PT.PBR

PUTUSAN Nomor: 123/PDT/2014/PT.PBR. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ASTON DM. HUTAPEA, beralamat di Komplek Oriana Blok B.01 No. 17 Bengkong Sadai Batam, dahulu sebagai Pelawan sekarang sebagai PEMBANDING ; LAWAN ; ROMIAN DEVITRI DEBORA SIBUEA, beralamat di Tiban Taman Sari Blok C No. 118, Kecamatan Sekupang, Batam dahulu sebagai Terlawan sekarang sebagai TERBANDING ; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA ; Membaca Perlawanan Pelawan tertanggal 19 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Juli 2013 di bawah Reg. No. 56/PDT.VZT/2013/PN.BTM., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa Amar Putusan Nomor: 56/PDT.G/2013/PN.BTM, Tanggal 18 Juni 2013 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; 3. Menyatakan

bahwa

perkawinan

Penggugat

dengan

Tergugat

yang

dilangsungkan pada tanggal 12 September 2009 di hadapan pemuka agama Kristen, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang Hal. 1 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Nomor: 659/PKW-CS- BTM/2011, tertanggal 24 Agustus 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; 4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

CHRISTELLA

EDELWEISS

LAMTIUR

HUTAPEA,

Jenis

Kelamin

Perempuan, Lahir di Batam tanggal 12 Juli 2010, dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa; 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini manakala telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu, dan selanjutnya mengeluarkan Suatu Kutipan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.541.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah); DASAR-DASAR

YANG

MENJADI

ALASAN

PELAWAN

MELAKUKAN

PERLAWANAN : Putusan Majelis Hakim yang menceraikan PELAWAN dengan TERLAWAN secara VERSTEK, dengan menyatakan dalam Pertimbangannya pada Halaman 10 Putusan ini, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai dengan Relas Panggilan Nomor: 56/PDT.G/2013/PN.BTM, masing-masing tertanggal 05 April 2013, yang dilanjutkan dengan Panggilan tertanggal 02 Mei 2013, Panggilan tertanggal 10 Mei 2013 dan Panggilan tertanggal 16 Mei 2013, jelas telah membuat Putusan ini menjadi Cacat Hukum, karena PELAWAN tidak pernah menerima serta menandatangani Panggilan tertanggal 10 Mei 2013 dan Panggilan tertanggal 16 Mei 2013. Sebelum PELAWAN masuk ke dalam materi pokok Perlawanan, pertama-tama PELAWAN ingin menyampaikan kepada semua Pihak yang terlibat dalam Persidangan ini bahwa sampai saat ini PELAWAN masih mencintai dan mengasihi TERLAWAN sebagai seorang Istri yang telah dipersatukan dalam Pernikahan Kudus di Gereja, dengan disaksikan oleh ALLAH di dalam ROH dan Kebenaran. PELAWAN sangat menyadari sebagai manusia biasa yang sudah pasti memiliki banyak kekurangan, PELAWAN pasti tidak luput dari kesalahan-kesalahan, maka dengan demikian PELAWAN juga harus bisa memaafkan semua Hal. 2 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

kesalahan-kesalahan TERLAWAN, termasuk juga harus bisa menerima segala kekurangan TERLAWAN. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

1

Tahun

1974

Tentang

PERKAWINAN, khususnya Pasal 1, sangat jelas menyebutkan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal tersebut di atas jelas menggambarkan hakikat dibuatnya Undang-Undang ini adalah semaksimal mungkin mendamaikan pasangan suami istri, dan bukan untuk menceraikan pasangan suami istri, terlebih lagi diceraikan melalui Putusan Verstek. Mengingat dasar dari Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PERKAWINAN tersebut di atas adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA, dan Perkawinan antara PELAWAN dengan TERLAWAN telah dilaksanakan di GEREJA sesuai dengan Iman KRISTEN, maka PELAWAN akan menjelaskan Pandangan Kekristenan tentang Perceraian. "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." (Matius 19:6) PELAWAN

ingin

mengajak

TERLAWAN

untuk

mengenang

saat-saat

mengikrarkan JANJI PERNIKAHAN di hadapan ALLAH yang kita sembah Dalam Nama Tuhan Yesus : “… sebagai suami/istri yang sah dihadapan Tuhan dan jemaat-Nya, saya berjanji akan tetap mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik pada waktu suka maupun duka, kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit, dan tetap menuntut hidup suci dengan suami/istri saya dalam pemeliharaan-Nya guna menyatakan kesetiaan dan iman saya dalam segala hal kepadanya sesuai dengan Injil Kristus Tuhan”. Kalau diperhatikan janji pernikahan ini, karakter/sifatnya adalah positif, yaitu : Komitment Total (Total Commitment). Hal ini jelas bukan kondisi bersyarat (Unconditional), karena ikatannya sampai maut memisahkan. Artinya, pemisahan itu baru sungguh terjadi pada saat kematian. Diluar itu tidak ada pemisahan (perceraian). Pada saat kita hidup, saat keluarga kita ada didalam kesukaan, kelimpahan dan sehat, maka KASIH menjadi landasan utama untuk setia dan melayani didalam kondisi baik dan solit. Namun jika yang terjadi sebaliknya, disaat ada kedukaan, kekurangan dan Hal. 3 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

sakit- penyakit, maka KASIH yang menjadi landasan pernikahan mengalami pengujian, apakah masih ada kesetiaan dan saling melayani, ataukah mulai memudar. Seharusnya yang benar adalah, KASIH akan semakin teruji kemurniannya, bukan saling meninggalkan, apalagi bercerai. Dan yang terpenting adalah, ada yang disebut: "KEKUATAN CINTA ILLAHI" yang sangat dahsyat, yang dapat mengubah segala kondisi menjadi pulih dan mapan kembali (I Korintus 13:1-13). Ikatan pernikahan didalam perspektif iman Kristen yang dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah adalah IKATAN SEUMUR HIDUP. Seumur hidup, karena didalam penyatuan ini terlihat dengan jelas bahwa sesungguhnya Allah menjadi inisiatif pertama yang memungkinkan hal ini terjadi, dan dengan otoritas-Nya Dia meneguhkan pernikahan melalui lembaga Gereja. Pernikahan bukanlah bersifat temporer (sementara), melainkan seumur hidup sampai maut memisahkannya. Allah tahu bahwa pada hakekatnya manusia itu "sungguh tidak baik kolau seorang diri saja", maka Allah menyediakan pasangan bagi manusia untuk menjadi pendamping seumur hidup. Manusia tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan seorang istri atau suami yang dapat menjadi partner atau rekan yang setia, dapat dipercaya, saling mengasihi sehidup semati. Allah menciptakan pendamping manusia (Laki-Laki) dengan cara mengambil "tulang rusuknya" dan membentuknya menjadi seorang perempuan yang berbeda gender, dan selanjutnya diberikan kepada manusia (Laki-Laki) untuk menjadi pasangan yang sepadan dan penolong baginya (Kejadian 2:18, 2122). Ikatan yang sudah disatukan dan diteguhkan Allah melalui lembaga pernikahan, prinsip dasarnya adalah "Sungguh Amat Baik!" (Kejadian 2:31). Sungguh amat baik, karena Allah-lah yang sesungguhnya merancang dan membentuk manusia di dalam pernikahan itu (Man in Marriage), sehingga karena perspektif ini maka kesatuan dalam pernikahan : (1)

Harus berbeda gender, dan

(2)

Sama sekali tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun.

Ini artinya tidak ada ruang atau celah sedikitpun yang memungkinkan diberikannya izin perceraian, baik oleh Gereja, apalagi oleh Allah. Hal tersebut jelas tidak mungkin, karena ini akan mencederai dan merusak Hal. 4 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

otoritas Allah yang sudah menyatukannya. Jika perceraian dilakukan, itu berarti pemberian dan penyatuan oleh Allah dianggap tidak baik, sehingga tidak perlu dipertahankan. Hal ini jelas merupakan kesalahan dan dosa dihadapan Allah. 1 Korintus 7 :10 b : " tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya ". 1 Korintus 7 :11 b : " Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya ". Yang harus senantiasa diingat oleh setiap orang Kristen adalah bahwa ikatan yang sudah disatukan Allah didalam pernikahan, prinsip dasarnya adalah baik dan tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun, baik alasan budaya (kawin cerai), ketidakcocokan, masalah keuangan, tidak dapat memberikan keturunan, dan juga alasan teologis (misalnya perzinahan). Meskipun sulit karena idealis, sesungguhnya inilah yang dikehendaki oleh Allah, yaitu Kesatuan Pasangan Untuk Seumur Hidup (Unity For a Lifetime Couple). Perlindungan dan penegasan larangan perceraian pernikahan haruslah tetap dijunjung tinggi. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas didalam Matius 19:4-6 : " Tidakkah kamu baca, bahwa la yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan.. ? dan firmanNya : sebab itu lakilaki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia”. Ada tiga prinsip dasar kebenaran yang perlu dikupas untuk dijadikan prinsip baku terhadap kesatuan (Oneness) dalam pernikahan yang bersifat seumur hidup, yaitu : 

Penciptaan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan tujuannya adalah untuk dipersatukan, bukan untuk berdiri masingmasing, apalagi kalau sudah disatukan, kemudian dipisahkan. Jadi, kodrat utamanya, penciptaan laki-laki dan perempuan adalah untuk penyatuan, dan inisiatif penyatuan ini datangnya dari pihak Allah sendiri.



Laki-laki akan bersatu dengan istrinya, demikian sebaliknya. Meskipun pada mulanya mereka berdua adalah dua pribadi yang berbeda dan berdiri masing-masing, tetapi pada saat disatukan didalam pernikahan, Hal. 5 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

tidak lagi menjadi dua daging, tetapi satu daging. Kalau sudah satu, kenapa harus dipisahkan, diceraikan menjadi dua lagi, menjadi masing-masing lagi..?. 

Menjadi satu daging adalah ikatan dan kesatuan yang total, baik secara luar (fisik) maupun dalam (hati/jiwa), emosi, pikiran dan sexual. Dapat menjadi satu daging karena dasar dan landasan ikatan dan penyatuannya adalah kasih Allah. Kalau diceraikan, itu berarti menghancurkan kasih Allah yang menjadi dasar ikatan pernikahan itu.

Semua penjabaran ini tetap menunjukkan bahwa prinsip dasar utama pernikahan adalah bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan bahkan menghendaki perceraian. Inilah yang indah dan mulia dihadapan Allah, yaitu Allah menjadikan dua menjadi satu. Pengkotbah 9:9 mengatakan : "Nikmatilah hidup dengan istri (juga suami) yang kaukasihi seumur hidupmu, yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu dibawah matahari, karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah dibawah matahari". Ketika PELAWAN dalam kesendirian di rumah berdoa dan membaca Alkitab, Tuhan Yesus berbicara kepada PELAWAN melalui 1 Korintus 7:5, "Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak". Saat ini PELAWAN dan TERLAWAN memang tidak tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga. Namun Firman Tuhan tersebut di atas sangat menguatkan PELAWAN karena Tuhan Yesus mengingatkan PELAWAN bahwa memang terkadang ada pasangan yang untuk sementara waktu berpisah/berjauhan, mengambil jalannya masing-masing dengan harapan keterpisahan itu dapat membuat kedua belah pihak melakukan "Evaluasi “ untuk mencari dan menemukan sumber permasalahan, dan kemudian dengan kerendahan hati mencari solusi untuk rujuk dan bersatu kembali, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PERKAWINAN.

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

Berdasarkan apa yang telah PELAWAN uraikan tersebut di atas, maka PELAWAN memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk dapat memutus Perkara ini sebagai berikut : 1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN / Tergugat dapat diterima; 2. Menyatakan Perlawanan yang diajukan PELAWAN / Tergugat adalah Perlawanan yang Benar; 3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor: 56/PDT.G/2013/PN.BTM, Tanggal 18 Juni 2013; 4. Menolak Gugatan Penggugat / TERLAWAN untuk seluruhnya; 5. Menghukum Penggugat / TERLAWAN membayar seluruh biaya perkara ini; Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 30 Desember 2013 Nomor 56/Pdt.VZT/ 2013/PN.BTM, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :  Menyatakan Terlawan sudah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir di persidangan ;  Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik ;  Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;  Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor 01/Akta/Pdt.G/2014/PN.BTM Jo Nomor 56/Padt.G.Vzt/2013/PN.BTM yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batam tanggal 30 Desember 2013 Nomor 56/Pdt.VZT/2013/PN.BTM diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Batam Nomor 56/Pdt.Vzt/2013/PN.BTM yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Terlawan pada tanggal 16 Januari 2014 ;


Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 56/Pdt.VZT/2013/PN.BTM yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Batam Nomor 56/Pdt.Vzt/2013/PN.BTM telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 4 Maret 2014 kepada

Pembanding semula Pelawan sedangkan kepada

Terbanding semula Terlawan tanggal 28 Februari 2014 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, berserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 30 Desember 2013 Nomor 56/PAT.VZT/ 2013/PN.BTM, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mempertimbangkan mengenai alasan-alasan Pembanding semula Pelawan mengajukan banding atas Putusan Hakim tingkat pertama tersebut ; Menimbang, menyetujui

dan

bahwa

dengan

membenarkan

demikian,

Putusan

Pengadilan

Hakim

Tingkat

Tinggi

dapat

Pertama

yang

menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Batam

tanggal 30 Desember

2013 Nomor

56/Pdt.VZT/2013/PN.BTM dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;


Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1927/227 ( R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. MENGADILI; -- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut ; -- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 30 Desember 2013 Nomor 56/Pdt.VZT/2013/PN.BTM yang dimohonkan banding tersebut ; --

Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Dwi Prasetyanto, SH sebagai Ketua Majelis H. Anthony Syarief, SH dan Eddy Risdianto, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RUSTAM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ; HAKIM ANGGOTA ;

1.H.Anthony Syarief, SH ;

KETUA MAJELIS ;

Dwi Prasetyanto, SH ;

2.Eddy Risdianto, SH.MH ;


PANITERA PENGGANTI ;

R U S T A M, SH Perincian biaya proses : 1. Materai.....................................Rp 6.000,00 2. Redaksi....................................Rp 5.000,00 3. Administrasi.......................... Rp 139.000,00 Jumlah.....................................Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).


Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ZAINUDDIN, umur 68 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Jl. Makmur No.91.RT.002 RW.006 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan bukit Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. FIRDAUS AJIS, SH., MH dan YUS’AD, SH., MH., Advokat, baralamat kantor di Jl. Hang Tuah Ujung No. 247 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 651/FA-X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2013 No.539/SK/2013, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai PEMBANDING ; L a w a n IRWANTO RUSLI, SE., beralamat di Jl. R. Suprapto Gg. M. Boya No. 9 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai TERBANDING; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca ; 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 April 2014 Nomor :16/Pen.Pdt/2014/PTR tentang penunjukan memeriksa dan mengadili perkara antara

Majelis Hakim yang

kedua belah pihak

tersebut

diatas;


2. Berkas perkara berikut perkara tersebut

serta

surat-surat

lainnya yang berhubungan dengan

turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Pekanbaru Nomor .29/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 9 Oktober 2013 ; TENTANG DUDUK PERKARANYA: Membaca gugatan Penggugat tertanggal 13 Februari

2013 terdaftar di

Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor. 29/Pdt.G /2013/ PN.PBR. tanggal 15 Februari 2013 yang isinya sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat, semula memiliki sebidang tanah berikut tanam tanaman yang ada diatasnya dengan luas +1023,5 Meter persegi terletak dahulu dikawasan RT.03 RW.XIII kelurahan Tangkerang Selatan kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru dan sekarang di RT. 01 RW.10 kelurahan Tangkerang Labuai kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, diperoleh ganti rugi kepada pemilik asal bernama SOEKIR sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1634/BR/1997 tanggal 26 Juni 1997 tertulis atas nama EMI SUWARNI yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Raya H.Nadjib Efendi dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut : Utara berbatas dengan Jalan Uk

: 20 Meter

Selatan berbatas dengan Pak Parjo Uk

: 23 Meter

Barat berbatas dengan Ibu Marnis Uk

: 46 Meter

Timur berbatas dg YENNI/YERNIUk

: 49 Meter

2. Bahwa tanah tersebut merupakan satu hamparan (kesatuan) dengan luas +3100 m2 yang Penggugat beli dari pemilik asal SOEKIR dimana hamparan tanah tersebut telah dipecah atas 3 buah Surat Keterangan ganti Rugi yang diterbitkan oleh Camat Bukitraya masing masing tertulis atas nama yaitu Ibuk Emi Suarni, Ibuk Marnis dan Ibuk Yenni/Yarnis sehingga selanjutnya untuk pembayaran harga tanah dari masing masing pembeli yang telah diterbitkan Surat Keterangan ganti Ruginya tersebut dilakukan kepada Penggugat : Hal. 12 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

3. Bahwa terhadap SKGR yang telah diterbitkan atas nama Ibuk Marnis dan Ibuk Yenni/Yarnis telah dibayar lunas kepada Penggugat, akan tetapi terhadap SKGR atas nama Ibuk Emi Suarni tidak jadi dibeli yang bersangkutan sehingga uang muka tanda jadi pembelian tanah sejumlah Rp.2.000.000,- telah Penggugat kembalikan kepada yang bersangkutan dan sebaliknya asli surat keterangan ganti rugi atas nama yang bersangkutan dikembalikan lagi kepada Penggugat : 4. Bahwa kira kira awal tahun 1997, Penggugat ada meminjam uang kepada Tergugat sejumlah Rp.3.000.000,-

(tiga juta rupiah) untuk keperluan

operasi Istri Penggugat dirumah sakit, sehingga beberapa bulan sesudah itu dengan maksud memberikan pegangan kepada Tergugat atas hutang tersebut ketika itu Penggugat menyerahkan 1 (satu) buah SKGR milik Penggugat yang masih tertulis an. Ibuk Emi Suarni sebagai jaminan hutang saja ; 5. Bahwa pada tahun 1998, Penggugat telah memiliki uang untuk mengganti pinjaman kepada Tergugat tersebut dan mendatangi rumah Tergugat untuk menyerahkan uang pinjaman tersebut dan ketika itu uang tersebut langsung diterima oleh Tergugat dan kemudian asli surat keterangan ganti rugi yang menjadi jaminan kepada Tergugat tersebut dikembalikan lagi oleh Tergugat kepada Penggugat ; 6. Bahwa setelah Penggugat teliti pada waktu menerima surat tersebut ternyata SKGR an Ibuk Emi Suarni tersebut (jaminan hutang) telah dibaliknamakan

kepada

Tergugat

(ic

an.

IRWANTO

RUSLI,SE)

sebagaimana disebut dalam SKGR Nomor 1634/BR/1997 tanggal 26 Juni 1997 yang diterbitkan Camat Bukit Raya tanpa seizin dan sepengetahuan Pengggugat sebagai pemilik tanah ; 7. Bahwa ternyata kemudian sesudah Penggugat komfirmasi kepada ahli waris

Ibuk Emi Suarni ternyata orang tua mereka tidak pernah Hal. 13 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

menandatangani SKGR tersebut dan tidak mengetahui balik nama kepada Tergugat karena menurut

mereka, tanah tersebut tidak ada hubungan

dengan mereka dan telah dikembalikan asli surat kepemilikannya oleh orang tua mereka kepada Penggugat ; 8. Bahwa kemudian Penggugat juga meminta komfirmasi kepada sempadan sempadan tanah yang tertulis pada SKGR yang dibuat oleh Tergugat tersebut ternyata juga mereka tidak ikut menandatangani surat tersebut ; 9. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengurus SKGR dan membaliknamakan atas namanya surat yang semula hanya digunakan sebagai jaminan serta merekayasa tandatangan Ibuk Emi Suarni dan sempadan tanah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan

hukum

(onrechmatigedaad)

dan

karenanya

menimbulkan

kerugian kepada Penggugat sehingga haruslah mengganti kerugian kepada Penggugat akibat perbuatannya tersebut, baik moril yang diperkirakan sejumlah Rp.1.000.000.000 maupun materil senilai harga tanah tersebut kira kira Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat gugatan ini didaftarkan ; 10. Bahwa sebagai pemilik yang sah, dengan iktikat baik, Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat untuk membaliknamakan kembali surat tersebut kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak bersedia dan bahkan telah melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian Negara seolah olah Penggugat telah Menggelapkan surat kepemilikan Tergugat padahal surat tersebut dibaliknamakanTergugat atas namanya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah dan tidak pula ditandatangani secara sah oleh Ibuk Emi Suarni dan sempadan sempadan tanah ; 11. Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum maka berdasarkan hukum pula bila Majlis Hakim yang memeriksa Hal. 14 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

perkara ini, memerintahkan kepada Tergugat

untuk

memulihkan serta

membaliknamakan kembali surat tersebut kepada nama Penggugat secara bebas dan kosong kepada Penggugat serta menyatakan perbuatan Tergugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum ; 12. Bahwa oleh karena tidak terbantahkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang sah dari tanah sengketa maka demi hukum surat surat kepemilikan dari Penggugat yang masih tertulis atas nama Ibuk Emi Suarni haruslah dinyatakan sah dan berharga ; 13. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan dan meragukan iktikat baik dari Tergugat I, untuk itu mohon diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek perkara ; 14. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah terperkara dan mempunyai bukti kepemilikan yang otentik sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat (uit voorbaar bij voorraad ) ; 15. Bahwa gugatan ini telah cukup jelas dan terbukti seluruhnya oleh karena itu haruslah dikabulkan dan beaya beaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Tergugat. PETITUM. Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka mohon kepada Majlis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut 1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah terperkara,

terletak

dahulu

dikawasan

RT.03

RW.XIII

kelurahan

Tangkerang Selatan kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru dan sekarang di RT. 01 RW.10 kelurahan Tangkerang Labuai kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, diperoleh ganti rugi kepada pemilik asal bernama Hal. 15 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

SOEKIR sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 251/BR/1995 tanggal 30 Januari 1995 tertulis atas nama EMI SUWARNI yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Raya H.Nadjib Efendi dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut : Utara berbatas dengan Jalan

3.

Uk

:

20 Meter

Selatan berbatas dengan Pak Parjo Uk

:

23 Meter

Barat berbatas dengan Ibu Marnis

Uk

:

46 Meter

Timur berbatas dg YENNI/YERNI

Uk

:

49 Meter

Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengurus dan membuat SKGR tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagaimana disebut dalam SKGR Nomor 1634/BR/1997 tanggal 26 Juni 1997 tertulis an. IRWANTO RUSLI,SE yang diterbitkan Camat Bukit Raya adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya batal demi hukum ;

4.

Menyatakan SKGR Nomor 1634/BR/1997 tanggal 26 Juni 1997 yang diterbitkan Camat Bukit Raya tertulis atas nama Tergugat cacat hukum dan batal demi hukum ;

5.

Menghukum Tergugat untuk membaliknamakan kembali SKGR Nomor 1634/BR/1997 tanggal 26 Juni 1997 yang diterbitkan Camat Bukit Raya tertulis atas nama Tergugat kepada Penggugat, sebagai yang berhak atas tanah terperkara ;

6.

Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini ;

7.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik moril yang diperkirakan sejumlah Rp.1.000.000.000 maupun materil senilai harga tanah tersebut kira kira Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat gugatan ini didaftarkan ;

8.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,untuk setiap harinya pada Penggugat atas perbuatan lalai Tergugat untuk


melaksanakan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai keputusan ini dapat dilaksanakan ; 9.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara. SUBSIDER : Ex aequo et bono, jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya. Membaca jawaban Tergugat . tertanggal 22 Mei 2013 yang yang diajukan dalam persidangan tanggal 22 Mei 2013 yang mana pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI. 1. Eksepsi Gugatan Penggugat obscuur libel ( Kabur ) atau salah Alamat. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada hal 1 poin 1 yang mengatakan Penggugat semula memiliki sebidang tanah berikut tanam-tanaman yang ada diatasnya dengan luas kurang lebih 1023,5 M2 dst….. adalah tidak benar alasan hukumnya adalah Penggugat tidak ada memiliki tanah didalam obyek sengketa karena tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat sendiri yang diperoleh Tergugat atas dasar jual beli antara Ibu EMI SUWARNI dengan Tergugat dahulu terletak di RT.03/RW.XIII Kel.Tangkerang Selatan, Kec.Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Sekarang

terletak di wilayah

RT.01/RW.10, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan bukti Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 15 Juni 1997 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Tangkerang Selatan dengan Register surat Nomor : 593/154/TS/1997 tanggal 24 Juni 1997 dan Camat Bukit Raya Register surat Nomor : 1634/BR/1997 tanggal 26 Juni 1997. Dengan batas-batas sebagai berikut : Hal. 17 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

-

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan

: 20 M

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah

-

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ibu Marnis

: 46 M

-

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Yenni/Yerni

: 49 M

Pak Parjo

: 23 M

2. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada hal 1 poin 2 bahwa

tanah Penggugat satu hamparan (kesatuan) dengan luas

kurang lebih 3100 M2 yang

penggugat beli dari pemilik asal SOEKIR

dst..... dengan adanya uraian Penggugat tersebut sebenarnya pihak Penggugat sudah mengerti dan memahami siapa yang dijadikan sebagai Tergugat bukan IRWANTO RUSLI.SE sebagai Tergugat dalam tanah A quo, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada SOEKIR karena pengakuan Penggugat membeli tanah kepada SOEKIR bukan kepada Tergugat dan yang perlu Penggugat ketahui adalah Register surat Nomor : 1634/BR/1997 tanggal 26 Juni 1997 adalah Register surat yang dibuat oleh Kantor Camat Bukit Raya didalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Atas nama Tergugat bukan Surat tanah Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya. 3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada hal 2 poin 3 dapat kami jelaskan Walaupun Penggugat SKGR atas nama Ibu Marnis dan Ibu Yenni/Yarnis telah dibayar lunas kepada Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat, karena tanah yang dimiliki oleh Tergugat bukan berasal dari Penggugat tetapi Tergugat memeliki tanah A quo atas dasar jual beli antara Ibu EMI SUWARNI dengan Tergugat dan Ibu EMI SUWARNI memperoleh tanah A quo atas dasar jual beli antara Ibu EMI SUWARNI

dengan

MUCHAMMAD

YAKUB

berdasarkan

Surat

Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 21 Januari 1995 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kel.Tangkerang Selatan dengan Register Surat Nomor : 593/01/KTS/1995 tanggal 21 Januari 1995 dan Hal. 18 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

Camat Bukit Raya Register Surat Nomor : 251/BR/1995 tanggal 30 Januari 1995 dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada hal 2 poin 4 dan 5 benar Tergugat meminjamkan uang kepada Penggugat pada tahun 1997 sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk bantuan biaya operasi Isteri Penggugat dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan

uang tersebut diberikan oleh

Tergugat kepada Penggugat karena masih ada hubungan kekeluargaan dan melihat perekonomian Penggugat pada saat itu kurang memadai untuk biaya Isterinya yang akan operasi kanker rahim maka sebagai tambahan (pegangan)

penggugat

maka

pihak

Tergugat

mengambil

inisiatip

memberikan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 15 Juni 1997 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh

Lurah Tangkerang Selatan

Register surat Nomor : 593/154/TS/1997 tanggal 24 Juni 1997 dan Camat Bukit Raya Register surat Nomor : 1634/BR/1997 tanggal 26 Juni 1997 yang asli An Tergugat sebagai pengangan Penggugat bila dibutuhkan sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada pihak ketiga, namun sampai saat ini surat asli SKGR An. Tergugat tersebut belum dikembalikan Penggugat kepada Tergugat, bahkan pada tahun 2011 Penggugat meminjam uang kepada SANUSI melalui adiknya bernama FIRMAN sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) jaminan hutang adalah surat asli SKGR An.Tergugat. 5. Bahwa sesuai penjelasan Penggugat dalam Gugatannya pada hal 2 poin 6 dan 7 dapat kami jelaskan bahwa SKGR An. Ibu EMI SUWARNI tidak pernah menjadi jaminan hutang kepada Tergugat sebagai mana penjelasan dari Penggugat, karena nomor Register : 1634/BR/1997 tanggal 26 Juni 1997 adalah nomor register Camat Bukit Raya atas Surat Keterangan Ganti Hal. 19 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

Kerugian (SKGR) antara Ibu EMI SUWARNI dengan Tergugat, karena pihak Penggugat tidak mempunyai kapasitas secara hukum diatas tanah milik Tergugat dan atau diatas tanah A quo walaupun Penggugat konfirmasi dengan ahli waris Ibu EMI SUWARNI mereka tidak tahu atas terjadinya jual beli tanah A quo sebab tanah tersebut bukan tanah warisan dari pada ahli waris Ibu EMI SUWARNI. 6. Bahwa uraian Penggugat dalam Gugatannya pada hal 2 poin 8 dapat kami jelaskan terjadinya jual beli antara Tergugat dengan Ibu EMI SUWARNI pada tahun 1997 adalah melalui Penggugat bahkan untuk menanda tangani surat SKGR tersebut kepada batas batas sempadan tanah adalah Penggugat sendiri sampai kepada Ketua RT dan Ketua RW akan tetapi untuk menanda tangani surat tersebut kepada Lurah Tangkerang Selatan dan ke Kantor Camat Bukit Raya adalah Tergugat sendiri dengan demikian penjelasan Penggugat harus ditolak dan atau dikesampingkan. 7. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada hal 2 poin 9 dan 10 tidak benar sama sekali karena peralihan hak antara Ibu EMI SUWARNI kepada Tergugat adalah sah dan berharga secara hukum tidak ada rekayasa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat sebab terjadinya peralihan hak antara Tergugat dengan Ibu EMI SUWARNI karena sudah ada kata sepakat diantara kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, justru sebaliknya tindakan Penggugat menguasai surat asli SKGR milik Tergugat sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang tidak mengembalikan kepada Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan dapat kami jelaskan disini hubungan hukum secara legalitas yang menyangkut dengan tanah A quo Penggugat tidak ada kaitan Penggugat dengan tanah yang disengketakan atas gugatan Penggugat kepada Tergugat sudah mengakibatkan kerugian moril kepada Tergugat dan harus dibayar secara tunai kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Hal. 20 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

milyar Rupiah) dan kerugian Materil sebasar Rp. 200.000.000 .- (dua ratus juta rupiah) alasan Tergugat untuk menutut kerugian tersebut adalah karena sejak tahun 1997 surat asli SKGR milik Tergugat sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Penggugat tidak berhak mengatakan kepada Tergugat untuk membalik namakan surat SKGR tanah A quo kepada penggugat sebab Penggugat tidak punya surat tanah sebagai alas hak diatas tanah sengketa karena tanah A quo dibeli oleh Tergugat dari Ibu EMI SUWARNI artinya Penggugat mengajukan gugatan diatas tanah yang bukan miliknya justru diatas tanah Tergugat. 8. Bahwa penjelasan Penggugat dalam gugatannya pada hal 3 poin 11 dan 12 yang mengatakan pihak Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dst…..adalah tidak punya dasar hukum justru perbuatan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dan menguasai surat tanah yang asli SKGR An.Tergugat sejak tahun 1997 dahulu Tergugat niat baik untuk membantu Penggugat bila membutuhkan uang perobatan Isteri Penggugat sedang sakit pada waktu itu, Tergugat memberikan surat asli SKGR kepada Penggugat karena masih ada hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat artinya bila pihak Penggugat butuh dana maka surat SKGR itulah menjadi agunan atau sebagai jaminan hutang kepada pihak lain. Dengan demikian pihak Penggugat bukan pemilik yang sah atas tanah A quo melainkan tanah yang dijadikan oleh Penggugat sebagai obyek perkara 100 % (seratus persen) adalah tanah milik Tergugat berdasarkan bukti-bukti surat dan pernyataan Penggugat tanah milik Penggugat masih atas nama Ibu EMI SUWARNI adalah pernyataan yang keliru mana mungkin tanah masih atas nama orang lain menjadi milik Penggugat dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan atau dikesampingkan. Hal. 21 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

9. Bahwa terhadap penjelasan Penggugat pada hal 3 poin 13 dan 14 yang menyatakan untuk diletakkan sita jaminan diatas tanah A quo dst…. Adalah permohonan yang keliru dan tidak punya dasar hukum karena tanah A quo bukan tanah dari Penggugat akan tetapi tanah tersebut berdasarkan buktibukti surat SKGR tanggal 15 Juni 1997 yang dikeluarkan dan ditanda tangani

oleh

Kelurahan

Tangkerang

Selatan

dengan

Reg.

No.593/154/TS/1997 tanggal 24 Juni 1997 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. No.1634/BR/1997 tanggal 26 Juni 1997 tanah A quo adalah sah dan berharga tanah milik Tergugat yang tidak terbantahkan secara hukum. 10. Bahwa berdasarkan keterangan dan penjelasan tersebut diatas pihak Tergugat sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dan dapat dibuktikan pada waktu pembuktian nantinya, untuk itu kami mohon kepada Ketua Majelis/Anggota Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat tidak punya dasar hukum dan atau tidak mempunyai kapasitas diatas tanah A quo. PETITUM. Berdasarkan penjelasan dan urain tersebut diatas kami pihak Tergugat memohon kepada Ketua Majelis/Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat adalah pemilik yang sah dan berharga diatas tanah terperkara

dahulu

terletak

diwilayah

RT.03/RW.XIII,

Kel.Tangkerang

Selatan, Kec.Bukti Raya, Kota Pekanbaru dan sekarang dikenal diwilayah RT.01/RW.10, Kel.Tangkrang Labuai, Kec.Bukit Raya, Kota Pekanbaru, diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) antara Hal. 22 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

Ibu EMI SUWARNI dengan IRWANTO RUSLI.SE (pihak Tergugat) pada tanggal 15 Juni 1997 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kelurahan Tangkerang Selatan dengan Reg. No.593/154/TS/1997 tanggal 24 Juni 1997 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. No.1634/BR/1997 tanggal 26 Juni 1997 dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah

Jalan

: 20 M

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah

Pak Parjo

: 23 M

-

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah

Ibu Marnis

: 46 M

-

Sebelah Timur berbatas dengan tanah

Yenni/Yerni : 49 M

3. Menyatakan perikatan jual beli antara Ibu EMI SUWARNI dengan pihak Tergugat dengan terbitnya SKGR pada tanggal 15 Juni 1997 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kelurahan Tangkerang Selatan dengan Reg. No.593/154/TS/1997 tanggal 24 Juni 1997 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. No.1634/BR/1997 tanggal 26 Juni 1997adalah sah dan berharga bukan perbuatan melawan hukum ; 4. Menyatakan SKGR tanggal 15 Juni 1997 An. IRWANTO RUSLI.SE (Tergugat)

yang

dikeluarkan

dan

ditanda

tangani

oleh

Kelurahan

Tangkerang Selatan dengan Reg. No.593/154/TS/1997 tanggal 24 Juni 1997 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. No.1634/BR/1997 tanggal 26 Juni 1997 adalah sah dan berharga bukan perbuatan melawan hukum ; 5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Tergugat SKGR tanggal 15 Juni 1997 An. IRWANTO RUSLI.SE (Tergugat) yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kelurahan Tangkerang Selatan dengan Reg. No.593/154/TS/1997 tanggal 24 Juni 1997 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. No.1634/BR/1997 tanggal 26 Juni 1997 dan yang paling berhak atas tanah maupun SKGR tersebut adalah pihak Tergugat ;


6. Menghukum pihak Penggugat untuk menjalankan dan mematuhi isi putusan ini ; 7. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar ganti rugi secara moril kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) secara tunai setelah ada gugatan ini ; 8. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya pada Tergugat atas perbuatan Penggugat untuk melaksanakan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dapat dilaksanakan ; 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ; 10. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini ; SUBSIDER : Atau apabila Ketua Majelis/Anggota Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan menutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sedil-adilnya (Ex aequo et bono). Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai

dalam

turunan

resmi

Nomor.29/Pdt.G/2013/PN.PBR

Putusan tanggal

Pengadilan 9

Oktober

Negeri 2013

Pekanbaru yang

amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : TENTANG EKSEPSI : -

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

TENTANG POKOK PERKARA : -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;


-

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 901.000,- ( Sembilan ratus satu ribu rupiah ) ; Membaca

akta

pernyataan

permohonan

banding

Nomor.29/Pdt.G/2013/PN-PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2013 Nomor: 29/Pdt.G/2013/ PN.PBR diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Membaca

Risalah

pemberitahuan

pernyataan

Nomor.29/Pdt.G/2013/PN-PBR yang dibuat oleh Jurusita

banding

pada Pengadilan

Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama

kepada Kuasa

Hukum Tergugat/ Terbanding pada tanggal 15 Januari 2014. Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor.29/Pdt.G/2013/PN-PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding

tertanggal 21

Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Nopember 2013 ; Membaca Risalah pemberitahuan dan

penyerahan Memori Banding

Nomor.29/Pdt.G/2013/PN-PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru disampaikan

yang

menyatakan

secara

syah

bahwa dan

Memori

seksama

Banding kepada

tersebut Kuasa

telah Hukum

Tergugat/Terbanding tanggal 21 Januari 2014 ;


Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor

:29/Pdt.G/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Nopember 2013 dan kepada Kuasa Hukum Pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Nopember 2013. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang,

bahwa

Kuasa

Hukum

Penggugat/Pembanding

telah

mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Nopember 2013 oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -

Bahwa

pada

dasarnya

Kuasa

Hukum


sependapat dengan pertimbangan Hukum ( Ratio Decidendi ) sepanjang dalam Eksepsi akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru ; Menimbang,

bahwa

atas

Memori

Penggugat/Pembanding tersebut diatas,

Banding

Kuasa

Hukum

Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding

tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan

mempelajari secara

seksama Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan juga setelah membaca berkas perkara berserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/PDT.G/2013/PN.PBR tanggal 9 Oktober 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan Hal. 26 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya dalam Tingkat Banding; Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap amar tentang eksepsi dan biaya perkara menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut: 1.Tentang Eksepsi: Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar Putusannya menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa bila diteliti secara cermat alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil pengajuan suatu, gugatan ( halaman 20 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ); Menimbang, bahwa selanjutnya bila dicermati isi eksepsi dari Tergugat secara teliti selain mengenai gugatan kabur juga mengandung isi adanya kekurangan pihak yang harus digugat oleh Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan dalam pertimbangannya ( lihat kembali halaman 20 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ) bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil pengajuan suatu gugatan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati semua isi eksepsi Tergugat maka amar Putusan tentang eksepsi haruslah berbunyi menerima eksepsi dari Tergugat; 2.Tentang Biaya Perkara: Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar Putusannya menyatakan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp901.000,- ( sembilan ratus satu ribu rupiah ); Hal. 27 dari 10 hal. Put.No.123/PDT/2014/PT.PBR

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kata membebankan haruslah diganti dengan menghukum sesuai dengan pasal 192 Rbg karena kata membebankan adalah dalam perkara pidana yang diatur dalam KUHAP ( Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 ); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki sekedar amar tentang eksepsi dan biaya perkara yang berbunyi selengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini sedangkan yang lain dan selebihnya tetap dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat

diterima

maka


haruslah

dihukum

untuk

membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar Putusan; Mengingat pasal-pasal dari Rbg serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI: 1. Menerima

permohan

banding

dari

Kuasa

Hukum

Penggugat/Pembanding tersebut ; 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor.29/PDT.G /2013/PN.PBR tanggal 9 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar amar tentang Eksepsi dan biaya perkara sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut : TENTANG EKSEPSI; -

Menerima Eksepsi dari Tergugat ;

TENTANG POKOK PERKARA ; -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;


-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini dalam kedua

tingkat

peradilan

yang

dalam

tingkat

banding

sebesar

Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikian di putus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 oleh kami Nelson Samosir, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis dengan

Sumartono, SH.Mhum. dan H. Ahmad Sukandar,

SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

dan Putusan tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh RUSTAM, SH, Panitera Pengganti

pada Pengadilan

Tinggi tersebut akan

tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya masing-masing;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

1.Sumartono, SH.Mhum.

Nelson Samosir,SH.MH.

2.H.Ahmad Sukandar, SH.MH, PANITERA PENGGANTI

RUSTAM,SH.


Biaya-biaya : 1. 2. 3. 4.

Materai.....................................Rp 6.000,00 Redaksi....................................Rp 5.000,00 Leges........................................Rp 3.000,00 Pemberkasan..........................Rp 136.000,00 Jumlah.....................................Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu ).


PT.PBR

Recommend Documents