PT.PBR

PUTUSAN Nomor: 164/PDT/2014/PT.PBR. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1.

TJIOK KIK LING Alias DHARMA PRANATA, S.Sos Alias ALENG AMPERA, Jenis kelamin lakilaki, Pekerjaan Swasta (Pedagang), Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Nusantara No.40, RT. 02/RW. 03, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TANTIMIN, SH.,MH Advokat pada Kantor Hukum TANTIMIN & REKAN,

yang

beralamat Kantor di Jalan Raden Patah, Komplek Indah Permai Center Blok C No.21 Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus No. 15/KH-TR/SK-B/DP-PI/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, selanjutnya disebut TERGUGAT

I/

PEMBANDING I ;

2.

MAGDALENA, Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga,

Agama

Budha,

Kewarganegaraan

Indonesia, beralamat di Jl. Nusantara No. 40, RT.02/RW.03, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau,

dalam

hal

ini

diwakili

oleh

kuasanya

TANTIMIN, SH.,MH Advokat pada Kantor Hukum TANTIMIN & REKAN,

yang beralamat Kantor di

Jalan Raden Patah, Komplek Indah Permai Center Blok C No.21 Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus No. 16/KH-TR/SK-

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBR

B/DP-PI/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, selanjutnya disebut TERGUGAT II/ PEMBANDING II; lawan KASDI HERMANTO, tempat/tanggal lahir, Meral Karimun, 19 Juni 1955, Jenis kelamin laki-laki, umur 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta,

Kewarganegaraan

Indonesia,

beralamat di Jalan Setia Budhi RT. 04/RW. 02, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun - Kepri, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : 1. DP. AGUS ROSITA,

SH.,

MH.

Advokat/Pengacara

dan

Konsultan Hukum, 2. RIDWAN, SH., Assisten Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office DP. AGUS ROSITA, SH, dan

PATNERS,

Alamat

Batu

Lipai

No.36

RT.01/RW.10, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun – Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 201/AV-KH/SK/IX/2013, tanggal 10 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah register Nomor : 24/SK.IX/2013, tanggal 24 September 2013, selanjutnya disebut PENGGUGAT/TERBANDING ; DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh MENTERI

DALAM

INDONESIA

di

NEGERI

Jakarta,

Cq.

REPUBLIK GUBERNUR

PROPINSI KEPULAUAN RIAU di Tanjung Pinang, Cq. BUPATI KARIMUN di Tanjung Balai Karimun, Cq. CAMAT KARIMUN di Tanjung Balai Karimun (dahulu),

Cq.

CAMAT

TEBING

Kabupaten Karimun (sekarang),

di

Tebing – selanjutnya

disebut TERGUGAT III/ TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;


Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca gugatan penggugat tanggal 20 September 2013 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

dengan Nomor :

17/PDT.G/2013/PN.TBK, tanggal 24 September 2013 serta Surat Perubahan Gugatannya Nomor : 007/AV-KH/SK/I/2014, tertanggal 09 Januari 2014yang isinya sebagai berikut : 1.

Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Kampung Baru Rt. 01 Rw. 03, dahulu Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, sekarang Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, (kawasan pinggir pantai / Kostal Area) berdasarkan Sertifikat Hak Milik : 00087, tanggal 11 Oktober 1993, atas nama Penggugat (Kasdi Hermanto) ;

2.

Bahwa Tanah Penggugat yang berukuran seluas 19.849 m2 (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) , yang terletak di Kampung Baru Rt. 01 Rw. 03, dahulu Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, sekarang Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatas : Tanah Negara/sekarang jalan ; - Sebelah Selatan brbatas : Sungai ; - Sebelah Barat berbatas : Tanah Guru-Guru ; - Sebelah Timur berbatas : Laut/sekarang jalan contal area ;

3.

Bahwa Penggugat mendapatkan tanah sebidang tanah tersebut sesuai dengan bukti-bukti surat-surat Penggugat sebagai berikut : 1.1 Akta Jual Beli No. 14/PPAT/KRM/1983, Tanggal 4 April 1983 ; Surat Keterangan Tanah untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 09/593/1991, tanggal 02 Januari 1991 ; 1.2 Setifikat Hak Milik : 00087, tanggal 11 Oktober 1993, atas nama Penggugat (Kasdi Hermanto) ;

4.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dengan sengaja menguasai tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik : 00087, tanggal 11 Oktober 1993, atas nama Penggugat (Kasdi Hermanto) ; Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBR

5.

Bahwa sekitar awal tahun 1996 Tergugat I memasang batas-batas dilokasi tanah Hak Milik Penggugat, Penggugat diberitahu oleh warga setempat sehingga Penggugat datang kelokasi memberitahukan hal bahwa tanah yang diukur dan dipasang batas-batas oleh Tergugat I tersebut adalah tanah/lahan milik Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkan larangan Penggugat ;

6.

Bahwa selanjutnya Tergugat I ada datang kembali ke lokasi tanah milik Penggugat tersebut, Tergugat membawa orang Pihak Pemerintahan (Tergugat III) untuk mengukur dan memberi batas-batas tanah yang menurut Tergugat I dan Tergugat II tanah di lokasi milik Penggugat tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang disaksikan dan diukur oleh Pihak Pemerintah (Tergugat III) ;

7.

Bahwa Penggugat telah berkali-kali memberitahukan perihal lahan/tanah tersebut adalah milik Penggugat akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap menguasai dengan cara memberi batas-batas dan tanah tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II, dan atas persetujuan dan pengesahan surat dan keteledoran serta kecerobohan dan kelalaian Tergugat III, yang telah menerbitkan surat untuk Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak bisa mengelola dan berusaha di lokasi tersebut sejak tahun 1998 sampai sekarang tahun 2013 lebih kurang 15 (lima belas) tahun, meskipun Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik : 00087, tanggal 11 Oktober 1993, atas nama Penggugat (Kasdi Hermanto) ;

8.

Bahwa sepengetahuan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki lahan/tanah dilokasi sekitar atau sepadan dengan Penggugat, akan tetapi menurut Tergugat I dan Tergugat II lokasi tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II, dan menurut Tergugat I dan Tergugat II mereka telah memiliki surat-surat kepemilikan yang berbentuk Surat Keterangan Pelepasan Hak yang telah disahkan oleh Pemerintah setempat (Tergugat III);

9.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat telah mengalami kerugian secara Material yang ditaksir sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III harus membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus Tunai setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap ;


10. Bahwa selain kerugian material tersebut, Penggugat mengalami kerugian immaterial yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III harus membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus Tunai setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap ; 11. Bahwa apabila Tergugat I, II, III untuk tidak melaksanakan isi putusan ini dengan sukarela sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka Tergugat I, II, III dibebankan untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; 12. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak ada niat baik untuk

menyelesaikan

permasalahan

ini

secara

baik-baik

secara

kekeluargaan sehingga Penggugat terpaksa mengajukan Tuntutan dan Gugatan ini dihadapan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ; 13. Bahwa dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan sempurna, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menggunakan Upaya Hukum Verzet, Banding, atau Kasasi maupun Peninjauan Kembali ; 14. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah sebagai pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka segala biaya atau ongkos-ongkos yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan putusan ini harus dibebankan pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seluruhnya ; Bahwa berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini kiranya

berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut : PRIMAIR : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat tanah milik Penggugat berupa : a. Akta Jual Beli No. 14/PPAT/KRM/1983, Tanggal 4 April 1983 ; b. Surat Keterangan Tanah untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 09/593/1991, tanggal 02 Januari 1991 ;


c. Setifikat Hak Milik : 00087, tanggal 11 Oktober 1993, atas nama Penggugat (Kasdi Hermanto) ; 3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; 4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemilik sebidang tanah berukuran seluas 19.849 m2 (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kampung Baru Rt.01 Rw.03, dahulu Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, sekarang Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, ( kawasan pinggir pantai / Kostal Area ) berdasarkan Sertifikat Hak Milik : 00087, tanggal 11 Oktober 1993, atas nama Penggugat (Kasdi Hermanto), dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatas

: Tanah Negara/sekarang jalan ;

- Sebelah Selatan brbatas : Sungai ; - Sebelah Barat berbatas

: Tanah Guru-Guru ;

- Sebelah Timur berbatas

: Laut/sekarang jalan contal area ;

5. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar kerugian Material sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus Tunai setelah Putusan berkekuatan Hukum tetap ; 6. Menghukum Tergugat I, II, III membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus Tunai setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap ; 7. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, secara tunai dan seketika, apabila Tergugat I, II, III tidak melaksanakan isi putusan ini dengan sukarela sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menggunakan Upaya Hukum Verzet, Banding, atau Kasasi maupun Peninjauan Kembali ; 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; SUBSIDAIR : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Memeriksa dan


Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ; Membaca jawaban tergugat yang isinya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI A. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (obscuur Libel) 1. Bahwa dalam gugatannya pada posita butir 1, 2, dan 3 Penggugat mendalilkan bahwa Pengugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kampung Baru, RT.01. RW.03, dahulu Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun,

Kabupaten

Kepulauan

Riau,

sekarang

Kelurahan

Tebing,

Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dengan luas 19.849 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan bukti-bukti surat-surat : 3.1. Akta Jual Beli No 14/PPAT/KRM/1983, tanggal 4 April 1983 ; 3.2. Surat Keterangan Tanah Untuk Kepeluaan Permohonan Hak Nomor : 09/593/1991, tanggal 02 Januari 1991 ; 3.3. Sertifikat Hak Milik 00087, tanggal 11 Oktoer 1993. atas nama Penggugat (Kasdi Hermanto); Akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci berapa luas tanah milik Penggugat yang tercantum dalam masing-masing ketiga bukti surat tersebut, demikian juga tidak menguraikan batas-batas tanah di dalam suratnya dan Penggugat hanya menyebut batas-batas tanah tersebut dalam surat gugatannya, yakni sebelah Utara berbatas Tanah Negara/sekarang jalan, sebelah Selatan berbatas Sungai, sebelah Barat berbatas tanah guru-guru dan sebelah Timur berbatas dengan Laut/sekarang jalan costal area, sehingga dengan demikian objek gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya itu cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Bahwa dalam petitum gugatannya pada butir 5 dan 6 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mambayar kerugian material sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan kerugian inmaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi pada posita gugatannya Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terinci kerugian riil atau kerugian yang nyata yang dialami Penggugat oleh karena itu petitum tersebut tidak jelas Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBR

karena tidak di dukung posita gugatan, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; Bahwa

menurut

Yurisprudensi

Putusan

Mahkamah

Agung

RI

No.

720K/PDT/1997 menyatakan bahwa : “Petitum suatu gugatan harus didasarkan dan di dukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bila mana hubungan antara posita dan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang berkualitas demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima” ; B. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak ( Exceptio Plurium Litis Consortium) 1. Bahwa dalam gugatannya pada posita butir 6 Penggugat mendalilkan bahwa : selanjutnya Tergugat I ada datang kembali ke lokasi tanah milik Pengugat tersebut, Tergugat membawa orang pihak Pemerintahan untuk mengukur ,,,, dan seterusnya ; Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik 4 (empat) persil tanah yang terletak di Kampung Baru RT.04/RW.10 Tebing Karimun berdasarkan : a. Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Reg. Camat : 882/593/1996 tertanggal 13 Agustus 1996, atas nama Tjiok Kik Ling (Tergugat I) dan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 0130/98/R tanggal 29 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau; b. Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Reg. Camat : 884/593/1996 tertanggal 13 Agustus 1996, atas nama Magdalena (Tergugat II) dan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 0127/98/R tanggal 29 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau; c. Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Reg. Camat : 188/593/1997 tertanggal 27 Maret 1997, atas nama Tjiok Kik Ling (Tergugat I) dan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 0126/98/R tanggal 29 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau; d. Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Reg. Camat : 189/593/1996 tertanggal 27 Maret 1997, atas nama Magdalena (Tergugat II) dan Surat


Ukur/Gambar Situasi Nomor 0128/93/R tanggal 29 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau; Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat seharusnya menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau sebagai pihak dalam perkara ini selaku pihak yang menerbitkan Surat Ukur/Gambar Situasi kepada Tergugat I dan Tergugat II; 2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2 (dua)

yang menyatakan :

“Bahwa tanah Penggugat dan seterusnya ……., dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatas

: Tanah Negara/sekarang jalan;

- Sebelah Selatan berbatas : Sungai ; - Sebelah Barat berbatas

: Tanah Guru-guru ;

- Sebelah Timur berbatas

: Laut/sekarang jalan costal area ;

Bahwa bidang-bidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dengan batasbatas sebagai berikut : a. Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Reg. Camat : 882/593/1996 tertanggal 13 Agustus 1996, atas nama Tjiok Kik Ling (Tergugat I) dan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 0130/98/R tanggal 29 Mei 1998, dengan luas 12.950 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :  Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zubir Sahar (sekarang Tergugat II);  Sebelah Timur berbatas dengan H. Djumat Mohd Junus ;  Sebelah Selatan berbatas dengan sungai ;  Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainal Usman ; b. Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Reg. Camat : 884/593/1996 tertanggal 13 Agustus 1996, atas nama Magdalena (Tergugat II) dan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 0127/98/R tanggal 29 Mei 1998, dengan luas 4.648 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :  Sebelah Utara berbatas dengan tanah Berahim (sekarang Tergugat I) ;  Sebelah Timur berbatas dengan H. Rajali. (sekarang Tergugat II) ;  Sebelah Selatan berbatas dengan Hamid Junit. (sekarang Tergugat I) ;  Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainal Usman ;


c. Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Reg. Camat : 188/593/1997 tertanggal 27 Maret 1997, atas nama Tjiok Kik Ling (Tergugat I) dan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 0126/98/R tanggal 29 Mei 1998 dengan luas 2.484 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :    

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pasir Pantai ; Sebelah Timur berbatas dengan H. Rajali. (sekarang Tergugat II) ; Sebelah Selatan berbatas dengan Zubir Sahar.(sekarasng Tergugat II) Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasir ;

d. Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Reg. Camat : 189/593/1996 tertanggal 27 Maret 1997, atas nama Magdalena (Tergugat II) dan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 0128/93/R tanggal 29 Mei 1998 dengan luas 6.046 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:  Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pasir Pantai ;  Sebelah Timur berbatas dengan Laut ;  Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Djumat Mohd Yunus ;  Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zubir Sahar dan Berahim ; Bahwa sehingga bidang-bidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :  Sebelah Utara berbatas dengan Pasir Pantai ;  Sebelah Timur berbatas dengan Laut dan Djumat Mohd Yunus ;  Sebelah Selatan berbatas dengan sungai ;  Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasir dan tanah Zainal Usman ; dengan gambar/denah sebagai berikut : Pasir Pantai Tanah Nasir

Tanah Tergugat I SU/GS : 0126/98/R (Ex Berahim)

Tanah Tergugat II SU/GS : 0128/98/R

(Ex H. Rajaji)

Laut

Tanah Tergugat II SU/GS : 0127/98/R (Ex Zubir Sahar)

U

↑

Tanah Tergugat I SU/GS : 0130/98/R (Ex Hamid Junit)

Tanah Jum’at Moh. Junus

Tanah Zainal Usman


Laut

SUNGA I

Bahwa keseluruhan bidang-bidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang berbatas langsung dengan Pasir Pantai, tanah Djumat Mohd Yunus, sungai dan tanah Nasir dan tanah Zainal Usman sehingga Djumat Mohd Yunus, Nasir, dan Zainal Usman juga seharusnya ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan Penggugat kurang pihak, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat DITOLAK atau setidak-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ; Bahwa berdasarkan Yurisprudensi-yurisprudensi yang ada yaitu : a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78K/sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, menyatakan : “ Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.” b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 365K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, menyatakan : “Gugatan harus Menggugat semua orang yang terlibat” c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, menyatakan : “ Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka beralasan hukum Majelis Hakim Yang Memeriksa, dan Mengadili perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sekaligus pula beralasan hukum menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa seluruh dalil yang diuraikan dalam Eksepsi diatas, mohon di anggap menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan serta dianggap diulangi lagi dalam jawaban pokok pekara dibawah ini ; 2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan

tegas menyatakan menolak

seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II di dalam Jawaban ini ; 3. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 4, 5, 6 dan 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan : a. Bahwa Tergugat I kenal dengan Penggugat baru sekitar 5 (lima) bulan dan Tergugat I tidak mengetahui Penggugat memiliki tanah di Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBR

Kampung Baru Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun ; b. Bahwa pada tahun 1996 Tergugat I mengganti rugi sebidang tanah seluas 12.950 M2 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pertambangan, Kampung Baru, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau dari Hamid Junit, alamat Kampung Baru RT.04/RW.10 Tebing Karimun dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Reg. Camat : 882/593/1996 tertanggal 13 Agustus 1996 dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan tanah Zubir Sahar, sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Djumat Mohd Junus, sebelah Selatan berbatas dengan sungai, dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainal Usman atas nama Tjiok Kik Ling (Tergugat I) ; c. Bahwa pada tahun 1996 Tergugat II mengganti rugi sebidang tanah seluas 4.648 M2 (empat ribu enam ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pertambangan, Kampung Baru, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau dari Zubir Sahar, beralamat Kampung Baru RT.04/RW.10 Tebing/Karimun dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Reg. Camat 884/593/1996, tertanggal 13 Agustus 1996 atas nama Magdalena (Tergugat II), dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan tanah Berahim, sebelah Timur berbatas dengan H. Razali, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hamid Junit, dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainal Usman ; d. Bahwa sebelum dilakukan pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I mensyaratkan agar Pelepas hak yakni Hamid Junit dan Zubir Sahar memasang patok/batas-batas tanah, sehingga Hamid Junit, Zubir Sahar, Berahim, Razali dan warga Kampung Baru Tebing memasang patok/batas-batas tanah ; e. Bahwa setelah menerima pelepasan hak atas tanah tersebut, Tergugat I dan Tergugat II (Istri Tergugat I) melakukan kegiatan perintisan batas tanah dan memohon Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau untuk melakukan pengukuran, dimana selama kegiatan tersebut tidak ada tuntutan atau larangan ataupun teguran dari siapapun juga, baik dari Penggugat maupun dari sempadan dan Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBR

warga Kampung Baru Tebing tahu bahwa tanah tersebut milik Tergugat I dan Tergugat II, jadi tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat datang ke lokasi memberitahukan Tergugat I bahwa tanah diukur dan dipasang batas-batas oleh Tergugat I adalah tanah Penggugat ; f.

Bahwa tahun 1997 Tergugat I kembali mengganti rugi sebidang tanah seluas 2.484 M2 (dua ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Teluk Uma, Lurah Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau dari Berahim, beralamat di Teluk Uma Kelurahan Tebing/ Karimun dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 27 Maret 1997 dengan No. Reg. Camat 188/593/1997 atas nama Tjiok Kik Ling (Tergugat I) dengan batasbatas sebelah Utara berbatas dengan pasir pantai, sebelah Timur berbatas dengan H. Razali, sebelah Selatan berbatas dengan Zubir Sahar, dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasir ;

g. Bahwa tahun 1997 Tergugat II kembali mengganti rugi sebidang tanah seluas 6.046 M2 (enam ribu empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Kampung Baru, Lurah Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau dari H. Razali, beralamat di Kampung Baru RT.04/RW.10 Tebing/ Karimun dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 27 Maret 1997 dengan No. Reg. Camat 189/593/1997 atas nama Magdalena (Tergugat II) dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan pasir pantai, sebelah Timur berbatas dengan tanah Laut, sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Djum’at, dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Zubir Sahar dan Berahim; h. Kemudian pada bulan Nopember 1997 Hamid Junit,.Berahim, Zubir Sahar dan Haji Razali membersihkan keempat bidang tanah Tergugat I dan Tergugat II tersebut dan memasang patok sempadan, karena Tergugat I berencana akan mengajukan pengukuran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, waktu kegiatan pembersihan kedua bidang tanah Tergugat I tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atau yang mengakui sebagai pemiliknyanya ; i.

Bahwa tahun 1998 Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan pengukuran atas keempat bidang tanah Tergugat I dan Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBR

Tergugat

II

tersebut

kepada

Kantor

Pertanahan

Kabupaten

Kepulauan Riau dan telah dilakukan pengukuran oleh Tamiruddin (Pengawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau menerbitkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 0126/98/R tanggal 29 Mei 1998 untuk tanah pelepasan Hak No. 188/593/1997 tanggal 27 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 0127/98/R tanggal 29 Mei 1998 untuk tanah pelepasan Hak No. 884/593/1996 tanggal 13 Agustus 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 0128/98/R tanggal 29 Mei 1998 untuk tanah pelepasan Hak Nomor. 189/593/1997 tanggal 27 Maret 1997, dan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 0130/98/R tanggal 29 Mei 1998 untuk tanah pelepasan hak No: 882/593/1996 tanggal 13 Agustus 1996 ; j.

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkali-kali memberikan perihal

lahan/tanah tesebut adalah milik

Penggugat …. dst (posita butir 2) adalah tidak benar dan mengadagada, karena Penggugat yang baru dikenal Tergugat I sekitar 5 (lima) bulan lalu, saat Penggugat melaporkan Tergugat I kepada Kepolisian Resort (Polres) Karimun, Penggugat tidak pernah menemui dan berbicara dengan Tergugat I di lokasi tanah yang telah diganti rugi Tergugat I dan Tergugat II dari Hamid Junit, dari Berahim, dari Zubir Sahar dan dari H. Razali yang diakui Penggugat sebagai miliknya ; 4. Bahwa tanah tersebut dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 882/593/1996 seluas 12.950 M2 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) sejak tahun 1980 telah diusahakan oleh Hamid Junit sebagai tanah perkebunan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No,. 100/593/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tebing dan tanah tersebut dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak No 188/593/1997 tanggal 27 Maret 1997 seluas 2.484 M2 (dua ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) telah diusahakan oleh Berahim sejak tahun 1980 peruntukan sebagai tanah Perumahan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No: 166/593/1996 tanggal 8 Agutus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tebing, sedangkan bukti surat kepemilikan atas tanah yang di gugat Penggugat adalah tahun 1983, tahun 1991 dan tahun 1993. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan


bahwa Tergugat I telah menguasai tanah milik Penggugat adalaah tidak berdasar hukum, haruslah ditolak ; 5. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 9, dan 10 adalah tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat tidak menyebutkan peruntukan tanah yang diakui miliknya tersebut dan tidak merinci dengan jelas kerugian material yang dialaminya serta kerugian inmaterial apa yang dialami Penggugat sehingga beralasan hukum untuk menolak petitum butir 5 dan 6 ; 6. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 11 dan 13 adalah tidak berdasarkan hukum karena tidak di dukung oleh bukti yang otentik sehingga petitum butir 7 dan 8 haruslah ditolak ; Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II yang diuraikan diatas, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Maka berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk : DALAM EKSEPSI :

 Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;  Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA :  Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; ATAU, Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Yang Memeriksa dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aequo ex bono) ; Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat III telah mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara secara tertulis, tertanggal 22 Januari 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI A. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).


-

Bahwa

Penggugat

dalam

gugatannya

pada

point

7

(tujuh)

mendalilkan bahwa Tergugat III turut melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo dengan menyatakan “.....dan atas persetujuan dan pengesahan surat keteledoran serta kecerobohan dan kelalaian Tergugat III, yang telah menerbitkan surat untuk Tergugat I dan Tergugat II.....”. Pada point 8 (delapan) Penggugat menyatakan pada pokoknya “......dan menurut Tergugat I dan Tergugat II mereka telah memeiliki surat-surat kepemilikan yang berbentuk Surat Keterangan Pelepasan Hak yang telah disahkan oleh pemerintah setempat (Tergugat III)” ; Berdasarkan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas kedudukan hukum serta fungsi Tergugat III terkait dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak, yang membuat Tergugat III menjadi pihak yang turut tergugat dalam perkara a quo. Pengertian Tergugat III sebagai pihak yang memberikan persetujuan dan pengesahan berbeda dengan pihak Tergugat III yang menerbitkan surat, padahal dalam fakta sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, Tergugat III tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Hak sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat. Berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang Surat Keterangan Pelepasan Hak dibuat oleh para pihak dan Tergugat III berfungsi sebagai pihak yang mengetahui dan kemudian

memberikan

register

terhadap

Surat

Keterangan

Pelepasan Hak tersebut pada instansi Tergugat III ; -

Pihak Penggugat yang tidak dapat menguraikan kedudukan hukum Tergugat III secara jelas memperlihatkan Penggugat tidak memahami secara jelas tugas, fungsi dan wewenang Tergugat III. Hal ini membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel), dan juga mengakibatkan Tergugat III tidak mengerti dan memahami yang menjadi dasar pihak Penggugat menjadikan pihak Tergugat III sebagai pihak yang turut tergugat dalam perkara a quo ;

-

Bahwa dalam point 2 (dua), Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berukuran seluas 19.849 m² (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi), sedangkan apabila

diikutsertakannya

pihak

Tergugat

III

terkait

dengan

pengesahan/mengetahui Surat Keterangan Pelepasan Hak yang Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBR

dilakukan Tergugat III terhadap Tergugat I dan Tergugat II, maka terjadi perbedaan objek sengketa yang dimaksud, karena Tergugat III telah

melakukan

pengesahan/mengetahui

Surat

Keterangan

Pelepasan Hak kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian sebagai berikut : a)

Surat

Keterangan

Pelepasan

Hak

No.

Reg.

Camat

:

882/593/1996 tertanggal 13 Agustus 1996, atas nama Tjiok Kik Ling (Tergugat I) dengan luas tanah 12.950 M2 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pertambangan, Kampung Baru, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau ; b) Surat

Keterangan

Pelepasan

Hak

884/593/1996 tertanggal 13 Agustus

No.

Reg.

Camat

:

1996, atas nama

Magdalena (Tergugat II) dengan luas tanah 4.648 M2 (empat ribu enam ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pertambangan, Kampung Baru, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau ; c)

Surat

Keterangan

Pelepasan

188/593/1997 tertanggal 27 Maret

Hak

No.

Reg.

Camat

:

1997, atas nama Tjiok Kik

Ling (Tergugat I) dengan luas tanah 2.484 M2 (dua ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Teluk Uma, Lurah Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, dan ; d)

Surat

Keterangan

Pelepasan

Hak

No.

Reg.

Camat

:

189/593/1996 tertanggal 27 Maret 1997, atas nama Magdalena (Tergugat II) dengan luas tanah 6.046 M2 (enam ribu empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Kampung Baru, Lurah Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau ; Dari keempat Surat Keterangan Pelepasan Hak yang Tergugat III memberikan

pengesahan

dan

persetujuan

apabila

dkumulatifkan/dijumlahkan maka memiliki luas tanah 26.128 m² (dua puluh enam ribu seratus dua puluh delapan meter persegi), sehingga apabila dikaitkan dengan dalil Pengugat yang menyatakan memiliki luas tanah 19.849 m² (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan tempat dan lokasi yang sama, maka terlihat ketidakjelasan objek sengketa (error in objecto) yang dimaksud ; Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBR

-

Ketidakjelasan Penggugat dalam dalam merumuskan objek sengketa yang dimaksud pada dalil gugatannya mengakibatkan kaburnya (obscuur libel) gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena tidak menjelaskan secara terperinci objek gugatan yang menjadi sengketa dalam perkara dimaksud ;

-

Bahwa dikarenakan posita atau fundamentum petendi yang menjadi dasar diajukannya gugatan tidak jelas atau kabur, sehingga berakibat dengan petitum yang diajukan menjadi tidak tepat ;

-

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 720K/PDT/1997 menyatakan bahwa : “Petitum suatu gugatan harus didasarkan dan di dukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bila mana hubungan antara posita dan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang berkualitas demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

-

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, maka Kami sebagai pihak Tegugat III meminta kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menyatakan untuk MENOLAK atau setidak-tidaknya menyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard)

-

Bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat III, maka Kami meminta Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan Tergugat III sebagai turut tergugat dalam perkara a quo, serta membebaskan Tergugat III dari segala tuntutan ganti kerugian, baik secara materil maupun immateril, dan juga membebaskan untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan Penggugat ;

B. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona) serta Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). -

Bahwa Penggugat pada dalil gugatannya di point 2 (dua) menyatakan yang menjadi objek perkara ialah tanah Penggugat yang berukuran luas 19.849 m² (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kampung Baru RT. 01 RW. 03, dahulu Kelurahan Tebing Kecamatan Karimun, sekarang Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing ; Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBR

-

Bahwa Penggugat mengikutsertakan Tergugat III sebagai turut tergugat berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 7

(tujuh)

yang

menyatakan

“.....dan

atas

persetujuan

dan

pengesahan surat keteledoran serta kecerobohan dan kelalaian Tergugat III, yang telah menerbitkan surat untuk Tergugat I dan Tergugat II.....” dan point 8 (delapan) yang menyatakan “......dan menurut Tergugat I dan Tergugat II mereka telah memeiliki suratsurat kepemilikan yang berbentuk Surat Keterangan Pelepasan Hak yang telah disahkan oleh pemerintah setempat (Tergugat III)” ; -

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Kami pihak Tergugat III menyatakan mengikutsertakan Tergugat III dalam perkara a quo adalah salah alamat, karena Tergugat III sebagai Camat Karimun (dahulu) atau Camat Tebing (sekarang) yang pada saat itu melakukan

pengesahan

atau

persetujuan

terhadap

Surat

Keterangan Pelepasan Hak yang kemudian diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, didasarkan dengan adanya Surat Keterangan Tanah dari saudara HAMID JONET, Surat Keterangan Tanah dari saudara BERAHIM, Surat Keterangan Tanah dari saudara ZUBIR SAHAR, dan Surat Keterangan Tanah dari H. RAZALI, yang masing-masing pihak tersebut mengakui bahwa tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah tanah milik mereka, serta masing-masing Surat Keterangan Tanah tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat dibawah Tergugat III, yakni Kepala Kelurahan Tebing ; -

Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya dan sepantasnya pihak Penggugat menarik saudara HAMID JONET, saudara BERAHIM, saudara ZUBIR SAHAR dan saudara H. RAZALI menjadi pihak turut tergugat dikarenakan pihak tersebut yang mengaku sebagai pemilik tanah sebelum diberikannya Surat Keterangan Pelepasan Hak kepada Tergugat I dan Tergugat II, bukanlah menarik Tergugat III dalam perkara ini ;

-

Bahwa dengan dalil yang kami kemukakan di atas maka menjadikan Kami sebagai Tergugat III sebagai turut tergugat dalam perkara a quo adalah salah alamat dan seharusnya pihak Penggugat menarik pihak pemilik tanah sebelumnya yang kemudian menjual tanah yang dipersengketakan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II menjadi pihak yang turut tergugat dalam perkara ini ; Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBR

-

Bahwa dengan telah salah dan keliru Penggugat dalam menentukan subjek Tergugat III sebagai pihak yang digugat dan tidak lengkapnya atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium) pihakpihak yang seharusnya digugat, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menyatakan untuk MENOLAK atau setidak-tidaknya menyatakan

GUGATAN

TIDAK

DAPAT

DITERIMA

(Niet

Onvankelijk Verklaard), serta mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak yang turut tergugat dalam perkara a quo ; II. DALAM POKOK PERKARA Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemungkakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ; A. Tergugat III bukanlah Pihak Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum -

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan Tergugat III telah turut

serta

melakukan

perbuatan

melawan

hukum

dengan

didasarkan dalil penggugat pada point 7 yang menyatakan pada pokoknya

“....dan

atas

persetujuan

dan

pengesahan

surat

keteledoran serta kecerobohan dan kelalaian Tergugat III, yang telah menerbitkan surat untuk Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat

sangnat

dirugikan

karena

Penggugat

tidak

bisa

mengelola dna berusaha di lokasi tersebut...” ; -

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Tergugat III menyatakan menolak apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas ;

-

Bahwa pihak Penggugat seharunya sudah memahami kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Tergugat III dalam memberikan pengesahan dan persetujuan atas Surat Keterangan Pelepasan Hak yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

-

Bahwa Tergugat III telah melakukan pengesahan dan persetujuan Surat Keterangan Pelepasan Hak yang terkait dengan perkara a quo yakni sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian sebagai berikut : a) Surat

Keterangan

Pelepasan

Hak

No.

Reg.

Camat

:

882/593/1996 tertanggal 13 Agustus 1996, atas nama Tjiok Kik Ling (Tergugat I) dengan luas tanah 12.950 M2 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBR

Pertambangan,

Kampung

Baru,

Kecamatan

Karimun,

Kabupaten Kepulauan Riau ; b) Surat

Keterangan

Pelepasan

Hak

884/593/1996 tertanggal 13 Agustus

No.

Reg.

Camat

:

1996, atas nama

Magdalena (Tergugat II) dengan luas tanah 4.648 M2 (empat ribu enam ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pertambangan, Kampung Baru, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau ; c) Surat

Keterangan

Pelepasan

Hak

No.

Reg.

Camat

:

188/593/1997 tertanggal 27 Maret 1997, atas nama Tjiok Kik Ling (Tergugat I) dengan luas tanah 2.484 M2 (dua ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Teluk Uma, Lurah Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, dan ; d) Surat

Keterangan

Pelepasan

Hak

No.

Reg.

Camat

:

189/593/1996 tertanggal 27 Maret 1997, atas nama Magdalena (Tergugat II) dengan luas tanah 6.046 M2 (enam ribu empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Kampung Baru,

Lurah

Tebing,

Kecamatan

Karimun,

Kabupaten

Kepulauan Riau ; Yang

kesemua

didasarkan

Surat

dengan

Keterangan

adanya

Surat

Pelepasan Keterangan

Hak

tersebut

Tanah

dari

pemilik/penggarap/pengusaha lahan atau tanah tersebut yakni saudara HAMID JONET, saudara BERAHIM, saudara ZUBIR SAHAR dan saudara H. RAZALI, yang telah mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1980 ; -

Bahwa atas dasar adanya Surat Keterangan Tanah tersebutlah pihak Tergugat III dapat menyetujui serta mensahkan Surat Pelepasan Hak yang dilakukan oleh Pihak Tergugat I, Tergugat II dan pihak pemilik/penggarap/pengusaha lahan tersebut sebelumnya setelah mengganti kerugian ;

-

Bahwa selama dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah kepada pihak-pihak pemilik/penggarap/pengusaha lahan (saudara HAMID JONET, saudara BERAHIM, saudara ZUBIR SAHAR dan saudara H. RAZALI) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keterangan Tanah


tersebut tidak pernah ada silang sengketa kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa saat ini ; -

Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah pihak pemilik/penggarap/pengusaha lahan tersebut (saudara HAMID JONET, saudara BERAHIM, saudara ZUBIR SAHAR dan saudara H. RAZALI) telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan serta tanaman tumbuh diatas tanah tersebut tidak dikenakan suatu sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan untuk suatu piutang atau dibebani bebanbeban lain, yang apabila dikemudian hari terdapat tuntutan pihak keluarga atau ahli waris tanah dan bangunan serta tanaman tersebut, adalah menjadi tanggung jawab pemilik dengan tidak melibatkan pejabat yang berwenang ;

-

Bahwa pernyataan lahan/tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, juga diperkuat oleh pejabat pemerintahan dibawah Tergugat III yakni Kepala Kelurahan Tebing yag mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan pada pokoknya bahwa saudara HAMID JONET, saudara BERAHIM, saudara ZUBIR SAHAR dan saudara H. RAZALI adalah benar mempunyai sebidang/sebagian tanah yang kemudian tanah tersebut dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak setelah para pemilik/peggarap/penguasa lahan tersebut mendapat ganti kerugian yang telah disepakati ;

-

Bahwa dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak yang dimilik Tergugat I dan Tergugat II juga terdapat klausul yang menyatakan pihak pertama (dalam hal ini pemilik/penggarap/pengusaha lahan sebelumnya berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang telah dimiliknya) menjamin bahwa tanah hak dan bangunan serta tanaman tersebut tidak dikenakan suatu sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan untuk sesuatu piutang atau diberati bebanbeban lain, dan dengan dihadiri saksi-saksi Surat Keterangan Pelepasan Hak tersebut ditandatangani, serta pihak pertama (pemilik/penggarap/pengusaha

lahan

sebelumnya

berdasarkan

Surat Keterangan Tanah yang telah dimiliknya) dan pihak kedua (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai para pihak dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak bertanggung jawab penuh atas kebenaran tanah yang diganti rugikan/diperjualbelikan, yang apabila Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBR

dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain tidak akan melibatkan pejabat yang bertanda tangan di dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak/Jual beli ini ; -

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan melawan hukum harus memenuhi 4 (empat) syarat kualifikasi, yakni : a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; b) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ; c) Bertentangan dengan kesusilaan ; d) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

-

Bahwa Tergugat III dalam memberi pengesahan dan persetujuan terhadap Surat Keterangan Pelepasan Hak telah didasarkan dengan Surat Keterangan Tanah, sehingga perbuatan Tergugat III telah sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimilikinya ;

-

Bahwa Tergugat III juga sebelumnya melalui aparatur pemerintahan dibawahnya telah melakukan pengukuran terhadap tanah/lahan yang saat ini kemudian dijadikan objek sengketa dengan dihadiri oleh saksi-saksi dari pihak Ketua RT dan RW setempat, dan pada saat proses pengukuran tersebut tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan atas proses pengukuran tanah tersebut dan pernyataan tanah/lahan tersebut dimiliki oleh pihak Penggugat, sehingga dalam pengesahan dan persetujuan terhadap Surat Keterangan pelepasan hak tersebut tidak bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;

-

Bahwa apabila kami kaitkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat III terkait dengan apa yang dituduhkan pihak Penggugat bahwa pihak Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka apa yang didalilkan oleh pihak Penggugat tidak terbukti, karena pihak Tergugat III sebagai aparatur pemerintahan

telah

melaksanakan

tugas,

fungsi

dan

kewenangannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian, kepatutan ketelitian dan kecermatan. Justru apabila Tergugat III tidak melaksanakan perbuatan tersebut akan bertentangan dengan kewajiban Tergugat III sebagai aparatur pemerintahan yang melayani masyarakat diwilayahnya ;


Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Tergugat III meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat III untuk tidak diikutsertakan dalam perkara a quo ; 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR 1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkar ini ; SUBSIDAIR Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ; Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Mei 2014 Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.TBK, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2.

Menyatakan sah Akta Jual Beli No. 14/PPAT/KRM/1983, Tanggal 4 April 1983, Surat Keterangan Tanah untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 09/593/1991, tanggal 02 Januari 1991, Setifikat Hak Milik : 00087, tanggal 11 Oktober 1993, atas nama Penggugat (KASDI HERMANTO) ;

3.

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

4.

Menetapkan Penggugat sebagai Pemilik sebidang tanah berukuran seluas 19.849 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kampung Baru Rt.01 Rw.03, (dahulu) Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, (sekarang) Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, berdasarkan Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBR

Sertifikat Hak Milik : 00087, tanggal 11 Oktober 1993, atas nama Penggugat (KASDI HERMANTO), dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatas : Tanah Negara/sekarang jalan ; - Sebelah Selatan brbatas : Sungai ; - Sebelah Barat berbatas : Tanah Guru-Guru ; - Sebelah Timur berbatas : Laut/sekarang jalan contal area ; 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, setiap harinya setiap kali lalai melaksanakan isi putusan ini ; 6. Menghukum pula Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang sampai dengan sekarang ditaksir sebesar Rp.1.519.000,- (satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) ; 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Mei 2014 Pembanding I dan tanggal 5 Juni 2014 Pembanding II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Mei 2014 Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.TBK diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 9 Juni 2014 ; Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II tertanggal 3 Juli 2014, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2014; Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 2 Agustus 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karimun tanggal 11 Agustus 2014 dan surat kontra memori


banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para Pembanding pada masing-masing pada tanggal 12 dan 26 Agustus 2014 Membaca risalah pemberitahuan

pemeriksaan berkas perkara (inzage)

Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.TBK yang dibuat oleh Juru Sita

pada Pengadilan

Negeri Tanjung Balai Karimun telah memberikan kesempatan kepada pihakpihak untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 11,12 dan 26 Agustus 2014; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding I dan Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Mei 2014 Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.TBK dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding I dan Pembanding II yang pada pokoknya : DALAM EKSEPSI 1. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (obscuur Libel) Oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci berapa luas tanah milik Terbanding semula Penggugat yang tercantum dalam masing-masing ketiga bukti surat tersebut, demikian juga tidak menguraikan batas-batas tanah di dalam suratnya dan Terbanding semula Penggugat hanya menyebut batas-batas tanah tersebut dalam

surat

gugatannya,

yakni

sebelah

Utara

berbatas

Tanah

Negara/sekarang jalan, sebelah Selatan berbatas Sungai, sebelah Barat berbatas

tanah

guru-guru

dan

sebelah

Timur

berbatas

dengan

Laut/sekarang jalan costal area, sehingga dengan demikian objek gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya itu cukup Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBR

beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima. 2. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) Bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tidak menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau selaku pihak yang menerbitkan Surat Ukur/Gambar Situasi tanah kepada Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II serta tidak menarik sepadan Djumat Mohd. Yunus, Nasir dan Zainal Usman sebagai pihak dalam perkara aquo, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding menjadi kurang pihak, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini berdasarkan : 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 : Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima” ; 2) Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ; “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat” 3) Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Majelis Hakim telah mencatat dengan tidak lengkap seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II sehingga tidak dipertimbangan dalam putusan; Bahwa Majelis Hakim telah mencatat dengan tidak lengkap seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan, yaitu keterangan saksi SINYUR, saksi M. ZAHIR, saksi JUBIR SAHAR alias ZUBIR SAHAR, dan saksi RAJA BAKRI di depan persidangan menyatakan bahwa tanah milik Terbanding semula Penggugat terletak di sebelah Utara (sebelah kiri jalan) tanah Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II serta tidak tumpang tindih dengan tanah milik Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II; Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBR

2. Bahwa Majelis Hakim kurang cermat dalam menilai hasil pemeriksaan perkara di persidangan, sehingga putusannya menjadi tidak objektif dan keliru serta cacat hukum; Bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi yaitu saksi SINYUR, saksi M. ZAHIR, dan saksi JUBIR SAHAR alias ZUBIR SAHAR yang notabene adalah masyarakat yang bertempat tinggal dekat objek sengeketa, mantan Ketua RT, mantan Ketua RW dan Ketua RW saat ini adalah aparat pemerintah terrendah dibawah Kelurahan

yang sangat mengetahui asal

muasal tanah, tanah warga di lingkungan RT/RW, yang membenarkan bahwa ke-4 (keempat) bidang tanah tersebut yang sedang digarap oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II adalah milik Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, yang letaknya hanya dipisahkan oleh jalan yang dulunya adalah sungai/parit untuk mengalir/melewati sampan nelayan, sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat salah objek (Error in Objecto). Sketsa gambar sebagaimana digambarkan dalam bukti T1-34. 3. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan terjadi kontradiksi dan putusan tidak cukup dipertimbangkan; 4. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan bukti surat berupa fotocopy sehingga putusan tidak objektif dan cacat hukum ; Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti isi memori banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II /Pembanding I dan Pembanding II tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan berikut ini. Menimbang, bahwa mengenai memori banding Tergugat I dan Tergugat II /Pembanding I dan Pembanding II

dalam memori bandingnya mengenai

eksepsi baik eksepsi tentang gugatan kabur maupun eksepsi tentang gugatan kurang

pihak

(exeptio

Plurium

Lits

Consortium)

semuanya

telah

dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama. Menimbang, bahwa bahwa mengenai

memori banding Tergugat I dan

Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II dalam memori bandingnya dalam Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBR

pokok perkara menurut Pengadian Tinggi hal tersebut telah dipertimbangkan oleh

hakim

tingkat

pertama.

Dan

hakim

tingkat

pertama

selain

mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat baik bukti saksi maupun surat, hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan semua bukti-bukti baik bukti saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan. Dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama tersebut., dan dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut. Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan

putusan

Hakim

Tingkat

Pertama,

maka

pertimbangan-

pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Mei 2014 Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.TBK dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; Mengingat

:Undang-Undang No.48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman; Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 49 Tahun 2009, Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten Stb : 1927 No. 227) Reglement untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Pasal 155 sampai dengan Pasal 205, dan Peraturan perundangundangan lainnya yang terkait. MENGADILI 1. Menerima

permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I Dan

Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II tersebut;


2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Mei 2014

Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.TBK yang dimohonkan banding

tersebut . 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan

Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014, oleh kami, Dwi Prasetyanto, SH, sebagai Hakim Ketua, H. Anthony Syarief.,SH dan

Eddy Risdianto, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

berdasarkan

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Pekanbaru

Nomor

164/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tanggal 6 Oktober 2014. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Diyah Fajar Sari, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H. Anthony Syarief.,SH

Dwi Prasetyanto, SH

Eddy Risdianto, SH.,MH Panitera Pengganti,

Diyah Fajar Sari, SH Perincian Biaya Proses: 1. Meterai 2. Redaksi 3. Biaya Adminitrasi J u m l a h

: Rp 6.000.00 : Rp 5.000.00 : Rp. 139.000.00 : Rp 150.000.00 Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBR

============ (Seratus lima puluh ribu rupiah)






PT.PBR

Recommend Documents