PUTUSAN Nomor : 66/B/2013/PT.TUN-MDN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P U T U S A N Nomor: 66/B/2013/PT.TUN-MDN ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” ----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:----------------------------------------H. ANAS KASSAD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Jalan S. Parman No. 201 Bengkulu ; --------------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :--------------------------1. AFDIAL ANAS, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kapuas 4 RT.4 RW. 02, Lingkar Barat, Bengkulu (Komplek Dolog-Depan Klinik Ummi lama/SDIT Al-Aufa/SMPIT Chairunnas); -------------------------2. IRZA
FHAIZATI
ANAS,
S.T.,
MM,
kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil BLH Batu Sangkar Sumatera Barat tempat tinggal di Batu Sangkar, Sumatera Barat;------------------------------------------------------------------Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 15/G/2012/PTUN-BKL, tanggal 20 September 2012 perihal Izin Khusus Beracara untuk Kuasa Insidentil, dan Surat Kuasa tertanggal 18 September 2012 ;-----------------------Selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING;------------
---------------------------------------- M E L A W A N :--------------------------------------WALIKOTA BENGKULU, berkedudukan di Jalan S. Parman No. 1 Bengkulu;
Dalam … 2
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :--------------------------1. ISWANDI,S.H., jabatan
kewarganegaraan
Pegawai
Negeri
Indonesia,
Sipil/Kepala
pekerjaan/-
Bagian
Hukum
Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, tempat tinggal di Jalan S. Parman No. 1 Bengkulu; ----------------------------------------2. ZOHRI KUSNADI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan
Pegawai
Negeri
Sipil/Kepala
Bagian
Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, tempat tinggal di Jalan S. Parman No. 1 Bengkulu; ------------3. ABDUL
RAIS,
S.H.,
kewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan/jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tempat tinggal di Jalan S. Parman No. 1 Bengkulu; 4. HERMAN
SERADI,
S.H.,
kewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan/jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, tempat tinggal di Jalan S. Parman No. 1 Bengkulu;5. Hj. SITI JANAINI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Pegawai Negeri Sipil/Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tempat tinggal di Jalan S. Parman No. 1 Bengkulu;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/81/B.II/2012, tertanggal 29 September 2012, dan ;--------------------------------6. H. SURYANTO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, alamat di Jalan Soekarno Hatta No. 01
Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu
Samban Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Walikota … 3
Walikota Bengkulu Nomor : 800/87/B.II/2012 tertanggal 08 Oktober 2012, yang selanjutnya memberikan kuasa subtitusi kepada : ---------------------------------------------------1. ZULKIFLI, S.H., M.H. ;--------------------------------------------2. IDIAL, S.H., M.H. ;------------------------------------------------3. DEPA SULISTINI, S.H. ;------------------------------------------4. HERWINDA MARTINA, S.H., M.H. ;----------------------------Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 01 Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu
Nomor:
SK-02/N.7.10/Gs/10/2012
tertanggal
10 Oktober 2012 ;----------------------------------------------------Selanjutnya disebut : TERGUGAT/TERBANDING ;----------Dan RUMAH SAKIT TIARA SELLA, berkedudukan di Jalan S. Parman No. 61 Padang Jati Bengkulu;--------------------------------------------------Dalam hal ini diwakili oleh :--------------------------------------------Dr. H. APRIL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Rumah Sakit Tiara Sella, tempat tinggal di Jalan S. Parman No. 61 Padang Jati Bengkulu yang memberikan kuasa kepada : SRIE REZEKI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
tertanggal
10 April 2013 tempat tinggal di Jalan S. Parman No. 61 Padang Padang… 4
Jati
Bengkulu,
selanjutnya
disebut:
TERGUGAT
II
INTERVENSI/TERBANDING ;------------------------------------------ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; ------------------------------- Telah membaca; ------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 66/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 28 Mei 2013 tentang Penunjukan
Majelis
Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;--------------------------------2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 15/G/2012/PTUN-BKL tanggal 4 Maret 2013;-----------------------------------------3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;----------------------------------------------------4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 66/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN tanggal 25 Juni 2013 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;---------------------
TENTANG
DUDUK
SENGKETA
----- Memperhatikan tentang fakta–fakta serta keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 15/G/2012/PTUN-BKL tanggal 4 Maret 2013 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:-------------------------------------------------------
M E N G A D I L I: DALAM EKSEPSI : - Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;---------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;------------------------------5
Membebankan …
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 253.000,- (Dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);----------------------------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2013 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; ------------ Menimbang, bahwa
terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding
telah mengajukan permohonan banding tertanggal 06 Maret 2013 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 15/G/2012/PTUN-BKL yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding: Afdial Anas, S.E., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/G/2012/PTUNBKL tanggal 08 Maret 2013; -------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 09 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 09 April 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 15/G/2012/PTUN-BKL tertanggal 10 April 2013; -------------------------
Menimbang,
bahwa
Penggugat/Pembanding
terhadap
tersebut,
Memori
Banding
Tergugat/Terbanding
yang
diajukan
mengajukan
oleh
Kontra
Memori Bandingnya tertanggal 01 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 01 Mei
2013 dan telah
diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan …
6
Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 15/G/2012/PTUN-BKL tertanggal 02 Mei 2013; --------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang,
bahwa
terhadap
Memori
Banding
yang
diajukan
oleh
Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 01 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 01 Mei
2013 dan telah
diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 15/G/2012/PTUN-BKL tertanggal 02 Mei 2013; -------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan
Surat
Pemberitahuan
Memeriksa
Berkas
Perkara
Nomor
15/G/2012/PTUN-BKL masing-masing tertanggal 03 April 2013; -----------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan cermat, seksama dan teliti berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 15/G/2012/PTUN-BKL, tanggal 4 Maret 2013, surat-surat bukti, saksi-saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan,
memori
banding,
kontra
memori
banding,
dalam
rapat
permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2013 telah dicapai permufakatan bulat sebagai berikut;------------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 15/G/2012/PTUN-BKL, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada … 7
pada hari Senin, tanggal
4 Maret 2013, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;--------------------------------------------------------------
Menimbang,
bahwa
Penggugat/Pembanding
mengajukan
permohonan
banding pada tanggal 6 Maret 2013;------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;
“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”; ----- Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 4 Maret 2013, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding tersebut dihitung empat belas hari sejak saat pembacaan putusan, sehingga permohonan banding harus diajukan paling lambat pada tanggal 18 Maret 2013; --------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 4 maret 2013 dan permohonan bandingnya diajukan pada tanggal 6 Maret 2013, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sepakat menyatakan bahwa
permohonan banding dari
Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; -----------------------------------------------------------------------------------------
Dalam …
8
Dalam Eksepsi -----Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding salah obyek (eror in objecto), karena
mendasarkan
gugatannya
dengan dugaan
pencemaran dan
perusakan lingkungan, seharusnya yang digugat adalah surat keputusan Walikota yang berhubungan dengan izin lingkungan, dan bukan obyek sengketa aquo;-------------------------------------------------------------------------2. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak jelas atau kabur (obscuur libel), karena tidak didukung oleh
hasil
uji
lingkungan
yang
dapat
dipertanggungjawabkan dan tidak memuat atau menjelaskan persyaratan apa saja yang tidak dipenuhi oleh Rumah Sakit Umum Tiara Sella;-----------3. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding prematur, karena obyek sengketa aquo sifatnya masih sementara (belum final) sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;--------------- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut: ------------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat/Pembanding
tidak
mempunyai kualitas
dan
tidak
mempunyai kepentingan untuk menggugat, karena Penggugat/ Pembanding mendasarkan gugatannya dengan dugaan pencemaran lingkungan yang sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian oleh kepolisian Daerah Bengkulu dan belum mempunyai keputusan yang pasti dan mempunyai kekuatan hukum tetap; --------------------------------------------------------------2. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kabur, obyek sengketa aquo adalah perpanjangan izin yang sifatnya sementara dan belum bersifat final dan defenitif … 9
defenitif, sehingga tidak termasuk keputusan tata usaha Negara yang dapat digugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -------3. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding telah lewat waktu, seharusnya yang digugat
adalah pemberian izin operasional sementara yang diberikan
pertama kali pada tanggal 12 Agustus 2009, sedangkan obyek sengketa aquo hanyalah merupakan perpanjangan dari izin operasional sementara yang telah ada; ------------------------------------------------------------------------4. Bahwa uraian obyek gugatan dan alasan yang diajukan dalam gugatan tidak teliti, tidak cermat dan tidak jelas, tidak adanya uraian secara jelas dan cermat terhadap pasal-pasal dari undang-undang yang digunakan sebagai dasar gugatan; ------------------------------------------------------------------------5. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding salah
obyek (eror in objecto),
dengan dasar dugaan pencemaran lingkungan, harusnya yang menjadi obyek gugatan adalah keputusan Walikota yang berhubungan dan identik dengan izin lingkungan dan bukan keputusan Walikota tentang obyek sengketa aquo; -------------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi ke-1 dari Tergugat II Intervensi/ Terbanding tentang kualitas dan kepentingan Penggugat/Pembanding
untuk
menggugat sebagaimana dipertimbangkan pada putusan halaman 117 s/d 124, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan aquo, karena tidak ada satupun bukti maupun saksi yang bisa memastikan bahwa penyebab terjadinya pencemaran adalah Rumah … 10
Rumah Sakit Tiara Sella. Selain itu, keberadaan Rumah Sakit Tiara Sella tersebut memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kota Bengkulu khususnya dan warga Propinsi Bengkulu pada umumnya serta terdapat pula 150 orang pegawai rumah sakit beserta keluarganya menggantungkan penghasilan dan kehidupannya pada operasional rumah sakit tersebut; --------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak melanjutkan pertimbangan mengenai bagian eksepsi yang lainnya dan bagian pokok perkara, dan menyatakan gugatan tidak diterima; ---------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan
pertimbangan dan putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, dengan alasan sebagai berikut;----- Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat/ Pembanding mengajukan gugatan aquo harus diuji berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan;---------------
“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ; ----- Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat berupa; Kliping Koran Radar Bengkulu, tanggal 19 Juli 2012, yang pada pada pokoknya menyatakan “Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) kota Bengkulu belum pernah menerima rekomendasi perizinan terkait penerbitan Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Tiara Sella ( vide bukti P-2), Hasil Rapat – Tanggapan Pihak
Rumah … 11
Rumah Sakit Tiara Sella atas Pengaduan Saudara H. Anas Kassad di ruang kerja Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, tanggal 25 Oktober 2011, yang pada pokoknya menyatakan; 1. Pihak Rumah Sakit Tiara Sella bersedia membuat sumur bor untuk saudara H. Anas Kassad, 2. Ruang IGD Rumah Sakit Tiara Sella yang berbatasan dengan tempat usaha saudara H.Anas Kassad akan dibuat tembok yang tebal dan kedap suara, 3. Pihak Rumah Sakit Tiara Sella bersedia menukar pintu masuk difungsikan menjadi pintu keluar dan pintu keluar difungsikan
menjadi pintu masuk dari dan untuk kenderaan parkir, 4. Pihak
Rumah Sakit Tiara Sella bersedia melakukan uji laboratorium terhadap beberapa pohon yang mati milik saudara H. Anas Kassad, 5. Pihak Rumah Sakit Tiara Sella bersedia membuat IPAL dan berjanji pada awal 2012 sudah berfungsi, 6. Pihak Rumah Sakit Tiara Sella bersedia membiayai pembuatan pembatas jalan parkir usaha saudara H. Anas Kassad, 7. Bangunan yang masih diragukan kualitasnya oleh saudara H. Anas Kassad akan diperbaiki dan bersedia untuk diuji lab oleh Dinas Pekerjaan Umum
(vide bukti -3), dikuatkan oleh keterangan saksi Elfrida
Sinambela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan; bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang saksi tinggal dibelakang Rumah Sakit Tiara Sella, yaitu setengah meter berbatasan dengan dinding pagar bagian belakang Rumah Sakit Tiara Sella dan selama tinggal disana anak saksi menderita sakit gatal-gatal selama kurang lebih 1 tahun, drainase rumah saksi sangat berbau busuk. Saksi sudah memprotesnya sebanyak 5 kali. Selain anak saksi, ada anak tetangga menderita sakit gatal-gatal yang lebih parah lagi, dan saksi mengetahui masyarakat yang lain merasa ada pencemaran. Sebelum berdirinya Rumah Sakit Tiara Sella, gangguan tersebut tidak pernah ada;--------------------------------------------- Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ayat (1) menyebutkan; Setiap … 12
Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; ayat (3) menyebutkan; Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; ayat (5) menyebutkan; Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; -----------------------------------------
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
tersebut
diatas,
Penggugat/Pembanding mempunyai kepentingan hukum yang cukup mengajukan gugatan aquo;--------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi ke-1 dari Tergugat/Terbanding dan eksepsi ke-5 dari Tergugat II Intervensi/Terbanding menyatakan, gugatan
Penggugat/Pembanding,
salah
obyek
(eror
in
objecto),
karena
mendasarkan gugatannya dengan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan, seharusnya yang digugat adalah surat keputusan walikota yang berhubungan dengan izin lingkungan, dan bukan obyek sengketa aquo; ---------------------------------- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Penggugat/Pembanding dinilai tidak salah dalam menentukan obyek gugatan dalam sengketa aquo, karena terjadinya pencemaran lingkungan sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Pembanding adalah sebagai akibat dari adanya kegiatan operasional Rumah Sakit Tiara Sella; -------------------------------------- Menimbang, bahwa eksepsi ke-2 dari Tergugat/Terbanding menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak jelas atau kabur (obscuur libel), karena tidak didukung oleh hasil uji lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memuat atau menjelaskan persyaratan apa saja yang tidak dipenuhi oleh Rumah Sakit Umum Tiara Sella dipertimbangkan berikut ini; ---------------------------
Menimbang … 13
----- Menimbang, bahwa parameter untuk menilai apakah suatu gugatan kabur atau tidak harus diperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan; bahwa syarat formal surat gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar
gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan; ------------------------- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan formalitas surat gugatan Penggugat/Pembanding, ternyata sudah memuat secara jelas dan rinci tentang identitas para pihak, dasar atau dalil gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;------------- Menimbang, bahwa eksepsi ke-3 Tergugat/Terbanding dan eksepsi ke-2 dari Tergugat II Intervensi/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan, gugatan Penggugat/Pembanding prematur, karena obyek sengketa aquo sifatnya masih sementara, atau belum final dan defenitif, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dipertimbangkan berikut ini; ---------- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, obyek gugatan berupa surat keputusan Walikota Bengkulu Nomor 195 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Tiara Sella ( vide bukti T-1 ) sudah bersifat final, karena berdasarkan surat izin tersebut, Rumah Sakit Umum Tiara Sella berhak untuk melakukan kegiatan operasionalnya ;------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa eksepsi ke-3 dari Tergugat II Intervensi/Terbanding menyatakan, gugatan Penggugat/Pembanding telah lewat waktu, seharusnya yang digugat adalah pemberian izin operasional sementara yang diberikan pertama kali
pada … 14
pada tanggal 12 Agustus 2009, sedangkan obyek sengketa aquo hanyalah merupakan perpanjangan dari izin operasional sementara yang telah ada; -------------- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah surat keputusan Walikota Bengkulu Nomor 195 Tahun 2012, tanggal 20 Juni 2012 Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Tiara Sella ( vide bukti T-1 ) dan gugatan diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 18 September 2012, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan belum lewat 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; ---------------------------------------------- Menimbang, bahwa eksepsi ke-4 dari Tergugat II Intervensi/Terbanding menyatakan, uraian obyek gugatan dan alasan yang diajukan dalam gugatan tidak teliti, tidak cermat dan tidak jelas, tidak adanya uraian secara jelas dan cermat terhadap pasal-pasal dari undang-undang yang digunakan sebagai dasar gugatan;----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan uraian dan alasan yang dimuat dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding, dinilai sudah cukup jelas, karena Penggugat/Pembanding telah menguraikan alasan-alasan gugatannya disertai ketentuan pasal-pasal yang mendasarinya, seperti antara lain menyebutkan adanya pelanggaran atas Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 9 huruf a, Pasal 10 ayat(2) huruf t dan huruf u, Pasal 11 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 17 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 2 huruf b, f, j, k, m, Pasal 3 huruf g, Pasal 13 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( vide gugatan halaman 7 dan 8 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu), sehingga syarat formal perumusan surat gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----------------------------------------------------
15
Menimbang …
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, semua eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding harus ditolak dan pertimbangan dilanjutkan pada bagian pokok perkara sebagai dipertimbangkan berikut ini; ------------------------------------------------------------------
Dalam Pokok Perkara
----- Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat / Pembanding menyatakan
kegiatan
operasional
Rumah
Sakit
Umum
Tiara
Sella
telah
menimbulkan pencemaran lingkungan yang merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan tentang Rumah Sakit dan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh karena itu mohon surat keputusan obyek sengketa dibatalkan; ------------------------------------- Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding menyatakan penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan perundang-undangan tentang Rumah Sakit dan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh karena mohon gugatan Penggugat/Pembanding ditolak; ----------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permasalahan pokok yang harus dibuktikan adalah, apakah penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah didasarkan pada dokumen-dokumen keselamatan lingkungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; ------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit jo Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit, setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki izin mendirikan rumah sakit dan izin
operasional… 16
operasional. Selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 Tentang Perizinan
Rumah Sakit, syarat untuk
mendapatkan izin operasional terlebih dahulu harus ada izin mendirikan rumah sakit. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010, salah satu syarat untuk menerbitkan izin mendirikan rumah sakit adalah harus ada instalasi pengolahan limbah, yang meliputi UKL, UPL dan AMDAL ;------------ Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan kepersidangan, ternyata tidak terdapat AMDAL, sehingga terdapat alasan untuk membatalkan surat keputusan obyek sengketa; ---------------------------------------------- Menimbang, bahwa selain itu penerbitan surat keputusan obyek sengketa mengadung cacat secara yuridis formal, karena memperhatikan bagian konsideran faktualnya, yang dimohonkan adalah penerbitan izin operasional tetap,
akan
tetapi yang diterbitkan adalah surat perpanjangan izin operasional sementara; --------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 15/G/2012/PTUN-BKL harus dibatalkan dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -------------- Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding adalah sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; ------------------------------------------------------------
Mengingat …
17
Mengingat : - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----------------------- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -- Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; ------------------------------------------
M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;--------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 15/G/2012/PTUN-BKL tanggal 04 Maret 2013;-----------------------------------------
MENGADILI SENDIRI : Dalam Eksepsi : - Menolak
Eksepsi
dari
Tergugat/Terbanding
dan
Tergugat
II
Intervensi/Terbanding;---------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara: - Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;------------------ Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 195 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Tiara Sella Bengkulu;------------------------------------------------------------------------------- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 195 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Tiara Sella Bengkulu;---------------------------------
18
Menghukum …
- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk dua tingkat pengadilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);--------------------------------------------------------------------------Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2013, oleh kami JAYATAN SIHOMBING, S.H., yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, YOSRAN, SH.,M.Hum., dan NABARI SEMBIRING, SH.,M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dengan
dibantu
oleh
PELITARIA YUSMINAR, SH., Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara maupun oleh Kuasa hukumnya;----------------------------------
Hakim–Hakim Anggota
Hakim Ketua Majelis
dto,
dto,
Y O S R A N, S.H., M. Hum.
JAYATAN SIHOMBING, S.H.
dto, NABARI SEMBIRING, SH., M.H.
Panitera Pengganti dto, PELITARIA YUSMINAR, S.H. Perincian... 19
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai Putusan …………..……......................
Rp
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan …………..……......................
Rp
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara …………................................
Rp 239.000,-
J u m l a h ………………….................................
Rp 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
20
