PT.TUN-MDN

PUTUSAN Nomor : 145/B/2012/PT.TUN-MDN

---------------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___

----------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 1 sampai 22 Putusan Nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN

P

U

T

U

S

A

N

Nomor : 145/B/2012/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : --------------------------------------------------SUMPENO, S.E., M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Jambi (dahulu), bertempat

tinggal di Jalan Kapten Pattimura, Komplek Griya Kenali Asri

RT.

33

Kelurahan

Kenali

Besar,

Kecamatan

Kotabaru Jambi. ----------------------------------------------Selanjutnya disebut PENGGUGAT/ PEMBANDING; ---------------------------------------------------------------------- L A W A N --------------------------------------GUBERNUR JAMBI, Berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No. 01 Telanaipura Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ---------------------------------------------------------1. Nama

: H. M. JAELANI, S.H., M.H, ---------

Jabatan

: Kepala

Biro

Hukum

Setda

Provinsi

Jambi ----------------------------------------2. Nama

: INDRA ARMENDARIS, S.H., ------(Pengacara/ Advokat ) --------------------

3. Nama

: ADRI, S.H, M.H., ------------------Halaman 2 sampai 22 Putusan Nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN

(Pengacara/ Advokat ) -------------------4. Nama

: H. NASRI UMAR, S.H., M.H --------(Pengacara/ Advokat ) --------------------

5. Nama

: DARLIS RAMLI, S.H., --------------

Jabatan

: Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;----------------------

6. Nama

: PINONDANG HUTAGAOL, S.H., M.M

Jabatan

: Kasubbag Penegakan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Jambi-----------------------

7. Nama

: M. NASIR, S.H., M.H ----------------

Jabatan

: Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS Biro Hukum Setda Provinsi Jambi; ------

8. Nama

: SUGIANTO, S.H., -------------------

Jabatan

: Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;----------------------

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 947/ SKU/ SETDA.HKM-2/III/2012 , tertanggal 26 Maret 2012 ----Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;------------------------Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; ----------------------------1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor:

145/B/2012/PT.TUN-MDN

tanggal

12

Oktober

2012 ; 2. Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 13/G/2012/PTUN-JBI tanggal 25 Juli 2012 ; ----------------------------


3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan suratsurat lain yang berkenaan dengan perkara ini ; ---------------------------------4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 145/PEN.HS/2012/PT.TUN-MDN tanggal 29 November 2012 tentang Hari Sidang ; -------------------------------

TENTANG

DUDUK

PERKARA

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Resmi

Putusan

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Jambi

Nomor

:

13/G/2012/PTUN.JBI yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----MENGADILI 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----------------------------------2. Mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah); ------------------------------------

----- Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 13/G/2012/PTUN.JBI telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ; --------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding tanggal 26 Juli 2012 sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 13/G/2012/PTUN-JBI yang ditandatangani oleh SUMPENO, S.E, MM serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada Pihak lawan sesuai Halaman 4 sampai 22 Putusan Nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN

dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 13/G/2012/PTUNJBI tanggal 26 Juli 2012 ; --------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 12 September 2012 dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 13/G/2012/PTUN-JBI tanggal 12 September 2012 ; --------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding maka pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 September 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 19 September 2012 dan oleh panitera telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 13/G/2012/PTUN-JBI tertanggal 19 September 2012,; ---------------------------------- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan

surat

pemberitahuan

memeriksa

berkas

perkara

Nomor

:

13/G/2012/PTUN-JBI masing-masing tertanggal 14 Agustus 2012 ; ------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 13/G/2012/PTUN.JBI diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2012 yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----------------------------------------------------------Halaman 5 sampai 22 Putusan Nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN

-----

Menimbang,

bahwa

Penggugat/Pembanding

telah

mengajukan

permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 13 / G / 2012 / PTUN.JBI tersebut pada tanggal 26 Juli 2012 ; ------------- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan waktu dan tatacara pengajuan permohonan banding tersebut, maka permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam waktu dan tatacara sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturanperaturan lainnya yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa alasan – alasan permohonan banding dari Penggugat / Pembanding adalah sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya : --------------------------------------------------------------------------------- Bahwa pembanding sangat keberatan atas isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 13/G/2012/PTUN-JBI, tanggal 25 Juli 2012 karena merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat/Pembanding dalam mencari keadilan dalam perkara aquo; --------------------------------------------------------------------- Bahwa secara tiba-tiba tanpa melalui proses pemanggilan, pemeriksaan dan tanpa dilengkapi dengan Berita Acara yang berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, harus ditandatangani oleh Pembanding sendiri, pada tanggal 2 maret 2012, kepada Pembanding diserahkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 123/KEP.GUB/BKD-6/2012, tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS An. SUMPENO, S.E., M.M.; -----------------------------------------------------------------------Halaman 6 sampai 22 Putusan Nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN

-----

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, menyatakan PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin; --------------------- Bahwa Obyek sengketa A quo tidak termasuk jenis hukuman disiplin berat dan obyek sengketa A quo tidak melalui proses pemeriksaan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 9 ayat (1) "Sebelum

menjatuhkan hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan Pelanggaran Disiplin itu." --------------------------------------------------------------------

Maka

berdasarkan

alasan-alasan

sebagaimana

tersebut

di

atas,

Penggugat/ Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding serta membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Nomor : 13/G/2012/PTUN-JBI Tanggal 25 Juli 2012.--------- Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 September 2012 yang pada pokoknya ----------------- Apa yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding pada halaman 3 point 1, yang mengatakan secara tiba-tiba tanpa melalui proses pemanggilan, pemeriksaan dan tanpa dilengkapi dengan berita acara berdasarkan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, berkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 123/KEP.GUB/BKD6/2012, tanggal 14 Februari 2012, tentang pemberhentian dengan hormat sebagai

PNS

an.

SUMPENO,

SE.MM.

Dapat

Tergugat/Terbanding

jelaskan bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 8 huruf b, Halaman 7 sampai 22 Putusan Nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN

berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ( lncracth ). ----------------------------------------------------------------------- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding pada halam 4 point 2 bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,tentang Disiplin PNS, menyatakan PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin, dapat Tergugat/Terbanding jelaskan bahwa Penggugat/Pembanding telah melangar pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983." Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat." Maka Penggugat/ Pembanding dikenakan hukuman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, pasal 7 ayat (4) huruf a, Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun. Berdasarkan Surat Keputusasn Gubernur Jambi Nomor 862.3/ 656/ Kep.Gub/ BKD/ 2010, tentang Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. Jadi menurut Tergugat/Terbanding dasar hukuman yang dijatuhkan kepada Pembanding/Penggugat sangat berbeda. --------- Bahwa Tergugat/Terbanding menolak semua dalil-dalil Penggugat/ Pembanding secara keseluruhan karena Putusan Majelis Hakim Judex Factie sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, sehingga harus dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. ----------------------------------------- Bahwa terhadap keberatan yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding haruslah ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan karena


Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 13/G/2012/PTUN-JBI sudah tepat dan benar.---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintah yang baik yaitu asas kepatutan dan kebijaksanaan, asas keterbukaan dan asas permainan yang layak, asas kecermatan formal, asas persamaan dan asas larangan bertindak sewenangwenang, dimana objek sengketa a quo yang didasari pada pemeriksaan perkara pidana di peradilan umum. ------------------------------------- Bahwa berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 247/PID.B/2011/PN.JBI tanggal 11 Juli 2011 yang amar putusannya menyatakan Penggugat/Pembanding (Sumpeno, SE., MM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melaksanakan perkawinan sedangkan perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi" atau melanggar ketentuan pasal 279 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Penggugat/Pembanding dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Tergugat/Terbanding menerbitkan objek sengketa yang menyatakan

memberhentikan

dengan

hormat


(Sumpeno, SE., MM) sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a dan pasal 9 huruf

b

Peraturan

Pemerintah

Nomor

32

Tahun

1979

tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. ---------------------------------------------------------


----- Bahwa Penggugat/Pembanding telah melanggar pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 " Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin Iebih dahulu dari pejabat, berkenaan hal tersebut Penggugat/Pembanding dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 " Penurunan Pangkat setingkat Iebih rendah selama 3 (tiga) tahun". ---------------------------------------------------------------- Bahwa dari segi kewenangan berdasarkan pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur dan pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan/ Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang berpangkat Pembina Tk I golongan ruang IV/b kebawah dilingkungannya. ----------- Bahwa objek sengketa a quo bukanlah termasuk klasifikasi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, namun memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. --------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Penggugat/Pembanding telah melanggar pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sedangkan pemeriksaan


penjatuhan hukuman disiplin mengacu kepada prosedur didalam pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. ------------------------ Bahwa jika ada Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman pidana/penjara maka sanksi yang dijatuhi kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut harus berdasarkan kepada Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. ------------------------------------------------------------------------------------ Berdasarkan hal- hal yang Terguat/Terbanding kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan me ng ua tka n P utusa n Pe ng adil a n Ta ta U sa ha Neg ar a Ja mbi No mor : 13/G/2012/PTUN. JBI tanggal 25 Juli 2012. serta menyatakan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 123/KEP.GUB/BKD6/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Memberhentikan Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sumpeno, SE., MM sah menurut hukum. -------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Berita acara persidangan, bukti – bukti yang diajukan dalam perkara

ini dan surat – surat lain dalam sengketa ini, maka Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

akan mempertimbangkan

sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat / Terbanding yang digugat dan dimohon pembatalannya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 123/KEP.GUB/BKD-6/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sumpeno, SE., MM., -----------------------------------------------------------------


----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut

Pengadilan Tata Usaha

Negara Jambi dengan putusannya Nom o r : 13/G/2012/PTUN. JBI tanggal 25 Juli 2012 menyatakan “Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan Mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)” dengan pertimbangan yang pada pokoknya -----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dari segi kewenangan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan

dan

Pemberhentian

Pegawai

Negeri

Sipil

menyatakan bahwa, “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah

Gubernur”; ---------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah

Nomor

9

Tahun

2003

tentang

Wewenang

Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa,

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah di lingkungannya”; --------------------------------------- Bahwa Penggugat berpangkat/Gol. Ruang Penata Muda (III/a) di unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi instansi Pemerintah Provinsi Jambi dan Tergugat adalah Gubernur Provinsi Jambi sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) jo Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka Tergugat yaitu Gubernur Provinsi Jambi dalam menerbitkan objek sengketa a quo sudah sesuai dengan kewenangannya (vide bukti P-4 dan P-3, T-26 dan T-13); --------Halaman 12 sampai 22 Putusan Nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN

-----

Bahwa substansi objek sengketa a quo adalah berdasarkan pada ketentuan

Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

yang

menyatakan

bahwa,

“Pegawai

Negeri

Sipil

dapat

diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman nya 4 (empat) tahun atau lebih”; -----------------

Bahwa hal yang sama juga diatur dalam ketentuan Pasal 8 huruf b

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ---------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dengan

memperhatikan bukti T-16 (Surat Perintah Penangkapan),

bukti T-17 (Berita Acara Penangkapan), bukti T-15 (Surat Perintah Penahanan), bukti T-18 (Berita Acara Penahanan) bukti T-20 (Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 247/PID.B/2011/PN.JBI tertanggal 14 Juli 2011 yang Menyatakan terdakwa Sumpeno, SE., MM., Bin Sapuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melaksanakan Perkawinan, Sedangkan Perkawinan Yang Sudah Ada Menjadi Halangan Yang Sah Baginya Untuk Kawin Lagi”; dengan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sumpeno, SE., MM., Bin Sapuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jambi yang telah

berkekuatan hukum tetap tersebut, dan berdasarkan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Pasal 8 huruf b Halaman 13 sampai 22 Putusan Nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 123/KEP.GUB/BKD-6/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sumpeno, SE., MM., maka substansi objek sengketa yang menyatakan Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----------------------------------------------------

Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah dijatuhi hukuman

disiplin berat sesuai Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 862.3/656/ Kep.Gub/BKD/2010, tanggal 20 Oktober 2010. tentang Penurunan Pangkat pada Pangkat yang Setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 1 Oktober 2013 dari Golongan III/b turun ke Golongan III/a, adalah karena telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai negeri sipil di mana ketentuan tersebut adalah mengenai hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan terhadap Penggugat adalah berdasarkan atas Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu pandangan yang menyatakan Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin dua kali atas kesalahan yang sama adalah tidak relevan; ---------------------------------Halaman 14 sampai 22 Putusan Nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN

-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Nomor : 13/G/2012/PTUN.JBI tanggal 25 Juli 2012 tersebut, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan sebagai berikut. ---------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding : Nama SUMPENO, SE.MM, NIP

19690913199031004, Tempat./Tanggal lahir

Jambi 13 September 1969,

Jabatan Pelaksana, Instansi Pemerintah Propinsi Jambi, Alamat Jl.Kapten Pattimura RT 33 Kecamatan Kota Baru, telah diberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 123/KEP.GUB/BKD-6/2012 tanggal 14 Februari 2012 sebagaimana bukti P4, berdasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 247/PID.B/2011/PN.JBI tertanggal 14 Juli 2011 yang Menyatakan terdakwa Sumpeno, SE., MM., Bin Sapuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melaksanakan Perkawinan, Sedangkan Perkawinan Yang Sudah Ada Menjadi Halangan Yang Sah Baginya Untuk Kawin Lagi”; dengan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sumpeno, SE., MM., Bin Sapuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; ---------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding Nama : SUMPENO, SE.MM, N I

P 19690913199031004, Tempat./Tanggal lahir

Jambi 13 September 1969,

Jabatan Pelaksana, Unit Organisasi Pemerintah Propinsi Jambi, Alamat Jl.Kapten

Pattimura

RT

33

Kecamatan

Kota

Baru,

sebelumnya

oleh

Tergugat/Terbanding telah dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana bukti P3,

berdasarkan

Kep.Gub/BKD/2010,

Keputusan

Gubernur

tanggal 20 Oktober

Jambi

Nomor

:

862.3/656/

2010 tentang Penurunan Pangkat

pada Pangkat yang Setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun terhitung Halaman 15 sampai 22 Putusan Nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN

tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 1 Oktober 2013 dari Golongan III/b turun ke Golongan III/a ; ----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanging menjatuhkan hukuman disiplin

dikarenakan Penggugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil ; ------------------------------------

Menimbang,

bahwa

mengenai

kedua

hukuman

tersebut

Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menegaskan hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijatuhi

hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin“, ---------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan

sependapat dengan alasan banding tersebut karena hal ini adalah larangan pelanggaran terhadap azas nebis in idem yang bersumber pada hukum pidana nasional di Indonesia Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yo pasal 75 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu seseorang tidak boleh dituntut/dihukum dua kali dalam satu perbuatan dan dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne

bis in idem demikian juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem Halaman 16 sampai 22 Putusan Nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN

yang mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat menerapkan asas ne bis

in idem dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang ganda tetapi sejenis dalam satu perbuatan -----

Menimbang, bahwa demikian juga penghukuman atas pelanggaran

bagi

Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih

untuk satu pelanggaran disiplin“, hal ini sesuai pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ----------------

Menimbang, bahwa azas nebis in idem dalam pasal 30 ayat (3) Peraturan

Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tersebut yo. Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yo. Pasal 75 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yo. Pasal 1917

Kitab Undang Undang Hukum Perdata yo.

Surat

Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dalam penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak dibenarakan Pejabat Tata Usaha Negara menjatuhkan hukuman yang sejenis yang bersifat hukuman administrasi baik hukuman ringan, hukuman sedang maupun hukuman berat lebih dari satu kali dalam satu pelanggaran sekalipun dengan dasar aturan hukum yang bebeda-beda ; ------------

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding diberhentikan dengan hormat

sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat Gubernur Jambi dengan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa No. 123/KEP.GUB/BKD-6/2012 tanggal 14 Februari 2012 sebagaimana bukti P4, berdasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 247/PID.B/2011/PN.JBI tertanggal 14 Juli 2011 yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sumpeno, SE., MM., Bin Sapuan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena “melaksanakan Halaman 17 sampai 22 Putusan Nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN

perkawinan, sedangkan perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi”; --------------------------------------------------------------

Menimbang,

bahwa


sekalipun

adalah

putusan

dasar

pemberhentian

Pengadilan

Negeri

terhadap Jambi

No.

247/PID.B/2011/PN.JBI tertanggal 14 Juli 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi perbuatan yang dijatuhkan sanksi pidana oleh Pengadilan Negeri Jambi adalah atas perbuatan yang sama yang telah dijatuhkan oleh Tergugat/Terbanding sebelumnya terhadap Penggugat/ Pembanding, dengan Keputusan Gubernur Jambi

Nomor : 862.3/656/

Kep.Gub/BKD/2010, tanggal 20 Oktober 2010 sebagaimana bukti P3 berupa Penurunan Pangkat pada Pangkat yang Setingkat

lebih rendah

selama 3

(tiga) tahun terhitung tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 1 Oktober 2013 dari Golongan III/b turun ke Golongan III/a, ---------------------------------------------

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jambi

berupa penjara 3 (tiga) bulan adalah hukuman pidana, hal ini beda jenis hukuman dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Tergugat/Terbanding berupa hukuman penurunan pangkat, yaitu jenis hukuman administrasi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa baik hukuman pemberhentian dengan hormat sebagai

Pegawai

Negeri

Sipil

sesuai

Keputusan

Tergugat/Terbanding

No.

123/KEP.GUB/BKD-6/2012 tanggal 14 Februari 2012 sebagaimana bukti P4, maupun hukuman penurunan pangkat yang berlaku surut sesuai Keputusan Tergugat/Terbanding

Nomor : 862.3/656/ Kep.Gub/BKD/2010,

tanggal 20

Oktober 2010 sebagaimana bukti P3 adalah sama-sama hukuman administrasi Halaman 18 sampai 22 Putusan Nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN

yang dijatuhkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding atas satu perbuatan yaitu pelanggaran izin kawin. Penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding tersebut jelas menimbulkan ketidak pastian hukum dan merupakan pelanggaran atas azas nebis in idem sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tersebut yo. Pasal 76 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yo. Pasal 75 ayat [2] KUHP) yo. Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem -------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas maka

pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan No. 13 / G / TUN / 2012 / PTUN.JBI tanggal 25 Juli 2012, adalah keliru dan karenanya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sengketa sebagaimana tersebut dalam amar putusan; ----------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding berada pada pihak

yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat / Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; -------------------------------------------------------------------------


-----

Mengingat Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah

dengan Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan – peraturan lainnya yang terkait ;------------------------

MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ----------------

-

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 13/G /2012/PTUN.JBI tanggal 25 Juli 2012 yang dimohonkan banding; ------------

MENGADILI SENDIRI 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; --------------------------2. Menyatakan

batal

Surat

123/KEP.GUB/BKD-6/2012,

Keputusan

tanggal,

14

Gubernur

Jambi

Februari

2012

pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Nomor tentang

atas nama

SUMPENO, SE, MM.; --------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan kepada tergugat Gubernur Jambi untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 123/KEP.GUB/BKD-6/2012,

tanggal, 14 Februari 2012

tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SUMPENO, SE, MM.; ------------------------------------------------------------4. Memerintahkan kepada Tergugat Gubernur Jambi untuk mengembalikan hak-hak, martabat dan kedudukan Penggugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----------------------------------------------------------------------------5. Menghukum

Terguat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam sengketa ini dikedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Halaman 20 sampai 22 Putusan Nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN

banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000;-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah); ------------------------------------------------------------------------------------

----- Demikian putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 November 2012 yang terdiri dari : H.ISKANDAR, SH,MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, DJOKO DWIHARTONO, SH dan RIYANTO, SH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Anggota Majelis, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DAULAT SILABAN, SH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,

tanpa dihadiri baik oleh Penggugat / Pembanding atau kuasanya,

Tergugat/Terbanding atau kuasanya ; --------------------------------------------------Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto,

dto,

DJOKO DWIHARTONO, SH

H.ISKANDAR,, SH.MH

dto, RIYANTO, SH. Panitera Pengganti, dto, DAULAT SILABAN, SH Halaman 21 sampai 22 Putusan Nomor: 145/B/2012/PT.TUN-MDN

Perincian biaya Perkara ; 1. Biaya M e t e r a i P u t u s a n s ............................. Rp.

6.000,-

2. Biaya R e d a k s i P u t u s a n ............................... Rp.

5.000,-

3. Biaya Proses Perkara .............................................. Rp. 239.000,J u m l a h ............................................................. Rp. 250.000,(Dua ratus lima puluh ribu- rupiah)


PT.TUN-MDN

Recommend Documents