PT.MDN

PUTUSAN NOMOR : 230/PDT/2015/PT.MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : MARITJE

br. SIAHAAN, perempuan ,umur 70 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

beralamat

di

jalan

Kuali

No.24

Kota

Medan,Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah,dalam hal ini

diwakili oleh Kuasa hukumnya

FM.SIANIPAR,SH dan TULUS SIREGAR,SH

keduanya

Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum FM.SIANIPAR,SH & Associates,beralamat di Jalan Setia Budi No.90

F-G

Kecamatan

Medan

Barat

Kota

Medan,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan

Negeri

Sidikalang

dibawah

register

No.W2.Dn.Um.07-05.01/VII/2014,tanggal 01 Juli 2014, selanjutnya

disebut

sebagai

PEMBANDING

semula

PENGGUGAT ; M e l a w a n: 1. ASMAH CHANIAGO, umur 74 Tahun,pekerjaan Ibu Rumah Tangga,beralamat di

Jalan

Kecamatan

Merdeka

II

No.54

Sidikalang,

Sumatera Utara,

Kelurahan

Kabupaten

Sidikalang, Dairi,Provinsi

selanjutnya disebut TERBANDING

semula sebagai TERGUGAT- I; 2. LURAH SIDIKALANG KOTA, alamat di Jalan Simalungun Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi,Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut

TURUT TERBANDING- I semula

TURUT TERGUGAT- I ; 3. CAMAT SIDIKALANG, beralamat di Jalan Merdeka II Kabupaten dairi,Provinsi

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN

Halaman 1 dari 25 Hal

Sumatera

Utara,

selanjutnya disebut

TURUT

TERBANDING- II semula TURUT TERGUGAT- II; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca : 1. Surat

Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Juli 2015

No. 230/PDT/2015/PT-MDN tentang

penunjukan

Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; 2. Berkas Perkara

perkara tersebut

berikut

surat - surat lainnya yang berhubungan dengan

serta

turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri

Sidikalang Nomor :08/Pdt.G/2014/PN-SDK tanggal 22 Januari 2015; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang bahwa

Penggugat/Pembanding dengan surat gugatannya

tanggal 01 Juli 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang didalam register perkara Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.SDK yang pada pokoknya sebagai berikut : − Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan luas ± 1.076 m² yang terletak di jalan Sisingamangaraja No. 128 Sidikalang, Kelurahan Sidikalang Kota, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, yang mana batas tanah terperkara sebagai berikut : − Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bistok Sipahutar. − Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tio Rugun Simanjuntak. − Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Sisingamangaraja. − Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Losmen Dairi (Hotel Dairi). Dimana di atas tanah telah berdiri bangunan, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Alm. Dr. Sahat Pasaribu. − Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Alm. Dr. Sahat Pasaribu dari peninggalan turun – temurun Alm. Henny Pasaribu dan Alm. Djasirus Pasaribu yang meninggal dunia pada tahun ± 1942 dan Alm. Djasirus Pasaribu meninggal pada tahun 1969 dimana tanah tersebut adalah dari warisan turun temurun dimana Alm. Henny Pasaribu semasa hidupnya bekerja sebagai Opsetter. − Bahwa setelah Alm. Henny Pasaribu meninggal dunia maka segala harta



peninggalannya beralih kepada ahli warisnya yaitu Alm. Dr. Sahat Pasaribu yang berprofesi sebagai seorang dokter dan Djasirus Pasaribu (orang tua dari Dr. Sahat Pasaribu) oleh karena Alm. Henny Pasaribu telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan maka rumah dan tanah milik Alm. Henny Pasaribu tersebut jatuh kepada Dr. Sahat Pasaribu dan karena tidak ada yang mengurus tanah dan rumah tersebut maka oleh Alm. Dr. Sahat Pasaribu tanah dan rumah tersebut diserahkan untuk diusahai dan dikuasai oleh orang tua Penggugat yang bernama Alm. Waldemar Siahaan yang menikah dengan Alm. Trio Rugun br. Simanjuntak. − Bahwa tanah dan rumah milik Alm. Dr. Sahat Pasaribu seluas ± 618 m² persegi pernah disewakan oleh orang tua Penggugat kepada Korem 023 Sibolga dan dijadikan sebagai Kantor Korem, maka antara orang tua Penggugat dan Korem 023 membuat surat persetujuan sewa menyewa tanah dan bangunan tertanggal 01 Januari 1968 yang kemudian diperbaharui kembali dengan persetujuan sewa menyewa dengan No. PSB.001/7/1973 antara Alm. Waldemar Siahaan selaku pihak yang menyewakan dan Let.Kol.B. BANGUN selaku mewakili pihak Korem 0211/Dairi mewakili Korem 023 yang diketahui oleh Komandan Kokon Kolog Kodam II/BB Letkol.CZI.R.J.Moel Johadi dan turut diketahui asisten Wedana Kecamatan Sidikalang dan selain tanah yang disewa oleh pihak Korem 023 maka Dr. Sahat Pasaribu masih memiliki sisa tanah seluas ± 285 m² yang tidak ikut disewa oleh Korem 023 Sibolga. − Bahwa setelah orang tua Penggugat Alm. Waldemar Siahaan meninggal dunia maka Dr. Sahat Pasaribu memberikan surat penyerahan kuasa kepada Penggugat untuk mengusahai kembali tanah dan bangunan rumah yang disewakan kepada Korem 023 karena tanah dan bangunan tidak dipakai lagi oleh Korem 023 Sibolga dan selanjutnya Dr. Sahat Pasaribu menyerahkan surat kuasa kepada Penggugat agar mengambil kembali tanah dan bangunan yang telah disewakan kepada Korem 023 Sibolga. − Bahwa setelah terjadinya penyerahan hak dan kuasa kepada Penggugat maka Penggugat mengirimkan surat kepada Komando Daerah Militer I Bukit Barisan yang sekaligus tembusannya kepada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia di Jakarta untuk mengembalikan tanah dan bangunan yang telah dibeli Penggugat dari DR. Sahat Pasaribu selaku ahli waris dari Henny Pasaribu. − Bahwa pada tanggal 05 September 1997 pihak Mabes Tentara Nasional Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN


Indonesia melalui Komamdan Resort Militer (KOREM) 023 yang beralamat di Sibolga menyerahkan tanah dan bangunan yang pernah disewa oleh Tentara Nasional Indonesia kepada Penggugat dengan Surat Penyerahan Bangunan Nomor : SPB/191/IX/1997 dimana pihak Tentara Nasional Indonesia dahulu hanya menyewa tanah milik Alm. Dr. Sahat Pasaribu seluas ± 618 m² (enam ratus delapan belas) meter persegi dan tanah yang sisa seluas ± 285 m² (dua ratus delapan puluh lima) meter persegi atau panjang sama dengan 14,25 meter dan lebar 20 meter digunakan oleh orang tua Penggugat untuk memelihara ternak sekaligus bercocok tanam sayuran. − Bahwa

selanjutnya

Alm.

Dr.

Sahat

Pasaribu

menyerahkan

surat

penyerahan hak dan kuasa kepada Penggugat tertanggal 12 Januari 1987 yang diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tertanggal 04 Juli 1990 dengan daftar Registrasi No.470/264 yang selanjutnya Penggugat melakukan jual beli tanah dan rumah kepada Dr. Sahat Pasaribu. − Bahwa setelah tanah dan rumah milik Penggugat dikembalikan oleh pihak Tentara Nasional Indonesia, dan dengan adanya Surat Jual Beli antara Dr. Sahat Pasaribu kepada Penggugat selanjutnya Penggugat meningkatkan surat tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Dairi untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik dan oleh Badan Pertanahan Dairi dan keluarlah Sertifikat Hak Milik No.1068 tertanggal 28 Agustus 1998 dengan luas ± 618 m² (enam ratus delapan belas meter persegi) atas nama Maritje Br. Siahaan namun pihak Badan Pertanahan Dairi tidak dapat menerbitkan sertifikat atas tanah seluas ± 285 m² (dua ratus delapan puluh lima persegi karena sedang ada sengketa kepemilikan. − Bahwa sisa tanah yang tidak turut disewa oleh Tentara Nasional Indonesia masih ada ± 285 m² (dua ratus delapan puluh lima) meter persegi dan tanah tersebut dikelola oleh orang tua Penggugat untuk beternak babi dan bercocok tanam sayuran, namun karena orang tua Penggugat pindah ke Kota Medan dan juga usia semakin tua sehingga orang tua Penggugat tidak dapat lagi mengusahai dan menguasai tanah tersebut. − Bahwa setelah orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat meninggal dunia maka Tergugat dengan tidak ada itikad baik mendirikan 1 (satu) unit bangunan rumah dengan ukuran ± 4 meter x 4 meter (empat meter kali empat meter) persegi beratap seng berdinding papan, dengan



tanpa izin dari Penggugat dan sejak tahun 2005 Tergugat mengklaim tanah tersebut miliknya. − Bahwa apabila objek sengketa seluas ± 285 m² (dua ratus delapan puluh lima) meter persegi dibangun oleh Penggugat menjadi kamar Hotel untuk perluasan Hotel Sidikalang, maka dengan luas tanah 285 m² dapat dibangun sekitar 20 (dua puluh) kamar yang mana 1 (satu) kamar dapat disewakan Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dikalikan 5 (lima) tahun atau dengan perincian sebagai berikut : − 20 kamar x @ 350.000.00 = Rp.7.000.000.00 / hari. − 20 kamar x @ 350.000.00 x 60 bulan (5 tahun) = Rp.12.600.000.000.00 Maka oleh karena penguasaan Tergugat atas tanah milik Penggugat sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun oleh sebab itu sudah sewajarnya Tergugat membayar kerugian Penggugat senilai Rp. 12.600.000.000.00 (dua belas milyar enam ratus juta rupiah). − Bahwa hingga saat dimajukan surat gugatan ini Tergugat tidak mau mengosongkan tanah dan 1 (satu) unit rumah yang terbuat dari papan beratp seng yang dibangun oleh Tergugat meskipun Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat oleh karena Penggugat telah membeli tanah tersebut secara sah berdasarkan surat penyerahan hak dan kuasa dari Alm. Dr. Sahat Pasaribu selaku ahli waris dari pemilik tanah yaitu Alm. Henny Pasaribu, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht maathige dverheadaad). − Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga melakukan pengosongan atas tanah yang menjadi objek perkara yang telah menjadi Penggugat sehingga tanah menimbulkan kerugian Material bagi Penggugat tidak dapat mamanfaatkan tanah tersebut selama lebih kurang 5 (lima) tahun, oleh karenanya adalah patut dan beralasan untuk menghukum Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa ada gangguan dari pihak manapun. − Bahwa sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) apabila tidak melaksanakan putusan perkara ini setelah putusan terhadap perkara aquo



telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; DALAM PROVISI ; − Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan (couservatior Beslaagu) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa serta untuk menjamin hak Penggugat atas tanah sengketa dan sekaligus meletakkan sita penjagaan di atas tanah sengketa sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap. − Bahwa surat gugatan ini diajukan dengan bukti – bukti yang authentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, amak adalah beralaskan secara hukum untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan hukum verzet, banding maupun kasasi. Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, dengan hormat Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang agar sudi kiranya menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak perkara aquo dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat

yang menempati dan

menguasai tanah yang menjadi objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht maathige dverheadaad). 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat penyerahan hak dan kuasa dari Alm. Dr. Sahat Pasaribu selaku ahli waris dari Alm. Henny Pasaribu kepada Penggugat tertanggal 13 Oktober 1992. 4. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah pemilik atas tanah sengketa seluas ± 285 m² (dua ratus delapan puluh lima persegi) yang dikuasai Tergugat. 5. Menghukum Tergugat berikut siapa saja yang memperoleh ak dari padanya untuk menyerahkan kepada Tergugat sebidang tanah seluas ± 285 m² (dua ratus delapan puluh lima persegi) yang terletak di jalan Sisingamangaraja No.128 Kelurahan Sidikalang Kota, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dihuni atau dikuasai oleh siapun juga. 6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat – surat yang ditimbulkan Tergugat di atas tanah terperkara. 7. Menyatakan sah berkekuatan hukum surat pernyataan hak atas nama Dr.



Sahat Pasaribu dengan luas ± 1076 m² (kurang lebih seribu tujuh puluh enam) meter persegi yang terletak di jalan Sisingamangaraja No. 128 Sidikalang tertanggal 14 Juni 1983. 8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat atas penguasaan objek tanah sengketa sebesar Rp. 12.600.000.000.00 (dua belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan seketika. 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan sita penjagaan yang diletakkan dalam perkara ini. 10.Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini. 11.Menyatakan perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun Tergugat menyatakan banding atau kasasi. 12.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa mengajukan

jawaban

dan

Tergugat I /Terbanding I melalui Kuasanya telah gugatan

Rekonvensi secara tertulis tanggal

21

Oktober 2014 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : 1. DALAM EKSEPSI 

Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) :

− Bahwa dasar pengajuan gugatan Penggugat atas objek sengketa secara hukum tidak jelas, apakah berdasarkan jual beli atau berdasarkan surat kuasa. Karena kedua peristiwa hukum ini jelas berbeda dan tidak mungkin satu objek dilakukan penyerahan dua kali, sehingga dalil gugatan Penggugat sangat abstrak. Dalam suatu peristiwa hukum dalil gugatan yang abstrak dikategorikan sebagai hal yang hayali atau semu, karena pengertian jual beli dengan surat kuasa secara hukum jelas berbeda oleh karena itu dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat terhadap

Tergugat – I dalam perkara ini tidak jelas

(obscuur libel).



− Bahwa Penggugat dalam gugatannya baik dalam posita maupun dalam petitum tidak ada memohonkan kepada Pengadilan Negeri Sidikalang agar membongkar banginan milik Tergugat I padahal di atas tanah tersebut terdapat bangunan milik Tergugat I, sepanjang hal tersebut tidak ada dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan, maka secara hukum gugatan Penggugat adalah kabur. − Bahwa batas – batas tanah objek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak jelas. Terhadap gugatan yang tidak jelas batas – batasnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 berbunyi : “Gugatan yang tidak sempurna batas – batas

yang

dituntut

harus

selanjutnyaYurisprudensi

dinyatakan

tidak

Mahkamah Agung

dapat

RI

diterima”,

No.06.K/Sip/1973

tanggal 21 Agustus 1973 yang menyebutkan “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena batas – batas dalam gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena penguasaan Penggugat atas tanah sengketa juga tidak jelas”. − Bahwa oleh karena dasar pengajuan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I secara hukum tidak sempurna baik mengenai alas hak kepemilikan maupun batas – batas, maka demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI No. 565K/SIP/1973. 

Tentang gugatan yang mengandung cacat formil (error in persona).

− Bahwa keliru Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Dr. Sahat Pasaribu, seharusnya

jika

Penggugat

merasa

luas

tanahnya

berkurang

berdasarkan jual beli atau surat kuasa dari dr. Sahat Pasaribu, Penggugat minta saja kepada dr. Sahat Pasaribu agar luas tanahnya terpenuhi, dan bukan kepada Tergugat I. Karena jauh sebelum keluarga dr. Sahat Pasaribu menguasai tanah berdasarkan okupasi, Tergugat I telah tinggal di tanah tersebut. Oleh karena itu, secara formil sepanjang dr. Sahat Pasaribu tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini − maka subjek gugatan Penggugat adalah cacat formil. 

Tentang lampau waktu dalam hukum (exception temporis).



− Bahwa tanah seluas 904 m² awalnya adalah milik dari Phoa Teng Soen, selanjutnya oleh Phoa Teng Soen pada tahun 1941menjual kepada Haroen Soetan Mansoer seharga Rp.900,- selanjutnya oleh Haroen Soetan Mansoer menjual lagi kepada Siti Asjarah Chaniago pada tahun 1951 seharga Rp.10.000,- oleh Siti Asjarah Chaniago menjadikan tanah dan rumah tersebut menjadi tempat tinggal dengan anak – anaknya hingga saat ini dan penguasaan tidak pernah terputus dan telah mencapai 63 tahun. Penguasaan Tergugat I atas tanah yang menjadi objek sengketa telah melebihi masa daluarsa sebagaimana diatur dalam undang – undang teristimewa pasal 1967 KUHPerdata berbunyi : “segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”. − Oleh karena itu, secara hukum menggugurkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tanah objek perkara karena lampau waktu. Oleh karena itu gugatan Penggugat gugur dengan alasan hukum

lewat

waktu

(daluwarsa)

yurisprudensi

MA-RI

No.

408K/SIP/1973. 

Tentang Subjek Hukum yang tidak lengkap.

− Bahwa secara formil subjek gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat I di Pengadilan Negeri Sidikalang dalam perkara No.08/Pdt.G/2014/PN.Sdk tanggal 01 Juli 2014 tidak memenuhi syarat gugatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Hukum Acara Perdata, di dalam gugatan tertera Asmah Chaniago sebagai Tergugat – I, selanjutnya siapa yang menjadi Tergugat – II, tidak pernah disebutkan dalam gugatan tersebut, sehingga gugatan sedemikian secara formil adalah cacat hukum. − Bahwa secara formil subjek hukum dalam perkara ini tidak lengkap, karena yang menguasai tanah tersebut bukan hanya Tergugat I akan tetapi masih ada beberapa orang lagi anak – anak dari Siti Asjarah Chaniago yang turut menguasai tanah tersebut. Oleh karena subjek dalam perkara ini tidak lengkap, maka secara hukum gugatan Penggugat demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet



ontvanklijk verklaard). − Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, sekecil apapun kekeliruan yang terdapat dalam suatu surat gugatan, maka gugatan tersebut secara formil harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijk verklaard). II. Dalam Konpensi. 

Bahwa hal – hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, secara mutatais mutandis adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan Konpensi ini oleh karena itu tidak perlu diulangi.



Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali Tergugat I mengakui secara tegas dalam jawaban ini.



Bahwa tidak benar Penggugat memiliki sebidang tanah yang dijadikan objek sengketa, ayang benar adalah tanah tersebut merupakan tanah milik dari Haroen Soetan Mansoer yang dibeli dari Phoa Teng Seng, pada tanggal 05 Juni 1941 seharga Rp. 900 (sembilan ratus rupiah) dengan luas 904 m², selanjutnya oleh Haroen Soetan Mansoer menjual tanah tersebut seluruhnya kepada ibu Tergugat I yaitu Siti Asjarah Chaniago seharga Rp.10.000,tanggal 19 Desember 1951 dengan batas – batas sebagai berikut : − Sebelah Utara / sebelah kiri d/h berbatas dengan Kantor Toean Controleur der Dairi Landen, sekarang dengan tanah rumah W. Sipahutar. − Sebelah Selatan / sebelah kanan d/h berbatas dengan Roemah Mantri Politie Vochenius Simorangkir sekarang dengan tanah okupasi Kodam I BB. − Sebelah Timur / sebelah depan d/h berbatas dengan Jln. Besar Van Vuurenweg sekarang dengan Jln. Rumah Sakit Umum Lama / Jln. Merdeka. − Sebelah Barat / sebelah belakang d/h berbatas dengan Roemah Sekolah Tiong Hwa sekarang dengan SD Teladan. 

Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, tidak termasuk tanah okupasi TNI – AD dan tidak pernah dikuasai oleh Djasirus Pasaribu (orang tua dr. Sahat Pasaribu). Oleh karena itu jika Penggugat merasa tanahnya kurang maka gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada ahli waris dari Djasirus Pasaribu atau dr. Sahat Pasaribu agar tanahnya cukup. Bukan menggugat Asmah Chaniago (Tergugat I) karena



Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Djasirus Pasaribu atau dr. Sahat Pasaribu terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat I. 

Bahwa dalam Akta Jual Beli (AJB) dalam konsideransnya menyebutkan tanah berasal dari “bekas tanah milik adat” sedangkan marga Ujung selaku pemilik hak ulayat tidak ada melakukan pelepasan hak /

penyerahan

kepada Penggugat, kemudian setelah AJBtersebut ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No.1068 tanggal 28 Agustus 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Dairi di dalam konsiderannya menyebut “Pemberian Hak atas Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara” dalam hal ini Penggugat bersama dengan Badan Pertanahan Nasional diduga telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu dalam proses penerbitan SHM an. Penggugat karena di dalam akta jual beli disebut bekas tanah milik adat, namun di SHM disebut tanah yang dikuasai oleh Negara hal ini telah menghilangkan hak – hak pemangku hak ulayat di kab. Dairi. 

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyebut “....dr. Sahat Pasaribu menyerahkan tanah tersebut dengan dua cara yakni berdasarkan jual beli dan surat kuasa....”. Seharusnya Penggugat bisa membedakan antara jual beli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata dengan surat kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata. Karena jika ditinjau dari perspektif hukum antara kedua istilah yang disebut oleh Penggugat di dalam gugatannya berbeda pengertian dan akibat hukumnya. Tergugat I menduga surat kuasa dari dr. Sahat Pasaribu kepada Penggugat adalah palsu, karena bagaimana mungkin seorang Doktrer menjual atau menguasakan tanah yang bukan miliknya untuk dikuasai oleh Penggugat, pada hal nyata – nyata tanah dan rumah tersebut telah dikuasai oleh Haroen Soetan Mansoer sejak tanggal 5 Juni 1941 kemudian dijual kepada Siti Asjarah Chaniago (ibu Tergugat I) tanggal 19 Desember 1951. Hingga saat ini penguasaan telah mencapai 63 tahun tidak pernah terputus dan Penggugat tidak pernah menaruh keberatan.



Bahwa jika pun ada kuasa dari dr. Sahat Pasaribu kepada Penggugat pada tanggal 12 Januari 1987 terhadap objek sengketa adalah cacat hukum karena pemilik tanah objek sengketa adalah ibu Tergugat I dan bukan dr. Sahat Pasaribu, sedangkan surat kuasa dari dr. Sahat Pasaribu kepada



Penggugat secara hukum telah berakhir karena pemberi kuasa telah meninggal dunia. Oleh karena itu tidak ada dasar Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dalam perkara a quo, maka demi hukum gugatan Penggugat harus ditolak. 

Bahwa tanah yang dijual oleh dr. Sahat Pasaribu kepada Penggugat sesuai dengan akta jual beli No. 71/PPAT-Sdk/1993 tanggal 30 Juli 1993 yang dibuat dihadapan Camat selaku PPAT Kecamatan Sidikalang terhadap tanah seluas 630,61 m² dengan batas – batas sebagai berikut : − Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Tiorunggun br. Simanjuntak. − Sebelah Barat berbatas dengan tanah Losmen Dairi. − Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan SM. Raja. − Utara berbatas dengan tanah kosong yang dikuasai oleh Siti Asjarah. Dalam Akta Jual Beli No. 71/PPAT-Sdk/1993 tanggal 30 Juli 1993 antara dr. Sahat Pasaribu (penjual) dengan Maritje Siahaan (pembeli) batas sebelah utara tidak disebut berbatas dengan tanah Bistok Sipahutar, akan tetapi tanah kosong yang dikuasai oleh Siti Asjarah, namun bagaimana mungkin dalam surat pernyataan tanggal 14 Juni 1993 menyebut sebelah utara berbatas dengan rumah Bistok Pasaribu, secara hukum surat ini diduga palsu dan dibuat – buat oleh Penggugat dengan tujuan hendak menghaki tanah milik orang lain dengan menghalalkan segala cara.



Bahwa sebagai tanda penguasaan atas tanah objek sengketa, Tergugat I telah membuat tembok pembatas antara tanah Tergugat I dengan tanah okupasi yang dikuasai Penggugat dan Tergugat I melaporkan hal tersebut kepada PANGDAM I BUKIT BARISAN Up. ASLOG KASDAM – I BB tertanggal 12 Februari 1993 pembangunan tembok tersebut diketahui oleh khalayak ramai dan Penggugat, namun Penggugat tidak ada menaruh keberatan.



Bahwa Tergugat I sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tetap menguasai secara terus menerus dan tidak pernah terputus, juga telah mendirikan tembok keliling atas seizin pemerintah demikian juga pembangunan rumah hal itu telah disetujui dan diizinkan oleh asisten wedana sidikalang kala itu dijabat oleh DJ. MANIK sedangkan tanah yang masih kosong dijadikan tempat menanam tanaman sayur oleh Tergugat I penguasaan tanah tersebut dilakukan oleh Tergugat I telah mencapai 63



tahun, Penggugat atau keluarganya tidak pernah melarang atau menaruh keberatan, jika saja Penggugat merasa memiliki terhadap tanah objek sengketa, seharusnya Penggugat keberatan ketika Tergugat I mendirikan bangunan serta membuat tembok keliling, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat. Gugatan Penggugat baru ada ketika Penggugat dilaporkan ke Polres Dairi oleh anak Tergugat I, oleh karena itu demi hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak. 

Bahwa pada tahun 2012 sebahagian tembok tersebut dirubuhkan oleh Penggugat, lalu tahun 2014 sebagian tanah Tergugat I tersebut diserobot Penggugat dengan mendirikan bangunan WC (bukan kamar hotel) di atas tanah Tergugat I, terhadap perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat I melarang Penggugat membangun WC, karena tanah tersebut adalah milik Tergugat I dan juga seluruh kewajiban kepada pemerintah berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap tanah seluas 904 m² dibayar oleh Tergugat I, atas dasar kepemilikan tersebut, maka anak Tergugat I mengadukan Penggugat ke Polres Dairi agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap pengerusakan pagar dan penguasaan tanpa hak tanah milik Tergugat I, setelah pengaduan tersebut akhirnya Penggugat menghentikan pembangunan WC dimaksud, akan tetapi belum memperbaiki pagar yang ia rusak, namun sekarang Penggugat membuang

sampah

berupa

limbah

hotel

secara

sembarangan

dipekarangan Tergugat I, sehingga bila musim hujan begini menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat dan banyak lalat. Oleh karena itu, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim untuk dapat menghukum / memerintahkan Penggugat untuk tidak membuang sampah sembarangan dipekarangan Tergugat I. 

Tentang dalil gugatan Penggugat yang memohonkan kepada Ketua / Majelis Hakim agar Tergugat I dihukum membayar kerugian sewa hotel sekitar 20 kamar kepada Penggugat dengan perincian sewa sebagai berikut

:

harga

Rp.350.000/kamar

x

20

kamar

x

5

tahun

=

Rp.12.600.000.000,- demi hukum harus ditolak, karena yang dibangun oleh Penggugat di atas tanah milik Tergugat I bukan kamar hotel akan tetapi WC. 

Bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah tersebut, selain memiliki dasar jual beli antara Siti Asjarah Chaniago (ibu Penggugat) dengan Haroen



Soetan Mansoer (alm), juga memperoleh ijin penguasaan dari lembaga Adat pakpak Sulang Silima Marga Ujung tanggal 11 April 2012 yang diketahui oleh Lurah Sidikalang Nurhayati Rajagukguk menerangkan, bahwa tanah tersebut tidak pernah sengketa dengan siapapun, hal ini bersesuaian dengan Surat Bupati No.590/8859 tanggal 18 Oktober 2001 perihal : Keberadaan Tanah Ulayat / Tanah Marga di Kabupaten Dairi yang ditujukan kepada Camat, Kepala Desa/Lurah dan Notaris / PPAT se Kabupaten Dairi di dalam melakukan jual beli dan pengalihan tanah di Kabupaten Dairi agar secara arif, bijaksana dan senantiasa mengikut sertakan lembaga adat marga tanah setempat, oleh karena itu cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 

Bahwa tuntutan dwangsoom yang diajukan oleh Penggugat merupakan dalil yang mengada ngada oleh karena itu demi hukum harus ditolak.



Bahwa mengenai permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang diajukan oleh Penggugat demi hukum harus ditolak dengan alasan hukum Penggugat bukan sebagai orang yang berkompeten terhadap tanah objek sengketa.



Bahwa terhadap gugatan serta merta yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap

Tergugat

I,

secara

hukum

harus

ditolak

karena

selain

bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia juga Penggugat tidak mempunyai bukti yang authentik yang didukung oleh Pasall 191 RBg sebagai dasar hukum dimohonkannya gugatan serta merta. 

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka secara hukum telah terbantah seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat yang diajukan terhadap diri Tergugat I oleh karena itu secara yuridis formil dan materiil demi hukum gugatan Penggugat harus ditolak.

III. GUGATAN DALAM REKONVENSI. 

Bahwa untuk memperjelas duduk persoalan agar tidak terjadi pengulangan – pengulangan dengan ini disampaikan bahwa apa yang tertera dalam jawaban pada Eksepsi dan Konvensi secara mutatis mutandis merupakan dalil gugatan dalam Rekonvensi ini dan sebaliknya gugatan Rekonvensi ini juga termasuk menguatkan dalil – dalil jawaban dalam Konvensi.



Bahwa ternyata gugatan awal (konvensi) yang diajukan oleh Tergugat dr kepada Penggugat dr adalah suatu gugatan yang tidak berdasar dan sama sekali bertentangan dengan hukum, dan juga tindakan Tergugat dr adalah



suatu perbuatan melawan hukum dan meresahkan Penggugat dr serta adik – adiknya yang menguasai tanah tersebut. Perbuatan Tergugat dr dapat mencemarkan / mendiskreditkan nama baik Penggugat dr selaku keturunan dari Siti Asjarah Chaniago di Kec. Sidikalang Kab. Dairi secara hukum dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dr. 

Oleh karena tindakan Tergugat dr yang merupakan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai gugatan yang mengada – ada dan melawan hukum jelas telah merugikan Penggugat dr secara materil dan moril, terutama terhadap nama baik Penggugat dr yang telah tercoreng di mata masyarakat Sidikalang Kab. Dairi yang tidak dapat dinilai dengan uang namun menurut Penggugat dr adalah pantas dan sesuai apabila Tergugat dr dihukum untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat dr sebesar Rp.770.000.000,-



Bahwa selain hal di atas, Tergugat dr telah merusak pagar beton, kemudian Tergugat dr membuang sampah berupa limbah hotel secara sembarangan di pekarangan Penggugat dr yang menyebabkan bau busuk. Secara yuridis hal ini bukan lagi merupakan kesalahan perdata seseorang akan tetapi telah merupakan gangguan umum dan kejahatan yang dapat dipidana (akan dilaporkan tersendiri) oleh karena itu mohon kepada Ketua / Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat dr agar tidak membuang sampah sembarangan berupa limbah hotel di tanah milik Penggugat dr serta menghukum Tergugat dr untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dr sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk memperbaiki

kerusakan

pagar

beton

milik

Penggugat

dr

serta

membersihkan limbah hotel yang dibuang ke tanah milik Penggugat dr. 

Bahwa selain merusak pagar, Tergugat dr dengan memaksakan kehendak mendirikan WC di tanah milik Penggugat dr, namun karena dilarang oleh Penggugat dr pembangunan WC dihentikan oleh Tergugat dr hingga saat ini. Oleh karena tanah tersebut adalah milik Penggugat dr, maka Penggugat dr memohon kepada Ketua / Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidikalang agar menghukum Tergugat dr untuk membongkar bangunan tersebut dengan biaya sendiri, dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dr dalam keadaan kosong dan baik, serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya kendatipun Tergugat dr menggunakan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi. Jika dipandang perlu dapat



menggunakan upaya paksa dengan menyertakan aparat penegak hukum dari Kepolisian. 

Bahwa gugatan Penggugat dk / Tergugat dr adalah merupakan dalil – dalil / pernyatan yang keliru yang cenderung untuk merugikan nama baik Pengugat dr. Gugatan sedemikian dapat menimbulkan kesalahan perdata karena pencemaran nama baik (defamation) sebagai akibat dari dalil – dalil gugatan Penggugat dk / Tergugat dr, orang – orang yang berpikiran sehat memandang dengan ejekan seolah – olah Tergugat I dk / Penggugat dr benar – benar merampas tanah milik Penggugat dk / Tergugat dr, padahal secara yuridis tanah yang dijadikan objek sengketa adalah yang dibeli oleh ibu Tergugat I dk / Penggugat dr dari Haroen Soetan Mansoer pada tanggal 19 Desember 1951 dan telah dikuasai oleh Penggugat dr / Tergugat I dk selama lebih kurang 63 tahun dan tidak pernah terputus. Akibat perbuatan Tergugat dr yang dengan sengaja membuat gugatan secara terpublikasi dapat merugikan nama baik (martabat) Tergugat I dk / Penggugat dr.



Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan nama baik Penggugat dr yang dilakukan oleh Tergugat dr, maka konsekuensi yuridis atas perbuatan melawan hukum tersebut yang pada kenyataannya telah menimbulkan suatu keadaan yang baru bagi Penggugat dr, dengan tercorengnya nama baiknya, serta mengingat pentingnya nama baik dalam pergaulan sehari – hari, maka adalah pantas apabila Tergugat dr dihukum untuk membayar kerugian imateril kepada Penggugat dr sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).



Bahwa kerugian Penggugat dr adalah kerugian yang riil dan nyata akibat perbuatan dari Tergugat dr. Oleh sebab itu mohon kepada Ketua / Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat dr membayar kerugian kepada Penggugat dr sejumlah Rp.10.970.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) seketika dan sekaligus, kendatipun Tergugat dr menggunakan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.



Bahwa selain kerugian materil dan imateril perbuatan Tergugat dr dimaksud dapat mencemarkan nama baik Penggugat dr, oleh karena itu pantas dan wajar apabila Tergugat dr dihukum untuk membuat pernyataan maaf dan atau menerbitkan suatu ralat yang pantas di berbagai Surat Kabar harian Kompas, Harian Waspada, harian Sinar Indonesia Baru dan harian Analisa, dengan biaya Tergugat dr sendiri agar khalayak ramai mengetahui benar



Penggugat dr tidak ada merampas tanah Tergugat dr, hal ini adalah adil dan pantas harus dilakukan oleh Tergugat dr karena membuat dalil – dalil gugatan yang tidak jujur untuk dan atas nama kepentingan Tergugat dr dengan ukuran 30 cm x 40 cm selama 7 hari penerbitan berturut – turut yang isinya sebagai berikut : “saya Maritje br. Siahaan sebagai Penggugat dk / Tergugat dr memohon maaf sebesar – besarnya kepada seluruh keluarga Asmah Chaniago selaku Tergugat

I

dk

/

Penggugat

No.08/Pdt.G/2014/PN.Sdk

setelah

dr

atas

gugatan

menyadari

dalam

ternyata

perkara

tanah

objek

sengketa adalah milik dari Tergugat I dk / Penggugat dr, oleh karena itu saya memohon maaf dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut, semoga masyarakat Kelurahan Dairi Kecamatan Dairi Kabupaten Dairi memakluminya. Terimakasih.” Hormat saya, Dto. Maritje br. Siahaan. 

Bahwa jika Tergugat dr tidak mau memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menghukum Tergugat dr membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,/hari kepada Penggugat dr terhitung sejak perkara ini diputus sampai Tergugat dr dapat menjalankan isi putusan dalam perkara ini.



Untuk menghindari agar gugatan Penggugat dr tidak hampa, mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dr untuk memenuhi nilai gugatan Penggugat dr dalam perkara ini. Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas mohon dengan hormat kepada

Ketua

/

Majelis

Hakim

yang

memeriksa

dan

mengadili

perkara

No.08/Pdt.G/2014/PN.Sdk kiranya berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut : I. Dalam Eksepsi : 

Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I tersebut untuk seluruhnya.





Menyetakan secara hukum gugatan Penggugat telah kadaluarsa.



Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Konpensi. -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

III. Dalam gugatan Rekonvensi : 

Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dr untuk seluruhnya.



Menyatakan sita jaminan sah dan berharga.



Menghukum Tergugat dr untuk membongkar bangunan WC di atas tanah milik Penggugat dr.



Menghukum Tergugat dr untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dr dalam keadaan kosong dan baik, serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya.



Menghukum Tergugat dr / Penggugat dk untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.770.000.000,-



Menghukum Tergugat dr untuk membayar kerugian atas pengerusakan pagar beton milik Penggugat dr sebesar Rp.100.000.000,- .



Menghukum Tergugat dr untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).



Menghukum Tergugat dr untuk menghentikan dan membersihkan sampah berupa limbah hotel yang dibuang di tanah milik Penggugat dr.



Menghukum Tergugat dr untuk membuat pernyataan maaf pada harian Kompas, Waspada, Sinar Indonesia Baru dan Analisa, ukuran 30 cm x 40 cm dengan isi : “saya Maritje br. Siahaan sebagai Penggugat dk / Tergugat dr memohon maaf sebesar – besarnya kepada seluruh keluarga Asmah Chaniago selaku Tergugat

I

dk

/

Penggugat

No.08/Pdt.G/2014/PN.Sdk

setelah

dr

atas

gugatan

menyadari

dalam

ternyata

tanah

perkara objek

sengketa adalah milik dari Tergugat I dk / Penggugat dr, oleh karena itu saya memohon maaf dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut, semoga masyarakat Kelurahan Dairi Kecamatan Dairi Kabupaten Dairi memakluminya. Terimakasih.” Hormat saya, Dto. Maritje br. Siahaan. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN




Menghukum Tergugat dr membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- / hari kepada Penggugat dr terhitung sejak perkara ini diputus sampai Tergugat dr dapat menjalankan isi putusan dalam perkara ini.

IV. Dalam Eksepsi, Konpensi dan Rekonpensi. -

Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat dk / Tergugat dr.

Atau : Jika Pengadilan Negeri Sidikalang berpendapat lain, selain pendapat dan keyakinan kami maka mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono). Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.08 /Pdt.G/2014/PN-SDK tanggal 22 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI. Dalam Eksepsi : − Menerima eksepsi Tergugat I untuk sebagian. Dalam Pokok Perkara : − Menyatakan gugatan Penggugat konvensi tidak dapat diterima. DALAM REKONVENSI. − Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI. − Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya senilai Rp.1.506.000,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah). Setelah membaca berturut-turut : 1. Risalah pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan

Negeri

Sidikalang

pada

hari

Rabu

tanggal 11 Pebruari

2015,menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang



isi putusan Pengadilan kepada Lurah Sidikalang Kota -Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan kepada

Camat Sidikalang –Turut Tergugat II/Turut

Terbanding II pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015; 2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera sekretaris Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 04 Pebruari 2015

yang menerangkan

bahwa pada hari Rabu

Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya telah

menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 22 Januari 2015 Nomor 08/Pdt.G/2014/PN-SDK; 3. Risalah pemberitahuan pernyataan

permohonan banding

yag dibuat oleh

Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang,yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal

26 Pebruari 2015 telah memberitahukan

kepada Tergugat I/Terbanding I ,kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, masing-masing pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 tentang adanya permohonan banding tersebut; 4. Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2015 yang diajukan oleh

Kuasa

Penggugat/Pembanding dan telah dierima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari Senin ,tanggal 16 Pebruari 2015 dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015; 5. Kontra Memori Banding tertanggal 23 Maret 2015 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I/Terbanding I,diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 tanggal ,dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 16 April 2015; 6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan

yang menerangkan bahwa masing-

masing pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I pada hari Senin tanggal 20 April 2015 dan kepada Camat Sidikalang dan Lurah Sidikalang pada Selasa tanggal 05 Mei 2015 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa

karena

permohonan

banding dari Pembanding

semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan

oleh

Undang-Undang,


maka

pengajuan


permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 16 Februari 2015 pada pokoknya sebagai berikut : A. Bahwa adapun keberatan-keberatan pembanding terhadap Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang ialah : 1. Bahwa Pembanding adalah keberatan dan menolak Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang ; -

Yaitu yang menerima eksepsi tergugat satu untuk sebagian.

-

Yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

-

Yang menyatakan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya dengan nilai Rp.1.506.000.- ;

B. Bahwa dalam gugatan rekonvensi

Majelis Hakim menyatakan gugatan

rekonvensi tidak dapat diterima menurut Penggugat hal ini seharusnya Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang menyatakan gugatan rekonvensi ditolak dengan alasan :

( hal-hal diatas selengkapnya terlampir) ;

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat seperti yang telah diuraikan diatas ini mohon Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan membuat

keputusan sebagai berikut : 1. Membatalkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang. 2. Memutuskan/ Menetapkan bahwa tanah terperkara adalah milik dari Penggugat (Maritje br Siahaan ). 3. Memutuskan gugatan Penggugat/Pembanding diterima untuk seluruhnya. 4. Menghukum tergugat/terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini . Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I melalui kuasa hukumnya tertanggal 23 Maret 2015 pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa terhadap Putusan tersebut Pengadilan Negeri Sidikalang telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, baik ketentuan hukum formil maupun ketentuan hukum materil dan tidak salah didalam mempertimbangkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan. Oleh sebab itu secara hukum dapat untuk dipertahankan dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang



dalam putusannya telah memenuhi syarat-syarat putusan berupa memuat ringkasan gugatan, jawaban yang jelas dari para pihak yang bersengketa ; - Demikian halnya dengan pertimbangan hukum serta penilaian terhadap setiap surat bukti dan keterangan saksi dan hal-hal yang terungkap dan terjadi didalam

persidangan selama perkara ini diadili, juga alasan hukum yang

menjadi dasar menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (niet Ontvankelijkl Verklaard) telah termuat secara lengkap dalam pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara ini, serta putusan a quo tidak

ada

yang

bertentangan

dengan

ketentuan

perundang-undangan

sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya. Oleh karena itu secara yuridis putusan yang dimohonkan banding dapat untuk dipertahankan . -

Selanjutnya setelah mempelajari keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding didalam Memori Banding tanggal 16 Februari 2015 yang disampaikan kepada Tergugat I/Terbanding sesuai dengan risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding No.08/Pdt.G/2014/PN.Sdk tanggal 12 Maret 2015 maka pada kesempatan ini perkenankan Tergugat I/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut ;

( hal-hal diatas selengkapnya terlampir) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut; - Menolak Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut untuk seluruhnya ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 08/Pdt.G/2014//PN.Sdk tanggal 22 Januari 2015 yang dimohonkan bading tersebut ; Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka

oleh karenanya memori banding tersebut tidak

dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat I, yang pada pokoknya adalah

mendukung

putusan

Pengadilan

Negeri

Sidikalang

nomor

:

08/Pdt.G/2014/PN-Sdk tanggal 22 Januari 2015;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan turunan

resmi

mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara dan putusan

Pengadilan

Negeri

Sidikalang

Nomor

08/PDT.G/2014/PN.SDK tanggal 22 Januari 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar, menurut

ketentuan

hukum

yang

berlaku didalam

memeriksa dan memutus perkara

ini, sehingga pertimbangan tersebut dapat

disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa

pihak Pembanding

semula Penggugat

telah

mengajukan gugatannya yang pada pokonya menyatakan sebidang tanah yang dimilikinya dengan luas kurang lebih : 1.076 meter persegi, yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No.128 Sidikalang, kelurahan Sidikalang kota, kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, yang mana batas tanah terperkara sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bistok Sipahutar; - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tio Rugun Simanjutak; - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Sisingamangaraja; - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Losmen Dairi (Hotel Dairi); selanjutnya Pembanding semula Penggugat

mengajukan serifikat hak milik

kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi dan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1068 tertanggal 28 Agustus 1998 luas kurang lebih 618 (enam ratus delapan belas)

meter persegi

atas nama Maritje br.Siahaan (bukti.P4)

namun pihak

Badan pertanahan Nasional Kabupaten Dairi tidak dapat menerbitkan sertifikat atas tanah seluas kurang lebih : 285 (dua ratus delapan puluh lima) meter persegi karena

sedang

ada

sengketa

kepemilikan,

tanah

dikuasai

oleh

Terbanding/Tergugat I ; Menimbang, bahwa setelah mencermati isi gugatan Pembanding semula Penggugat,

menurut

hemat

Majelis

Hakim

tingkat

banding

sebenarnya

Pembanding semula Penggugat bermaksud agar pihak Terbanding/Tergugat



I, mengembalikan haknya atas tanah seluas kurang lebih : 285 meter persegi yang dikuasai oleh Terbanding /Tergugat I tersebut; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti lebih lanjut tentang isi gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata Pembanding semula Penggugat , tidak secara tegas menyebutkan letak tanah dan batas-batas tanah

yang

disengketakan,

seluas kurang lebih :

285 meter persegi tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri

Sidikalang tanggal 22 Januari 2015

Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN-SDK, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ; Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainya yang bersangkutan dalam perkara ini ; MENGADILI : -

Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 22 Januari 2015

Nomor:

08/Pdt.G/2014/PN.SDK

yang dimohonkan banding

tersebut ; - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA, tanggal 28 Juli 2015 oleh kami : Dr.H.SOEDARMADJI,SH.,M.Hum

Wakil

Ketua

Pengadilan

Tinggi Medan

sebagai Hakim Ketua, SABAR TARIGAN SIBERO,SH.,MH dan DHARMA DAMANIK ,SH .,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan

mengadili

perkara

ini dalam tingkat banding berdasarkan



Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Medan

tanggal 02 Juli 2015 Nomor :

230/PDT/2015/PT-MDN, putusan mana pada hari, KAMIS tanggal 6 Agustus 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh LUHUT BAKO .SH sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.,MH

HAKIM KETUA,

Dr.SOEDARMADJI,SH.,M.Hum

DHARMA E.DAMANIK,SH.,MH Panitera Pengganti.

LUHUT BAKO,SH Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )



PT.MDN

Recommend Documents