PUTUSAN NOMOR : 253/PID.B/2014/PT.PBR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap
:
RAJADI Alias HAN OI RAYA Alias AWIE TONGSENG.
Tempat Lahir
:
Bagan Siapi-api (Rokan Hilir).
Umur / Tanggal Lahir
:
51 Tahun / 28 Februari 1963.
Jenis Kelamin
:
Laki-laki.
Kebangsaan
:
Indonesia.
Tempat tinggal
:
Jl.Merdeka Nomor : 24/B Rt.006/Rw.002 Bagan Siapiapi
Kelurahan Bagan Kota
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. A g am a
:
Budha.
Pekerjaan
:
Wiraswasta.
Pendidikan
:
SMP (tidak tamat).
TERDAKWA DITAHAN ; · Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan 5 Agustus 2014 dengan surat perintah penahanan No.Print 2043/N.4.19/Ep.2/07/2014 tertanggal 17 Juli 2014; · MAJELIS HAKIM, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014, berdasarkan Penetapan Nomor : 457/Pen.Pid/2014/ PN.RHL, tertanggal
22 Juli 2014 ;
Pengadilan Tinggi tersebut : Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2014 Nomor : 253/PID.B/2014/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir
tanggal 3 September
2014 Nomor : 410/Pid.B/2014/PN.RHL dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; Hal 1 dari 7 hal.Put.No.253/PID.B/2014/PT.PBR
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2014 N0.Reg.Perkara : PDM – 53/Ep.2/BAA/2014, Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa RAJADI Alias HAN OI RAYA Alias AWIE TONGSENG pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira bulan Oktober 2009, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir Jalan Lintas Riau Sumut KM.167 Banjar XII Ujung Tanjung Rokan Hilir atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum
kepada
keterangan
yang
demikian,
dengan
sengaja
memberi
keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka. di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -
Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2008 terdakwa Rajadi Alias Han Oi Raya melaporkan saksi Tan Clara Emiliazze selaku Koordinator Perguruan Wahidin ke Polres Rokan Hilir dengan tuduhan telah melakukan perbuatan penggelapan dan atau penipuan uang Yayasan Perguruan Wahidin periode bulan oktober 2004 sampai dengan juli 2007 sebesar Rp. 14.756.500,(empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) sesuai laporan polisi nomor : LP/188/VIII/2008/Reskrim tanggal 06 Agustus 2008.
-
Bahwa terhadap laporan yang dituduhkan oleh terdakwa kepada saksi Tan Clara Emiliazze tersebut, anggota kepolisian Polres Rokan Hilir yang dipimpin oleh Silalahi melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saksi Tan Clara Emiliazze selanjutnya saksi dijadikan tersangka dalam perkara penggelapan uang Yayasan Perguruan Wahidin sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
-
Bahwa terhadap perkara atas nama tersangka Tan Clara Emiliazze dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung di Rokan Hilir selanjutnya Berkas Perkara atas nama Tan Clara Emiliazze tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk dilakukan Proses peradilan.
-
Bahwa pada bulan Oktober 2009 Tan Clara Emiliazze dijadikan terdakwa di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, kedua melanggar pasal Hal 2 dari 7 hal.Put.No.253/PID.B/2014/PT.PBR
372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau ketiga melanggar Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pada saat itu terdakwa Rajadi Alias Han Oi Raya dijadikan sebagai saksi yang terlebih dahulu disumpah oleh ketua majelis hakim (Dwi Winarko) yang menangani perkara tersebut berdasarkan Agama Budha. -
Bahwa pada saat terdakwa Rajadi Alias Han Oi Raya diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai saksi dalam perkara Tan Clara Emiliazze, terdakwa Rajadi Alias Han Oi Raya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : “ Bahwa peraturan pengeluaran uang di aturan dalam Peraturan Perguruan Wahidin, bukan di Anggaran Dasar ataupun di Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Wahidin “ .
-
Bahwa terhadap keterangan terdakwa yang diucapkan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut menurut saksi Tanclara Emiliazze tidak benar karena Peraturan Perguruan Wahidin diluar/selain Anggaran Dasar dan di Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Wahidin tidak pernah diperlihatkan disidang pengadilan karena tidak pernah ada selanjutnya saksi Kasim Alias Tjing Liong (Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Wahidi periode 2004-2009) menjelaskan peraturan tersebut tidak pernah ada.
-
Bahwa menurut terdakwa Rajadi Alias Han Oi Raya peraturan pengeluaran uang diaturan dalam peraturan perguruan wahidin tersebut diatur dalam Surat Keputusan Nomor : 424/YPW/02/2007/251 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Penunjukan Tata Usaha (TU) Perguruan Wahidin yaitu Saudari Juliani yang ditandatangani oleh Kasim dan Ericsson Jan yang masingmasing selaku ketua dan Sekretaris Yayasan.
-
Bahwa ternyata Surat Keputusan Nomor : 424/YPW/02/2007/251 tanggal 30 Agustus 2007 Tentang Penunjukan Tata Usaha (Perguruan Wahidin) tidak mengatur
tentang
pengeluaran
uang
Yayasan
Perguruan
Wahidin
sebagaimana yang diterangkan oleh terdakwa dan Surat Keputusan tersebut hanya berbunyi “ Menunjuk saudari Juliani sebagai Tata Usaha(TU) Perguruan Wahidin Bagan Siapiapi dengan ketentuan : 1.
Melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawab sebagai Tata Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan wahidin.
2.
Yang bersangkutan memperoleh hak-hak sebagai seksi sebagaimana yang ditentukan untuknya.
3.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01-07-2007 sampai dengan 30 Juni 2008.
Hal 3 dari 7 hal.Put.No.253/PID.B/2014/PT.PBR
-
Bahwa atas keterangan terdakwa Rajadi Alias Han Oi Raya di Pengadilan Negeri Rokan Hilir ketika menjadi saksi untuk perkara atas nama saksi Tan Clara Emiliazze yang dijadikan sebagai terdakwa, sehingga saksi Tan Clara Emiliazze dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan secara berlanjut “ dan menjatuhkan pidana kepada Tan Clara Emiliazze dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari sesuai Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 192/Pid.B/2009/PN.RHL tanggal 25 Februari 2010.
-
Bahwa keterangan terdakwa Rajadi Alias Han Oi Raya yang menjadi saksi pada persidangan perkara atas nama Tanclara Emiliazze dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 192/Pid.B/2009/PN.RHL tanggal 25 Februari 2010 tepatnya pada halaman 22 paragrap 8. Padahal keterangan tersebut tidak benar atau bertentangan dengan kebenarannya karena tidak terdapat suatu ketentuan yang secara khusus menentukan mengenai prosedur pengeluaran uang Yayasan Perguruan Wahidin.
-
Bahwa akibat dari keterangan terdakwa yang tidak benar atau palsu ketika menjadi saksi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah merugikan Tan Clara Emiliazze (sebagai terdakwa dalam perkara penggelapan) dengan amar putusan hakim menyatakan terdakwa Tan Clara Emiliazze terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tan Clara Emiliazze oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 242 ayat (2) KUHPidana. Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tertanggal 3 September 2014 Nomor : 410/ Pid.B/2014/PN.RHL yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima ; 2. Menyatakan penuntutan tidak dapat diterima ; 3. Memerintahkan Terdakwa
segera dikeluarkan dari penahanan kota
setelah putusan ini diucapkan ; 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 September 2014 Nomor : 410/Pid.B/2014/PN.RHL tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan perlawanan karena tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut : Hal 4 dari 7 hal.Put.No.253/PID.B/2014/PT.PBR
1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendasarkan pada pasal 156 ayat (1) KUHAP, dimana esensi keberatan hanya menyangkut hal-hal sebagai berikut : -
Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.
-
Dakwaan tidak dapat diterima.
-
Surat dakwaan dibatalkan.
Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan karena Majelis Hakim tingkat pertama yang menangani perkara Terdakwa Rajadi alias Han Oi Raya alias Awie
Tongseng
menyatakan
surat
dakwaan
Reg.Perk
:
PDM-
53/Ep.2/BAA/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 dibatalkan atau batal demi hukum karena dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) b KUHAP, surat dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan Reg.Nomor : PDM-53/Ep.2/BAA/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 telah melakukan secara cermat dengan memberi tanggal ditandatangani dengan identitas lengkap, juga telah sesuai dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI pada tahun 1986 tentang maksud pasal 143 ayat (2) KUHAP, sehingga syarat formil maupun materiil telah terpenuhi. Sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mengaitkan dengan pasal 174 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum menganggap hal tersebut sudah diluar ruang lingkup pasal 156 ayat (1) KUHAP ; Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum angka 1 tentang surat dakwaan atas nama Terdakwa Rajadi alias Han Oi Raya alias Awie Tongseng No.Reg.PDM-53/Ep.2/BAA/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang dibatalkan atau batal demi hukum, menurut Pengadilan Tinggi : Jaksa Penuntut Umum telah salah dan keliru dalam memahami putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 September 2014 Nomor : 410/Pid.B/2014/PN.RHL, karena amar putusan berbunyi : “ Menyatakan Penuntutan tidak dapat diterima “ dan bukan membatalkan atau menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, dengan demikian keberatan perlawanan ini harus ditolak ; Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum angka 2 tentang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengaitkan dakwaan dengan pasal 174 KUHAP adalah diluar ruang lingkup pasal 156 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena Terdakwa didakwa
Hal 5 dari 7 hal.Put.No.253/PID.B/2014/PT.PBR
melanggar pasal 242 ayat (2) KUHAP tentang sumpah palsu dan didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ada disebutkan : … pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Oktober 2009, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir Jalan Lintas Sumut Km 167 Banjar XII Ujung Tanjung Rokan Hilir … dan seterusnya. Selanjutnya disebutkan dalam surat dakwaan tersebut …. Bahwa pada saat Terdakwa Rajadi alias Han Oi Raya alias Awie Tongseng diperiksa oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai saksi dalam perkara Tan Clara Emiliazze, Terdakwa …. dan seterusnya, dari bunyi surat dakwaan tersebut sudah jelas bahwa perkara ini terkait dengan hasil pemeriksaan persidangan perkara, dan ternyata dalam putusan perkara Nomor :192/Pid.B/2009/PN.RHL tanggal 25 Pebruari 2010 tersebut tidak terdapat perintah dari Hakim juga tidak ada permintaan dari Jaksa Penuntut Umum maupun
Terdakwa tentang
permintaan pemeriksaan terhadap saksi Rajadi alias Han Oi Raya alias Awie Tongseng karena memberikan keterangan palsu, sehingga dengan demikian sudah tepat pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama dengan mengaitkan dakwaan Jaksa pada pasal 174 KUHAP, dengan demikian keberatan perlawanan Jaksa Penuntut Umum harus ditolak ; Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara aquo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus dan memeriksa perkara ini ; Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara Nomor : 410/Pid.B/2014/ PN.RHL tanggal 3 September 2014 yang diajukan perlawanan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dipertahankan dan dikuatkan ; Mengingat pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 143 ayat (2) dan pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; Mengadili : 1. Menolak Perlawanan Jaksa Penuntut Umum ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 September 2014 Nomor : 410/Pid.B/2014/PN.RHL, yang dimintakan Perlawanan tersebut ; 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ; Hal 6 dari 7 hal.Put.No.253/PID.B/2014/PT.PBR
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014, oleh kami, Yohannes
Ether Binti, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Ewit
Soetriadi, SH.,MH dan H.Anthony Syarief, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa. Hakim Anggota,
Ewit Soetriadi, SH.,MH
Hakim Ketua,
Yohannes Ether Binti, SH.,M.Hum
H.Anthony Syarief, SH Panitera Pengganti,
Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH
Hal 7 dari 7 hal.Put.No.253/PID.B/2014/PT.PBR
