menimbulkan keadaan hukum baru (konstitutif) sudah terjadi pada saat berakhirnya ijin lokasi atau dengan kata lain pencabutan IUP merupakan keputusan deklaratoir, namun demikian sebaliknya apabila terbukti pemegang ijin lokasi dan IUP telah memperoleh tanah dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan yang mengatur tentang ijin lokasi, maka keberadaan IUP tidak tergantung pada berakhirnya ijin lokasi oleh karena pemegang IUP masih bisa berusaha diatas tanah yang sudah ia peroleh sehingga dengan demikian apabila IUP dicabut akan menyebabkan pemegang ijin tidak dapat melakukan usahanya diatas tanah yang sudah ia peroleh atau dengan kata lain pencabutan IUP dalam hal yang demikian merupakan keputusan konstitutif yang menimbulkan akibat hukum bagi pemegang IUP; ------------------------------------- Bahwa fakta mengenai perolehan lahan oleh Penggugat berdasarkan bukti yang


diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat dan keterangan saksi Penggugat Hotri Pulungan (Manager Kebun KP USU) dan Saksi Tergugat Mara Ondak (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal) dan Hasan Muda (Staff Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal) yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahan Penggugat yang sudah digarap untuk areal pembibitan kelapa sawit seluas 30 hektar, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat selaku pemegang IUP paling tidak telah memperoleh tanah seluas 30 hektar yang digunakan untuk areal pembibitan, maka oleh karenanya keberadaan IUP Penggugat tidak bergantung pada ijin lokasi Penggugat yang berakhir pada tanggal 28 Januari 2012 dengan demikian pencabutan IUP Penggugat akan menyebabkan Penggugat tidak dapat melakukan usahanya di atas tanah yang sudah diperoleh untuk

melakukan

usaha budidaya perkebunan dalam hal ini usaha pembibitan kelapa sawit sesuai dengan ijin yang diberikan atau dengan kata lain dalam hal yang demikian telah terjadi perubahan hubungan hukum atau terdapat keadaan hukum baru (konstitutif) yaitu hilangnya hak Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha di atas lahan yang telah diperoleh akibat terbitnya objek sengketa, oleh karena itu objek sengketa dapat dikualifisir telah memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; --------------------------------- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena terbukti objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, objek sengketa mana tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 UU PERATUN, Halaman 19 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo. Dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majeis Hakim tingkat pertama untuk menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan; ---------------------------------------------------------------------------------II. Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (obscure libell) ; - Bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena terdapat ketidak lengkapan identitas Penggugat yang mana tempat tinggal pengurus KP USU hanya tertulis Medan, alamat dari PENGGUGAT di dalam Gugatannya beralamat di Jl. Universitas No. 46, Kampus USU adalah alamat yang palsu karena alamat tersebut merupakan kantor dari Bank Sumut, PENGGUGAT adalah koperasi yang tidak aktif dan tidak terdaftar di Dinas PERINDAGKOP dan PASAR Kabupaten Mandailing Natal, PENGGUGAT

menyatakan

kerugian

yang

diderita

PENGGUGAT

sebesar

Rp 20.500.000.000 (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), namun demikian

dalam

Petitum

Gugatan

menyatakan

memerintahkan

kepada

TERGUGAT untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah). Dengan demikian terdapat ketidak sesuaian antara posita dengan petitum gugatan sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat ; ------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut dengan menyatakan bahwa Penggugat telah mencantumkan identitas penggugat sebagai badan hukum secara jelas sesuai akta Pendirian Penggugat tanggal 18 November 1998 dan sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 161/BH/KDK-2.17/XI/1998 tanggal 18 November 2008 sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 ayat 1 UU Halaman 20 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

PERATUN yang hanya mensyaratkan suatu gugatan memuat dengan jelas identitas penggugat atau kuasanya dan tidak disebutkan apabila gugatan diajukan oleh suatu badan hukum apakah identitas pengurus harus disebutkan secara lengkap. Selain itu Penggugat juga membantah eksepsi Tergugat tentang Penggugat sebagai koperasi yang tidak aktif serta tidak terdaftar di Dinas Perindagkop Kabupaten Mandailing Natal dengan menyatakan bahwa dalam UU Koperasi tidak diatur dan tidak ada satu ketentuan pun yang mewajibkan suatu koperasi untuk terdaftar pada Dinas Perindagkop dan Pasar. Sedangkan terhadap ketidak sesuaian antara rincian kerugian dan petitum dalam gugatan, Penggugat menyatakan bahwa

hal ini telah sesuai dengan

ketentuan PP No. 43 tahun 1992 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaanya pada Peradilan Tata Usaha Negara ; --------------------------------- Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar hukum untuk menentukan apakah gugatan Penggugat kabur adalah ketentuan Pasal 56 ayat 1 UU PERATUN dan kesesuaian antara objek sengketa (Pasal 1 angka 9), posita (Pasal 53 ayat 2) dan petitum gugatan (Pasal Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 97) ; ------------------------ Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat 1 UU PERATUN telah mengatur mengenai hal – hal apa yang harus termuat dalam gugatan, yaitu gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ; -------------------------------------------------------------------------------------b. nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ; ------------------------------------c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; ----Berdasarkan ketentuan tersebut tidak diatur secara tegas (expressive verbis) bilamana yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah badan hukum perdata Halaman 21 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

kelengkapan identitas bagaimana yang harus dimuat dalam gugatan, karena

tidak

diatur

oleh

secara tegas maka Majelis Hakim dengan merujuk

ketentuan yang mengatur identitas Tergugat berpendapat bahwa sepanjang telah disebutkan nama badan hukum, nama jabatan pengurus yang mewakili dan kedudukan badan hukum serta identitas kuasa yang meliputi nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan kuasa sudah cukup untuk menyatakan identitas Penggugat telah lengkap sehingga dengan demikian tidak dicantumkannya alamat para pengurus badan hukum Penggugat secara lengkap dalam gugatan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan kabur. Dengan demikian oleh karena dalam gugatan Penggugat telah memuat Nama badan hukum, nama jabatn pengurus dan kedudukan badan hukum Penggugat, identitas Tergugat yang meliputi nama jabatan dan tempat kedudukan serta dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan, maka gugatan telah jelas maksud dan tujuannya sehingga gugatan Penggugat tidak cukup alasan hukum untuk dinyatakan dikabur ; ------------------------------------------------------------------------------ Bahwa terhadap dalil eksepsi mengenai gugatan kabur selain sebagaimana dalil yang didasarkan pada ketentuan di atas, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa dalil– dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan karena tidak berdasar dan oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur ; -


III. Mengenai Eksepsi diskualifikasi ( Disqualificatoire ); - Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan berakhirnya ijin lokasi yang dimiliki oleh PENGGUGAT, berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/105/K/2009 Tentang Pemberian Izin Lokasi Tanggal 28 Januari 2009 sejak 28 Januari 2012, maka menurut hukum PENGGUGAT tidak memiliki hak lagi untuk mengelola lokasi atas tanah seluas 10.000 Ha yang terletak di desa Tabuyung, Suka Makmur, Pasar II Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara, hal ini sangat jelas dan terang alasan hukumnya, di dalam Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan yang telah dicabut oleh TERGUGAT

dengan

Surat

Keputusan

Bupati

Mandailing

Natal

No.

525.25/417/K/2012 Tertanggal 22 Juni 2012, areal tanah selauas 10.000 Ha, menjadi Hak PENGGUGAT berdasarkan Izin Lokasi yang dimiliki oleh PENGGUGAT, berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/105/K/2009. Bahwa dengan demikian Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT, sudah tidak lagi memiliki kualitas dan kompetensi terhadap Objek Gugatan ; ----------------------------------------------------------------------- Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat ini, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah mengalami kesesatan dalam memahami pengertian eksepsi diskualifikasi. Eksepsi diskualifikasi pada dasarnya adalah eksepsi dalam hal gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, sementara Penggugat merupakan pihak yang dituju dalam SK IUP dan objek sengketa dan secara langsung menjadi pihak yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa. SK IUP merupakan ijin yang Halaman 23 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

berdiri sendiri dan tidak tergantung pada ijin lainnya, berakhirnya ijin lokasi tidak mengakibatkan SK IUP menjadi berakhir ; ----------------------------------- Bahwa tehadap dalil eksepsi diskualifikasi Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa berakhirnya ijin lokasi bagi pemegang IUP yang telah memperoleh tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak Pemegang IUP i.c Penggugat

atas

lahan

yang

telah

diperoleh

sebagaimana

telah

dipertimbangakan di atas (vide supra), selain itu juga diperkuat keterangan saksi Tergugat Mara Ondak Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal yang menerangkan dalam kesaksiannya bahwa Penggugat masih bisa mengelola lahan sebatas lahan yang telah diperoleh. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat mengenai eksepsi diskualifikasi ; ------------------------------------------Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, Tergugat/Pembanding di dalam Memori Bandingnya telah membantah dengan mengemukakan alasan bahwa, Terbanding sama sekali tidak dapat menunjukkan Perolehan Tanah yang telah dilakukannya, tentunya Terbanding sudah tidak lagi memiliki status hukum serta hubungan hukum dengan obyek sengketa perkara a quo, hal ini disebabkan karena Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah. Apabila si Pemegang Izin Lokasi telah berhasil melakukan perolehan tanah pada masa berlakunya Izin Lokasi, maka padanya diberikan hak untuk meneruskan guna pengurusan perolehan hak atas tanah yang telah diperoleh tersebut ke Badan Pertanahan Nasional, yang mana akan lahirlah Hak-Hak seperti HGU dan lain-lain. Apabila si Pemegang Izin Lokasi tidak dapat


menyelesaikan perolehan tanah, maka ia tidak dapat meneruskan untuk mengurus hak atas tanah tersebut ; ----------------------------------------------------------------------Bahwa apabila seseorang atau badan hukum perdata telah berhasil memperoleh hak terhadap tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka status hak atas tanah tersebut akan melekat pada dirinya walaupun masa berlaku Izin Lokasi telah habis, sedangkan pada Terbanding sama sekali tidak dapat menunjukkan ataupun menyelesaikan perolehan atas tanah, jadi dalam hal ini status hak terhadap tanah/lahan yang dimilikinya hanya sampai pada Izin Lokasi saja, ketika Izin Lokasi telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, maka Terbanding secara otomatis telah kehilangan status hak atas tanah sebagaimana termuat di dalam Izin Lokasi dalam perkara a quo, Terbanding sudah tidak mempunyai kualitas lagi untuk menggugat segala sesuatu yang menyangkut hak terhadap lahan/wilayah perkebunan di areal/lahan seluas kurang lebih 10.000 Ha. yang terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandiling Natal, Propinsi Sumatera Utara, termasuk di dalamnya Izin Usaha Perkebunan pada areal/lahan Perkebunan tersebut. Dengan kata lain hak dari Penggugat terhadap areal/lahan seluas 10.000 Ha. terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, sudah didiskualifikasi; ----------------------IV. Mengenai Eksepsi Legal Standing Penggugat Sebagai Koperasi; - Bahwa pada pokoknya Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah bukan merupakan Koperasi sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasiaan karena menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 26 ayat (1), diatur bahwa Rapat Anggota Tahunan dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, artinya Rapat Anggota Halaman 25 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

harus dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam setahun tetapi berdasarkan Keterangan yang di peroleh oleh TERGUGAT dari Dinas Koperasi UMKM Kota Medan, PENGGUGAT adalah bukan merupakan Koperasi yang Aktif, dikarenakan tidak pernah melaporkan kegiatannya secara berkala, maupun Rapat Anggota Tahunan (RAT) kepada Dinas Koperasi UMKM Kota Medan ; ---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat membantahnya dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 UU Koperasi Penggugat didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang disahkan dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No.161/BH/KDK-2.17/XI/1998 tertanggal 18 November 2008 dan berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU Koperasi Penggugat merupakan Koperasi yang tidak pernah dibubarkan baik melalui rapat anggota maupun oleh pemerintah dengan demikian kedudukan hukum Penggugat sebagai koperasi adalah sah ; - Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa untuk menentukan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat sebagai badan hukum koperasi sependapat dengan Penggugat bahwa hal tersebut harus didasarkan pada ketentuan Pasal 9 dan Pasal 46 UU NO. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang pada pokoknya menyebutkan bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Pemerintah dan tidak pernah dibubarkan baik melalui Rapat Anggota maupun keputusan pemerintah. Apabila ketentuan ini diterapkan terhadap Penggugat dalam sengketa a-quo berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu bukti P-89 status badan hukum Koperasi Penggugat telah disahkan dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 18 Halaman 26 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

November 1998 dan dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Badan Hukum Koperasi Penggugat telah dibubarkan baik oleh Rapat Anggota maupun keputusan pemerintah dengan demikian kedudukan hukum badan hukum Koperasi Penggugat masih ada menurut hukum oleh karena itu cukup alasan hukum untuk menyatakan dalil eksepsi Tergugat mengenai legal standing Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak ; ---------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas eksepsi Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa dari ke-empat dalil eksepsi Tergugat tidak ada yang terbukti untuk itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim tingkat pertama untuk menolak eksepsi Tergugat ; -------------------------------------------------Menimbang, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Factie di tingkat pertama serta sanggahan Pembanding/Tergugat dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat dalam keempat eksepsi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan

pertimbangan

sebagai berikut; DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa keempat eksepsi Tergugat/Pembanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, yaitu : 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo ; -----------------------------------------------------------------------------2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libeli); ---------------------------------------------3. Eksepsi Disqualificatoire ; ------------------------------------------------------------------


4. Legal Standing Penggugat Sebagai Koperasi Adalah Cacad Yuridis ; ----------------Ad.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo : Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan alasan ekspesi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tentang Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Ijin lokasi mempunyai fungsi untuk memberikan hak kepada pemegang ijin sesuai tujuannya yaitu untuk memperoleh tanah untuk keperluan usahanya dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun sejak ijin diperoleh, sedangkan IUP mempunyai fungsi untuk memberikan hak kepada pemegang ijin untuk melakukan kegiatan usahanya baik usaha budidaya perkebunan maupun pengolahan hasil perkebunan selama dia melakukan usahanya dengan baik. Berdasarkan fungsi dan karakteristik kedua ijin ini apabila pemegang ijin lokasi dan IUP dalam tenggang waktu 3 tahun atau setelah diperpanjang 1 tahun (4 tahun) terbukti tidak memperoleh tanah, maka dalam hal yang demikian Majelis Hakim

tingkat pertama sependapat dengan Tergugat bahwa keberadaan IUP tergantung pada Ijin Lokasi sehingga unsur menimbulkan keadaan hukum baru (konstitutif) sudah terjadi pada saat berakhirnya Ijin Lokasi atau dengan kata lain pencabutan IUP merupakan keputusan deklaratoir, namun demikian sebaliknya apabila terbukti pemegang ijin lokasi dan IUP telah memperoleh tanah dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan yang mengatur tentang Ijin Lokasi, maka keberadaan


IUP tidak tergantung pada berakhirnya Ijin Lokasi oleh karena pemegang IUP masih bisa berusaha diatas tanah yang sudah ia peroleh sehingga dengan demikian apabila

IUP dicabut akan menyebabkan pemegang ijin tidak dapat melakukan

usahanya diatas tanah yang sudah ia peroleh atau dengan kata lain pencabutan IUP dalam hal yang demikian merupakan keputusan konstitutif yang menimbulkan akibat hukum bagi pemegang IUP ; ---------------------------------------------------------- Bahwa fakta mengenai perolehan lahan oleh Penggugat berdasarkan bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat dan keterangan saksi Penggugat Hotri Pulungan (Manager Kebun KP USU) dan Saksi Tergugat Mara Ondak (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal) dan Hasan Muda (Staff Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal) yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahan Penggugat yang sudah digarap untuk areal pembibitan kelapa sawit seluas 30 hektar, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat selaku pemegang IUP paling tidak telah memperoleh tanah seluas 30 hektar yang digunakan untuk areal pembibitan, maka oleh karenanya keberadaan IUP Penggugat tidak bergantung pada Ijin Lokasi Penggugat yang berakhir pada tanggal 28 Januari 2012 dengan demikian pencabutan IUP Penggugat akan menyebabkan Penggugat tidak dapat melakukan usahanya di atas tanah yang sudah diperoleh untuk melakukan usaha budidaya perkebunan dalam hal ini Usaha Pembibitan Kelapa Sawit sesuai dengan ijin yang diberikan atau dengan kata lain dalam hal yang demikian telah terjadi perubahan hubungan hukum atau terdapat keadaan hukum baru (konstitutif) yaitu hilangnya hak Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha di atas lahan yang telah diperoleh akibat terbitnya objek sengketa, oleh karena itu objek sengketa dapat dikualifisir Halaman 29 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

telah memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; --------------- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena terbukti objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, objek sengketa mana tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 UU PERATUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo. Dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majeis Hakim tingkat untuk menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan ; ------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan , mengenai dasar kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara baik tingkat pertama maupun tingkat banding dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagiaman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “ menyebutkan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara “, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Surat Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara, dan terkait dengan pernyataan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya adalah masuk wilayah kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikannya ; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Halaman 30 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku “ ; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “ Istilah “ Sengketa yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam Azas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan “ ; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10

Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut : Halaman 31 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

1. Obyek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara ; 2. Subyek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; 3. Sifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan obyek sengketa dalam ranah Hukum Administrasi Negara ; Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah : Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012, tanggal 22 Juni 2012 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISHUTBUN/ Tahun 2004, Tentang Izin Usaha Perkebunan; (Bukti P-1= Bukti T-19) ; yang dalam Konsiderans Menimbang memuat alasan-alasan sebagai berikut : Menimbang : a. Bahwa Izin Lokasi Koperasi Pengembangan USU sesuai dengan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/105/K/2009, yang berakhir pada tanggal 28 Januari 2012 ; ------------------------------------------------------------------------------------b. Bahwa Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 525/1025/HUTBUN/2012, tanggal 08

Mei 2012

Perihal Permohonan

Perpanjangan

Izin

Lokasi Koperasi

Pengembangan USU yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Pengembangan USU di Medan pada angka 4 huruf a Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi yang Saudara mohonkan tidak dapat kami pertimbangkan ; ------------------------------------c. Bahwa

Koperasi

Pengembangan

USU

tidak

melaksanakan

kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua pada angka 5 dan angka 8 Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan ; --------------------------------------------------------------Halaman 32 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

d. Bahwa hasil Peninjauan Lapangan Team Pemkab Mandailing Natal tanggal 27 Februari 2012 dan tanggal 24 Mei 2012 ;------------------------------------------------------e. Bahwa sesuai dengan Hasil Rapat Pembahasan Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan USU tanggal 20 Juni 2012; -------------------------------------------------f. Bahwa Koperasi Pengembangan USU tidak melaksanakan ketentuan Pasal 34 huruf b, huruf f, huruf g dan huruf h jo. Ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ; --------------------------------------------------------------------------------g. Bahwa Surat Keterangan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 18 Juni 2012 ; ----------------------h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan ; ----------------Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ; Menimbang, bahwa Pasal 2 menyatakan : “ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; ------b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; ---------------d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Halaman 33 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; --------------e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ------------------------------------------------------------------------------------------------f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ; ----------------------------------------------------------------------------Pasal 49 menyatakan : Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan : a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----------------------------------------------------------------------------------------b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat pada angka 1 (satu) Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo : 1. Bahwa Gugatan dari PENGGUGAT yang pada intinya adalah menggugat Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525 .25/417/K/2012 Tertanggal 22 Juni 2012, yang mana Surat Keputusan tersebut adalah merupakan Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan Tanggal 27 Agustus 2004 ; -----------------------------


2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525.25/417/K/2012 Tertanggal 22 Juni 2012 adalah Keputusan yang diambil setelah Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/105/K/2009 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Tanggal 28 Januari 2009, telah berakhir masa berlakunya sejak 28 Januari 2012, sehingga secara Hukum Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan Tanggal 27 Agustus 2004, menjadi tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Karena lokasi untuk melakukan kegiatan Perkebunan bagi PENGGUGAT sudah tidak ada lagi tempatnya, karena Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan Tanggal 27 Agustus 2004, tersebut diterbitkan karena adanya Izin Lokasi, yang menunjukan lokasi dimana PENGGUGAT dapat melakukan kegiatan Perkebunan, jadi jelas Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan Tanggal 27 Agustus 2004, tidak dapat berdiri sendiri ; ------------------------------------3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Objek dalam sengketa

Tata

Usaha

Negara

adalah

Keputusan

Tata

Usaha

Negara

sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperbaharui dengan Undang – Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah : ------------------------“ Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku,


yang bersifat Konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata “. 4. Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana tersebut dalam Point 3 tersebut diatas, haruslah bersifat kumulatif, artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking)

yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha

Negara harus memenuhi keseluruhan elemen tersebut ; ---------------------------------5. Bahwa diantara ketentuan tersebut diatas yang terpenting dan harus diuji adalah apakah objek sengketa aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang menciptakan akibat hukum, sehingga masuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), yang dapat di periksa dan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa Ahli Hukum Tata Usaha Negara Indroharto, SH. menyatakan ada 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang tidak menimbulkan akibat hukum secara definitif, yaitu : 1. Keputusan

yang

belum

menimbulkan

akibat

hukum,

seperti

Surat

Pemberitahuan. 2. Keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang berdiri sendiri. 7. Bahwa selanjutnya di dalam Hukum Administrasi Negara, terdapat ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), yang tidak dapat dikatakan menimbulkan akibat hukum, yaitu : 1. Keputusan – keputusan yang mendahului pengeluaran suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), seperti : a. Nota Kebijaksanaan


b. Penunjukan suatu tempat atau bangunan tertentu c. Suatu keputusan penolakan dari permohonan untuk mendapatkan idzin yang tidak memenuhi syarat 2. Keputusan yang diambil setelah keputusan yang sebenarnya telah diambil, dimana

akibat

hukum

hanya

pada

Keputusan

Tata

Usaha

Negara

(beschikking), yang pertama, sedangkan keputusan – keputusan yang dikeluarkan berikutnya bukan dianggap sebagai

Keputusan Tata Usaha

Negara (beschikking), karena tidak dianggap menimbulkan akibat hukum ; -----8. Bahwa dalam perkara aquo, telah sangat jelas dan terang objek sengketa Perkara aquo (Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525.25/417/K/2012 Tertanggal 22 Juni 2012) adalah Keputusan yang diambil karena Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/105/K/2009 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit telah berakhir ( daluarsa ) sejak 28 Januari 2012, sehingga secara hukum Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan, secara hukum harus dicabut, karena sudah tidak ada lagi lokasi lahan yang dapat digunakan oleh PENGGUGAT untuk melakukan Usaha Perkebunan bagi PENGGUGAT. Jadi dalam hal ini bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT masuk ke dalam Keputusan yang tidak berdiri sendiri, melainkan keputusan yang harus diambil karena Keputusan yang lain sudah tidak ada, yaitu Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan menjadi tidak berlaku lagi, dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena lokasi untuk melakukan kegiatan Perkebunan bagi PENGGUGAT sudah tidak ada lagi tempatnya.; --------------------------------------------------------------------------------------------


9. Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperbaharui dengan Undang – Undang No. 9 tahun 2004 tantang perubahan atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah

di

dalam

Repliknya

tertanggal

07

November

2012

dengan

mengemukakan alasan dalam bantahannya yang pada pokoknya, adalah : - Bahwa dalil Jawaban dalam Eksepsi bagian I angka 1 s/d 9, menurut Penggugat adalah merupakan dalil yang dipaksakan dan tidak berdasar sama sekali. Bahwa Tergugat telah salah dalam memahami ketentaun peraturan perundang-undangan terkait dengan menerbitkan KTUN Obyek sengketa, oleh karenanya Penggugat menolak dengan tegas ; ---------------------------------------------------------------------------- Bahwa SK IUP merupakan Izin tertulis yang diterbitkan oleh tergugat kepada Penggugat dalam rangka kegiatan Penggugat untuk melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Selain itu SK IUP merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dibatasi berlakunya oleh jangka waktu. Hal tersebut berbeda dengan SK Izin Lokasi yang merupakan izin yang diterbitkan Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan perolehan tanah yang diperlukan guna keperluan usahanya. SK Izin Lokasi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatasi keberlakuannya dengan jangka waktu, dan masing-masing berdiri sendiri ; ------------------------------Halaman 38 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

- Bahwa Obyek Sengketa telah secara jelas menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu Penggugat menjadi tidak dapat melakukan kegiatan usaha budidaya perkebunan. Apabila Tergugat beranggapan bahwa KTUN Obyek Sengketa tidak menimbulkan akibat hukum karena SK Izin Lokasi sudah berakhir, maka

anggapan

tersebut

merupakan

anggapan

yang

keliru

bahkan

memperlihatkan ketidakpahaman Tergugat pada hukum administrasi negara. Bahwa secara hukum, apabila SK Izin Lokasi berakhir maka akibat hukum kepada Penggugat adalah Penggugat tidak bisa melakukan kegiatan perolehan lahan, sementara apabila SK IUP Penggugat dicabut dengan KTUN Obyek Sengketa maka akibat hukumnya adalah Penggugat tidak bisa melakukan kegiatan usaha budidaya perkebunan ; ----------------------------------------------------------------------------- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas KTUN Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa perkara a quo ; --------------------- Bahwa berakhirnya Izin Lokasi suatu Perusahaan

bukan merupakan suatu

alasan yang dapat digunakan untuk dijatuhkannya sanksi administratif berupa pencabunan Izin Usaha Perkebunan. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa harus dilakukan karena SK Izin Lokasi Penggugat telah berakhir adalah salah dan mengalami kesesatan hukum ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dengan mengacu pada ketentuan dalam Permenagria Nomor 2 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agraria Nomor 21 tahun 1994, Penggugat menyatakan bahwa, Izin Lokasi merupakan dasar bagi suatu perusahaan untuk memperoleh tanah/lahan sebagaimana dimaksud dalam Izin Lokasi. Dengan demikian Izin


Lokasi tidak diperlukan lagi apabila perusahaan telah melakukan kegiatan perolehan tanah ataupun memperoleh tanah tersebut ; ----------------------------------- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut , pada tanggal 20 April 2012 Badan Pertanahan

Nasional

Republik

Indonesia

menerbitkan

Surat

Nomor

141/DPB2TR/IV/2012. Perihal penyampaian Peta Bidang Tanah Atas Nama Pemohon Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Nomor Peta : 033-02-18-2012, tanggal 19 April 2012 yang pada pokoknya mengenai hasil Pengukuran Kadastarel dan Penerbitan Peta Bidang Tanah Nomor : 033-02-182012, tanggal 19 April 2012 atas nama Penggugat dengan luas keseluruhan 5.607.74 Ha. ; ----------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam Eksepsi Bagian I angka 2 halaman 2 s/d 3 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat sudah tidak memiliki lokasi lagi dikarenakan SK IUP dkiterbitkan karena adanya SK Izin Lokasi. Dalil Tergugat tersebut salah dan tidak sesuai dengan fakta hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahwa SK IUP diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2004, sedangkan SK Izin Lokasi terbit kurang lebih 5 tahun setelahnya yaitu pada tanggal 28 Januari 2009. Lebih lanjutnya, penerbitan SK IUP didasarkan

pada

Keputusan

Menteri

Pertanian

Nomor:

357/KPTS/HK-

350/HK/350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang tidak mensyrakatkan adanya SK Izin Lokasi terlebih dahulu dalam menerbitkan SK IUP - Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, terbukti bahwa dalil Tergugat, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki lokasi lahan untuk melakukan perkebunan kelapa sawit dan oleh karenanya mengakibatkan pada penerbitan KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah tidak benar serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang ada ;


oleh karena itu Penggugat memohon agar Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan menerima gugatan Penggugat ; -----------------------------------Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan sendiri sabagai berikut : -----------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/KPTS/HK-350/HK/350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha

Perkebunan,

terkait

dengan

syarat-syarat

memperoleh

Izin

Usaha

Perkebunan secara formal tidak mensyaratkan adanya Izin Lokasi, syarat mana adalah relevan mengingat pada konsideran Memperhatikan (Vide Bukti P-2) hanya mencantumkan permohonan Izin Usaha Perkebunan, Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor:181/Menhutbun-VII/1999 tanggal 25 Pebruari 1999 Perihal Persetujuan Pencadangan Areal Hutan untuk Hak Penguasahaan Perkebunan Koperasi Pengembangan USU di Sumatera Utara dan Surat Gubernur Kepala Daerah TK.I Sumatera Utara Nomor : 518/3774/1999 tanggal 15 Maret 1999 Perihal Pencadangan Lahan untuk Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara ; -Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai

Judex

Factie

di

tingkat

menterjemahkan ketentuan Pasal 10

pertama

keliru

dalam

memaknai

dan

Keputusan Menteri Pertanian Nomor :

357/KPTS/HK.350/5/ 2002 , tanggal 23 Mei 2002. Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebagai fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yaitu : ---------------------------------------1. Bahwa Menteri Kehutanan dan Perkebunan telah menerbitkan Surat Nomor : 1368/Menhutbun-IX/1998, tanggal 11 Desember 1998, Perihal Persetujuan Halaman 41 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Koperasi Pengembangan Universwitas Sumatera Utara ; --------------------------------------------2. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 460.60/IL/II/1999 tanggal 3 Pebruari 1999 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Luas 10.000Ha, terletak di Desa Singkuang dan Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis Kebupaten Tapanuli Selatan (Vide Bukti P-9 dan T-1) ; ------------------------------------------------------3. Bahwa Menteri Kehutanan dan Perkebunan telah menerbitkan Surat Nomor : 181/Menhutbun-IX/1999 Perihal Persetujuan Pencadangan Areal Hutan Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan Pengusahaan Perkebunan Koperasi Pengembangan USU (Vide Bukti P-10a Juncto P-10b ) ; --------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

sesungguhnya

Izin

Lokasi

tersebut

pertamakali

diterbitkan pada tanggal 03 Februari 1999 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan

dengan Surat Keputusan Nomor : 460.60/IL/II/1999 tentang

Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Luas 10.000Ha, terletak di Desa Singkuang dan Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis Kebupaten Tapanuli Selatan; Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi tersebut diberikan atas dasar Surat Permohonan tanggal 17 Desember 1998 Nomor : 05/KPU/XII/1998, dari Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara, tentang Permohonan Izin Lokasi atas tanah seluas 10.000 Ha. yang terletak di Desa Singkuang dan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Tapanuli Selatan untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit (vide Bukti P-9 = Bukti T-1) ; --------------------------------------------------


Menimbang, bahwa diterbitkannya Izin Lokasi a quo karena didasarkan pada pertimbangan bahwa Permohonan Izin Lokasi tersebut telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan dari Manteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor: 1368/Menhutbun-IX/1998, tanggal 11 Desember 1998, Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (vide Bukti P-6) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa demikian pula sebagai fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Factie Tingkat Pertama berupa Surat Nomor : 181/Menhutbun-IX/1999 Perihal Persetujuan Pencadangan Areal Hutan Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan Pengusahaan Perkebunan Koperasi Pengembangan USU (vide bukti P-10 a) diterbitkan atas dasar Surat Ketua Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Nomor: 01/KPU/I/99 tanggal 11 Februari 1999 dan Nomor : 02/KPU/II/99 tanggal 17 Februari 1999 Tentang Permohonan Izin Prinsip Areal Lahan Hutan di Kabupaten Dati II Tapanuli Selatan ; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, berdasarkan fakta serta pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Factie di tingkat pertama telah nyata-nyata keliru dan salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/KPTS/HK.350/5/2002, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 23 Mei Tahun 2002, dalam pertimbangan hukumnya serta tidak cermat dalam memberi penilaian terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh baik pihak Penggugat/Terbanding maupun pihak Tergugat/Pembanding, hal mana dapat dilihat dalam pertimbangannya, sehingga dengan demikian

pertimbangan

hukum

tersebut

di

atas

yang

menyatakan

tidak


mensyaratkan adanya suatu Izin Lokasi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku Judex Faxtie tingkat

banding; sebab semua fakta tersebut di atas didahului oleh Surat Permohonan Penggugat/Terbanding dan ternyata Penggugat/Terbanding dapat memperoleh Izin Lokasi pada Tahun 1999, sehingga pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 252.25/484/DISBUN/Tahun 2004 Tentang

Izin

Usaha Perkebunan (Vide Bukti P-2 = T-2) dengan menggunakan Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/KPTS/ HK.350/5/2002, tanggal 23 Mei 2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara sebelumnya telah memiliki Izin Lokasi ; dan Izin Usaha Perkebunan diberikan kepada pihak Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (Penggugat/Terbanding dalam sengketa ini) selaku Pemohon yang telah memiliki Izin Lokasi ; -----------------------------------------------------------------------------------Kekeliruan dan ketidak cermatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selaku Judex Factie tingkat pertama dalam memberi simpulan terhadap Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/KPTS/HK.350/5/2002, tanggal 23 Mei 2002. Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Karena tidak mencermati ketentuan-ketentuan lain yang terkait, dalam hal ini Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, dalam hal apa Izin Lokasi itu tidak diperlukan atau dianggap sudah dipunyai oleh Perusahaan yang bersangkutan karena maksud Izin Lokasi itu sudah terpenuhi sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, yang notabene Izin Lokasi pertama kali bagi Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara diberikan pada tahun 1999 sebagaimana pertimbangan hukum di atas, sehingga ketentuan dalam Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/KPTS/HK.350/5/2002, Halaman 44 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

tanggal 23 Mei 2002 tidak lagi mengulangi dengan mencantumkannya dalam redaksi yang sama, akan tetapi untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/KPTS/HK.350/5/2002, tanggal 23 Mei 2002 wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: huruf e Rekomendasi Lokasi dari Instansi Pertanahan ; yang menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Factie tingkat banding, Rekomendasi Lokasi tersebut dikeluarkan oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini adalah Izin Lokasi, tidak ada istilah lain karena Badan Pertanahan lah yang mempunyai kewenangan menerbitkan Izin Lokasi dimaksud ; sehingga penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf e, dan oleh karena itu harus dibatalkan ; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat terhadap Eksepsi yang menyatakan bahwa, Surat Nomor 141/DPB2TR/IV/2012. Perihal Penyampaian Peta Bidang Tanah Atas Nama Pemohon Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Nomor Peta : 033-02-18-2012, tanggal 20 April 2012 yang pada pokoknya mengenai hasil Pengukuran Kadastarel dan Penerbitan Peta Bidang Tanah Nomor : 033-02-18-2012, tanggal 20 April 2012 atas nama Penggugat dengan luas keseluruhan 5.607.74 Ha. ; menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Peta Bidang Tanah dimaksud adalah Bukti P-57a. yang pada sudut kiri bawah Peta Bidang Tanah tersebut memuat : CATATAN : 1. Pengukuran ini dilaksanakan berdasarkan : huruf d. Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/105/K/2009 tanggal 28 Januari 2009 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Halaman 45 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

Pembangunan

Perkebunan

Kelapa

Sawit

a.n.

Perseroan

(Koperasi

Pengembangan Universitas Sumatera Utara) ; Sedangkan pada bagian sudut kanan atas, di bawah : Nomor Peta : 033-02-182012 PETA BIDANG TANAH memuat “ Peta Bidang Tanah ini bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, batas-batas pada peta bidang tanah ini merupakan batas tanah yang dimohon dan ditunjuk oleh pemohon yang dapat direvisi atau dibatalkan apabila didalamnya terdapat penguasaan/pemilikan oleh pihak lain atau termasuk areal yang dilarang (restricted area) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peta Bidang Bidang Tanah ini berlaku paling lama 5 (lima) tahun ; Menimbang, bahwa dengan mencermati pula Bukti T-33 berupa Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupatena Mandailing Natal yang ditujukan kepada Bupati Mandiling Natal Nomor : 000-12. Tanggal 20 Januari 2012 Perihal Permohonan

Izin

Lokasi

dari

CHAIRUDDIN

P.

LUBIS

Ketua

Koperasi

Pengembangan Universitas Sumatera Utara bertindak untuk dan atas nama Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara atas tanah seluas 10.000 Ha. terletak di Desa Tabuyung, Suka Makmur, Pasar II Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupatena Mandailing Natal, memuat penegasan bahwa Izin Lokasi bukan sebagai tanda bukti kepemilikan hanya sarana melakukan pembebasan tanah; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa klaim pihak Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah belum dapat dibenarkan menurut hukum, kendatipun telah memiliki Peta Bidang Tanah sebagaimana Bukti P-57 a di maksud, dan Peta Bidang Tanah itu sendiri masih dibatasi daya berlakunya paling lama 5 (tahun), yang berarti selama 5 (lima) tahun tersebut jika persyaratan lain tidak Halaman 46 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

dipenuhi hingga tidak dapat diterbitkan Sertifikat baik berupa Hak Guna Bangunan maupun dan apalagi Hak Guna Usaha bagi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Penggugat ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sisi lain Penggugat juga telah berdalih bahwa sebelum Izin Lokasi diberikan atau diperpanjang oleh Tergugat / Bupati Mandailing Natal, maka Penggugat terkendala tidak dapat melaksanakan kegiatan apa-apa, hal ini menunjukkan bahwa Izin Lokasi merupakan syarat mutlak (conditio sine quanon) yang harus diperoleh terlebih dahulu, yang apabila Izin Lokasi itu belum diperoleh atau diperpanjang, maka otomatis Surat Keputusan Izin Usaha (in casu Perkebunan Kelapa Sawit) tidak berdaya laku secara operasional. Karena itu sesuai dengan kaidah Ushulul fiqhi “ Idza intafasy-syarthu intafa al masyruth “ ketiadaan Izin Lokasi yang dipersyaratkan maka Izin Lainnya yang berkaitan dengan itu tak berguna (dianggap tidak ada) karenanya bersifat deklaratoir ; -----------------------------------------Menimbang, bahwa persoalan yang dipertentangkan antara Penggugat dan Tergugat yang dalam argumentasinya masing-masing diperkuat oleh Ahli yang saling berhadapan berbeda pandangan, namun manakala Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berada dalam posisi yang pendapatnya hampir sama atau sama seperti salah satu dari Ahli yang ada, bukan berarti adanya unsur keberpihakan dan melanggar

kode etik profesi sepanjang

didasari oleh argumentasi yuridis yang memadai, karena terhadap dan kepada-NYA putusan a quo kelak harus dipertanggung jawabkan ; ----------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dan Tergugat mengenai Eksepsi Kewenangan sebagaimana tersebut dalam Eksepsi di atas, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pokok persoalan atas obyek sengketa terkait kedudukannya sebagai Keputusan Tata


Usaha Negara apakah obyek sengketa memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana maksud ketentuan pasal 1 angka 9 UU PERATUN ; -Bahwa terhadap persoalan ini Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa menimbulkan akibat hukum secara definitif atau tidak harus dilihat dari fungsi dan karakteristik Keputusan Tata Usaha Negara yang dicabut oleh objek sengketa. Menurut hemat Majelis Hakim tingkat pertama apabila dicermati ketentuan Pasal 1 angka 10 Permentan No. 26 tahun 2007 tentang pengertian Ijin Usaha Perkebunan dan Pasal 1 angka 1 Permenagraria No.2/1999 tentang pengertian Ijin Lokasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua ijin ini baik IUP maupun ijin lokasi masing – masing mempunyai fungsi dan karakteristik yang berbeda satu sama lain meskipun memiliki hubungan hukum dalam batas – batas tertentu. Ijin lokasi mempunyai fungsi untuk memberikan hak kepada pemegang ijin sesuai tujuannya yaitu untuk memperoleh tanah untuk keperluan usahanya dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun sejak ijin diperoleh, sedangkan IUP mempunyai fungsi untuk memberikan hak kepada pemegang ijin untuk melakukan kegiatan usahanya baik usaha budidaya perkebunan maupun pengolahan hasil perkebunan selama dia melakukan usahanya dengan baik. Berdasarkan fungsi dan karakteristik kedua ijin ini apabila pemegang

ijin lokasi dan IUP dalam tenggang waktu 3 tahun atau setelah diperpanjang 1 tahun (4 tahun) terbukti tidak memperoleh tanah, maka dalam hal yang demikian Majelis Hakim tingkat pertama sependapat dengan Tergugat bahwa keberadaan IUP tergantung pada ijin lokasi sehingga unsur menimbulkan keadaan hukum baru (konstitutif) sudah terjadi pada saat berakhirnya ijin lokasi atau dengan kata lain pencabutan IUP merupakan keputusan deklaratoir, namun demikian sebaliknya apabila terbukti pemegang ijin lokasi dan IUP telah memperoleh tanah dalam Halaman 48 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan yang mengatur tentang ijin lokasi, maka keberadaan IUP tidak tergantung pada berakhirnya Ijin Lokasi oleh karena pemegang IUP masih bisa berusaha diatas tanah yang sudah ia peroleh sehingga dengan demikian apabila IUP dicabut akan menyebabkan pemegang ijin tidak dapat melakukan usahanya diatas tanah yang sudah ia peroleh atau dengan kata lain pencabutan IUP dalam hal yang demikian merupakan keputusan konstitutif yang menimbulkan akibat hukum bagi pemegang IUP ; ----------------------------------Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Tinggi

tidak

sependapat

dengan

pemahaman Majelis Hakim Tingkat Pertama yang setelah menyatakan sependapat dengan alasan Tergugat bahwa keberadaan IUP tergantung pada Ijin Lokasi sehingga unsur menimbulkan keadaan hukum baru (konstitutif) sudah terjadi pada saat berakhirnya Ijin Lokasi atau dengan kata lain pencabutan IUP merupakan keputusan deklaratoir ; kemudian

menyangkal

dengan memberikan alasan,

“ namun demikian sebaliknya apabila terbukti pemegang ijin lokasi dan IUP telah memperoleh tanah dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan yang mengatur tentang Ijin Lokasi, maka keberadaan IUP tidak tergantung pada berakhirnya Ijin Lokasi oleh karena pemegang IUP masih bisa berusaha diatas tanah yang sudah ia peroleh sehingga dengan

demikian

apabila IUP

dicabut akan

menyebabkan pemegang ijin tidak dapat melakukan usahanya diatas tanah yang sudah ia peroleh atau dengan kata lain pencabutan IUP dalam hal yang demikian merupakan keputusan konstitutif yang menimbulkan akibat hukum bagi pemegang IUP” ; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan dalil Tergugat tersebut di atas,yang menyatakan bahwa obyek sengketa a quo bersifat declaratoir, bahwa unsur menimbulkan keadaan hukum baru (konstitutif) sudah Halaman 49 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

terjadi pada saat berakhirnya Ijin Lokasi. Hal mana berkesuaian dengan Bukti P-77 ; Bukti P-78 = T – 5 ; di mana pada Bukti P-77 Penggugat menyatakan bahwa “ Kami tidak dapat melakukan kegiatan tanpa ada dasar yang mendukung Kami secara administratif, “. Sedangkan pada Bukti P-78 = T-5, Penggugat menyatakan bahwa, “ Sehubungan dengan berakhirnya Izin Lokasi tersebut, pekerjaan Kami di lapangan terkendala, di mana bibit sawit sebanyak 71.000 buah harus tetap dirawat. Di samping itu, kami sangat mengkhawatirkan akan timbulnya penggarap-penggarap baru pada lokasi tersebut sehingga mempersulit penyelesaiannya di kemudian hari “; Menimbang, bahwa dengan mengurai atau mengutip bagian dari kedua bukti Penggugat tersebut, menambah keyakinan pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bahwa obyek sengketa a quo bersifat deklaratoir, karena akibat hukum itu sudah timbul pada saat berakhirnya Izin Lokasi Penggugat pada tanggal 28 Januari 2012 ; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sesungguhnya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525/125/HUTBUN/2012, tanggal 08 Mei 2012 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara, yang telah menyatakan bahwa “ Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi yang Saudara mohonkan tidak dapat kami perpanjang/pertimbangkan “ ; menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah sebagai Obyek Gugatan yang terhadapnya dapat diajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ; dan terhadap Surat Keputusan tersebutlah Penggugat seharusnya melakukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, bukan terhadap Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012, tanggal 22 Juni 2012 karena Keputusan Tata Usaha Negara yang disebutkan terakhir bersifat Declatoire, tidak menciptakan suasana hubungan hukum baru atau menghilangkan hubungan hukum Halaman 50 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

yang telah ada, sehingga dengan demikian tidak dapat dijadikan sebagai Obyek Gugatan dalam sengketa a quo ; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di muka, Majelis Hakim Penghadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Faxtie dalam Eksepsi dan selanjutnya Eksepsi Tergugat angka 1 dalam uraian eksepsi angka 8:“Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525.25/417/K/2012 Tertanggal 22 Juni 2012 adalah Keputusan yang diambil karena Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/105/K/2009 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit telah berakhir sejak 28 Januari 2012, sehingga secara hukum Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan, harus dicabut, karena sudah tidak ada lagi lokasi lahan yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk melakukan Usaha Perkebunan bagi Penggugat, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding harus dinyatakan dapat diterima ;---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo (Eksepsi ke I dalam uraian eksepsi angka 8), maka dalil-dalil dalam Eksepsi lainnya dan terhadap Pokok perkaranya tidak perlu diberi penilaian hukum serta tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat angka 1 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A quo, dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,

maka

Putusan

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Medan

Nomor:


72/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 06 Maret 2012 yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sebelumnya telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 72/G.TUN/PEN/2012/ PTUN-MDN. tanggal 07 Nopember 2012, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor:

525.25/417/K/2012,

tanggal

22

Juni

2012

tentang

Pencabutan

Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan, maka dengan telah dibatalkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 72/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 06 Maret 2013 oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam tingkat banding,

Penetapan

Nomor:

72/G.TUN/PEN/2012/

PTUN-MDN.

tanggal

07

Nopember 2012, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara

berupa

Surat

Keputusan

Bupati

Mandailing

Natal

Nomor:

525.25/417/K/2012, tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan sudah tidak cukup alasan mendesak untuk dipertahankan oleh karenanya haruslah dicabut ; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, dan tidak diterimanya gugatan Penggugat/Terbanding, maka Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Halaman 52 sampai 55 Putusan Nomor: 72/B/2013/PTTUN-MDN

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; ----------------------------------MENGINGAT : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; ---------------------------------

MENGADILI 1. Menerima Permohonan Banding Tergugat / Pembanding ; -----2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 72/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 06 Maret 2013 yang dimohonkan banding ; dan MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI : - Menerima

Eksepsi

Tergugat/Pembanding

angka

1

tentang

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A quo ; -----------------------------------------------


DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -------------------2. Mencabut Penetapan Nomor : 72/G.TUN/PEN/2012/ PTUN-MDN. tanggal 07 Nopember 2012, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan

Keputusan

Keputusan Bupati

Tata

Mandailing

Usaha

Negara

berupa

Surat

Natal Nomor : 525.25/417/K/-

2012, tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ; -------------------------------------3. Menghukum

Penggugat/Terbanding

untuk

membayar

biaya

perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebesar

Rp. 250.000,- ( dua ratus lima

puluh ribu rupiah ) ; -----------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : SELASA, Tanggal 30 Juli 2013 oleh Kami: R I Y A N T O , SH. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, M A S K U R I , SH. M.Si. dan NURMAN SUTIRSNO, SH. M.Hum. masingmasing Hakim Tinggi sebagai Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari : KAMIS, Tanggal 01 Agustus 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didamping oleh Hakim-Hakim Tinggi Anggota dengan dibantu oleh MAKMUR SITEPU, SH. Panitera Muda Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha


Negara Medan selaku sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya; --------------------------------------------------HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto,

dto,

M A S K U R I , SH. M.Si. R I Y A N T O , SH. dto, NURMAN SUTRISNO, SH. M. Hum. PANITERA PENGGANTI, dto, MAKMUR SITEPU, SH.

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai Putusan ………….......... Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi Putusan …………..…….. Rp.

5.000,-

3. Biaya Proses Perkara …………............ Rp. 239.000,J u m l a h …………………......

Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)


PT.TUN-MDN

Recommend Documents