PT.PBR

P U T U S A N NOMOR 218/PDT/2014/PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :.

FITRI, SE, bertempat tinggal jalan Kakap gang Gurami Nomor 04 RT 02/RW 08 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. NOVIA LINDA, SH. 2. LAMBOK E.PANJAITAN, SH. 3. JOSUA HUTAPEA, SH. 4. LAELY MAILANI, SH. 5. DOLI ASMANTO, SH. Advokat berkantor di Law Firm NOVIA LINDA & Assosiates Jalan Tengku Zaenal Abidin Nomor 55 Pekanbaru,

berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

tanggal 10 Oktober 2014 Nomor 270/SK/NL/PDT10/2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan Nomor 500/SK/2014/PN.PBR, selanjutnya disebut sebagai

Terlawan /Terbantah

/PEMBANDING ;

Melawan:

1. RUSMINI RAHMAT, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Tanjung Ujung/Flamboyan Nomor 02 RT 01/RW 06 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada

EVA

NORA

,

SH.MH,

BUDI

HARMA,SH, HAFIZ ERMAN,SH. ,MARISHA, SH.MH, ALDIN HARIKHMAN, SH,MH , ERITHA INDAH FAUZIANE, SH

Advokat, beralamat di Kompleks

Sentra Nangka Mas Blok C Nomor 6 Jalan Tambusai (Nangka) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

Khusus

Nomor

Februari

2014,

012/SK-ADV/II/2014 selanjutnya

tanggal

disebut

7

sebagai

Pelawan/Pembantah/ TERBANDING ;

2. JOKO AMRIL MAHMUD, alamat Jalan Purwodadi Perum Kenanga Indah Blok A. 4 Kel. Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut Terlawan

I

/Turut

Terbantah

Turut

I/TURUT

TERBANDING I ;

3. EKAYANTI, alamat Jalan Parit Indah Perumahan Villa Maharaja Blok I Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut Turut Terlawan II /Turut Terbantah II /TURUT TERBANDING II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca : 1. Surat

Penetapan Ketua

Pengadilan

Tinggi

Pekanbaru tanggal

Nopember 2014 Nomor 218/Pen.Pdt/2014/PT.PBR Majelis

tentang

19

penunjukan

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua

belah pihak tersebut diatas; 2. Berkas

perkara

dengan perkara Pengadilan

berikut tersebut

surat-surat serta

lainnya turunan

yang berhubungan resmi

putusan

Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pdt.Bth/2014/PN.PBR. tanggal 3

September 2014 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan pada surat bantahan yang diajukan oleh RUSMINI RAHMAT TANGGAL 18 Februari 2014 di bawah Register Nomor 39/Pdt.Bth/2014/PN.PBR, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.

Bahwa PELAWAN adalah pemilik sah atas tanah seluas ± 595 m2 berikut bangunan rumah yang terletak di Tanjung Ujung/ Flamboyan No. 2 RT 01 RW 06 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

Pekanbaru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1143 (selanjutnya disebut sebagai objek perkara); 2.

Bahwa PELAWAN memperoleh tanah seluas ± 595 m2 berikut bangunan rumah yang terletak di Tanjung Ujung/ Flamboyan No. 2 RT 01 RW 06 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1143 berdasarkan jual beli antara PELAWAN dengan TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II pada tanggal 13 Mei 2011 dengan harga jual beli sebesar Rp. 508.000.000,(lima ratus delapan juta rupiah);

3.

Bahwa pada awalnya tanah dan bangunan tersebut menurut keterangan TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II merupakan agunan pada bank Panin cabang Pekanbaru atas kredit TURUT TERLAWAN 1 dan TURUT TERLAWAN II dari tahun 2009;

4.

Bahwa pada pertengahan tahun 2010 TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II merasa tidak sanggup lagi untuk membayarkan cicilan kreditnya pada Bank Panin Cabang pekanbaru dan akhirnya TURUT TERLAWAN I menghubungi PELAWAN dengan mengatakan oleh karena tidak sanggup lagi membayar cicilan kredit pada Bank Panin maka TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II berkeinginan untuk menjual rumahnya yang dijadikan jaminan kredit;

5.

Bahwa baru pada tanggal 13 Mei 2011 terjadi kesepakatan jual beli antara PELAWAN dengan TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II dengan harga jual beli sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) dengan dua kali pembayaran yaitu : a. Pembayaran pertama Sebesar Rp. 358.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) pada saat pelunasan hutang pada Bank Panin Cabang Pekanbaru; b. Pembayaran kedua / pelunasan Sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setelah diterimanya kembali Sertifikat Hak Milik No. 1143, Kel.Tangkerang Labuai oleh TURUT TERLAWAN I dan diserahkan langsungkepada Pelawan;

6.

Bahwa setelah dilakukannya pembayaran oleh PELAWAN bersama-sama dengan TURUT TERLAWAN I ke Bank Panin yang diikuti dengan Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

penyerahan sertipikat, kemudian TURUT TERLAWAN I menyerahkan kunci

rumah

kepada

PELAWAN,

sehingga

PELAWAN

langsung

menempati rumah tersebut sampai saat ini; 7.

Bahwa, jual beli tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut: "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjik

8.

Bahwa selama PELAWAN menempati rumah tersebut ± 2 (dua) tahun tidak ada masalah dan tidak ada orang lain yang keberatan. Namun tanpa sebab musabab pada tanggal 06 Januari 2014 telah dilakukan sita eksekusi terhadap rumah dan tanah PELAWAN sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1143, berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah tersebut yang terletak setempat dikenal dengan jalan Tanjung Ujung/ Flamboyan No. 2 RT 01 RW 06 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;

9.

Bahwa pelaksanaan sita eksekusi tersebut dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Pekanbaru

No.

30/PDT/EKS-PTS/2013/PN.PBR

Jo

Nomor:

35/PDT.G/2012/PN.PBR tanggal 05 Januari 2014; 10. Bahwa setelah PELAWAN perhatikan dan diteliti satu persatu ternyata dalam penetapan tersebut tidak ada nama PELAWAN sebagai PIHAK PEMOHON ataupun PIHAK TERMOHON; 11. Bahwa PELAWAN merasa sangat dirugikan dengan adanya sita eksekusi tersebut, karena objek sita eksekusi adalah hak milik PELAWAN dan PELAWAN bukan pula merupakan pihak dalam perkara yang sedang disengketakan; 12. Bahwa apalagi tindakan TERLAWAN yang telah semena-mena dan melawan hukum telah meletakan plang bertuliskan "tanah ini disita Pengadilan Negeri Pekanbaru" sebelum dilakukannya sita eksekusi oleh Pengadilan negeri Pekanbaru; 13. Bahwa baru PELAWAN ketahui ternyata perkara yang sedang dihadapi antara

TERLAWAN

dengan

TURUT

TERLAWAN

I

dan

TURUT

TERLAWAN II adalah perkara utang piutang dan bukanlah sengketa hak milik. Apalagi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1143, berikut bangunan rumah Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

permanen yang berdiri di atas tanah tersebut yang terletak setempat dikenal dengan jalan Tanjung Ujung/ Flamboyan No. 2 RT 01, RW 06, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, bukanlah merupakan jaminan hutang;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBG disebutkan bahwa sita eksekusi pada pinsipnya tidak boleh langsung diletakkan atas barang yang tidak bergerak, dan sita eksekusi dapat diletakkan langsung atas barang yang tidak bergerak, apabila barang yang tidak bergerak tidak ada atau barang yang tidak bergerak tertentu sejak semula telah dijadikan sebagai "agunan" (jaminan) utang;

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas sudah semestinya TERLAWAN mendahulukan barang yang bergerak milik TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II yang masih memiliki gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); 16.

Bahwa apalagi perlu PELAWAN tegaskan TERLAWAN telah mengetahui objek perkara telah dijual oleh TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II kepada PELAWAN jauh sebelum TERLAWAN mengajukan gugatan perdata terhadap TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II;

17.

Bahwa jelas sekali tindakan TERLAWAN yang ingin menguasai milik Pelawan tanpa hak adalah tindakan yang tidak beritikat baik;

18.

Bahwa oleh karenanya sekali lagi PELAWAN tegaskan objek perkara bukanlah merupakan aset kekayaan milik TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II melainkan adalah milik PELAWAN berdasarkan jual beli antara PELAWAN dan TURUT TERLAWAN I yang diketahui oleh TURUT TERLAWAN II dengan itikad baik;

19.

Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan keliru menetapkan Objek Sita Eksekusi, dimana objek Sita Eksekusi adalah milik PELAWAN yang merupakan pihak ketiga yang dilindungi hukum, sehingga demi menghindari kerugian yang lebih besar bagi PELAWAN, maka mohon Sita Eksekusi yang telah diletakkan untuk diangkat kembali;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah tepat dan berdasarkan hukum. 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perbuatan hukum jual beli antara Pelawan dengan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II. 4.

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar.

5. Menyatakan Terlawan adalah Terlawan yang tidak beritikad baik; 6.

Membatalkan Penetapan No. 30/PDT/EKS-PTS/2013/PN.PBR Jo Nomor: 35/PDT.G/2012/PN.PBR tanggal 05 Januari 2014.

7.

Menyatakan mengangkat Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan No. 30/PDT/EK.S-PTS/2013/PN.PBR

Jo

Nomor:

35/PDT.G/2012/PN.PBR

tanggal 05 Januari 2014. 8.

Memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengangkat Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan No. 30/PDT/EKS-PTS/2013/PN.PBR Jo Nomor: 35/PDT.G/2012/PN.PBR tanggal 05 Januari 2014

9.

Menghukum TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas surat bantahan tersebut Terlawan/Terbantah menjawab sebagai berikut : Bahwa Penetapan Eksekusi Nomor 30/PDT/EKS-PTS/2013/PN.PBR Jo Nomor 35/PDT.G/2012/PN.PBR berbunyi : MENETAPKAN - Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, serta 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat yang termuat dalam pasal 209 Rbg untuk melakukan Penyitaan Eksekusi ( Eksekutorial Besiag ) terhadap objek perkara yaitu berupa: - Sebidang tanah seluas 595 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1143, berikut bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah tersebut

yang

terletak

setempat

dikenai

dengan

jalan

lanjung

Ujung/Flamboyan No. 2 RT. 01/RW. 06 Kelurahan Tangkerang

Labuai

Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru ; Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Tentang Teguran ( Aanmaning ) dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sebagaimana yang telah tercantum didalam Berita Acara Aanmaning tertanggal 17 Oktober dan 28 Oktober 2013 sudah sangat tepat , hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Penetapan Ketua Majelis Hakim perkara aquo Nomor 35/PDT.G/20I2/PN.PBR tanggai 04 Agustus 2012 perihal Sita Jaminan, artinya tak terlepas dari korelasi hukum " Cinditio Sine Quanon “ dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1143 adalah pemilik Turut Terlawan I atas nama Joko Amril Mahmud, sehingga sebidang tanah seluas 595 M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1143, berikut bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut yang terletak di jalan Tanjung Ujung/Flamboyan No. 2 RT. 01/RW. 06 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru secara hukum bukan Hak Milik Pelawan, berikut persoalan hukum ini didukung dengan Nomor NTB: 0I35S oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Pekanbaru, oleh karenanya Terlawan menolak argumentasi hukum Pelawan ; 2. Bahwa dalil perlawanan Pelawan pada pointer 2 yang menegaskan tentang perolehan tanah oleh Pelawan seluas 595 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1143 dengan cara jual beli jelas merupakan siasatisme saja

untuk

menghilangkan

jejak,

sebab

Pelawan

berusaha

untuk

menghilangkan fakta riil kronologis, sesungguhnya tanah objek sengketa berikut bangunan diatasnya dipindah tangankan kepada Pelawan dimana objek sengketa tersebut dalam perkara a quo sudah dalam sengketa antara Terlawan dengan Tergugat II sejak tanggal 22 Januari 2010, dimana perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris oktaiinda Pekanbaru sehingga dalil Pelawan telah lari dari analisis logika hukum yang benar. Oleh karenanya Pelawan dalam memberikan dalil yang tidak benar. Oleh karenanya Terlawan menolak dalil Pelawan untuk seluruhnya; 3.

Bahwa dalil Pelawan pada pointer 3 yang menyatakan tanah dan bangunan objek sengketa perkara aquo atas pernyataan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan 11 pernah merupakan agunan ke Bank Panin Pekanbaru atas Akad kredit Turut Terlawan I, artinya Pelawan telah mengakuinya legalitas kepemilikan ada pada Turut tergugat I selanjutnya dalil pelawan pada pointer 3 ini tidak bermakna langsung terhadap pembuktian perkara a quo, sebab hal ini kaitannya antara debitur densan pihak Bank. sehingga sangat jauhkorelasi hukumnya dengan Terlawan dan atau Turut Terlawan I. Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

Sehingga dalam kaitan hukum ini selaku Terlawan baik dengan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II sudah menelusuri jalan penyelesaian tentang objek sengketa akan diserahkan kepada Pelawan, namun sedang dalam perjalanan perundingan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II selalu menghindari setiap kali Terlawan

berusaha mengontak melalui

Handphon, oleh karena itu selaku Terlawan mengambil inisiatif segera melakukan upaya hukum pemblokiran objek sengketa tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, agar objek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain. untuk itu dalil Pelawan tidak dapat diterima; 4.

Bahwa argumentasi dalil Pelawan pada pointer 4 sangat lemah dalam memilahkan persoalan hukum a quo dalam kontek muatan kapasitas hubungan hukum, sebab dalil yang dinyatakan Pelawan tentang Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tidak sanggup lagi untuk membayarkan cicilan kreditnya pada Panin Bank tidak ada hubungan hiikurnnnya dengan Terlawan, yang jelas Terlawan ketahui semua ini sikap Pelawan yang berusaha memanfaatkan situasi keruh secara kondisional inten Pelawan bertetangga dengan Turut Terlawan , artinya Pelawan sangat mengerti dengan kondisi objek sengketa, lalu yang Pelawan uraikan dalam dalil ini mengenai Hubungan Hukum " Rechtsverhouding atau Rechtbetrekking yaitu : terjadinya interaksi subyek hukum karena Pelawan bertetangga dengan Turut Terlawan I, artinya Pelawan tidak bisa disangkal lagi dipastikan mengetahui bahwa objek sengketa bermasalah, lalu Pelawan berusaha berargumentasi berlindung dengan terjadinya jual beli, sikap ini merupakan

tindakan merupakan tindakan konyolitas Pelawan untuk

mendapatkan tanah seluas 595 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1143 , sehingga dalil Pelawan haruslah ditolak; 5

Bahwa Dalil Pelawan pada poniter 5 yang menyatakan pada tanggal 13 Mei 2011 terjadi kesepakatan jual beli antara Pelawan dengan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II terjadi persoalan dikotomistik hukum, sebab jauh sebelum jual beli tanggal 13 Mei 2011 yaitu pada tanggal 18 Maret 2011 Terlawan telah melakukan upaya hukum blokir terhadap objek sengketa atas nama Joko Amril Mahmud yaitu Turut Terlawan 1, oleh "karena itu dalil Pelawan jangan menggunakan persepsi logika rasa, Pelawan harus mampu membangun konstruksi berfikir berkualitas hukum pembuktian , sehingga bermakna bagi pembuktian hukum, dalam hal ini sebagai logika hukum adalah perspektif nyata dari suatu hukum, sedangkan hukum logika adalah kaidah-kaidah yang harus Pelawan dipatuhi untuk menerapkan prinsip logis dalam perkara a quo, oleh karenanya dalil Pelawan harus dikesampingkan ; Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

6. Bahwa dalii Pelawan pada pointer 6 halaman 4 masih saja menyatakan penyelesaian pembayaran ke Bank Panin bersama dengan Turut Terlawan I dan mendalilkan Turut Terlawan 1 menyerahkan kunci rumah kepada Pelawan selanjutnya dalil Pelawan pada pointer 7 halaman 4 dengan menganulirisasi ketentuan Hukum pasal 1457 KUH Perdata yang secara sepotong-sepotong Pelawan membuat dalil menjadikan sebuah alasan pembenar tanpa melihat ketentuan hukum lain aear meniadikan suatu nerianiian tersebut meniadi sah. artinya ketidak mampuan Pelawan menelaah aspek hukum tentang perjanjian, karena secara tegas objek sengketa telah diblokir oleh suatu institusi sah, lalu telah puia tanah berikut bangunan diatasnya masuk kedalam objek sengketa, sehingga Terlawan bertanya apakah boleh diperjual belikan, untuk itu coba Pelawan carikan ada pasal didalum KUH Perdata yang secara inplisit melarang keras perbuatan jual beli antara Pelawan dengan Turut Terlawan I tersebut, oleh karenanya dalil Perlawanan Pelawan haruslah ditolak 7. Bahwa dalil eksensi Pelawan pada pointer 8 halaman 4 menvatakan terhadap objek sengketa sudah pernah ditempati Pelawan selama 2 (dua ) tahun, lalu Pelawan mendalilkan "Tanpa Sebab Musabab" pada tanggal 6 Januari 2014 telah dilakukan sita eksekusi, sehingga menurut Terlawan hal tersebut sudah benar apabila melihat dari aspek hukum causalitas yang telah terbangun antara suatu kejadian "Sebab "dan Kejadian yang berikutnya "akibat " atau dampak yang merupakan konsekwensi yang tak terbantahkan dimana objek sengketa harus disita, oleh karena itu tidak perlu dikagetkan, karena sesungguhnya Pelawan sudah mengerti tentang status objek sengketa, sebab antara Pelawan dengan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II adalah bertetangga bahkan bersebelahan rumah dan lagi pula dari dalil-dalil Pelawan yang tertera pada Surat Gugatan Perlawanan sangat jelas Pelawan sangat ambisi untuk mendapatkan objek sengketa tersebut berpura-pura tidak mengerti permsasalahan objek sengketa, oleh karena itu Pelawan mohon kiranya lebih up-date dengan fungsi Penetapan Eksekusi

Nomor:

35/PDT.G/2012/PN.PBR

30/PDT/EKS-PTS/2013/PN.PBR yang

merupakan

reaksi

Jo.

Nomor:

terhadap

situasi

problematika dalam melaksanakan putusan pengadilan yang bertujuan untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan cara paksa untuk merealisasikan putusan kepada Terlawan yang berhak. Untuk itu dalil perlawanan Pelawan haruslah ditolak;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

8. Bahwa dalil Pelawan pada pointer 9 halaman 4 benar adanya, dimana eksekusi itu dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan penetapan Nomor:

30/PDT/EKS-PTS/2013/PN.PBR

Jo.

Nomor:

35/PDT.G/2012

/PN.PBR. Adapun berikut dalil Pelawan pada pointer 10 yang menyatakan nama Pelawan tidak dicantumkan sebagai Pihak Pemohon sudah sangat tepat sesuai denean Berita Acara Penvitaan Eksekusi, lalu karena Pelawan tidak meneerti dengan persoalan hukum dan tidak bisa memilahkan keterkaitan hukum langsung dan tidak langsung, sehingga Pelawan sangat dangkal dalam pemahaman tentang putusan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, hal ini sangat terlihat jelas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada putusan perkara aquo. Oleh karena itu sebagai Pihak Pelawan masuk kedalam perkara dalam upaya hukum perlawanan harus mempelajari secara benar dari berkas pemeriksaan ditinekat Pengadilan Pertama . sebab semua sirkulasi nersoalan hukumnya sebagaimana perkara contentiosa ini pemeriksaannya bersifat contradietoir, artinya sewaktu pemeriksaan tingkat pertama secara keperdataan para pihak diberi keleluasaan untuk membela hak dan kepentingannya yang berujung kesempatan untuk mengajukan konklusi / kesimpulan, sekalipun Pelawan tidak terlibat langsung, lalu karena Pelawan mempunyai kepentingan hukum , Pelawan harus memahami kronologis pembuktian perkaranya, apalagi putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah mengikat Para Pihak yang bersifat condemnatoir atau eksekutorial., sehingga semua nertimbanean hukum didalam nutusan sesungeuhnva telah mencerminkan terwujudnya kebenaran formil dan telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3136. K/Pdt/1983. 6-3-1985, oleh karenanya dalil Pelawan haruslah dikesampimgkan; 9. Bahwa dalii Pelawan pada pointer 11 halaman 5 , menyatakan dengan tindakan hukum eksekusi Pelawan dirugikan, namun kalau Pelawan memahaminya secara hukum dan mengerti persoalan hukumnya secara keseluruhan, Pelawan tidak akan mendalilkan hal tersebut sebagaimana dalil Terlawan pada pointer diatas, sebab dari kronologis keseluruhan dalil Pelawan merupakan retorika rasa saja tidak berdasarkan suatu pembuktian sewaktu pemeriksaan dipersidangan yang bermakna bagi kepastian hukum , begitu juga selanjutnya dalil Pelawan pada pointer 12 yang menyatakan Terlawan memasang plang sita secara semena-mena, pada hal plang penyitaan yang telah resmi dipasangkan oleh Pengadilan dapat dibuktikan secara hukum sengaja dihilangkan dan atau sengaja dicuri pihak Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

Pelawan secara Melawan Hukum yang telah melakukan serangkaian tindak pidana pengrusakan sehingga dalam hal ini Pelawan hanya berdalil membalikkan fakta saja yang tidak bermakna sebaeai beban nembuktian hukum, dan dalil vane diungkapkan merupakan percakapan permainan jelangkung saja, "Datang tidak diundang, pergi tidak diantar " yang berupaya melepaskan diri dari perbuatan Tindak Pidana Pengrusakan, untuk itu dalil Pelawan harusiah ditolak; 10. Sungguh dalil Pelawan pada pointer 13 halaman 5 yang menyatakan Pelawan baru mengetahui sengketa dalam perkara a quo adalah perkara utang piutang, dalil tersebut sangat mengejutkan Terlawan, seharusnya dalil Pelawan memberikan orientasi analisis pembuktian hukum yang menjadikan informasi yang dapat diinterpretasikan sehingga dapat menggambarkan pola-pola secara konsisten dengan cara yang singkat dan penuh arti pembuktian untuk menunjukkan kejelasan perkara aquo karena sangat esensial dalam menerapkan hukum materil, untuk itu Pelawan coba pahami apa yang diamanatkan pasal 1865. B W, selanjutnya sebagai sinyalemen hukum yang tertera didalam buku keempat dimana setiap orang dan atau Pelawan yang mengaku mempunyai hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain . wajib membuktikan adanya hak tersebut, jadi tidak sebagaimana argumentasi atau dalil Pelawan pada pointer 13 ini seperti lakon lelucon wayang saja. Dalam hal ini Terlawan tidak melihat adanya argumentasi Pelawan yang mendudukkan Hukum Pembuktian terhadap hak Pelawan diletakkan dalam posisi penting, karena Terlawan juga tidak melihat dalil Pelawan memposisikan hukum acara atau hukum formil dalam mempertahankan hukum materil , secara tegas realitas hukum dengan kepastian hukum objek sengketa telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula dieksekusi, artinya Pelawan dalam melakukan upaya hukum perlawanan dalam melakukan upaya hukum perlawanan sangat dangkal dalam pemahaman aspek hukum pembuktian dan tidak

menjelaskan apa yang telah didalilkan Pelawan

antara korelasi hukum perjanjian utang piutang dengan eksepsi bukan sengketa hak milik, sesungguhnya dalil Peiawan sangat lemah dalam mempertahankan haknya, untuk itu dalil perlawanan Pelawan haruslah ditolak; 11. Bahwa dalil Pelawan pada pointer 14 halaman 5 yang menyatakan dasar pasal 197 ayat (1) HIR atau pasal 208 ayat (1) RBG, hal ini telah merupakan ketentuan hukum, namun dalil Pelawan dalam kontek hukum ini tidak tepat Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

mendalilkan hal tersebut, karena Pelawan tidak cermat mempelajari berkas perkara dalam melakukan perlawanan, Disamping itu Pelawan sebagai Pihak ketiga dalam mengajukan perlawanan hanya atas dasar hak milik, sedangkan objek sengketa secara legalitas sesungguhnya bukan Hak Milik Pelawan, dan lagi pula jauh sebelum Peiawan membeii objek sengketa persoalan hukum tersebut sudah bermasalah, oleh karenanya perlawanan hanya dapat dilakukan oleh Pemilik sah, untuk itu mohon diperhatikan juga Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 206 ayat (6) RBG dimana objek sengketa diadili seperti semua perselisihan tentang upaya yang diperintahkan oleh Pengadilan

Negeri yang dalam Wilayah Hukumnya terjadi pelaksanaan

putusan itu, oleh karenanva dalil Pelawan haruslah dikesampingkan: 12. Bahwa dalil Pelawan pada pointer 15 halaman 5 telah menyimpang jauh dari kontek persoalan hukum perkara a quo untuk itu tidak perlu dijawab. Selanjutnya dalil Pelawan pada pointer 16 halaman 5 ke halaman 6 Terlawan tidak mengetahuinya sama sekali objek sengketa telah terjual kepada Pelawan, karena yang Terlawan tahu hanya persoalan hukum iegaiitas objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1143 atas nama Turut Terlawan 1 yaitu Joko Amril Mahmud, hai ini adalah dalil kepastian hukum bukan dalil siluman yang dinyatakan oleh Pelawan, oleh karena itu sesuai dengan dalil Pelawan pada pointer 17 halaman 6 sah saja objek sengketa tersebut telah memenuhi aspek penegakan hukum, artinya sebagaimana dalil Pelawan berikut pada pointer 18 dan 19 halaman 6 tidak benar Pengadilan Negeri Pekanbaru salah dan keliru dalam menetapkan Sita Jaminan, sebab pertimbangan hukum majelis sudah tepat dan telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mungkin Sita Eksekusi yang telah diletakhan untuk diangkat kembali, oleh karena itu dalil Pelawan haruslah ditolak; Bahwa seluruh dalil yang Terlawan uraikan diatas merupakan fakta ril yang merupakan pemeriksaan

bagian

dari

pertama

pertimbangan pada

hukum

Pengadilan

majelis

Negeri

hakim

ditingkat

Pekanbaru,

oleh

karenanyaTerlawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini memberikan amar putusan: DALAM POKOK PERKARA Primeir:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

1.

Mengabulkan Jawaban

Terlawan Atas

Perlawanan

Pelawan untuk

seluruhnya; 2.

Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor: 30/PDT/EKS-S/2013/PN.PBR Jo. Nomor: 35/PDT.G/2012/PN.PBR sah dan berharga;

3.

Menghukum Peiawan agar membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsider: Jika Majelis hakim vang memeriksa, mengadili nerkara ini bernendanat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa atas surat bantahan tersebut Turut Terlawan I menjawab sebagai berikut : Bahwa BENAR turut terlawan JOKO AMIRIL MAHMUD adalah pemilik awal sebidang tanah barikut bangunan tanah terletak di jalan Tanjung Ujung / Flamboyan No. 2 RT 01 RW 06 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1143 ; 1.

Bahwa

BENAR terhadap tanah beserta rumah tersebut dijadikan objek

jaminan pada Bank Panin Pekanbaru pada tanggal 27 Mei 2009 dengan nilai kredit sebesar Rp. 400.000.000,-(Empat Ratus Juta Rupiah); 2.

Bahwa

BENAR sekitar pada tahun 2011 antara Turut Terlawan I dan

Pelawan akhirnya sepakat mengadakan jual beli atas tanah berikut bangunan tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 508/)00.000 - (Lima Ratus Delapan Juta Rupiah); 3.

Bahwa BENAR setelah Turut Terlawan I menerima uang sebesar Rp. 358.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta rupiah) dari Pelawan maka Turut Terlawan I bersama-sama dengan Pelawan, pergi ke Bank Panin untuk melunasi seluruh hutang Turut Terlawan I kepada Bank Panin tersebut;

5.

Bahwa setelah Turut Terlawan I memperoleh asli Sertifikat Hak Milik No. 1143 dan Bank Panin Pekanbaru, maka pada saat itu juga Turut Terlawan I menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 1143 tersebut bersama dengan kunci rumah kepada Pelawan dan Pelawan juga menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Turut Terlawan I;

6.

Bahwa benar atas tanah dan bangunan rumah tersebut telah ditempati oleh Pelawan sejak Pelawan menerima asli Sertifikat Hak Milik N o . 1143; Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

Bahwa benar Turut Terlawan 1 tidak mengetahui perkara hutang piutang Turut Terlawan II dengan Terlawan;

Menimbang, bahwa atas surat bantahan tersebut Turut Terlawan II menjawab sebagai berikut : 1.

Bahwa turut terlawan JOKO AMIRIL MAHMUD adalah pemilik awal sebidang tanah barikut bangunan tanah terletak di jalan Tanjung Ujung / Flamboyan No. 2 RT 01 RW 06 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1143;

2.

Bahwa benar tanah dan bangunan tersebut telah di beli oleh Pelawan kepada Turut Terlawan T dengan harga sejumlah Rp. 508.000.000,- (Lima Ratus Delapan Juta Rupiah) sekitar tahun 2011;

3.

Bahwa benar karena Turut Terlawan I tidak sanggup membayar cicilan hutang maka Turut Terlawan 1 bersedia untuk menjual tanah beserta bangunan rumah tersebut kepada Pelawan;

4.

Bahwa benar atas tanah beserta bangunan rumah tersebut bukanlah merupakan jaminan pada perkara hutang piutang antara Turut Terlawan II dan Terlawan, melainkan sudah dijual kepada Pelawan untuk melunasi Terlawan I pada Bank Panin;

5.

Bahwa benar perkara hutang piutang antara Turut Terlawan II dan Terlawan tanpa sepengetahuan Terlawan I; Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam

turunan

resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor

39/Pdt.Bth/2014/PN.PBR tanggal 3 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1.

Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;

2.

Mengabulkan bantahan Pembantah sebagian;

3.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli antara Pelawan dengan Turut Terlawan I dan Turut terlawan II.

4.

Menyatakan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 30/PDT/EKSPTS/2013/PN.PBR Jo Nomor 35/PDT.G/2012 tanggal 05 Januari 2014 yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempunyai kekuatan hukum;

5.

Memerintahkan mengangkat sita eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 30/PDT/EKS-PTS/2013/PN.PBR Jo Nomor 35/PDT.G/2012 tanggal 05 Januari 2014

yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri

Pekanbaru sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 30/PDT/EKSPTS/2013/PN.PBR Jo Nomor 35/PDT.G/2012 tanggal 06 Februari 2014; Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

6.

Menghukum Terbantah dan Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.611.000 ,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

7.

Menolak bantahan Pembantah selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan

Risalah Pernyataan Permohonan

Banding Nomor 39/Pdt/Derdenverset/2014/PN.Pbr. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu Tanggal 10 September 2014, FITRI, SE dahulu sebagai Terlawan/Pembanding, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Pekanbaru Nomor 39/Pdt.Bth

/2014 tanggal 3 September 2014 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 39/Pdt/ Derdenverset /2014/PN.Pbr

ditanda tangani oleh

Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Terlawan/Pembanding

tersebut diatas telah

diberitahukan secara sah dan

seksama kepada pihak Kuasa Pelawan/Terbanding pada hari Kamis tanggal 18 September 2014

dan kepada Turut Terlawan I/Turut Terbanding I serta

Turut Terlawan II/Turut Terbanding II pada hari Selasa tangga; 30 September 2014 ; Menimbang, bahwa dalam hal ini Terlawan/Pembanding

melalui

Kuasanya Novia Linda, SH. dan kawan-kawan sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 270//NL/PDT-10/2014 tanggal 10 Oktober 2014 telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 13 Oktober 2014 ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Relaas

Pemberitahuan

dan

Penyerahan Memori Banding Nomor 39/Pdt.Derdenverzet/2014/PN.Pbr pada tanggal 13 Oktober 2014 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Pelawan dan pada tanggal 23 Oktober 2014 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terlawan I/Turut Terbanding I dan TurutTerlawan II/Turut Terbanding II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru secara sah dan seksama ; Menimbang, bahwa Terbanding I melalui kuasanya Eva Nora, S.H.,M.H. dan kawan-kawan telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Oktober 2014, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan

diserahkan

Pemberitahuaan

kepada dan

Terlawan/Pembanding

Penyerahan

Kontra

sesuai

Memori

dengan

Relaas

Banding

Nomor

39/Pdt.Bth/2014/PN.Pbr tanggal 10 November 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru ; Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 39/Pdt.Derdenverzet/2014/PN.Pbr. masing-masing tanggal 02 Oktober 2014, tanggal 03 Oktober 2014, tanggal 06 Oktober 2014 dan

tanggal

23

Oktober

2014.

pihak

Terlawan/Pembanding,

Pelawan/Terbanding dan Turut Terlawan I/Turut Terbanding I serta Turut Terlawan

II/Turut

Terbanding

II

telah

diberikan

kesempatan

untuk

mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang,

bahwa

karena

permohonan

banding

dari

Terlawan/Terbantah/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang,

bahwa

Terlawan/Terbantah/Pembanding

dalam

Memori

Bandingnya tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri karena telah salah dan keliru dalam mengambil fakta hukum dengan alasan antara lain : -

Bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum karena sebenarnya Pembanding adalah sebagai korban dan gugatan tersebut didasarkan pada suatu tindak pidana dengan Akte Notaris Nomor 50, dimana Pembanding telah melaporkan Saudari Eka Yanti dalam perkara pidana Nomor 515/Pid.B/2011/PN.Pbr;

-

Bahwa Pengadilan Negeri telah salah dalam mengambil keputusan karena Terbanding tidak memiliki hak atas obyek tanah sengketa dan seharusnya gugatannya di tolak oleh Pengadilan Negeri;

-

Bahwa jualbeli yang dilakukan oleh Terbanding

dengan

Turut

Terbanding I dan Turut Terbanding II adalah upaya penyelundupan hukum guna menghalang-halangi proses lelang terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo . -

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah salah karena mempertimbangkan Pelawan sebagai tidak mengetahui hutang piutang antara Pembanding/Terlawan dengan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, dan oleh karena itu

Pembanding/Terlawan memohon kepada Pengadilan Tinggi agar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

menerima banding ini dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pdt.Bth/2014/PN.Pbr tanggal 3 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembantah/Terbanding

dalam Kontra

Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.Pbr

yang

menjadi

permasalahan

adalah

wanprestasi

bukannya sengketa hak milik, dan tanah yang di sita eksekusi tidak ada hubungannya dengan jaminan hutang, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan banding dari Terlawan/Pembanding haruslah ditolak dan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pdt.Bth/2014/PN.Pbr tanggal 3 September 2014 haruslah dikuatkan ; Menimbang,

bahwa

mengenai

keberatan

Terlawan/Terbantah/

Pembanding tentang tidak tepatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa Pelawan/Pembantah/Terbanding tidak memiliki hak atas obyek sengketa dan bantahan tersebut adalah merupakan usaha penyelundupan hukum untuk menghalang-halangi proses eksekusi perkara Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.Pbr, menurut Pengadilan Tinggi keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri karena ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor

1143 dan bangunan rumah di atas tanah

tersebut telah dimiliki dengan cara jualbeli antara Pelawan/Pembantah /Terbanding dengan Turut Terlawan I/Turut Terbantah I/Turut Terbanding I dan Turut Terlawan II/Turut Terbantah II/ Turut Terbanding II pada tanggal 13 Mei 2011, dan ternyata tanah tersebut tidak menjadi obyek jaminan hutang antara Terlawan/Terbantah/Pembanding dengan Turut Terlawan I//Turut Terbantah I/Turut Terbanding I dan Turut Terlawan II/Turut Terbantah II/Turut Terbanding II; Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya penetapan sita eksekusi Nomor 30/Pdt/Eks-PTS/2013/PN.PBR Jo Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.Pbr tanggal 5 Januari 2014 sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum, maka terhadap obyek Sertifikat Hak Milik Nomor 1143 tidak dapat dijadikan jaminan hutang lagi dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.Pbr, sedangkan permasalahan antara Terlawan/Terbantah/Pembanding dengan Turut Terlawan I/Turut Terbantah I/Turut Terbanding I dan Turut Terlawan II/Turut Terbantah II/Turut Terbanding II dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.Pbr haruslah dicarikan harta kekayaan lain dari Turut Terlawan I/Turut Terbantah I/Turut Terbanding I dan Turut Terlawan II/Turut Terbantah II/Turut Terbanding II yang merupakan pihak-pihak harus bertanggung jawab karena dikalahkan Terlawan/Pembanding (FITRI, SE) dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.PBR ; Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

Menimbang, bahwa

setelah memeriksa mempelajari secara seksama

berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pdt.Bth/2014/PN.PBR tanggal 3 September 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut; Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan

hukum

tersebut

diambil-alih

dan

dijadikan

sebagai

pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pdt.Bth/2014/PN.PBR tanggal 3 September 2014 patut dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Terlawan/Terbantah/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah,

maka

Terlawan/Terbantah/Pembanding

haruslah

dihukum

untuk

membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

-- Menerima permohonan banding dari Terlawan/Terbantah /Pembanding; -- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 September 2014 Nomor 39/Pdt.Bth/2014/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut; -- Menghukum Terlawan/Terbantah/Pembanding perkara yang timbul

dalam

kedua

tingkat

untuk peradilan,

membayar biaya yang

ditingkat

banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 5 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua,

EWIT

SOETRIADI. S.H.,M.H. dan NELSON SAMOSIR, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Pekanbaru tanggal 19 November 2014

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 218/Pen.Pdt/2014/PT.PBR,

putusan mana pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh H.M. NATSIR, S.H. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H.

PARLINDUNGAN NAPITUPULU,S.H.,M.H.

NELSON SAMOSIR, S.H.M.H

PANIETRA PENGGANTI.

H.M. NATSIR, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR

Perincian biaya Proses : 1. Materai

………………………………..

Rp.

6.000,-

2. Redaksi

………………………………..

Rp.

5.000,-

3. Biaya administrasi

………………………………..

Rp. 139.000,-------------------

J u m l a h …………………

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 218/PDT/2014/PT.PBR