PUTUSAN NOMOR : 08/PDT/2015/PT.MDN.
DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : GUSTYNA Br HASIBUAN, umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sawi Lk. I Kel. Paya Roba Kec. Binjai Barat Kota Binjai, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domicilie) di alamat kuasa hukumnya di Kantor Hukum “ ROSFIANA TANJUNG, S.H & REKAN “, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2014, semula sebagai PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ; MELAWAN 1. Direktur PT. Bank Mega, Tbk di Jakarta cq. Pimpinan Regional Medan PT. Bank
Mega Tbk, berkedudukan di Jl. lskandar Muda No.
137 Medan, semula sebagai TERGUGAT I sekarang TERBANDING I; 2. Kementrian Keuangan Republik lndonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah DJKN
Sumatera Utara di Medan Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 30-A Medan, semula sebagai TERGUGAT II sekarang TERBANDING II; 3. Winda, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun V Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, semula sebagai TERGUGAT III sekarang TERBANDING III; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah
membaca
Penetapan
Ketua
Tinggi
Medan
No.:
08/PDT/2015/PT.MDN, tertanggal 15 Januari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Halaman 1 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 24 Juli 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA
Mengutip serta memperhatikan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tertanggal 10 Januari 2014, mengemukakan sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat pada tanggal 3 Februari tahun 2012 telah mengajukan permohonan Kredit lnvestasi dan Modal Usaha kepada Tergugat I sejumlah Rp.565.000.000,- (Lima ratus enam puluh lima juta rupiah), yang digunakan untuk investasi beli 1 unit ruko seharga Rp. 500.000.000,- (Lirna ratus juta rupiah) dan untuk modal usaha sejumlah Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah); 2. Bahwa menurut analisa usaha Penggugat jika kredit yang diberikan sejumlah Rp. 565.000.000,- (Liratus enam puluh lima juta rupiah) akan meningkatkan penghasilan dan kemampuan untuk melunasi kredit kepada Tergugat l; 3. Bahwa pada awalnya Tergugat I dapat menerima permohonan kredit sejumlah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tertanggal 03 maret 2012, namun ketika Penggugat hendak menindak lanjutinya ternyata Tergugat I hanya menyetujui sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam SPPK tertanggai 05 Maret 2012; 4. Bahwa kredit yang disetujui Tergugat I sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) hanya dapat digunakan Penggugat untuk investasi beli 1 unit ruko, sedangkan untuk modal usaha kreditnya tidak diberikan; 5. Bahwa Agunan yang digunakan terhadap kredit Penggugat adalah berupa 1 ruko ber - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1275 atas nama Lina Afridah yang terletak di Jl. Pasar Pelita Kel. Pekan Binjai Kota Binjai dan SHM nomor 664 atas narna Penggugat sendiri sebagai tempat tinggal sehari-hari yang terletak di Jl. Sawi Lk I Kel. Paya Roba Kec. Binjai Barat Kota Binjai; 6. Bahwa beberapa kali angsuran kredit kepada Tergugat I berjalan lancar, namun karena kesulitan ekonomi dan kurang lancarnya usaha dagang Penggugat, pembayaran angsuran kredit menjadi terkendala, meskipun
Halaman 2 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
demikian Penggugat mempunyai itikad baik untuk membayar tunggakan kredit kepada Tergugat l; 7. Bahwa Pada tanggal 28 Januari 2013 Tergugat I memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat akan melakukan penjualan secara lelang agunan kredit Penggugat berupa sebidang tanah SHM Nomor. 664 dan SHM Nomor 1275 yang akan dilakukan oleh Tergugat ll pada tanggal 21 Februari 2013, akan tetapi pelelangan tersebut tidak jadi dilaksanakan; 8. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2013 Tergugat I memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat melalui Surat Nomor 055/REMD/2013 dan Nomor 056/REMD/2013, akan melakukan penjualan secara lelang di tempat Tergugat I terhadap agunan kredit Penggugat berupa sebidang tanah SHM Nomor 664 dan SHM Nomor 1275 yang akan dilakukan oleh Tergugat ll pada tanggal 14 Juni 2013; 9. Bahwa dari surat pemberitahuan kepada Penggugat tersebut jelaslah diketahui bahwa Tergugat I menggunakan upaya paksa melalui Tergugat ll dalam rangka penyelesain kredit Penggugat, padahal menurut Bank lndonesia upaya penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning), penataan kembali (Resturcturing) ( vide SE Bank lndonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991); 10. Bahwa sampai saat diajukan proses lelang, Penggugat belum pernah mengetahui ada itikad dari Tergugat I baik secara tertulis maupun lisan untuk menyelamatkan kredit Penggugat dengan berpedoman pada SE Bank lndonesia tersebut, padahal secara lisan Penggugat pernah menyampaikan agar Tergugat I memberikan kredit modal usaha guna mendukung kredit investasi yang sudah dijalankan; 11. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum jika Tergugat I memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelamatkan kredit melalui pilihan cara
penjadwalan
kembali
(Rescheduling),
persyaratan
kembali
(Reconditioning), penataan kembali (Restructuring); 12. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013 Tergugat I mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Tergugat ll atas agunan kredit Penggugat, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2013 Tergugat ll telah melaksanakan lelang eksekusi tanah bangunan SHM Nomor 664, dimana sebagai pemenangnya adalah Tergugat lll; 13. Bahwa lelang eksekusi yang diajukan Tergugat I dan telah dilaksanakan oleh Tergugat ll diketahui tanpa melalui fiat eksekusi dari pengadilan negeri, Halaman 3 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
padahal menurut maksud Pasal 26 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa eksekusi lelang hak tanggungan dilakukan atas perintah ketua pengadilan negeri; 14. Bahwa oleh karena lelang eksekusi yang diajukan oleh Tergugat I dan telah dilaksanakan oleh Tergugat ll pada tanggal 12 Juli 2013 tanpa fiat eksekusi dari pengadilan negeri, maka lelang tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 15. Bahwa oleh karena lelang yang dilakukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka lelang tersebut adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 16. Bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat lll sebagai pemenang lelang atas tanah / bangunan SHM Nomor 664 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena diperoleh berdasarkan proses lelang yang melawan hukum; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : PRIMAIR: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah / bangunan SHM
Nomor 664 yang diajukan oleh Tergugat I dan dilaksanakan oleh
Tergugat ll merupakan perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum pemenang lelang atas tanah / bangunan SHM Nomor 664 yang diperoleh Tergugat lll ; 4. Menghukum Tergugat I untuk memberikan pilihan cara penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning), penataan kembali (Resturcturing) kepada Penggugat dalam rangka penyelamatan kredit; 5. Menghukum Tergugat l, Tergugat ll dan Tergugat lll untuk membayar ongkos perkara; SUBSIDAIR: Mohon putusan yang adil sesuai dengan perasaan hukum masyarakat. Membaca jawaban Para Tergugat/Para Terbanding terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut : Halaman 4 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
Jawaban Tergugat I tertanggal 6 Maret 2014 : DALAM EKSEPSI : I. OBJEK SENGKETA BUKAN MILIK PENGGUGAT (EXCEPTIO DOMINI) Bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pemilik atas: -
Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor 664/Payaroba, yang terletak di Jalan Sawi I, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, seluas 246-M² (dua ratus empat puluh enam meter
persegi),
sebagaimana
diuraikan
dalam
Surat
Ukur
nomor
01/Payaroba/2010 tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2010 (dua ribu sepuluh),
dengan
Nomor
Identifikasi
Bidang
Tanah
(NIB)
02.17.05.32.00803, tercatat atas nama GUSTINA HASIBUAN, berikut dengan bangunan rumah tinggal yang didirikan/ dibangun diatasnya, selanjutnya disebut Obyek Sengketa Bahwa terhadap Obyek Sengketa tersebut telah dilaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan oleh atau dihadapan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan (in casu Tergugat II) dan pada pelelangan tersebut WINDA (in casu Tergugat III) yang dinyatakan memenuhi syarat dan sah sebagai pemenang lelang/pembeli lelang atas Obyek Sengketa tersebut berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 624/2013 tertanggal 12 Juli 2013 sehingga dengan sendirinya Objek Sengketa telah beralih kepemilikan menjadi milik pemenang lelang yang dalam hal ini adalah WINDA dan BUKAN dimiliki oleh Penggugat. Oleh karena Penggugat BUKAN LAGI MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH atas Objek Sengketa, maka Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan aquo dengan dalil HAK MILIK sebagaimana tercantum dalam Gugatan aquo, Dengan demikian adalah suatu hal yang patut secara hukum jika dikatakan bahwa Gugatan Penggugat aquo mengandung suatu cacat exceptio domini, sehingga adalah hal yang patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM (ONRECHMATIG OF ONGEGROND) TIDAK JELAS, TIDAK TERANG, BIAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL). Halaman 5 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mengandung cacat formil karena dalil-dalil Gugatannya baik dalam posita maupun petitumnya tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur (obscuur libel) didalam Gugatan aquo terdapat ketidaksingkronan antara Posita dengan Petitum telah nyata-nyata membuat kabur atau dapat dikatakan bahwa peristiwa-peristiwa hukum (fundamentum petendi) yang diuraikan tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum (rechtgrond), dimana Penggugat pada satu sisi mendalilkan tentang Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi disisi lain Penggugat mempermasalahkan tentang permintaan restrukturisasi fasilitas kredit, padahal didalam dalilnya sendiri Penggugat sudah sangat jelas dan terang telah mengakui mengalami kemacetan dan tidak dapat membayar kewajibannya, namun disisi lainnya Penggugat memohon pembatalan lelang aquo terhadap Obyek Sengketa, yang menyebabkan Gugatan aquo menjadi tidak jelas/kabur (obscuur), dan selain daripada itu peristiwaperistiwa
hukum
yang
diuraikan
(fundamentum
petendi)
tidak
menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum (rechtgrond), dalil Gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie), sehingga semakin menyebabkan Gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara aquo merupakan Gugatan yang tidak jelas, tidak lengkap dan kabur, maka patutlah secara hukum apabila Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo atau setidak-tidaknya menyatakan
Gugatan
Tidak
Dapat
Diterima
(Niet
Ontvankelijke
Verklaard). Berdasarkan uraian tersebut diatas secara jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak jelas dan tidak terang dalam menyusun dan mengajukan Gugatannya sebagaimana terlihat jelas dalam Posita dan Petitum Gugatannya, hal mana telah secara nyata menunjukkan bahwa Gugatan aquo mengandung unsur Obscuur/kabur atau dapat dikatakan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena Gugatan aquo telah dikarang dan atau mengada-ngada dan merekayasa dalil-dalil dalam Gugatannya, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 K/Sip/1973, tanggal 05 November 1975 yang kaidah hukumnya menyebutkan : “Apabila petitum tidak disingkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan Halaman 6 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
posita maupun tidak bersifat alternatif menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Dengan demikian sudah sangat jelas dan nyata bahwa Gugatan aquo tidak jelas dan terang dan tidak berdasar hukum sama sekali, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sangat jelas Gugatan aquo telah disusun dengan tidak cermat dan atau tidak matang dan Gugatan yang demikian sangat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena Gugatan Penggugat telah diajukan tidak berdasar hukum dan tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur (obscuur libel), oleh karenanya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil Gugatan
Penggugat
kecuali
yang
diakui
secara
tegas
dan
jelas
tentang
kebenarannya; 2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara
mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ; HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi hubungan hukum
dimana Penggugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I berupa fasilitas Kredit Modal Kerja (Fixed Loan) dan kredit Investasi (Term Loan) berdasarkan : Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“MEGA UKM”) Nomor 037/PK/MDN/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012, selanjutnya disebut “Perjansian Kredit”, dengan total pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,(Lima Ratus juta rupiah) terdiri atas fasilitas Fixed Loan (FL) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan fasillitas Term Loan (KI) sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya disebut “Fasililitas Kredit”. Bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan : “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Halaman 7 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
4. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit yang
diberikan Tergugat I kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat selaku Debitur telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat I selaku Kreditur berupa : a. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 664 / Payaroba,
seluas 246-M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), terletak di Jalan Sawi I, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01/Payaroba/2010 tertanggal 25 Januari 2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 02.17.05.32.00803,
dahulu tercatat
atas nama GUSTINA HASIBUAN sekarang tercatat atas nama WINDA, berikut bangunan yang didirikan/dibangun diatasnya ; dan b. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1275/Pekan
Binjai, seluas 68-M² (enam puluh delapan meter persegi), terletak di Jalan Pasar Pelita, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 99/P.Binjai/2003 tertanggal 17 Februari 2003, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 02.17.03.17.00729,
tercatat
atas nama GUSTYNA Boru HASIBUAN ditulis dan disebut juga GUSTYNAH Boru HASIBUAN ditulis dan disebut juga GUSTINA HASIBUAN ; - Selanjutnya disebut Obyek Sengketa; 5. Bahwa terhadap Jaminan kredit tersebut, oleh Tergugat I telah dibebani
dengan Hak Tanggungan, berdasarkan : a. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 502/2012, yang diterbitkan di Kota
Binjai pada tanggal 16 Mei 2012, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 114/2012 tertanggal 05 April 2012, selanjutnya disebut APHT, yang dibuat dihadapan ZONARITA, Sarjana Hukum, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Binjai, dimana Hak Tanggungan tersebut telah dihapus (Roya) karena Obyek Hak Tanggungan, yaitu bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 664 / Payaroba tersebut telah terjual melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang dilaksanakan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, in cassu Tergugat II, yang diselenggarakan pada Hari Jumat tanggal 12 Juli 2013, bertempat di PT. BANK MEGA, Tbk, Kantor Cabang Pembantu Medan - Iskandar Muda, Jalan Iskandar Halaman 8 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
Muda No. 137, Lantai III, Kota Medan, sebagaimana dimaksud atau berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor : 624/2013 tanggal 12 Juli 2013 ; dan b. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 617/2012, yang diterbitkan di Kota
Binjai pada tanggal 22 Juni 2012, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 186/2012 tertanggal 18 Mei 2012 yang dibuat dihadapan ZONARITA, Sarjana Hukum, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Binjai. Bahwa Sertipikat Hak Tanggungan tersebut memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga merupakan suatu
Akta
yang
otentik
yang
mempunyai
kekuatan
Eksekutorial,
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN (selanjutnya disebut “Undang-undang Hak Tanggungan”), yang berbunyi : "Sertipikat Hak Tanggungan membuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana secara sah dan mengikat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia”. Sehingga oleh karenanya Pemberian Hak Tanggungan tersebut telah sesuai dan berdasarkan atas peraturan perudang-undangan yang berlaku dan dengan demikian dalam hal Debitur (in casu Penggugat) wanprestasi/ingkar janji maka Tergugat I berhak untuk melakukan eksekusi/penjualan atas Objek Sengketa yang merupakan jaminan kredit yang telah dibebani dengan Hak tanggungan, sebagai penyelesaian kewajiban Penggugat terhadap Tergugat I ; 6. Bahwa Tergugat I mengkonfrontir dalil Penggugat point 1,2,3,4 dalam posita
gugatannya dimana pada intinya Penggugat menyatakan : “bahwa Tergugat I awalnya menerima permohonan kredit Penggugat sebesar Rp. 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam SPPK tanggal 03 maret 2012, namun ternyata Tergugat I hanya menyetujui kredit sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana SPPKh tanggal 05 Maret 2014”. Bahwa dalil Penggugat yang demikian merupakan suatu dalil yang mengada-ngada dan irrelevant dimana Tergugat I sama sekali tidak pernah mengeluarkan SPPK tanggal 03 Maret 2012 yang menyatakan bahwa Halaman 9 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
Tergugat I menyetujui permohonan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah); Bahwa
Tergugat
I
hanya
mengeluarkan
1
buah
SPPK
(Surat
Pemberitahuan Persetujuan Kredit) tertanggal 05 Maret 2012, yang dimana dalam SPPK tersebut dengan jelas tercantum bahwa Tergugat I menyetujui permohonan kredit debitur (in casu Penggugat) hanya sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian telah juga ditandatangani/diketahui dan diterima oleh Debitur (in casu Penggugat) itu sendiri. Bahwa dengan ditandatanganinya SPPK dan Perjanjian Kredit oleh Penggugat berarti Penggugat telah menyatakan persetujuannya atas syarat-syarat dan kondisi yang diatur dalam SPPK dan Perjanjian Kredit, dimana selanjutnya setelah Penggugat menandatangani Perjanjian Kredit, Penggugat juga telah menandatangani surat permohonan pencairan kredit dan pernyataan tertanggal 07 Maret 2012 yang menunjukan Penggugat sama sekali tidak keberatan dengan Fasilitas Kredit yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat yang hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); Sehingga dengan demikian sangatlah absurd dan irrelevant dan hanya merupakan alasan dari Penggugat untuk menghindari kewajibannya kepada
Tergugat
I, dimana
mempermasalahkan sejatinya
Penggugat
kemudian
pemberian telah
fasilitas
Penggugat kreditnya
menyetujuinya,
hal
keberatan tersebut
mana
dan
karena
persetujuan
Penggugat terlihat dengan telah ditanda-tanganinya Perjanjian kredit pada tanggal 07 Maret 2012, dengan demikian sangat patut dan beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengeyampingkan dan menolak dalil yang demikian. 7. Bahwa dalam dalil Peggugat point 6 sampai dengan point 12 dalam posita Gugatan aquo sejatinya telah membuktikan bahwa Debitur (in casu Penggugat)
mengakui
tidak
dapat
melaksanakan
dan
memenuhi
kewajibannya kepada Tergugat dimana Debitur (in casu Penggugat) menyatakan : “.....karena usaha Penggugat tidak lancar dan terkait masalah ekonomi maka Penggugat terkendala dalam pembayaran angsuran dan Penggugat masih beritikad baik melunasi kreditnya”. Bahwa Tergugat I sudah cukup memberikan toleransi kepada Penggugat pada saat Penggugat dianalisa masuk dalam kolektibilitas macet dengan tidak melakukan kewajibannya kepada Tergugat I, Tergugat I telah Halaman 10 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
memberikan beberapa kali Surat Peringatan dengan jenjang waktu, antara lain sebagai berikut: a. Surat Peringatan I No. 009/BM-MDK/SME/IV/12, tanggal 30 April 2012; b. Surat Peringatan II No. 016/BM-MDK/SME/VIII/12, tanggal 06 Agustus
2012; c. Surat Peringatan III No. 017/BM-MDK/SME/IV/12, tanggal 13 Agustus
2012; Dengan adanya jenjang waktu antara Surat Peringatan I, Surat Peringatan II sampai dengan Surat Peringatan III sudah cukup menunjukan bahwa Tergugat I telah memberikan kesempatan atau waktu yang cukup bagi Penggugat untuk dapat menyelesaikan atau melunasi fasilitas kreditnya, namun ternyata hal tersebut tidak dipergunakan oleh Penggugat, tetapi malahan Penggugat berubah menjadi tidak kooperatif kepada Tergugat I, lalu bagaimana mungkin Penggugat memutar balikan fakta dengan menyatakan karena Tergugat I tidak memberikan tambahan modal dan menyelamatkan kreditnya, hal mana sangat irrelevant dan unlogictable dengan dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut serta tidak berdasar hukum sama sekali, karena Tergugat I telah memberikan cukup waktu bagi Penggugat untuk dapat menyelesaikan atau melunasi fasilitas kreditnya namun tidak ada realisasi atau tindak lanjut maupun itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan atau melunasi fasilitas kreditnya tersebut. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewjibannya kepada Tergugat I meskipun telah berulang kali ditegur, maka untuk menyelamatkan kredit dan tingkat kesehatan Bank (in casu Tergugat I) sebagai pengemban dana dari Debitur dan nasabah lainnya untuk menopang dan melindungi kesehatan perekonomian atas dana milik nasabah dan juga Debitur lainnya serta dengan hak yang dimilikinya selaku Kreditur yang memegang Hak Tanggungan atas jaminan telah melaksanakan eksekusi lelang atas jaminan milik Penggugat, sebagaimana telah dirumuskan pada Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan yang menetapkan : “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Halaman 11 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
Bahwa hal mana juga berkesesuaian dengan Pasal 2 angka 1 butir "b" Lampiran Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Perjanjian MEGA UKM”) yang telah ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat I, yang berbunyi : “Fasilitas Kredit dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BANK dan dapat dibatalkan secara otomatis apabila kondisi DEBITUR menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet”. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa seluruh dalil yang diberikan oleh Penggugat amat sangat memaksa dan tidak berdasar hukum sama sekali, dan semakin membuktikan bahwasanya
Penggugat
tidak
beritikad
baik
sama
sekali
untuk
menyelesaikan kewajibannya terhadap Tergugat I, hal tersebut menunjukan bahwa Penggugat adalah Debitur yang tidak beritikad baik ; 8. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya point 13 sampai dengan point 16 yang mengada-ngada, dimana Tergugat I terpaksa mengajukan permohonan Lelang I Eksekusi Hak Tanggungan atas Objek Sengketa (jaminan kredit) kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan lelang Negara (in casu Tergugat II) sesuai dengan surat permohonan lelang Nomor 001/REMD/2013 tertanggal 16 Januari 2013, yang mana atas permohonan lelang Tergugat I tersebut maka Tergugat II telah menetapkan jadwal lelang yakni pada tanggal 21 Februari 2013 sebagaimana sesuai dengan surat yang dikeuarkan oleh Tergugat II Nomor S-0157/WKN.02/KNL.01/2013, hal mana telah juga diketahui oleh Penggugat namun ternyata atas lelang pertama tersebut tidak ada peminat dan kemudian Tergugat I juga kembali memberikan waktu kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya dengan
melunasinya,
namun
tetap
saja
Penggugat
tidak
mengindahkannya; Sehingga kemudian Tergugat I kembali mengajukan permohonan lelang II eksekusi atas Objek Sengketa (jaminan kredit) kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan lelang Negara (in casu Tergugat II) sesuai dengan surat permohonan lelang Nomor 049/REMD/2013 tertanggal 06 Mei 2013, yang mana atas permohonan lelang Tergugat I tersebut maka Tergugat II telah menetapkan jadwal lelang yakni pada tanggal 14 Juni 2013 sebagaimana Halaman 12 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
sesuai dengan surat yang dikeuarkan oleh Tergugat II Nomor S0800/WKN.02/KNL.01/2013, hal mana telah juga diketahui oleh Pengugat namun ternyata atas lelang tersebut kembali tidak ada peminat dan lagi-lagi Tergugat I kembali memberikan kelonggaran kepada Penggugat namun tetap saja Penggugat mengacuhkanya. Bahwa kemudian Tergugat I kembali mengajukan permohonan lelang III eksekusi atas Objek Sengketa (jaminan kredit) kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan lelang Negara (in casu Tergugat II) sesuai dengan surat permohonan lelang Nomor 069/REMD/2013 tertanggal 24 Juni 2013, yang mana atas permohonan lelang Tergugat I tersebut maka Tergugat II telah menetapkan jadwal lelang yakni pada tanggal 12 Juli 2013 sebagaimana sesuai dengan surat yang dikeuarkan oleh Tergugat II Nomor S1056/WKN.02/KNL.01/2013, hal mana telah juga diketahui oleh Pengugat dan atas pelelangan tersebut telah berhasil terjual atas obyek sengketa SHM Nomor 664/Payaroba sebagaimana sesuai dengan Salinan Risalah Lelang Nomor 624/2013 tertanggal 12 Juli 2013. Bahwa seluruh prosedur lelang atas Objek Sengketa yang dilakukan berdasarkan permohonan lelang I, II & III telah berkesesuaian dengan ketentuan pelelangan dan sepenuhnya berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan atas Pasal 6 juncto Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan serta berdasarkan atas Pasal 5 junto Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, yang menyatakan : Pasal 6 UU Hak Tanggungan : “Apabila Debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Pasal 20 UU Hak Tanggungan : Apabila Debitor ( in casu Penggugat ) cidera janji, maka berdasarkan :
Hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk MENJUAL OBJEK HAK TANGGUNGAN seperti yang dimaksud dalam pasal 6, atau
Berdasarkan titel eksekutorioal yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) “objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan Halaman 13 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
piutang, pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului pada kreditor-kreditor lainnya.” Pasal 5 junto Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi : Pasal 5 : Lelang Eksekusi termasuk tapi tidak terbatas pada : Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara ( PUPN ), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, lelang Eksekusi Harta Pailit, Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan seterusnya ; Pasal 13 : ayat (1) : dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/suami atau isteri debitur tereksekusi, maka pelaksanaan lelang dilakukan berdasarlan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi; ayat (2) : permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan uraian Tergugat I diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pelelangan atas Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, merupakan suatu dalil yang mengada-ngada dan jelas keliru; karena atas pelelangan terhadap Objek Sengketa (jaminan Kredit Penggugat) jelas telah dilakukan sesuai dengan prosedur pelelangan yang berlaku, dimana pelelangan tersebut telah dilakukan oleh Tergugat II sesuai dengan surat permohonan dari Tergugat I sebagai Kreditur pemegang hak tanggungan atas Objek Sengketa ; Oleh karenanya dengan demikian segala prosedur atas pelaksanaan lelang telah sesuai baik secara teknis dan prosedural maka atas pelaksanakaan Lelang tersebut adalah sah dan mengikat dan oleh karenanya dan tiadalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo Bahwa diketahui dalam Perjanjian Kredit yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur telah jelas diatur dan sesuai sebagaimana Pasal 2 butir b juncto Pasal 8 tentang Kelalaian yang termaktub dalam Lampiran Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani Para Pihak, disebutkan : Pasal 2 butir b : “Fasilitas Kredit dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BANK dan Halaman 14 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
dapat dibatalkan secara otomatis apabila kondisi DEBITUR menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet”. Pasal 8 : Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Mega UKM dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Mega UKM, baik karena Pokok, bunga, provisi dan karenanya pemberitahuan surat juru sita atau surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya menurut perjanjian dan debitur dinyatakan sebagai debitur wanprestasi....” Bahwa
Pasal-pasal
dalam
Perjanjian
Kredit
mengikat
dan
berlaku
sebagaimana Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana sesuai dengan bunyi pasal 1338 KUH Perdata, halmana juga telah berkesesuaian dengan Pasal 2 APHT, sehingga oleh karenanya atas dalil Penggugat yang demikian sejatinya sangat tidak berkesesuaian dan tidak berdasar atas alas hak hukum, dan oleh karenanya patutlah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengeyampingkannya dan menolaknya ditambah lagi dengan ketidak konsistenan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya serta memperlihatkan itikad tidak baik dari Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I. Maka oleh karenanya terbukti demi hukum lelang yang telah dilakukan tersebut berkesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku – baik secara teknis maupun procedural – maka dengan sendirinya sehingga Pelelangan umum atas jaminan kredit/Obyek Sengketa tersebut karenanya haruslah dinyatakan sah dan berharga, dan tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh
Tergugat
I
sebagaimana
yang
telah
didalilkan
dan
disangkakan oleh Penggugat dalam semua dalil Gugatan aquo sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Bahwa untuk yang lain dan selebihnya Tergugat I tidak akan menanggapi dalildalil Gugatan Penggugat karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali dan dengan ini maka Tergugat menolak dalildalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainyapun – quod non– benar adalah irrelevant. Halaman 15 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
Dengan demikian, maka adalah suatu hal yang patut menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara aquo melindungi hak kepentingan dari Tergugat I (Bank) yang dilindungi oleh Undang-Undang dan pengemban ekonomi masyarakat dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (althans) dan atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat I mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan amar sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I dalam perkara aquo ; 2. Menyatakan objek Gugatan bukan milik Penggugat (exceptie domini); 3. Menyatakan Perlawanan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (Onrechmatig Of Ongegrond), Tidak Jelas, Tidak Terang, Bias Dan Kabur (Obscuur Libel); 4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat I adalah Tergugat I yang benar dan beritikad baik ; 3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang salah dan tidak beritikad baik ; 4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“MEGA UKM”) Nomor 037/PK/MDN/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat I; 5. Menyatakan sah dan berharga : a. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 502/2012 tertanggal 16 Mei 2012,
yang diterbitkan Kantor Pertanahan kota Binjai jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 114/2012 tertanggal 05 April 2012 yang dibuat dihadapan/oleh PPAT ZONARITA, SH selaku PPAT Kota Binjai (Hapus Hak Tanggungan karena lelang berdasarkan atas Risalah lelang Nomor 324/2013 tertanggal 12 Juli 2013). b. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 617/2012 tertanggal 22 Juni 2012,
yang diterbitkan Kantor Pertanahan kota Binjai jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 186/2012 tertanggal 18 Mei 2012 yang dibuat dihadapan/oleh PPAT ZONARITA, SH selaku PPAT Kota Binjai; Halaman 16 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
6. Menyatakan sah dan berharga pelelangan umum atas jaminan kredit Penggugat, berupa :
Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 664 / Payaroba, seluas 246-M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), terletak di Jalan Sawi I, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01/Payaroba/2010 tertanggal 25 Januari 2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 02.17.05.32.00803, berikut bangunan yang didirikan/dibangun diatasnya, dahulu tercatat atas nama GUSTINA HASIBUAN sekarang tercatat atas nama WINDA, karena telah beralih hak menjadi milik WINDA (in casu Pemenang Lelang).
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Risalah Lelang Nomor 624/2013 tertanggal 12 Juli 2013; 8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Jawaban Tergugat II tertanggal 27 Pebruari 2014 : DALAM EKSEPSI : Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya. 1. Eksepsi gugatan kurang pihak Bahwa dalam gugatan dimaksud, terdapat pihak-pihak yang seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga atas gugatan dimaksud menjadikan kurang pihak. Adapun kekurangan pihak dimaksud yaitu tidak memasukkan pihak Notaris yang membuat Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) dan pihak Kantor Pertanahan yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan. Kedua pihak dimaksud mempunyai peran yang signifikan dan strategis, mengingat bahwa salah satu dokumen yang dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan lelang atas objek Penggugat yang dijadikan sebagai jaminan merupakan produk hukum dari kedua pihak dimaksud, sehingga untuk lebih mendapatkan suatu pemahaman dan penjelasan secara menyeluruh dan komprehensif atas gugatan dimaksud, maka keberadaan kedua pihak Halaman 17 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
tersebut (Notaris dan Kantor Pertanahan) menjadikan sesuatu hal yang mutlak. Dengan demikian maka dengan tidak dimasukkannya pihak notaris dan kantor pertanahan dalam perkara dimaksud, menjadikan gugatan dalam perkara a quo menjadi tidak lengkap pihaknya. 2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) : 1.
Bahwa sesuai angka (1), (2), (3), (4) dan (5) dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mengakui fakta hukum sebagai berikut : 1) Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat I; 2) Sebagai jaminan hutang Penggugat telah diikat hak Tanggungan atas obyek sengketa sebagai berikut : SHM No. 1275 an. Lina Afridah yang terletak Jl. Pasar Pelita Kel. Pekan Binjai Kota Binjai dan, SHM No. 664 an Penggugat sendiri Jl. Sawi Lk. I Kelurahan Paya Roba Kec. Binjai Barat Kota Binjai.
2.
Sesuai butir 6 dalil Penggugat maka Penggugat mengakui bahwa pembayaran anggsuran kredit menjadi terkendala.
3.
Terhadap pengakuan Penggugat dimaksud diatas maka mohon majelis hakim menetapkan sebagai akta yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya.
4.
Sehingga pada akhirnya Tergugat I
memberikan surat peringatan
(somasi) sebanyak tiga kali namun demikian Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar angsuran hutang sesuai Perjanjian Kredit. 5.
Selanjutnya mengajukan
Tergugat
I
permohonan
berdasarkan lelang
pasal
kepada
6
UU
Tergugat
no.4/1996 II
untuk
mendapatkan pelunasan hutang dari penjualan (lelang) obyek obyek jaminan. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa Penggugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Tergugat I/kreditor sehingga Tergugat I/Kreditor melalui pasal 6 UU Hak Tanggungan berhak melaksanakan lelang (dengan bantuan Tergugat II) terhadap barang jaminan/obyek Penggugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum harus ditolak karena tidak jelas bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku. B. DALAM POKOK PERKARA : Halaman 18 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi
tersebut di atas, mohon
dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya. 2. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II adalah berdasarkan permohonan lelang dari PT. Bank Mega Tbk Regional Medan melalui surat
Nomor : 069/REMD/2013 tanggal 24 Juni 2013 perihal:
Permohonan Lelang Ulang. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.06/2010
(selanjutnya
disebut
tentang PMK
Petunjuk
Pelaksanaan
93/PMK.06/2010)
yang
Lelang
berbunyi:
Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. 3. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh PT. Bank Mega Tbk Regional Medan merupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 UU HT sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor: PER03/KN/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi: Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan terdiri dari: a) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit; b) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan; c) Salinan/fotokopi
Sertifikat
Hak
Atas
Tanah
yang
dibebani
Hak
Tanggungan; d) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi; e) Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi, berupa peringatanperingatan maupun pernyataan dari pihak kreditor; f) Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan; g) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan. Halaman 19 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
4. Terkait dengan hal tersebut pada angka 3 di atas, PT. Bank Mega Tbk Regional Medan telah melengkapi dokumen syarat-syaratnya, antara lain : a) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit - Fotokopi Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“MEGA UKM”) Nomor: 037/PK/MDN/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 b) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan - Fotokopi Hak Tanggungan No. 502/2012 tanggal 16 Mei 2012 atas SHM Nomor 664/payaroba; - Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 114/2012 tanggal 5 April 2012 atas SHM Nomor 664/payaroba, yang dikeluarkan oleh PPAT Nyonya Zonarita, S.H.; c) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan - Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 664/Payaroba seluas 246 m2 atas nama Gustina Hasibuan; d) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi; - Asli perincian hutang/jumlah kewajiban debitor yang dibuat oleh Reg. SME Remedial Manager dan Manager Legal PT. Bank Mega Tbk Regional Medan tanggal 6 Mei 2013 dengan posisi hutang per 6 Mei 2013 dengan jumlah total Rp. 648.609.186,85. e) Salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi, berupa peringatanperingatan maupun pernyataan dari pihak kreditor - Surat dari PT. Bank Mega Tbk Cabang Pembantu Medan Krakatau Nomor: 009/BM-MDK/SME/IV/12 tanggal 30 April 2012 perihal: Surat Peringatan I; - Surat dari PT. Bank Mega Tbk Cabang Pembantu Medan Krakatau Nomor: 016/BM-MDK/SME/VIII/12 tanggal 6 Agustus 2012 perihal: Surat Peringatan II; - Surat dari PT. Bank Mega Tbk Cabang Pembantu Medan Krakatau Nomor: 017/BM-MDK/SME/VIII/12 tanggal 13 Agustus 2012 perihal: Surat Peringatan III; - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 03/SKPT/II/2013 atas SHM No. 664/Payaroba yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Binjai tanggal 11 Februari 2013; Halaman 20 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
f)
Surat Pernyataan dari PT. Bank Mega Tbk Regional Medan Tanggal 24 Juni 2013 yang menyatakan bahwa PT Bank Mega akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari timbul gugatan yang diajukan oleh pihak manapun.
g) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan. - Surat
dari
PT.
Bank
Mega
Tbk
Regional
Medan
Nomor
:074/REMD/2013 tanggal 5 Juli 2013 perihal Penjualan secara lelang agunan kredit saudara/i; 5. Bahwa atas permohonan lelang dari PT. Bank Mega Tbk Regional Medan melalui surat Nomor : 069/REMD/2013 tanggal 24 Juni 2013 perihal: Permohonan Lelang Ulang, Kepala KPKNL Medan telah mengeluarkan Surat Nomor: S-1056/WKN.02/KNL.01/2013 tanggal 2 Juli 2013 hal Jadwal Lelang yang berisi bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 12 Juli 2013 Pukul 09.30 WIB bertempat di kantor PT. Bank Mega Tbk, Jalan Iskandar Muda Nomor 137 lantai III Medan. Hal ini sesuai dengan
Pasal
21
PMK
93/PMK.06/2010
yang
berbunyi:
Waktu
pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II. 6. Bahwa permohonan lelang dari PT. Bank Mega Tbk Regional Medan dimaksud merupakan pelaksanaan lelang ulang atas pelaksanaan lelang sebelumnya yaitu pada tanggal 14 Juni 2013 namun tidak ada yang mengajukan penawaran/tidak ada peminat. 7. Bahwa lelang dimaksud didahului dengan Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan melalui surat kabar harian “Tribun Medan” yang terbit pada tanggal 5 Juli 2013, sehingga setiap orang dapat mengetahui akan adanya lelang dimaksud (asas publisitas). Hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) huruf a Nomor 1 PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi: Pengumuman Lelang Ulang dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang, jika waktu pelaksanaan lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak pelaksanaan lelang terdahulu atau sejak pelaksanaan lelang terakhir. 8. Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan tanggal 12 Juli 2013 diikuti oleh 1 (satu) orang peserta yaitu Tergugat III. Hal ini sesuai Pasal 4 ayat (1) PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi: lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang. Halaman 21 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
9. Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan tanggal 12 Juli 2013 dengan nilai limit sebesar Rp. 80.000.000,- yang telah ditetapkan oleh Penjual. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi: Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang. 10. Selanjutnya objek lelang dimaksud laku terjual sebesar Rp. 80.300.000,dengan pembeli lelang Tergugat III. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi: bahwa Pejabat lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit sebagai Pembeli, dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan nilai limit. 11. Bahwa Penjual/Pemohon Lelang dalam hal ini PT Bank Mega Tbk Regional Medan bertanggung jawab terhadap keabsahan barang, dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang, dokumen kepemilikan, gugatan perdata maupun pidana dan tuntutan ganti rugi jika terjadi ketidakabsahan barang serta dokumen persyaratan lelang. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi : Pasal 16 ayat (1) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap: a. keabsahan kepemilikan barang; b. keabsahan dokumen persyaratan lelang; c. penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan d. dokumen kepemilikan kepada Pembeli. Pasal 16 ayat (2) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang. Pasal 16 ayat (3) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang. 12. Bahwa permohonan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan (UU HT) yang dimohonkan oleh PT. Bank Mega Tbk Regional Medan telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan alasan tersebut Tergugat II tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan lelang hal ini sesuai dengan pasal 12 PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi: Kepala Halaman 22 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. 13. Bahwa terhadap lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum. Terdapat beberapa Yurisprudensi yang membenarkan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi berdasarkan rasa kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang dimana hal ini tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain : a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958: “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah.”. b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982: “Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum". c) Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996: “Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi". d) Putusan Mahkamah Agung RI Na.52 K/SIP/1975 tanggal 23 September 1975: “Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi". e) Putusan Mahkamah Agung RI No.1237 K/SIP/1973 tanggal 15 April 1976: “Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum". f)
Putusan Mahkamah Agung RI No. 821 K/SIP/1974 tanggal 28 April 1976: “Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi".
14. Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Tergugat II adalah sah secara hukum dan terhadap proses lelang tidak dapat dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi: lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan. Halaman 23 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
15. Terkait dengan dalil Penggugat pada angka 14 yang menyatakan lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Tergugat II dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut tidak beralasan. Hal ini dapat Tergugat II sampaikan pendapat sebagai berikut: a. Bahwa pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk melakukan penjualan atas aset yang dijadikan sebagai jaminan apabila debitor cidera janji. Dengan demikian, maka pelaksanaan lelang dimaksud merupakan kewenangan yang diberikan oleh
undang-undang
(ex
lege)
dan
bukan
berdasarkan
janji
sebagaimana terdapat dalam APHT. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan eksekusi hipotek, dimana janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata merupakan suatu pelaksanaan dari suatu perjanjian, sehingga pelaksanaan eksekusi harus didahului dengan fiat executie. b. Bahwa sesuai UUHT Nomor 4 Tahun 1996 maka pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 1) Pasal 20 ayat 1 butir a jo. Pasal 6, maka pelaksanaan eksekusi tidak memerlukan fiat pengadilan. 2) Pasal 20 ayat 1 butir b jo. Pasal 14 ayat 2 dan 3, maka pelaksanaan
eksekusi
menggunakan
titel
eksekutorial
dan
memerlukan fiat eksekusi pengadilan. 3) Pasal 20 ayat 2, maka dapat dilaksanakan penjualan dibawah tangan. c.
Sedangkan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan cukup jelas hanya
menunjuk
atau
mengatur
pelaksanaan
eksekusi
Hak
Tanggungan melalui Pasal 20 jo. Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan. Dengan demikian, maka pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT dapat dilakukan sendiri oleh pemegang hak tanggungan pertama tanpa memerlukan adanya fiat executie terlebih dahulu. Maka, berdasarkan uraian-uraian Jawaban tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenan memutus dengan amar sebagai berikut: Dalam Eksepsi: Halaman 24 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima;
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
Dalam Pokok Perkara :
Menolak
Gugatan
Penggugat
seluruhnya
atau
setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
Menyatakan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Jawaban Tergugat III tertanggal 27 Pebruari 2014 : DALAM EKSEPSI I.
EKSEPSI PENGADILAN NEGERI MEDAN SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI. Bahwa Tergugat III memperoleh hak atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor 664/Payaroba, yang terletak di Jalan Sawi I, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, seluas 246-M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 01/Payaroba/2010 tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2010 (dua ribu sepuluh), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02.17.05.32.00803, tercatat atas nama GUSTINA HASIBUAN, berikut dengan bangunan rumah tinggal yang didirikan / dibangun diatasnya, selanjutnya disebut "Obyek Sengketa", adalah melalui Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan (dalam perkara ini disebut Tergugat II), yang diselenggarakan pada Hari Jumat tanggal 12 Juli 2013, bertempat di PT. BANK MEGA, Tbk, Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda, Jalan Iskandar Muda No. 137, Lantai III, Kota Medan, sebagaimana dimaksud atau berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor : 624/2013 tanggal 12 Juli 2013. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 telah dilaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Obyek Sengketa tersebut oleh atau dihadapan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Halaman 25 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara cq.
Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, dalam hal ini dilaksanakan oleh atau dihadapan DIAN SURBAKTI, Sarjana Hukum, selaku Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 06/KM.6/UP.11/2007 tanggal 03 Mei 2007, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan. Bahwa Risalah Lelang Nomor : 624/2013 tanggal 12 Juli 2013 tersebut juga dibuat oleh atau dihadapan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), dalam hal ini dibuat oleh atau dihadapan DIAN SURBAKTI, Sarjana Hukum, selaku Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 06/KM.6/UP.11/2007 tanggal 03 Mei 2007, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan. Bahwa Obyek Perkara tersebut telah dialihkan atau dibaliknamakan ke atas nama Tergugat III pada tanggal 13-12-2013, oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor : 624/2013 tanggal 12 Juli 2013, sebagaimana tercantum dalam lembaran Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya
yang terdapat pada Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak
Milik nomor 664/Payaroba, tercatat atas nama WINDA. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka secara jelas dan nyata bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan pembuatan Risalah Lelang serta pengalihan nama atas Obyek Perkara tersebut dilakukan/dilaksanakan atau dibuat oleh atau dihadapan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Dengan demikian yang patut menurut hukum bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan Halaman 26 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
memutus perkara ini menyatakan tidak berwenang mengadili Perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 134 hir /
Pasal 160 Rbg yang berbunyi :
"Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negaeri karena jabatannya harus puas menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu". II. OBYEK SENGKETA BUKAN MILIK PENGGUGAT (EXCEPTIO DOMINI) : Bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah yaitu sebagai berikut :
Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 664 / Payaroba, seluas 246-M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), terletak di Jalan Sawi I, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01/Payaroba/2010 tertanggal 25 Januari 2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 02.17.05.32.00803,
dahulu tercatat atas nama
GUSTINA HASIBUAN sekarang tercatat atas nama WINDA,berikut bangunan yang didirikan/dibangun diatasnya. Merupakan suatu dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat, hal mana jelas dan pasti bahwa Obyek Sengketa tersebut adalah benar-benar milik dari WINDA (In cassu Tergugat III) selaku pembeli / pemenang lelang
sebagaimana
tercantum dalam Salinan Risalah Lelang Nomor : 624/2013 tanggal 12 Juli 2013, sehingga dengan demikian atas Obyek sengketa sejatinya adalah milik dari Tergugat III dan BUKAN dimiliki oleh Penggugat. Sebagaimana dipertegas dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menetapkan : “Sertipikat merupakan SUATU TANDA BUKTI HAK yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.” Oleh karena Penggugat BUKAN LAGI MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH atas Objek Sengketa, maka adalah suatu hal yang patut secara hukum jika dikatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat exceptie domini, sehingga adalah hal yang patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menyatakan Gugatan Penguggat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). II. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS : 1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas / tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) serta Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan Halaman 27 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
dasar hukum (rechtgrond) dan dasar fakta (feitelijk grond) kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan dalam hal ini dalil Gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil. 2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan batas-batas tanah, dimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1559K/Pdt/1983 tanggal 23-10-1984, jo. Pengadilan Tinggi Medan No. 402/1982, yang kaidah hukumnya menyebutkan : "Gugatan tidak dapat diterima karena tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa" Bahwa Penggugat sejatinya tidak memiliki dasar hukum (rechtgrond) atas dalil unsur-unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan para Tergugat pada Gugatan tersebut, dalil Gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi unsur jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur dalam pasal 8 Rv, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, karena sengaja mengarang dalildalil dalam Gugatan. Dengan demikian sudah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan tersebut tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur (obscuur libel), oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : “Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima“ Dalam hukum acara perdata pihak yang menggugat berkewajiban untuk mengkualifikasikan perbuatan pihak-pihak yang digugatnya tersebut sebagaimana sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang dikonstantir dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/SIP/1973 yang berbunyi :“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Gugatan demikian sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena Gugatan Penggugat diajukan telah tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur (obscuur libel), oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Halaman 28 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
III. EKSEPSI ERROR IN PERSONA / DISKUALIFIKASI IN PERSON (KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT III) : Bahwa Penggugat yang melibatkan Tergugat III sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat adalah sangat keliru dan mengandung cacat formil, oleh karena antara Tergugat III dengan Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum sama sekali, Penggugat dan Tergugat III tidak pernah terikat dalam suatu perjanjian maupun kerjasama dalam bentuk apapun sehingga tindakan Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menyebutkan “Suatu perjanjian hanya berlaku kepada pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga”. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601K/Sip/1975; Penggugat telah keliru menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat dikarenakan Tergugat III memperoleh hak atas sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 664/Payaroba, yang terletak di Jalan Sawi I, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, seluas 246-M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 01/Payaroba/2010 tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2010 (dua ribu sepuluh), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02.17.05.32.00803, tercatat atas nama GUSTINA HASIBUAN, berikut dengan bangunan rumah tinggal yang didirikan/ dibangun diatasnya, adalah melalui Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh PT. BANK MEGA Tbk (dalam perkara ini disebut Tergugat I), dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan (dalam perkara ini disebut Tergugat II), yang diselenggarakan pada Hari Jumat tanggal 12 Juli 2013, bertempat di PT. BANK MEGA, Tbk, Kantor Cabang Pembantu Medan - Iskandar Muda, Jalan Iskandar Muda No. 137, Lantai III, Kota Medan, sebagaimana dimaksud atau tercantum dalam Salinan Risalah Lelang Nomor : 624/2013 tanggal 12 Juli 2013. Dengan demikian Gugatan Penggugat yang melibatkan Tergugat III sebagai pihak dalam Gugatan tersebut jelas mengandung cacat formil, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu memutuskan untuk menerima eksepsi Tergugat III Halaman 29 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
dan/atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat
tersebut
tidak
dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). IV. EKSEPSI MENGENAI KURANGNYA PIHAK YANG DIIKUTSERTAKAN DALAM GUGATAN (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM): 1. Bahwa Penggugat tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Binjai sebagai pihak dalam Gugatannya yang telah melakukan / melaksanakan tindakan hukum dalam hal : menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama), Nomor : 502/2012, dengan penerbitan Sertipikat tanggal 16 Mei 2012, yang telah membebani Obyek Perkara dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama), dimana sebagai Pemegang Hak Tanggungan adalah PT. BANK MEGA Tbk (dalam perkara ini disebut Tergugat I); dan mengalihkan atau membaliknamakan bidang Obyek Perkara tersebut ke atas nama WINDA (dalam perkara ini disebut Tergugat III), berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 624/2013, yang dibuat dihadapan DIAN SUBAKTI, Sarjana Hukum, Pejabat Lelang dan dikeluarkan oleh MARLAIS SIMANJUNTAK, Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara KPKNL Medan. 2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Binjai tersebut diatas menjadi subyek hukum sebagai Turut Tergugat maka dalam Gugatan tersebut terdapat kekurangan atau tidak lengkap pihak yang diikutsertakan dalam Gugatan (Exceptio Plurium Litis Consortium), sehingga sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaard) sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 jo. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. No. 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan : “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna atau setidak-tidaknya yang dituntut kurang jelas” jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 663 K / Sip / 1970 tertanggal 6 Agustus 1971 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1038 K / Sip / 1972 tertanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata" Halaman 30 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat
kecuali
yang
diakui
secara
tegas
dan
jelas
tentang
kebenarannya dalam Jawaban ini ; 2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis-mutandis merupakan suatu satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ; 3. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2013 Tergugat III membaca iklan yang berjudul "Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan" yang dimuat pada Harian Tribun Medan edisi / terbitan hari Jumat tanggal 05 Juli 2014, yang mengumumkan bahwa PT. BANK MEGA Tbk (dalam perkara ini disebut Tergugat I), akan melaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan (dalam perkara ini disebut Tergugat II) terhadap obyek jaminan atas nama GUSTYNA Boru HASIBUAN ditulis dan disebut juga GUSTYNAH
Boru
HASIBUAN
ditulis
dan
disebut
juga
GUSTINA
HASIBUAN (dalam perkara ini disebut Penggugat), yaitu berupa : a. Tanah/bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 664/Payaroba, seluas 246-M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), tercatat atas nama GUSTINA HASIBUAN, yang terletak di Jalan Sawi I, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara. (Harga Limit Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), Uang Jaminan Rp.16.000.000.- (enambelas juta rupiah); b. Tanah/bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1275/Pekan Binjai, seluas 68-M² (enam puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama GUSTYNA Boru HASIBUAN ditulis dan disebut juga GUSTYNAH Boru HASIBUAN ditulis dan disebut juga GUSTINAH HASIBUAN, yang terletak di Jalan Pasar Pelita, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara. (Harga Limit Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Uang Jaminan Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah), yang akan diselenggarakan pada Hari Jumat tanggal 12 Juli 2013, pukul 09.30 s/d selesai, bertempat di PT. BANK MEGA, Tbk, Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda, Jalan Iskandar Muda No. 137, Lantai III, Medan. 4. Bahwa berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor : 624/2013 tanggal 12 Juli 2013, Tergugat III telah disahkan sebagai Pembeli atau Pemenang Lelang dengan harga penawaran sebesar Rp.80.300.000.- (delapan puluh Halaman 31 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
juta tiga ratus ribu rupiah) atas sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 6-4/Payaroba, yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Binjai, Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Payaroba, setempat dikenal dengan Jalan Sawi I, seluas 246-M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi),
sebagaimana
diuraikan
dalam
Surat
Ukur
nomor
01/Payaroba/2010 tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2010 (dua ribu sepuluh),
dengan
Nomor
Identifikasi
Bidang
Tanah
(NIB)
02.17.05.32.00803, tercatat atas nama GUSTINA HASIBUAN, berikut dengan bangunan rumah tinggal yang didirikan/ dibangun diatasnya. 5. Bahwa Tergugat III menolak tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 14 sampai dengan angka 16 Posita serta dalil-dalil Penggugat pada angka 2 dan angka 3 Petitum Gugatan aquo, karena selaku pembeli lelang yang beritikad baik maka hak-hak Tergugat III wajib dilindungi secara hukum, sebagaimana ditetapkan dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang antara lain sebagai berikut : a. Nomor : 251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958, yang kaidah hukumnya menyatakan : "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah"; b. Nomor : 1237 K/SIP/1973 tanggal 15 April 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan
:
"Pembeli
dengan
itikad
baik
harus
mendapat
perlindungan hukum"; c. Nomor : 821 K/SIP/1974 tanggal 28 April 1976, yang kaidah hukumnya menyatakan : "Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi"; d. Nomor : 52 K/SIP/1975 tanggal 23 September 1975, yang kaidah hukumnya menyatakan : "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi"; e. Nomor : 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982, yang kaidah hukumnya menyatakan : "Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum"; f.
Nomor : 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996, yang kaidah hukumnya menyatakan : "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi";
Bahwa dasar hukum yang menguatkan keabsahan Tergugat IIII dalam memiliki dan menguasai sepenuhnya Obyek Sengketa antara lain sebagai berikut : a). Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi : “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu Halaman 32 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dengan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. b). Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi : “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua-belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar” Dasar hukum lain yang menguatkan peralihan hak kepada Tergugat III karena Jual Beli antara Tergugat III dengan Tergugat I memenuhi syarat untuk didaftarkan di Badan Pertanahan setempat karena telah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pasal 19 ayat 1 dan 2, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, sebagai berikut : Ayat (1) : Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (2) : Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. b. Pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut c. Pemberian surat – surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. b. Pasal 37 ayat (1) PP no. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: Ayat (1): Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jabatan, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perubahan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian secara hukum Tergugat III telah sah dan berwenang, dengan kekuasaannya sendiri untuk menguasai dalam arti seluas-luasnya Obyek Sengketa berikut dengan segala apa yang telah diserahkan oleh Tergugat I. 6. Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut maka dalam hal ini secara jelas dan nyata Tergugat III sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka sudah sepantasnya Gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan tidak berdasarkan ketentuan hukum (niet ont vankelijke verklaard) ; Halaman 33 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
7. Bahwa untuk lain dan selebihnya Tergugat III tidak akan menanggapi dalildalil Gugatan dan Replik Penggugat karena seandainyapun benar adalah irrelevant. 8. Bahwa oleh karena keseluruhan Gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara hukum haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat ; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat III mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan amar sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Menyatakan objek Gugatan bukan milik Penggugat (exceptie domini); 2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (Onrechmatig Of Ongegrond) Tidak Jelas, Tidak Terang, Bias Dan Kabur (Obscuur Libel); 3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA 1.
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2.
Menyatakan Tergugat III adalah Tergugat IIII yang benar dan beritikad baik;
3.
Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang salah dan tidak beritikad baik ;
4.
Menyatakan sah dan berharga pelelangan umum atas jaminan kredit Penggugat, berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 664 / Payaroba, seluas 246-M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), terletak di Jalan Sawi I, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01/Payaroba/2010 tertanggal 25 Januari 2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 02.17.05.32.00803,
berikut
bangunan yang didirikan/dibangun diatasnya, dahulu tercatat atas nama GUSTINA HASIBUAN sekarang tercatat atas nama WINDA; 5.
Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Risalah Lelang Nomor 624/2013 tertanggal 12 Juli 2013;
6.
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Halaman 34 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No.13/Pdt.G/2014/PNMdn, tanggal 24 Juni 2014 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1.
Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 800.000,- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah); Membaca & memperhatikan : 1. Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 September
2014, yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Medan
kepada Penggugat /Pembanding, dan kepada
Tergugat II terbanding II pada tanggal 18 Agustus 2014; 2. Akta Permohonan Banding Nomor :111/2014 ,yang dibuat oleh Sugeng Wahyudi. SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan pada hari Rabu
tanggal, 10 September 201 Penggugat/Pembanding
menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 13/PDT.G/2014/PN-Mdn. tanggal, 24 Juli 2014, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I semula terbanding I berdasarkan relaas pemeberitahuan Pernyataan banding tanggal 02 Oktober 2014 No. 13/Pdt.G/2014/PN-Mdn,
kepada
Tergugat
II
semula
Terbanding
II
berdasarkan relaas pemeberitahuan Pernyataan banding tanggal 27 Oktober 2014 No. 13/Pdt.G/2014/PN-Mdn/Akta:111/2014, dan kepada Tergugat III semula Terbanding III berdasarkan relaas pemberitahuan Pernyataan banding tanggal 08 Oktober 2014 No. 13/Pdt.G/2014/PN-Mdn; 3. Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 30 September 20140, memori banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Tergugat I semula Terbanding I pada tanggal 15 Oktober 2014, kepada Tergugat II semula Terbanding II pada tanggal 27 Oktober 2014 dan kepada Tergugat III semula terbanding III pada tanggal 20 Oktober 2014 ; 4. Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I semula Tergugat I pada tanggal 14 Nopember 2014, Relaas Kontra Memori Banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Pembanding semula Penggugat pada Halaman 35 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
tanggal 24 Nopember 2014, kepada Tergugat II semula Terbanding II pada tanggal 25 Nopember 2014 dan kepada Tergugat III semula Terbanding III pada tanggal 24 Nopember 2014 melalui mohon bantuan kepada ketua Pengadilan Negeri Stabat; 5. Kontra Memori Banding dari Tergugat III semula Terbanding III tanggal 24 Nopember 2014, Relaas Kontra Memori Banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2014, kepada Tergugat II\ semula Terbanding I pada tanggal 25 Nopember 2014 dan kepada Tergugat II semula Terbanding II pada tanggal 25 Nopember 2014; 6. Relaas
pemberitahuan
Penggugat/Pembanding
mempelajari
berkas
perkara/
tanggal 6 Nopember 2014,
Inzage
kepada
kepada Tergugat
I/Terbanding I tanggal 6 Oktober 2014, dan kepada Tergugat II/Terbanding III pada tanggal 27 Oktober 2014 dan kepada tergugat III/Terbanding III pada tanggal 8 Oktober 2014, yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya
untuk memeriksa
dan
mempelajari berkas perkara No.13/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tanggal 24 Juli 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa permohonan banding dari
Pembanding semula
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu & menurut cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang bahwa pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 30 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Judex facti (Pengadilan Negeri Medan) dalam putusan perkara a quo tidak mempertimbangkan fiat eksekusi sebagai syarat untuk melaksanakan lelang terhadap hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan sebab dengan tidak adanya fiat eksekusi dari Pengadilan menyebabkan lelang yang dilaksanakan terbanding II atas permintaan terbanding I menjadi tidak sah dan batal demi hukum ; Halaman 36 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
2. Bahwa Judex facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara a quo sebab dari bukti Pembanding I dengan tanda bukti P-1 dan tanda bukti P-2 dan dari bukti Terbanding I dengan surat peringatan I dari terbanding hanya berkisar kurang lebih lima puluh hari tentu hal ini menunjukkan sikap Terbanding I yang sangat arogan dan mengintimidasi Pembanding karena penerbitan surat peringatan I tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya sebab untuk menerbitkan surat peringatan I jangka waktunya paling sikit adalah enam puluh hari terhitung sejak Pembanding lalai membayar kewajibannya kepada Kredit ; 3. Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya telah silap dan keliru menyatakan Pembanding tidak beritikad baik karena tidak membayar angsuran kredit kepada Terabanding sebab pembanding tetap berusaha membayar angsuran kredit kepada Terbanding I sesuai dengan bukti pembanding dengan tanda P-3 dan dari bukti tersebut telah jelas dan terang pembanding tetap melaksanakan kewajiban membayar angsuran kredit kepada terbanding I. Oleh karena itu lelang eksekusi yang dilaksanakan Terbandin II atas permintaan Terbanding I dan dimenangkan oleh Terbanding III adalah perbuatan melawan hukum dan lelang eksekusi tersebut tidak sah dan batal demi hukum ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Juli 2014, Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN-Mdn. serta Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dan Kontra Memori Banding
Kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat I dan Kontra Memori
Banding Terbanding III/Tergugat III, pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga
Memori
Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasanalasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka
putusan
Pengadilan
Negeri Medan tanggal
24 Juli 2014,
No. 13/Pdt.G/2014/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding berada Halaman 37 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding seperti tersebut dibawah ini ; Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 13/Pdt/G/2014/PNMdn, tanggal 24 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
-
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 9 Februari 2015 oleh kami Dr.H.SOEDARMADJI,SH,M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan DHARMA EDWARD DAMANIK,SH.MH, dan DAHLIA BRAHMANA,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2015 Nomor: 08/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 16 Februari 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta LUHUT BAKO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak
dihadiri kedua belah
pihak dalam perkara ini ;
Hakim Anggota,
1.DHARMA E. DAMANIK,SH.MH.
Hakim Ketua,
Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum .
2.DAHLIA BRAHMANA,SH,MH. Halaman 38 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
Panitera Pengganti
( LUHUT BAKO,SH )
Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )
Halaman 39 dari 39 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PDT/2015/ PT. MDN
