P UT U S A N NOMOR : 155/PDT/2014/PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:
1. BUPATI PELALAWAN SEBAGAI KEPALA DAERAH PEMERINTAHAN KABUPATEN PELALAWAN Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM (dahulu DINAS BINA MARGA) KABUPATEN PELAWAN Beralamat di Komplek
Perkantoran
Pemda
Pangkalan
Kerinci
Kabupaten
Pelalawan-Riau, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT;
2. DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH
(DPRD)
KABUPATEN
PELALAWAN. Beralamat di Jl. Pemda Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan-Riau, selanjutnya disebut PEMBANDING II - semula TURUT TERGUGAT; Dalam perkara ini Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya, Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, ADNAN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180 / HK/ 2013 / 533 tertanggal 23 Desember 2013 dan Surat Kuasa Nomor : 170 / DPRD / 2014 / 73 tertanggal 3 Februari 2014;
Lawan MUKHLIS, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT 05 RW 02 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan-Riau; dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya MUS MULYADI, S.H., MAYANDRI SUZARMAN, SH, dan SUMIATI, S.H, Advokat, Advokat Magang pada Kantor Advokat MUS MULYADI, SH & MAYANDRI SUZARMAN,S.H., berdasarkan Surat Kuasa No: 1.150/SKK/XII/2013, tanggal
10
Desember
2013,
selanjutnya
disebut
sebagai
Pekanbaru
Nomor
TERBANDING - semula PENGGUGAT Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca : I.
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Tinggi
155/Pen.Pdt/2014/PT.PBR, tanggal 6 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Hal 1 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
II.
Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.PLW tanggal 7 Juli 2014;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Terbanding - semula Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 16 Desember 2013 telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak dahulu dikenal setempat dengan nama RT 1 RW 1 Dusun Lalang Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar tertanggal 15-2-1993, sekarang dikenal setempat dengan nama RT 04 RW 05 Dusun Lingkungan 1 Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan-Riau dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara dengan tanah HARUN ALRASYID
Uk: 320 M
- Sebelah Selatan dengan tanah MAILO
Uk: 320 M
- Sebelah Barat dengan tanah DARWIS
Uk: 168 M
- Sebelah Timur dengan tanah KADIR
Uk: 100 M
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah perkara dengan cara olah sendiri (tebang tebas hutan) pada tahun 1984 untuk dijadikan perladangan, dikuasai dan di kelola terus menerus tanpa pernah ada gugatan atau tuntutan dari pihak manapun; 3. Bahwa semenjak tanah perkara di kuasai dan di kelola Penggugat, tanah tersebut belum pernah di jual maupun dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain;4. Bahwa saat ini, diatas tanah tersebut telah dibangun jalan umum oleh Tergugat secara melawan hukum karena dibangun tanpa Persetujuan, Kesepakatan maupun menerima ganti rugi dari Tergugat, Jalan Umum yang dimaksud sekarang dikenal dengan nama Jalan Pemda; 5. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pelepasan atau Penggugat tidak pernah melakukan penyerahan hak atas tanah perkara kepada Tergugat untuk di bangun jalan umum; 6. Bahwa pada awalnya, sekira tahun 2001 atau 2002 atau 2003 Pihak Tergugat pernah menjumpai Penggugat, dengan maksud membuat suatu perundingan, dimana diatas tanah milik Penggugat akan dibangun jalan Hal 2 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
umum karena disekitaran tanah aquo akan dibangun kompleks perkantoran PEMDAKAB PELALAWAN; 7. Bahwa dalam perundingan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 6, Pihak Tergugat memperlihatkan selembaran peta terhadap Penggugat dan mengatakan bahwa posisi jalan yang akan dibagun diatas tanah Penggugat adalah berada diposisi pinggir/tepi sebelah Selatan yang berbatas dengan tanah Lumban Gaol, Kamaruddin. D, H. Zainun, H. Mailo. Adapun lebar jalan yang akan dibangun oleh Tergugat adalah 40 meter, dimana 20 meter diambil dari tanah Penggugat dan 20 meter lagi dari tanah sempadan Penggugat. Dan selanjutnya akan dibuatkan kesepakatan bersama antara Pemkab
pelalawan
dengan
Penggugat
tentang
penggunaan
tanah
Penggugat yang akan dibangun jalan, namun setelah di tunggu Penggugat, kesepakatan tersebut tidak kunjung terlaksana; 8. Bahwa atas tidak pernah terlaksananya kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mulai curiga akan adanya iktikad tidak baik dari Tergugat dalam pembangunan jalan ini; 9. Bahwa ketika pengerjaan fisik pembangunan jalan umum mulai dilakukan, pada awalnya Penggugat melihat Tergugat membangun jalan tersebut sesuai dengan peta yang pernah diperlihatkan kepada Penggugat; 10. Bahwa sekitar dua bulan lamanya Penggugat tidak pernah lagi datang kelokasi untuk melihat pengerjaan jalan tersebut, dan ternyata kekhawatiran Penggugat akan iktikad tidak baik Tergugat menjadi kenyataan, dimana posisi jalan yang pada awalnya telah mulai dikerjakan di pinggir/tepi berpindah posisi kearah tengah tanah Penggugat, sehingga jalan tersebut dibangun MEMBELAH/ DITENGAH-TENGAH tanah Penggugat, artinya posisi pembangunan jalan yang dikerjakan oleh Tergugat tidak seperti apa yang disaksikan Penggugat pada awalnya; 11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat keberatan pembangunan jalan tersebut untuk dilanjutkan, namun Pihak Tergugat waktu itu berjanji akan segera mencarikan solusinya, namun sampai saat ini solusi tersebut tidak kunjung ada; 12. Bahwa sebagai pemilik tanah sah, Penggugat tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu atau diminta persetujuan/ izin tentang adanya pembangunan jalan di tengah-tengah tanah Penggugat oleh Tergugat; 13. Bahwa karenanya Tergugat di dalam membangun Jalan umum di atas objek perkara tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 2 UU No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak
Hal 3 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
Atau Kuasanya yang menyatakan secara tegas “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”; 14. Bahwa terhadap permasalahan pembangunan jalan tersebut, Penggugat sudah pernah mengkonfirmasi kepada Pimpinan Proyek yang membangun Jalan tersebut, dan ketika itu Pimpinan Proyek mengatakan akan mencarikan solusi terhadap permasalan tersebut secepatnya. Namun setelah ditunggu beberapa lama, Penggugat tidak ada mendapat jawaban/ solusi yang dijanjikan Pimpinan Proyek tersebut; 15. Bahwa Penggugat juga telah berkali-kali menghubungi / menyurati Tergugat untuk meminta pembayaran ganti rugi atas di ambilnya/dikuasai nya tanah perkara oleh Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak menanggapi sama sekali; 16. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengirimkan surat somasi hukum tertanggal 28 Desember 2012 kepada Tergugat, yang pada intinya meminta Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong dan atau memberikan ganti rugi terhadap Penggugat, dan telah diterima oleh Sdr. Said sesuai dengan tanda terima surat Tanggal 28 Desember 2012, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat; 17. Bahwa pada Tanggal 09 Januari 2013, kembali Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan somasi hukum II kepada Tergugat, yang pada intinya juga meminta Tergugat mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong atau memberikan ganti rugi terhadap Penggugat dan telah diterima sesuai dengan tanda terima surat tertanggal......Januari 2013, namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat; 18. Bahwa dalam hal Tergugat telah menjadikan tanah perkara untuk kepentingan umum, maka sudah seharusnya sesuai ketentuan Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 9 ayat (2), Tergugat harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Pasal tersebut bahwa “Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil”; 19. Bahwa adapun luas tanah milik Para Penggugat yang dijadikan jalan umum tersebut setelah diukur adalah 14.550 M2; 20. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang mengambil dan menguasai tanah milik Penggugat untuk dijadikan jalan umum dengan luas 14.550 M2 tanpa musyawarah dan izin serta ganti rugi kepada Penggugat timbullah kerugian
Hal 4 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa mengolah, menjaminkan, menjual atau melakukan aktifitas apapun terhadap tanah tersebut. Kerugian mana yang nilainya setara dengan harga tanah yaitu Rp. 400.000,-/Meter x Luas tanah keseluruhan yang diambil/dikuasai Tergugat untuk dijadikan jalan 14.550 M2 = Rp.5.820.000.000.- (Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan seketika; 21. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelaslah perbuatan Tergugat yang membangun Jalan tanpa persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat; 22. Bahwa begitu pula tindakan Turut Tergugat yang memberikan izin kepada Tergugat untuk melakukan pembangunan Jalan diatas tanah terperkara tanpa izin dari Penggugat juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 23. Bahwa Penggugat menaruh sak wasangka Tergugat tidak akan mentaati lagi isi putusan dalam perkara ini, maka alangkah sangat berlandaskan hukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) / hari bila Tergugat lalai mematuhi bunyi putusan ini; 24. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik, mohonlah Pengadilan menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat Banding, Perlawanan maupun Kasasi;-25. Bahwa selanjutnya agar gugatan ini tidak hampa dikemudian hari, maka mohonlah kiranya Pengadilan meletakkan sita jaminan atas objek perkara dalam perkara ini; 26. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, maka sudah sepantasnyalah Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan uraian tersebut diatas mohonlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, lalu mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah 1 (satu) bidang tanah yang terletak dahulu dikenal setempat dengan nama RT 01 RW 01 Dusun Lalang Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam, sekarang dikenal setempat dengan nama RT 04 RW 05 Dusun Lingkungan 1 Kabupaten Pelalawan – Riau dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
Hal 5 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
- Sebelah Utara dengan tanah HARUN ALRASYID
Uk: 320 M
- Sebelah Selatan dengan tanah MAILO
Uk: 320 M
- Sebelah Barat dengan tanah DARWIS
Uk: 168 M
- Sebelah Timur dengan tanah KADIR
Uk: 100 M
3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Tanggal 15 Februari 1993 atas nama Mukhlis adalah sah Menurut Hukum; 4. Menyatakan Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar 14.550 M2 x Rp. 400.000 = Rp. 5.820.000.000.(Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah); 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/harinya bila Tergugat lalai mentaati isi bunyi putusan ini; 7. Menghukum Turut Tergugat mematuhi isi putusan perkara aquo; 8. Menyatakan sah dan berlakunya sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini; 9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun terdapat Banding, Perlawanan dan Kasasi; 10. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. EX AEQUO ET BONO Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis masing-masing tertanggal 24 Maret 2014 dan 17 Maret 2014, pada pokoknya sebagai berikut : Jawaban Tergugat : DALAM EKSEPSI a. Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) -
Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona), karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat;
-
Bahwa objek gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai pembangunan Jalan Pemda di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dimana tanah atas lahan yang diakui milik Penggugat sebagiannya dipakai untuk Pembangunan Jalan namun Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi;
-
Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat selepas tahun 2003 telah melakukan pembangunan jalan diatas tanah berperkara tanpa izin dari Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menguraikan kapan
Hal 6 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
(tempus) dan dimana (locus) serta siapa pihak yang melakukan pembangunan jalan pemda tersebut. -
Bahwa Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan : "Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau unhrk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu" Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi : "Barang
siapa
mengajukan
peristiwa-peristiwa
atas
mana
dia
mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-pristiwa itu; sebaliknya
barang
siapa
mengajukan
peristiwa-peristiwa
guna
pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwaperistiwa itu". -
Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menempatkan Tergugat pada posisi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pihak lain, dan Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan tergugat dan hubungan kausal sehingga Tergugat diakatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.l. No.415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979; Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona), karena menempatkan Tergugat sebagai pihak yang bertanggung jawab ;
-
Bahwa setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Tergugat, tidak terlepas dari mekanisme proses yang ada, dari mulai pengusulan kegiatan, penganggaran sampai dengan pelaksanaannya, namun dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menguraikan apakah pelaksanaan pembangunan jalan yang dilakukan dengan melintasi lahan atau tanah yang didalilkan milik Penggugat tersebut adalah benar kegiatan pembangunan yang telah melalui proses tersebut diatas.
-
Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas terbukti menurut hukum gugatan
PENGGUGAT
menjadi
salah
pihak
atau
keliru
dalam
menentukan pihak mana yang seharusnya menjadi tergugat (error in persona),
oleh
karenanya
sudah
selayaknya
Pengadilan
Negeri
Pelalawan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan
gugatan
PENGGUGAT
sepanjang
menyangkut Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvankeltik verklaard); b. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) -
Bahwa terhadap objek sengketa dalam gugatan ini tidak bisa dilanjutkan pemeriksaan karena objek gugatan dalam perkara ini sangat kabur (tidak jelas) sebab Penggugat tidak bisa menunjukkan ukuran /luas objek tanah
Hal 7 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
yang diakui dimiliki oleh penggugat yang terkena pembangunan jalan yang didalilkan dan Penggugat hanya dapat menyatakan batasnya saja. Selain itu Penggugat hanya mendalilkan hak kepemilikan berdasarkan Surat Keterangan Tanah, yang hanya merupakan produk Desa, yang menurut Undang-Undang pokok Agraria bukanlah salah satu tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. -
Bahwa penggugat juga tidak dapat menerangkan status asal kepemilikan tanah yang diakui dimiliki oleh Penggugat tersebut, sehingga alas hal penggugat pada objek sengketa menjadi tidak jelas Oleh sebab itu sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan ini sebagai gugatan yang tidak jelas serta menyatakan pula gugatan ini tidak dapat diterima (Vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1975 Nomor 616 K/SIP/1973);
-
Bahwa demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565 K/SlP/1974 tanggal 6 Agustus 1979 yang memutuskan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;
-
Bahwa Penggugat mendasarkan alas hak kepemilikan tanah pada Surat keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar tertanggal 15 Februari 1993, padahal Sejak bulan Mei 1984, melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 59315707lSJ tanggal 22 Mei 1983 tentang Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan lzin Membuka Tanah, Menteri Dalam Negeri telah mencabut kewenangan Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga. Berdasarkan surat edaran tersebut maka Surat Keterangan Tanah nomor 15 Februari 1993 (yang dipergunakan oleh Penggugat sebagai bukti/dasar utama mengajukan gugatan) demi hukum menjadi batal atau tidak berlaku;
c. Penggugat Tidak Mampu Menguraikan Kriteria Suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana
dituduhkan Penggugat kepada ,
Sehingga POSITA Gugatan Sama Sekali Tidak Mendukung PETITUM Gugatan -
Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun didalam Posita gugatannya memenuhi kriteria suatu Perbuatan Melawan Hukum.
Hal 8 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
-
Bahwa menurut Hoge Raad tanggal 13 Januari 1919 kriteria suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang: - Melanggar hak orang lain, atau - Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat, atau - Bertentan dengan kesusilaan yang baik, atau - Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri orang lain atau badan;
-
Bahwa posita gugatan Penggugat tampak jelas bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan maupun Tergugat yang memenuhi salah satu kriteria tersebut diatas, quod non dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posita gugatan penggugat sama sekai tidak mendukung petitum, sehingga gugatan Penggugat jelas-jelas kabur dan tidak jelas (obscuur libel)
Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian eksepsi diatas, sudah pantas menurut hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menerima
eksespi
Tergugat
untuk
seluruhnya
dan
menolak
gugatan
PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT sepanjang menyangkut kepada TERGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). DALAM POKOK PERKARA -
Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon apa-apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi dianggap juga telah disampaikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
-
Bahwa
Tergugat
menolak
seluruh
dalil-dalil
PENGGUGAT
dalam
gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya; -
Bahwa pada asasnya hukum perdata dalam pembuktian adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran formil. Sehingga suatu Surat Keterangan Tanah adalah bukan merupakan bukti hak yang otentik, dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah karena yang dapat dijadikan sebagai bukti Hak atas tanah adalah sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
-
Berdasarkan kedudukannya tanah terbagi menjadi tanah yang bersertipikat dan tanah yang belum bersertifikat. Tanah yang bersertifikat adalah tanah yang memiliki hak dan telah terdaftar di kantor pertanahan setempat sedangkan tanah yang belum bersertipikat merupakan tanah yang belum
Hal 9 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
memiliki hak tertentu dan status tanahnya masih merupakan tanah Negara. Bahwa Kedudukan Surat Keterangan Tanah ini merupakan tanah Negara. Bahwa Kedudukan Surat Keterangan Tanah ini merupakan surat keterangan yang menyatakan seseorang menggarap tanah Negara yang dikeluarkan oleh pejabat daerah dan bukan merupakan kepemilikan hak menurut UUPA. -
Bahwa oleh karena itu dalil yang menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah 1 (satu) bidang tanah yang terletak dahulu dikenal setempat dengan nama RT 01 RW 01 Dusun Lalang Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam, atau yang sekarang dikenal setempat dengan nama RT 04 RW 05 Dusun Lingkungan 1 Kabupaten Pelalawan adalah dalil yang tidak berdasar pada alat bukti formil yang menerangkan suatu kepemilikan;
-
Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak berdasar pada alat bukti formil yang menerangkan suatu kepemilikan, maka status tanah yang menjadi objek dalam perkara ini merupakan tanah negara yang tidak dapat dilakukan Penyitaan, sesuai dengan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, sehingga permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan dan ditolak.
-
Bahwa Penggugat mendasarkan alas hak kepemilikan tanah pada Surat keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar tertanggal 15 Februari 1993, padahal Sejak bulan Mei 1984, melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1g83 tentang Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan lzin Membuka Tanah, Menteri Dalam Negeri telah mencabut kewenangan Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah datam bentuk apapun juga. Berdasarkan surat edaran tersebut maka Surat Keterangan Tanah nomor 15 Februari 1993 (yang dipergunakan oleh Penggugat sebagai bukti/dasar utama mengajukan gugatan) demi hukum menjadi batal atau tidak berlaku, dan untuk menyatakan tentang SKT yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sah menurut hukum, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memriksa dan mengadilinya.
-
Bahwa terkait tanah mempunyai fungsi sosial, menurut Mahkamah Agung menegaskan bahwa perbuatan kebijaksanaan penguasa tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilainya. Dalam rumusan akhir lokakarya tahun 1977 ditambahkan kecuali ada unsure "willekeur" dan "detournement depouvoir". Yang dimaksudkan kebijaksanaan, adalah, terjemahan konsep "beleid" dalam bahasa Belanda, Kebijaksanaan penguasa tidak digugat didasarkan atas prinsip "beteidsvrijheid”, yang ada pada penguasa.
Hal 10 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
Beleidsvrijheid penguasa meliputi : tugas dan pekerjaan untuk kepentingan umum. Bahwa dalam perkara aquo, Jalan umum yang dibangun tersebut adalah untuk kepentingan bersama masyarakat. -
Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat secara bersamasama telah melakukan Perbuatan Metawan Hukum, namun didalam posita gugatannya PENGGUGAT tidak mampu menguraikan tentang perbuatan atau Tergugat mana yang memenuhi kriteria suatu Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan Tergugat, maka tidak ada hubungan kausal tergugat dengan kerugian yang dirasakan oleh Penggugat.
Bahwa berdasarkan uraian sanggahan dalam Jawaban Tergugat diatas, kami rnohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: -
Menerima dan mengabulkan eksepsi dan TERGUGAT untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA -
Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
-
Menghukum PENGGUGAT untuk mernbayar biaya perkara yang timbul
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bono). Jawaban Turut Tergugat DALAM EKSEPSI a. Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) -
Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona), karena tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat;
-
Bahwa objek gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai pembangunan Jalan Pemda di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dimana tanah atas lahan yang diakui milik Penggugat sebagiannya dipakai untuk Pembangunan Jalan namun Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi;
-
Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Turut Tergugat selepas tahun 2003 telah melakukan pembangunan jalan diatas tanah berperkara tanpa izin dari Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menguraikan kapan (tempus) dan dimana (locus) serta siapa pihak yang melakukan pembangunan jalan pemda tersebut.
-
Bahwa Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan : "Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk
Hal 11 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
meneguhkan haknya itu, atau unhrk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu" Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi : "Barang
siapa
mengajukan
peristiwa-peristiwa
atas
mana
dia
mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-pristiwa itu; sebaliknya
barang
siapa
mengajukan
peristiwa-peristiwa
guna
pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwaperistiwa itu". -
Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menempatkan Turut Tergugat pada posisi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pihak lain, dan Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan Turut Tergugat dan hubungan kausal sehingga Turut Tergugat dikatakan melakukan
Perbuatan
Melawan
Hukum
sehingga
sebagaimana
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.l. No.415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979; Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona), karena menempatkan Turut Tergugat sebagai pihak yang bertanggung jawab ; -
Bahwa setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Turut Tergugat, tidak terlepas dari mekanisme proses yang ada, dari mulai pengusulan kegiatan, penganggaran sampai dengan pelaksanaannya, namun dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menguraikan apakah pelaksanaan pembangunan jalan yang dilakukan dengan melintasi lahan atau tanah yang didalilkan milik Penggugat tersebut adalah benar kegiatan pembangunan yang telah melalui proses tersebut diatas.
-
Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas terbukti menurut hukum gugatan
PENGGUGAT
menjadi
salah
pihak
atau
keliru
dalam
menentukan pihak mana yang seharusnya menjadi Turut Tergugat (error in persona), oleh karenanya sudah selayaknya Pengadilan Negeri Pelalawan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan
gugatan
PENGGUGAT
sepanjang
menyangkut Turut Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvankeltik verklaard); b. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) -
Bahwa terhadap objek sengketa dalam gugatan ini tidak bisa dilanjutkan pemeriksaan karena objek gugatan dalam perkara ini sangat kabur (tidak jelas) sebab Penggugat tidak bisa menunjukkan ukuran /luas objek tanah yang diakui dimiliki oleh penggugat yang terkena pembangunan jalan yang didalilkan dan Penggugat hanya dapat menyatakan batasnya saja. Selain itu Penggugat hanya mendalilkan hak kepemilikan berdasarkan
Hal 12 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
Surat Keterangan Tanah, yang hanya merupakan produk Desa, yang menurut Undang-Undang pokok Agraria bukanlah salah satu tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. -
Bahwa penggugat juga tidak dapat menerangkan status asal kepemilikan tanah yang diakui dimiliki oleh Penggugat tersebut, sehingga alas hal penggugat pada objek sengketa menjadi tidak jelas Oleh sebab itu sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan ini sebagai gugatan yang tidak jelas serta menyatakan pula gugatan ini tidak dapat diterima (Vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1975 Nomor 616 K/SIP/1973);
-
Bahwa demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565 K/SlP/1974 tanggal 6 Agustus 1979 yang memutuskan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;
-
Bahwa Penggugat mendasarkan alas hak kepemilikan tanah pada Surat keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar tertanggal 15 Februari 1993, padahal Sejak bulan Mei 1984, melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 59315707lSJ tanggal 22 Mei 1983 tentang Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan lzin Membuka Tanah, Menteri Dalam Negeri telah mencabut kewenangan Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga. Berdasarkan surat edaran tersebut maka Surat Keterangan Tanah nomor 15 Februari 1993 (yang dipergunakan oleh Penggugat sebagai bukti/dasar utama mengajukan gugatan) demi hukum menjadi batal atau tidak berlaku;
c. Penggugat Tidak Mampu Menguraikan Kriteria Suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana
dituduhkan Penggugat kepada ,
Sehingga POSITA Gugatan Sama Sekali Tidak Mendukung PETITUM Gugatan -
Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mendalilkan Turut Tergugat secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun didalam Posita gugatannya memenuhi kriteria suatu Perbuatan Melawan Hukum.
-
Bahwa menurut Hoge Raad tanggal 13 Januari 1919 kriteria suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang: - Melanggar hak orang lain, atau
Hal 13 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
- Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat, atau - Bertentan dengan kesusilaan yang baik, atau - Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri orang lain atau badan; -
Bahwa posita gugatan Penggugat tampak jelas bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan maupun Turut Tergugat yang memenuhi salah satu kriteria tersebut diatas, quod non dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posita gugatan penggugat sama sekai tidak mendukung petitum, sehingga gugatan Penggugat jelas-jelas kabur dan tidak jelas (obscuur libel)
Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian eksepsi diatas, sudah pantas menurut hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menerima eksespi Turut Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT sepanjang menyangkut kepada TURUT TERGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). DALAM POKOK PERKARA: -
Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon apa-apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi dianggap juga telah disampaikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
-
Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
-
Bahwa pada asasnya hukum perdata dalam pembuktian adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran formil. Sehingga suatu Surat Keterangan Tanah adalah bukan merupakan bukti hak yang otentik, dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah karena yang dapat dijadikan sebagai bukti Hak atas tanah adalah sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
-
Berdasarkan kedudukannya tanah terbagi menjadi tanah yang bersertipikat dan tanah yang belum bersertifikat. Tanah yang bersertifikat adalah tanah yang memiliki hak dan telah terdaftar di kantor pertanahan setempat sedangkan tanah yang belum bersertipikat merupakan tanah yang belum memiliki hak tertentu dan status tanahnya masih merupakan tanah Negara. Bahwa Kedudukan Surat Keterangan Tanah ini merupakan tanah Negara. Bahwa Kedudukan Surat Keterangan Tanah ini merupakan surat keterangan
Hal 14 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
yang menyatakan seseorang menggarap tanah Negara yang dikeluarkan oleh pejabat daerah dan bukan merupakan kepemilikan hak menurut UUPA. -
Bahwa oleh karena itu dalil yang menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah 1 (satu) bidang tanah yang terletak dahulu dikenal setempat dengan nama RT 01 RW 01 Dusun Lalang Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam, atau yang sekarang dikenal setempat dengan nama RT 04 RW 05 Dusun Lingkungan 1 Kabupaten Pelalawan adalah dalil yang tidak berdasar pada alat bukti formil yang menerangkan suatu kepemilikan;
-
Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak berdasar pada alat bukti formil yang menerangkan suatu kepemilikan, maka status tanah yang menjadi objek dalam perkara ini merupakan tanah negara yang tidak dapat dilakukan Penyitaan, sesuai dengan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, sehingga permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan dan ditolak.
-
Bahwa Penggugat mendasarkan alas hak kepemilikan tanah pada Surat keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar tertanggal 15 Februari 1993, padahal Sejak bulan Mei 1984, melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1g83 tentang Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan lzin Membuka Tanah, Menteri Dalam Negeri telah mencabut kewenangan Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah datam bentuk apapun juga. Berdasarkan surat edaran tersebut maka Surat Keterangan Tanah nomor 15 Februari 1993 (yang dipergunakan oleh Penggugat sebagai bukti/dasar utama mengajukan gugatan) demi hukum menjadi batal atau tidak berlaku, dan untuk menyatakan tentang SKT yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sah menurut hukum, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memriksa dan mengadilinya.
-
Bahwa terkait tanah mempunyai fungsi sosial, menurut Mahkamah Agung menegaskan bahwa perbuatan kebijaksanaan penguasa tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilainya. Dalam rumusan akhir lokakarya tahun 1977 ditambahkan kecuali ada unsure "willekeur" dan "detournement depouvoir". Yang dimaksudkan kebijaksanaan, adalah, terjemahan konsep "beleid" dalam bahasa Belanda, Kebijaksanaan penguasa tidak digugat didasarkan atas prinsip "beteidsvrijheid”, yang ada pada penguasa. Beleidsvrijheid penguasa meliputi : tugas dan pekerjaan untuk kepentingan umum. Bahwa dalam perkara aquo, Jalan umum yang dibangun tersebut adalah untuk kepentingan bersama masyarakat.
Hal 15 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
-
Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mendalilkan Turut Tergugat secara bersamasama telah melakukan Perbuatan Metawan Hukum, namun didalam posita gugatannya PENGGUGAT tidak mampu menguraikan tentang perbuatan atau Turut Tergugat mana yang memenuhi kriteria suatu Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan Turut Tergugat, maka tidak ada hubungan kausal Turut Tergugat dengan kerugian yang dirasakan oleh Penggugat.
Bahwa berdasarkan uraian sanggahan dalam Jawaban Turut Tergugat diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: -
Menerima dan mengabulkan eksepsi dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA -
Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
-
Menghukum PENGGUGAT untuk mernbayar biaya perkara yang timbul Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bono). Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam
turunan
resmi
putusan
Pengadilan
Negeri
Pelalawan
Nomor
18/Pdt.G/2013/PN.PLW tanggal 7 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi -
Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah 1 (satu) bidang tanah yang terletak dahulu dikenal setempat dengan nama RT 01 RW 01 Dusun Lalang Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam, sekarang dikenal setempat dengan nama RT 04 RW 05 Dusun Lingkungan 1 Kabupaten Pelalawan – Riau dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara dengan tanah HARUN ALRASYID
Uk: 320 M
- Sebelah Selatan dengan tanah MAILO
Uk: 320 M
- Sebelah Barat dengan tanah DARWIS
Uk: 168 M
- Sebelah Timur dengan tanah KADIR
Uk: 100 M
3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Tanggal 15 Februari 1993 atas nama Mukhlis adalah sah Menurut Hukum;
Hal 16 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar 14.550 M2 x Rp. 200.000 = Rp. 2.910.000.000,(dua milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah); 6. Menghukum Turut Tergugat mematuhi isi putusan perkara aquo 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah); 8. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/PDT.G/2013/PN.PLW yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, teryata bahwa
pada hari Senin tanggal 18
September 2014, Kuasa Pembanding I - semula Tergugat dan Kuasa Pembanding II - semula Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.PLW tanggal 7 Juli 2014; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan
Banding
Nomor
18/Pdt.G/2013/PN.PLW
yang
dibuat
dan
ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2014 telah memberitahukan pernyataan permohonan banding tersebut secara sah dan seksama kepada Terbanding - semula Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 18/PDT.G/2014/PN.PLW yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding I - semula Tergugat dan Kuasa Pembanding II - semula Turut Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding - semula Penggugat pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014, untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I - semula Tergugat dan Pembanding II - semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara serta telah memenuhi persyaratan
formal yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;
Hal 17 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding I - semula Tergugat dan Pembanding II - semula Turut Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar keberatan dari Pembanding I - semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 18/PDT.G/2013/PN.PLW tanggal 7 Juli 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;
DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini telah menjatuhkan putusan dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Pembanding I - semula Tergugat dan Pembanding II - semula Turut Tergugat; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mecermati putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, ternyata alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, bahwa eksepsi dari Pembanding I - semula Tergugat dan Pembanding II - semula Turut Tergugat alasan - alasan yang dikemukakan sudah memasuki materi pokok perkara, oleh karenanya pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus tentang eksepsi dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, harus dipertahankan untuk dikuatkan; DALAM POKOK PERKARA Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan dengan melihat
pokok
permasalahan
dalam
perkara
ini,
sependapat
dengan
pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II - semula Turut Tergugat telah terbukti adalah perbuatan melawan hukum ( PMH ), karena terhadap penguasaan tanah terperkara yang terbukti adalah merupakan milik Terbanding - semula Penggugat, ternyata Pembanding I - semula Tergugat tidak melakukan proses ganti rugi; Hal 18 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I - semula Tergugat telah terbukti perbuatannya terhadap Terbanding - semula Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ( PMH ), maka terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang “Menghukum Pembanding I - semula Tergugat untuk membayar kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Terbanding - semula Penggugat”, begitu pula dengan pertimbangan jumlah yang harus dibayarnya adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum, untuk putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini; sehingga putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 18/PDT.G/2013/PN.PLW, tanggal 7 Juli 2014 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I - semula Tergugat dan Pembanding II - semula Turut Tergugat tetap berada dipihak yang kalah dalam Peradilan Tingkat Banding, maka haruslah dihukum untuk membayar onbgkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan; ---------Mengingat pasal 199 R.Bg jo ketentuan title VII Rv dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, serta
pasal-pasal dari Undang-Undang yang
bersangkutan;----------------------------------------------------------------------------------------
MENGADILI : 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I - semula Tergugat dan Pembanding II - semula Turut Tergugat; 2. Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Pelalawan
Nomor
18/Pdt.G/2013/PN.PLW tanggal 7 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding I - semula Tergugat dan Pembanding II - semula Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
Hal 19 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015, oleh kami NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH.MH sebagai Hakim Ketua, H. IMAM SUUDI, SH.MH dan DJUMADI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut di atas, dengan dibantu oleh SUNARIYAH, SH
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
H. IMAM SUUDI, SH.MH
HAKIM KETUA MAJELIS
NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH.MH
DJUMADI, SH.MH
PANITERA PENGGANTI
SUNARIYAH, SH
Perincian biaya proses: 1. Meterai Rp 6.000,2. Redaksi Rp 5.000,3. Administrasi Rp 139.000,Jumlah Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal 20 dari 20 hal. Put.155/PDT/2014/PT.PBR
