PT.MDN

PUTUSAN NOMOR : 27/PDT/2015/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. PEMERINTAH KEPALA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR, Alamat Jln. Merdeka,

Kota

Pematang

Siantar,

Semula

disebut

sebagai TERGUGAT I sekarang PEMBANDING I; 2. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KOTA PEMATANG SIANTAR, Alamat Jln. Pdt. J. Wismar Saragih, Kota Pematang Siantar; Semula disebut sebagai TERGUGAT II sekarang PEMBANDING II; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada GILBERT L. AMBARITA, S.H., Kepala Bagian Hukum dan PerundangUndangan

Setda

Kota

Pematang

Siantar,

HERRI

OKSTARIZAL, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Pematang Siantar, BETTY N. T. I. DOLOKSARIBU, S.H., Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Pematang Siantar, NOVA NELLY, S.H., Kasubbag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Pematang Siantar, TOHOM LUMBANGAOL, S.H., Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/3048/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 dan Nomor 180/495/V/BMP/2013 tanggal 7 Mei 2013; MELAWAN 1. TIURLAN Br. SIRAIT, (Istri Alm. Santun Silaban), jenis kelamin Perempuan, umur 60 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jln. Bah Tongguran Kiri Ujung, Kelurahan Sigulang-gulang,

Kecamatan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 27/PDT/2015/ PT. MDN

Siantar

Utara,

Kota

Halaman 1 dari 13 hal

Pematang

Siantar,

semula

disebut

sebagai:

PENGGUGAT I sekarang TERBANDING I; 2. RONI SILABAN, (Anak Alm. Santun Silaban), jenis kelamin Perempuan, umur 35 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jln. Ragi Pane No. 73, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, semula

disebut

sebagai: PENGGUGAT II sekarang TERBANDING II; 3. TORANG SILABAN, (Anak Alm. Santun Silaban), jenis kelamin Laki-laki, umur 32 tahun, pekerjaan Sopir, alamat Jln. Bah Tongguran Kiri Ujung, Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, semula disebut sebagai: PENGGUGAT III sekarang TERBANDING III; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada TUMPAL SINAGA, S.H., & GREDO TARIGAN, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum, Alamat/Kantor Jln. Sutomo No. 298 (Lt. II) Kota Pematang Siantar/Jln. Lingga No. 25 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah

membaca

Penetapan

Ketua

Tinggi

Medan

No.:

27/PDT/2015/PT.MDN, tertanggal 21 Januari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.Pms, tanggal 21 Agustus 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Maret 2013 , yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam Register Perkara Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.Pms, tertanggal 28 Maret 2013, mengemukakan sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat I adalah istri Alm. Santun Silaban dan Penggugat II, III adalah anak-anak dari Alm. Santun Silaban, selanjutnya disebut sebagai ahli waris istri dan anak dari Alm. Santun Silaban; 2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 19.30 Wib Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 27/PDT/2015/ PT. MDN


tepatnya di Jalan Suri-suri simpang Jalan Sungkit Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, suami Penggugat I/Bapak Penggugat II, III bernama Santun Silaban saat mengendarai sepeda motor merk Honda Spacy, Nomor Polisi BK 2254 TAL mengalami kecelakaan lalu lintas (laka tunggal) terjatuh setelah terjungkal di jalan yang longsor dan masuk kejurang jalan longsor kedalaman 5 (lima) meter mengakibatkan Santun Silaban selanjutnya disebut korban kecelakaan mengalami luka berat dan meninggal dunia ditempat kejadian; 3. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami Santun Silabun pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 beberapa menit setelah kejadian (pukul 19.40 Wib) aparat Kepolisian Resort Kota Pematang Siantar langsung menuju tempat kejadian dan menangani terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan Laporan Polisi No. Pol. LP/356/XII/20212/LL, tanggal 10 Desember 2012; 4. Bahwa para Penggugat yang mendapatkan berita kecelakaan lalu lintas Santun Silaban dari pihak Kepolisisan Resor Kota Pematang Siantar langsung menuju tempat kejadian melihat mayat Santun Silaban (korban) berada didalam jurang jalan yang longsor dalam keadaan luka-luka berat dan berlumpur yang dievakuasi aparat kepolisian selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Pematang Siantar, dan setelah selesai pemeriksaan korban di Rumah Sakit selanjutnya para Penggugat membawa korban ke rumah para Penggugat disemayamkan sampai pada penguburan; 5. Bahwa para Penggugat melihat tempat kejadian kecelakaan Alm. Santun Silaban di Jalan Suri-suri simpang Jalan Sungkit Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, bahwa kondisi jalan rusak berat badan jalan longsor hingga kedalaman 5 (lima) meter dan tidak ada tanda-tanda pemberitahuan jalan rusak atau tidak ada tanda-tanda larangan melintas sehingga setiap pengemudi i.c Santun Silaban tidak mengetahui keadaan jalan rusak mengakibatkan Santun Silaban mengalami kecelakaan lalu lintas sebagai laka lantas; 6. Bahwa tempat kejadian mengakibatkan meninggalnya Santun Silaban bahwa Jalan Suri-suri simpang Jalan Sungkit Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar berada dalam Kota Pematang Siantar yang merupakan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kota Pematang Siantar (Pasal 9 ayat 1, 5 UU RI. No. 38 Tahun 2004 Jo. UU RI No. 22 Tahun 2009); 7. Bahwa jalan rusak dan longsor telah terjadi jauh-jauh hari sebelum Alm. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 27/PDT/2015/ PT. MDN


Santun Silaban mengalami kecelakaan, dan bahkan sejak kecelakaan lalu lintas yang dialami Alm. Santun Silaban tangal 10 Desember 2012 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar para penggugat melihat bahwa Tergugat I, II tidak melakukan perbaikan sehingga Tergugat I, II telah dengan sengaja membiarkan kondisi jalan tetap rusak berat, badan jalan longsor, yang dapat dimungkinkan akan menimbulkan kembali kecelakaan pada orang lain selain suami Penggugat I/Bapak Penggugat II, III, sehingga Tergugat I, II, telah dengan sengaja dan menyadari melakukan kelalaian selaku penyelenggara dan penanggung jawab maka Tergugat I, II patut dinyatakan melakukan perbuataan melawan hukum; 8. Bahwa akibat kelalaian Tergugat I, II yang tidak membuatkan tanda-tanda jalan rusak atau rambu atau tidak ada tanda-tanda ditempat sebagai pemberitahuan pada

umum

larangan

kendaraan

melintas

atau

setidaknya

tanda

pemberitahuan hati-hati bagi masyarakat umum maka Tergugat I, II patut dinyatakan telah melakukan kelalaian yang fatal sehingga dikwalifiser sebagai perbuatan melawan hukum; 9. Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas karena kondisi jalan yang rusak berat, badan jalan longsor yang mengakibatkan meninggalnya suami Penggugat I/ Bapak Penggugat II, III ic. Alm. Santun Silaban saat mengendarai sepeda motor melintas dari jalan rusak dan longsor tanpa tanda-tanda atau rambu mengakibatkan kerugian materil dan immaterial para Penggugat yang patut secara hukum ditanggung Tergugat-tergugat; 10. Bahwa tuntutan materil dan immaterial yang diajukan para Penggugat terhadap Tergugat-tergugat adalah beralasan hukum dan berdasarkan hukum pasal 1365,1366 BW, Jo. UU RI. No. 22 Tahun 2009, Jo. UU RI.

No. 38

Tahun 2004; 11. Bahwa kerugian material yang dialami para Penggugat sehubungan dalil yang diuraikan diatas, sebagai berikut: 

Bahwa para Penggugat mengalami perbaikan sepeda motor merk Honda Spacy BK 2254 TAL ditaksir Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Bahwa akibat meninggalnya Alm. Santun Silaban para Penggugat mengeluarkan biaya-biaya untuk aacara adat batak dan biaya penguburan ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sehingga Tergugat-tergugat patut dihukum membayar pengeluaran material para Penggugat: Rp. 500.000,- + Rp. 50.000.000,- =

Rp. 55.000.000,-

(lima puluh lima juta rupiah) secara cash dan tunai; 12. Bahwa akibat meninggalnya suami Penggugat I/Bbapak Penggugat II, III ic. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 27/PDT/2015/ PT. MDN


Alm. Santun Silaban maka Tergugat-tergugat patut dimintakan pertanggung jawaban secara immaterial, yang walaupun jiwa raga manusia tidak dapat dinilai harganya dengan uang namun para Penggugat patut menuntut secara immaterial kepada Tergugat-tergugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) secara cash dan tunai; 13. Bahwa para Penggugat sangat meragukan etikad baik Tergugat-tergugat untuk segera menjalankan dan mematuhi tuntutan para Penggugat maka patut menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat untuk menjalankan dan mematuhi putusan hukum terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 14. Bahwa oleh karena gugatan ini dimajukan atas alasan, bukti dan fakta sebenarnya maka cukup beralasan apabila pengadilan menyatakan putusan uit voerbaar bij vooraad, walaupun ada verzet, banding atau kasasi; Berdasarkan urian-uraian Penggugat diatas sebagai alasan dalam gugatan ini cukup beralasan hukum dan bukti, saksi dan berdasarkan fakta-fakta sebenarnya, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara agar menetapkan hari persidangannya dan memanggil para pihak berperkara untuk persidangannya, selanjutnya Penggugat I, II, III mohon putusan hukum dengan amar : Dalam pokok perkara: 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat-tergugat sebagai penyelenggara dan penanggung jawab jalan dalam Kota Pematang Siantar khususnya Jalan Suri-suri simpang Jalan Sungkit Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota

Pematang

Siantar

telah

dengan

sengaja

melakukan

kelalaian

membiarkan jalan tersebut keadaan rusak berat, badan jalan longsor, tanpa membuat tanda-tanda atau rambu; 3. Menghukum Tergugat-tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 4. Menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara material dan immaterial kepada para Penggugat secara tunai dan kontan, yaitu: Secara material: 

Bahwa para Penggugat mengalami kerugian perbaikan sepeda motor merk Honda Spacy BK. 2254 TAL ditaksir sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



rupiah); 

Bahwa akibat meninggalnya Alm. Santun Silaban para Penggugat mengeluarkan biaya-biaya untuk acara adat batak dan biaya penguburan ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Sehingga Tergugat-tergugat patut dihukum membayar pengeluaran material para Penggugat Rp. 500.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) secara cash dan tunai; 5. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar kerugian immaterial akibat kelalaian Tergugat-tergugat mengakibatkan meninggalnya suami Penggugat I/Bapak Penggugat II, III ic. Alm. Santun Silaban, yang walaupun jiwa raga manusia tidak dapat dinilai harganya dengan uang namun para tergugat patut dihukum secara tanggung renteng membayar secara immaterial kepada tergugat-tergugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) secara cash dan tunai; 6. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat untuk menjalankan dan mematuhi putusan hukum terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan; 7. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diadakan perlawanan, banding atau kasasi; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Subsidair: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya; Membaca jawaban Para Tergugat/Para Pembanding terhadap gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI A. Kompetensi absolut (gugatan diajukan pada pengadilan yang tidak berwenang); 1. Bahwa gugatan perdata para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar adalah keliru dan tidak tepat, karena terkait dengan adanya kecelakaan yang dialami Santun Silaban yang mengendarai sepeda motor merk Honda Spacy nomor Polisi BK. 2254 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 27/PDT/2015/ PT. MDN


TAL di Jalan Suri-suri simpang Jalan Sungkit Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar yang mengakibatkan meninggalkan dunia, sebenarnya masuk dalam ranah hukum pidana, hal tersebut telah diakui Penggugat berdasarkan pengakuan Penggugat pada angka 3 gugatan yang menyatakan beberapa menit setelah kejadian (pukul 19.40 Wib) aparat kepolisian Resort Kota Pematang Siantar langsung menuju tempat kejadian dan menangani terjadinya kecelakaan

lalu

lintas

dengan

Laporan

Polisi

No.

Pol

LP/356/XII/2012/LL, tanggal 10 Desember 2012; 2. Bahwa dengan aanya Laporan Polisi No. Pol. 356/XII/2012/LL, tanggal 10 Desember 2012 maka sudah jelas bahwa kecelakaan yang dialami oleh suami/orangtua Penggugat adalah masuk dalam kompetensi hukum pidana dan bukan kompetensi hukum perdata; B. Para pihak tidak lengkap (plurium litis consortium); 1. Bahwa pihak yang digugat tidak lengkap dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada pasal 5 menyatakan: Pasal 5 (1) Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah; (2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perencanaan; b. Pengaturan; c. Pengendalian; dan d. Pengawasan; (3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instasi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi: a. Urusan pemerintah di bidang jalan, oleh kementrian Negara yang bertanggung jawab di bidang jalan; b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; c. Urusan pemerintah di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementrian negara yang bertanggung Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 27/PDT/2015/ PT. MDN


jawab di bidang industri; d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan

bermotor

dan

pengemudi,

penegakan

hukum,

operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Bahwa

berdasarkan

ketentuan

Pasal

5

tersebut,

pihak

yang

bertanggung jawab atas jalan dan lalu lintas jalan adalah kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang jalan, bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia,

oleh

karenanya

kementerian

negara

yang

membidangi jalan dan juga Kepolisian RI harus turut dilibatkan atau menjadi Tergugat dalam perkara ini; II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi diatas dianggap telah diulangi dalam pokok perkara ini dan menjadi dalil dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis; 2. Bahwa Tergugat I dan II membantah dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui Tergugat I dan II secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini; 3. Bahwa kecelakaan yang dialami oleh suami/orangtua Penggugat pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 di Jalan Suri-suri simpang Jalan Sungkit Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar saat mengendarai sepeda motor merk Honda Spacy Nomor Polisi BK 2254 TAL menyebabkan meninggal dunia adalah sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa; 4. Bahwa kecelakaan yang dialami oleh Santun Silaban telah ditangani oleh pihak yang berwajib yaitu aparat Kepolisian Eesort Kota Pematang Siantar yang telah langsung menuju tempat kejadian dan menangani terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan laporan Polisi No. Pol LP/356/ XII/2012/LL, tanggal 10 Desember 2012, sehingga tidak beralasan hukum para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II; 5. Bahwa Jalan Suri-suri simpang Jalan Sungkit adalah masuk dalam wilayah administratif dari pemerintah Kota Pematang Siantar, namun tidak berarti kecelakaan yang dialami oleh suami/orangtua para Penggugat menjadi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 27/PDT/2015/ PT. MDN


tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II, karena kecelakaan yang dialami oleh suami/orangtua Penggugat murni dari human error, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kendaraan yang melintas baik kendaraan sepeda motor ataupun mobil yang melintas di tempat kejadian perkara hanya suami/orangtua Penggugat saja yang mengalami kecelakaan; 6. Bahwa terhadap Jalan Suri-suri simpang Jalan Sungkit telah diberikan tanda-tanda agar kendaraan yang melintas berhati-hati walaupun sifatnya tidak permanen, sehingga tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap upaya antisipasi terjadinya kecelakaan, bahkan longsor yang disebabkan oleh bencana alam pada Jalan Suri-suri simpang Jalan Sungkit telah dianggarkan perbaikannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2013; 7. Bahwa tuntutan materil dan materil yang diajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai alasan hukum sama sekali dengan tidak menyebut pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Jo UU RI Nonor 38 Tahun 2004, sedangkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat; 8. Bahwa tuntutan kerugian materil yang diajukan oleh Penggugat yaitu: 

Perbaikan motor merk Honda Spacy BK 2254 TAL ditaksir sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah;



Biaya acara adat batak dan biaya penguburan ditaksir

Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); Bahwa tuntutan kerugian materil tersebut haruslah ditolak oleh majelis hakim karena tidak ada perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum atas meninggalnya suami/orangtua Penggugat dan tuntutan kerugian materil tersebut tidak beralasan hukum dan mengada-ada karena bersifat taksiran dalam arti masih menduga-duga; 9. Bahwa tuntutan kerugian imateril yang diajukan oleh para Penggugat senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan tuntutan pembayaran dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah selayaknya ditolak oleh majelis hakim karena tidak berdasarkan hukum dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II

memohon

agar

Pengadilan Negeri Pematang

Siantar/Hakim

Majelis

persidangan perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2013/PN-Pms menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan para Penggugat Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 27/PDT/2015/ PT. MDN


tidak dapat

diterima

(niet ontvankelijk verklaad), serta memutus dengan amar

putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; 2. Menyatakan bahwa perkara ini masuk pada kompetensi Hukum Pidana; 3. Menyatakan para pihak tidak lengkap (plurium litis consortium); DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menyatakan tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait kematian suami/orangtua Penggugat; 3. Menyatakan tidak ada perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang bertentangan/melawan hukum; 4. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Membaca

putusan

Pengadilan

Negeri

Pematang

Siantar

No.21/Pdt.G/2013/PN-Pms, tanggal 21 Agustus 2014 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian; 2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan II sebagai penyelenggara dan penanggung jawab jalan dalam Kota Pematang Siantar khususnya Jalan Suri-suri simpang Jalan Sungkit Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota

Pematang

Siantar

telah

dengan

sengaja

melakukan

kelalaian

membiarkan jalan tersebut keadaan rusak berat, badan jalan longsor, tanpa membuat tanda-tanda atau rambu; 3. Menghukum Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum; 4. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara material kepada para Penggugat secara tunai dan kontan, yaitu, biaya perbaikan sepeda motor merk Honda Spacy BK 2254 TAL sebesar Rp. 502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah), biaya visum, administrasi perbaikan dan formalin sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah),



pembelian peti jenazah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran video dan foto sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan biaya catering makanan dan peralatan sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar

Rp. 25.052.000,00 (dua puluh lima juta lima

puluh dua ribu rupiah); 5. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya; 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah); Membaca & memperhatikan : 1. Akta Permohonan Banding Nomor :21/Pdt.G/2013/PN.Pms, yang dibuat oleh SALOMO SIMANJORANG,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri

Pematang

Siantar yang menerangkan pada hari Senin tanggal 1 September 2014 Para Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 21/PDT.G/2013/PN-Pms. tanggal, 21 Agustus 2014, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding berdasarkan relaas pemeberitahuan pernyataan banding tanggal 10 September 2014 No. 21/Pdt.G/2013/PN-Pms; 2. Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II tanggal 15 Oktober 2014 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 15 Oktober 2014, risalah penyerahan memori banding

tersebut

telah

diserahkan

kepada

Kuasa

Hukum

Para

Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2014 ; 3. Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Penggugat tanggal 5 Januari 2015 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Meda; 4. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara/ Inzage kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II pada tanggal 16 Desember 2014,

kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding tanggal 17

Desember

2014,

yang menerangkan bahwa kepada

para pihak yang

berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.21/Pdt.G/2013/PN.Pms, tanggal 21 Agustus 2014

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu & menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 Agustus

2014, Nomor :

21/Pdt.G/2013/PN-Pms. serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding, pada prinsipnya tidak ada halhal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Memori

Banding

dan

Kontra

Memori

Banding

tersebut

tidak

perlu

dipertimbangkan lebih lanjut, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 Agustus 2014 Nomor:21/Pdt.G/2013/PN.Pms dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, sehingga Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman), Undang-undang Nomor 02 tahun 1986 jo UU No.08 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG ; MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I



dan Tergugat II tersebut ; -

Menguatkan

Putusan Pengadilan

Negeri

Pematang

Siantar No :

21/Pdt.G/2013/PN.Pms, tanggal 21 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -

Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 oleh kami BANTU GINTING,SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan JANNES ARITONANG,SH.MH, dan RIDWAN RAMLI,SH,MH masing-masing

sebagai

Hakim

Anggota

berdasarkan

Penetapan

Ketua

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Januari 2015 Nomor: 27/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 6 April 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta LUHUT BAKO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1.JANNES ARITONANG,SH.MH.

BANTU GINTING,SH.

ttd 2.RIDWAN RAMLI,SH,MH. Panitera Pengganti ttd LUHUT BAKO,SH. Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )



PT.MDN

Recommend Documents