PT.PBR

PUTUSAN NOMOR 173/PDT/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : MUKLIS, Alamat di Jalan Gotong Royong I RT.003 RW.006, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili kuasanya Andrison, SH dan Elsy

Rahayu,SH,

Advokat

dari

Adrison&

Associates Law Firm yang berkantor di Jalan Suka

Maju

No.

10

Labuh

Baru

Barat

Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 489/SK-PDT/AA/IV/2013 tanggal 02 April

2013,

yang

telah

didaftarkan

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 53/SK/2013/PN.Bkn tanggal 8 April 2013,selanjutnya

disebut

PEMBANDING/

semula PENGGUGAT;

Melawan :

1.

ABDULLAH SANI,Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Cendana Blok K-6 RT.04 RW.05, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota

Pekanbaru,

selanjutnya

disebut

TERBANDING/semula TERGUGAT; 2.

PT. Bank BNI Pusat di- Jakarta,Cq. PT. BANK BNI Cabang Pekanbaru Cq. PT. BANK BNI Cabang Pembantu Pekanbaru, berkedudukan di Jalan Sudirman (Samping Hotel Pangeran) Tangkerang, Kota Pekanbaru,

selanjutnya

disebut

TURUT

TERBANDING/semula TURUT TERGUGAT;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 173/PDT/2014/PT.PBR

PENGADILAN TINGGI tersebut; Telahmembaca : 1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 Oktober 2014 Nomor 173/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

2.

Berkas perkara berikut surat-surat lainnya perkara

tersebut

serta

turunan

resmi

yang

berhubungan dengan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bangkinang Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Bkn tanggal15 April 2014;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip Surat Gugatan Penggugat yang isinya adalah sebagai berikut : 1.

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 17.210 M2 berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor : 4252/Rimbo Panjang, surat ukur Nomor : 3276/1/07/B/2009 tanggal 24 Januari 2008 atas nama Muklis, (Penggugat) yang terletak setempat di kenal di Kecamatan Tambang Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar Propinsi Riau ;

2.

Bahwa sekira awal Agustus 2009, Tergugat menawarkan dan mengajak Penggugat untuk mengadakan kerja sama dalam hal pembangunan rumah yang akan dibangun oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat yang terletak setempat dikenal di Kecamatan Tambang Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar Propinsi Riau, dengan luas 17.210 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 422/Rimbo Panjang, atas nama Muklis, (Penggugat) tersebut ;

3.

Bahwa atas Tawaran Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat untuk membuat suatu perjanjian yang kemudian dituangkan dalam akta Perjanjian Pembangunan Rumah dan Penentuan bahagian, Nomor : 138 tanggal 15 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandantangani dihadapan Ali Arben, SH Notaris Kabupaten kampar ;

4.

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pembangunan Rumah dan Penentuan bahagian, nomr : 138 tanggal 15 Agustus 2009, selanjutnya sebidang tanah milik Penggugat, seluas 17.210 M2 berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor : 4252/Rimbo Panjang, surat ukur Nomor : 3276/1/07/B/2009 tanggal 24 Januari 2008 atas nama Muklis, (Penggugat) yang terletak setempat dikenal Kacamatan tambang Desa Rimbo Panjang Kabupaten kampar

Propinsi

Riau,

dibaliknamkan

Tergugat

keatas

nama


Tergugat/pihak lain, dan kemudian oleh Tergugat Sertifikat dan tanah tersebut digunakan /dijadikan jaminan pada Bank BNI Cabang Pekanbaru (turut Tergugat) guna pembiayaan Pembangunan Perumahan yang akan dibangun oleh Tergugat ; 5.

Bahwa dalam Akta perjanjian pembangunan rumah dan penentuan bagian, Nomor : 138 tanggal 15 Agustus 2009, Penggugat memperoleh hak atau bahagiannya berupa bahagian rumah yang dibangun oleh Tergugat, sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh Lima) unit dari jumlah yang akan dibangun oleh Tegugat dengan type rumah 36/108, dan harga perunit rumah sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

6.

Bahwa bersamaan dengan pelaksanaan dan penadatanganan akta perjanjian pembangunan rumah dan penentuan bahagian, Nomor : 138 tanggal 15 Agustus 2009 tersebut, Tergugat juga membuat pernyataan Nomor : 138 tanggal 15 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ali Arben, SH, Notaris Kabupaten kampar, yang menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak menepati janji / Wanprestasi dalam akta perjanjian pembangunan rumah dan penentuan bahagian, Nomor : 138 tanggal 15 Agustus 2009, maka Tergugat wajib mengembalikan sertifikat tersebut kepada Penggugat dan akan membaliknamakan lagi sertifikat tersebut kepada Penggugat dengan biaya ditanggung oleh Tergugat ;

7.

Bahwa setelah melakukan waktu selama lebih kurang 2,5 tahun, dari pelaksanaan dan penandatanganan Akta perjanjian pembangunan rumah dan penentuan bahgian, Nomor : 138 tanggal 15 Agustus 2009, Tergugat belum juga dapat melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan bahagian/ hak yang menjadi milik Penggugat berupa sebanyak 25 (dua puluh lima) unit rumah sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta perjanjian pembangunan rumah dan penentuan bahagian, Nomor : 138 tanggal 15 Agustus 2009, dan atas keterlambatan Tergugat melaksanakan kewajibannya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat kembali membuat kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam akta Addendum perjanjian kerjasama Nomor : 73 tanggal 27 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Edi Candra, SH M.Kn, Notaris Kabupaten Kampar, yang mana Addendum tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pembangunan rumah dan penentuan bahagian Nomor : 138 tanggal 15 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ali Arben, SH Notaris kabupaten Kampar ;


8.

Bahwa dalam Akta Addendum perjanjian kerjasama Nomor : 73 tanggal 27 Maret 2012, diadakan perubahan/penambahan pada pasal 2 perjanjian sebelumnya, yang intinya mengenai jangka waktu perjanjian kerjasama sama

pembangunan

rumah

yang

belum

diselesaikan

Tergugat,

diperpanjang 6 (enam) bulan sejak penandatanganan akata Addendum perjanjian kerjasama Nomor 73 tanggal 27 Maret 2012, dan apabila dalam jangka waktu tersebut diatas tidak dilaksanakan, maka Tergugat didenda sebanyak 2 (dua) unit rumah dan mendapat pemnambahan waktu 3 (tiga) bulan, dan apabila Tergugat masih belum menyelesaikan sisa unit rumah tersebutdiatas, maka akte perjanjian pembangunan rumah dan penentuan bagian Nomor : 138 tanggal 15 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ali Arben, SH Notaris Kabupaten Kampar dan akta Addendum perjanjian kerjasama Nomor : 73 tanggal 27 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Edi Candra, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Kampar dianggap batal dengan sendirinya dan Tergugat segera membaliknamakan sertifikat tersebut diatas keatas nama Penggugat ; 9.

Bahwa dalam akta Addendum perjanjian kerjasama Nomor : 73 tanggal 27 Maret 2012, juga diadakan perubahan/penambahan pada pasal 6 perjanjian sebelumnya, yang mana pada intinya Penggugat mendapatkan bahagian / haknya menjadi 28 (dua puluh delapan) unit, sedangkan yang sudah dikerjakan Tergugat sebanyak 6 (enam) unit dan masih tersida sebanyak 22 (dua puluh dua) unit rumah yang akan diselesaikan Tergugat dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penadataganan Addendum perjanjian kerjasama Nomor 73 tanggal 27 Maret 2012 ;

10. Bahwa dalam Akta Addendum perjanjian kerjasama Nomor 73 tanggal 27 Maret 2012, Tergugat berjanji segera menyelesaikan unit rumah yang sudah dibangun paling lambat pada tanggal 10 April 2012, dengan rincian unit yaitu blok B-26, 33, 34, 36 ; 11. Bahwa akan tetapi pada tanggal 18 April 2012, Tergugat baru menyerahkan 3 (tiga) unit rumah kepada Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam berita Acara serah terima perumahan Paradise Garden Regency, Nomor : 01/04/PGR/III/TAP/2012, atas unit rumah tipe 36/108, lokasi Jalan Rimbo Panjang Blok Rumah : B-33, B-34, B-36, luas semi Gross : 150 M2 dan luas bangunan 36 M2, tertanggal 18 April 2012 ;


12. Bahwa meskipun Tergugat telah menyerahkan 3 (tiga) unit rumah sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Serah Terima perumahaan Paradise garden Regency, Nomor : 01/04/PGR/III/TAP/2012, atas unit rumah tipe 36/108, lokasi Jalan Rimbo Panjang, blok rumah B-33, B-34, B36, luas semi Gross : 150 M2 dan luas bangunan 36 M2, tanggal 18 April 2012 kepada Penggugat, akan tetapi Berita Acara serah terima tersebut hanya merupakan simbolis hitam diatas putih saja, yang mana pada kenyataannya penguasaan terhadap 3 (tiga) unit rumah tersebut tetap berada pada Tergugat, dan Tergugat tidak pernah menyerahkan alas hak maupun Sertifikat terhadap kepemilikan 3 (tiga) unit tersebut kepada Penggugat ; 13. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mana telah memakan waktu selama lebih kurang 1 (satu) tahun dari jangka waktu yang diperjanjikan dalam Addendum perjanjian kerjasama Nomor 73 tanggal 27 Maret 2012, Penggugat telah berulangkali

berusaha

untuk

meminta

/

menagih

agar

Tergugat

menyelsaikan dan menyerahkan bagian / hak yang menjadi milik Penggugat, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat dan dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal, Tergugat selalu menghindar untuk memenuhi / melasanakan kewajiban tersebut, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak dapat dijumpai dan tidak diketahui lagi keberadaannya oleh Penggugat ; 14. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah di sepakati dalam akta perjanjian pembangunan rumah dan penentuan bagian Nomor : 138 tanggal 15 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Ali Arbrn, SH Notaris Kabupaten Kampar dan ditambah dalam Akta Addendum perjanjian kerjasama Nomor : 73 tanggal 27 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Edi Candra, SH M.kn, Notaris Kabupaten Kampar, jelas dan terang merupakan suatu perbuatan inkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian Materil pada Penggugat ; 15. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), maka wajar dan patut serta berdasarkan hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan batal demi hukum Akta perjanjian pembangunan rumah dan penentuan


bahagian, Nomor : 138 tanggal 15 Agustus 2009 dan akta Addendum perjanjian kerjasama Nomor : 73 tanggal 27 Maret 2012 ; 16. Bahwa

dengan

batal

demi

hukumnya

kesepakatan

sebagaimana

dituangkan dalam akta perjanjian pembangunana rumah dan penentuan bagian Nomor 138 tanggal 15 Agustus 2009 dan Akta Addendum perjanjian kerjasama Nomor 73 tanggal 27 Maret 2012, maka berdasarkan hukum Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan sebidang tanah milik Penggugat seluas 17.210 M2, yang terletak setempat dikenal di kecamatan Tambang Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan sertifikat hak milik Nomor : 4252/Rimbo panjang, surat ukur Nomor : 3276/1/07/B/2009 tanggal 24 Januari 2008, yang kini telah dirubah keatas nama Tergugat maupun pihak lain dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan pihak lain ; 17. Bahwa dengan batal demi hukumnya akta perjanjian pembangunan rumah dan penentuan bagian, Nomor 138 tanggal 15 Agustus 2009 dan Akta Addendum perjanjian kerjasama Nomor 73 tanggal 27 Maret 2012, maka surat-surat bukti alas hak yang di terbitkan atas nama Tergugat maupun pihak lainnya oleh kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Kampar diatas sebidang tanah seluas 17.210 M2 yang terletak setempat dikenal Kecamatan Tambang Desa Rimbo Kabupaten Kampar Propinsi Riua, dengan sertifikat hak milik Nomor : 4252 / Rimbo Panjang, yang kini telah dirubah keatas nama Tergugat maupun pihak lain beserta turunanturunannya haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; 18. Bahwa dengan batal demi hukumnya perjanjian pembangunan rumah dan penentuan bagian, Nomor 138 tanggal 15 Agustus 2009 dan akata Addendum perjanjian kerja sama Nomor 73 tanggal 27 Maret 2012, maka peletakan sertifikat hak milik atas nama Tergugat maupun pihak lain atas sebidang tanah seluas 17.210 M2 yang terletak setempat dikenal Kecamatan Tambang Desa Rimbo Kabupaten kampar Propinsi Riau yang dahulunya dengan sertifikat hak milik Nomor : 4252/Rimbo Panjang, yang saat ini dijadikan Tergugat sebagai agunan/jaminan di Bank BNI Cabang Pekanbaru haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; 19. Bahwa dengan batal demi hukumnya Akta perjanjian pembangunana rumah dan penentuan bagian, Nomor 138 tanggal 15 Agustus 2009 dan


Addendum perjanjian kerjasama Nomor 73 tanggal 27 Maret 2012, maka berdasarkan

hukum

Tergugat

harus

dihukum

untuk

wajib

membaliknamakan kembali sertifikat hak milik atas sebidang tanah seluas 17.210 M2 yang terletak setempat dikenal kecamatan Tambang Desa Rimbo Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang telah dirubah Tergugat keatas namanya / pihak lain keatas nama Penggugat kembali ; 20. Bahwa untuk menghindari adanya upaya-upaya dengan itikad baik dari Tergugat

yang

bisa

saja

mengalihkan,

menjual

dan

atau

membaliknamakan atas sebidang tanah yang menjadi objek perjanjian pembangunan rumah dan penentuan bagian Nomor 138 tanggal 15 Agustus 2009 dan Addendum perjanjian kerjasama Nomor 73 tanggal 27 Maret 2012 kepada pihak lain, dan untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia nantinya, maka sangat beralasan hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah seluas 17.210 M2 yang teletak setempat dikenal Kecamatan Tambang Desa Rimbo Panjang Kabupaten kampar Propinsi Riau yang dahulunya dengan Sertifikat hak milik Nomor 4252 / Rimbo Panjang, Surat Ukur Nomor : 3276/1/07/B/2009 tanggal 24 Januari 2008, atas nama Muklis, (Penggugat) yang kini telah dirubah keatas nama Tergugat/pihak lain ; 21. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat telah pula mengalami kerugian Materil berupa kehilangan

kesempatan

memandaatkan

tanah

untuk tersebut

menikmati, sebagaimana

mengusahakan mestinya,

dan

sehingga

Penggugat kehilangan keuntungan dalam pengusahaan dan pemanfaatan tanah yang seharusnya diterima Penggugat dari 30 unit rumah yang menjadi / bagian hak Penggugat, maka kerugian yang diderita Penggugat adalah sebanyak 30 unit rumah X Rp.55.000.000,- (harga per unit)= Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ; 22. Bahwa gugatan dalam perkara ini didasari oleh landasan hukum yang jelas dan bukti-bukti yang kuat serta meyakinkan kebenarnnya, untuk itu beralsan hukum kiranya dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun pihak Tergugat melakukan upaya banding, Verzet maupun Kasasi ; Bedasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan


mengadili perkara ini agar menetapkan hari Persidangan dan memanggil para pihak untuk datang pada waktu yang ditentukan untuk itu dan berkenan menjatuhkan amar Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2.

Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas 17.210 M2 berdasarkan Sertifikat hak milik Nomor : 4252/Rimbo Panjang, surat ukur Nomor : 3276/1/07/B/2009 tanggal 24 Januari 2008 atas nama Muklis, (Penggugat) dan kini telah dirubah oleh Tergugat keatas namanya maupun pihak lain, yang terletak setempat dikenal Kecamatan tambang Desa Rimbo Panjang Kabupaten kampar Propinsi Riau ;

3.

Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat suatu perjanjian yang kemudian dituangkan dalam akta perjanjian pembangunan rumah dan penentuan bagian, Nomor : 138 tanggal 15 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ali Arben, SH Notaris Kabupaten Kampar ;

4.

Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat suatu akta Addendum perjanjian kerjasama Nomor : 73 tanggal 27 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Edi Candra, SH M.Kn Notaris Kabupaten Kampar ;

5.

Menyatakan

Tergugat

telah

melakukan

perbuatan

ingkar

janji

(Wanprestasi) ; 6.

Menyatakan batal demi hukum akta perjanjian pembangunan rumah dan penentuan bagian, Nomor : 138 tanggal 15 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Ali Arben, SH Notaris Kabupaten Kampar ;

7.

Menyatakan batal demi hukum akta Addendum perjanjian kerjasama Nomor : 73 tanggal 27 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Edi Candra, SH, M.kn Notaris Kabupaten Kampar ;

8.

Menyatakan pernyataan Tergugat Nomor : 138 tanggal 15 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Ali Arben, SH Notaris Kabupaten Kampar adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

9.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan sebidang tanah milik Penggugat seluas 17.210 M2 yang terletak setempat dikenal Kecamatan Tambang Desa Ribo Panjang Kabupaten Kampar Propinsi riau dengan Sertifikat hak milik Nomor : 4252/Rimbo Panjang, surat ukur


Nomor : 3276/1/07/B/2009 tanggal 24 Januari 2008, yang kini telah dirubah keatas nama Tergugat maupun pihak lain ; 10. Menyatakan surat-surat bukti alas hak yang diterbitkan atas nama Tergugat ataupun pihak lainnya, oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar diatas sebidang tanah yang menjadi objek dalam Akta perjanjian pembangunan rumah dan penentuan bagian, Nomor 138 tanggal 15 Agustus 2009 dan Addendum perjanjian kerjasama Nomor : 73 tanggal 27 Maret 2012, seluas 17.210 M2 yang terletak setempat dikenal kecamatan Tambang desa Rimbo Panjang Kabupaten kamparPropinsi Riau berserta turunan-turunannya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; 11. Menyatakan peletakan sertifikat hak milik atas nama Tergugat / pihak lain atas sebidang tanah seluas 17.210 M2 yang terletak setempat dikenal Kecamatan Tambang Desa rimbo panjang Kabupaten kampar propinsi Riua yang dahulunya dengan sertifikat hak milik Nomor 4252/Rimbo Panjang, yang saat ini dijadikan Tergugat sebagai agunan / jaminan di Bank BNI Cabang Pekanbaru harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; 12. Menghukum Tergugat untuk wajib membaliknamakan kembali Sertifikat hak milik atas sebidang tanah seluas 17.210 M2 yang terletak seempat dikenal

Kecamatan

Tambang

Desa

Rimbo

Panjang

Kabupaten

kamparPropinsi Riau yang telah dirubah Tergugat keatas namanya / pihak lain atas nama Penggugat kembali ; 13. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil yang diderita Penggugat akibat kehilangan keuntungan dalam pengusahaan dan pemanfaatan tanah yang seharusnya di terima Penggugat sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ; 14. Menyatakan sita Jaminan (CB) sah dan berharga ; 15. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ; 16. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perara ; Namun bilamana Majelis hakim yang terhormat mempunyai pendapat dan atau pandangan yang lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);


Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Turut Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 18 Desember 2013 yaitu sebagai berikut : Dalam Eksepsi : 1.

Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) ; a. Bahwa sebelumnya Trut Tergugat menerangkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan ingkar janji / Wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat tidak memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya butir 15 halaman 5 ; b. Bahwa turut Tergugat tidak pernah diikutsertakan dalam kesepakatan tersebut dan tidak pernah mengetahui adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat ; c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah salah alamat (eror in persona) karena Turut Tergugat tidak ada hubungan dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ; d. Bahwa mengingat gugatan Penggugat adalah salah alamat (eror in persona), maka pantaslah kiranya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara a quo ;

2.

Kewenangan Absolut ; a. Bahwa

berdasarkan

Posita

gugatan

Penggugat

poin

17

dan

selanjutnya pada Petitum gugatan poin 11 yang pada dasarnya meminta SHM No.4252/ Rimbo Panjang an. Tergugat beserta turunanturunannya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; b. Bahwa tuntutan Penggugat untuk membatalkan SHM No.4252/Rimbo Panjang An, Tergugat pada perkara a quo yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara bukan berada dalam kewenangan Peradilan Umum ; c. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 47 dan 53 Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan untuk membatalkan keputusan Tata usaha negara berada dalam wilayah Peradilan tata Usaha Negara ;


d. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berada di dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha negara, adalah tepat dan cukup beralasan hukum bagi Turut Tergugat untuk memohon pada Majelis hakim dalam putusan sela kiranya mengabulkan eksepsi Turut Tergugat yang amarnya menyatakan Pengadilan Negeri bangkinang tidak berwenang mengadili perkara a quo ; e. Bahwa oleh karena ini merupakan eksepsi atas kewenangan absolut, maka Majelis hakim Casu a quo sepatutnya memperhatikan dan menerapkan ketentuan pasal 136 HIR/162 Rbg, dimana Majelis hakim terlebih dahulu memutus perkara ini dalam Putusan Sela sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara ; f. Bahwa sehubungan dengan penerapan psala 136 HIR/162 Rbg, adalah tepat bagi Majelis Hakim Casu a quo mengacu pada Yurispurdensi tepat dan sahih, yaitu Putusan Mahkamah Agung No.22 K/Sip/1974 tertanggal 11 Desember 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ karena eksepsi yang diajukan terbantah I dianggap benar, maka tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara ....” ; 3.

Objek gugatan kabur (Obscuur libel) -1 ; a. Bahwa Penggugat pada Posita gugatan menyatakan bahwa objek gugatan sebidang tanah seluas 17.210 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak milik No.4252 / Rimbo Panjang, surat ukur No.3276/1/07/B/2009 tanggal 24 Januari 2009 ; b. Bahwa Turut Tergugat tidak pernah memiliki atau mengetahui adanya bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik no.4252 / Rimbo Panjang, surat ukur No.3276/1/07/B/2009 tanggal 24 Januari 2008 ; c. Bahwa Turut Tergugat hanya pernah melihat dan mengetahui SHM No.4252 / Rimbo panjang, surat ukur No.3276/17.07/R/2008 tanggal 24 Januari 2008 an. Abdullah Sani (Tergugat) ; d. Berdasarkan uraian pada poin a, b dan c tersebut diatas, sangat jelas bahwa Penggugat telah keliru dalam menyebutkan objek gugatan pada perkara a quo, sehingga objek gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, mengingat gugatan Penggugat kabur (obcuur libel), maka pantaslah kiranya gugatan A quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Varklaard) ;

4.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel)-2 ;


a. Bahwa

oleh

karena

gugatan

Penggugat

merupakan

gugatan

wanprestasi, seharusnya Penggugat menuntut pemenuhan prestasi dari Tergugat dengan tidak merugikan pihak lain ; b. Bahwa bila dicermati dalil Posita Penggugat dan petitum butir 5, pada dasarnya Penggugat mengkualifikasikan gugatannya sebagai gugatan Wanprestasi dari Tergugat namun alam Petitum gugatan tiba-tiba muncul bahwa Penggugat juga menuntut agar alas hak Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten kampar berikut turunannya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; c. Bahwa seharusnya Penggugat tidak menuntut agar alas hak sertifikat yang dikeluarkan oleh Ban Pertanahan Nasional Kabupaten kampar tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo ; d. Bahwa Penggugat mencampur adukakn gugatan Wanprestasi dengan gugatan permintaan pernyataan tidak sah atas sertifikat Pengadilan Negri bangkinang, sehingga perbuatan mencampur adukan a quo dapat dikatagorikan gugatan penggugat menjadi kabur ; e. Bahwa kaburnya gugatan Penggugat terlebih bahwa antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat saling kontradiktif ; f. Bahwa dalam Posita tidak dijelaskan kesalahan prosedur dalam penerbitan alas hak sertifikat berikut hak Tanggungan sebagai turunannya yang dilakukan oleh Badan pertanahan Nasional kabupaten kampar dan atau pihak lainnya, namun dalam Petitum butir 10, tiba-tiba Penggugat

menggugat

agar

sertifikat

yang

dikeluarkan

Badan

Pertanahanan Nasional kabupaten kampar dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat ; g. Bahwa

dengan meminta sesuatu yang tidak dikemukakan dalalm

dalilPosita gugatan, namun tiba-tiba memintanya dalam Petitum, bertentangan dengan asas-asas hukum perdata dimana hanya segala sesuatu yang dijelaskan dalam Posita yang dapat dimintakan dalam Petitum ; h. Bahwa karena Petitum gugatan Penggugat ini tidak didukung oleh positanya, hal ini tentu menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga pantaslah kiranya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;


5.

Gugatan

Penggugat

kekurangan

subjek

Tergugat

(Plurium

litis

Consortium) ; a. Bawa

beralihnya

objek

perkara

a

quo

dengan

bukti

SHM

No.4252/Rimbo Panjang, surat ukur no.3276/17.07/R/2008 tanggal 24 Januari 2008 dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan akta jual beli no.2209/2009tanggal 10 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Ali Arben, SH, Notaris/PPAT di Kabupaten Kampar ; b. Bahwa setelah AJB no.2209/2009 tanggal 10 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Ali Arben, SH Notaris /PPAT di Kabupaten Kampar dibaliknamakan kepemilikannya kepada Tergugat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar ; c. Bahwa Penggugat tidak menjadikan Ali Arben, SH, Notaris / PPAT di Kampar selaku PPAT pembuat AJB No.2209/2009 tanggal 10 September 2009 dalam perkara a quo sebagai pihak Tergugat, karena beralihnya objek perkara a quo karena adanya jual beli AJB No.2209/2009 tanggal 10 September 2009 yang dibuat dihadapan Ai Arben, SH, PPAT di Kampar ; d. Bahwa Penggugat juga tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Kakanwil Badan Pertanahan Propinsi Riau dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai pihak Tergugat, padahal balik nama objek perkara a quo dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ; e. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas Gugatan Penggugat telah kekurangan Subjek Tergugat (Plurium Litis Consortium), dengan demikian sesuai Yurispurdensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 Jo. No.457 K/Sip/1975 tanggal 18 Nopember 1975 Jo No.1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 Jo No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi, “ .... gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya di gugat tidak ikut di gugat (niet onvankelijk verklaard)” maka pantaslah kiranya gugatan a quo dintakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard) ;


Berdasarkan dalil-dalil hukum yang Turut Tergugat kemukakan diatas, patut kiranya Majelis Hakim yang bijaksana, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard) ; Dalam Pokok Perkara : Bahwa jika Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara ini nantinya tetap melanjutkan perkara, maka untuk jelasnya akan diuraikan duduk perkara yang sebenarnya sebagai berikut : 1.

Bahwa segala apa yang termasuk dalam eksepsi tersebut diatas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat ;

2.

Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat adalah hubungan debitur dengan kredit yang mana Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Turut Tergugat dengan total pinjaman sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) ;

3.

Bahwa sebagai jaminan Tergugat dapat mengembalikan kewajibannya kepada Turut Tergugat, tergugat telah menyerahkan agunan yang salah berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 17.210 M2 dengan bukti kepemiikan

SHM

No.4252/Rimbo

Panjang,

surat

ukur

No.3276/17.07/R/2008 tanggal 24 Januari 2008 a.n. Abdullah Sani (Tergugat) ; 4.

Bahwa agunan tersebut diatas diikat hak tanggungan sebagaimana tercantum pada sertifikat hak tanggungan No.749/2010 tanggal 02 maret 2010 telah dilkasanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga secara sah Turut Tergugat menjadi pemegang hak Tanggungan atas nama objek perkara a quo dan memiliki hak preferent atas objek perkara a quo ;

5.

Bahwa sebelum Penggugat sepakat untuk menjual objek perkara a quo kepada Tergugat berdasarkan AJB No.2209/2009 tanggal 10 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan

Ali

Arben,

SH,

Notaris/PPAT

di

kabupaten

Kampar

sebagaimana tercantum dalam daftar peralihan hak pada kolom sebab perubahan pada SHM No.4252/Rimbo Panjang an. Abdullah Sani (Tergugat) ;


6.

Bahwa beralihnya objek perkara a quo dari Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan serta prosedur hukum yang berlaku, yakni dengan melakukan jual beli berdasarkan AJB No.2209/2009tanggal 10 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Ali Arben, SH, Notaris /PPAT di Kabupaten Kampar, maka secara hukum tanah objek perkara sah dan menjadi hak milik Tergugat ;

7.

Bahwa turut Tergugat sebagai kreditur atau pihak yang memiliki berpiutang merupakan pihak yang beritikat baik ;

8.

Bahwa sebagai pihak yang beritikad baik, Turut Tergugat telah melakukan presedural sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menerima agunan sebagai jaminan hutang dalam hal ini terjadi pengikatan hak tanggungan yang sempurna terhadap SHM No.4252/Rimbo Panjang An. Abdullah Sani (Tergugat) ;

9.

Bahwa sebelum dapat menerima SHM No.4252/Rimbo Panjang, surat ukur No.3276/17.07/R/2008 tanggal 24 Januari 2008 atas nama Abdullah Sani (Tergugat) sebagai jaminan atau agunan atas kredit Tergugat kepada Turut Tergugat , maka sebagai wujud tindakan kehati-hatian (prudential banking principe) sejalan dengan prosedor yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional maka Turut Tergugat telah melakukan pemeriksaan /ceking melalui Ali Arben, SH, Notaris/PPAT di kabupaten Kampar, pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar sebagaimana yang tercantum dalam daftar peralihan hak pada SHM No.4252/Rimbo Panjang, surat ukur No.3276/17.07/R/2008 tanggal 24 Januari 2008 an. Abdullah Sani (Tergugat) dan tidak terdapat permasalahan pada agunan tersebut sehingga

dapat

diikat

seara

hak

Tanggungan

yang

sempurna

sebagaimana layaknya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ; 10. Bahwa sebagai pihak yang beritikat baik sudah sepantasnya turut Tergugat dilindungi secara hukum ; 11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas sebagai pihak yang harus dilindungi secara hukum maka adalah sangat tidak beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat meminta penyerahan dan pengembalian objek perkara a quo sebagaimana Penggugat mohonkan pada dalil gugatannya butir 16 halaman 5 ;


12. Bahwa turut tergugat dengan tegas menolak sita jaminan (Conservatoir Beslag)terhadap tanah objek perkara a karena setelah di teliti dan dicermati dalil-dalil pada gugatan tidak jelas dan tidak beralsan hukum ; 13. Bahwa berdasarkan SEMA No.5 tahun 1975 menyatakan bahwa “agar para hakim berhati-hati dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir Beslag) ; 14. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas permohonan Penggugat sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan butir 22 halaman 6 untuk menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voerbar bij voorad) walaupun ada upaya Verzet, banding dan kasasi, karena permohonan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan ; - Bahwa menurut pasal 180 HIR Putusan serta merta diperkenankan apabila gugatan didukung dengan alat bukti yang kuat. Dan pada kenyataannya gugatan Penggugat tidak diikuti dengan alat bukti yang kuat ; - Bahwa menurut SEMA RI No.3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978, diinstruksikan pada hakim agar berhati-hati dalam menjatuhkan Putusan

serta

merta,

karena

akan

mendapatkan

kesukaan

dikemudikan hari untuk mengembalikan segala sesuatu pada keadaan semula bila ternyata putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan diatasnya ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut : 1.

Dalam Eksepsi : a.

Menerima eksepsi Turut Trgugat untuk seluruhnya

b.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

2.

Dalam Pokok Perkara : a.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

b.

Menyatakan Turut Tergugat adalah pihak yang beritikad baik sehingga dilindung secara hukum ;

c.

Menyatakan sah AJB No.2209/2009 tanggal 10 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan


Tergugat dihadapan Ali Arben, SH, Notaris/ PPAT di Kabupaten Kampar ; d.

Menyatakan sah pemberian kredit dari Turut Tergugat kepada Tergugat Rp.7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) ;

e.

Menyatakan sah sertifikat hak Tanggungan No.749/2010 tanggal 02 Maret 2010 ;

f.

Menghukum

Penggugat

untuk

membayar

semua

biaya

ditimbulkan akibat perkara aquo ; Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut pertimbangan hukum yang adil dan luhur (Ex Aequo et bono) ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut pertimbangan hukum Yang adil dan luhur (Ex Aequo et Bono); Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan sebagaimana putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Bkn tanggal 15 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi : - Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat; - Menyatakan

bahwa

gugatan

Penggugat

tidak

membayar

biaya

dapat

diterima

perkara

sebesar

(Niet onvankelijke Verklaard); - Menghukum

Penggugat

untuk

Rp.3.229.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor13/Pdt.G/2013/PN.Bkn yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 banding

Pembanding/Penggugat

terhadap

putusan

telah mengajukan permohonan

Pengadilan

Negeri

Bangkinang

Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Bkn tanggal 15 April 2014; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Bkn yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan

Negeri

Bangkinang,

pengajuan

permohonan

banding

oleh

Pembanding/semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan


seksama

kepada

pihak

Terbanding/semula

Tergugat,

Turut

Terbanding/semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 13 Mei 2014; Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2014 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 2 Juni 2014, dimana berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Bkn yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang dimana memori banding

tersebut

telah

diberitahukan

dan

diserahkan

secara

patut

kepada Terbanding/semula Tergugat tanggal 25 Agustus 2014, Turut Terbanding/semula Turut Tergugat tanggal 22 Agustus 2014; Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding Pembanding/ semula Penggugat, Turut Terbanding/semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding (tanpa tanggal) yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal12 Nopember 2014, dimana berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Bkn yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada kuasa Pembanding/semula Penggugat tanggal 26 Nopember 2014; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor13/Pdt.G/2013/PN.Bkn

kepada

Kuasa Pembanding/

semula Penggugat tanggal 22 Agustus 2014, Terbanding/semula Tergugat tanggal 25 Agustus 2014, Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 22 Agustus 2014, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, dimana pihak Pembanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tegugat maupun Turut Terbanding/semula

Turut

Tergugat

telah

diberikan

kesempatan

untuk

mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwakarenapermohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan


syarat-syarat

yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan

Pengadilan

Negeri

Bangkinang

tanggal

15

April

2014

Nomor13/Pdt.G/2013/PN.Bkn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat tertanggal 19 Mei 2014 dan surat kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Nopember 2014; Menimbang,

bahwa

memori

banding

dari

Pembanding/semula

Penggugat pada pokoknya menyatakan : - Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, karena sebagaimana mungkin Turut Terbanding/ semula Turut Tergugat dapat memberikan kredit kepada Terbanding/semula Tergugat dapat memberikan

kredit

kepada

Terbanding/semula

Tergugat

sebesar

Rp. 5.850.000.000,00 (lima milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Kredit Nomor Pbc/2.1/356/R tanggal 15 Mei 2009 dengan agunan sertifikat; pada hal pada tanggal 15 Mei 2009 tersebut sertifikat tersebut masih atas nama Pembanding/semula Penggugat (orang lain); - Bahwa Majelis Hakim juga telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan yang menyatakan bahwa perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak diketahui oleh pihak Turut Tergugat, apalagi Tergugat ketika mengagunkan tanah perkara aquo masih atas nama Pembanding/Penggugat dan belum dibaliknamakan keatas nama Terbanding/Tergugat; sedangkan Turut Terbanding mendalilkan sama sekali tidak pernah melihat dan mengetahui sertifikat Hak Milik dalam perkara ini atas nama Pembanding/Penggugat; - Bahwa Pembanding/Penggugat membenarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4252/Rimbo Panjang dengan surat ukur Nomor 3276/17-07/R/2008 tanggal 24 Januari 2008 atas

nama Muklis (Pembanding/Penggugat) telah

dibaliknamakan keatas nama ABDULLAH SANI (Terbanding/Tergugat) oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dengan dasar akta jual beli Nomor 2209/2009 tanggal 10 September 2009 yang dibuat Ali Arben,SH


Noteris dan PPAT Kabupaten Kampar tersebut tidaklah diketahui oleh Pembanding/Penggugat, karena Pembanding/Penggugat hanya diminta untuk menandatangani blanko kosong oleh Terbanding/Tergugat pada saat ini; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

turut

Terbanding

telah

pula

menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 12 Nopember 2014 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut : - Bahwa setelah Turut Terbanding membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut ternyata semua alasan banding yang dinyatakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak benar karena hanya bersifat pengulangan atas dalil gugatan dan Replik yang sudah dipertimbangkan dengan benar dan adil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusan perkara aquo; - Bahwa Pembanding tidak memahami isi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Bkn tanggal 15 April 2014 yang secara tegas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya alinea 2 halaman 27 yang menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat terlebih dahulu harus menggugat Tergugat; ALI ARBEN,SH Notaris mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, selain itu EDI CHANDRA yang membuat akta Addendum antara Penggugat dan Tergugat serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar; - Bahwa Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam memberikan fasilitas kredit kepada Terbanding/Tergugat dan menerima agunan dari Terbanding untuk menjamin kreditnya telah Turut Tergugat lakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mohon kiranya Majelis Hakim Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Bkn tanggal 15 April 2014; Menimbang, Pembanding/Penggugat Terbanding/Turut

bahwa dan

Tergugat,

berdasarkan kontra selanjutnya

memori

memori Majelis

banding

banding Hakim

dari banding

dari Turut akan

mempertimbangkan sebagai berikut : Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa Turut Terbanding/Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi : 1. Eksepsi gugatan Penggugat salah alamat (error in persona);


2. Eksepsi gugatan Penggugat kekurangan subjek Tergugat (plurium litis consortium). Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang berpendapat Eksepsi Turut Terbanding pada bagian pertama telah terbukti salah alamat dengan alasan Turut Terbanding tidak tau menahu akan adanya perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding; Menimbang, bahwa terhadap pemberian fasilitas kredit kepada Terbanding dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4252/Rimbo Panjang dengan Surat Ukur Nomor 3276/17.07/R/2008 tanggal 24 Januari 2008 atas nama Muklis (Pembanding) tersebut Turut Terbanding tidak mendapatkan keuntungan dari dicairkannya kredit kepada Terbanding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat gugatan Penggugat/Pembanding tersebut adalah salah alamat, sehingga eksepsi pada bagian ini dikabulkan; Menimbang, bahwa atas eksepsi Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat yang telah menarik pihak PT. BNI Tbk Cabang Pekanbaru/Turut Terbanding sebagai pihak Turut Tergugat adalah kurang tepat, karena pihak Turut Tergugat disini adalah pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa yang diakui oleh Penggugat sebagai milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 4252/Rimbo Panjang; Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan di Indonesia pihak Turut Tergugat adalah pihak/orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, akan tetapi hanya demi kelengkapan suatu gugatan harus diikutsertakan; Menimbang, bahwa pihak Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam perkara ini yaitu PT. BNI Tbk Cabang Pekanbaru nyata-nyata menguasai objek sengketa karena dijadikan agunan oleh pihak Terbanding atau Tergugat didalam pengajuan kredit kepada pihak Turut Terbanding/Turut Tergugat (PT. BNI Tbk Cabang Pekanbaru); Menimbang, bahwa oleh karena faktanya Turut Terbanding/Turut Tergugat (PT. BNI Tbk Cabang Pekanbaru) secara nyata menguasai barang/


objek sengketa, maka secara hukum pihak Turut Terbanding/Turut Tergugat (PT. BNI Tbk Cabang Pekanbaru) harus ditarik sebagai pihak Tergugat dan bukan pihak Turut Tergugat; karena pihak Turut Tergugat kewajibannya hanya mentaati putusan pengadilan saja; Menimbang, bahwa sedangkan untuk pihak Tergugat ada kewajiban hukum untuk menyerahkan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu..., sehingga PT. BNI Tbk Cabang Pekanbaru secara hukum harus didudukan sebagai pihak Tergugat, bukan sebagai Turut Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi pada bagian pertama mengenai gugatan salah alamat (error in persona) tidaklah dapat dikabulkan oleh karena eksepsi Turut Terbanding pada bagian ini haruslah ditolak; Menimbang, bahwa eksepsi pada bagian kedua : gugatan Penggugat kekurangan Subjek Tergugat (Plurium Litis Consortium); Menimbang, bahwa penentuan siapa orang-orang yang akan digugat adalah kewenangan pihak Penggugat, akan tetapi

juga harus diperhatikan

orang-orang tertentu sebagai pihak yang harus ikut digugat; Menimbang, bahwa orang-orang tertentu disini adalah pihak yang secara tidak langsung bersengketa, akan tetapi menpunyai keterlibatan dengan perkara yang sedang disengketakan aquo; Menimbang, bahwa hal itu sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan : “ demi lengkapnya pihak-pihak dalam suatu gugatan, maka orang-orang bukan pihak yang bersengketa harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim”; Menimbang, bahwa dengan mengacu pada yurisprudensi tersebut dikaitkan dengan perkara aquo, maka pihak notaris-notaris yang membuat suatu akta perjanjian dan surat-surat yang berkenaaan dengan perjanjian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding harus diikutsertakan dalam perkara aquo agar pihak-pihak dalam gugatan ini menjadi lengkap; Menimbang,

bahwa

telah

dipertimbangkan

di

atas

Turut

Terbanding/Turut Tergugat harus didudukkan sebagai Tergugat bukan sebagai Turut Tergugat karena secara nyata telah menguasai objek sengketa;


Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakan notaris-notaris tersebut dan pihak Bank BNI Tbk Cabang Pekanbaru (Turut Tergugat) sebagai salah satu pihak Tergugat maka pihak-pihak dalam gugatan ini dipandang sebagai kekurangan pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka eksepsi kedua dari Turut Terbanding/Turut Tergugat dapatlah dikabulkan; Dalam Pokok Perkara ; Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap pula menjadi bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara ini; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pada bagian kedua dapat dikabulkan, Majelis Hakim banding; maka gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang,

bahwa

dengan

dinyatakannya

gugatan

Penggugat/

Pembanding tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tangggal 15 April 2014 Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Bkn, dapatlah dikuatkan dengan perbaikan/penambahan pertimbangan; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan pihak Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding/Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan; Mengingat, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tangggal 15 April 2014 Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Bknyang dimohonkan banding tersebut ; 3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Senin, tanggal 2 Pebruari 2015 oleh kami DWI PRASETYANTO,S.H, sebagai Hakim Ketua


Majelis, H. ANTHONY SYARIEF,S.H dan EDDY RISDIANTO,S.H.,M.H masingmasing

sebagai

Hakim

Anggota,

putusan

tersebut

diucapkan

dalam

persidangan terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 5 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan M.F. EVA J.S,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding/semula Penggugat, pihak Terbanding/semula Tergugat maupun pihak Turut Terbanding/semula Turut Tergugat. Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. ANTHONY SYARIEF,S.H

DWI PRASETYANTO,S.H

EDDY RISDIANTO,S.H.,M.H.

PaniteraPengganti

M.F. EVA J.S,S.H

Biaya-biaya: 1. Meterai ………………. 2. Redaksi ………………. 3. Leges …………………. 3. Pemberkasan ………… J u m l a h ………………

Rp.6.000,Rp.5.000,Rp.3.000,Rp. 136.000,Rp. 150.000,-

(seratus lima puluhribu rupiah).


PT.PBR

Recommend Documents