PT.MDN

PUTUSAN NOMOR : 63/PDT/2015/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. AHMAD SITORUS, Tanggal Lahir 18 Nopember 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Huta I Pengkolan Nagori Parbutaran, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, semula disebut sebagai PENGGUGAT I sekarang PEMBANDING I ; 2. SAIPUL, Tanggal Lahir 16 Desember 1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun I Nagori Parbutaran, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten

Simalungun,

semula disebut sebagai

Provinsi

Sumatera

Utara,

PENGGUGAT II sekarang

PEMBANDING II ; 3. SAMIADI MANURUNG, Tanggal Lahir 15 Desember 1971, Jenis Kelamin LakiLaki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun I Nagori Parbutaran, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, semula

disebut

sebagai

PENGGUGAT III

sekarang PEMBANDING III; 4. SUMARWAN SARAGIH, Tanggal Lahir 11 Agustus 1972, Jenis Kelamin LakiLaki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat

Dusun

Kecamatan Provinsi

I

Bosar

Sumatera

Pengkolan

Nagori

Maligas,Kabupaten Utara,

semula

Parbutaran, Simalungun,

disebut

sebagai

PENGGUGAT IV sekarang PEMBANDING IV; Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : HUSNI THAMRIN TANJUNG, SH, RUSLAN PURBA, SH dan FAUZI ISKANDAR NASUTION, SH Dari Law Office Husni Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 63/PDT/2015/ PT. MDN

Halaman 1 dari 16 hal

Thamrin Tanjung & Partners. yang berkedudukan di jalan STM - Suka Tangkas No. 15 Medan 20146 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2012 yang telah didaftarkan

di

Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Simalungun pada tanggal 01 Mei 2012 dibawah register nomor : 85/Leg/SK/2012/PN.SIM; MELAWAN PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang berkedudukan di Jalan Letjend Suprapto No. 02 Medan, semula disebut

TERGUGAT

sekarang TERBANDING; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SOFWAN TAMBUNAN, SH, ZULISRAK, SH, HUSNI, SH dan THEMIS SIMARE-MARE, SH Advocat/Penasehat Hukum dari Kantor TAMBUNAN & PARTNER yang berkantor di Jalan Hindu No.15 Medan Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2012 dan telah didaftarkan

di

Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Simalungun pada tanggal 09 Juli 2012 dibawah register nomor :135/Leg/SK/2012/PN.SIM ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah

membaca

Penetapan

Ketua

Tinggi

Medan

No.:

63/PDT/2015/PT.MDN, tertanggal 25 Februari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 25/Pdt.G/2012/PN.Sim, tanggal 1 Mei 2013 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 1 Mei 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dalam Register Perkara Nomor : 25/Pdt.G/2012/PN.Sim, tertanggal 1 Mei 2012, mengemukakan sebagai berikut : 1. Bahwa para Penggugat ada memiliki lahan di sekitar lahan milik Tergugat yang terletak di

Kecamatan

Bosar

Malligas, kabupaten Simalungum. Provinsi

Sumatera Utara; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 63/PDT/2015/ PT. MDN


2. Bahwa para Penggugat sering mengerjakan lahan dan lahan tersebut telah membuahkan hasil baik berupa pisang, sawit dan tanaman lainnya; 3. Bahwa pada pada hari Jumat, tanggal 21 Nopember 2008 seperti biasa para Pengugat berada di lahannya sekitar pukul 12 siang pihak Tergugat bertengkar dengan Para Penggugat dan menuduh Para Penggugat mencuri buah sawit milik Tergugat dan hal tersebut diketahui oleh banyak masyarakat yang berada di sekitar lahan tersebut; 4. Bahwa atas kejadian tersebut pihak Tergugat melaporkan Para Penggugat ke pihak Kepolisian Polres Simalungun dengan Tuduhan Pencurian dan atas laporan sepihak dari Tergugat tersebut Penggugat harus merasakan hidup di penjara dan diproses di Persidangan pada Pengadilan Neged Simalungun; 5. Bahwa selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 Nopember 2009 telah memutus perkara pidana Para Penggugat dengan Putusan para Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum,

hal

mana

sesuai

dengan

bunyi

Putusan

Perkara

Pidana

No.155/Pid.B/2009/PN-Sim, tanggal 25 Nopember 2009; 6. Bahwa atas Putusan tersebut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dikuatkan sebagaimana terurai dalam bunyi Putusan Nomor 547 K/Pid/2010, tanggal 07 Oktober 2010, sehingga Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap; 7. Bahwa tindakan Tergugat yang menuduh Para Penggugat sebagai Pencuri sementara hal tersebut tidak terbukti maka Laporan atau aduan dari Pihak Tergugat adalah tidak benar atau palsu karena laporan tersebut di karang kebenaran ceritanya dan dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena hal tersebut telah membuat nama baik Para Penggugat terserang

dan

menjadi

tercemar

di

kalangan

masyarakat

khususnya

dikecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra; 8. Bahwa denga adanya Putusan Pidana Yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan keterangan tidak benar pada Pejabat yang berwenang, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian yang besar baik secara materil maupun moril, sehingga beralasan hukum bila Tergugat mengganti kerugian yang diderita oleh para Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata; 9. Bahwa Adapun Perincian Kerugian Penggugat secara Materil adalah sebesar

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 63/PDT/2015/ PT. MDN


Rp. 500,000,000,- dengan perincian sewa honor Pengacara, biaya Para Pengugat di Penjara dan kerjaan yang terbengkalai atas laporan tidak benar/palsu yang dibuat oleh Tergugat, sedangkan kerugian Moril sebenamya tidak dapat diukur dengan uang akan tetapi untuk memudahkan gugatan maka kerugian Para Penggugat sebesar Rp.16.000.000.0000,- (enam belas milyar rupiah) karena nam baik para Penggugat telah tercemar dikalangan masyarakat khususnya kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara; 10.Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang sangat merugikan Para Penggugat karena telah menyerang nama baik Para Penggugat maka patut dan beralasan hukum pihak Tergugat dibebankan meminta maaf pada para Penggugat yang mana permintaan maaf tersebut dlumumkan dimedia cetak pada Harian Berita Waspada selama 1 hari terbit; 11.Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat tidak hampa adanya maka sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk meletakkan Sita jaminan (conservatoir Beslag) terjadap harta-harta milik Tergugat baik yang begerak maupun yang tidak bergerak khususnya Lahan Perkebunan yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas, Kebupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara; 12.Bahwa apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini maka wajar dan beralasan hukum Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000- (Satu Juta Rupiah) perharinya kepada para Penggugat bilamana putusan ini telah berkekuatan hukum tetap; 13.Bahwa Gugatan ini diajukan didasarkan bukti-bukti yang cukup dan mempunyai kekuatan bukti yang sempuma yaitu berupa Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka untuk itu cukup dasar menyatakan putusan ini dengan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi; Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk datang menghadap persidangan dan memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta milik Tergugat; 3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menuduh Para Penggugat Pencuri Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 63/PDT/2015/ PT. MDN


adalah Perbuatan melawan hukum; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pada Para Pengguqat secara langsung dan tunai sebesar Rp.16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah); 5. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf pada Para Penggugat yang diumumkan di Harian waspada pada 1 kali terbit; 6. Mengukum Terggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) bilamana lalai dalam menjalankan isi putusan ini sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat terhitung sejak Putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ( lncracht van gewijsed); 7. Menyatakan putusan hl dapatdljalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex equo et bono); Membaca

jawaban

Tergugat/

Terbanding

terhadap

gugatan

Para

Penggugat/Para Pembanding tersebut yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : Tentang Gugatan Para Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); I.

TENTANG KOMPETENSI

RELATIF

YAITU TERGUGAT

BERMOHON

KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN DALAM PERKARA AQUO BAHWA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA No.25/Pdt.G/2012/PN-Sim; 1. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya tanggal 01 Mei 2012 sebagaimana

yang

No.25/Pdt.G/2012/PN-Sim.

terdaftar tanggal

dalam 1-5-2012,

register yang

perkara

diajukan

ke

Pengadilan Negeri Simalungun, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat; 2. Bahwa perkara gugatan yang diajukan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, menurut hukum Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan -in casu terhadap Tergugat jika diajukan Para



Penggugat ke Pengadilan Negeri Simalungun, sebab kedudukan hukum Tergugat sekarang ini adalah di Medan, dan alamat kantor Tergugat berada di Jln. Let. Jend. Suprapto No.2 Medan; 3. Bahwa dalil bantahan Tergugat tersebut di atas dikuatkan lagi berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri di dalam gugatannya dan hal ini terbukti di dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat pada halaman 1 baris bawah berbunyi: Dengan ini mengajukan Gugatan Terhadap : PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang berkedudukan di Jalan Let. Jend. Suprapto No.02 Medan, selanjutnya disebut Tergugat; 4. Bahwa secara hukum apa yang dituntut Para Penggugat dalam perkara aquo mengenal hal tersebut di atas menurut hemat Tergugat adalah tunduk dan merupakan kewenangan Pengaditan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana yang diajukan Para Penggugat; 5. Bahwa argumentasi hukum Tergugat ini sejalan dengan pasal 142 ayat 1 RBg/118 ayat 1 HIR yang selengkapnya berbunyi: (1) Tuntutan-tuntutan perdata yang dalam taraf pertama termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri dimajukan dengan surat permohonan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau menurut ketentuan dalam pasal 147 oleh kuasanya, kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat tinggalnya si Tergugat atau apabila tempat tinggal si Tergugat dengan sebenarnya berdiam; 6. Bahwa sebagal konsekwensi hukumnya dan dengan tidak mengurangi rasa hormat Tergugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang sedang memeriksa perkara aquo, dengan ini dimohonkan bahwa Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang secara

relatif

untuk

memeriksa

dan

mengadili

perkara

No.25/Pdt.G/2012/PN-Sim; 7. Bahwa untuk itu dengan segala kerendahan hati izinkanlah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara aquo kiranya menjatuhkan PUTUSAN SELA tentang tidak berwenangnya

Pengadilan

Negeri

Simalungun

memeriksa

dan

mengadili perkara aquo secara relatif (kompetensi relatif); 8. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG TIDAK LENGKAP SUBJEK YANG DIGUGAT (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);



1. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara No.25/Pdt.G/2012/PN-Sim. tanggal 1-5-2012 dengan materi gugatan bahwa Para Penggugat telah dilaporkan Tergugat ke Kepolisian Resor Simalungun dengan dugaan telah melakukan pencurian

buah

Kecamatan

sawit

Bosar

kepunyaan

Maligas,

Tergugat

Kabupaten

yang

Simalungun,

terjadi

di

Provinsi

Sumatera Utara; 2. Bahwa berdasarkan laporan pengaduan yang telah dilakukan Tergugat, sebagai tindak lanjutnya terhadap Para Penggugat telah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Simalungun dan selanjutnya berkas perkara Para Penggugat telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Simalungun serta untuk selanjutnya disidangkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun; 3. Bahwa perkara pidana pencurian buah sawit yang dilakukan Para Penggugat telah diputus Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 Nopember 2009 No.155/Pid.B/2009/PN-Sim. yang amar putusannya antara lain berbunyi : Menyatakan bahwa Para Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun, serta putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah dikuatkan berdasarkan Putusan Mahkamah No.547 K/Pid/2010 tanggal 07 Oktober 2010, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap; 4. Bahwa Para Penggugat hanya melakukan gugatan terhadap Tergugat saja. Bahwa menurut hukum untuk sempurnanya gugatan dalam perkara aquo, Para Penggugat haruslah juga mengikut sertakan pihak Kepolisian Resor Simalungun dan pihak Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai pihak-pihak yang juga harus digugat; 5. Bahwa oleh karena Para Penggugat di dalam gugatannya tidak mengikut sertakan pihak Kepolisian Resort Simalungun dan pihak Kejaksaan Negeri Simalungun yang juga harus dijadikan sebagai pihak-pihak di dalam perkara aquo (-in casu- sebagai pihak Tergugat-Tergugat), maka gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung cacat Plurium Litis Consortium,



dan gugatan Para Penggugat sedemikian dinyatakan tidak lengkap pihak atau subjek yang harus digugat; DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat Dalam Eksepsi –geinsereerd juga termasuk Dalam Pokok Perkara ini; 2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat, kecuali apa yang dengan tegas diakui di bawah ini; 3. Bahwa Tergugat

memungkiri

dengan tegas telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum dan merugikan Para Penggugat; 4. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan Para Penggugat yang mengatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat secara hukum tidak dapat dibenarkan karena Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat Tergugat; 5.

Bahwa Pengaduan yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat di Kepolisian Resor Simalungun bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena apa yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu; 1. Pasal 108 ayat (1) yang berbunyi : (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tulisan; 2. Pasal 1 butir 25 yang berbunyi: (25). Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada

Pejabat

yang berwenang untuk

menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya; TENTANG TUNTUTAN PARA PENGGUGAT MINTA GANTI RUGI; 1. Bahwa tuntutan Para Penggugat tentang ganti rugi materlil sebesar Rp. 500.000.000,- dan moril sebesar Rp. 16.000.000.000,- (total ganti rugi materil dan moril sebesar Rp.16.500.000.000,-) atau sebesar yang lainnya secara hukum tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar apapun kepada Para Penggugat, disebabkan Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para



Penggugat sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat; 2. Bahwa sesuai dengan buku Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, karangan Bapak M Yahya Harahap, SH, Penerbit PT. Sinar Grafika, cetakan ketiga Desember 2005, pada halaman 58 huruf b dan halaman 59 yang berbunyi: b. Dalil Gugat Yang Dianggap Tidak Mempunyai Dasar Hukum; Dalam uraian ini, diperlihatkan beberapa masalah dalil gugatan yang dianggap tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum; 1. Pembebasan Pemidanaan atas Laporan Tergugat, Tidak dapat Dijadikan Dasar Hukum Menuntut Ganti Rugi; Penggugat dilaporkan Tergugat melakukan tindak pidana. Berdasarkan laporan itu dilakukan proses penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan. Ternyata pengadilan menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak, acquittal) terhadapnya. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dia mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pelapor; Dalam kasus ini, Mahkamah Agung RI. No.3133 K/Pdt/1983 tanggal 29 Januari 1985 Jo. Pengadilan Tinggi Medan No.310/1982 tanggal 16 Maret 1983 Jo. Pengadilan Negeri Tanjung Balai No.2/1980 tanggal 27 Agustus 1980 menjatuhkan putusan denganpertimbangan hukumnya antara lain : 

Memang benar Tergugat I melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana penipuan dan berdasarkan laporan itu, Penggugat telah diperiksa sampai proses persidangan pengadilan. Selanjutnya Pengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Penggugat bebas;



Akan tetapi, putusan bebas itu, tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat Pelapor melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam Negara Hukurn dibenarkan

melaporkan

tindak

pidana

yang

dialami

atau

yang

diketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dan Pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum; 3. Bahwa selanjutnya pula menurut hukum bahwa besarnya kerugian yang diderita Para Penggugat tersebut tidak diperinci secara detail dan jelas berdasarkan bukti-bukti yang konkrit tentang

kerugian Para Penggugat



tersebut; 4. Bahwa berdasarkan alasan yang Tergugat kemukakan di atas, kerugian yang diderita Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak atau dikesampingkan; 5. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat menciteer beberapa putusan Mahkamah Agung RI. yang merupakan sumber hukum di Indonesia antara lain : Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No.588 K/Sip/1983 tanggal 19 Juni 1984 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi ; Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak; TENTANG TUNTUTAN PARA PENGGUGAT MEMOHON SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG); 1. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang sedang memeriksa perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) dan hal ini mengacu kepada ketentuan pasal 261 ayat (1) RBg atau pasal 227 ayat (1) HIR, yang menurut hukum dan hemat Tergugat permohonan Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara aquo ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 261 ayat (1) RBg atau pasal 227 ayat (1) HIR; 2. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa pasal 261 ayat (1) RBg atau pasal 227 ayat (1) HIR tersebut hanya dapat diterapkan dalam hubungan hutang piutang yaitu apabila Para Penggugat dapat membuktikan bahwasanya Tergugat telah berhutang atau ada mempunyai hutang kepada Para Penggugat atau setidaktidaknya

Para

Penggugat

dapat

membuktikan

bahwasanya

Tergugat

merupakan debitur dan Para Penggugat; 3. Bahwa untuk memperteguh hal tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati izinkanlah Tergugat mengutip selengkapnya bunyi pasal 261 ayat (1) RBg/pasal 227 ayat (1) HIR, sebagai berikut: Apabila ada alasan yang cukup untuk menyangka bahwa seorang yang berhutang yang terhadapnya belum lagi diperoleh suatu keputusan hukum atau terhadapnya telah diucapkan suatu keputusan hukum tetapi belum dapat

dijalankan

dan

dia

menyingkirkan barang-barang

sedang

berusaha

menghilangkan

atau

bergerak atau tidak bergerak dengan



maksud untuk menjauhkan barang barang itu dan pihak penagih hutangnya,

maka

atas

permohonan

yang

berkepentingan,

Ketua

Pengadilan Negeri atau apabila yang berhutang bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah pemerintahan magistraat dan tempat kedudukan Pengadilan Negeri tidak bertempat tinggal di tempat yang disebut belakang itu, magistraat di daerah tempat tinggalnya atau kediaman yang berhutang dapat mengeluarkan perintah supaya barang- barang tersebut disita, untuk menjaga hak pemohon yang kepadanya selanjutnya dibe ritahukan untuk hadir di persidangan Pengadilan Negeri pada tanggal dan hari yang ditentukan untuk itu, seharusnya pada hari persidangan pertama Pengadilan yang akan datang untuk memajukan dan membenarkan gugatannya; 4. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.05 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 perihal : Sita Jaminan atau Conservatoir Beslaag, dijelaskan bahwasanya Mahkamah Agung RI telah mengharapkan Lembaga Sita atau Sita jaminan itu, bahwa sekali kali dilarang mengabaikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 261 ayat 1 RBg atau pasal 227 ayat 1 HIR tersebut; 5. Bahwa oleh sebab itu sebelum Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang sedang memeriksa perkara aquo ini menerbitkan Surat Penetapan yang akan mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat tersebut tetap selalu arif dan bijaksana bertindak untuk memeriksa dengan teliti dan cermat serta sangat berhati-hati tentang ada atau tidaknya alasan-alasan untuk mengabulkan Permohonan Sita yang dimohonkan tersebut; 6. Bahwa sebagai ilustrasi, Tergugat mengutip Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tanggal 24 Mei 1984 No.597 K/Sip/1983, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi: Conservatoir Beslaag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat diterima; TENTANG

TUNTUTAN

PARA

PENGGUGAT

MINTA

UANG

PAKSA

(DWANGSOM); 1. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp..1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atau sejumlah yang lainnya haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum untuk



diajukan Para Penggugat dalam perkara aquo, karena hal ini bukan merupakan tuntutan untuk membayar suatu jumlah uang; 2. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dengan segala kerendahan hati izinkanlah Tergugat menghunjuk pendapat hukum Bapak Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedua cetakan Pertama, tahun 1985, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 46 butir d yang selengkapnya berbunyi : a. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (astreinte, dwangsom); Apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia tidak memenuhi isi putusan Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dan pembayaran suatu jumlah uang; TENTANG TUNTUTAN PARA PENGGUGAT AGAR TERGUGAT MEMBUAT PERNYATAAN MAAF MELALUI MASS MEDIA; 1. Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat menuntut Tergugat untuk memuat

pernyataan

maaf

melalui

mass

media

sebagaimana

yang

didalilkannya di dalam gugatannya tidak mempunyai dasar hukum untuk diajukan dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan, dengan argumentasi hukum bahwa Tergugat yang telah membuat pengaduan ke pihak Kepolisian Resort Simalungun adalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang hal ini sifatnya legal serta telah dilindungi Undang-Undang; 2. Bahwa untuk mendukung argumentasi hukum yang diajukan Tergugat di atas, Tergugat

merujuk

kepada

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Bandung

No.57/1974/Perd/PTB. tanggal 29 Mei 1975, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi : Terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana menurut hukum dapat dikenakan penahanan sementara, penahanan mana tidak dengan sendirinya menimbulkan kerugian atas nama baik Tertuduh yang bersangkutan sekalipun kemudian tuduhan termaksud oleh Hakim dinyatakan tidak terbukti. (Vide buku Yurisprudensi Jawa Barat, proyek tahun 1975-1976, Hukum Perdata, cetakan kedua, tahun 1979, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Perdilan Umum, Departemen Kehakiman, halaman 33);



TENTANG TUNTUTAN PARA PENGGUGAT AGAR PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN DENGAN SERTA MERTA; Bahwa tuntutan Para Penggugat ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang sedang memeriksa perkara aquo agar putusan dapat dijalankan dengan serta merta sama sekali bertentangan dengan: a. Pasal 191 (1) RBg atau pasal 180 HIP tentang Uitvoerbaar bij Voorraad; b. Surat Edaran Mahkamah Agung R.L tertanggal 1 Desember 1975 Nomor: 06 tahun 1975, Perihal: Uitvoerbaar bij Voorraad; c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. tertanggal 1 April 1978 Nomor: 03 tahun 1978, tentang Uitvoerbaar bij Voorraad; d. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Juli 2000 Nomor : 03 tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil; Berdasarkan segala yang telah dikemukakan tersebut di atas, Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negen Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Menolak Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan yang diajukan Para Penggugat dinyatakan tdak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard); Membaca

putusan

Pengadilan

Negeri

Simalungun

No.25/Pdt.G/2012/PN-Sim, tanggal 1 Mei 2013 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : - Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian; - Menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang secara relative memeriksa dan mengadili perkara ini; - Menolak eksepsi Tergugat untuk selebihnya; DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); - Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.381.000.- ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah ); Membaca & memperhatikan : 1. Akta Permohonan Banding Nomor :06/Pdt/BDG/2013/PN.Sim, yang dibuat



oleh Abdiaman Damanik,SH, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan pada hari Selasa tanggal, 14 Mei 2013 Para Penggugat/Para Pembanding menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 25/PDT.G/2012/PN-Sim. tanggal, 1 Mei 2013, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan relaas pemberitahuan Pernyataan banding tanggal 14 Juni 2013 No. 25/Pdt.G/2012/PN-Sim ; 2. Relaas

pemberitahuan

Tergugat/Terbanding

mempelajari

berkas

perkara/

tanggal

Oktober

2014,

20

Inzage

kepada

kepada

Para

Penggugat/Para Pembanding tanggal 12 Januari 2015, yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk

memeriksa

dan

mempelajari

berkas

perkara

No.25/Pdt.G/2012/PN.Sim, tanggal 1 Mei 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut

sebelum

berkas

perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sehingga

Pengadilan

atas permohonan bandingnya tersebut Para

Para Penggugat tidak mengajukan memori banding Tinggi

tidak

mengetahui

Pembanding semula Para Penggugat Pengadilan

Negeri

Simalungun

keberatan

dari

Para

tentang keberatannya atas putusan

tanggal

1

Mei

2013

Nomor

25/Pdt.G/2012/PN.Sim, tersebut ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara nomor 25/Pdt.G/2012/PN.Sim dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 25/Pdt.G/2012/PN.Sim tanggal 1 Mei 2013, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 63/PDT/2015/ PT. MDN


fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama dan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 1 Mei 2013 Nomor:25/Pdt.G/2012/PN.Sim dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman), Undang-undang Nomor 02 tahun 1986 jo UU No.08 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG ; MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;

-

Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Simalungun

No

:

25/Pdt.G/2012/PN-Sim, tanggal 1 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -

Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 oleh kami Dr.H.SOEDARMADJI,SH,M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua

Majelis

dengan

DHARMA

E

DAMANIK,SH.MH,

dan

DAHLIA

BRAHMANA,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Februari 2015 Nomor: Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 63/PDT/2015/ PT. MDN


63/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta LUHUT BAKO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa

dihadiri

oleh kedua belah pihak yang

berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1.DHARMA E. DAMANIK,SH.MH.

Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum .

ttd 2.DAHLIA BRAHMANA,SH,MH. Panitera Pengganti ttd ( LUHUT BAKO,SH )

Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )



PT.MDN

Recommend Documents