PT.MDN

PUTUSAN NOMOR : 150/PDT/2015/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Drs. HASAN BASRI AWRIA RITONGA , lelaki , yang beralamat di Jalan Pertahanan No : 17 A ( d/h No : 28 ) , Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat , Kota Medan , Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2013, telah memberikan kuasa kepada : MAHMUD IRSAD LUBIS.SH. AHMAD SUKRI HASIBUAN.SH. EKO WINARNO . SH. ABDUL MANAF. SH.MH. SOFYAN TAUFIK.SH. M. NOOR SHAHIB. SH. Semuanya Penasehat Hukum / Advokat dari TIM PENGACARA MUSLIM ( TPM ) Medan, beralamat di Jalan

Prajurit No. 48-B Medan, selanjutnya disebut

sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ; Lawan 1. SYAMSIAR ABDUL AZIS , Perempuan , umur 73 Thn, beralamat di No 6, Jalan Jati 3/6 ,Seksen 3 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Kuala Lumpur Malaysia, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2. FARIDA HANUM Alias ONONG , Lelaki , beralamat di Jalan Pertahanan No : 5 – B LK. XIII ,Pulo Brayan Kota ,Kec

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 150/PDT/2015/ PT. MDN

Halaman 1 dari 22 Hal

Medan Barat, Kota Medan,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ; 3.Drs SYAFEI . S , Lelaki , beralamat di Jalan Rawa Blong I No : 24 , RT/RW .005 / 015 , Palmerah Jakarta Barat , Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III ; Bahwa Tergugat – Tergugat / Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 18 Februari 2014 , telah memberikan kuasa kepada : HALOMOAN SIANIPAR .SH. BLUHER SITORUS .SH. LEONARD BM SITOMPUL .SH. ALFARIUS POLINTINO. SH. Semuanya Penasehat Hukum / Advokat , pada LAW OFFICE

HALOMOAN

SIANIPAR

&

PARTNERS

,

beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim / Sei Wampu No : 118 A . Lt II , Medan . Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Nomor 150/Pdt/2015/PT.Mdn tanggal 24 April 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

10

Juni 2013, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan , pada tanggal : 21 Juni 2013, dalam register nomor : 355/Pdt.G/2013/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : A.DASAR DAN ALASAN GUGATAN 1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Nazir Tanah Wakaf Umum Madrasah Islamiyah

(berdasarkan

Surat

Pengesahan

Nadzir

Nomor:

Kk.02.03/TW/.01/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Medan Barat, tertanggal 24 Agustus 2007) yang terletak di Jalan Pertahanan Nomor 17 A (d/h No. 28) Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara memiliki ukuran Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 150/PDT/2015/ PT. MDN


Panjang 15 meter dan 13 meter, lebar 22,5 meter dengan luas keseluruhan 337,5 meter, dengan batas-batas: -

Sebelah Utara: berbatasan dengan Kebun H. Abdul Halim;

-

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah Maskapai;

-

Sebelah Timur: berbatasan dengan Kebun Juhairi;

-

sebelah Barat: berbatasan dengan Kebun H. Ahmadsyah;

2. Bahwa awalnya Tanah Wakaf tersebut diurus oleh Nazir Wakaf yang bernama H. Usman Sulaiman, yang diwakafkan oleh Alm. Hj. Dawiyah pada tahun 1930 ; 3. Bahwa pada awalnya perjalanan pengelolaan Tanah Wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan Umat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada ganguan dari pihak lain; 4. Bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengakui dan menklaim Tanah Wakaf dimaksud/objek perkara adalah milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berdasarkan surat Grant Sultan Deli bernomor 48-C tertanggal 26 Oktober 1938; 5. Bahwa kemudian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengalihkan dan menganti rugikan tanah objek perkara kepada Tergugat IV sebahagian dari tanah objek perkara, berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi yang diperbuat di Medan tertanggal 17 Maret 2005 dengan batas-batas sebagai berikut (± 105, 19 M2): Sebelah Utara

: berbatasan dengan Tanah Hamka ± 7,45 meter;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Jalan Pertahanan ± 7,45 meter; Sebelah Timur

: berbatasan dengan Tanah Jongki Cahyadi ± 12,75

meter; Sebelah Barat

: berbatasan dengan Tanah Yayasan PAB± 15,50 meter;

6. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang mengakui dan menklaim Tanah Wakaf dimaksud (objek perkara) adalah milik Tergugat I bersama Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan surat Grant Sultan Deli bernomor 48-C tertanggal 26 Oktober 1938 dan kemudian mengalihkan sebahagian tanah objek perkara kepada Tergugat IV diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ; 7. Bahwa Perbuatan Tergugat II yang mengakui dan menklaim tanah wakaf dimaksud/objek perkara adalah milik Tergugat II bersama Tergugat I dan Tergugat III berdasarkan surat Grant Sultan Deli bernomor 48-C tertanggal 26 Oktober 1938 dan kemudian mengalihkan sebahagian tanah objek Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 150/PDT/2015/ PT. MDN


perkara kepada Tergugat IV diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum; 8. Bahwa Perbuatan Tergugat III yang mengakui dan mengklaim tanah wakaf dimaksud (objek perkara) adalah milik Tergugat III bersama Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan surat Grant Sultan Deli bernomor 48-C tertanggal 26 Oktober 1938 dan kemudian mengalihkan sebahagian tanah objek perkara kepada Tergugat IV diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum; 9. Bahwa

Perbuatan

Tergugat

IV

yang

menerima sebahagian

pengalihan dan ganti rugi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah objek perkara (tanah wakaf) diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum; 10.Bahwa dikarenakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang mengakui dan mengklaim objek perkara (tanah Wakaf) adalah milik nya berdasarkan surat Grant Sultan Deli bernomor 48-C tertanggal 26 Oktober 1938 dan kemudian Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang mengalihkan sebahagian objek perkara (tanah Wakaf) kepada Tergugat IV melalui Surat Pernyataan Ganti Rugi tertanggal 17 Maret 2013 yang diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka layak dan patut Surat Pernyataan Ganti Rugi tertanggal 17 Maret 2013 yang diperbuat oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Tergugat IV dinyatakan Batal Demi Hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal; 11.Bahwa oleh karena terang dan nyata Perbuatan Para Tergugat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga Perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian atas diri Penggugat; 12.Bahwa kerugian atas diri Penggugat haruslah dilakukan pembayaran ganti kerugian oleh Para Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggati kerugian tersebut”; 13.Bahwa perbuatan Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat baik secara Materil maupun Moril; 14.Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka mengharuskan Penggugat memperjuangkan haknya yang telah menghabiskan biaya sebagai nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat, antara lain: 1) Kerugian Materil Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 150/PDT/2015/ PT. MDN


Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang mengakuai dan mengklaim objek perkara (tanah Wakaf) adalah milik nya bersadarkan surat Grant Sultan Deli bernomor 48-C tertanggal 26 Oktober 1938 dan kemudian Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang mengalihkan sebahagian objek perkara (tanah Wakaf) kepada Tergugat IV melalui Surat Pernyataan Ganti Rugi tertanggal 17 Maret 2013, telah menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat sebagai berikut: a. bila dihargakan tanah objek perkara tersebut Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) per meter × 105,19 M2, maka Penggugat rugi sebesar Rp. 420.760.000,- (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); b. perbuatan Para Tergugat yang memengakibatkan Penggugat melakukan daya upaya mempertahankan hak-haknya sehingga mengeluarkan biaya untuk melakukan Gugatan terhadap Para Tergugat dan biaya-biaya lain yang digunakan untuk itu antara lain: Honorarium/Jasa Advokat, biaya perjalanan (transportasi) dan biaya-tindakan-tindakan

lain

yang

perlu

sehingga

secara

keseluruhan menghabiskan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 2) Kerugian Moril Bahwa

selain

menimbulkan

kerugian

materil

Penggugat

juga

mengalami kerugian Moril yang ditafsir sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 570.760.000,- (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); 15. Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 570.760.000,- (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga patut dan wajar jika Para Tergugat di hukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 570.760.000,- (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); 16. Bahwa gugatan ini didukung oleh bukti yang sah sehingga dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan seluruhnya dengan putusan yang dapat dilaksanakan secara serta merta Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 150/PDT/2015/ PT. MDN


(uit vorbar bij vorrad) walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi; 17. Bahwa Penggugat memiliki praduga bahwa Para Tergugat akan menghindar dalam melaksanakan putusan perkara ini sehingga patut dan wajar Para Tergugat dihukum secara renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sampai dilaksanakannya putusan perkara ini; 18. Bahwa dikhawatirkan dan untuk mencegah Tergugat IV untuk menjual kembali, menyewakan atau memindah tangankan objek perkara (tanah wakaf) kepada pihak lain, maka mohon diletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara; 19. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka sangat beralasan Para Tergugat masing-masing dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; A. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka wajar jika kiranya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yang berpekara agar dihadapkan ke depan persidangan untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti pada hari yang telah ditetapkan untuk itu dan berkenaan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mengakui dan menklaim Tanah Wakaf dimaksud (objek perkara) adalah milik Tergugat I bersama Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan surat Grant Sultan Deli bernomor 48-C tertanggal 26 Oktober 1938 dan kemudian mengalihkan sebahagian tanah objek perkara kepada Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang mengakui dan menklaim tanah wakaf dimaksud/objek perkara adalah milik Tergugat II bersama Tergugat I dan Tergugat III berdasarkan surat Grant Sultan Deli bernomor 48-C tertanggal 26 Oktober 1938 dan kemudian mengalihkan sebahagian tanah 4. objek perkara kepada Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum; 5. Menyatakan Perbuatan Tergugat III yang mengakui dan menklaim tanah wakaf dimaksud (objek perkara) adalah milik Tergugat III bersama Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan surat Grant Sultan Deli bernomor 48-C Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 150/PDT/2015/ PT. MDN


tertanggal 26 Oktober 1938 dan kemudian mengalihkan sebahagian tanah objek perkara kepada Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum; 6. Menyatakan Perbuatan Tergugat IV yang menerima sebahagian pengalihan dan ganti rugi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah objek perkara (tanah wakaf) adalah Perbuatan Melawan Hukum; 7. Menyatakan

Perbuatan

Tergugat

IV

menerima

penyerahan

dan

membayarkan ganti rugi sebahagian tanah yang terletak di Jalan Pertahanan Lingkungan XIII Pulo Brayan Kota dengan luas 150 Tergugat II, dan Tergugat III

M2

kepada Tergugat I,

secara melawan hak adalah Perbuatan

Pelawan Hukum; 8. Menyatakan Surat Pernyataan Ganti Rugi tertanggal 17 Maret 2013 yang diperbuat oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Tergugat IV adalah Batal Demi Hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal; 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan setelah putusan diucapkan hingga dilaksanakan; 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit vorbaar bij vorrad) walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi; 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas; 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut , para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal : 11 Juni 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : A. Eksepsi Persona Standi in Judicio (Penggugat Tidak mempunyai Hak dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan). -

Bahwa setelah Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) meneliti secara seksama dalil Gugatan Penggugat, ternyata Penggugat didalam gugatannya telah mengemukakan tanah yang terletak di Jalan Pertanahan Nomor 17 A (d/h No. 28) Kel. Pulo Brayan Kota, kec. Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan ukuran, Panjang 15 M dan 13 M serta lebar 22,5 M



dengan luas keseluruhannya 337,5 M merupakan Tanah Wakaf Umum Madrasah Islamiyah dengan batas-batas : - Sebelah Utara : berbatasan dengan Kebun H. Abdul Halim - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Maskapai - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebun Juhairi - Sebelah Barat : berbatasan dengan Kebun H. Ahmadsyah -

Bahwa dalil Penggugat menyatakan dahulunya Tanah Wakaf tersebut diurus oleh Nazir Wakaf yang bernama H. Usman Sulaiman yang diwakafkan oleh Hj. Dawiyah pada tahun 1930 ;

-

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang tidak benar, sebab

Penggugat tidak berhak terhadap tanah aquo, karena tanah yang

diklaim Penggugat sebagai Tanah Wakaf Umum Madrasah Islamiyah adalah merupakan milik dari Para Tergugat yang merupakan tanah warisan dari Hj. Dawijah kepada Obon Sutan Batuah dan sebelum meninggal Obon Sutan Batuah telah menghibahkan kepada anaknya Chalidjah (adalah orang tua perempuan dari Para Tergugat) tanah Grand Sultan Deli No. 44-C bukan grand Sultan 48-C sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ; -

Bahwa setelah Ibu Chalidjah meninggal dunia kepemilikan tanah tersebut jatuh ketangan Tergugat I, Delisma dan tergugat II yang masing-masing merupakan anak perempuan dari Ibu Chalidjah sementara anak laki-laki telah sepakat tidak akan meminta warisan tanah dari ibu Chalidjah (warisan tanah Grand Sultan No. 44-C) dan dalam perjalanannya Tergugat I, Delisma dan Tergugat II setelah berumah tangga masing-masing telah memiliki tanah dan rumah dan selanjutnya tanah milik Tergugat I, Delisma dan Tergugat II yang merupakan warisan dari Orang Tua Para Tergugat yakni (Ibu Chalidjah) diberikan kepada saudara laki-laki yakni Tergugat III dengan system ganti-rugi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Ganti Rugi tertanggal 17 Maret 2005 seluas 150 M² yang terletak di Jalan Pertanahan Lingkungan XIII Pulo Brayan Kota ;

-

Bahwa dengan demikian jelaslah Penggugat tidak memiliki hak atas tanah aquo yang terletak di Jalan Pertanahan Nomor 17 A (d/h No. 28) Kel. Pulo Brayan Kota, kec. Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan ukuran, Panjang 15 M dan 13 M serta lebar 22,5 M dengan luas keseluruhannya 337,5 M ;

B. Gugatan Penggugat Eror In Persona -

Bahwa dalam perbaikan Gugatan tertanggal 27 Nopember 2013 yang telah disampaikan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan dalam Gugatannya



Syamsiar

Abdul

Azis

berkewarganegaraan

(Tergugat

Indonesia

I)

dalam

ternyata

identitasnya

Tergugat

I

adalah adalah

berkewarganegaraan Malaysia, selanjutnya terhadap Tergugat II yaitu Farida Hanum alias Onong Penggugat menyatakan Tergugat II adalah laki-laki ternyata yang sebenarnya adalah perempuan, sehingga Gugatan Penggugat berkenaan dengan identitas Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah tidak teliti dengan kata lain Gugatan Penggugat adalah gugatan asal-asalan, dalam ketentuan perundang-undangan identitas Para Pihak yang berperkara harus jelas

baik

Penggugat

maupun

Tergugat

berupa

:

nama,

umur,

kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal, jenis kelamin, agama sehingga gugatan haruslah ditolak atau stidak-tidaknya tidak diterima ; C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak -

Bahwa dalil gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2013 yang telah diperbaiki dengan mengajukan Perbaikan Gugatan tertanggal 27 Nopember 2013 dengan tidak mengikut sertakan Delisma sebagai para pihak sehingga gugatan Penggugat terdiri dari tiga Para Tergugat ;

-

Bahwa ibu Chalidjah sebelum meninggal telah menghibahkan tanah aquo kepada adiknya Zuraida dan kepada anak permpuannya Syamsiar (Tergugat I), Delisma dan Farida Hanum (Tergugat II) dan selanjutnya ketiga orang tersebut memberikan tanah aquo tersebut kepada Tergugat III dengan sistem ganti

rugi,

sehingga

perubahan

gugatan

penggugat

dengan

tidak

mengikutsertakan Zuraida dan Delisma nyata dan jelas Gugatan Penggugat kurang pihak sehingga dengan demikian Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; Dalam Pokok Perkara Segala sesuatu yang telah dikemukakan Para Tergugat

pada bagian

Eksepsi diatas, secara mutatis-mutandis supaya tidak diulangi lagi, mohon dianggap telah diulang dan dimasukkan kembali pada bagian Pokok Perkara sebagai berikut : -

Bahwa Para Tergugat

menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan

Penggugat, baik dalil Posita maupun Petitumnya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini ; -

Bahwa sebelum Para Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat, bersama ini Para Tergugat mengemukakan perjalanan perkara tanah aquo hingga Para Tergugat memperoleh Objek Perkara tanah aquo ;

-

Bahwa tanah aquo merupakan adalah tanah warisan keluarga


Para


Tergugat dari

yang

berasal dari milik Hj. Dawaiah yang

ibu Para Tergugat,selanjutnya

tersebut

kepada

Hj. Dawiah

merupakan nenek

menghibahkan

tanah

Obon Sutan Batuah dan Chalidjah yang merupakan

cucu dari Hj. Dawiah dimana tanah aquo tersebut bukanlah tanah wakaf sebagaimana diklaim oleh Penggugat ; -

Bahwa selain tanah berdasarkan Surat Grand Sultan No. 44-C Obon Sutan Batuah memiliki tanah yang saat ini tempat berdirinya maktab sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, bahwa asal muasal didirikan maktab tersebut bermula dari keponakan Obon Sutan Batuah yang bernama Hj. Dalimah memohon kepada pamannya yaitu Obon Sutan Batuah agar diatas tanah tersebut dibangun sekolah atau maktab untuk tempat mengaji karena suaminya Usman Sulaiman merupakan guru mengaji, setelah permohonan keponakannya yaitu Hj. Dalimah disetujui maka sekolah atau maktab tersebut dibangun diatas tanah Obon Sutan Batuah bukan diatas tanah Grand Sultan No. 44-C, selanjutnya pengelolaan sekolah atau maktab tersebut diserahkan kepada Usman Sulaiman beserta anaknya bernama Djuwairiah bukan untuk dimiliki, sementara Obon Sutan Batuah sebagai kepala sekolah umum negeri SR 27, bangunan sekolah tersebut pada pagi hari menjadi sekolah umum negeri SR 27 dan sore hari dijadikan tempat mengaji sedangkan dalam gugatan Penggugat dinyatakan Usman Sulaiman memperolehnya dari Hj. Dawiah yang mewakafkan tanah aquo tersebut, jelaslah dalil Gugatan Penggugat merupakan dalil yang keliru ;

-

Bahwa perlu diketahui semasa hidupnya Usman Sulaiman pernah tinggal di Jalan Pertanahan Pulo Brayan di rumah pusaka alm. Rasidi yang dinding rumahnya dan atap rumahnya menempel dengan rumah Obon Sutan Batuah dan rumah tersebut berdiri diatas tanah Obon Sutan Batuah, selanjutnya pada tanggal 25 Mei tahun 1962 orang tua Para Tergugat (Chalidjah) membeli rumah tersebut dari Usman Sulaiman sebagaimana dimaksud dalam Surat Jual Beli ;

-

Bahwa sebelum Obon Sutan Batuah meninggal dunia beliau menghibahkan tanah Grand Sultan Deli No. 44-C kepada anaknya Chalidjah, sehingga tanah Grand sultan Deli No. 44-C berada dalam penguasaan Chalidjah yang merupakan ibu dari Para Tergugat, dan selanjutnya seperti pesan dari orangtuanya yang bernama Obon Sutan Batuah untuk memberikan sebagian kepada adik perempuannya yang bernama Zuraida maka pada hari Jumat tanggal 06 april 1979 Ibu Chalidjah menghibahkan sebahagian tanah Grand



Sultan Deli No. 44-C kepada adiknya Zuraida dengan ukuran 5 m x 15 m, yang berbatasan dengan : - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhum Haji Turki ; - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Jawatan Pajak ; - Sebelah Timur berbatas dengan tanah bahagian Grant sultan No. 44-C atau tanah yang di Hibahkan untuk Syamsiar, Delisma dan Farida Hanum ; - Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Ngaji (Maktab) ; -

Bahwa tanah warisan yang berasal dari ibu Chalidjah tersebut diwariskan kepada anak-anak perempuannya sementara anak laki-laki telah sepakat untuk tidak menuntut pembagian warisan atas tanah warisan bila ibu mereka (Chalidjah) meninggal dunia, dan tanah yang diwariskan/dihibahkab oleh ibu Chalidjah tersebut diberikan kepada Tergugat I, Delisma dan Tergugat II seluas 25 M x 15 M yang berbatasan dengan : - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhum Haji Turki ; - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Jawatan Pajak ; - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Perusahaan PJKA; - Sebelah Barat berbatas dengan tanah bahagian Grant sultan No. 44-C atau tanah yang dihibahkan untuk Zuraida alias Upik ;

-

Bahwa dalam perjalanannya Tergugat I , Delisma dan Tergugat II yang merupakan anak perempuan dari ibu Chalidjah telah memiliki rumah dan tanah masing-masing dan bertempat tinggal di Malaysia dan Tebing Tinggi ;

-

Bahwa selanjutnya Tergugat I, Delisma dan Tergugat II memberikan haknya atas tanah warisan yang diberikan oleh ibu Chalidjah kepada saudara laki-laki yang bernama Syafei, S (Tergugat III) dengan system ganti rugi yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 2005 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana Tergugat III mendapat tanah dengan luas 150 M² yang terletak di Jalan Pertanahan Lingkungan XIII Pulo Brayan Kota ;

-

Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah wakaf diurus oleh Nazir Wakaf yang bernama H. Usman Sulaiman yang diwakafkan Alm. Hj. Dawiah pada tahun 1930 merupakan dalil yang dipaksakan dan penuh dengan kebohongan, karena tanah aquo yang merupakan tanah warisan keluarga Para Tergugat jelas bukan tanah wakaf sehingga dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan ;

-

Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat yang selalu menyatakan Para Tergugat menguasai tanah aquo berdasarkan Surat Grant Sultan Deli No. 48C tertanggal 26 Oktober 1938 adalah keliru dan salah besar, dikarenakan Para Tergugat menguasai tanah tersebut berdasarkan tanah warisan yang



berasal dari Surat Grant Sultan Deli no. 44-C tanggal 26 Oktober 1938, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah menguasai tanah berdasarkan Surat Grand Sultan No. 48-C adalah salah objek sehingga tanah yang diperkarakan oleh Penggugat adalah Surat Grand Sultan No. 48-C sementara Para Tergugat menguasai tanah berdasarkan Surat Grand Sultan No. 44-C ; -

Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Delisma dan Tergugat III yang menguasai tanah aquo berdasarkan Surat Grant Sultan No. 48-C tertanggal 26 Oktober 1938 dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata merupakan dalil hukum yang dipaksakan, karena Para Tergugat dan Delisma menguasai tanah aquo berdasarkan Surat Grand Sultan No. 44-C bukan Surat Grand Sultan No. 48-C sehingga dalil gugatan Penggugat telah keliru terhadap tanah aquo karena Penggugat mendalilkan Tergugat I, Delisma dan Tergugat III menguasai tanah berdasarkan Surat Grand Sultan No. 48-C yang sebenarnya adalah Surat Grand Sultan no. 44-C ;. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Para Tergugat memohon Kehadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Medan

yang

memeriksa,

mengadili

perkara

ini

kiranya

mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas untuk memberikan Putusan dalam perkara ini untuk menolak seluruh Tuntutan yang diajukan Penggugat dalam Gugatan tertanggal 10 Juni 2013 dan perbaikan Gugatan tertanggal 27 nopember 2013 tersebut ; Demikian EKSEPSI dan JAWABAN ini diajukan Kehadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini, kiranya berkenan mengabulkannya dan menolak seluruh gugatan Penggugat. Menimbang, bahwa Negeri Medan

telah

atas

gugatan

menjatuhkan

Penggugat

putusan

tanggal

tersebut Pengadilan 12 November 2014

Nomor :355/PDT.G/2013/PN-Mdn, yang amarnyan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi – eksepsi dari Tergugat – Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA -

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya



-

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini teranggarkan sebesar Rp 1.566.000.- (satu juta lima ratus enam puluh enam rbu rupiah.) Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor :

158/2014 tanggal 26 November 2014 yang dibuat oleh Sugeng Wahyudi,S.H., M.M.Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : :355/PDT.G/2013/PN-Mdn tanggal 12 November 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 14 Januari 2014; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 29 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Desember 2014 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I/Tergugat I, kepada Terbanding II/ Tergugat II, kepada Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 26 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III telah

mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 Februari 2015 yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Februari 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat semula Pembanding pada tanggal 2 Maret 2015 ; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Januari 2015 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 150/PDT/2015/ PT. MDN


Hakim Keliru dalam Menerapkan Hukum Pembuktian pada pertimbangan hukumnya, -

Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan

tingkat

pertama

dalam

pertimbangan

terhadap

pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 22 paragraf 3 tentang “Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari pihak Penggugat yaitu saksi nurbaiti Harahap, saksi Siti Hafsah,Saksi Chairu Nasri dan Saksi Elfianti restuti, maupun dari bukti-bukti surat/ tulisan yang diajukan penggugat

(cq : P-1 sampai dengan P-19), belum

ditemukan secara mutlak/ sempurna bukti yang dapat menerangkan /memberikan fakta hokum tentang adanya kebenaran peristiwa/ perbuatan hokum kalau pada tahun 1930, wakaf tanah peninggalan (almarhum) Hj Dawiyah ada yang telah diwakafkan (yang sekarang menjadi tanah objek sengketa) dan yang kemudian diurus oleh Nadzir (almarhum) H. Usman Sulaiman sebagaimana telah diuraikan dalam dalilnya gugatan Penggugat : -

Bahwa pertimbangan Hukum tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru dan mencederai rasa keadilan pada diri Pembanding/ Penggugat karena telah dengan nyata majelis hakim tidak melihat dan dengan sengaja tidak pernah mempertimbangkan atau mengabaikan Bukti-bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dengan nyata bukti ini jelas menunjukkan Tanah terperkara adalah bagian dari tanah wakaf yang dari dahulunya mereka yang membuat kesaksian dalam Bukti-bukti P11, P-17, P-18 dan P-19 mengetahui dan mengakui hal tersebut, terhadap Pernyataan-pernyataan tersebut juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat yaitu saksi Nurbaiti Harahap, Saksi Siti Hafsah, Saksi Chairul Nasri dan Saksi Elfianti Restuti yang kesemuanya telah memberikan kesaksian yang mengetahui dan mengakui benar Tanah terperkara adalah tanah wakaf, namun kesemuanya itu diabaikan dan tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan Tergugat yang tidak pernah dapat menghadirkan saksi-saksi atas dalil-dalilnya dianggap oleh Majelis Hakim Tingkat pertama adalah orang yang berhak atas tanah terpekara/ tanah wakaf ;

-

Bahwa begitu juga halnya terhadap pertimbangan hokum majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 23 paragraf 1,



paragraph 2 dan paragraph 3, dan pada halaman 24 paragraf 1, paragraph 2 dan paragraph 3, dan pada halaman 24 paragraf 1, paragraph2, pargraph 3 dan pargraf 4 yang pada pertimbangannya mempertimbangkan

tentang

keberadaan

Bukti

surat

Penggugat/Pembanding yaitu tertanda P-1 (pada lampiran Ikrar Wakaf), yang pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 paragraf 2 menyatakan “oleh karena terbukti pihak pengggugat tidak ada memiliki hak / tidak ada kepentingan hak terhadap tanah objek sengketa, maka apapun yng terjadi terhadap tanah/ objek sengketa, terhadap pihak penggugat tidak ada hak untuk mempersoalkan /mempermasalahkan,apalagi

kemudian

menguasainya/mengelolanya atas

pihak

tetap

bersikukuh

tanah/ objek tanah sengketa,

meskipun tiada alas hak yang sah yang mendasarinya. -

Bahwa maka jelaslah majelis hakim tingkat pertama juga dengan nyata tidak mempertimbangkan/ mengabaikan itikat baik dari para pemegang amanah

yang

telah

mengadakan

pencatatan

administrasi

atas

keberadaan tanah wakaf tersebut, bahwa tanah wakaf tersebut sebelum setelah meneriman amanah wakaf dari H J. Dawiyah kepada H Usman Sulaiman tidak pernah diadakan pencatatan (semua dilakukan dengan rasa percaya dan ikhlas), begitu juga ketika H. Usman Sulaiman meninggal maupun sesudah meninggal dan terakhir diamanahkan kepada

anak-anaknya

keberadaan

tanah

tidak

wakaf

pernah

diadakan

tersebut,sehingga

pencatatan

tidak

mungkin

atas lagi

administrasi atas keberadaan tanah wakaf tersebut yang dahulunya terjadi diantara Hj. Dawiyah kepada H. Usman Sulaiman dapatlah dibuatkan karena mereka yang dimaksud telah meninggal dunia ; -

Bahwa guna legalisasi keberadaan tanah wakaf tersebut dan guna menjaga, merawat dan mengadakan administrasi atas tanah wakaf tersebut

wajar

saja

termaktub/tercantum

jika

nama

dalam di

Akta

dalamnya

Ikrar

Wakaf

yang

adalah

mereka

yang

mendapatkan amanah atau meneruskan amanah tersebut, karena itu semua dilakukan guna kemaslahatan dan kebaikan keberadaan tanah wakaf / bukan untuk kepentingan pribadi, semuanya untuk kepentingan umat, namun kesemuanya itu tidak pernah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama ; -

Bahwa jelaslah majelis hakim tingkat pertama juga dalam hal ini tidak



mempertimbangkan tentang keberadaan Akta Ikrar Wakaf / lampiran Bukti P-1 yang mana Akta Ikrar Wakaf tersebut tidak pernah ada yang merasa keberatan atas dikeluarkannya/ tidak pernah ada pembatalan dari

pihak

manapun/pihak

yang

merasa

berkepentingan

atas

dikeluarkannya Akta Ikrar Wakaf tersebut ; -

Bahwa berdasarakan argumentasi hukum di atas, maka dapat dinyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkara a quo adalah putusan yang keliru dalam menerapkan hokum pada pertimbangan hokum yang ada, sehingga Putusan Perkara a quo harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan menyatakan Termohon Banding untuk menyerahkan Tanah Terperkara kepada Pemohon Banding (dahulunya Penggugat) sebagai harta benda Wakaf yang merupakan haknya Umat islam bukannya hak pribadi/kelompok ;

-

Bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah tingkat II Kota Madya Medan yang dikeluarkan di Medan tertanggal 25 Sya’ban 1419 H/ 14 Desember 1998 M memutuskan bahwa wakaf terbagi dalam 3 (tiga) bagian : 1. Wakaf untuk umum Adapun wakaf untuk umum dapat berlaku dan memadai sekedar dengan perbuatan si wakif (orang yang berwakaf ) ; Contoh : seseorang membangun mesjid, lalu ia pun azan di masjid tersebut maka hal yang seperti ini sudah terjadi wakaf untuk umum. Wakaf untuk umum juga bias terjadi dengan lisan ataupun ucapan, dengan ucapan ini ada 2 (dua) macam pula : a. Ucapan secara Sarih atau jelas. b. Ucapan secara kinyah, seperti dikatakannya, ini shodaqoh ku, padahal niat dihatinya adalah wakaf. 2. Wakaf Khusus / wakaf Muayyan Adapun wakaf khusus atau Muayyan, maka diisyaratkan Ijab dan Kabul, atau ucapan orang yang menyerahkan dan yang menerima wakaf. Seperti seseorang kepada orang lain atau beberapa orang lain, serta wakaf tersebut berkelanjutan secara turun-menurun menurut ijab atau ucapan si wakif (orang yang berwakaf).



Dan Si penerima wakaf (maukuf alaih) wajib memelihara keutuhan wakaf tersebut sesuai dengan sabda Nabi SAW. Tersebut diatas, yaitu tidak dapat dijual, dihibahkan, apalagi dijadikan harta warisan. Si penerima wakaf (maukuf alaih) dapat dibenarkan oleh syara’ mengambil

manfaat

dari

wakaf

tersebut

seperti

:

tanam-

tanaman,buah-buahan atau sewa tanah dan lain sebagainya. Dan apabila Si penerima wakaf Muayyan atau yang khusus ini yang sifatnya turun temurun telah tiada lagi, maka harta wakaf tersebut statusnya tetap wakaf juga dan dilanjutkan pemegang amanahnya itu oleh kerabat yang terdekat dari siwakif. Contohnya ; si penerima wakaf yang sifatnya turun temurun telah habis dan tiada lagi, tetapi ada anak dari saudara perempuan yang berwakaf dan juga ada anak pula paman dari yang berwakaf, maka yang paling berhak memegang amanah wakaf ini adalah anak dari saudara perempuan si wakif karena dialah kerabat terdekat dari si wakif : 3. Wakaf Munqati ‘ (terputus) Adapun Wakaf Munqati’ terbagi 2 (dua) yaitu : a. Munqati’ awwal yaitu seseorang mengucapkan hartaku ini kuwakafkan untuk bayi yang sedang dikandungnya

itu.Maka

wakaf seperti itu tiada sah sama sekali. b. Munqati-il Wasath (putus ditengah) Contohnya : tanahku ini ku wakafkan kepada anakku si polan, dan anaknya (cucu), kemudian wakaf untuk Fakir Miskin. Maka wakaf seperti ini sah menurut syara’, dengan arti jika anak dan cucu sudah tiada maka jatuhlah wakaf ini jatuhlah pada fakir miskin. -

Bahwa dari uraian tersebut di atas perkara a quo tergolong pada wakaf khusus/ Wakaf Muayyan yang diwakafkan secara turun – temurun dari Hj. Dawiyah kepada cucunya usman Sulaiman kemudian jatuh kepada anaknya yaitu Zawil Huda Usman alias Zawil huda yang kemudian diamanahkan kepada Keponakannya Drs.Hasan Basri Awria Ritonga (Ic.Penggugat/ pembanding) ;

-

Bahwa majelis hakim tingkat pertama terlalu dangkal dan kaku dalam



menterjemahkan makna wakaf yang sesungguhnya, sebab majelis hakim berpatokan kepada surat-surat belaka, tidak mengindahkan wakaf yang bersifat lisan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Daerah tingkat II Kota Madya Medan yang dikeluarkan di Medan tertanggal 25 Sya’ban 1419 H/ 14 Desember 1998; -

Bahwa alangkah naifnya majelis hakim tingkat pertama yang memutus perkara a quo dengan semena-mena dan kurangnya penggalian tentang permasalahan wakaf sehingga yang dapat menyebabkan jatuhnya wakaf tersebut kepada orang yang tidak berhak, maka sesungguhnya

majelis

hakim

tingkat

pertama

kelak

akan

mempertanggung jawabkan dihadapan ALLAH SWT ; -

Bahwa kami yakin dan percaya majelis hakim tingkat banding sebagai hakim yang berpengalaman dan senior dapat memutuskan perkara a quo dengan rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa tanpa mengurangi niat baik Almarhumah Hj. Dawiyah pada masa itu dalam mewakafkan tanahnya untuk tempat madrasah/ sekolah pada waktu itu ;

-

Bahwa berdasarkan fakta hokum di atas, dan bukti-bukti yang telah diajukan serta dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan Pembanding/ Penggugat di depan persidangan, maka jelas sudah Pembandig/Penggugat

memilii

hak

untuk

menggugat

guna

mempertahankan tanh wakaf yang menjadi amanah dari Umat Islam ; Berdasarkan alasan-alasan dan Fakta Hukum di atas jelaslah Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Perkara No : 355/Pdt.G/2013/PN-Mdn, Tanggal 12 November 2014 mengandung kekeliruan yang nyata, sehingga Pemohon Banding bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo atas nama Pemohon Banding ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ; 1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding ; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Register Perkara No : 355/ Pdt.G/2013/PN-Mdn, Tanggal 12 November 2014; 3. Mengadili sendiri Perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Pembanding/ Penggugat u tuk seluruhnya ; 2. Menyatakan perbuatan Para Terbanding/ Para Tergugat yang tidak bersedia dan tidak mau untuk keluar dari tanah wakaf tersebut dengan alasan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 150/PDT/2015/ PT. MDN


bahwa Para Tergugat adalah pemilik tanah dan bangunan dimaksud adalah perbuatan melawan hukum ; 3. Menghukum Para Terbanding/ Para Tergugat utuk mengembalikan Objek Perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat ; 4. Menghukum Para Terbading / para Tergugat untuk membayar pengganti kerugian baik materi maupun moril sebesar Rp. 570.760.000,- (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah ) ; 5. Menghukum Para Terbanding/ Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Pembanding/ Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Terbanding /Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan setelah putusan diucapkan hingga dilaksanakan ; 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit Vorbaar bij Vorrad) walupun ada upaya Kasasi ; 7. Menyatakan sah dan berharga sita jamina; 8. Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat tanggal 9 Februari 2015 pada pokoknya adalah sebagai berikut : Hakim Keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian pada pertimbangan hukumnya ; -

Bahwa dalam dalil memori banding dari Pembanding/Penggugat menyatakan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya keliru dan menciderai rasa keadilan pada diri pembanding/penggugat karena telah dengan sengaja majelis hakim tidak melihat dengan jelas dan dengan sengaja tidak pernah mempertimbangkan atau mengabaikan bukti-bukti P-3,P-4,P-5,P-6 dan

P-7

adalah

dalil

yang

keliru

dan

sangat

dipaksakan,

karena

Pembanding/Penggugat tidak berhak atas tanah aquo, karena tanah tersebut adalah milik dari para Terbanding/Tergugat sesuai dengan bukti surat Terbanding/Tergugat (Vide I, Vide II, Vide V, Vide VI, Vide VII, Vide VIII tertanggal 13 Agustus 2014 dan diperkuat oleh keterangan saksi Siti Rafeah, ZulKifli Lubis dipersidangan dan terhadap bukti-bukti surat dan keterangan



saksi tersebut Pembanding/Penggugat tidak dapat membantahnya sehingga dalil Pembanding tersebut sudah sepatutnya ditolak : Bahwa

berdasarkan

uraian-uraian

dan

dalil-dalil

hukum

yang

telah

terbanding/Tergugat kemukakan didalam Kontra memori banding ini, secara yuridis telah terbukti dengan jelas dan nyata bahwa putusan Judex facti Pengadilan Negeri Medan Reg. 355/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tertanggal 12 Nopember 2014,

yang

sekarang

dimohonkan

banding,

adalah

benar-benar

telah

mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu dimohonkan kepada majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara kiranya berkenan mengambil suatu putusan hukum, dengan amar putusan sebagai berikut; 1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan reg.355/Pdt.G/2013/PNMdn, tertanggal 12 Nopember 2014 untuk seluruhnya ; 3. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan untuk seluruhnya; 4. Menghukum pembanding dahulu penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya didalam perkara ini ; Demikian kontra memori banding ini diajukan Terbanding/Tergugat atas perhatian majelis

Hakim

Tinggi

pada

Pengadilan

Tinggi

Sumatera

Utara

dalam

mengabulkanya diucapkan terima kasih ; Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Penggugat tersebut ternyata tidak ditemukan adanya

hal-hal

yang dapat melemahkan atau

membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya adalah mendukung putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 355/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 12 Nopember 2014; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :355/Pdt.G/2013/PN-Mdn tanggal 12 November 2014, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 150/PDT/2015/ PT. MDN


Banding dari Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan ternyata bukti P-I s/d P-19 Pembanding/Penggugat, tanpa dapat membuktikan surat hibah karena

hanya menyatakan mendapat hibah dari Hj Dawiah ke

H.Usman Sulaiman dilain pihak para Terbanding/Para Tergugat didukung keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa tanah sengketa terletak dijalan Pertanahan No. 17 A (d/h Nomor 28) Kel, Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera utara adalah milik para terbanding I,II,III/Tergugat I,II,III yang merupakan tanah warisan dari Hj.Dawiah kepada Obon Sutan Batuah selanjutnya dihibahkan kepada para Terbanding/ Para Tergugat I,II,III ( bukti T.I s/d T.19 : Menimbang,

bahwa

tanah

objek

sengketa

merupakan

milik

para

Terbanding/para Tergugat I,II,III berdasarkan surat Grand Sultan No.44 C tanggal 26 Agustus 1938, bukan surat Grand No. 48 C tanggal 26 Oktober 1938 sebagai mana dimaksud Permbanding/Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Juni 2013 halaman 2 poin 4 ( T.2) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :355/PDT.G/2013/PN-Mdn tanggal 12 November 2014 beralasan hukum untuk dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh

karena putusan tingkat pertama dikuatkan

sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 355/Pdt.G/2013/PNMdn, tanggal 12 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

untuk tingkat

banding

ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 150/PDT/2015/ PT. MDN


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 28 MEI 2015 oleh kami Dr.H.SOEDARMADJI,SH,M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua

Majelis

dengan

DHARMA

E

DAMANIK,SH.MH,

dan

DAHLIA

BRAHMANA,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 APRIL 2015 Nomor: 150/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 4 JUNI 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta LUHUT BAKO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1.DHARMA E. DAMANIK,SH.MH.

Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum .

ttd 2.DAHLIA BRAHMANA,SH,MH. Panitera Pengganti ttd ( LUHUT BAKO,SH ) Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )



PT.MDN

Recommend Documents