PT.PBR

PUTUSAN NOMOR 230/PDT/2014/PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Drs. M. NAJIB. SMH, Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru/5 Desember 1957, Agama Islam, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, alamat

Jalan Rengas Raya Blok C54 RT 001/RW 007, Kelurahan Pandau, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Asep Ruhiat,S.Ag.SH.MH, 2. Benno Suveltra, SH, 3. Artion, SH, 4. Fitri Andrison, SH, 5. Lusia Fentimora, SH, dan 6. Hj Tuti Rahayu, SH, adalah Advokat/Asisten Advokat

pada kantor hukum Asep Ruhiat & Partners

yang beralamat dan berkantor di Jalan Handayani Nomor 36 A Lt.II Arengka Atas Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus

didaftarakan

di

tertanggal

2

Kepaniteraan

Februari

2013

Pengadilan

yang Negeri

Pekanbaru Register Nomor 67/SK/2013/PN.PBR tanggal 7 Pebruari 2013,

selanjutnya disebut PEMBANDING/

PENGGUGAT; Melawan : 1.

SUHERMAN,

Umur 50 tahun, Pekerjaan Ketua RT 06, Alamat Jalan Assalam RT 006/RW 004, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,

Kota Pekanbaru,

selanjutnya

disebut TERBANDING I/TERGUGAT I; 2.

ABU BAKAR, SH, Umur 60 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Archis Nomor 99 Komplek Perumahan Arengka, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut

TERBANDING II/

TERGUGAT II; 3.

HJ. DARWANI, Umur 60 tahun, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Jalan Tawas IV Nomor 496, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan

Halaman 1 dari

Putusan Nomor 230/PDT/2014/PT.PBR

Rumbai Pesisir, Kota

Pekanbaru, selanjutnya disebut

TERBANDING III/ TERGUGAT III ; 4.

HERMANTO,

Umur 50 tahun, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Jalan Assalam RT 006/RW 004 Air Dingin, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit

Raya,

Kota Pekanbaru,

selanjutnya disebut TERBANDING IV/TERGUGAT IV ; 5.

ERIZAL,

Umur 36 tahun, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Jalan Garuda Gg. Telepon Nomor 5 A Labuh Baru, Pekanbaru,

selanjutnya

disebut

TERBANDING

Kota V/

TERGUGAT V ; 6.

YULIMAR,

Umur 60 tahun, Pekerjaan Wiraswata, Thamrin Nomor 47 Gobah, Kota

Alamat Jalan

Pekanbaru, selanjutnya

disebut TERBANDING VI/ TERGUGAT VI ; 7.

FATIMAH ANY, Umur 65 tahun, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Jalan Aceh Nomor 17 Harapan Raya Tangkerang, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut TERBANDING VII/TERGUGAT VII ;

PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah membaca : 1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Desember 2014 Nomor 230/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara

kedua belah pihak

tersebut di atas; 2.

Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 23/Pdt.G/ 2013/PN.Pbr tanggal 30 Desember 2013;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip Surat Gugatan Penggugat yang isinya adalah sebagai berikut : 1.

Bahwa Penggugat adalah selaku ahli waris atas lahan/tanah yang sac-el~r.ya dalam bentuk kebun karet terletak di Desa Air Dingin Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sekarang di Kel. Simpang Tiga Kec. Eukit Raya Kota Pekanbaru (dikenal dengan Jl. Air Dingin) dengan luas ± 53.3467 Ha (lima puluh tiga koma tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh hektar).

Halaman 2 dari


2.

Bahwa tanah/lahan tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Jual beli dari Go Tjing Kia, merk Swee Goan Huat kepada Kamaruddin (orang tua Penggugat) No. 5/1961 tanggal 14 Maret 1961 yang dikeluarkan oleh Sdr. Ali Marsudi sebagai Wakil Wali Nagari Simpang Tiga Ketjamatan Siak Hulu, diketahui dan disetujui oleh E.A. Nasroen sebagai Camat Siak Hulu, juga diketahui oleh Sdr. S.A.Gtong sebagai Kepala Agraria Daerah Kampar/Kota, yang disaksikan oleh Sdr. A.Flores;

3.

Bahwa adapun dasar kepemilikan dari Go Tjing Kia, Merk Soei Goen Wat atas lahan /tanah tersebut adalah berdasarkan surat perjanjian hak tanah tanggal 12 April 1924 perihal menyerahkan buat perkebunan Klaine landbouw yang diserahkan oleh Seri Paduka Sultan Kerajaan Siak;

4.

Bahwa sejak tahun 1959 H. Kamaruddin (orang tua Penggugat) bersama dengan anaknya H. Syamsul Kamar (kakak Penggugat) melakukan pengawasan terhadap objek lahan/tanah tersebut;

5.

Bahwa pada tanggal 23 Februari 1963 seluruh kebun karet seluas 53,5317 Ha setelah diukur diterbitkanlah 3 (tiga) surat sebagai berikut : a. Petikan

Surat

Kepala

Inspeksi

Agraris

Propinsi

Riau

No.:IA87/H.P/Kr/SK/63 atas nama H. Kamaruddin seluas 19,9425 Ha; b. Petikan

Surat

Kepala

Inspeksi

Agraris

Propinsi

Riau

No.:IA83/H.P/Kr/SK/63 seluas 18,6359 Ha atas nama M. Malini; c. Petikan

Surat

Kepala

Inspeksi

Agraris

Propinsi

Riau

No.:IA84/H.P/Kr/SK/63 seluas 14,7689 Ha atas nama Rohani; 6.

Bahwa atas keseluruhan tanah/lahan milik Penggugat atas nama H. Malini sebagaimana Petikan Surat Kepala Inspeksi Agraris Propinsi Riau No. IA 83/H.P/Kr/SK/63 seluas 18,6359 Ha yang terletak di Desa Air Dingin Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sekarang di Jalan Karya Bersama dan Jalan Assalam Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru belum pernah dijual belikan ataupun dikuasakan kepada orang lain untuk mengurusnya saat sekarang ini telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat;

7.

Bahwa pada tanggal 04 September 1997 Penggugat melalui H. Syamsul Kamar (Kakak Penggugat) telah melayangkan surat Pemberitahuan kepada Camat Kecamatan Bukit Raya agar tidak mengabulkan permintaan jual beli tanah terhadap objek sengketa;

8.

Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2012 atas kepemilikan tanah yang menjadi objek

sengketa,

Penggugat

telah

Halaman 3 dari

melakukan

pembayaran

pajak


sebagaimana surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 NOP : 14.71.020.001.009-2079.0 atas nama M. Malini/Nurhabibah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru; 9.

Bahwa sekarang tanah milik Penggugat tersebut telah ditempati dan dikuasai oleh para Tergugat tanpa seizin Penggugat;

10. Bahwa Tergugat I telah menguasai dan menempati tanah objek perkara tanpa izin dari Penggugat seluas + 200 m x 50 m atau seluas ± 10.00 M² 11. Bahwa Tergugat II telah menguasai dan menempati tanah objek perkara tanpa izin dari Penggugat seluas + 20 m x 60 m atau seluas + 1200 M2; 12. Bahwa Tergugat III telah menguasai dan menempati tanah objek cerkara tanpa izin dari Penggugat seluas + (60 m x 20 m ) atau seluas + 1200 m2 dan + (30 x 20 m )atau seluas + 600 M2 total + 1800 M2; 13. Bahwa Tergugat IV telah menguasai dan menempati tanah objek cerkara tanpa izin dari Penggugat seluas + 30 m x 50 m atau seluas + 1500 M2; 14. Bahwa Tergugat V telah menguasai dan menempati tanah objek :erkara tanpa izin dari Penggugat seluas + (61 m x 34 m) atau ieluas + 2074 M2 dan + (50 m x 30 m) atau seluas + 1500 M2 total + 3.574 M2; 15. Bahwa Tergugat VI telah menguasai dan menempati tanah objek perkara tanpa izin dari Penggugat seluas + 200 m x 100 m atau seluas + 20.000 M2; 16. Bahwa Tergugat VII telah menguasai dan menempati tanah objek perkara tanpa izin dari Penggugat seluas + 200 m x 50 m atau seluas + 10.000 M2; 17. Bahwa total luas tanah penggugat yang dikuasai oleh para tergugat adalah + 48.074 M2; 18. Bahwa perbuatan para Tergugat berupa menempati dan menguasai dengan cara memasuki areal tanah milik Penggugat dengan maksud untuk menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengakibatkan terjadinya kerugian atas hak kebendaan dari Penggugat; 19. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut tanpa dasar dan alasan yang jelas serta tidak melalui prosedur hukum dengan tindakan -air. hakim sendiri (igenrichting) telah mencoreng hukum dalam negara ini dan terhadap perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat dibenarkan; 20. Bahwa ketika Penggugat dan orang-orang suruhan Penggugat memasuki areal tanah milik Penggugat tersebut, selalu dilarang dan dihalang-halangi oleh para Tergugat dan/atau orang-orang suruhan para Tergugat dengan maksud untuk menteror dan menakut-nakuti Penggugat dan/atau orang-

Halaman 4 dari


orang suruhan Penggugat walaupun Penggugat telah memperingatkan dan menjelaskan kepada Para Tergugat melalui surat maupun dengan lisan; 21. Bahwa permasalahan atas tanah tersebut, Penggugat telah melakukan upaya prefentif terhadap para tergugat dengan berharap agar para tergugat mau melakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat, akan tetapi para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak mengindahkan upaya Penggugat tersebut 22. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat berupa tidak bisa menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah yang luas totalnya adalah + 48.074 M2 dimana harga tanah tersebut adalah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) per meter persegi, sehingga kerugian adalah Rp. 24.037.000.000,(duapuluh empat milyar tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -

Perbuatan Tergugat I dengan menguasai dan menempati tanah objek perkara tanpa izin dari Penggugat seluas + 200 m x 50 m atau seluas + 10.000 M2, mengakibatkan Penggugat tidak bisa menguasai dan memanfaatkan sebahagian tanah yang luasnya + 200 m x 50 m atau seluas + 10.000 M2, dimana harga tanah tersebut kalau Penggugat jual adalah Rp. 500.000,-/ M2 sehingga kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat I adalah + 10.000 M2 X Rp. 500.000,-Rp.5.000.000.000,-

-

Perbuatan Tergugat II dengan menguasai dan menempati tanah objek perkara tanpa izin dari Penggugat seluas + 20 m x 60 m atau seluas 1.200

M2 ,

mengakibatkan

Penggugat

tidakbisa

menguasai

dan

memanfaatkan sebahagian tanah yang luasnya + 20 m x 60 m atau seluas + 1.200 M2, dimana harga tanah tersebut kalau Penggugat jual

adalah

Rp.

500.000,-/

M2 sehingga

kerugian

Penggugat

akibat perbuatan Tergugat II adalah + 1.200 M2 X Rp. 500.000,- = Rp. 600.000.000,-; -

Perbuatan Tergugat III dengan menguasai dan menempati tanah objek perkara tanpa izin dari Penggugat seluas + (60 m x 20 m (30

m

x

Penggugat

20

m)

atau

tidak

seluas

bisa

+

1800

dan

+

M2, mengakibatkan

menguasai

dan memanfaatkan

sebahagian tanah yang luasnya + (60 m x 20 m ) dan + ( 30 m x 20 m ) atau seluas + 1800 M2, Penggugat

dimana harga tanah

jual adalah Rp.

500.000,-/ M2

Halaman 5 dari

tersebut

sehingga

kalau kerugian


Penggugat

akibat

perbuatan

Tergugat III adalah + 1800 M2

X Rp. 500.000,- = Rp. 900.000.000,-; -

Perbuatan Tergugat IV dengan menguasai dan menempati tanah objek perkara tanpa izin dari Penggugat seluas + 30 m x 50 m +

1.500

M2 ,

atau

seluas

mengakibatkan Penggugat tidak bisa menguasai dan

memanfaatkan sebahagian

tanah

yang luasnya + 30 m x 50 m atau

seluas + 1.500 M2, dimana harga tanah tersebut kalau Penggugat jual adalah Rp.500.000,-/M2 sehinggakerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat IV adalah + 1.500 M2 X Rp.500.000,- = Rp. 750.000.000,-; -

Perbuatan Tergugat V dengan menguasai dan menempati tanah objek perkara tanpa izin dari Penggugat seluas + (61 m x 34 m dan seluas + ( 50 m x 30 m ) atau seluas + 3.574 M2, mengakibatkan Penggugat tidak bisa menguasai dan memanfaatkan sebahagian tanah yang luasnya +

(61 m x 34 m) dan + (50 m x 30 m)

dimana harga tanah Rp.

tersebut

kalau

atau seluas + 3.574 M2, Penggugat

jual

adalah

500.000,-/ M2 sehingga kerugian Penggugat akibat perbuatan

Tergugat V adalah + 3.574 M2 X Rp. 500.000,- = Rp. 1.787.000.000,-; -

Perbuatan Tergugat VI dengan menguasai dan menempati tanah objek perkara tanpa izin dari Penggugat seluas + 200 m x 100 m

atau

seluas + 20.000 M2,mengakibatkan Penggugat tidak bisa menguasai dan memanfaatkan sebahagian tanah yang luasnya + 200 m x 100 m atau seluas + 20.000 M2, dimanaharga tanah tersebut kalau Penggugat jual adalah Rp 500.000,-/ M2 sehingga kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat VI adalah + 20.000 M2 X Rp. 500.000,- = Rp. 10.000.000.000, -

Perbuatan Tergugat VII dengan menguasai dan menempati tanah objek perkara tanpa izin dari Penggugat seluas + 200 m x 50 m atau seluas + 10.000 M2, mengakibatkan Penggugat tidak bisa menguasai dan memanfaatkan sebahagian tanah yang luasnya + 200 m x 50 m atau seluas + 10.000 M2, dimana harga tanah tersebut kalau Penggugat jual adalah Rp. 500.000,-/ M2 sehingga kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat VII adalah + 10.000 M2 X Rp. 500.000,- = Rp. 5.000.000.000,-

23. Bahwa disamping adanya kerugian materil yang dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan Para Tergugat tersebut juga telah menimbulkan kerugian immateril bagi Penggugat yang sebetulnya tidak dapat dinilai dengan uang berupa hilangnya rasa aman dan ketakutan yang berkepanjangan pada diri

Halaman 6 dari


Penggugat yang harus di konpensasi dengan uang dengan jumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah); 24. Bahwa Penggugat mempunyai alasan yang cukup dan kuat serta khawatir dimana Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tetap akan menguasai tanah Penggugat atau mengalihkannya kepada pihak lain serta untuk menjamin putusan perkara ini dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk meletakkan sita jaminan atas tanah yang menjadi objek perkara; 25. Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan surat-surat yang mempunyai kekuatan pembuktian, maka menurut hukum keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Verzet maupun banding (Uitvoerbaar bij voorraad); 26. Bahwa untuk mencegah Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menghukum Tergugat I, II, III, IV, V,

VI dan VII, untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/hari; 27. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat maka pantas dan patutlah jika para Tergugat dalam hal ini menanggung semua biaya yang timbul dan ditimbulkan dalam perkara ini; 28. Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden yang lebih buruk lagi dikemudian hari khususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan di mata masyarakat, dan demi tegaknya hukum di bumi Indonesia yang kita cintai ini, baik oleh tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat maupun pihak-pihak lain yang merasa dirinya kebal hukum dan atau tidak tersentuh oleh hukum (untouchable) maka dengan ini Penggugat selaku pencari keadilan (Justitia Bellen), mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; GUGATAN PROVISI -

Bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para tergugat menguasai dan menduduki tanah yang menjadi objek sengketa sangat menghawatirkan penggugat yaitu : menghentikan segala aktivitas berupa apapun terhadap tanah yang menjadi objek sengketa maka sangat perlu untuk mengambil tindakan preventif yang menyangkut hak-hak dasar

Halaman 7 dari


Penggugat sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. -

Bahwa untuk itu berasalan Hukum Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan Provisi atas

Perkara ini

yaitu memerintahkan

Tergugat I, II, III, IV,V VI dan VII untuk mengosongkan /menghentikan segala aktivitas berupa apapun terhadap tanah yang menjadi objek perkara

milik

Penggugat

serta

memerintahkan

Penggugat

untuk

menduduki dan menguasai tanah yang menjadai objek perkara sebelum adanya Putusan Akhir . -

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka dimohonkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Pekanbaru / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hari dan tanggal persidangan serta memanggil para pihak agar datang di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI 1.

Mengabulkan Provisi Pergugat seluruhnya

2.

Memerintahkan para Tergugat selama perkara ini diperiksa untuk mengosongkan/ menghentikan segala aktivitas berupa apapun terhadap tanah yang menjadi objek sengketa;

3.

Memerintahkan para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan provisi ini sebagai suatu putusan lembaga hukum peradilan yang harus dihormati, dihargai dan ditaati oleh setiap Badan Hukum/Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, jika perlu dengan bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya.

DALAM POKOK PERKARA Primer : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Surat Jual beli dari Go Tjing Kia, merk Swee Goan Huat kepada Kamaruddin (orang tua Penggugat) No. 5/1961 tanggal 14 Maret 1961 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; 3. Menyatakan Petikan Surat Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Riau No. IA 83/H.P/Kr/SK/63 surat ukur/gambar Kasar tanggal 03 Februari 1963 No. 77 atas nama H. Malini adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; Halaman 8 dari


4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan ukuran seluas 18, 6359 Ha sebagaimana Petikan Surat Kepala Inspeksi Agraraia Provinsi Riau No : IA 83/H.P/Kr/SK/63 surat ukur/gambar Kasar tanggal 03 Februari 1963 No. 77 atas nama H. Malini; 5. Menyatakan bahwa segala surat yang berkaitan dengan hak kepemilikan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII atas objek perkara adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII berupa memasuki areal tanah milik Penggugat dengan maksud untuk menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang dilakukan oleh pihak para Tergugat yang merugikan pihak Penggugat 7. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga; 8. Menghukum

Tergugat

I,

II,

III,

IV,

V,

VI

dan

VII

untuk

mengosongkan/menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat; 9. Menghukum Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar kerugian materil Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 24.460.000.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus enampuluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan tunai dan sekaligus; 10.Menghukum Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar RP. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan tunai dan sekaligus; 11.Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan segera (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Para Tergugat menyatakan Banding, Verzet, atau Kasasi; 12.Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)setiap hari kelalaian melaksanakan putusan; 13.Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini. Subsider. Bahwa jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Halaman 9 dari


Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, kuasa Tergugat I, III,IV,V dan VII telah memberikan jawaban tertanggal 30 April 2013 sebagai

berikut :

I. DALAM KONVENSI 1. Tentang Eksepsi. 1.1 Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuurlibel) Bahwa Gugatan Pengguagt tidak jelas, baik mengenai subjek ataupun objeknya baik mengenai letak maupun ukurannya. Bahwa mengenai objek gugatan, penggugat mendalilkan dalam gugatan, pada posita angka 6 dimana luas keseluruhan tanah milik Penggugat adalah seluas 18,6359 Ha terletak dijalan Karya bersama dan jalan Assalam, akan tetapi tidak menyebutkan sama sekali letak serta batas batas tanah dimaksud baik Utara, Selatan, barat maupun Timur. Selanjutnya pada posita angka 10 s.d 17 mendalilkan bahwa dari keseluruhan tanah yang diaku milik oleh Penggugat dikuasai oleh para Tergugat sejumlah total + 48.074 M2 atau hanya seluas + 4,8 ha saja, padahal bila diperhatikan kenyataan sebenarnya diatas tanah yang diaku milik oleh Penggugat tersebut semuanya dikuasai oleh para pemilik yang sah akan tetapi tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga objek gugatan ini menjadi tidak jelas. Bahwa kemudian terhadap Tergugat I, III, IV, V dan VII menguasai tanahnya masing masing dengan luas dan ukuran sesuai alas hak yang dimiiliki tidak sama dengan ukuran luas sebagai mana disebut dalam posita gugatan sejumlah 4,8 ha, yang dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut : a. Posita angka 10, Penggugat mendalilkan dikuasai oleh Tergugat I seluas + 200 m x 50 m atau seluas + 10.000 m2, padahal sebaliknya Tergugat I hanya memiliki dan menguasai tanah yang dibeli kepada pemilik asal bernama Mad Nahar dengan ukuran yang berbeda yaitu kurang lebih 30 m X 20 m atau total kurang lebih 600 M2. Dan

terhadap

total

keseluruhan

tanah

milik

Tergugat

I,

saat ini semuanya telah dijual kepada Pihak ketiga yaitu masing masing telah dialihkan kepada Sdri Nurlaili dengan luas ± 400 M2 dan sisanya seluas 200 M2 telah dialihkan kepada sdr. Junaidi ; b. Posita angka 12 Penggugat mendalilkan dikuasai oleh Tergugat III seluas + 60 m x 20 m atau seluas + 1200 m2 dan seluas 30 m x 20 m atau seluas + 600 m2 total + 1800 m2, padahal sebaliknya Tergugat III hanya

Halaman 10 dari


memiliki asal

dan

menguasai

bernama

Mad

tanah

yang

Nahar

dibeli

dengan

kepada

pemilik

ukuran

yang

berbeda yaitu kurang lebih 20 m X 60 m atau total kurang lebih 1200 M2; c. Posita angka 13 Penggugat mendalilkan dikuasai oleh Tergugat IV seluas ± 30 m x 50 m atau seluas + 1500 m2, padahal sebaliknya sebaliknya Tergugat IV hanya memiliki dan menguasai tanah yang dibeli kepada pemilik asal bernama Mad nahar dengan ukuran yang berbeda yaitu kurang lebih 30 m X 20 m sebanyak 2 kavling atau total kurang lebih 1200 M2 ; d. Posita angka 14 Penggugat mendalilkan dikuasai oleh Tergugat V seluas + 61 m x 34 m atau seluas + 2074 m2 dan seluas 50 m x 30 m atau seluas ± 1500 m2, total 3.574 M2, padahal sebaliknya Tergugat V hanya memiliki dan menguasai tanah yang dibeli kepada pemilik asal bernama SARMAN dan DONI HARDONO dengan ukuran yang berbeda yaitu kurang lebih 1902 M2 ; e. Posita angka 16 Penggugat mendalilkan dikuasai oleh Tergugat VII seluas ± 200 m x 50 m atau seluas ± 2074 M² dan seluas 50 m x 30 m atau seluas± 1500 M², total 3.574 M² padahal sebaliknya Tergugat VII hanya memiliki dan menguasai tanah yang dibeli kepada pemilik asal dengan ukuran yang berbeda yaitu kurang lebih 999 M2 saja ; Sehingga berdasarkan uraian pada huruf a s.d e diatas terdapat perbedaan luas antara tanah yang diaku sebagai milik oleh Penggugat dengan luas tanah yang dikuasa oleh Para Tergugat sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas,sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu berdasarkan putusan tetap Mahkamah Agung RI, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena luas tanah berdasarkan gugatan Penggugat berbeda luasnya dengan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) patut dan beralasan hukum jika Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini

Menolak

gugatan

Penggugat

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. YURISPRUDENSI : Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975 :

Halaman 11 dari


“karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri……..ternyata tanah yang dikuasa Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” 1.2

Bahwa

Penggugat

tidak

mempunyai

kwalitas

sebagai

Pengugat; Bahwa bila diperhatikan subjek gugatan pada halaman 1 yang menyebutkan Penggugat adalah Tuan Drs.M.Najib, SMH yang bertindak untuk dan atas nama ahli waris M.Malini berdasarkan Kuasa Ahli Waris tanggal 05 Januari 2013 dan dihubungkan dengan dalil gugatan pada poin 1 s.d 6, ternyata Tuan M.NAJIB,SMH bukanlah sebagai salah seorang ahli waris dari MALINI akan tetapi hanya memperoleh kuasa atau tegasnya sebagai pemegang kuasa dari para ahli waris, sedangkan kalaupun diakui benda objek gugatan ada akan tetapi belum beralih atau dialihkan kepada Tuan M.Najib sehingga Tuan M.Najib tidak mempunyai kwalitas melakukan tuntutan dimuka Pengadilan karena bukanlah sebagai pihak berhak sebagai pemilik dan oleh karenanya pula Penggugat tidak / belum mempunyai kwalitas sebagai Penggugat. Berdasarkan alasan ini maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; 1.3 Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan, pada posita angka 6 dimana luas keseluruhan tanah milik Penggugat adalah seluas 18,6359 Ha terletak dijalan Karya bersama dan jalan Assalam, dan Selanjutnya pada posita angka 10 s.d 17 mendalilkan bahwa dari keseluruhan tanah yang diaku milik oleh Penggugat dikuasai oleh para Tergugat sejumlah total + 48.074 M2 atau hanya seluas + 4,8 ha saja, padahal dalam kenyataannya saat ini keseluruhan tanah yang diakui sebagai milik seluas kurang lebih 18 hektar tersebut pada lahan sehamparan dengan para Tergugat, semuanya dikuasai oleh pemilik yang sah sejak puluhan tahun yang lalu. Namun demikian para pemilik sah yang menguasai tanah tersebut, tidak ikut digugat dalam perkara ini sehingga haruslah dinyatakan gugatan ini tidak sempurna dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ; 1.4. Bahwa Gugatan Penggugat telah daluwarsa (Verjaring)

Halaman 12 dari


Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada poin 2 dan 3 dimana Penggugat memiliki tanah objek perkara berdasarkan jual beli antara orang tua Penggugat dengan Go Tjing Kia, merk Swee Goan Huat, berdasarkan Surat jual beli Nomor 5/1961 tanggal 14 Maret 1961, sedangkan Go Tjing Kia, merk Swee Goan Huat memperolehnya berdasarkan surat perjanjian hak tanah tanggal 12 April 1924 yang diserahkan oleh Seri Paduka Sultan kerajaan Siak. Bahwa kemudian ternyata Tergugat I, III, IV, V dan VII baru mengetahui Penggugat melakukan tuntutan hukum sejak didaftarkannya serta diikuti oleh proses persidangan dalam perkara ini sejak tanggal 07 Februari 2013 sebagaimana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 23/Pdt-G/2013/PN.Pbr, sehingga bila dihitung sejak tahun 1961 sampai dengan sekarang telah berlangsung kurang lebih 52 tahun lebih. Bahwa bila diperhatikan pasal 1967 KUHperdata menyebutkan : ‘’segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikatnya yang buruk.* Berdasarkan ketentuan pasal 1967 KUHPerdata tersebut dapat disimpulkan dimana gugatan terhadap tanah yang diaku sebagai milik oleh Penggugat tersebut telah hapus karena daluwarsa dimana telah dibiarkan berlangsung selama kurang lebih 51 (lima puluh satu tahun) tanpa dilakukan suatu tuntutan hukum kepada Pengadilan yang berwenang. Lagi pula pada saatnya nanti akan Tergugat I, III, IV, V dan VII buktikan dimana proses penguasaan tanah milik Tergugat I, III, IV, V dan VII telah dimiliki dan dikuasai berdasarkan alas hak yang benar (iktikat baik) kurang lebih 30 tahun lamanya tanpa ada ganggu gugat dari pihak manapun juga, dan bahkan pada lahan tanah objek gugatan sehamparan telah berdiri rumah permanen baik perumahan

pribadi

maupun

didirikan

oleh

pengembang

yang

membuktkan adanya iktikat baik dari Tergugat I, III, IV, V dan VII dan pemilik tanah sehamparan. Berdasarkan kenyataan ini bila diperhatikan lagi pasal 1963 KHPerdata maka Tergugat I, III, IV, V dan VII telah melewati batas waktu selama 20 tahun untuk memperoleh hak dengan

Halaman 13 dari


iktikat baik. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena telah daluwarsa. 2. Tentang Pokok Perkara 2.1 Jawaban dari Tergugat I, III, IV, V dan VII. 1. Bahwa mohon dalil dalil dalam eksepsi diatas dianggap terulang kembali sebagai bagian dari dalil dalil jawaban Tergugat I, III, IV, V dan VII dalam pokok perkara bagian konvensi ini dan secara tegas Para Tergugat menolak serta membantah semua dalil dalil gugatan Penggugat; 2. Bahwa adalah salah dan keliru bila Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas + 18,6359 Ha sebagaimana didalilkan dalam poinl s.d 6, dan serta kemudian menuduh Para Tergugat menguasai dan menempati tanah objek perkara tanpa izin Penggugat sebagaimana disebut dalam poin 10 dalil gugatan dan oleh karenanya haruslah ditolak, dengan alasan alasan sebagaimana disebut dibawah ini ; 3. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah sebagaimana didalilkan dalam poin 1 dalil gugatan oleh karena : a. Surat

kepemilikan

dari

Pengggugat

sangat

diragukan

kebenarannya sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada poin 2 dan 3 dimana berdasarkan jual beli orang tua Penggugat dengan

Go

Tjing

Kia,

merk

Swee

Goan

Huat,

yang

mendapatkannya berdasarkan surat perjanjian hak tanah tanggal 12 April 1924 yang diserahkan oleh Seri Paduka Sultan kerajaan Siak, dimana berdasarkan waktunya telah diakui sendiri oleh Penggugat terjadi sebelum kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 dimana masih dikuasai oleh hukum kolonial Belanda, yang secara tegas telah dicabut oleh UU Nomor 5 tahun 1960 atau Undang Undang Pokok Agraria dan menyatakan berlakunya UU Pokok Agraria Nasional diseluruh Indonesia dimana telah mencabut : i. Agrarische Wet (S. 1870-55) sebagai yang termuat dalam pasal 51 wet op de staatsinrichting van nederlands indie 447), dan ketentuan dalam ayat ayat lainya dari

(S. 1925-

pasal itu ;

ii. a. " Domeinverklaring " tersebut dalam pasal 1 '

Halaman 14 dari


Agrarisch Besluit (S.1870- 118) b. Algemene Domeinverklaring tersebut dalam S. 1875 119a ; c. " Domeinverklaring " untuk Sumatera tersebut dalam S. 1874-941 ; d.

" Domeinverklaring " untuk keresidenan Menado tersebut dalama pasal 1 dari S. 1877-55;

e.

"

Domeinverklaring

"

untuk

Residentie

Zuider

en

Oosterafdeling van Bornen " tersebut dalam pasal 1 dari S. 1888-58 ; iii. Koninklij Besluit tanggal 16 April 1872 No.29 (S.1872117) dan Peraturan Pelaksanaannya : iv. Buku Ke-II Kitab Undang2 Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan ketentuan2 mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang undang ini : Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka transaksi jual beli yang dilakukan oleh orangtua Penggugat dengan Tuan Go Tjing Kia, merk Swee Goan Huat tanggal 14 Maret 1961 adalah batal demi hukum karena Tuan Go Tjing Kia, merk Swee Goan Huat telah

menjual

kepemilikan

yang

telah

dicabut

haknya

berdasarkan UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 ; b. Bahwa kalaupun selanjutnya didalilkan pada angka 5 huruf c gugatan atas hak milik orang tua Penggugat tersebut telah diterbitkan petikan Surat Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Riau Nomor IA 84/H.P/Kr/SK/63 seluas 18,6359 Ha akan tetapi didalam dalil gugatan Penggugat tidak disebutkan sama sekali telah diterbitkan penegasan hak berupa hak pakai berdasarkan petikan Surat Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Riau tersebut sehingga dengan demikian sama sekali belum ada hak yang melekat diatas tanah yang diaku sebagai milik oleh Penggugat berdasarkan warisan dari orang tua Penggugat tersebut baik hak pakai maupun hak hak lain menurut ketentuan UUPA Nomor 5 tahun 1960 ; c. Bahwa

berdasarkan

alasan

diatas

maka

dalil

Penggugat

padapoin2 s.d 9 haruslah di tolak oleh karena alas an alas an gugatan dari Penggugat adalah tidak benar, dan Tergugat I, III, IV, V dan VII memiliki dan menguasai tanah masing masing

Halaman 15 dari


dengan alas hak yang sesuai menurut hukum, dan oleh karenanya Tergugat I, III, IV, V dan VII haruslah dilindungi oleh hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut; i.

Tergugat I memiliki dan menguasai tanah yang dibeli kepada pemilik asal bernama Mad Nahar dengan ukuran kurang lebih 30 m X 20 m atau total kurang lebih 600 M2. Dan terhadap total keseluruhan tanah milik Tergugat I, saat ini semuanya telah dijual kepada Pihak ketiga yaitu masing masing telah dialihkan kepada Sdri Nurlaili dengan luas + 400 M2 dan sisanya seluas 200 M2 telah dialihkan kepada sdr, Junaidi ;

ii.

Tergugat III memiliki dan menguasai tanah yang dibeli kepada pemilik asal bernama Mad Nahar dengan ukuran kurang lebih 20 m X 60 m atau total kurang lebih 1200 M2 ;

iii. Tergugat IV memiliki dan menguasai tanah yang dibeli kepada pemilik asal bernama Mad Nahar dengan ukuran kurang lebih 30 m X 20 m sebanyak 2 kavling atau total kurang lebih 1200 M2 ; iv. Tergugat V memiliki dan menguasai tanah yang dibeli kepada pemilik asal bernama SARMAN dan DONI HARDONO dengan ukuran kurang lebih 1902 M2 ; v.

Tergugat VII memiliki dan menguasai tanah yang dibeli kepada pemilik asal dengan ukuran kurang lebih 999 M2 ; Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pada saatnya nanti akan para Tergugat buktikan dimana Para Tergugat memiliki dan menguasai tanah berdasarkan alas hak yang jelas dibeli kepada pemilik yang sah dan dirawat serta dipelihara selama puluhan tahun tanpa ada ganggu gugat dari pihak manapun serta khususnya untuk Tergugat V dan VII telah diteaaskan haknya oleh Kantor Pertanahan

4. Bahwa berdasarkan alasan pada poin 3 diatas maka dalil pada poin 10,12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 haruslah ditolak karena Tergugat I, III, IV, V dan VII hanya melakukan perbuatan hokum yang sah dengan cara menguasai tanah milik sendiri, tidak ada kaitan sama sekali dengan Penggugat ; 5. Bahwa selanjutnya dalil pada poin 22 dan 23 juga haruslah ditolak oleh karena I, III, IV, V dan VII hanya melakukan perbuatan hokum

Halaman 16 dari


yang sah dengan cara menguasai tanah milik sendiri, tidak ada kaitan sama sekali dengan Penggugat dan karenanya bilamana ada kerugian dari penggugat merupakan tanggungjawab dari Penggugat sendiri tanpa melibatkan para Tergugat sama sekali ; 6. Bahwa berdasarkan alasan diatas maka tidak beralasan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) diatas tanah milik Tergugat I, III, IV, V dan VII dan karenanya dalil pada angka 24 haruslah ditolak ; 7. Bahwa demikian juga dalil pada poin 25 dan 26 haruslah ditolak oleh karena dalil gugatan tidak mempunyai dasar sama sekali ; 8. Bahwa demikian juga dalil yang disebut pada poin 27 dan 28 haruslah ditolak oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang mewajibkan Majlis Hakim dalam perkara ini untuk menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat serta tidak ada juga kewajiban Majlis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemilik objek perkara sebab pemilik sah dari objek perkara adalah para Tergugat I, III, IV, V dan VII ; 9. Bahwa sebagai konsekwensi logis dari dalil tersebut diatas adalah kemungkinan letak tanah Penggugat berada pada lokasi lain atau tidak ada sama sekali oleh karena tidak mempunyai dasar kepemilikan yang sah dan jelas. Berdasarkan hal hal tersehut diatas dan ditambah dengan bukti serta fakta yang ada pada Tergugat I,III,IV,V dan VII maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat di terima. 2.2 TENTANG GUGATAN REKONVENSI 1. Bahwa Tergugat I, III, IV, V dan VII Konvensi / Penggugat I, III, IV, V dan VII dalam rekonvensi tetap bertahan pada alasan konvensi diatas dan mohon dianggap menjadi satu kesatuan dan telah termuat dengan sempurna sebagai dalil posita rekonvensi ini ; 2. Bahwa Penggugat rekonvensi I, III, IV, V dan VII memiliki dan menguasai masing masing sebidang tanah berikut tanam tanaman yang ada diatasnya dengan rincian sebagai berikut : a. Penggugat I rekonvensi memiliki dan menguasai tanah yang dibeli kepada pemilik asal bernama Mad Nahar dengan ukuran Halaman 17 dari


kurang lebih 30 m X 20 m atau total kurang lebih 600 M2 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 806/SH/91 tanggal 26 Oktober 1991 yang diketahui oleh Camat Siak Hulu Kurnia Zein, SH, terletak dahulu di RT.IV RW.VII Desa Baru kecamatan Siak Hulu dan sekarang di RT.VI RW.IV kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru. Dan terhadap total keseluruhan tanah milik Tergugat I, saat ini semuanya telah dijual kepada Pihak ketiga yaitu masing masing telah dialihkan kepada Sdri Nurlaili dengan luas + 400 M2 dan sisanya seluas 200 M2 telah dialihkan kepada Sdr. Junaidi ; b. Penggugat III rekonvensi memiliki dan menguasai tanah yang dibeli kepada pemilik asal bernama Mad Nahar dengan ukuran kurang lebih 20 m X 60 m atau total kurang lebih 1200 M2 diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1372/SH/93 tanggal 10 Juli 1993 yang diketahui oleh Camat Siak Hulu Kurnia Zein,

SH,

terletak

dahulu

di

RT.IV

RW.VII

Desa

Baru kecamatan Siak Hulu dan sekarang di RT.VI RW.IV kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru.; c. Penggugat IV rekonvensi memiliki dan menguasai tanah yang dibeli kepada pemilik asal bernama Mad Nahar dengan ukuran kurang lebih 30 m X 20 m sebanyak 2 kavling atau total kurang lebih 1200 M2 diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 2915/SH/98 tanggal 26 Oktober 1991 yang DI KETAHUI OLEH Camat Siak Hulu Drs H Rasiman Rauf, Terletak dahulu di RT.IV RW.VII Desa Baru kecamatan Siak Hulu dan sekarang di RT.VI RW.IV kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukit Ray a kota Pekanbaru.; d. Penggugat V rekonvensi memiliki dan menguasai tanah yang dibeli kepada pemilik asal bernama SARMAN dan DONNY HARDONO dengan ukuran kurang lebih 1902 M2 terletak di RT.06 RW.04 kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru sebagaimana disebut dalam SHM Nomor 7896 /2009

yang

dikeluarkan

oleh

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru ; e. Penggugat VII rekonvensi memiliki dan menguasai tanah yang dibeli kepada pemilik asal dengan ukuran kurang lebih 999 M2

Halaman 18 dari


terletak di RT.06 RW.04 kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru sebagaimana disebut dalam SHM Nomor 9346/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ; 3.

Bahwa sejak tanah tersebut Penggugat I, III, IV, V dan VII rekonvensi peroleh secara terus menerus dipelihara dan dibuat pagar dan parit sekeliling serta ditanam dengan tanam tanaman keras yaitu rambutan dan jengkol serta mengupahkan perawatannya kepada beberapa orang penjaga / pekerja kebun ;

4.

Bahwa akan tetapi akhir akhir ini keamanan hak milik Penggugat I, III, IV, V dan VII rekonvensi telah diganggu gugat oleh orang yang bernama Tuan Drs.M.Najib, SMH yang mengaku bertindak untuk dan atas nama ahli waris KAMARUDDIN ic Tergugat rekonvensi dengan cara memperlihatkan surat perjanjian hak tanah tanggal 12 April 1924 yang diserahkan oleh Seri Paduka Sultan kerajaan Siak dan memperlihatkan bukti kepemilikan berupa petikan Surat Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Riau Nomor IA 84/H.P/Kr/SK/63 ;

5. Bahwa ketika Surat kepemilikan atas nama Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat I, III, IV, V dan VII rekonvensi teliti ternyata terdapat kejanggalan kejanggalan yaitu antara lain dimana hak yang diperjualbelikan

tersebut

merupakan

hak

yang

telah

dicabut

berdasarkan ketentuan UUPA yaitu UU Nomor : 5 tahun 1960 dan kemudian kalaupun ada petikan surat kepala Inspeksi Agraria Propinsi Riau Nomor IA 84/H.P/Kr/SK/63 akan tetapi tidak disebutkan sama sekali telah diterbitkan penegasan hak berupa hak pakai berdasarkan petikan Surat Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Riau tersebut sehingga sama sekali belum ada hak yang melekat diatas tanah yang diaku sebagai milik oleh Tergugat rekonvensi berdasarkan warisan dari orang tua Tergugat rekonvensi tersebut: 6.

Bahwa kemudian meskipun terdapat kejanggalan dan keanehan terhadap bukti kepemilikan tergugat rekonvensi dan masih diragukan keabsahannya, akan tetapi tergugat rekonvensi tetap bertindak seolah oleh sebagai pemilik yang sah, diantaranya dengan membuat surat somasi, mendatangi kediaman Para Penggugat rekonvensi serta melakukan perbuatan tidak menyenangkan lainnya perbuatan mana mengakibatkan Penggugat rekonvensi tidak dapat /terhalang untuk

Halaman 19 dari


melakukan hubungan hukum dengan tanah milik para Tergugat yang seharusnya dilindungi oleh hukum dan perundang undangan ; 7. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengakui sebagai milik tanah dari para Penggugat rekonvensi dengan cara menggunakan surat kepemilikan yang masih diragukan kebenarannya serta membuat surat somasi, mendatangi kediaman Para Penggugat rekonvensi serta melakukan perbuatan tidak menyenangkan lainnya, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatiggedaad) yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat rekonvensi baik moril maupun materil ; 8.

Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum serta menggunakan surat kepemilikan yang tidak sah maka berdasarkan hukum pula bila Tergugat rekonvensi dihukum dengan memulihkan/dengan tidak mengganggu gugat tanah milik Penggugat rekonvensi tersebut serta hukum menetapkan surat kepemilikan Tergugat rekonvensi tersebut haruslah batal demi hukum ;

9. Bahwa oleh karena tidak terbantahkan bahwa Pengggugat rekonvensi adalah pemilik tanah yang sah dari tanah sengketa maka demi hukum surat

surat

kepemilikan

dari

Penggugat

rekonvensi

haruslah

dinyatakan sah dan berharga. 10.

Bahwa

Penggugat

Rekonvensi

sangat

mengkhawatirkan

dan

meragukan iktikat baik dari Tergugat rekonvensi, untuk itu mohon diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta kekayaan Terguqat rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak ; 11. Bahwa Bahwa Para Penggugat Rekonvensi juga meragukan kejujuran dan kepatuhan Tergugat Rekonvensi terhadap hukum, untuk itu patut dan wajar jika terhadap Tergugat rekonvensi dikenakan uang paksa sebesar

Rp.

500.000,-

perhari

setiap

keterlambatan

Tergugat

rekonvensi melaksanakan putusan dalam perkara ini. 12. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi selama mengurus masalah tanah sengketa ini baik melalui instansi pemerintah yang terkait maupun langsung dengan Tergugat Rekonvensi telah mengalami tekanan mental/perasaan yang dalam dan sangat merugikan kesehatan Penggugat rekonvensi, untuk ini penggugat rekonvensi mohon ganti kerugian moril yang dinilai dengan uang sebesar Rp.l.OOO.OOO 000,-

Halaman 20 dari


(satu milyar rupiah kepada Tergugat rekonvensi ) untuk masing masing Penggugat

rekonvensi

dan

kerugian

Materil

sejumlah

Rp.2.950.500.000,- secara keseluruhan untuk kemudian dibagikan kepada Penggugat I,III,IV,V dan VII sesuai dengan ukuran tanah masing masing dengan asumsi harga tanah sejumlah Rp.500.000,- ; 13. Bahwa gugatan rekonvensi ini telah cukup jelas dan terbukti seluruhnya oleh karena itu haruslah dikabulkan dan beaya beaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka mohon kepada Majlis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut : I. DALAM KONVENSI 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan Tergugat konvensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan

menolak

gugatan

Penggugat

konvensi

untuk

seluruhnya atau setidak tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. II. DALAM REKONVENSI 1.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 806/SH/91 tanggal 26 Oktober 1991 yang diketahui oleh Camat Siak Hulu Kurnia Zein, SH, Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1372/SH/93 tanggal 10 Juli 1993 yang diketahui oleh Camat Siak Hulu Kurnia Zein, SH, Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 2915/SH/98 tanggal 26 Oktober 1991 yang diketahui oleh Camat Siak Hulu Drs.H.Rasiman Rauf, SHM Nomor 7896/2009, SHM

Nomor

9346/2012

masing

masing

atas

nama

Penggugat

rekonvensi I, III,IV,V dan VII adalah sah dan berharga ; 3.

Menyatakan Perbuatan Penggugat I, III,IV,V dan VII rekonvensi adalah perbuatan hukum yang sah.

4.

Menyatakan perbuatan Tergugat rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum.

5.

Menyatakan bukti bukti yang diajukan Penggugat I, III,IV,V dan VII rekonvensi dalam perkara ini adalah sah dan berharga.

Halaman 21 dari


Menyatakan batal demi hukum petikan surat kepala Inspeksi Agraria

6.

Propinsi Riau Nomor IA 84/H.P/Kr/SK/63 tertulis atas nama Malini (Tergugat rekonvensi) ; 7.

Menyatakan sita dalam perkara ini sah dan berharga ;

8.

Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil sebanyak

Rp.500.000,-

x

5901

M2

atau

setara

dengan

Rp.2.950.500.000,- dan kerugian Moril sejumlah Rp.1.000.000.000,- ; Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar

9.

Rp. 500.000,- untuk setiap harinya pada Penggugat rekonvensi atas perbuatan lalai Tergugat rekonvensi untuk melaksanakan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai keputusan ini dapat dilaksanakan. 10.

Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat I, IH,IV,V dan VII rekonvensi dalam keadaan bebas dari gangguan siapapun ;

11.

Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, kuasa Tergugat VI telah

memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 30 April 2013 yaitu sebagai berikut : A.

Dalam Konvensi Tentang Eksepsi 1.

Surat Kuasa Khusus tidak sah; - Karena surat kuasa bersifat umum. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diperoleh oleh Advokat in casu jika dtcermati dan diteliti serta dianalisa secara hukum tidak memenuhi syarat formil sehingga mengandung cacat formil, landasan hukumnya adalah pasal 123 HIR. Dari analisa surat kuasa khusus tersebut adanya dua tingkatan surat kuasa yaitu dari ahli waris M. Malini kepada Drs. M. Najib, SMH berdasarkan surat kuasa ahli waris tanggal 05 Januari 2013 dari dasar surat kuasa ahli waris inilah Drs. M. Najib,

Halaman 22 dari


SMH memberikan kuasa untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Advokat. Setelah diteliti maka surat kuasa khusus tersebut tidak jelas dan tidak terbaca di berkas. Surat Kuasa ahli waris tanggal 05 Januari 2013 tersebut di atas merupakan kuasa umum, di dalam buku M. Yahya Harahap, SH Hukum Acara Perdata dijelaskan, dari segi hukum atau ditinjau dari segi hukum surat kuasa umum in casu tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa. Sebagaimana landasan hukum tersebut di atas yaitu pasal 123 HIR untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, Penerima Kuasa harus mendapat surat kuasa khusus. Dari surat kuasa khusus inilah yang di dalamnya ada surat kuasa ahli waris sebagaimana telah dijelaskan di atas dari segi hukum surat kuasa bersifat umum, oleh karenanya tidak sah dipergunakan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa di depan pengadilan karena bersifat umum hal ini sesuai dengan putusan MA N0.531 K/Sip/1973/25-7-1974. Maka beralasan hukum gugatan Penggugat mohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; - Surat kuasa khusus diterbitkan berdasarkan kuasa umum. Bahwa berkaitan dengan bullet pertama di atas, maka surat kuasa umum yang dipegang seseorang in casu Drs. M. Najib, SMH tidak bisa menjadi dasar untuk menerbitkan surat kuasa khusus kepada orang lain, sebab pemegangnya sendiri tidak berkapasitas sebagai kuasa khusus sehingga yang bersangkutan tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan surat kuasa khsusus atau kuasa substitusi kepada orang lain. Salah satu ciri pokok surat kuasa umum dijelaskan dalam putusan MA N0.531 K/Sip/1973 yang menyatakan surat kuasa yang berisi ketentuan untuk menjaga, mengurus harta bergerak dan tidak bergerak, tanah rumah, utang dan semua kepentingan seseorang adalah surat kuasa umum dan bagaimanapun tidak berdaya dan tidak sah sebagai kuasa khusus untuk berperkara di pengadilan. Maka berdasarkan uraian hukum di atas terlihat adanya surat kuasa khusus mengandung cacat formil beralasan hukum gugatan Penggugat mohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; -

Kuasa substitusi yang tidak sah.

Halaman 23 dari


Bahwa in casu terlihat harus ada klausul dalam surat kuasa yang berisi pernyataan dimana kuasa dapat melimpahkan kuasa itu kepada seseorang atau beberapa orang pihak ketiga, yang akan bertindak sebagai kuasa substitusi, menggantikan kuasa semula mewakili kepentingan pemberi kuasa di sidang pengadilan. Penunjukan atau pelimpahan kepada kuasa substitusi dibarengi dengan syarat, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemberi kuasa in casu ahli waris M. Malini. Apabila kuasa menunjuk kuasa substitusi dan kewenangan untuk itu tidak disebutkan dalam surat kuasa, kuasa substitusi tersebut tidak sah. Setelah diteliti maka surat kuasa khusus tersebut

tidak

jelas

dan

tidak

terbaca

di

berkas,

sehingga

mengakibatkan syarat formil tidak terpenuhi karena mengandung cacat formil tersebut, maka beralasan hukum gugatan Penggugat mohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; II.

Eror in persona; -

Alasan karena Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid.

Bahwa oleh karena surat kuasa khusus mengandung cacat formil sebagaimana telah dijelaskan pada huruf A di atas, maka in casu yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak sehigga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Karena orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu. Dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri Pekanbaru atas perkara tersebut. Maka oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; •

Alasan karena kurang para pihak/plurium litis consorsium.

Bahwa oleh karena Tergugat VI memperoleh objek perkara tersebut dari pihak lain/orang lain/pihak ketiga, prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik

pihak

ketiga

sebagai

Tergugat

apabila

tanah

yang

disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga. Sehingga dengan demikian ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperative bersifat

memaksa.

Kemudian

pelanggaran

atau atasnya

mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap

Halaman 24 dari


dan masih kurang. Ditambah lagi dengan tidak diikutkannya ahli waris dari Almarhum Drs. Jasarudin yang merupakan suami dari Tergugat VI karena dasar pembelian tanah terperkara adalah atas nama Almarhum Drs. Jasarudin. Sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; III. Obscuur Libel -

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan silsilah atau kronologi dari ahli waris siapa dan berapa orang serta siapa-siapa saja ahli waris tersebut. Sehingga tidak jelas dasar fakta (feteltjke grond). Karena gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa yang berhak atas objek perkara dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar (fetelijke grond) gugatan. Sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya gugatan Penggugat mohon ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

-

Tidak jelasnya objek sengketa. Bahwa di dalam gugatan Penggugat jika dianalisa dan dicermati lebih dalam dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ada satupun dalil gugatannya termasuk perubahan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat menjelaskan batas-batas objek tanah sengketa tersebut. Sehingga gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel (vide putusan MA N0.1559 K/Pdt/1983. Oleh karenanya gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

IV.

Daluwarsa/lewat waktu (Exceptio temporis). -

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa hal ini dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat pada posita poin 2 dan poin 5 dimana dinyatakan bahwa tanah/lahan tersebut diperoleh berdasarkan surat jual beli dari Go Tjing Kia, Merk Swee Goan Huat kepada Kamaruddin tanggal 14 Maret 1961 dan pada posita poin 5 dari luas 53,5317 ha diterbitkan 3 surat yang masing-masingnya pada tahun 1963. Dari dasar fakta (fetelijke grond) tersebut di atas jelas dan terang bahwa berpatokan dari tahun alas hak Penggugat sebagaimana di dalam posita poin 5 adalah tahun 1963 tepanya 23 Pebruari 1963,

Halaman 25 dari


maka

berdasarkan

pada

pasal

1967

KUHPerdata

gugatan

Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal tersebut. Beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat mohon ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; -

Bahwa berdasarkan PP No : 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 2 dapat Tergugta Vi kutip : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut." Dari landasan hukum di atas maka jelas dan terang gugatan Penggugat telah lewat waktu karena alas hak dari Tergugat VI telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada tahu 1998. Maka beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat di terima.

TENTANG POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat VI dengan tegas dan jelas menolak serta membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali diakui secara nyata dan tegas dalam pokok perkara ini; 2. Bahwa segala hal yang telah Tergugat VI kemukakan dalam bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ; 3. Bahwa Tergugat VI memperoleh tanah a quo adalah semasa suami Tergugat VI yang bernama Aim. Drs. Jasarudin masih hidup yang dibeli dari Ibrahim Maila pada tahun 1974 yang dibuat diatas kertas segel bernilai Rp 25 tahun 1974 seluas 20.000 m2 dengan ukuran dan batasbatas sebagai berikut:

Halaman 26 dari


*

Sebelah utara berbatas dengan jalan/gang ukuran 100 meter.

*

Sebelah selatan berbatas dengan jalan/gang ukuran 100 meter.

*

Sebelah timur berbatas dengan tanah belukar ukuran 200 meter.

*

Sebelah barat berbatas dengan Drs. Nur Muhamad ukuran 200 meter. Yang dulunya dikenal terletak di KM 11 Air Dingin, RK.III P.Marpoyan, Desa Simpang Tiga, sekarang dikenal terletak di Jalan Karya

Bersama

RT.006,

RW.04,

Kelurahan

Simpang

Tiga,

Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dengan luas 19.958 m2 setelah ditingkatkan ke SHM No.2061 dan batas-batasnya sebagai berikut: *

Sebelah utara berbatas dengan jalan.

*

Sebelah selatan berbatas dengan jalan.

*

Sebelah timur berbatas dengan tanah Maulana.

*

Sebelah barat berbatas dengan Hj. Fatimah Amri.

4. Bahwa setelah dibeli tanah a quo langsung dikerjakan dan dioleh oleh Tergugat VI bersama dengan suami Tergugat VI dengan menanam kelapa, jeruk , rambutan, kulit manis/kayu manis dan lainnya. Pengolahan lahan tersebut kami lakukan secara bersama-sama dengan teman/kawan yang lain yaitu Nasrun Udi, Nazar Dahlan, Anwar Syair, Jamatin dan Nur Muhamad hingga tahun 1978/1979. Dan selama itu tidak pernah dan tidak ada yang merasa memiliki dalam arti kata tidak ada complent dari pihak lain/orang lain yang merasa memiliki lahan/tanah a quo 5. Bahwa pada tahun 1993 Tergugat VI meningkatkan surat yang awalnya berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dibuat diatas kertas segel bernilai Rp 25 tahun 1974 yang diketahui oleh Ketua RK.III P.Marpoyan dan Kepala Desa Simpang Tiga kepada Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 15 April 1993 register nomor: 279/ST/1993 Lurah Simpang Tiga dan register nomor : 1636/BR/93 yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Raya dimana surat tersebut dibuat atas nama Tergugat VI dengan ukuran dan batas-batas: *


*


*

Sebelah barat berbatas dengan tanah Drs. Nur Muhamad ukuran 200 meter.

*

Sebelah timur berbatas dengan Maulana ukuran 200 meter.

Halaman 27 dari


6. Bahwa dari proses penerbitan surat keterangan ganti kerugian sebagaimana talah dijelaskan pada poin 5 di atas tidak ada satu orangpun atau pihak lain yang complaint atas proses penerbitan surat keterangan ganti kerugian termasuk Penggugat; 7. Bahwa kemudian di tahun 1998 Tergugat VI meningkatkan alas hak dari lahan a quo dari Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagaimana dijelaskan pada poin 5 di atas ke Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru untuk mensertifikatkan lahan a quo, sehinga lahan a quo telah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2061 atas nama Tergugat VI. Dan selama proses penerbitan sertifikat tersebut baik secara sistematik atau secara sporadic sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP No.24 tahun 1997 telah dilaksanakan dengan baik dengan fakta hukumnya selama proses penerbitan sertifikat tidak ada mendapat complaint ataupun keberatan dari pihak lain; 8. Bahwa di tahun 2007 Tergugat VI mengupahkan dan menyuruh orang untuk mengurus, mengolah dan membersihkan lahan a quo karena pada tahun tersebut suami Tergugat VI telah meninggal dunia tepatnya 19 September 2007 kemudian didirikanlah pondok dengan ukuran 4 x 6 di atas lahan a quo. Dan bahkan antara tahun 2005-2009 tanah Tergugat VI pernah diolah dan dikerjakan oleh Sdr. Jarot dan istrinya seizin dari Tergugat VI untuk ditanam dengan tanaman cabe, bawang, jagung, semangka, pisang, melinjo dan bahkan kayu jati ; 9. Bahwa tahun 2010 lahan a quo telah dipenuhi hutan kecil atau terdapatnya batang kayu kecil-kecil oleh karena tidak ada orang yang mengolah di atas lahan a quo maka tepatnya tanggal 2 Mei 2010 Tergugat VI mengupah orang untuk membersihkan dan menumbang pohon-pohon kayu yang persisnya berada di belakang lahan a quo sementara di bahagian depan hanya sembak belukar saja. Dan setelah dibersihkan maka Tergugat VI memagar sekeliling tanah dan didirikan plang bahwa tanah a quo adalah milik Tergugat VI; 10. Bahwa pada tahun 2012 di atas lahan a quo telah dilakukan kegiatan/aktifitas

pengolahan

tanah

milik

Tergugat

VI

dengan

menurunkan dozer ke tanah Tergugat VI sehingga pagar dan plang serta tanaman yang ada di atas lahan tersebut tumbang, tercabut dan hilang sehingga patok dari BPN tidak diketemukan kembali sehingga dari fakta peristiwa tersebut maka Tergugat VI melakukan upaya hukum dengan

Halaman 28 dari


membuat

laporan

polisi

nomor:

LP/808/VII/2012/SPKT

Polresta

Pekanbaru tanggal 04 Juli 2012; 11. Bahwa berkaitan dengan poin ke 10 di atas maka Tergugat VI melakukan pengembalian batas ke BPN Kota Pekanbaru untuk melakukan pengukuran ulang agar mendapatkan letak dan batas-batas tanah milik Tergugat VI; 12. Bahwa dalil posita poin 1 gugatan Penggugat yang mendalilkan Penggugat adalah ahli waris atas lahan kebun karet, sebagaimana telah Tergugat VI uraikan dalam konvensi tentang eksepsi obscuur libel di atas. Gugatan mana tidak menguraikan dan menjelaskan asal usul atau silsilah hubungan persaudaran tersebut balk dari Penggugat maupun dari ahli waris ataupun pewaris. Sehingga dengan demikian tidak jelasnya akan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat abscuul libel dan oleh karenanya dalil tersebut mohon dikesampingkan dan gugatan Penggugat secara hukum mohon tidak diterima; 13. Bahwa dalil Penggugat poin 2, 3 dan 4 ditolak dan dibantah dengan tegas oleh Tergugat VI oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah a quo dasarnya sebagaimana poin 2 dalam gugatan Penggugat, dimana jika kita cermati dan analisa dengan logika hukum maka terungkap fakta hukumnya adalah bahwa Penggugat mendalilkan lahan / objek a quo diperoleh oleh Penggugat berdasarkan Surat Jual Beli dari Go Tjing Kia, merk Swee Goan Huat kepada Kamaruddin (orang tua Penggugat) No.5/1961 tanggal 14 Maret 196a. Fakta hukumnya menurut Tergugat VI adalah Go Tjing Kia, merk Swee Goan Huat merupakan warga negara asing bukan orang pribumi/asli penduduk setempat, sehingga kalau kita persempit yaitu pada tahun 1961 maka pada saat itu berlakulah UU Pokok Agraria No. 5 tahun i960. Dari fakta hukum tersebut Tergugat VI kutip dalam pasal 21 ayat 4 nya sebagai berikut: “Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesiaja mempujai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunjai tanah dengan hak milik dan bagija berlaku ketentuan dalam ajat^ pasal ini." Dari klausul tersebut jelas terlihat adanya dwikewarganegaraan berkaitan dengan posita gugatan Penggugat poin 2 bahwa jelas dan terang adalah warga negara asing/cina (RRT/Republik Rakyat Tionghuo). Di dalam buku

Budi

Harsono,

Undang-undang

Pokok

Agraria,

Sedjarah

Penjusunan, Isi dan Pelaksanaannja, Hukum Agraria Indonesia penerbit

Halaman 29 dari


Djambatan menjelaskan soal dwikewarganegaraan itu diselesaikan berdasarkan Perdjandjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok yang telah disahkan dengan UU N0.2 tahun 1958, perdjandjian ini mulai berlaku pada tanggal 20 Djanuari i960. Sehingga jelas dan terang bahwa Go Tjing Kia, merk Swee Goan Huat adalah warga cina/RRT yang bisa dilihat dari namanya dan dari marganya Swee Goan Huat, maka dari dasar hukum tersebut jelas dan terang bahwa Go Tjing Kia, merk Swee Goan Huat tidak memiliki hak milik karena beliau adalah warga asing/cina (RRT) tetapi adalah hak pakai. Maka dengan demikian dasar gugatan Penggugat Surat Jual Beli dari Go Tjing Kia, merk Swee Goan Huat kepada Kamaruddin (orang tua Penggugat) No.5/1961 tanggal 14 Maret 1961 diragukan kebenarannya. Dengan timbulnya keraguan atas dasar gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung kekaburan/obscuur libel. Disamping itu pula jika kita telaah dan analisa secara hukum dari dalil posita poin 3 terlihat adanya pertentangan/ inskonsistensi dalil-dalil Penggugat disatu sisi mendalilkan dasar kepemilikan Go Tjing Kia, merk Swee Goan Huat adalah berdasarkan surat perjanjian hak tanah dan sisi lainnya penyerahan buat perkebunan klaine landbouw oleh Seri Paduka Sultan Kerajaan Siak. Dengan adanya pertentangan ini maka gugatan Penggugat mengandung cacat obscuur libel. Di samping itu pula apakah benar dan wajar tanah untuk perkebunan diberikan kepada warga asing bukan diberikan kepada warga pribumi/warga setempat pada waktu itu? Maka berdasarkan kepada uraian dan penjelasan hukum di atas maka dasar kepemilikan Go Tjing Kia, merk Swee Goan Huat surat perjanjian hak tanah tanggal 12 April 1924 diragukan kebenarannya. Dengan timbulnya keraguan atas dasar gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung kekaburan/obscuur libel. Demikian pula halnya dengan dalil posita poin 4 dengan diragukanya dua kepemilikan tersebut di atas maka pengawasan atas lahan a quo adalah tidak tepat dan salah serta tidak pernah ada dan tidak benar sama sekali. Karena lahan a quo bukanlah hak miliknya tetapi adalah hak pakai yang menurut ketentuan UU Pokok Agararia No.5 tahun 1960 bersifat sementara dengan jangka waktu 10 tahun, didaftarkan dan jika pemilik hak pakai tersebut meninggal dunia maka hak tersebut tidak menjadi/jatuh kepada

Halaman 30 dari


ahliwarisnya tetapi batal dengan sendirinya, dapat dialihkan kepada pihak lain tetapi harus ada izin dari pejabat yang berwenang. Dari landasan hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan UUPA No.5 tahun 1960 karena menurut UUPA tersebut lahan a quo adalah : *

Merupakan hak pakai yang mempunyai batas waktu selama 10 tahun;

*

Diperuntukkan kepada orang asing asal ia berkedudukan di Indonesia, dalam perkara in casu apakah Go Tjing Kia, merk Swee Goan Huat berkedudukan di Indonesia ?

*

Luas tanah atau batas luas maksimal 10 ha di atas itu harus mendapatkan izin menteri (vide Peraturan Menteri Muda Agraria No.15 tahun 1959), dalam perkara in casu apakah ada izin dari menteri karena telah melebih batas luas maksimal ?

Maka dengan demikian beralasan hukum dalil posita Penggugat poin 2, 3 dan 4 tidak terbukti dan mohon dikesampingkan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; 14. Bahwa dalil posita poin 5 sebagaimana telah Tergugat VI jelaskan di atas bahwa objek a quo berasal/diperoleh dari Go Tjing Kia, merk Swee Goan Huat dimana adalah warga Negara asing/cina (RRT) yang tidak mempunyai hak milik atas lahan a quo. Jika dikaitkan dengan luas tanah yang diperdapat maka sesuai dengan Peraturan Menteri Muda Agraria No.15 tahun 1959 haruslah mendapat izin dari menteri. Dari fakta hukum tersebut dan peristiwa hukum di atas maka 3 petikan sebagimana dijelaskan dalam surat gugatan Penggugat poin 5 nyatanyata diragukan kebenarannya karena telah bertentangan dan tidak sesuai dengan atauran hukum yang berlaku pada saat itu dan oleh karenanya dalil posita penggugat tersebut tidak terbukti dan mohon dikesampingkan sehingga gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaktidaknya tidak dapat diterima; 15. Bahwa berkaitan dengan dalil bantahan Tergugat VI poin 12-14 di atas maka tidak benar dan Tergugat VI bantah dengan tegas dalil posita poin 6, 7, bahwa objek a quo tidak dikuasai secara melawan hukum tetapi berdasarkan hukum dengan alas hak dan bukti kepemilikan yang autentik

Halaman 31 dari


dan Tergugat VI tidak pernah menjual kepada pihak lain. Dengan demikian

dalil

gugatan

Penggugat

tidak

terbukti

dan

mohon

dikesampingkan; 16. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8 yang mengatakan telah membayar pajak tahun 2012 dibantah dan disangkal dengan tegas Tergugat

VI

karena

dasar

gugatan

Penggugat

yang

diragukan

kebenarannya dan bukti pembayaran tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan. Sementara Tergugat VI telah membayar pajak PBB atas tanah milik Tergugat VI tidak hanya tahun 2012 tetapi jauh sebelumnya seperti tahun 2005 - 2011. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan mohon dikesampingkan 17. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9,15 jo perubahan gugatan Penggugat poin 7 dibantah dan disangkal dengan tegas Tergugat VI karena sebagaimana telah dijelaskan pada poin 15 di atas tidak dikuasai dan menempati secara melawan hukum tetapi berdasarkan hukum dengan alas hak dan bukti kepemilikan yang autentik. Sebagaimana telah dijelaskan

di

atas

bahwa

dasar

gugatan

Penggugat

diragukan

kebenarannya sehingga dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan mohon dikesampingkan/tidak dipertimbangkan ; Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 18, 19 dibantah dengan tegas dimana Tergugat VI tidak pernah memasuki areal tanah milik Penggugat dengan maksud menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum, justru karena Tergugat VI memasuki areal tanah milik Tergugat VI sendiri yang memiliki dasar dan alas hak yang autentik yang merupakan bukti yang sempurna sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 7 di atas. Sehingga memasuki areal, menguasai tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan terjadinya kerugian atas hak kebendaan dari Penggugat tidak terbukti oleh karena dasar/alas hak dari Penggugat diragukan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Begitu pula dengan dalil yang mengatakan Tergugat VI tindakan tanpa dasar dan alasan yang jelas serta tidak melalui prosedur hukum dengn tindakan main hakim sendiri. Hal ini jelas dibantah dengan tegas oleh Tergugat VI karena tindakan yang diuraikan oleh Penggugat tersebut tidak benar dan tidak dilakukan oleh Tergugat VI karena tanah a quo

Halaman 32 dari


adalah milik Tergugat VI berdasarkan sertifikat yang dimiliki Tergugat VI maka wajar dan berdasarkan hukum pulalah Tergugat berhak atas tanah a quo. Jadi dalil gugatan Penggugat tidaklah berdasar sama sekali dan kiranya mohon untuk dikesampingkan sehingga gugatan Penggugat mohon ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ; 18. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 20 dan Tergugat VI nyatakan membantah dan menyangkalnya tidaklah mungkin Tergugat VI yang telah tua ini menghalang-halangi, menteror dan menakut-nakuti justru sebaliknya bahkan tanah a quo milik Tergugat VI telah di dozer/diratakan oleh Penggugat sekitar tahun 2012 bahkan telah merusak pagar dan plang sebagaimana laporan polisi yang telah dijelaskan pada bantahan Tergugat VI poin 10 di atas. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan mohon dikesampingkan/tidak dipertimbangkan; 19. Bahwa tidak benar dalil penggugat poin 21 dan Tergugat VI dengan tegas menolak dan membantahknya dimana upaya perdamaian secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat haruslah mengedepankan rasa keadilan

dari

kedua

belah

pihak

tanpa

merugikan

dan

atau

menguntungkan satu pihak saja. Jadi Tergugat VI tidak pernah menunjukkan itikad tidak baik dalam upaya perdamaian dengan cacatan sepanjang tidak merugikan

Tergugat VI ;

20. Bahwa dari fakta hukum dan uraian peristiwa hukum di atas maka dalil Penggugat poin 22 dan spasi ke 6 jo perubahan gugatan Penggugat poin 12 dan 23 yang menimbulkan kerugian materil dan kerugian immaterial Tergugat VI menolak dan bantah dengan tegas oleh karena tidak terbukti dan mohon dinyatakan dikesampingkan; 21. Bahwa tidak benar Tergugat VI mengalihkan kepada pihak lain justru sebaliknya Penggugatlah yang Tergugat VI khawatirkan untuk menjual atau mengalihkan kepada orang lain karena Tergugat VI berkenyakinan bahwa dasar gugatan Penggugat diragukan kebenarannya, sehingga dengan demikian tidak ada alasan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah milik Tergugat VI tersebut ; 22. Bahwa sebagaimana telah Tergugat VI jelaskan dan uraikan di atas baik dalam konvensi tentang eksepsi dan pokok perkara dasar gugatan Penggugat diragukan kebenarannya maka oleh karenanya surat-surat

Halaman 33 dari


yang dijadikan dasar tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena bukan bukti autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 (1) HIR/191 (a) RBG jo SEMA N0.3 tahun 2000 jo SEMA N0.4 tahun 2001, sehingga dalil Penggugat poin 25 yang meminta uitvoerbaar bij voorraad haruslah ditolak dan atau dikesampingkan; 23. Bahwa begitu pula dengan penetapan uang paksa terhadap Tergugat VI dalam dalil gugatan poin 26 dikarenakan tidak didukung oleh bukti yang autentik maka penetapan uang paksa tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; 24. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum tidak terbukti dilakukan oleh Tergugat VI maka dalil Penggugat dalam poiin 27 yang dasar gugatan

Penggugat

diragukan

kebenarannya

maka

Tergugat

VI

dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini 25. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum dan peristiwa hukum di atas, maka beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ; 26. Bahwa berkenaan dengan gugatan Provisi dari Penggugat maka terhadap gugatan provisi tersebut Tergugat VI dapat menanggapinya adalah terdapatnya atau gugatan provisi tersebut telah menyangkut atau menyinggung pokok perkara dimana Penggugat meminta memerintahkan Penggugat untuk menduduki dan menguasai tanah yang menjadi objek perkara. Dari dalil ini tidaklah dapat dibenarkan dan mohon gugatan provisi penggugat ditolak karena telah memasuki pokok perkara ; B. DALAM REKONPENSI 1. Bahwa Tergugat VI di dalam Rekonpensi ini mohon agar dalil-dalil dalam bagian Konpensi tersebut di atas dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini secara sempurna dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya Tergugat VI mengajukan Gugat Balik/Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat dalam Konpensi, selaku Tergugat VI dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat dalam Konpensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi; 2. Bahwa Penggugat Rekonpensi memperoleh tanah a quo adalah semasa suam Penggugat Rekonpensi yang bernama Aim. Drs. Jasarudin masih

Halaman 34 dari


hidup yang dibeli dari Ibrahim Maila pada tanggal 10 Juli 1974 yang dibuat diatas kertas segel bernilai Rp 25 tahun 1974 yang diketahui oleh RK.III dan Kepala Desa Simpang Tiga seluas 20.000 m2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut .* Sebelah utara berbatas dengan jalan/gang ukuran 100 meter. * Sebelah selatan berbatas dengan jalan/gang ukuran 100 meter. * Sebelah timur berbatas dengan tanah belukar ukuran 200 meter. * Sebelah barat berbatas dengan Drs. Nur Muhamad ukuran 200 meter. Yang dulunya dikenal terletak di KM 11 Air Dingin, RK.III P.Marpoyan, Desa Simpang Tiga, sekarang dikenal terletak di Jalan Karya Bersama RT.006, RW.04, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dengan luas 19.958 m2 setelah ditingkatkan ke SHM N0.2061 dan batas-batasnya sebagai berikut: *

Sebelah utara berbatas dengan jalan.

*

Sebelah selatan berbatas dengan jalan.

*

Sebelah timur berbatas dengan tanah Maulana.

*

Sebelah barat berbatas dengan Hj. Fatimah Amri.

3. Bahwa setelah dibeli tanah a quo langsung dikerjakan dan dioleh oleh Penggugat Rekonpensi bersama dengan suami Penggugat Rekonpensi dengan menanam kelapa, jeruk , rambutan, kulit manis/kayu manis dan lainnya. Pengolahan lahan tersebut kami lakukan secara bersama-sama dengan teman/kawan yang lain yaitu Nasrun Udi, Nazar Dahlan, Anwar Syair, Jamatin dan Nur Muhamad hingga tahun 1978/1979. Dan selama itu tidak pernah dan tidak ada yang merasa memiliki dalam arti kata tidak ada complent dari pihak lain/orang lain yang merasa memiliki lahan/tanah a quo; 4. Bahwa pada tahun 1993 Penggugat Rekonpensi meningkatkan surat yang awafnya berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dibuat diatas kertas segel bernilai Rp 25 tahun 1974 yang diketahui oleh Ketua RK.III P.Marpoyan dan Kepala Desa Simpang Tiga kepada Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 15 April 1993 register nomor: 279/ST/1993 Lurah Simpang Tiga dan register nomor: 1636/BR/93 yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Raya dimana surat tersebut dibuat atas nama Tergugat VI dengan ukuran dan batas-batas: *


*


Halaman 35 dari


*

Sebelah barat berbatas dengan tanah Drs. Nur Muhamad ukuran 200 meter.

*

Sebelah timur berbatas dengan Maulana ukuran 200 meter.

5. Bahwa dari proses penerbitan surat keterangan ganti kerugian sebagaimana talah dijelaskan pada poin 4 di atas tidak ada satu orangpun atau pihak lain yang complaint atas proses penerbitan surat keterangan ganti kerugian termasuk Tergugat Rekonpensi ; 6. Bahwa kemudian di tahun 1998 Penggugat Rekonpensi meningkatkan alas hak dari lahan a quo dari Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagaimana dijelaskan pada poin 4 di atas ke Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru untuk mensertifikatkan lahan a quo, sehinga lahan a quo telah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2061 tanggal 22 September 1998, Gambar Situasi nomor : 2704 tanggal 15 Mei 1998 atas nama Yulimar. Dan selama proses penerbitan sertifikat tersebut baik secara sistematik atau secara sporadic sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP No.24 tahun 1997 telah dilaksanakan dengan baik dengan fakta hukumnya selama proses penerbitan sertifikat tidak ada mendapat complaint ataupun keberatan dari pihak lain ; 7. Bahwa di tahun 2007 Penggugat Rekonpensi mengupahkan dan menyuruh orang untuk mengurus, mengolah dan membersihkan lahan a quo karena pada tahun tersebut suami Penggugat Rekonpensi telah meninggal dunia tepatnya 19 September 2007 kemudian didirikanlah pondok dengan ukuran 4 x 6 di atas lahan a quo. Dan bahkan antara tahun 2005-2009 tanah Tergugat VI pernah diolah dan dikerjakan oleh Sdr. Jarot dan istrinya seizin dari Tergugat VI untuk ditanam dengan tanaman cabe, bawang, jagung, semangka, pisang, melinjo dan bahkan kayujati 8. Bahwa tahun 2010 lahan a quo telah dipenuhi hutan kecil atau terdapatnya batang kayu kecil-kecil oleh karena tidak ada orang yang mengolah di atas lahan a quo maka tepatnya tanggal 2 Mei 2010 Penggugat Rekonpensi mengupah orang untuk membersihkan dan menumbang pohon-pohon kayu yang persisnya berada di belakang lahan a quo sementara di bahagian depan hanya sembak belukar saja. Dan setelah dibersihkan maka Penggugat Rekonpensi memagar sekeliling tanah dan didirikan plang bahwa tanah a quo adalah milik Tergugat VI ;

Halaman 36 dari


9. Bahwa pada tahun 2012 di atas lahan a quo telah dilakukan kegiatan/aktifitas pengolahan tanah milik Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi dengan menurunkan dozer ke tanah Tergugat VI sehingga pagar dan plang serta tanaman yang ada di atas lahan tersebut tumbang, tercabut dan hilang sehingga patok dari BPN tidak diketemukan kembali sehingga dari fakta peristiwa tersebut maka Penggugat Rekonpensi melakukan upaya hukum dengan membuat laporan polisi Nomor : LP/808/VII/2012/SPKT Polresta Pekanbaru tanggal 04 Juli 2012; 10. Bahwa berkaitan dengan poin ke 10 di atas maka Tergugat Rekonpensi telah melakukan perebuatan melawan hukum dengan tanpa hak memasuki pekarangn dan melawan hukum dengan menurunkan dozer serta melakukan pengrusakan dengan telah tercabutnya plang dan pagar serta patok BPN atas lahan Penggugat Rekonpensi. Sehingga Penggugat Rekonpensi melakukan pengembalian batas ke BPN Kota Pekanbaru untuk melakukan pengukuran ulang agar mendapatkan letak dan batas-batas tanah milik Tergugat VI ; 11. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan dari Tergugat Rekonpensi maka Penggugat

Rekonpensi

mengalami

kerugian

materil

yang

dapat

Penggugat Rekonpensi rincikan sebagai berikut: *

Rusaknya pagar sekelilling dan patok serta plang serta tanaman yang berada di dalam areal loksi tanah a quo yang diperkirakan sebesar Rp 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah);

*

Timbulnya biaya untuk pengurusan pengemblian batas ke BPN Kota Pekanbaru yang harus dilakuka berulang-ulang tidak cukup hanya satu kali saja yang ditaksir sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

*

Adanya laporan polisi dan gugatan ke pengadilan negeri pekanbaru yang ditaksir sekitar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima puluh juta rupiah);

*

Belum termasuk bantuan orang lain atas bullet pertama sampai dengan bullet ketiga yang ditaksir sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

*

Dengan adanya gugatan ini maka Penggugat Rekonpensi tidak bisa memanfaatkannya dengan mengusahakan tanah a quo dengan cara menyewakannya kepada orang lain maupun dijual kepada orang lain

Halaman 37 dari


jika dinilai dan ditaksir sebesar Rp 250.000.- x 20.000 m2 = Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah); Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 5.140.000.000,- (lima milyar seratus empat puluh juta rupiah); 12. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengkhawatirkan sikap dan pendirian Tergugat Rekonpensi untuk menjalankan putusan dalam perkara ini maka untuk itu dimohonkan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonpensi memenuhi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini; 13. Bahwa gugatan rekonpensi ini didasari atas bukti yang autentik maka menurut hukum dan cukup beralasan putusan perkara ini ditetapkan dengan putusan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi. Bahwa dari dasar hukum (rechtsground) dan dasar peristiwa (fijteljkeground) tersebut di atas, maka Tergugat VI Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut: A. DALAM PROVISI: - Menolak

gugatan

Provisi

Penggugat

untuk

seluruhnya. B. DALAM KONPENSI: 1. Tentang Eksepsi. -

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terguagt Vi untuk seluruhnya.

2. Tentang Pokok Perkara. -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

C. DALAM REKONPENSI: -

Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

-

Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi berhak dan pemilik yang sah atas objek terperkara yang dulunya dikenal terletak di KM 11 Air

Halaman 38 dari


Dingin, RK.III P.Marpoyan, Desa Simpang Tiga, sekarang dikenal terletak di Jalan Karya Bersama RT.006, RW.04, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru seluas 20.000 m2 dengan ukuran dan batas-batas dulunya sebagai berikut: - Sebelah utara berbatas dengan jalan/gang ukuran 100 meter. - Sebelah selatan berbatas dengan jalan/gang ukuran 100 meter. - Sebelah timur berbatas dengan tanah belukar ukuran 200 meter. - Sebelah barat berbatas dengan Drs. Nur Muhamad ukuran 200 meter. Sedangkan yang sekarang setelah disertifikatkan dengan SHM No.2061 seluas 19.958 m2 bersempadan dengan : - Sebelah utara berbatas dengan. - Sebelah selatan berbatas dengan. - Sebelah timur berbatas dengan tanah Maulana - Sebelah barat berbatas dengan Hj. Fatimah Amri. -

Menyatakan bahwa Surat Jual Beli antara Ibrahim Maila dengan Drs Jasarudin pada tanggal 10 Juli 1974 yang dibuat diatas kertas segel bernilai Rp 25 tahun 1974 yang diketahui oleh RK.III dan Kepala Desa Simpang Tiga adalah sah dan berharga menurut hukum ;

-

Menyatakan Surat Keterangan Gant\ Kerug\an tangga\ 15 Apri\ 1993 register nomor: 279/ST/1993 Lurah Simpang Tiga dan register nomor: 1636/BR/93 yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Raya adalah sah dan berharga menurut hukum ; Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2061 tanggal 22 September 1998, Gambar Situasi nomor: 2704 tanggal 15 Mei 1998 atas nama Yulimar adalah sah dan berharga menurut hukum ;

-

Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti-bukti yang Penggugat Rekonpensi ajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

-

Menyatakan

bahwa

perbuatan

Tergugat

Rekonpensi

dengan

melakukan kegiatan/aktifitas pengolahan tanah milik Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi dengan menurunkan dozer ke tanah Penggugat Rekonpensi sehingga pagar dan plang serta tanaman yang ada di atas lahan tersebut tumbang, tercabut dan hilang

sehingga

patok

dari

BPN

tidak

diketemukan

adalah

merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 39 dari


-

Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materil yang timbul sebesar Rp 5.140.000.000,- yang dapat dirinci sebagai berikut: 

Rusaknya pagar sekelilling dan patok serta plang serta tanaman yang berada di dalam areal loksi tanah a quo yang diperkirakan sebesar Rp 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah);



Timbulnya biaya untuk pengurusan pengemblian batas ke BPN Kota Pekanbaru yang harus dilakuka berulang-ulang tidak cukup hanya satu kali saja yang ditaksir sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Adanya laporan polisi dan gugatan ke pengadilan negeri pekanbaru yang ditaksir sekitar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;



Belum termasuk bantuan orang lain atas bullet pertama sampai dengan bullet ketiga yang ditaksir sekitar

Rp

15.000.000,- (lima belasjuta rupiah); 

Dengan adanya gugatan ini maka Penggugat Rekonpensi tidak bisa memanfaatkannya dengan mengusahakan tanah

a quo

dengan cara menyewakannya kepada orang lain maupun dijual kepada orang lain jika dinilai dan ditaksir sebesar Rp 250.000.- x 20.000 m2 = Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah); Yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi secara sekaligus dan seketika; -

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara sekaligus dan seketika

-

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

-

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, kuasa Tergugat II telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 7 Mei 2013 yaitu sebagai berikut : DALAM EKSEPSI

Halaman 40 dari


Tentang Ekseptio Obscuur Libel Bahwa Konstruksi Hukum yang dibangun oleh Penggugat didalam gugatan ini terdapat beberapa aspek yang jelas sangat kabur atau gelap (onduidelijjk), yaitu objek sengketa gugatan Penggugat berbeda dan atau tidak sama dengan letak tanah yang dimaksud Penggugat didalam gugatannya dengan letak tanah yang dikuasai Tergugat II, dimana berdasarkan Bukti Kepemilikan Tergugat II, tanah Tergugat II terletak Di Desa Baru RT IV RW VII Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan tanah yang Penggugat sebutkan didalam gugatannya terletak di Desa Air Dingin Kecamatan Siak Kabupaten Kampar sehingga jika didasari atas Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 yang menyebutkan "Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan Obscuur libel" Bahwa selanjutnya Kontruksi Hukum yang dibangun Penggugat didalam gugatannya terdapat aspek yang jelas sangat kabur atau gelap , yakni Penggugat berdasarkan

tidak

menyebutkan

Putusan

batas-batas

Mahkamah

Agung

tanah

perkara,

sehingga

No.l559K/Pdt/1983,

yang

menyebutkan; "gugatan yang tidak menyebutkan objek batas-batas tanah sengketa dinyatakan Obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima" dengan demikian sangat tepat dan benar apa yang Tergugat II sebutkan didalam Eksepsinya yang menyebutkan objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan atau obscuur libel oleh karenanya berdasarkan Hukum Majejis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat. Tentang Exceptio Plurium Litis Consortium. Bahwa pengajuan Eksepsi ini dilakukan karena di dalam gugatan Penggugat pihak-pihak yang ditarik sebagai Pihak Tergugat tidak lengkap, dan masih ada Pihak lain yang mesti dijadikan sebagai Pihak Tergugat. Bahwa berdasarkan fakta Hukum yang ada, yakni kepemilikan Tergugat II atas tanah Tergugat diperoleh berdasarkan proses Ganti Rugi dari Pihak Lain dan diketahui dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga sudah semestinya Penggugat melibatkan dan atau menarik Pihak-pihak tersebut sebagai Pihak didalam perkara ini. Bahwa dengan tidak diikutkannya Pihak-pihak tersebut didalam gugatan ini,

maka

gugatan

ini

dinyatakan

Halaman 41 dari

mengandung

cacat

plurium

litis


consortium,oleh karenya gugatan Penggugat mengandung cacat hukum dengan demikian gugatan Penggugat Batal demi Hukum. Tentang Eksepsi Kualif ikasi Perbuatan Tergugat II Tidak Jelas Bahwa yang menjadi perumusan dan kesalahan Tergugat II dalam Konstruksi Hukum gugatan Penggugat perkara ini sangat tidak jelas sebab tidak ditemui satu sisi pun yang menyebutkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang

dilakukan

oleh

Tergugat

II

sebagaimana

rumusan

Pasal

1365

KUHPerdata, sehingga dengan demikian perumusan kesalahan dan Perbuatan Tergugat II didalam perkara ini terbukti sangat tidak jelas oleh karenanya patut dan pantas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI 1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap diulangi kembali dalam pokok perkara; 2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang tegas diakui; 3. Bahwa tidak benar Penggugat merupakan ahli waris atas tanah terperkara tersebut sebab tidak ada satu dasar Hukumpun didalam gugatan Penggugat yang menyebutkan Penggugat sebagai ahli waris atas tanah perkara. 4. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan didalam gugatan Penggugat pada point 2 dan 3, jika dihubungkan dengan tanah milik Tergugat II tidak memiliki hubungan Hukum sama sekali sebab apa yang disebutkan Penggugat didalam point tersebut tidak terdapat kejelasan mengenai letak tanah, maupun ukuran tanah baik pada jual belinya maupun pada surat perjanjian hak tanah sehingga membuktikan tanah yang dmaksud tidak memiliki hubungan Hukum dengan tanah milik Tergugat II. 5. Bahwa tidak benar dan tidak memilki bukti yang jelas serta lahan/tanah yang dimana yang dimaksud, adanya Orang Tua dan Kakak Penggugat melakukan pengawasan; 6. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan pada point 6 dan point 9 yang menyebutkan Tergugat II termasuk yang menguasai tanah Penggugat secara melawan Hukum adalah suatu pernyataan yang sangat keliru sebab

Halaman 42 dari


penguasaan tanah yang Tergugat II lakukan didasari atas Ganti Rugi kepada Pihak Lain dan bukan diatas tanah Penggugat. 7. Bahwa terhadap penyataan Penggugat pada point 7 dan 8 didalam gugatannya tidak memiliki relevansinya dengan Tergugat II; 8. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada point 11 yang menyatakan Tergugat II menempati dan menguasai objek perkara tanpa seizin Penggugat sebab Tergugat II tidak pernah menguasai dan memiliki tanah A quo, dan tanah yang Tergugat II miliki tersebut, tidak lain karena Tergugat II memperoleh tanah tersebut dari hasil Ganti Rugi dengan Pihak Lain dan diketahui Pejabat yang berwenang untuk itu. 9. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan pada point 18,19 dan 20 didalam gugatannya adalah suatu pernyataan tanpa didasari suatu bukti dan alasan Hukum yang jelas sehingga sudah sepantasnya untuk dikesampingkan; 10. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Penggugat didalam gugatannya yang telah berusaha untuk menempuh jalan damai dalam menyelesaikan masalah ini, karena sepengetahuan Tergugat II Penggugat tidak pernah menemui dan atau menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan justru Penggugat dengan sengaja dan tanpa dasar hukum yang jelas telah mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan; 11. Bahwa oleh karena tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II maka kerugian yang dimaksud Penggugat didalam gugatan pada point 22 sangat tidak pantas dan mengada-ada jika suatu kerugian yang tidak ada kejelasannya dibebankan kepada Tergugat II; 12. Bahwa demikian pula dengan nilai kerugian sebesar Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) yang dikemukakan Penggugat atas penguasan tanah milik Tergugat II sendiri, dimana perhitungan yang dilakukan atas sesuatu yang tidak jelas serta hanya angan-angan Penggugat semata sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan dan atau diterima dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan Penggugat telah menderita kerugian materil dan apa lagi kerugian Immateril yang jauh dari suatu kebenaran Hukum dan sangat mengada-ada, oleh karenanya tuntutan Penggugat yang demikian ini sudah semestinya untuk dikesampingkan dan atau ditolak; 13. Bahwa mengenai permohonan Sita Jaminan yang Penggugat ajukan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat II merupakan permohonan yang tidak memiliki relevansinya dan tidak dasari suatu alasan hukum yang nyata, oleh karenanya permohonan ini juga haruslah ditolak;

Halaman 43 dari


14. Bahwa oleh karena dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tanpa didasari suatu fakta-fakta hukum yang jelas oleh karenanya wajar dan pantas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara ini untuk mengenyampingkan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari yang bebankan kepada Tergugat II apabila lalai melaksanakan putusan ini dan biaya-biaya lainnya; Dalam Provisi 1. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek perkara tanpa bukti dan dasar Hukum yang jelas maka tuntutan provisi yang disampaikan oleh Penggugat terlalu premature dan sangat berlebihan sehingga pantas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengenyampingkannya; Dalam Rekonpensi 1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Dalam Eksepsi dan Dalam Konpensi dan Dalam Provisi mohon dianggap diulangi kembali dalam Rekonpensi; 2. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi adalah pemilik tanah yang dahulu terletak Desa Baru RT.IV RW.VII Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau dan sekarang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru seluas 1200 M2 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg Camat : 1393/SH/93 tanggal 22 Juli 1993 dengan batas - batas: -

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Belukar 20. M

-

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurbaya.T

-

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Burnado/Syafrizal

-

Sebelah Timur berbatas dengan tanah D.Halawa 60.M

3. Bahwa

setelah

memperoleh

Rekonpensi/Tergugat

dalam

20. M 60 M.

tanah

tersebut,

Penggugat

Konpensi

telah

mengusahakan

dalam dan

menggarapnya dengan menanami dengan tanaman serta telah merawat serta menjaga tanah tersebut secara terus menerus; 4. Bahwa sejak Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi memperolehnya Tanah tersebut, hingga sekarang tidak pernah menjual dan atau mengalihkan kepada siapapun juga serta tidak pernah mendapat gangguan dari Pihak manapun juga; 5. Bahwa namun dengan adanya gugatan dan atau keberatan oleh Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi atas kepemilikan tanah Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi, merupakan

Halaman 44 dari


tindakan yang semena-mena dan sangat merugikan serta menimbulkan keresahan terutama pada keluarga dan masyarakat sekitar; 6. Bahwa perbuatan dan atau gugatannya yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi terhadap tanah milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi tanpa didasari oleh bukti Hukum dan dasar Hukum yang jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 7. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat

dalam

Konpensi,

maka

Penggugat

dalam

Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi mengalami kerugian baik Moril maupun Materiil dengan rincian sebagai berikut; KERUGIAN MORIL. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi telah mengalami kerugian Moril akibat berlarut-larutnya permasalahan ini sehinga membuat Nama Baik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sebagai Pejabat ditengah keluarga dan masyarakat sekitar menjadi Tidak Baik, dan sangat dirugikan dan tidak mungkin dapat di nilai dengan uang, oleh karenanya kerugian ini Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi meminta kepada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi menyampaikan permohonan

maaf

1/2

halaman

kepada

Penggugat

dalam

Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi di Media Local yakni Riau Pos dan Tribun Pekanbaru selama 3 hari berturut-turut. KERUGIAN MATERIIL. Bahwa akibat gugatan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi, maka Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi telah mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan menghadapi Proses gugatan ini, yang setelah dijumlahkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi secara tunai, sekaligus dan seketika. 8. Bahwa

untuk

menjamin

gugatan

Rekonpensi

Penggugat

dalam

Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atau (conservatoir Beslaq) terhadap barang- barang ,milik Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi, baik yang

Halaman 45 dari


bergerak maupun tidak bergerak yang Penggugat dalam Rekonpensi /Tergugat dalam Konpensi tentukan kemudian; 9. Bahwa untuk terlaksananya putusan ini, maka cukup beralasan hukum pula terhadap Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi dikenakan uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, terhitung sejak Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi lalai melaksanakan isi putusan ini; 10. Bahwa Gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi didasari atas bukti-bukti yang autentix oleh karenanya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan dan atau menjatuhkan Putusan sebagai berikut: PETITUM Dalam Eksepsi. 1.

Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Dalam Provisi 1. Menolak

gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya dan atau

menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima; Dalam Rekonpensi. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tanah yang dahulunya terletak Desa Baru RT.IV RW.VII Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau dan sekarang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru seluas 1200 M2 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg Camat: 1393/SH/93 tanggal 22 Juli 1993 dengan batas - batas: -

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Belukar

Halaman 46 dari

20.M


-

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurbaya. T

20.M

-

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Burnado/Syafrizal 60.M

-

Sebelah Timur berbatas dengan tanah D.Halawa 60.M

Adalah Sah dan berharga milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi berikut segala akibat hukumnya; 3.

Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4.

Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi membayar

kerugian

permohonan

Moril

maaf

1/2

berupa

membuat

halaman

kepada

Surat

Pernyataan

Penggugat

dalam

Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi di Media Local yakni Riau Pos dan Tribun Pekanbaru selama 3 hari berturut-turut akibat Nama Baik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi telah tercemar atau menjadi Tidak Baik sebagai Pejabat ditengah keluarga dan masyarakat sekitar dan serta membayar kerugian Materil kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika; 5.

Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslaq) terhadap barang bergerak

dan

barang

Rekonpensi/Penggugat

tidak dalam

bergerak Konpensi

milik yang

Tergugat

dalam

Penggugat

dalam

Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi tentukan kemudian adalah sah dan berharga; 6.

Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari jika lalai melaksanakan Putusan;

7.

Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hokum lain (uit voerbaar Bij vooraad)

8.

Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara. Ex Aequo Et Bono Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah

menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Nomor

23/Pdt.G/2013/PN.Pbr

tanggal 30 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 47 dari


I. DALAM KONPENSI ; A. DALAM PROVISI -

Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat di terima

C. DALAM EKSEPSI ; -

Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII ;

D. DALAM POKOK PERKARA ; -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM REKONPENSI ; -

Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; -

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar ongkos perkara sebesar Rp 3.066.000,- (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan

Banding Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 banding

Pembanding/Penggugat

terhadap

putusan

Pengadilan

telah mengajukan permohonan Negeri

Pekanbaru

Nomor

23/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 30 Desember 2013; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan

permohonan banding oleh

Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I/Tergugat I tanggal 27 Pebruari 2014, Terbanding II/Tergugat II tanggal 19 Pebruari 2014, Terbanding III/Tergugat III melalui Lurah Limbungan Baru tanggal 18 Pebruari 2014, Terbanding IV/Tergugat IV melalui Lurah Simpang Tiga tanggal 20 Agustus 2014, Terbanding V/Tergugat V melalui Lurah Labuh Baru Timur tanggal 25 Agustus 2014, Terbanding VI/Tergugat VI melalui Kuasanya tanggal 13 Maret 2014, Terbanding VII/Tergugat VII melalui Kelurahan Tangkerang Selatan tanggal 25 Agustus 2014; Menimbang,

bahwa


sampai

dengan

diputusnya perkara ini ternyata tidak mengajukan memori banding;

Halaman 48 dari


Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 23/Pdt/2013/PN.Pbr kepada Pembanding/Penggugat tanggal 17 Nopember 2014, Terbanding I/Tergugat I tanggal 27 Oktober 2014, Terbanding II/Tergugat II tanggal 29 Oktober 2014, Terbanding III/Tergugat III melalui Lurah Limbungan Baru tanggal 20 Nopember 2014,

Terbanding

IV/Tergugat IV tanggal 24 Nopember 2014, Terbanding V/Tergugat V melalui Lurah Labuh Baru Timur tanggal 24 Nopember 2014, Terbanding VI/Tergugat VI melalui Kuasanya tanggal 28 Oktober 2014, Terbanding VII/Tergugat VII melalui Lurah Tangkerang Selatan tanggal 20 Nopember 2014

yang

dibuat oleh

Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pihak Pembanding/Penggugat maupun Terbanding

I,II,III,IV,V,VI,VII/Terbanding

I,II,III,IV,V,VI,VII

telah

diberikan

kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang,

bahwa

karena

permohonan

banding

dari

Pembanding/Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat

yang

ditentukan

oleh

undang-undang,

maka

pengajuan

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa yang menjadi alasan-alasan dan keberatan yang dijadikan banding dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi

mempelajari dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 30 Desember 2013

yang

dimohonkan banding tersebut, ternyata apa yang menjadi dasar hukum untuk menjatuhkan putusan tersebut pertimbangan-pertimbangannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus dan mengadili perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 30 Desember 2013 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Halaman 49 dari


Menimbang, bahwa karena

Pembanding/Penggugat tetap berada

dipihak yang kalah maka kepadanya pula harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : 1.

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;

2.

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor

23/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 30 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut ; 3.

Menghukum


untuk

membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Senin, tanggal 2 Pebruari 2015 oleh kami SABAR TARIGAN SIBERO,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, KHARLISON HARIANJA,S.H.,M.H dan TANI GINTING,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam

persidangan terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 5 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan M.F. EVA J.S,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh para pihak yang beperkara. Hakim Anggota

Ketua Majelis

KHARLISON HARIANJA,S.H.,M.H

SABAR TARIGAN SIBERO,S.H.,M.H,

Halaman 50 dari


TANI GINTING,S.H.,M.H Panitera Pengganti

M.F. EVA J.S,S.H

Biaya-biaya: 1. Meterai ………………. 2. Redaksi ………………. 3. Leges …………………. 3. Pemberkasan ………… J u m l a h ………………

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 3.000,Rp. 136.000,Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 51 dari


PT.PBR

Recommend Documents